Pilkada dan Kesejahteraan Rakyat

Perhelatan pesta demokrasi seperti Pilkada merupakan salah satu agenda besar dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Bayangkan, selama kurun waktu 2003-2009, akan ada sekitar 160 pemilihan berlangsung, baik itu tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.

Sebagai event pergantian pemimpin, Pilkada menyandang pengharapan yang besar dari ratusan juta masyarakat.  Ditengah kemiskinan rakyat Indonesia yang relative tinggi, tuntutan bahwa perhelatan pilkada bukan hanya sekedar membawa nilai demokrasi saja, akan tetapi juga dapat membawa dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Dosen Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang Abdurrahman menilai ada korelasi signifikan antara pemimpin yang terpilih dengan kondisi kesejahteraan rakyat. Menurutnya, pemimpin yang baik tidak hanya akan mengumbar janji akan memberikan kesejahteraan pada saat dan menjelang Pilkada, tapi membuktikan janji-janjinya saat dirinya memegang kekuasaan.

Abdurrahman menyebut sidiq,amanah,tabligh dan fathonah sebagai difat-sifat Rosulllah SAW yang patut diteladani seorang pemimpin.

“Pemimpin yang ideal ya yang meneladani sifat-sifat Rasulullah itu,” katanya ketika berbicara dalam Seminar ” Pilkada dan Kesejahteraan Rakyat : Sebuah Kritik dan Solusi” Jumat (11/4) yang lalu di Semarang. Seminar ini merupakan rangkaian dari Pleno II HMI MPO.  Pembicara lain yang turut hadir adalah Tokoh HMI Awalil Rizky.

Salah satu calon Gubernur Jateng, Agus Setiono, dan Cawagub Jateng  Sudarto, turut  diundang dalam seminar itu. Namun keduanya batal datang.

Sementara itu, Awalil Rizky mengatakan, dalam Pilkada, pemilih harus jeli dalam menilai visi dan misi calon pemimpin terutama visi mereka dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Banyak yang mengkampanyekan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), tetap yang lebih adalah bagaimana meningkatkan pendapatan perkapita rakyat per tahun,” katanya.

Menurut Awalil, jika pendapatan rakyat meningkat maka akan jadi stimulus dalam peningkatan produksi barang dan jasa, dengan demikian akan terjadi penurunan pada tingkat kemiskinan.

Namun, kata Awalil, upaya membawa kesejahteraan perlu waktu yang tidak sebentar. Dalam perhitungan kasar, semua itu dapat terlaksana kira-kira dalam waktu lima -enam tahun, atau dalam kata lain melebihi periode sebuah pemerintahan.

“Maka kini sudah saatnya kita mencari pemimpin yang tidak hnya bervisimisi jangka pendek, tapi berfikir pogresif untuk keadaan jangka panjang dan dapat mentransformasikan pemikiran serta kinerjanya untuk pasca pemerintahan sehingga pembangunan akan terus berkelanjutan.” (Redaksi)