Aktivis 98 Bukan Politisi Kosong

Ditengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan politisi, sejumlah aktivis 98 menyatakan terjun ke dunia politik dan bertarung pada pemilu 2009 mendatang. “Aktivis 98 bukan politisi kosong yang tidak mempunyai agenda dalam berpolitik seperi halnya para selebriti yang juga terjun kedunia politik”. Ujar Ray Rangkuti, Direktur ingkar Madani Untuk Indonesia (Lima) di Jakarta. Ray menambahkan, banyaknya mantan aktivis 98 yang terjun ke dunia politik menunjukkan bahwa adanya kesadaran baru dikalangan aktivis dalam melanjutkan agenda perjuangan.

Hal senada juga di sampaikan oleh Hanif Dhakiri mantan aktivis 98 yang menjadi caleg dari PKB dan Sarbini caleg dari partai Demokrat serta Kusfiardi mantan Koordinartor Koalisi Anti Utang (KAU) yang menjadi caleg dari Partai Gerindra pada pemilu 2009.

Ditemui disela-sela acara, Hanif mengatakan, perjuangan untuk melakukan perubahan tidak bisa lagi hanya dengan gerakan di jalanan, tapi harus langsung ke pusat pengambilan keputusan yakni DPR. “Ini merupakan salah satu jalan untuk melakukan perubahan dari dalam sistem” ujarnya.

Sarbini menambahkan, saat ini sistem penentuan tidak lagi dengan sistem nomor urut tapi dengan suara terbanyak, jadi sangat terbuka peluang bagi aktivis 98 untuk masuk dalam politik praktis. “Dengan sistem suara terbanyak seperti saat ini, jika ada partai manapun yang mencalonkan saya, saya akan terima” demikian ujarnya.
Kusfiardi mengatakan, persoalan utama bangsa ini terletak pada persoalan anggaran, kebijakan moneter, fiskal dan utang luar negeri. “Kita tidak bisa lagi menyerahkan persoalan ini kepada orang yang tidak mengerti hal ini, dan kita harus mengisi posisi itu” katanya melanjutkan.

Sementara itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Assidiqie mengingatkan para aktivis 98 yang bertarung pada pemilu 2009 bahwa menjadi anggota legislatif itu banyak godaannya. “Banyaknya mantan aktivis yang masuk ke DPR menandakan sebuah pertanda baik bagi regenerasi bangsa, tapi harus diingat bahwa anggota legislartif itu banyak godaannya, jadi harus tetap menjaga integritas, idealisme dan yang paling penting jangan korupsi serta jangan larut dalam suasana dan akhirnya terbawa sistem,”ujar Jimli.

Hal senada juga di sampaikan Ray Rangkuti. “Satu hal yang harus dijaga oleh kawan-kawan aktivis adalah integritas dan moral. Jika kawan-kawan terlibat dalam korupsi maka lawan anda adalah para aktivis 98.” (Sunardi)

Puncak Arus Mudik

Hari ini Sabtu (27/9), bertepatan dengan H-5 diperkirakan menjadi puncak arus mudik 2008. Kurang lebih 79000 penumpang memenuhi pelabuhan Merak dan sekitar 27000 penumpang akan diberangkatkan dari stasiun Senen.

Melonjaknya jumlah penumpang yang memadati pelabuhan merak mulai terlihat sejak pukul 00.00 WIB. Antrian kendaraan mencapai satu kilo meter. Hari ini rencananya pihak pelabuhan akan memberangkatkan sekitar 79000 penumpang dan 11000 kendaraan umum dan pribadi.

Selain itu, lonjakan kendaraan juga terjadi pada angkutan roda dua, Berdasarkan data ASDP dari pukul 00.00-12.00 WIB angkutan roda dua yang berada di stasiun Merak sudah mencapai 58000, jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar 20-50% dari siang hari kemarin. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga malam nanti.
Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang, pihak pelabuhan berupaya melakukan penertiban dengan menyediakan beberapa fasilitas tambahan, yaitu menggunakan alat pengeras suara dan menyediakan beberapa kapal cadangan.

Menteri Perhubungan Yusman Safe’i Jamal mengatakan saat ini kondisi pelabuhan Merak sudah ada peningkatan managemen dari tahun kemarin, hal itu disampaikan Yusman Sabtu 27/9 saat mengadakan kunjungan resmi ke Pelabuhan Merak, menurutnya peningkatan tersebut terlihat dari bertambahnya jumlah kapal yang beroperasi serta jumlah pelayanan yang semakin baik dari pihak pelabuhan.

Selain itu, Yusman juga berharap semoga tahun ini pihak pelabuhan dapat mengantisipasi dengan baik peningkatan jumlah penumpang yang terjadi.

Sementara itu, Stasiun Kereta Api Senen hari ini juga akan memberangkatkan sekitar 27000 penumpang. Akan tetapi, PT KAI memprediksikan puncak arus mudik baru akan terjadi pada H-3, yaitu Minggu (28/9).

Menurut Barosad Kepala Stasiun Senen, hari ini Stasiun Senen akan dipadati sekitar 20000 hinggga 27000 penumpang, tetapi puncak arus mudik baru akan terjadi pada hari Minggu. Barosad juga mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang, pihak KAI telah menyediakan sekitar 18 kereta, yang terdiri dari 16 kerata regular dan 2 kereta angkutan mudik, termasuk kereta Kertajaya. (Rita Zahara)

Penolakan Iringi Kongres KNPI ke XII di Bali

Isu penolakan mengiring pelaksanaan kongres pemuda/KNPI ke XII di Bali, 28 Oktober-6 November mendatang. Bahkan berhembus isu, ada kongres tandingan yang akan digelar oleh mereka yang tidak setuju dengan kongres Bali yang rencananya akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Pejabat Ketua DPP KNPI, Hans Havlino Silalahi, (24/9) menyatakan, apa yang dilakukan beberapa teman-temannya di KNPI dirasa menyakitkan. Klaim-klaim yang ada sudah menjadi bias dan meminta agar anggota KNPI tidak terprovokasi oleh mereka yang tidak setuju pelaksanaan kongres. “Kalau kita bukan klaim. Sudah ada 57 OKP dan 28 DPD yang telah menyatakan mendukung dan siap datang ke kongres di Bali,” ujarnya.

Ia menyatakan, dirinya juga sempat diancam dilaporkan ke Bareskrim kepolisian dan diancam somasi terkait persoalan ini. “Saya sudah berusaha menahan diri. Apa yang terjadi mari kita sikapi dengan bijak. Terus terang, isu yang berseliweran memang banyak,” katanya.

Hans berharap, hanya ada satu kongres yang terlaksana sebagai bentuk persatuan pemuda Indonesia. Bagi mereka yang belum bergabung, Hans meminta untuk segera bergabung. “Silaturahmi dan komunikasi yang harusnya terus dikembangkan. Sudah tidak saatnya klaim-klaim dilakukan,” tandasnya.

Hans sendiri secara tegas tidak akan bersedia untuk mencalonkan dan dicalonkan menjadi ketua DPP KNPI dalam kongres mendatang. “Saya tidak bersedia dan berambisi untuk mendapatkan jabatan di KNPI. Masih ada ruang lain yang saya akan kerjakan,” tegasnya.

Sementara itu Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menegpora), Sakhyan Asmara menyatakan, pihaknya akan berpedoman pada apa yang sudah dirumuskan dan diputuskan oleh DPP KNPI. “Kita berharap seluruh organisasi kepemudaan bisa bersama-sama mensukseskan kongres ini,” ujar Sakhyan. (Trisno Suhito)

KNPI Gelar Kongres di Bali

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)  akan menggelar kongres ke XII, pada 28 Oktober-2 November di Denpasar, Bali. Kongres KNPI ini rencananya akan dibarengkan dengan dengan pelaksanaan Kongres Pemuda Indonesia sebagai bagian dari peringatan 100 tahun kebangkitan nasional, 63 tahun kemerdekaan RI serta 35 tahun KNPI.

Rabu, (24/9), bertempat di kantor KNPI Jalan Rasuna Said, Jakarta, digelar launching dan silaturahmi pelaksanaan Kongres Pemuda/KNPI keXII yang bertema ‘Satu Pemuda untuk Indonesia. Bangkit, Bersatu, Berdikari’. Launching ditandai dengan pelepasan spanduk yang menutupi baliho Kongres Pemuda/KNPI oleh pejabat ketua umum DPP KNPI, Hans Havlino Silalahi dan pengurus DPP KNPI.

Ketua SC Kongres Pemuda/KNPI ke XII Sayed Mulyadi menyatakan, pelaksanaan Kongres Pemuda/KNPI keXII di Denpasar, Bali merupakan keputusan Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP), di Pekanbaru, Riau, 23-25 Juli kemarin. Sayed menjelaskan, pelaksanaan tahapan-tahapan kongres secara resmi dimulai bersamaan dengan launching yang diadakan.

Panitia secara resmi telah membuka tahap pendaftaran atau registrasi dari organisasi kepemudaan (OKP) dan DPD KNPI yang akan mengikuti kongres. Kepada seluruh pengurus OKP tingkat nasional dan DPD KNPI Provinsi se-Indonesia diminta segera mengirimkan data dan dokumen terbaru mengenai perkembangan terakhir organisasinya. “Untuk verifikasi ini masih ada waktu dua minggu guna menyelesaikan,” ujar Sayed.

Sementara untuk tahap pancalonan ketua DPP KNPI periode 2008-2011, panitia akan membuka pandaftaran 6-13 Oktober mendatang di kantor DPP KNPI. “Kita kasih kesempatan waktu satu minggu bagi mereka yang akan mendaftar sebagai bakal calon ketua DPP KNPI. Mereka yang mau mencalonkan diri harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan,” jelasnya. (Trisno Suhito)

Akbar Tanjung: Anak Muda Jangan Meminta Menjadi Pemimpin

Akbar Tanjung bisa jadi adalah tokoh fenomenal.Pria kelahiran Sibolga, Medan ini dikenal sebagai tokoh yang cepat melejit sedari masa mudanya.Ketokohannya dibangun melintasi tiga zaman perubahan, dari masa orde lama, orde baru dan reformasi. Manis pahitnya menjadi aktivis gerakan mahasiswa serta pergulatannya dalam kancah politik  nasional telah mematangkan dirinya sehingga dikenal piawai dalam memimpin maupun berpolitik.

“Kepemimpinan itu harus diuji. Diuji melalui pengalaman dalam organisasi, pengalaman juga dalam politik, lalu baru untuk jabatan-jabatan puncak”, ujarnya. Mantan ketua umum PB HMI tahun ini dikenal sebagai pribadi yang tenang, stabil secara emosi, namun cermat sekaligus tajam dalam berkalkulasi. Berbagai posisi dan jabatan dengan konsekuensi konflik, benturan, kritik bahkan cacian yang mengiringi, menjadikan mantan Ketua umum Partai Golkar ini matang secara politik sehingga disegani oleh kawan maupun lawan.

Bagi Bang Akbar, demikian ia akrab disapa, anak muda sekarang tidak pantas banyak menuntut untuk menjadi pemimpin. Soal kepemimpinan, menurut ia tidak perlu dipertentangkan antara yang tua dan yang muda. Baginya, tidak relevan membicarakan usia dalam politik. “Dan tidak perlu diekspos berlebih-lebihan seolah anak-anak muda itu meminta,” tegasnya.

Bagaimana pandangan Akbar Tanjung tentang keIndonesiaan, soal kepemimpinan kaum muda dan wacana islah HMI, HMINEWS.COM secara khusus mewawancarai di kantornya, di Akbar Tanjung Institute (ATI). Berikut petikan wawancara Akbar Tanjung dengan reporter HMINEWS.COM, Trisno Suhito dan Muhammad AS serta fotografer Ariwan D Hastoro.

Bagaimana pandangan Bang Akbar terhadap kondisi Indonesia sebagai bangsa sekarang ini?

Indonesia merupakan negara dan bangsa kita. Sebagai bagian dari Indonesia, bagaimana kita bisa memberi kontribusi terhadap pembangunan negara dan bangsa, sesuai dengan latar belakang kita, sesuai dengan potensi-potensi yang kita miliki. Sebagai bangsa, kita tentu memiliki tujuan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara ya kita tentu turut serta mewujudkan tujuan itu. Khususnya tujuan mensejahterakan masyarakat dan juga tujuan mensejahterakan kehidupan bangsa.

Sebagai warga negara, kita juga mempunyai tanggung jawab moral mencermati apakah kelembagaan-kelembagaan negara kita itu sudah memperlihatkan komitmennya terhadap tujuan kita berbangsa dan bernegara. Kita juga mempunyai tanggung jawab moral mengkritisi seandainya ada langkah-langkah yang dilakukan kelembagaan negara itu tidak mendukung terhadap tercapainya tujuan kita berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks hari ini, kita memasuki suatu era baru, dimana telah melakukan banyak sekali perubahan-perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam bidang politik, ada perubahan dengan adanya partai-partai politik yang jumlahnya demikian banyak. Diharapkan, partai-partai politik itu bisa menjadi saluran aspirasi dan kepentingan rakyat Dan partai-partai itu juga mampu mengembangkan kehidupan demokrasi Indonesia dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Partai-partai itu juga diharapkan turut serta mewujudkan tujuan nasional kita, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat.

Bahkan kita melihat pula reformasi yang kita lakukan sampai telah melakukan amandemen sebanyak empat kali. Amandemen pertama tahun 1999, amandemen kedua 2000, amandemen ketiga 2001 dan amandemen keempat 2002. Ini sebenarnya untuk mewujudkan tekad kita mengakomodasi berbagai aspirasi yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sebagai konsekuensi dari reformasi dan konsekuensi tuntutan dan harapan yang semakin meningkat dari rakyat untuk dapat diakomodasi dalam UUD 1945, konstitusi kita.

Misalnya berkaitan dengan soal kebebasan, HAM, otonomi daerah, bagaimana mengelola kedaulatan negara kita. Bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan negara kita. Bahkan UUD 45 kita juga membentuk lembaga-lembaga negara. Ada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), ada Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai wujud tekad betul-betul memperbaiki kehidupan kita, juga dibentuk komisi-komisi. Ada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjamin Pemilu yang berlangsung umum, bebas dan jurdil. Dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai kongkritisasi tekad kita memberantas KKN. Ada juga Komisi Yudisial, Komisi Penyiaran dan berbagai komisi-komisi yang kita bangun.

Ada banyak kritik kita masih terjebak pada demokrasi prosedural, bukan demokrasi substansial setelah sepuluh tahun reformasi. Pendapat Bang Akbar?

Kalau menurut saya, kita tidak boleh mundur dalam rangka merealisasikan apa yang telah menjadi tekad kita dalam reformasi. Misalnya dalam demokrasi, prosedurnya memang sudah berjalan kita lakukan. Tapi memang kita masih mempunyai tugas yang tak kalah pentingnya bagaimana substansi demokrasi itu betul-betul terlihat dalam kehidupan kita bermasyarakat dengan demokrasi yang substansial.

Itu semuanya merupakan pelaksanaan daripada komitmen kita melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berrnegara. Bahkan kita juga telah memasuki suatu tahap dimana para pemimpin-pemimpin bangsa kita dipilih secara langsung. Mulai dari presiden, gubernur, bupati, walikota dipilih secara langsung. Ini merupakan perkembangan yang sangat mendasar dalam kehidupan demokrasi kita. Tentu kita berkepentingan untuk mensukseskan apa yang telah kita sepakati dalam era reformasi ini. Sekaligus juga kita tidak ragu-ragu mengkritisi seandainya ada penyimpangan-penyimpangan dari apa yang dicita-citakan reformasi.

Kita sudah melakukan pemilihan presiden 2004. Kita juga akan memasuki pemilihan presiden 2009. Harapan kita akan berjalan dengan lancar, tertib, aman dan mampu melahirkan pemimpin yang terbaik. Kita juga telah memilih kepala daerah secara langsung. Bahkan terakhir ini telah ada perkembangan terbaru, perubahan lagi. Kepala-kepala daerah juga dimungkinkan calon-calon perorangan atau calon-calon independen sehingga basis rekruitmen calon-calon pemimpin terutama di daerah-daerah semakin luas. Tadinya merupakan hak eksklusif partai-partai politik, sekarang sudah rakyat secara langsung bisa mencalonkan tanpa melalui partai politik, sejauh orang itu mendapatkan dukungan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang.

Pemilihan gubernur saya lihat sudah ada beberapa calon gubernur yang berasal dari independen. Misalnya di provinisi Lampung, kemudian juga calon bupati/walikota sudah ada calon-calon independen. Ini semua merupakan pengembangan dari sistem demokrasi kita. Di Aceh sudah berjalan lebih dahulu pemilihan gubernur secara langsung. Bahkan di Aceh itu yang terpilih adalah calon independen. Ini sekaligus juga menjadi tantangan bagi partai-partai politik. Dengan adanya calon-calon perorangan, maka rekruitmen kepemimpinan yang tadinya seolah-olah adalah hak eksklusif partai-partai politik sekarang bisa langsung tanpa melalui parpol.

Nah sekarang diuji mampu tidak partai politik menyiapkan calon-calon pemimpin yang lebih baik dibandingkan yang datang dari calon-calon perorangan. Seharusnya partai politik mampu karena memiliki salah satu fungsi yaitu fungsi kaderisasi kepemimpinan. Tentunya calon-calon yang melalui partai politik lebih terseleksi dan diharapkan juga lebih memahami masalah-masalah sosial dan politik.

Karena kepala daerah menurut saya mereka itu harus menguasai masalah-masalah politik. Nah ini menjadi tantangan tentunya dari partai politik. Menurut saya ke depan, partai politik harus terus menerus memperkuat kelembagaannya. Baik dari segi fisik infrastrukturnya maupun rekruitmen kader-kadernya. Dari segi visi dan misinya sehingga parpol itu betul-betul diakui rakyat sebagai wahana penyaluran aspirasi dan kepentingan mereka sehingga rakyat bisa memberikan dukungan terhadap kehadiran partai politik.

Seandainya ternyata rakyat melihat parpol tidak memberikan banyak nilai tambah dalam kehidupan mereka bisa saja rakyat mencari calon pemimpin yang bukan berasal dari parpol. Ini bisa terjadi proses deligitimasi terhadap parpol. Padahal kita semua berkepentingan parpol itu adalah kuat sehingga fokus dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Dan, karena parpol juga mempunyai peranan dalam rangka pengelolaan konflik, maka potensi konfliknya supaya kita bisa kelola dengan baik. Maka seharusnya parpol bisa mengarah dalam jumlah yang lebih sederhana. Dengan demikian mengelola konflik akan lebih mudah dengan jumlah yang lebih sederhana dibandingkan jumlah partai yang lebih banyak.

Di tengah peliknya persoalan bangsa, menurut Bang Akbar bagaimana peran kepemimpinan nasional untuk membawa bangsa ini keluar dari berbagai masalah?

Soal kepemimpinan menjadi sangat penting. Pemimpinlah yang akan membawa bangsa kita ke arah cita-cita sebagaimana yang diamanahkan the founding fathers. Untuk itulah kita memerlukan pemimpin yang punya visi. Visi yang kuat tentang kemajuan bangsa. Tentu juga kemampuan atau capability, ability dan kapasitas sebagai pemimpin. Tentu itu tidak bisa lepas dari pengalaman sebagai seorang pemimpin.

Dan karena pemimpin nasional memiliki jabatan puncak dalam kedudukan politik, maka pemimpin itu harus memahami masalah politik. Memahami bagaimana melaksanakan komunikasi politik, juga memahami bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan politik. Karena ini menyangkut suatu tugas yang banyak berkaitan dengan kelembagaan-kelembagaan politik, dari masalah dengan DPR, partai-partai politik juga membutuhkan yang punya pengalaman politik cukup.

Selain itu, pemimpin itu yang memiliki integritas tinggi sehingga menjadi panutan karena integritasnya itu. Di atas semua itu pemimpin harus punya totalitas pengabdian yang betul-betul total untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan kata lain faktor kepemimpinan sangat menentukan arah keberhasilan bangsa kita. Pemimpin itu ya harus berani mengambil keputusan. Tidak ragu-ragu mengambil keputusan walaupun barangkali keputusan itu tidak menyenangkan. Tapi kalau itu yang terbaik bagi bangsa, orang itu tidak perlu ragu-ragu dalam mengambil keputusan.

Makanya pemimpin itu lebih baik mengambil keputusan. Jangan takut salah daripada sama sekali tidak mengambil keputusan, walaupun barangkali keputusan itu tidak menyenangkan. Karena memang kompleksitas permasalahan yang kita hadapi begitu banyak dan begitu besar. Suatu waktu, setiap waktu dari setiap permasalahan itu pemimpin harus memberikan arah dan mengambil keputusan.

Karena sistem kita demokrasi. Kita serahkan rakyat menilai siapa tokoh-tokoh yang ada. Baik yang incumbent maupun yang mempunyai keinginan untuk ikut seleksi kepemimpinan nasional dari figur-figur itu yang paling cocok untuk memimpin bangsa ke depan.

Muncul wacana kepemimpinan kaum muda menjelang Pemilu 2009 sebagai bentuk kekecewaan terhadap para pemimpin sekarang. Tanggapan Bang Akbar?

Soal kepemimpinan kaum muda menurut saya tidak perlu dipertentangkan, yang tua dan yang muda. Dan tidak perlu diekspos berlebih-lebihan seolah anak-anak muda itu meminta. Sebetulnya kepemimpinan itu khan juga harus diuji. Diuji melalui suatu pengalaman. Pengalaman dalam organisasi, pengalaman juga dalam politik, lalu untuk jabatan-jabatan puncak.

Jadi dalam politik itu tidak relevan kita berbicara usia tua muda. Politik itu sejauhmana orang itu sudah teruji. Dan sudah mengalami, memiliki pengalaman yang cukup. Bisa saja orang itu sebetulnya masih muda. Tapi memiliki pengalaman yang cukup dan orang itu saya kira patut untuk menjadi pemimpin nasional kita. Misalkan saja dalam konteks kita, ada mantan aktivis, dia menyelesaikan sekolahnya kemudian mengambil S2. Masuk dalam politik mungkin dalam usia 30-an dia sudah menjadi anggota Dewan. Lima tahun anggota Dewan, umur sampai 40-an sudah pernah menjadi anggota Dewan. Apalagi seandainya dia misalnya dua kali menjadi anggota Dewan sehingga pada waktu usianya 40-an dia sudah matang secara politik.

Orang ini saya pikir sudah bisa untuk ikut dalam seleksi kepemimpinan nasional. Apalagi seandainya, sudah duduk di anggota Dewan, pernah pula menjadi menteri misalnya, menambah pengalaman lagi. Orang-orang seperti ini kalau dilihat secara usia belum 50 tahun sudah matang secara politik. Oleh karena itu, saya sangat menganjurkan orang-orang muda masuklah dalam politik, masuklah partai politik, perkuatlah partai politik kemudian ikut proses seleksi di situ.

Nanti akan terpilih, teruji orang itu secara politik. Kemudian setelah orang itu lolos, sudah bisa dia untuk menduduki jabatan-jabatan pada tingkat nasional. Jadi itu saya kira yang paling baik dilakukan orang-orang muda. Tidak usah menuntut. Lakukanlah tujuan ke situ. Saya lihat baik, ada beberapa anggota-anggota DPR yang masih aktivis orang-orang muda yang punya prospek untuk ke depan menjadi pemimpin nasional kita.

Di DPR saya pikir pengalaman yang paling baik bagi seorang calon pemimpin bangsa karena di situ dia akan menggumuli berbagai persoalan-persoalan yang terkait dengan kehidupan kita. Kehidupan masyarakat, pemerintahan, kenegaraan akan banyak dibahas di DPR itu. Dengan dia menjadi anggota Dewan akan banyak pengetahuannya tentang masalah-masalah kenegaraan dan kebangsaan pasti akan relatif bertambah.

Kita mendengar Bang Akbar akan ikut bertarung maju dalam Pemilu 2009 mendatang?

Kalau saya sendiri berulang kali sudah saya katakan memang sudah ada niat. Ada keinginan untuk turut serta seleksi kepemimpinan nasional 2009. Dengan motivasi bagaimana saya bisa memberikan pengabdian saya pada bangsa dan negara dengan berbagai latar belakang yang saya miliki. Baik latar belakang organisasi, politik, pemerintahan dan latar belakang DPR.

Saya anggap itu merupakan bekal yang bisa saya gunakan untuk memberikan pengabdian terhadap bangsa dan negara. Jadi motivasinya tidak lain adalah motivasi mengabdi pada bangsa dan negara. Sebetulnya pada tahun 2004 yang lalu saya sudah pernah ikut dalam konvensi Partai Golkar. Tapi pada waktu itu yang memenangkan adalah Pak Wiranto dan kita terus memberikan dukungan pada beliau walaupun akhirnya tidak menang.

Tahun 2009 atau menjelang 2009 saya juga masih punya niat. Saya kira juga tidak lain daripada kelanjutan dari apa yang sudah pernah saya rintis tahun 2004. Tapi semuanya saya serahkan pada mekanisme yang mengatur mengenai rekrutimen kepemimpinan. Kalau melalui Partai Golkar harapannya Partai golkar bisa melakukan konvensi. Itu harapan saya karena melalui konvensi, peluang mengikuti proses rekruitmennya melalui Partai Golkar menjadi terbuka sebagaimana yang dilakukan tahun 2004.

Ini tentu harapan saya. Tentu saya akan mencermati perkembangan politik sampai 2009 yang akan datang. Kita tentu harus realistis juga melihat adanya peluang-peluangnya atau tidak. Itu akan dicermati dalam waktu-waktu yang akan datang ini.

Beralih ke soal HMI. Bagaimana tanggapan Bang Akbar Soal Islah HMI yang sempat diberitakan terjadi di Palembang kemarin?

Saya kira islah HMI momentumnya sudah didapat. Sudah kita peroleh momentum untuk islah dengan adanya kesepakatan antara tokoh-tokoh atau figur HMI. Dalam hal ini adalah saudara Fajar Zulkarnaen yang pada waktu itu menjadi ketua umum PB HMI dengan saudara Syahrul E Dasopang yang menjadi ketua umum MPO.

Dan itu sudah dideklarasikan di depan kongres yang dihadiri oleh banyak juga tokoh-tokoh nasional. Selain wakil presiden sendiri, kemudian gubernur dan para alumni. seperti kita-kita ini yang menyaksikan. Tinggal sekarang supaya bisa ditindaklanjuti segera islah itu. Untuk menindaklanjuti, barangkali PB yang sekarang ini bisa mengajak saudara Fajar untuk bisa membantu merealisasikan islah itu.

Dalam posisi sebagai apa? Ya mungkin mendampingi PB untuk menindaklanjuti islah itu dan kemudian tinggal dibicarakan teknis islah itu bagaimana. Tentunya pertama-tama dimatangkan dulu ke dalam masing-masing internal organisasi. Pada PB HMI yang dipimpin saudara Arif sekarang, pada MPO yang dipimpin saudara Syahrul. Setelah itu mereka matangkan. Kemudian dibicarakan apa yang disepakati.

Seharusnya tidak ada masalah karena apa yang menjadi penyebab kelahiran MPO dulu itu khan sekarang sudah tidak relevan. Terutama terkait dua asas sekarang sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu mestinya proses islahnya bisa lebih cepat dengan perkembangan-perkembangan baru ini. Tidak ada lagi yang terkait persoalan-persoalan, katakanlah ideologis. Tinggal soal-soal tentang bagaimana visi ke depan. Seharusnya visinya khan tidak ada perbedaan. Bagaimana program-programnya ke depan, perkaderannya ke depan. Mungkin ada beberapa kesepakatan-kesepakatan yang dicapai untuk bisa menjadi basis bagi pelaksanaan islah tadi itu.

Bentuk kongkritnya, bagaimana bisa membaur. Nanti bisa pengurus dimerger, dari orang MPO bisa bergabung orang-orangnya kepada PB (Pengurus Besar-Red) atau organisasi yang bernaung di bawah PB Diponegoro. Tinggal disepakati kedua belah pihak.

Bagaimana pandangan Abang sendiri terhadap HMI MPO? Ketika zaman perpecahan abang menjadi Menteri Pemuda dan Olah Raga yang menganggap HMI MPO illegal?

Sebetulnya kita juga tidak pernah secara eksplisit menyebut sebagai illegal. Cuma memang pada waktu itu, kita dalam rangka memperkokoh komitmen pada ideologi negara Pancasila, maka parpol-parpol juga tentu diddorong untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Organisasi kemasyarakatan pun tentu juga didorong, tapi tidak mengurangi keanekaragaman organisasi-organisasi kemasyarakatan kita yang berbasis sosial keagamaan.

Pada waktu itu, kondisi untuk membuktikan bahwa tidak ada keragu-raguan mengenai komitmen kita pada ideologi Pancasila, maka HMI pun menyatakan pernyataan komitmennya itu tanpa mengurangi keIslaman kita. Dalam prakteknya sedikitpun tidak berkurang keIslaman kita dengan adanya Pancasila itu.

Tapi saya kira sudah, sebaiknya kita melihat ke depan secara bersama-sama. Dengan adanya kita semua berbicara ke depan, harapan kita islah itu bisa diimplementasikan, ditindaklanjuti. Dan momentum ini saya kira harus diambil betul. Kalau tidak hilang lagi momentum ini. Menurut saya PB segera membentuk timnya. Mungkin dalam tim itu menempatkans saudara Fajar sebagai pendamping atau sebagai penasaihat dari tim itu.

Demikian pula dari pihak MPO juga membentuk tim. Ketua umumnya bisa ikut mendampinginya. Mungkin pada tahap awal diberikan kesempatan mengeluarkan apa saja. Bagaimana pandangan mereka tentang HMI. Bagaimana orang HMI MPO menilai HMI DIPO seperti apa. Orang DIPO juga bisa mengeluarkan pandangannya terhadap HMI MPO.

Kemudian bicara lagi bagiamana HMI ke depan. Dari situ nanti bisa ketemu ada hal-hal yang sama. Terhadap hal-hal yang sama itu ya kita catat saja sebagai suatu kesamaan. Nanti terhadap hal-hal yang belum sama coba didiskusikan. Apa yang menyebabkan tidak sama. Apakah ada sesuatu yang prinsipil. Kalau memang ada yang prinsipil coba kita endapkan. Tapi terhadap sesuatu yang tidak prinsipil ya kita catat-catat saja.

Mana yang sudah sama, mana yang belum sama. Nanti kita coba cari yang belum sama itu. Kita coba lakukan pendekatan-pendekatan. Mungkin dari pendekatan-pendekatan itu akan ketemu. Tentu sikap dasar kita apa yang menjadi raison d’etre, alasan berdirinya HMI. Saya kira kira di situ titik tolak kita.

Kalau kita lihat raison d’etre HMI, para pendiri-pendiri HMI, the founding fathers Lafran Pane dan kawan-kawan, melihat mahasiswa-mahasiswa Islam perlu diorganisir dalam suatu wadah untuk meningkatkan, katakanlah syiar Islam. Tapi tentu, selain itu karena HMI didirikan dalam suasana kemerdekaan, bagaimana kita harus memiliki komitmen dalam mengisi kemerdekaan sehingga nilai-nilai kebangsaan, keIndonesiaan dan keIslaman menyatu dalam HMI.

Dan ini harus juga menjadi titik tolak dalam melihat HMI ke depan. Kalau dari situ ada kesamaan saya kira tidak perlu ada dua HMI. Karena basisnya sama. HMI yang dari tahun 1947, pendirinya juga yang orang-orang itu. Dan kita tahu apa maksud mereka mendirikan HMI itu apa.

Harusnya tentu tidak ada perbedaan. Mestinya. Pastinya dua HMI itu merugikan. Dari citra tentu dianggap HMI tidak solid sehingga sebagai suatu organisasi. Kemudian dalam aktivitas, HMI juga tentu akan terpengaruh dengan adanya dua kelembagaan itu. Kadang kita menyaksikan ada gerakan-gerakan atau aksi-aksi mahasiswa, kita bingung ini HMI yang satu atau HMI MPO. Khan para senior-senior MPO pun juga sekarang sudah kembali untuk pentingnya satu. Alumni-alumni MPO kalau ada aktivitas KAHMI khan sebagai KAHMI saja, tidak sebagai KAHMI MPO. (Redaksi)

Secercah Senyum Pemulung di Bulan Ramadhan

Selama bulan Ramdhan ini, mendadak Jakarta kebanjiran para pengemis dan pemulung. Hampir disepanjang jalan trotoar begitu mudah kita menjumpainya, terlebih di malam hari, tak jarang mereka tidur di dekat gerobak yang menjadi semacam kendaraan dinasnya.

Menjadi pemulung adalah pilihan terakhir karena tak ada pekerjaan lain. Bulan Ramadhan ternyata mempunyai arti tersendiri bagi para pemulung yang biasanya berkeliling kampung mencari sampah plastik, kardus, atau besi yang tak terpakai. Minimal di bulan suci ini mereka bisa tersenyum karena pendapatannya sedikit bertambah bila dibandingkan dengan hari-hari biasanya.

“Orang-orang sedikit berbaikan dengan kita memberikan barang-barangnya yang tidak terpakai atau terkadang sedekah. Hasilnya sangat lumayan untuk lebaran nanti,” ujar Marna, ketika malam itu ditemui rombangan Sahur On The Rood dari HMI Cabang Jakarta Selatan.

“Ramadhan adalah momentum kita untuk lebih peduli kepada mereka, kaum mustadhafin. Di mana, pada hari-hari biasa sering kita dapati mereka harus berjibaku dengan mencari sesuap nasi diantara deru asap mobil ditengah padatnya jalanan Jakarta, Tak jarang mereka harus kucing-kucingan dengan aparat trantib. Semoga dengan sedikit sumbangan makan sahur ini, mereka dapat lebih tenang dalam melaksanakan ibadah puasa.” Ujar M. Insan Kamil, Ketua Umum HMI cabang Jakarta Selatan.

Dengan menggunakan satu mini bus dan 4 sepeda motor. Rombangan berangkat dari lapangan dekat sekretariat HMI Cabang Jaksel pukul 1.30 WIB. Namun setelah menempuh + 4 Km, sebuah kejadian menarik terjadi tiba-tiba di depan rombongan ada razia polisi. Rombongan pun dihentikan, namun setelah melihat diantara rombongan yang bersepeda motor mengenakan sarung dan baju koko dan mini bus yang ditempelin bendera HMI dipersilahkan melanjutkan perjalanan. Sementara yang lain tetap diperiksa surat kelengkapan kendaraannya.

Perjalanan dilanjutkan menyisir para dhuafa dengan membagi-bagikan makanan sahur sepanjang Jl. TB Simatupang, Jl. Fatmawati, sampai Blok M. kemudian memutar melalui Jl. Radio Dalam, Pondok Indah, hingga kawasan Bintaro. Di Bundaran Bintaro, rombongan berhenti untuk melakukan sahur bersama.

Salah seorang pemulung yang dijumpai dekat Bundaran Bintaro menceritakan, setiap hari dia bisa mengumpulkan sampah paling tidak dua kuintal. Apabila dijual per kuintalnya Rp 30 ribu berarti dalam sehari pendapatannya mencapai Rp 60 ribu. Belum lagi ditambah dengan pemberian para dermawan.

“Sebelumnya boro-boro kita bisa mendapatkan. Mencari sampah sekarang banyak saingannya. Mendapat setengah kuintal aja sudah syukur alhamdulillah,” tambah bapak dari empat anak tersebut. Ramadhan memang bulan penuh rahmat untuk siapa saja umatnya terutama yang bertakwa. Menjalani ibadah puasa dengan bekerja sebagai pemulung memang sangatlah berat. Mereka harus berangkat setelah sahur untuk menyelusuri udara Jakarta dan sekitarnya yang panasnya menyengat. Mereka baru pulang saat menjelang Magrib tiba. Meski tak jarang diantaranya harus tidur di tepi jalan. (Busthomi Rifa’i)

Laskar Pelangi, Kolaborasi Peran 12 Anak Belitong dengan 12 Aktor Profesional

Membludaknya minat masyarakat pada film ini menyebabkan tidak mudahnya mendapatkan tiket film laskar pelangi di hari pertama tayangnya di bioskop-bioskop. Beruntung penulis mendapat tiket gratis dari salah seorang kolega di Mizan, setelah sebelumnya seharian pontang-panting mencari tiketnya tanpa hasil.

Film Laskar Pelangi merupakan adaptasi dari novel best seller dengan judul yang sama. Novel yang ditulis oleh Andrea Hirata ini penjualannya mencapai lebih dari 500.000 eksemplar.

Laskar Pelangi adalah sebuah kisah anak bangsa yang menggambarkan perjuangan guru dan 10 siswa di Belitong untuk sebuah pendidikan. Ide pembuatan film ini berawal dari rasa kagum Mira Lesmana dan Riri Riza selaku Produser dan Sutradara film ini terhadap buku karya Andrea Hirata yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2004. “Buku Laskar Pelangi sanggup membuat kita tiba-tiba merasa bangga jadi orang Indonesia dan memompa semangat serta optimisme kebangsaan, dengan hadirnya karakter anak-anak Laskar Pelangi, Ibu Muslimah dan Bapak Harfan,” ucap Mira Lesmana selaku Produser film ini.

Ditemui disela-sela acara 25 tahun Mizan, Riri Riza selaku sutradara film Laskar Pelangi, mengungkapkan “Laskar Pelangi memiliki cerita yang unik dan penuh dinamika dengan hadirnya 10 siswa dengan karakter yang sangat kuat dan seorang guru ambisius yang  mempunyai cita-cita besar dan luhur. Dan Andrea Hirata adalah faktor yang sangat penting kenapa kami ingin memfilmkan buku Laskar Pelangi ini. Saat pertama kali ketemu dengan Andrea, ada antusiasme yang terlihat di dirinya. Bertemu Andrea Hirata seperti melihat matahari yang bersinar keras sekali dan sangat inspiring.”

Bagi sang penulis, Andrea Hirata, bukan hal yang mudah untuk mengijinkan karya sastra pertamanya ini untuk difilmkan. Jelas Andrea mempunyai alasan khusus kenapa ia mempercayakan penggarapan film Laskar Pelangi ini kepada Mira Lesmana dan Riri Riza. “Ada beberapa alasan kenapa saya rela  menyerahkan cerita Laskar Pelangi ini kepada Mira Lesmana dan Riri Riza. Pertama, Mira dan Riri adalah sineas yang memiliki integritas, yang tidak semata melihat keinginan pasar dalam membuat karyanya. Kedua, Mira dan  Riri mempunyai talent yang langka dalam membuat sebuah karya seni. Mereka bisa membuat film box office, tapi tetap bermutu. Dan setelah lama bergaul dengan mereka, saya semakin yakin kalau kedua sineas ini mempunyai indra keenam dalam membuat sebuah karya dan mempunyai perspektif yang unik,” ungkap Andrea.

Andrea Hirata yang juga mendapat penghargaan sebagai Penulis Paling Fenomenal dari Mizan berkat Tetralogi Laskar Pelangi ini menambahkan, “Terus terang, bagi saya Laskar Pelangi adalah sebuah memoar, sebuah kisah masa kecil dalam film. Ini yang sulit saya gambarkan bagaimana kebahagiaan saya”.

Sementara menurut Putut Widjanarko, Vice President Operation Mizan Publika, dengan terjunnya Mizan dalam produksi film ini merupakan konsekuensi logis dari strategi pengembangan Mizan ke depan. “Mizan Prouductions sangat bangga bekerjasama dengan Miles Films menghadirkan film yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh masyarakat Indonesia ini. Apalagi buku best seller Laskar Pelangi adalah terbitan salah satu penerbit dalam kelompok Mizan, yaitu penerbit Bentang Pustaka.”

Film Laskar Pelangi merupakan produksi Miles Films dan Mizan Production. Dalam film ini Mira Lesmana menjadi produser dan penulisan naskahnya dikerjakan oleh Salman Aristo yang sebelumnya menulis naskah film, di antaranya Ayat Ayat Cinta, Brownies, dan Jomblo.

Penulisan skenario dipercayakan kepada Salman Aristo, yang berpengalaman menulis naskah film, di antaranya Ayat Ayat Cinta, Brownies, dan Jomblo. Proses pembuatan film ini hampir 100% pengambilan gambar dan syuting dilakukan di Belitong. Dan satu hal yang cukup istimewa di film ini, 12 orang pemain, 10 Laskar Pelangi dengan dua karakter pelengkap yang memerankan Flo dan A Ling, semuanya asli dari Belitong.

Adapun keinginan Rira dan Mira untuk menampilkan anak-anak asli Belitong agar chemistry antara cerita dan para pemain muncul secara real dan natural. “Sejak awal kami memang tidak terpikirkan untuk menggunakan pemain di luar kota Belitong untuk tokoh-tokoh anak Laskar Pelangi. Jadi proses hunting dan casting pemain pun sudah kami lakukan sejak awal persiapan produksi,” ujar Riri. “Meskipun anak-anak ini belum berpengalaman dan awam dengan dunia akting, tapi mereka ini adalah anak-anak yang sangat berbakat, punya keberanian, mau mencoba, dan yang terpenting, mereka bisa mempresentasikan tokoh-tokoh utama di film ini,” lanjut Mira.

Setelah menjalani proses hunting dan casting di Belitong, akhirnya terpilih juga 12 orang pelajar Belitong yang akan memerankan karakter Ikal, Lintang, Mahar, Syahdan, Borek, Kucai, A Kiong, Sahara, Trapani, Harun, Flo, dan A Ling.

Mengambil pemain yang belum berpengalaman juga tidak berarti tanpa ada resiko. Beberapa adegan anak-anak laskar pelangi terlihat agak kaku, namun keluguan mereka mampu menutupi kekurangan itu, juga kerena dibantu oleh para pemain profesional. 12 nama aktor profesional pun turut tampil meramaikan film ini, seperti Cut Mini, Ikranegara, Lukman Sardi, Ario Bayu, Tora Sudiro, Slamet Raharjo, Alex Komang, Mathias Muchus, Rieke Diah Pitaloka, Robbie Tumewu, JaJang C. Noer, dan Teuku Rifnu Wikana .

“Dua tahun lamanya saya jungkir balik menghadapi penggemar yang tidak ingin Laskar Pelangi difilmkan, tapi saya yakin hasil kerja Riri dan kawan-kawan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, dan hal itu menjadi kenyataan,” demikian kata Andrea. (Busthomi Rifa’i)

Hukum Berhenti di Kasus BLBI

Wacana penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri untuk penuntasan kasus BLBI mengemuka menjelang ulang tahun Kejaksaan. Seolah-olah Kejaksaan ingin mengatakan, inilah kado dan resep terbaik dari semua kegagalan dan kisruh penanganan BLBI selama ini. Benarkah? Bukankah pilihan tersebut lebih mengarah pada upaya membenarkan deretan kebijakan koruptif penanganan BLBI? Seperti diketahui, Kejaksaan, Kepolisian dan Mentri Keuangan berencana menyusun sebuah SKB sebagai pendapat hukum agar pemerintah melakukan upaya paksa badan (gijzeling) terhadap obligor non-kooperatif BLBI (Koran Tempo, 19/7). SKB ini secara hukum dinilai menyesatkan, dan dari perspektif kebijakan, berpotensi dikategorikan kebijakan koruptif.

Ada dua catatan yang penting dicermati. Pertama, buka-tutup kasus Sjamsul Nursalim adalah bagian dan modus yang patut diduga diterapkan sama pada obligor lainnya. Menurut catatan ICW yang dianalisis dari dokumen Rapat Dengar Pendapat Bank Indonesia (RDP-BI) di DPR 2008 dan Audit BPK No. 34G/XII/11/2006, sekitar 86,67% penanganan PKSP-BLBI di Kejaksaan bermasalah. Tujuh dari 15 obligor yang ditangani institusi ini dihentikan penyidikannya (SP3), dengan alasan “tidak ditemukan unsur melawan hukum-Pidana”; lima lainnya masih dalam proses penyelidikan yang berlarut-larut; dan satu dikembalikan pada BPPN.

Sjamsul Nursalim merupakan salah satu dari obligor yang dihadiahi SP3 bahkan pada dua periode Kejaksaan Agung. Data RDP-BI diatas memang tidak terlalu menjelaskan apa-apa selain kegelisahan dan pertanyaan, apakah Kejaksaan tidak mampu menangani BLBI? Namun, pertanyaan publik itu menjadi relevan saat dikorelasikan dengan fakta-persidangan Artalyta Suryani di Pengadilan Tipikor. Inilah catatan Kedua tentang konspirasi penanganan BLBI di Kejaksaan.

Kedua, fakta persidangan menjelaskan keterkaitan langsung antara SP3 BLBI Sjamsul Nursalin dan dugaan suap US $ 660.000. Berdasarkan dokumen Requisitor KPK No.DAK-07/24/VI/V/2008 dan keterangan beberapa saksi selama persidangan dinilai penghentian penyelidikan Sjamsul Nursalim  yang diumumkan Kejagung (28/2/2008) sangat dipengaruhi aliran uang dengan perantara Artalyta Suryani.

Hasil penyadapan KPK tentang Komunikasi AS dengan UTG satu hari sebelum pengumuman agaknya sulit dibantah. UTG membicarakan disain “tidak ada unsur melawan hukum pidana” pada kasus Sjamsul Nursalim dan pemberitahuan hasil akhir penangananan kasus tersebut menjadi bukti yang sulit dibantah. Kemudian, satu hari pasca pengumuman, AS menghubungi Direktur Penyidikan, M. Salim dan membicarakan tentang penghentian penyelidikan BDNI Sjamsul Nursalim.

Semua keterangan tersebut diketahui dari hasil penyadapan KPK, didengarkan pada persidangan Pengadilan Tipikor dan tidak dibantah terdakwa. “Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang mengatakan suara percakapan yang diperoleh melalui penyadapan memang suara terdakwa” (Hal. 20, Requisitor KPK).

Dengan kata lain, hubungan langsung penghentian BLBI kasus BDNI Sjamsul Nursalim dengan dugaan suap (korupsi) terlihat nyata dalam fakta persidangan. Artinya, “yang dibeli” pada suap AS-UTG adalah kewenangan Jaksa untuk menyatakan “tidak ada unsur melawan hukum pidana”, dan kemudian mengeluarkan kebijakan “penyelesaian secara perdata”. Di titik inilah, pilihan Jaksa Agung untuk tetap menyelesaikan mega skandal BLBI di jalur Perdata, patut dicurigai.

Dan, publik yang paham ilmu hukum sangat mengerti, bahwa MSAA, MRNIA, Akta Pengakuan Utang (APU) dan Surat Keterangan Lunas (SKL) merupakan produk kebijakan yang berada di ranah Hukum Perdata. Demikianjuga dengan SKB 3 menteri yang didisain sebagai pendapat hukum melaksanakan paksa badan (gijzeling). Apakah Kejaksaan masih terus “bermain-main” dalam penanganan BLBI dan mencoba membangun struktur kebijakan koruptif yang lebih luas dengan melibatkan Kepolisian dan Menteri Keuangan? Jika benar, agaknya segala tindakan dan kebijakan Kejaksaan Agung sudah sangat mengkhianati penegakan hukum dan kepercayaan publik.

Selain itu, SP3 kasus Sjamsul Nursalim juga sedang berjalan di tahap akhir dan KPK sedang mempelajari kemungkinan pengambil-alihan BLBI. Artinya, Kejaksaan terkesan ingin mendahului proses hukum yang sedang berjalan. Jika Kejaksaan komitmen dan berniat mereformasi penanganan BLBI di institusinya, tentu penyelesaian di jalur perdata bukanlah solusi yang tepat. Dalam beberapa hal, merujuk pada fakta persidangan Artalyta, bukan tidak mungkin kebijakan mendorong SP3 dikategorikan sebagai perbuatan yang sengaja menghalang-halangi penegakan hukum secara sistematis.

Perintah Hakim

Poin ini berangkat dari pemaparan awal tentang fakta persidangan dan asas mendasar dalam hukum, “semua perbuatan pidana harus dituntut”. Dalam bahasa sederhana berarti, semua kejahatan harus diproses dijalur hukum pidana. Atau, tidak seorangpun penjahat yang boleh menghidup udara bebas. Adagium ini sangat relevan dan harus dilihat dari kacamata yang lebih luar biasa saat kita berbicara tentang kejahatan korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan, Hakim adalah penguasa tertinggi dalam sebuah proses persidangan. Memimpin jalannya persidangan dan bahkan memerintahkan pada penegak hukum lainnya untuk mengembangkan perkara atau mengusut pihak lain yang diindikasi kuat terlibat dalam sebuah tindak pidana.

Di titik inilah, dalam kasus suap Artalyta dan UTG, fakta persidangan yang berasal dari keterangan saksi, pengakuan terdakwa dan berbagai alat bukti dapat dijadikan dasar pengembangan perkara. Berdasarkan hukum, Hakim dapat memerintahkan KPK untuk memproses nama-nama yang disebutkan dalam persidangan Artalyta yang diduga kuat ikut melakukan tindak pidana korupsi. Dan, bahkan Hakim dapat memerintahkan KPK mengusut kasus BLBI Sjamsul Nursalim. Kapan perlu, memerintahkan pemeriksaan sejumlah petinggi Kejaksaan Agung.

Klausul “Hukum berhenti di Kasus BLBI” sebenarnya telah dirilis ICW 4 tahun lalu. Sebagai kritik terhadap Kejaksaan yang dinilai gagal dan “bermain” dalam penuntasan BLBI. Apakah Kejaksaan, Kepolisian dan Pemerintah tetap bertahan dalam kebebalan? (Febri Diansyah, Peneliti Hukum, Indonesia Corruption Watch)

25 Tahun Mizan: Membaca Membangun Karekter Bangsa

paragondesign.web.id

Perkembangan multimedia dan budaya menonton yang tinggi di kalangan masyarakat menyebabkan fenomena menyusutnya budaya baca. Masyarakat lebih suka memonton daripada membaca. Mizan yang sudah 25 tahun berdiri, kini mengembangkan usahanya guna meningkatkan budaya baca masyarakat Indonesia.

“Kebenaran adalah sesuatu yang mutlak. Menegakkan kebenaran tak mempan waktu. Seberapa kecil pun, seberapa lama pun, tak ada waktu yang hilang. Sementara, kesabaran menjulang mengatasi keterbatasan durasi hidup manusia. Tak ada waktu yang terlalu panjang di hadapan kesabaran. Kebenaran dan kesabaran, di hadapan durasi waktu, adalah dua sisi dari satu koin yang sama.”
Itulah kata-kata pembuka Haidar Bagir ketika mengantarkan perjalanan 25 tahun Mizan yang acara puncaknya akan diadakan pada Sabtu, 20 September 2008, di Jakarta. Mizan saat ini tentu berbeda dengan Mizan ketika didirikan pertama kali oleh anak-anak muda yang belum menuntaskan kuliahnya. Mizan awal, yang didirikan pada 7 Maret 1983, adalah sebuah penerbit buku Islam. Dalam sepuluh tahun perjalanannya (1983-1993), Mizan berhasil “mengukuhkan matra-baru pemikiran Islam di Indonesia”.

Kini, 25 tahun sudah Mizan menancapkan eksistensinya di bumi Indonesia. Mizan tidak lagi hanya menerbitkan buku-buku Islam. Meskipun buku-buku yang menjadi ciri-khas Mizan tetap dipertahankan, Mizan masa kini telah meluas dan melebar serta berhasil menerbitkan buku-buku yang dapat dikonsumsi oleh banyak sekali kelompok masyarakat. Di bawah payung Mizan Publika, yang didirikan pada 1999, kini ada sembilan perusahaan yang disebut sebagai unit usaha Kelompok Mizan. Kesembilan perusahaan tersebut terdiri atas lima perusahaan penerbitan buku dan empat perusahaan jasa untuk melayani penerbitan buku.

Presiden Komisaris Kompas Gramedia Jakob Oetama yang turut hadir dan memberikan orasinya menyampaikan, Perkembangan multimedia dan budaya menonton yang tinggi di kalangan masyarakat Indonesia, dan menjadi bagian dari budaya kita, merupakan tantangan yang harus dijawab. Sebab hal ini menyebabkan fenomena menyusutnya budaya baca. Walaupun jumlah penerbit bertambah, jumlah toko buku bertambah, budaya baca harus terus dipicu dan dipacu. Karena budaya baca yang masih rendah, Human Index Indonesia berada pada peringkat 107 dari 177 negara.

“Membaca buku, budaya membaca, masih merupakan sesuatu yang harus kita picu dan pacu, agar Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara maju, ” tandasnya.

Syukuran 25 Mizan yang bertajuk Menjelajah Semesta Hikmah, dihadiri sekitar 300 orang dan tampak hadir sejumlah tokoh antara lain Komaruddin Hidayat, Mudji Sutrisno, Anis Baswedan, Mochtar Pabotinggi, dan August Parengkuan.

Jakob Oetama menilai 25 tahun Mizan yang mengesankan tidak saja menjelajah semesta, tapi juga telah memberikan sumbangsih untuk membangun karakter bangsa, sesuatu yang masih diperlukan bangsa ini. “Dengan kerja keras, disiplin waktu, dan dengan rasa saling percaya dan menafikan rasa curiga, Mizan mencoba menjawab tantangan bangsa ini. Tantangan justru membangkitkan jawaban,” ujarnya.

Kuntowijoyo Award

Syukuran 25 Tahun Mizan juga ditandai dengan peluncuran Kuntowijoyo Award. Komaruddin Hidayat selaku Ketua Komite Kontowijoyo Award mengatakan, Kuntowijoyo namanya diabadikan untuk Kuntowijoyo Award guna mengenang dia selaku cendekiawan, pemikir dan penggagas ilmu sosial profetik dan ilmu sastra profetik yang telah menulis lebih dari 50 buku.

“Kuntowijoyo Award akan diberikan kepada para cendekiawan yang berprestasi dalam mengembangkan penelitian dan praktik di berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, ” katanya.

Kepada hadirin sempat ditayangkan dokumenter tentang Kuntowijoyo yang semasa produktifnya sebagai penulis, karya-karya sastranya banyak meraih berbagai penghargaan. Bahkan ketika sembuh dari sakit, dengan dipaksakan, walau menulis dengan satu jari, Kuntowijoyo masih terus memberikan pemikiran buat bangsa. “Mas Kunto adalah sosok yang pantas diteladani, ” tandas Komaruddin Hidayat.

Selain peluncuran Kuntowijoyo Award, Mizan juga memberikan penghargaan kepada Andi F Noya (Host Progran TV Kick Andy) sebagai tokoh yang berjasa bagi dunia perbukuan. Dan Penghargaan Penulis Paling Fenomenal kepada Andrea Hirata.

Film Laskar Pelangi

Yang tak kalah menarik pada kesempatan malam itu ialah “Meet and Greet Produser dan Pemain Film Laskar Pelangi“. Para bintang dan produser film Laskar Pelangi maju ke atas panggung setelah trailer film Laskar Pelangi di putar.

Film yang disutradari Riri Reza ini diproduksi bersama Mizan Production dan Milis Film. Mizan Productiion semula bernama Mizan Cinema yang merupakan unit usaha baru di kelompok Mizan yang bergerak dibidang event organizind dan productiion house. Kemunculan Mizan Production ini bersamaaan dengan dirintiskannya Mizan New Media yang akan memastikan produk-produk Kelompok Mizan dapat diakses di berbagai media. (Busthomi Rifa’i)

Boedi Utomo Lahir Dengan Semangat Jawa Yang Kuat

Boedi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Yang diperingati sebagai hari kebangkitan bangsa. Karena berdirinya Boedi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia.

Namun 100 tahun kebangkitan bangsa tidak selamanya disambut optimisme. Satu lagi yang memandangnya secara pesimistis, pengamat sosial budaya Radar Panca Dahana. Kebangkitan nasional, kata dia, itu palsu! Radar menyampaikan pendapatnya itu dalam diskusi Kebangkitan dan Keruntuhan Bangsa di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (17/5).

“Kebangkitan nasionalis itu palsu, itu tipu daya sejarah, politik, ada beberapa faktor menyebabnya,” kata Radar. Kebangkitan bangsa di zaman Boedi Utomo, kata dia dilahirkan dengan semangat Jawa yang kuat, dan dilahirkan di kalangan priyayi sesuai lingkungan di mana Boedi Utomo dilahirkan.

Dari catatan sejarah, kita menemukan proses berdirinya Boedi Utomo sangatlah sederhana dan alamiah. Deklarasi pendirian Boedi Utomo tahun 1908 jauh dari hiruk pikuk kemewahan, dukungan, spanduk ataupun baliho. Budi Utomo lahir dari pertemuan-pertemuan dan diskusi yang sering dilakukan di perpustakaan School tot Opleiding van Inlandsche Artsen oleh beberapa mahasiswa, antara lain Soetomo, Goenawan Mangoenkoesoemo, Goembrek, Saleh, dan Soeleman. Mereka memikirkan nasib bangsa yang sangat buruk dan selalu dianggap bodoh dan tidak bermartabat oleh bangsa lain (Belanda), serta bagaimana cara memperbaiki keadaan yang amat buruk dan tidak adil itu. Para pejabat pangreh praja (sekarang pamong praja) kebanyakan hanya memikirkan kepentingan sendiri dan jabatan. Dalam praktik mereka pun tampak menindas rakyat dan bangsa sendiri, misalnya dengan menarik pajak sebanyak-banyaknya untuk menyenangkan hati atasan dan para penguasa Belanda.

Bagian tak terpisahkan dari penetrasi sistem kolonialisme Barat yang berbasis pada merkantilisme. Penderitaan masyarakat, ketidak-adilan, kemiskinan, penindasan dan perilaku pongah dari aparat penguasa kolonial, yang mereka temui di dalam kehidupan sehari-hari, diserap ke dalam forum diskusi. Di dalam forum itu mereka membahas dan memahami akar masalah dari kemiskinan, kebodohan dan ketidak-adilan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetrasi sistem kolonialisme Barat yang berbasis pada merkantilisme.

Budi Utomo mengalami fase perkembangan penting saat kepemimpinan Pangeran Noto Dirodjo. Saat itu, Douwes Dekker, seorang Indo-Belanda yang sangat properjuangan bangsa Indonesia, dengan terus terang mewujudkan kata “politik” ke dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnyalah pengertian mengenai “tanah air Indonesia” makin lama makin bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Maka muncullah Indische Partij yang sudah lama dipersiapkan oleh Douwes Dekker melalui aksi persnya. Perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang Indonesia tanpa terkecuali. Baginya “tanah air” (Indonesia) adalah di atas segala-galanya.

Pada masa itu pula muncul Sarekat Islam, yang pada awalnya dimaksudkan sebagai suatu perhimpunan bagi para pedagang besar maupun kecil di Solo dengan nama Sarekat Dagang Islam, untuk saling memberi bantuan dan dukungan. Tidak berapa lama, nama itu diubah oleh, antara lain, Tjokroaminoto, menjadi Sarekat Islam, yang bertujuan untuk mempersatukan semua orang Indonesia yang hidupnya tertindas oleh penjajahan. Sudah pasti keberadaan perkumpulan ini ditakuti orang Belanda. Munculnya gerakan yang bersifat politik semacam itu rupanya yang menyebabkan Budi Utomo agak terdesak ke belakang. Kepemimpinan perjuangan orang Indonesia diambil alih oleh Sarekat Islam dan Indische Partij karena dalam arena politik Budi Utomo memang belum berpengalaman.

Karena gerakan politik perkumpulan-perkumpulan tersebut, makna nasionalisme makin dimengerti oleh kalangan luas. Ada beberapa kasus yang memperkuat makna tersebut. Ketika Pemerintah Hindia Belanda hendak merayakan ulang tahun kemerdekaan negerinya, dengan menggunakan uang orang Indonesia sebagai bantuan kepada pemerintah yang dipungut melalui penjabat pangreh praja pribumi, misalnya, rakyat menjadi sangat marah.

Kemarahan itu mendorong Soewardi Suryaningrat (yang kemudian bernama Ki Hadjar Dewantara) untuk menulis sebuah artikel “Als ik Nederlander was” (Seandainya Saya Seorang Belanda), yang dimaksudkan sebagai suatu sindiran yang sangat pedas terhadap pihak Belanda. Tulisan itu pula yang menjebloskan dirinya bersama dua teman dan pembelanya, yaitu Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo ke penjara oleh Pemerintah Hindia Belanda (lihat: Boemi Poetera). Namun, sejak itu Budi Utomo tampil sebagai motor politik di dalam pergerakan orang-orang pribumi.

Agak berbeda dengan Goenawan Mangoenkoesoemo yang lebih mengutamakan kebudayaan dari pendidikan, Soewardi menyatakan bahwa Budi Utomo adalah manifestasi dari perjuangan nasionalisme. Menurut Soewardi, orang-orang Indonesia mengajarkan kepada bangsanya bahwa “nasionalisme Indonesia” tidaklah bersifat kultural, tetapi murni bersifat politik. Dengan demikian, nasionalisme terdapat pada orang Sumatera maupun Jawa, Sulawesi maupun Maluku.

Pendapat tersebut bertentangan dengan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Budi Utomo hanya mengenal nasionalisme Jawa sebagai alat untuk mempersatukan orang Jawa dengan menolak suku bangsa lain. Demikian pula Sarekat Islam juga tidak mengenal pengertian nasionalisme, tetapi hanya mempersyaratkan agama Islam agar seseorang bisa menjadi anggota.

Namun, Soewardi tetap mengatakan bahwa pada hakikatnya akan segera tampak bahwa dalam perhimpunan Budi Utomo maupun Sarekat Islam, nasionalisme “Indonesia” ada dan merupakan unsur yang paling penting.

Kelahiran Boedi Oetomo telah menjadi tonggak yang menumbuhkan semangat perjuangan, sekaligus menjadi inspirasi bagi berdirinya berbagai organisasi di seluruh pelosok tanah air, baik yang bersifat kedaerahan, politik, serikat pekerja, keagamaan, kewanitaan, maupun kepemu-daan. Pada gelombang berikutnya, muncul sejumlah organisasi seperti Sarekat islam, dan berbagai organisasi lainnya

Hal ini mewarnai awal kebangkitan nasional, dan mencapai puncaknya pada tahun 1928, dengan bersatunya berbagai kelompok organisasi—khususnya organisasi kepemudaan—untuk mewujudkan suatu gerakan kebang-saan yang sejati, melalui Sumpah Pemuda : satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa – Indonesia! Gerakan kaum muda tahun 1908 dan tahun 1928, menandai tonggak-tonggak awal gerakan kebangkitan nasional Indonesia. Sejak itu, nasionalisme Indonesia terus berkembang, terus menjalar, dan terus berkobar di seluruh penjuru tanah air.

Dengan semangat nasionalisme itulah, kita berhasil meraih kemerdekaan yang kita cita-citakan, pada tanggal 17 Agustus 1945. (Nurul Leily A)