Hukum Berhenti di Kasus BLBI

Wacana penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri untuk penuntasan kasus BLBI mengemuka menjelang ulang tahun Kejaksaan. Seolah-olah Kejaksaan ingin mengatakan, inilah kado dan resep terbaik dari semua kegagalan dan kisruh penanganan BLBI selama ini. Benarkah? Bukankah pilihan tersebut lebih mengarah pada upaya membenarkan deretan kebijakan koruptif penanganan BLBI? Seperti diketahui, Kejaksaan, Kepolisian dan Mentri Keuangan berencana menyusun sebuah SKB sebagai pendapat hukum agar pemerintah melakukan upaya paksa badan (gijzeling) terhadap obligor non-kooperatif BLBI (Koran Tempo, 19/7). SKB ini secara hukum dinilai menyesatkan, dan dari perspektif kebijakan, berpotensi dikategorikan kebijakan koruptif.

Ada dua catatan yang penting dicermati. Pertama, buka-tutup kasus Sjamsul Nursalim adalah bagian dan modus yang patut diduga diterapkan sama pada obligor lainnya. Menurut catatan ICW yang dianalisis dari dokumen Rapat Dengar Pendapat Bank Indonesia (RDP-BI) di DPR 2008 dan Audit BPK No. 34G/XII/11/2006, sekitar 86,67% penanganan PKSP-BLBI di Kejaksaan bermasalah. Tujuh dari 15 obligor yang ditangani institusi ini dihentikan penyidikannya (SP3), dengan alasan “tidak ditemukan unsur melawan hukum-Pidana”; lima lainnya masih dalam proses penyelidikan yang berlarut-larut; dan satu dikembalikan pada BPPN.

Sjamsul Nursalim merupakan salah satu dari obligor yang dihadiahi SP3 bahkan pada dua periode Kejaksaan Agung. Data RDP-BI diatas memang tidak terlalu menjelaskan apa-apa selain kegelisahan dan pertanyaan, apakah Kejaksaan tidak mampu menangani BLBI? Namun, pertanyaan publik itu menjadi relevan saat dikorelasikan dengan fakta-persidangan Artalyta Suryani di Pengadilan Tipikor. Inilah catatan Kedua tentang konspirasi penanganan BLBI di Kejaksaan.

Kedua, fakta persidangan menjelaskan keterkaitan langsung antara SP3 BLBI Sjamsul Nursalin dan dugaan suap US $ 660.000. Berdasarkan dokumen Requisitor KPK No.DAK-07/24/VI/V/2008 dan keterangan beberapa saksi selama persidangan dinilai penghentian penyelidikan Sjamsul Nursalim  yang diumumkan Kejagung (28/2/2008) sangat dipengaruhi aliran uang dengan perantara Artalyta Suryani.

Hasil penyadapan KPK tentang Komunikasi AS dengan UTG satu hari sebelum pengumuman agaknya sulit dibantah. UTG membicarakan disain “tidak ada unsur melawan hukum pidana” pada kasus Sjamsul Nursalim dan pemberitahuan hasil akhir penangananan kasus tersebut menjadi bukti yang sulit dibantah. Kemudian, satu hari pasca pengumuman, AS menghubungi Direktur Penyidikan, M. Salim dan membicarakan tentang penghentian penyelidikan BDNI Sjamsul Nursalim.

Semua keterangan tersebut diketahui dari hasil penyadapan KPK, didengarkan pada persidangan Pengadilan Tipikor dan tidak dibantah terdakwa. “Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang mengatakan suara percakapan yang diperoleh melalui penyadapan memang suara terdakwa” (Hal. 20, Requisitor KPK).

Dengan kata lain, hubungan langsung penghentian BLBI kasus BDNI Sjamsul Nursalim dengan dugaan suap (korupsi) terlihat nyata dalam fakta persidangan. Artinya, “yang dibeli” pada suap AS-UTG adalah kewenangan Jaksa untuk menyatakan “tidak ada unsur melawan hukum pidana”, dan kemudian mengeluarkan kebijakan “penyelesaian secara perdata”. Di titik inilah, pilihan Jaksa Agung untuk tetap menyelesaikan mega skandal BLBI di jalur Perdata, patut dicurigai.

Dan, publik yang paham ilmu hukum sangat mengerti, bahwa MSAA, MRNIA, Akta Pengakuan Utang (APU) dan Surat Keterangan Lunas (SKL) merupakan produk kebijakan yang berada di ranah Hukum Perdata. Demikianjuga dengan SKB 3 menteri yang didisain sebagai pendapat hukum melaksanakan paksa badan (gijzeling). Apakah Kejaksaan masih terus “bermain-main” dalam penanganan BLBI dan mencoba membangun struktur kebijakan koruptif yang lebih luas dengan melibatkan Kepolisian dan Menteri Keuangan? Jika benar, agaknya segala tindakan dan kebijakan Kejaksaan Agung sudah sangat mengkhianati penegakan hukum dan kepercayaan publik.

Selain itu, SP3 kasus Sjamsul Nursalim juga sedang berjalan di tahap akhir dan KPK sedang mempelajari kemungkinan pengambil-alihan BLBI. Artinya, Kejaksaan terkesan ingin mendahului proses hukum yang sedang berjalan. Jika Kejaksaan komitmen dan berniat mereformasi penanganan BLBI di institusinya, tentu penyelesaian di jalur perdata bukanlah solusi yang tepat. Dalam beberapa hal, merujuk pada fakta persidangan Artalyta, bukan tidak mungkin kebijakan mendorong SP3 dikategorikan sebagai perbuatan yang sengaja menghalang-halangi penegakan hukum secara sistematis.

Perintah Hakim

Poin ini berangkat dari pemaparan awal tentang fakta persidangan dan asas mendasar dalam hukum, “semua perbuatan pidana harus dituntut”. Dalam bahasa sederhana berarti, semua kejahatan harus diproses dijalur hukum pidana. Atau, tidak seorangpun penjahat yang boleh menghidup udara bebas. Adagium ini sangat relevan dan harus dilihat dari kacamata yang lebih luar biasa saat kita berbicara tentang kejahatan korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan, Hakim adalah penguasa tertinggi dalam sebuah proses persidangan. Memimpin jalannya persidangan dan bahkan memerintahkan pada penegak hukum lainnya untuk mengembangkan perkara atau mengusut pihak lain yang diindikasi kuat terlibat dalam sebuah tindak pidana.

Di titik inilah, dalam kasus suap Artalyta dan UTG, fakta persidangan yang berasal dari keterangan saksi, pengakuan terdakwa dan berbagai alat bukti dapat dijadikan dasar pengembangan perkara. Berdasarkan hukum, Hakim dapat memerintahkan KPK untuk memproses nama-nama yang disebutkan dalam persidangan Artalyta yang diduga kuat ikut melakukan tindak pidana korupsi. Dan, bahkan Hakim dapat memerintahkan KPK mengusut kasus BLBI Sjamsul Nursalim. Kapan perlu, memerintahkan pemeriksaan sejumlah petinggi Kejaksaan Agung.

Klausul “Hukum berhenti di Kasus BLBI” sebenarnya telah dirilis ICW 4 tahun lalu. Sebagai kritik terhadap Kejaksaan yang dinilai gagal dan “bermain” dalam penuntasan BLBI. Apakah Kejaksaan, Kepolisian dan Pemerintah tetap bertahan dalam kebebalan? (Febri Diansyah, Peneliti Hukum, Indonesia Corruption Watch)