Pilkada dan Kesejahteraan Rakyat

Perhelatan pesta demokrasi seperti Pilkada merupakan salah satu agenda besar dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Bayangkan, selama kurun waktu 2003-2009, akan ada sekitar 160 pemilihan berlangsung, baik itu tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.

Sebagai event pergantian pemimpin, Pilkada menyandang pengharapan yang besar dari ratusan juta masyarakat.  Ditengah kemiskinan rakyat Indonesia yang relative tinggi, tuntutan bahwa perhelatan pilkada bukan hanya sekedar membawa nilai demokrasi saja, akan tetapi juga dapat membawa dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Dosen Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang Abdurrahman menilai ada korelasi signifikan antara pemimpin yang terpilih dengan kondisi kesejahteraan rakyat. Menurutnya, pemimpin yang baik tidak hanya akan mengumbar janji akan memberikan kesejahteraan pada saat dan menjelang Pilkada, tapi membuktikan janji-janjinya saat dirinya memegang kekuasaan.

Abdurrahman menyebut sidiq,amanah,tabligh dan fathonah sebagai difat-sifat Rosulllah SAW yang patut diteladani seorang pemimpin.

“Pemimpin yang ideal ya yang meneladani sifat-sifat Rasulullah itu,” katanya ketika berbicara dalam Seminar ” Pilkada dan Kesejahteraan Rakyat : Sebuah Kritik dan Solusi” Jumat (11/4) yang lalu di Semarang. Seminar ini merupakan rangkaian dari Pleno II HMI MPO.  Pembicara lain yang turut hadir adalah Tokoh HMI Awalil Rizky.

Salah satu calon Gubernur Jateng, Agus Setiono, dan Cawagub Jateng  Sudarto, turut  diundang dalam seminar itu. Namun keduanya batal datang.

Sementara itu, Awalil Rizky mengatakan, dalam Pilkada, pemilih harus jeli dalam menilai visi dan misi calon pemimpin terutama visi mereka dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Banyak yang mengkampanyekan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), tetap yang lebih adalah bagaimana meningkatkan pendapatan perkapita rakyat per tahun,” katanya.

Menurut Awalil, jika pendapatan rakyat meningkat maka akan jadi stimulus dalam peningkatan produksi barang dan jasa, dengan demikian akan terjadi penurunan pada tingkat kemiskinan.

Namun, kata Awalil, upaya membawa kesejahteraan perlu waktu yang tidak sebentar. Dalam perhitungan kasar, semua itu dapat terlaksana kira-kira dalam waktu lima -enam tahun, atau dalam kata lain melebihi periode sebuah pemerintahan.

“Maka kini sudah saatnya kita mencari pemimpin yang tidak hnya bervisimisi jangka pendek, tapi berfikir pogresif untuk keadaan jangka panjang dan dapat mentransformasikan pemikiran serta kinerjanya untuk pasca pemerintahan sehingga pembangunan akan terus berkelanjutan.” (Redaksi)

Palu Ajukan KLB, Makasar Minta Percepatan Kongres

Penolakan cabang-cabang terhadap kasus islah belum berakhir juga. HMI cabang Palu secara resmi sudah mengajukan surat kepada MSO PB HMI untuk menuntut segera diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB). Sementara HMI cabang Makasar menuntut segera digelar percepatan kongres.

Ketua Umum HMI Cabang Palu Ahlis M Lasila, menyatakan, KLB adalah langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan segala kemelut yang melanda HMI sekarang ini. “KLB adalah jalur yang kami pilih secara konstitusional untuk menyelamatkan HMI. Karena kami melihat dengan jelas saat ini kondisi PB HMI mengalami stagnasi”, ujar Akhlis.

Ahlis mengatakan, langkah KLB yang dipilih cabang Palu adalah upaya untuk memperbaiki kondisi HMI secara nasional. Baginya, PB HMI harus lebih tanggap terhadap respon dari berbagai cabang yang menolak keras kesepakatan islah, terutama cabang-cabang yang berada di wilayah utara dan timur.

Namun, Ahlis membantah dengan tegas pernyataan sejumlah pihak  yang menyatakan KLB yang diinginkan cabang Palu serta sejumlah cabang di wilayah utara dan timur adalah cara untuk menjatuhkan Sahrul E Dasopang selaku ketua umum PB HMI.

“KLB yang dipilih cabang Palu bukanlah upaya untuk menjatuhkan Sahrul. KLB adalah jalan terbaik yang dapat dilakukan PB HMI untuk menyelamatkan Sahrul dan kelangsungan HMI kedepan”, tegasnya.

Ahlis juga mengajak semua pihak untuk dapat menghargai perbedaan pendapat dalam menyelesaikan persoalan islah. “Kami tidak pernah menyalahkan adanya perbedaan pendapat dari cabang-cabang yang menganggap KLB itu tidak elegan dalam menyelesaikan persoalan ini”, jelasnya.

“Perbedaan itu tidak masalah asalkan kita saling menghargai. Kita harus memberikan kesempatan kepada MSO untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan persoalan ini”, tambahnya lagi.

Sementara disinggung tentang kesiapan cabang Palu untuk menjadi tuan rumah KLB, Akhlis mengatakan ” Kami  siap menjadi tuan rumah KLB, tetapi semua keputusan kami serahkan kepada MSO”, ujarnya.

Sementara itu, HMI Cabang Makasar juga telah mengajukan surat resmi kepada PB HMI untuk segera mengadakan percepatan kongres. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum HMI Cabang Makasar Bahtiar Ali Rambangeng  kepada HMINEWS, Kamis (21/8).

Menurut Bahtiar, persepatan kongres itu harus segera dilakukan guna meminta pertanggungjawaban ketua umum PB HMI (MPO) Sahrul Efendi Dasopang atas kehadirannya pada Kongres HMI (DIPO) di Palembang, (28/7) lalu.

“Bang Sahrul harus segera mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghadiri Kongres HMI (DIPO) dan penandatanganan kesepakatan islah yang telah dilakukannya tanpa sepengetahuan pengurus cabang”, ujar Bahtiar.

Bahtiar juga sangat menyesalkan sikap PB HMI yang tidak segera mengambil tindakan   untuk menyelesaikan semua persoalan ini. Dia juga menegaskan, apabila PB HMI tidak segera menanggapi hal tersebut, ini sangat membahayakan kelangsungan HMI kedepan, Sebab, secara sosiologis saat ini kondisi cabang-cabang sudah mulai rapuh, sehingga perlu diadakan konsolidasi kembali.

Bahtiar juga mengatakan, penjelasan yang dibutuhkan seluruh cabang bukan hanya sebatas press conference yang dilakukan. “Press confrence bukanlah solusi untuk menyelesaikan persoalan ini, karena informasi yang diterima oleh cabang-cabang masih simpang siur dan belum jelas”, tegasnya.

“Setidaknya PB HMI harus mengadakan suatu pertemuan yang menghadirkan cabang-cabang se-Indonesia untuk menjelaskan hal tersebut secara keseluruhan, agar tidak terjadi kesalahpahaman “, tambahnya lagi.

HMI cabang Makasar sendiri, kata  Bahtiar, tidak menuntut diadakannya KLB. Baginya, KLB  sangat berbahaya dan perlu persiapan yang matang. “Akan tetapi, apabila PB HMI masih dingin dalam menyelesaikan persoalan ini, mungkin KLB adalah langkah yang harus diambil,” ujarnya.

Selain itu, Bahtiar juga mengatakan HMI Cabang Makasar dan seluruh alumni yang tergabung dalam “Komunikasi Hijau Hitam” menolak keras islah. Menurutnya, islah yang dilakukan di Palembang itu tidak sah,  karena telah dimainkan secara politik oleh oknum-oknum tertentu. (Redaksi)

MSO Beri Waktu Satu Bulan Menggelar KLB

Majelis Syuro Organisasi (MSO) PB HMI secara resmi telah menerima surat dari HMI cabang Palu yang meminta penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB). MSO memberikan waktu selama satu bulan, terhitung tanggal 21 Agustus kepada cabang Palu mengambil inisiatif guna menggalang dukungan terhadap cabang-cabang di seluruh Indonesia untuk menggelar KLB.

“Ya, MSO sudah menerima surat dari HMI cabang Palu yang meminta digelar KLB,”ujar Ketua MSO PB HMI Majid Bati, (./8). Surat bernomor 149/A/SEK/08/1429 tersebut, kata Majid, ditandatangani secara resmi oleh ketua umum HMI cabang Palu Ahlis M Lasila dan sekretaris umum Muzakir Beta Baco. Inti surat tersebut menyatakan, secara umum HMI cabang Palu melihat masalah yang terjadi di PB HMI tidak bisa terselesaikan. Mereka melihat kepengurusan PB HMI sekarang sudah tidak kondusif lagi untuk dilanjutkan.

Mereka juga menyebut kebijakan islah yang dilakukan ketua umum PB HMI Syahrul E Dasopang terlalu gegabah. Dalam surat tersebut, kata Majid, dikatakan kebijakan soal islah semestinya dibicarakan dengan cabang-cabang dan tidak dilakukan sepihak oleh ketua umum PB HMI. Apalagi di forum kongres, pleno dan forum strategis lainnya tidak pernah dibicarakan soal kebijakan islah tersebut.

“Atas permohonan secara formal dari cabang Palu tersebut, MSO sudah menggelar rapat dan sudah memberikan keputusan,” katanya. MSO, lanjut Majid, memutuskan memberi waktu selama satu bulan kepada HMI cabang Palu untuk menggalang dukungan terhadap cabang-cabang lain di seluruh Indonesia sehingga bisa mencapai separuh plus satu seperti dalam aturan konstitusi.

Dukungan tersebut, kata Majid, harus tertulis dan disampaikan ke MSO secara resmi. “MSO memberi waktu terhitung tanggal 21 Agustus 2008. Dalam waktu satu bulan itu juga, mereka yang mendukung KLB harus bersama-sama membentuk SC dan panitia KLB dan diserahkan ke MSO,” tandas Majid.

Kalau dalam waktu satu bulan kedua hal tersebut tidak dipenuhi, maka KLB tidak bisa dilaksanakan dan cabang-cabang yang mendukung KLB tidak boleh melakukan aktivitas apapun untuk melaksanakan KLB. Menurut Majid, MSO tidak dalam kerangka setuju atau tidak setuju soal KLB. Persoalannya, adanya permintaan secara resmi dari cabang Palu ke MSO untuk menggelar KLB itu harus diakomodir. Sebab, secara konstitusi itu memang harus dijalankan. “Kalaupun kita tidak mengakomodir, itu pelanggaran konstitusi juga. Itu pertimbangan kita,” ujarnya.