Pemimpin Aliran Sesat

Sesat cara berpikir mengejala pada para pemimpin negeri ini. Antre nonton bioskop sama disamakan dengan antre minyak. Berdemo dianggap mengurangi rezeki orang miskin. Jadi, setiap ada demonstrasi yang mengatakan tak setuju (kenaikan harga BBM), sama dengan mengurangi rezeki orang miskin” Wakil Presiden Yusuf Kalla Kompas, 08 Mei 1986   INNALILLAHI WA INNA ILAIHI RAJI’UN.

Setelah krisis daging, minyak goreng, beras, tempe dan krisis energi, kini kita dihadapkan pada krisis berpikir. Krisis induknya krisis. Karena sekali saja krisis berpikir terjadi bisa menyebabkan kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir bisa menyebabkan kerancuan berkesimpulan.

Dan kerancuan berkesimpulan bisa menyebabkan kesalahan bertindak. Begitu berbahayanya krisis berpikir ini, Hannah Arendt menyebutnya sebagai sumber banalitas kejahatan. Sialnya lagi, yang terkena krisis ini bukan anak bau kencur yang tak pernah tahu kerumitan logika aristoteles, cicero atau Mill. Bukan pula orang miskin yang tak pernah kuliah teori revolusi paradigmanya Thomas Kuhn. Yang terkena itu, justeru pemimpin bangsa ini (pemerintah), sang pengambil kebijakan. Yang mampu mempengaruhi ratusan juta orang di negeri ini. Yang katanya berpendidikan tinggi, berperadaban dan berlogika-rasional dalam segala tingkah-polahnya.

Lalu, mana buktinya bila krisis berpikir itu kini mendera para pemimpin bangsa ini?

Kata-kata Yusuf Kalla di atas adalah contoh konkrit krisis berpikir itu. Bukan karena saya emosi dan tersentil karena saya suka demo. Bukan saja karena sifat cuap-cuapnya yang menyakitkan hati para demostran serta siapapun yang menolak kenaikan harga BBM.

Lebih dari itu, karena, Kalla sudah mengotori kesucian berpikir yang semestinya digunakan untuk kemakmuran dan kedamaian hati rakyat malah digunakan untuk menyesatkan dan cenderung mencabik-cabik hati setiap orang miskin. Di sinilah ia terjatuh pada lubang berpikir ala aliran sesat atau pemimpin yang menganut ajaran sesat pikir. Dan bagi saya, ini lebih sesat dari ahmad musadeq maupun Lia Eden. Mengapa? Karena sesatnya tak terperikan lagi. Ingat! Satu pelatuk saja kebijakan keliru dikeluarkan, maka yang menanggungnya bukan hanya jemaah ahmadiyah atau penganut komunitas kerajaan Allah saja, melainkan seluruh penduduk negeri ini yang kini mencapai lebih dari 200 juta orang.

Lalu, dimana letak sesatnya? Sesat yang Pertama, Kalla terlalu tergesa-gesa dalam menyimpulkan (over-generalization). Mengatakan para demonstran mengurangi rezeki orang miskin; tanpa konfirmasi, tanpa dialog, tanpa menganalisa rasionalisasinya mengapa mereka menolak kenaikan BBM adalah kesimpulan yang sangat terburu-buru.

Memang, krisis energi yang berpengaruh besar pada APBN membutuhkan penanganan secepatnya, tetapi perlu ketenangan, pemikiran rasional dan kejernihan nurani. Saya khawatir bila keter-gesa-gesaan berpikir ini semakin meracuni para pemimpin kita, hanya akan membawa negeri ini pada budaya negeri ‘biar cepat asal celaka’. Negeri ini akan hancur. Cepat atau lambat. Over-generalization macam Kalla ini semakin terbukti. Karena sepanjang menjalankan pemerintahannya dengan SBY, pemerintah tidak pernah mencoba opsi-opsi lain yang ditawarkan publik. Tengoklah berbagai usulan seperti; penertiban atau pengurangan biaya cost recovery, restriksi pembiayaan, eksplorasi minyak, serta upaya penghapusan utang yang setiap tahun menghabiskan sepertiga APBN, apakah sudah dijalankan, dicoba, dan diuji positif-negatifnya? Jawabannya: nihil. Alih-alih mengupayakan dengan serius langkah-langkah yang ditawarkan publik, pemerintah tetap bergeming dan masih menganggap solusi ala ekonom neoliberal yang anti subsidi-lah yang patut dilaksanakan dan dipaksakan. Meski sampai kini, sudah menjadi rahasia umum, sistem ekonomi neoliberal itu terbukti gagal.

Sesat yang Kedua, Kontradiksi terma-terma yang digunakan (contradixtio in terminis). Kalla menyatakan bahwa bila saja kenaikan harga BBM batal, sama artinya dengan membatalkan kebijakan pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada orang miskin. Untuk itu, penolakan terhadap kenaikan BBM sama dengan penolakan pemberian rezeki bagi rakyat miskin.

Di sini, Kalla sedang berbicara dalam konteks pemerintah memberi kepada rakyatnya. Tapi Ingat! Memberi itu suci, murni, tinggi dan utama serta lambang dari ketulusan. Ia tidak mengharap kembalian (pamrih) dalam bentuk apapun, meski itu hanya sekedar ucapan terima kasih. Memberi bagaikan tangan kanan yang berbuat, tangan kiri tidak mengetahuinya. Bahkan begitu pentingnya keutamaan memberi hingga tak ter-cover lagi dengan kata-kata. Artinya, memberi harus lepas dari logika pertukaran (logika ekonomi). Sehingga kita hanya bisa mengatakannya:”memberi adalah memberi.” Kalau begitu, benarkah pemerintah kita merencanakan memberi pada rakyatnya? Justeru di sinilah kontradiksinya. Tampaknya pemerintah tidak sedang merencanakan memberi tetapi meminjam. Meminjam uang rakyat lewat pengurangan subsidi BBM bagi rakyat dan hendak mengembalikannya melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT). Itupun tak sebanding. Karena diyakini, BLT hanya memenuhi harapan sesaat. Untuk jangka panjang rakyat tetap melarat. Topengpun terbuka, pemerintah sebenarnya tidak memberi apa-apa pada rakyat. Memberinya pemerintah adalah bentuk nyata dari kemunafikan memberi itu sendiri yang dibungkus dengan kehampaan argumentasi dan hanya digunakan untuk mengelabui publik. Ujungnya, kita melihat pemerintah sedang mematrikan kebohongan publik pada kita. Kita dipaksa untuk menerima kebijakan tanpa perlu secara sadar mengetahui secara seksama konsekuensi kebijakan yang dikeluarkan

Sesat yang Ketiga, propaganda tanpa argumentasi (argumentum ad populum). Intinya, Kalla sedang mempopulerkan kebijakan pemeritah mengenai pentingnya BBM dinaikan. Pernyataan Kalla ini tak jauh beda dengan pepatah “tong kosong nyaring bunyinya.” Sangat rentan karena ia hanya dimaksudkan agar kebijakan pemerintah menjadi populer dan bisa diterima. Apakah argumentasinya: kuat atau tidak, itu urusan ke-99. Apakah kebijakan ini baik untuk jangka panjang atau hanya jangka pendek, itu soal ke-1001. Dan, apakah rakyat menerima dengan legowo atau tidak, itu soal ke-6666. Begitu pula dengan kemungkinan kenaikan BBM yang bisa menyebabkan meningkatnya jumlah orang miskin baru atau baru miskin sekitar 15,68 juta (kompas/8/5/08), antrian BBM ber-jam-jam yang mengakibatkan para pekerja tidak bisa bekerja, antrian penerimaan BLT (bila jadi) yang akan memunculkan konflik sosial berkaitan dengan siapa yang berhak menerima atau tidak menerima, hingga berdesak-desakannya rakyat menunggu giliran hanya untuk mendapatkan uang Rp. 100.000 yang mengancam jatuhnya korban-seperti kasus-kasus yang terjadi pasca kenaikan BBM tahun 2005-Tidak begitu dirisaukan pemerintah. Karena yang penting bukan proses menjadinya kebijakan yang ditekankan melainkan penerapan kebijakan itu bagaimana bisa diterapkan dan kalau perlu dipaksakan. Yang utama bukan proses berdemokrasinya melainkan populisnya meski itu tergolong democrazy.

Aliran ‘Sesat Pikir’

Sebenarnya, bukanlah hal yang baru pemerintah kita terjerumus pada kesesatan berpikir. Masih segar dalam ingatan saya, seorang Menteri Perekonomian berkomentar pongah ketika menanggapi protes kenaikan harga elpiji. Ia mengatakan:” Kalau enggak kuat beli gas, ya pakai minyak tanah aja.” dan “Kalau enggak kuat beli minyak tanah, pakai kayu bakar aja?” kita pun bertanya:”bagaimana bila kayu bakarnya tidak ada karena hutannya habis dibalak secara liar?”

Tidak hanya itu, dalam sebuah kesempatan Menteri ESDM berkomentar menanggapi panjangnya antrian pembeli minyak tanah. Ia berseloroh:” Wajar kalau beli minyak tanah antre. Orang nonton bioskop saja antre!” Uniknya, ini diulangi oleh Wapres dengan nada lebih menggelikan dan menyakitkan hati rakyat.

Menganalisis dimana kesesatan berpikirnya mudah saja. Kita cukup bertanya:”apa bapak sudah tidak mampu lagi membedakan antara nonton bioskop dan antri minyak tanah.” kalau jawabannya :”Ya”, saya sarankan Gus Dur naik lagi jadi pemimpin bangsa. Toh, selama kepemimpinannya, meski kesehatan matanya terganggu masih mampu membedakan antara antrian minyak tanah dan antrian nonton bioskop.

Tak ketinggalan, SBY pun sering terjerumus pada kesesatan berpikir tipe argumentum ad verecundiam. Berargumen dengan penekanan pada otoritas. Entah itu ia meletakan dirinya sebagai presiden atau manusia biasa. Misalnya, presiden kita berkata:”saya ini tiap malam tahajud, mohon pengertian seluruh rakyat indonesia”. Permintaan pengertian supaya dimaklumi ini telah menjerumuskan sang presiden pada kubangan perasaan tanpa argumentasi.

Akhirnya, tersembullah bentangan kesesatan-kesesatan berpikir pemimpin kita. Saya semakin yakin bila pemimpin ini masih bertahan dan kita tidak melakukan analisis kritis akan segala kebijakannya, melawan segala kesewenang-wenangannya, kita akan semakin sesat. Korupsi akan tetap beranak-pinak, aset-aset negara akan semakin banyak dijual, kapitalis akan tetap tersenyum, ekonom neoliberal akan tetap leluasa, hukum akan tetap mengalami deviasi, politik-horror akan terus berkebang, dan, yang paling berbahaya dari itu semua, membuat rakyat semakin sesat. Masih maukah kita dipimpin oleh pemimpin aliran sesat? (Ihab Habudin , anggota HMI Cabang Yogyakarta)