Gencar isu Pembubaran KPK

Isu pembubaran KPK sempat dipertanyakan. “Ada apa dengan KPK ?” Pernyataan usulan tersebut disampaikan oleh Ahmad Fauzi, politisi dari fraksi Demokrat seusai shalat jum’at DPR akhir April lalu. Salah satu alasannya lembaga itu dinilai terlalu kuat (‘superbody’) karena berhak memeriksa semua pihak termasuk anggota DPR. Bahkan Ahmad Fauzi juga mengusulkan untuk merevisi UU No.30 tahun 2002 tentang KPK.. Sekalipun dia kemudian meralat bahwa “hanya merupakan contoh”.

Alasan lain mengatakan bahwa kurangnya koordinasi antara KPK dan DPR yang berkaitan dengan rencana penggeledahan oleh KPK terhadap Al Amin yang diduga menerima suap pengambil alihan fungsi lahan di Bintan. Namun, rencana pada selasa lalu itu batal karena pimpinan DPR tak memberi ijin.

“Apa kesalahan KPK?” tanya Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto ketika ditanya mengenai ucapan Ahmad Fauzi.

Ahmad Fauzi memang tidak mewakili Fraksi Demokrat di DPR, bahkan Ketua Fraksinya, Syarif Hasan menyatakan tidak setuju dengan “wacana” anggota sefraksinya itu. “KPK harus tetap eksis,” kata Syarif Hasan. (Yantie)

Meretas Jalan Menjadi Mega Portal Kaum Muda Indonesia

Impian memang selalu inspiratif. Cita-cita memang selalu menantang. Gambaran akan apa yang kita wujudkan inilah yang menjadi pengobar semangat sehingga hidup tidak ingin kita jadikan secara standar dan ‘rata-rata’ saja. Ada pencapaian yang ingin kita dapatkan. Ada tujuan yang kita raih. Ada visi yang membalut pandangan terhadap masa depan sehingga kitalah yang menjadi subjek atas situasi dan perubahan.

Impian, dream, cita-cita, dan visi juga yang membuat HMINEWS.COM sekarang tampil berubah. Kekuatan akan impian inilah yang membawa obesesi dan harapan untuk kita bisa menampilkan sebuah era baru. Era dimana perubahan mewarnai HMINEWS.COM.

Impian juga yang membuat kita memegang prinsip menghindari tampil menjadi media sekedar ala kadarnya saja. Asal sebatas tayang, tanpa memberi makna lebih atas kehadiran kami. Namun, HMINEWS.COM diharapkan senantiasa terkoneksi dengan gagasan perubahan sekaligus kemajuan agar tidak menjadi media rata-rata, standar dan biasa saja.

Logo HMINEWS.COM

Kesadaran inilah yang membuat HMINEWS.COM lahir kembali (reborn). Sebuah kelahiran yang penuh penantian. Ia memakan waktu tidak sedikit dengan tenaga dan pikiran yang tercurahkan, semangat tim yang harus terus dijaga dan dikelola, serta penjagaan diri dari potensi pelemahan diri akan perwujudan sebuah impian. Pada akhirnya, optimisme yang diiringi kerja keras yang membuat kita yakin bahwa usaha ini akan sampai,  meski tantangan dan berbagai persoalan menghadang.

Mega Portal Kaum Muda Indonesia

‘Roma tidak dibangun dalam satu hari’. Demikian juga HMINEWS.COM yang baru. Apa yang kita tampilkan mulai saat ini, bukanlah sebuah proses instan dan singkat, apalagi ijig-ijig. Hampir setahun lalu pikiran untuk melakukan perubahan terhadap HMINEWS.COM terbersit. Perkembangan teknologi terbaru yang pesat di dunia maya serta keinginan untuk meletakan ruang ini pada sebuah visi baru membuat kita tergerak untuk melakukan perombakan.

Apa yang kita lakukan juga bukanlah sesuatu yang latah. Seperti mengikuti perubahan berbagai media nasional yang juga melakukan metamorfosa dalam sajian dan tampilan website mereka. Perubahan HMINEWS.COM kita letakan berdasarkan kekuatan ekstrapolatori yang kita lakukan. Yakni membaca situasi kekinian serta masa depan dan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, sehingga kita menjadi ruang yang relevan di tengah perkembangan zaman.

Kita ingin berpikir maju. Bukan status quo dan tidak melakukan apa-apa. Apalagi berpikir mundur, selayaknya undur-undur dalam berjalan. Kita tidak ingin menjadi bagian yang suka terkaget-kaget dengan perubahan, apalagi menjadi bagian yang diam, serta bersikap reaktif di tengah arus transformasi zaman. Maka, disinilah makna perubahan HMINEWS.COM yang kita lakukan. Perubahan ini, tentunya kita harapkan akan menjadikan HMINEWS.COM lebih baik dan bisa ikut memberi peran yang lebih maju dalam dinamika bangsa secara luas.

Setidaknya perubahan HMINEW.COM kita letakan dalam tiga hal. Pertama, pada politik pemberitaan. HMINEWS.COM telah mengambil komitmen untuk menjadi media komunikasi gerakan kaum muda Indonesia. Kita tidak lagi sebatas menjadi media komunitas untuk kalangan HMI (MPO) saja, tapi meluas menjadi media gerakan dan jembatan komunikasi antar elemen kaum muda Indonesia. Tentu saja dengan tidak meninggalkan berita, informasi serta spirit yang dibawa dari nilai-nilai yang ‘diajarkan’ HMI (MPO).

HMINEWS akan memfokuskan diri pada persoalan-persoalan politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang diusung oleh kelompok muda Indonesia. Target HMINEWS adalah menjadi media gerakan yang terbesar dan pertama yang paling concern dalam menyajikan informasi pergerakan kaum muda Indonesia. Selain itu HMINEWS bertekad menjadi lumbung data berbagai elemen pergerakan terlengkap sekaligus menjadi news centre berita dan wacana yang diusung berbagai kelompok gerakan muda di Indonesia.

Inilah visi HMINEWS.COM. Menjadi megaportal yang akan menjadi referensi utama bagi kaum muda Indonesia, bahkan masyarakat luas Kita ingin melakukan lompatan jauh ke depan. Fokus pada masa depan serta berusaha think out of the box (berpikir di luar kotak) sehingga terus menerus melakukan inovasi dalam gerakannya.

Beberapa fase memang telah dilalui oleh HMINEWS.COM. Fase pertama adalah menjadi Media Struktural (2002-2004), dimana HMINEWS.COM sebagai media campaing Pengurus Besar (PB) HMI kepada Cabang-cabang HMI yang tersebar di seluruh Indonesia. Fase kedua adalah sebagai Media Komunitas (2004-2006), dimana  HMINEWS menjadi alat komunikasi antar kader HMI (MPO), dengan berisi berita serta pertukaran ide dan gagasan antar kader.

Fase ketiga (2006-sekarang), HMINEWS.COM diletakan dalam kerangka sebagai media Komunikasi Gerakan Kaum Muda Indonesia. Gagasan ini didasarkan pada pada realitas tidak adanya ruang bersama yang efektif dan berkesinambungan untuk menjembatani komunikasi antar elemen gerakan kaum muda yang tercerai berai pasca tumbangnya Orde Baru. Padahal kita tahu, kaum muda memiliki dinamika tersendiri dan spirit perubahan yang sangat besar. HMINEWS.COM kita harapkan bisa menjadi jembatan sekaligus rumah bersama untuk menginformasikan segala sesuatu yang terjadi pada kaum muda. Selain itu HMINEWS.COM juga ingin kita fungsikan untuk  menyebarkan ide, gagasan, dan realitas kehidupan anak muda Indonesia di tengah kebhinekaan yang ada.

Gagasan ini belum ada yang menjalankan. Termasuk organisasi-organisasi besar kepemudaan tingkat nasional sekalipun. Media kaum muda rata-rata masih bergerak dalam cangkangnya masing-masing. Dalam tempurung mereka sendiri, sehingga apa yang sedang terjadi, gagasan apa yang dilontarkan untuk keIndonesiaan misalnya, masih menjadi konsumsi domestik masing-masing lembaga dan tidak terkomunikasikan. Melalui HMINEWS.COM yang baru inilah, kita mencoba mengkongkritkan visi yang ada, meski vision statement itu sudah dilakukan hampir dua tahun yang lalu.

Komitmen terhadap keIndonesiaan juga yang membuat kita mengambil positioning ini. Kita ingin menjadikan lokus bernama Indonesia sebagai medan garap di tengah fragmentasi kaum muda yang ada serta ‘jalan buntu’ yang sedang dihadapi Indonesia sebagai sebuah bangsa. Gagasan ini juga meniscayakan  memperluas jangkauan HMINEWS ke wilayah publik dan menjadi bagian dari upaya memperkuat civil society terutama dari kalangan muda.

Tampilan Lebih Segar

Perubahan kedua yang coba dilakukan adalah pada tampilan HMINEWS.COM. Kita  menghadirkan perwajahan baru yang lebih segar serta desain teranyar dengan content yang lebih kaya dibanding sebelumnya. Kita sangat sadar dengan hukum perubahan dalam dunia bisnis yang bisa kita kontekstualisasikan. ‘Selera pasar akan selalu berubah, untuk itu menu harus ditambah’. Maka, ‘menu’ di HMINEWS.COM yang baru juga kita tambah.

Rubrik akan news tetap hadir sebagai salah satu sajian utama. Bagaimanapun juga news atau berita adalah salah satu menu istimewa kita. Journalism is power. Namun, kita sadar bahwa kebutuhan orang mengakses website bukan sebatas berita. Oleh karena itu, kita juga hadirkan menu-menu lain yang memberi nilai lebih ketika mengakses HMINEWS.COM. Ada  HMINEWS TV dan Radio, dua perkembangan terbaru yang memberi bobot lebih pada kehadiran HMINEWS.COM sekarang. HMINEWS TV dan Radio akan menjadi salah dua menu unggulan yang kita coba hadirkan untuk memenuhi ‘selera pasar’ yang terus bertambah tersebut. Dimensi multi media coba kita hadirkan sebagai bagian dari inovasi keterbaruan HMINEWS.COM.

Selain tetap memberi ruang bagi opini atau artikel, HMINEWS.COM baru juga menampilkan rubrik jurnal yang berisi tulisan panjang dan ilmiah untuk menampilkan pemikiran tentang tema tertentu. Jurnal dihadirkan agar HMINEWS.COM tetap punya komitmen tidak berpaling dari dimensi intelektualitas sehingga bisa dijadikan referensi bagi para penggunanya.

Selain itu rubrik foto sekarang lebih beragam, tidak hanya satu seperti sebelumnya. Kita berusaha menghadirkan realitas dalam kamera dengan menampilkan ‘foto yang berbicara’ tentang suatu fakta dan kejadian. Selain, itu masih ada rubrik-rubrik baru lainnya yang bisa diakses oleh pengguna HMINEWS.COM seperti biografi, feature, science, tips, newsstor, top comment dan forum. Intinya kita berusaha menghadirkan sesuatu yang lebih segar dan baru dengan tetap tidak meninggalkan kekuatan jurnalistik sebagai salah satu pilar dari website ini.

Perubahan ketiga adalah pada managemen. Untuk mendukung performance HMINEWS.COM, maka kita berusaha menghadirkan pengelolaan yang lebih profesional. Baik pada wilayah internal maupun ke eskternal. Konsekuensinya juga adalah kita akan lebih serius dalam keseimbangan ayunan idealisme dan bisnis untuk menghidupi kelembagaan.

Selain itu kita berusaha akan mengelola HMINEWS.COM sebagai taman informasi yang lebih dinamis dan semarak. Dalam analog sederhana, HMINEWS.COM ibarat  restoran informasi yang berusaha menghadirkan informasi sebagai menu utama pada  penggunanya. Oleh karena itu, maka kita juga akan berusaha mengikutinya dengan menghadirkan ‘juru masak-juru masak informasi’ dari berbagai penjuru negeri.

Kita sadar, Indonesia adalah taman yang sedemikian luas dan dinamika itu tidak sebatas di Ibukota. Oleh karena itu kita akan mencoba menghadirkan berita-berita dari berbagai wilayah di Indonesia dengan memiliki koresponden daerah sebagai salah satu ujung tombak pemberitaan HMINEWS.COM. Prinsip pemberitaan harus quick (cepat), quality (berkualitas) dan quantity (banyak) akan berusaha kita tampilkan untuk mewartakan kabar dari penjuru negeri, meski dengan segala keterbatasan yang ada sekarang.

Inilah HMINEWS.COM yang baru. Kita sadar masih ada banyak kekurangan yang ditampilkan pada HMINEWS.COM baru ini. Kita juga sadar membangun sebuah ruang agar kredibel, diakui dan senantiasa responsif terhadap perkembangan zaman tidaklah mudah dijalankan. Butuh proses tidak cukup satu dua hari atau satu dua bulan. Tapi kita memiliki cita-cita. Mempunyai impian dan inilah kekuatan terbesar yang ada pada kami.  Kehadiran HMINEWS.COM yang baru merupakan langkah awal untuk mewujudkan visi yang ingin kita capai: menjadi mega portal gerakan kaum muda Indonesia. Sebuah keinginan yang tidak mudah dan diharapkan bisa memacu langkah kami untuk merealisasikannya. Selamat datang HMINEWS.COM baru!!! (Segenap Redaksi)

Rencana Kenaikan Harga BBM Memusingkan

Tingginya  harga minyak dunia yang sudah mencapai 127 Dollar AS per barrel  menyebabkan pemerintah berencana menaikkan harga BBM akhir Mei mendatang. Hal itu meresahkan masyarakat, terutama kalangan menengah kebawah. Kenaikan harga BBM akan berdampak pada melonjaknya harga bahan kebutuhan pokok yang menyebabkan pedagang keliling banyak mengeluh.

Sanen (42) misalnya. Pedagang mi ayam yang murah senyum ini mengatakan bahwa harga kebutuhan pokok sudah naik beberapa minggu terakhir menyusul akan dinaikkannya harga BBM. “setelah BBM naik pasti akan ada kenaikan harga lagi, dan ini akan membuat orang-orang seperti saya semakin terjepit” ungkap Sanen.

Kenaikan harga BBM tidak hanya mengkhawatirkan masyarakat kecil, sejumlah anggota DPR juga menolak rencana kenaikan harga BBM. Penolakan itu disampaikan melalui interupsi dalam sidang paripurna yang membahas program kerja dewan yang dibuka oleh ketua DPR Agung Laksono.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh wapres Yusuf Kalla yang dikutip dari liputan6.com. Menurut Kalla,  80 persen subsidi BBM justru dinikmati orang kaya.

Hal itu bertentangan dengan realita yang terjadi di masyarakat. BBM bersubsidi tidak hanya dinikmati oleh kendaraan pribadi, akan tetapi kendaraan umum yang nota bene adalah alat transportasi utama masyarakat menengah kebawah.

Akan tetapi, beberapa mahasiswa setuju dengan recana pemerintah menaikkan harga BBM. Seperti yang diungkapkan Rahmat mahasiswa UIN Jakarta ” rencana pemerintah sudah bagus, yang terpenting kenaikan harga BBM sekitar 30% tersebut dapat mensejahterakan rakyat”.

Selain itu menurut Riski mahasiswa tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Langkah pemerintah menaikkan harga BBM sudah tepat, akan tetapi pemerintah harus memberikan pengertian pada rakyat tentang kenaikan tersebut. “pemerintah harus mencari alternatif lain untuk menunda kenaikan tersebut”.

Berbeda dengan Rahmat  dan Riski, Novi salah satu kader HMI Jakarta selatan menyatakan, kenaikan harga BBM mempunyai dampak positif dan negatif. Sisi positifnya, kenaikan ini akan membuat masyarakat berpikir untuk berhemat. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi kegiatan jalan-jalan dengan menggunakan kendaraan pribadi.

“Kenaikan harga BBM ini dapat membunuh rakyat kecil” ungkap Novi. Terutama bagi orang-orang yang pekerjaannya tergantung pada BBM seperti supir angkot, tukang ojeg, dll.

Akan tetapi Novi menyatakan agar pemerintah mempertimbangkan  dampak negatif yang harus diderita rakyat jika kenaikan harga BBM ini terjadi, sehingga memberikan jalan keluar untuk masalah ini. (Rita & Daimah)

Politik Identitas dan Kebebasan Beragama

Fragmentasi masyarakat dalam lokus identitas yang berbasis ideology keagamaan, etnis, dan jender menjadi kecenderungan masyarakat kini. Maraknya gerakan atas nama agama, Gender, pelaksanaan nilai lokalitas yang berasal dari kaum dominan contoh konkrit implementasi politik identitas.

Kalau ditelisik lebih jauh lagi, idiom politik identitas atas dasar idiologi tertentu sebenarnya dimunculkan sebagai alat emansipasi social yang disebabkan adanya ketidakadilan social dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai bahan ilustrasi, “kemakmuran” bangsa Indonesia yang hanya dapat dirasakan dipulau jawa padahal secara sumber daya alam pulau non jawa lebih tinggi. Ketidak merataan konsentrasi pembangunan dan pembagian pendapatan asli daerah yang pada dasarnya banyak dirugikan ini telah menimbulkan beberapa kecemburuan social di daerah. Fenomena pemekaran daerah dengan argumentasi penerapan dan penjagaan nilai lokalitas menjadi sesuatu yang tidak asing dalam pemberitaan media massa baik elektronik atau Koran.

Orang non jawa banyak dirugikan dalam kasus ini, sehingga perjuangan akan keadilan tersebut dengan melakukan tindakan apapun dan salah satunya metodenya politik identitas atas nama SARA. Setiap daerah memiliki kearifannya dan yang ekstrim manakala kearifan itu digeneralisir dari budaya kaum borjuasi yang dalam hal ini golongan mayoritas. Fenomena ini akan lebih ekstrim jika antar daerah tidak mau berkomuniklasi dengan daerah lainnya karena berasumsi bahwa nilai daerahnya adalah yang benar maka invasi daerah lain kedaerah lainnya bukan hal yang mustahil seperti pada masa kerajaan. Lalu bagaimana dalam masyarakat agama, apakah politik identitas semacam ini ada?.

Agama dan politik identitas

Dalam pandanga Said Agil Sirojd agama mempunyai dua kecenderungan yakni pertama, kecenderungan esensial yang berasal dari lubuk hati manusia yang paling dalam dan kedua, kecenderungan sekunder yang berasal dari proses histories kehidupan masyarakat dalam menjalankan agamanya. Kecenderungan agama sekunder dapat dilihat dalam bentuknya yang traditional, dogmatis, ritualistic, institusinalis, dan legal. Sedangkan kecenderungan agama esensial dapat dilihat pada bentuknya yang liberal, spiritual, moral, internal, individual, dan humanis (Said Agil Sirodj, Reposisi Terhadap Dialog antar Umat Beragama, dalam Opini harian Kompas, Edisi : 18 Februari 2004).

Reduksi pemahaman keagamaan dalam elemen masyarakat beragama yang lebih mengutamakan kecenderungan yang sekunder yang pada hakikatnya hanyalah symbol(baca: Identitas) dari manifestasi nilai esensial. Tidak ada yang salah dengan identitas dalam dataran ini yakni sebagai ciri pembeda dengan yang lainnya sehingga mudah dikenali. Problematika akan muncul manakala identitas ini dimunculkan dengan agenda atau nilai tertentu dalam hal ini relasi kuasa, yang tampak adalah bentuk identitas agama yang tertutup(ekslusif) dengan ciri khasnya tertutup dalam pemikiran(Closed mind).

Sikap Closed mind dengan bangunan idiologi(cara pandang yang sudah dimaterialkan) sebagai identitas akan membawa tiap individu dalam masyarakat tersebut jatuh pada sikap memaksa terhadap orang lain. Asumsinya dogma yang diyakini dan dianutnya adalah satu-satunya jalan menuju pencerahan dan jalan yang lainnya adalah salah. Dalam konteks inilah agama menjadi sumber anarki sebagaimana asumsi Charles Kimbel. Sikap ingin menang dan berkuasa(will to power) sebagaimana digambarkan Michael Foucoult sebagai naluriah manusia, namun tidak sepantasnya diumbar dalam ruang public.

Politik Identitas dan Kebebasan

Orientasi awal pembentukan identitas masyarakat beragama dalam lokus tertentu(NU,Muhammadiyah,MUI dll.) sebagai alat pendidikan masyarakat dan melindungi dari kekuatan yang sekiranya dapat merusak/mengganggu hak azazi individu sebagai manusia telah mengalami disorientasi(sengaja atau tidak sengaja) oleh elite agamawan. Identitas kini telah disalahartikan menjadi kekutan meraih kekuasaan atau telah dimanfaatkan Negara sebagai lembaga stabilitas keamanan masyarakat.

MUI merupakan contoh konkrit disorientasi ini. MUI yang pada awalnya sebagai lembaga public para ulama’ untuk mendiskusikan persoalan umat manakala bersentuhan dengan kebijakan penguasa yang tidak memihak pada masyarakat beragama telah berubah menjadi malaikat pencabut nyawa baru. Fatwa MUI atas terlarangnya Jama’ah Ahmadiyah telah menambah jumlah gelandangan(tuna wisma) dalam negeri ini.

Sulit kiranya membangun kebebasan dalam kondisi social masyarakat yang diliputi patologi social semacam politik identitas ini. Kebebasan adalah sebuah situasi dimana tiap individu diperbolehkan memenuhi keinginannya dalam hal tertentu dengan pertimbangan rasionalitasnya. Jika definisi kebebasan seperti itu, mana mungkin kebebasan dapat tercipta dalam masyarakat yang terpetak-petakkan atas bermacam idiologi yang dikonstruk untuk menjinakkan kesadaran.

Sebagai upaya membangun kebebasan beragama identitas-identitas dalam keagamaan perlu ditinjau kembali. Masyarakat kontemporer sudah tidak buta lagi akan informasi sebagaimana pada awal dan pra kemerdekaan. Masyarakat telah mampu menilai mana yang benar dan mana yang buruk atas landasan rasionalitasnya. Pertanyaan yang akan muncul kemudian adalah; bagaimana bentuk masyarakat beragama dalam melawan kebijakan penguasa yang menindas dan membutuhkan identitas tertentu sebagai alat pendorong?, persoalan ini dapat diselesaikan dengan membentuk kelompok atas nama identitas tertentu yang sifatnya temporal dan taktis, jika persoalan selesai selesailah kelompok tersebut.

Penutup

Tanpa adanya sebuah kitab suci ataupun agama pada dasarnya dalam diri manusia sudah mempunyai sifat ketuhanan atau sifat keutamaan(Garin Nugroho). Namun untuk mengeluarkan sikap atau potensi itu dari gua ketidaksadarannya plato dalam ranah praktis dibutuhkan sebuah petunjuk yang terumus dalam ayat Tuhan yakni Kauniah dan Qauliyah. Integrasi kauniyah dan Qauliyah ini juga dapat menjauhkan masyarakat beragama dari patologi social dogmatisme. Namun ini sulit kita temukan dalam kehidupan beragama kita ini.

Kebebasan beragama dapat diaplikasikan dalam kehidupan riil manakala agama telah dipandang sebaga kecenderungan esensial bukan sekunder. Pemahaman agama pada kecenderungan sekunder berkaitan dengan system struktur yang tengah berjalan dalam masyarakat, merubah system tersebut dibutuhkan perubahan pula piranti yang membangun system tersebut diantaranya para elite agama yang beresembunyi dibalik topeng identitas agama. (Abu Amar)

Tidak Ada Islah di Palembang

Informasi itu terasa menyentak. HMI yang selama ini terpecah menjadi dua, HMI MPO dan HMI DIPO dikabarkan melakukan islah di Palembang. Bertepatan dengan moment pembukaan Kongres HMI (DIPO) ke XXII yang dihadiri berbagai kalangan, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Ketua DPR RI, Akbar Tanjung, HMI dikatakan melakukan telah islah.

Kehadiran ketua umum PB HMI (MPO), Syahrul E Dasopang di Kongres HMI (DIPO) dianggap mewakili institusi HMI (MPO) dalam proses islah ini. Tapi, benarkah islah sudah terjadi? Bagaimana proses yang terjadi sehingga muncul isu ini? HMINEWS mewancarai eksklusif, Ketua HMI (MPO), Syahrul E Dasopang. Berikut petikan wawancaranya.

Benarkah ada islah antara HMI (MPO) dan HMI (DIPO)?

Saya ingin meluruskan berita yang ada. Yang terjadi adalah saya sebagai Ketua HMI (MPO) dan Fajar Zulkarnaen sebagai Ketua HMI (DIPO) menandatangani kesepakatan komitmen moral untuk berpegang teguh pada tali Allah dan menjauhi perpecahan serta mengutamakan solidaritas dan persatuan umat. Tidak ada itu islah dalam perspektif penggabungan antara dua organisasi. Dan, itu tidak dibicarakan sama sekali antara kita.

Saya ingin menginformasikan, ini yang sesungguhnya terjadi. Ada pernyataan komitmen moral dan bukan islah.

Jadi, tidak ada islah antara HMI (MPO) dan HMI (DIPO)?

Tidak ada sekali lagi. Islah dalam perspektif penggabungan, tidak terjadi di Kongres HMI (DIPO) kemarin. Islah kita ingin tempatkan untuk saling berbaik-baikan dengan sesama muslim memang ada. Tapi, kalau menggabungkan antara dua organisasi HMI tidak ada. Sebab hal itu berkonsekuensi institusional jika memang terjadi. Dan untuk islah, kongres yang menetapkan, bukan Ketua PB HMI. Tidak ada kemarin peristiwa peleburan HMI (MPO) dengan HMI (DIPO). Tapi, saya berhak melakukan komitmen moral, seperti yang saya lakukan dalam Forum Pemuda Mahasiswa Islam (FPMI) yang kemarin merespons insiden Monas dalam konteks membangun solidaritas sesama muslim.

Kalau begitu yang sebenarnya, kenapa yang muncul di media massa, islah sudah terjadi antara dua HMI?

Media massa mempunyai kebebasan. Saya sebagai warga negara tidak bisa melawan itu. Berita islah di media massa yang berkembang, itu agaknya lebih pada kreatifitas pers. Tapi, saya memiliki hak jawab.

Menurut anda, Ada kesalahan media dalam menafsirkan peristiwa kemarin?

Wallahu alam. Bisa jadi ada yang sengaja menciptakan berita itu di tengah dua entitas yang secara ideologi terpisah ini. Dan, itu menarik bagi media massa.

Apa yang membuat anda membuat keputusan datang ke Kongres HMI (DIPO)?

Saya secara sadar memenuhi undangan itu, disamping kita harus menghormati undangan itu sendiri. Saya tahu yang hadir banyak pihak, termasuk juga dari pejabat-pejabat pemerintah. Saya hanya ingin mempelopori promosi kerendah hatian sebagai seorang muslim untuk bersama-sama menjunjung ketentuan Allah yang mengutamakan solidaritas dan persatuan. Bahwa kita harus senantiasa berpegang teguh pada tali Allah dan mengutamakan solidaritas dan persatuan umat.

Apa yang saya lakukan mungkin dinilai negatif dari sisi internal. Dan bisa menjadi bola salju baik dari internal maupun eksternal. Bagi saya terserahlah pendapat itu. Kehadiran saya di sana adalah ide murni dari hati nurani saya. Ada nilai-nilai Islam yang ingin saya promosikan kepada masyarakat. Saya mengutamakan mempromosikan nilai-nilai Islam di bawah ketertundukan pada Allah. Bukan mengutamakan kepentingan politik sektoral dan dimensi politis. Dan, saya menganggap berhasil mempromosikan itu. Begini seharusnya membangun peradaban.

Banyak pihak mengatakan HMI (MPO) dirugikan atas tindakan anda. Tanggapan anda?

Tidak. Bahkan justru sebaliknya. Saya sebagai representasi PB HMI (MPO) merasa dimuliakan oleh publik di sana karena diberi kesempatan menyampaikan pendapat tentang HMI dan mereka respek. Dalam sambutan, saya tidak menyampaikan soal islah. Yang saya sampaikan adalah setiap pihak dapat membuang jauh prasangka dan dapat meruntuhkan ego pribadi, kelompok dengan lebih mengutamakan Allah.

Dan, setelah saya bersama Ketua PB HMI (DIPO) Fajar Zulkarnaen ada di panggung, itu diikuti oleh Wapres Jusuf Kalla dan Mantan Ketua DPR RI Akbar Tanjung di atas podium yang selama ini mereka berseberangan. Bagi saya ini adalah salah satu bentuk kemenangan bagi kita, dari sudut pandang nilai-nilai atau ideologi. Kemenangan Islam yang kita promosikan menjadi mainstream. Kemenangan gagasan kita. Mudah-mudahan Allah memberi ketabahan dan keteguhan hati pada yang kita i’tikadkan.

Kalau mau jujur ini adalah langkah politik nilai. Bukan langkah politik praktis. Dan, yang saya tahu, tradisi di HMI (MPO) adalah politik nilai. Ketika saya diminta datang ke kongres HMI (DIPO), saya minta pada mereka untuk menyetujui draft pernyataan bersama yang 90 persen saya yang buat. Kalau mereka tidak mau, ya saya tidak datang. Mereka menyetujuinya, dan saya datang ke sana.

Di media massa, Ketua PB HMI (DIPO) Fajar Zulkarnaen mengatakan Kongres depan terbuka peluang untuk melakukan kongres bersama. Apa benar seperti itu?

Itu hanya imajinasi saudara Fajar saja. Soal islah terjadi atau tidak, itu bukan urusan saya. Itu urusan Allah dan kader-kader HMI.

Di kolom ESQ harian Republika, sudah ditampilkan lebih dari satu kali, mereka memfasilitasi islah dua HMI dan ini dianggap sebagai kebenaran oleh pembaca. Tanggapan anda?

Saya membantah tulisan kolom ESQ di harian Republika yang menyatakan seolah-olah HMI sudah islah karena ESQ. Yang benar adalah HMI berkomitmen moral mempromosikan ketertundukan pada Allah. Makna berpelukan saya sebagai Ketua umum PB HMI (MPO) dengan Fajar sebagai Ketua PB HMI (DIPO) adalah kelapanganm dada untuk meruntuhkan ego masing-masing dan mengutamakan solidaritas dalam bingkai ketertundukan pada Allah. Jadi, tidak ada islah, apalagi yang difasilitasi ESQ seperti yang dimuat kolom ESQ di Republika. Seolah-olah ESQ adalah fasilitator islah. Itu menurut saya adalah kreatifitas penulis kolom tersebut.

Tapi, apa yang saya lakukan adalah kemenangan Islam. Kemenangan bagi kita, dalam sudut pandang nilai-nilai atau ideologi karena ini sifatnya ideologis dan hadir dalam dimensi keyakinan saya. (Redaksi)

Menuju 2009

Tahun 2008 belum jua usai. Setengah tahun perjalananpun belum genap. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah tidak akan mudah untuk menutup defisit anggaran 2009 sebesar Rp. 83, 5 T atau 1,6 % dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan asumsi harga BBM sebesar US$ 120.

Dari strategi yang dicanangkan pemerintah memprioritaskan pembiayaan dalam negeri dibandingkan dengan pilihan uttuk menutup defisit dengan mengandalkan pembiayaan luar negeri. Sumber pembiayaan dalam negeri tersebut diantaranya adalah penerbitan surat utang negara dan sejenisnya sebesar Rp. 95,7 T (Tempo, 16/06/2008).

Sumber lain pembiayaan dalam negeri adalah privatisasi BUMN. Selama ini privatisasi menjadi salah satu katub penyelamat defisit anggaran pemerintah. Termasuk untuk menutupi defisit APBN 2008 sebesar 2,1 persen dari produk domestik bruto atau sekitar Rp 97,4 triliun (Kompas, 26/03/2008).

Privatisasi (istilah lain: denasionalisasi) adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Lawan dari privatisasi adalah nasionalisasi (www.wikipedia.com). Dengan definisi lain privatization is the transfer of assets or service delivery from the government to the private sector (http://www.privatization.org). Sedangkan dalam Master Plan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2005-2009 Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dengan mengutip Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Privatisasi didefinisikan sebagai penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.

Dengan tujuan privatisasi untuk memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global, dan menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Tidak satupun dari tujuan privatisasi berdasar undang-undang tersebut menyebutkan privatisasi sebagai  sumber pembiayaan pemerintah khususnya untuk menutup defisit anggaran pemerintah. Selama ini oritentasi privatisasi di Indonesia memang masih untuk kas negara, karena Indonesia masih membutuhkan dana untuk menambal defisit. Hanya sekitar 10 persen saja yang ditujukan untuk layanan perusahaannya (Nugraha, 2008).

Berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian No. 04/2008, pemerintah akan memprivatisasi 34 BUMN pada tahun ini. Jumlah ini masihakan ditambah 10 BUMN yang seharusnya di privatisasi tahun lalu. Dengan target privatisasi senilai Rp. 500 M turun dari target semula yaitu Rp. 1,5 T untuk APBN.

44 BUMN adalah sebuah rekor. Dalam sejarah privatisasi di Indonesia, sejak pertama kali tahun 1991 privatisasi dalam setahun paling banyak adalah 4 BUMN yaitu di tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004. Serta mengalahkan jumlah keseluruhan BUMN yang pernah di privatisasi di Indonesia yaitu 22 BUMN dari tahun 1991 sampai tahun 2006 (2005 tidak ada privatisasi). Periode 1991-2001, pemerintah Indonesia 14 kali memprivatisasi BUMN. Yang terprivatisasi 12 BUMN. Periode 2001-2006, pemerintah 14 kali memprivatisasi BUMN. Yang terprivatisasi 10 BUMN (www.inilah.com).

Dengan jumlah kontribusi dari 15 BUMN melalui metode IPO (12 BUMN) dan metode lain (3 BUMN), sebesar Rp 25.9 Triliun.

Adapun BUMN yang akan di privatisasi di tahun 2008 ini antara lain : Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Makassar, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, BNI Persero, Adhi Karya, PT Asuransi Jasa Indonesia, BTN, Jakarta Lloyd, Krakatau Steel, Industri Sandang, PT Inti, Rukindo, dan Bahtera Adi Guna, Kemudian, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara VII, Sarana Karya, Semen Batu Raya, Waskita Karya, Sucofindo, Surveyor Indonesia, Kawasan Berikat Nusantara, Pembangunan Perumahan , Kawasan Industri Surabaya, Rekayasa Industri. Yodya Karya, Kimia Farma dan Indo Farma , PT Kraft Aceh, PT Dirgantara Industri, Boma Vista, PT Barata, PT Inka, Dok Perkapalan Surabaya, Dok Perkapalan Koja Bahari, Biramaya Karya, dan Industri Kapal Indonesia (Kominfo Newsroom, 21/1/2008).

Agenda neoliberal jelas berada di balik semua rencana besar ini. Bahkan secara terang-terangan telah diakui oleh Sofyan Djalil selaku Menteri Negara BUMN dalam sebuah wawancara dengan Tempo Interaktif pada satu kesempatan bahwa ada kesepakatan dengan IMF untuk mendapatkan dana sebanyak Rp 15 trilyun atau 1, 5 milyar dollar AS. Uang sebanyak itu nantinya akan digunakan untuk menutup defisit anggaran (http://www.tempointeraktif.com).

Sementara itu Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan menjelang pemilu 2009 sudah mengendus transaksi-transaksi mencurigakan (http://jurnal-ekonomi.org). Indonesia Corruption Wacth (ICW) menempatkan agenda privatisasi 2008 sebagai salah satu ladang potensi korupsi (www.antikorupsi.org). Dengan kata lain privatisasi tahun ini kemungkinan dijadikan ajang penggalangan dana untuk agenda politik Pemilu 2009 oleh pihak berkepentingan. Dan berarti lagi-lagi kepentingan rakyat dikorbankan.

Tahun 2009 tinggal beberapa bulan lagi. Di tahun ini pula akan terjadi pertarungan kepentingan untuk menjadi RI 1 berikutnya. Berarti pula bahwa sisa bulan di tahun 2008 ini menjadi waktu untuk mempercepat terlaksananya kesepakatan antara penguasa dengan pihak di belakang penguasa tersebut. Dan kesepakatan inilah yang tidak akan pernah rakyat ketahui. Tidak menutup kemungkinan kesepakatan tersebut adalah pengalihan kepemilikan aset-aset negara kepada pihak yang menginginkan. Maupun penyebaran paham neoliberal. Kesemuanya ini dapat terlaksana salah satunya dengan privatisasi.

Apalagi momen ini muncul tepat pada waktunya. Saat pemerintah membutuhkan dana untuk menutupi défisit anggaran. Pastinya rakyat akan menjadi alasan untuk segera menutupi défisit tersebut.  Disinilah fungsi kontrol dan pengawasan dari masyarakat luas dibutuhkan. Agar negara tidak mengalami kerugian besar-besaran disaat pemerintahan akan mengalami pergantian. Akuntabilitas dan transparansi lah yang dibutuhkan untuk menegakkan saling percaya antara penguasa dengan konstituen yang memberikannya amanah untuk menjalankan pemerintahaanya yaitu rakyat Indonesia. (Lukman Hakim, Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis)

Kebebasan dan Elaborasi Budaya

Banyak agenda bangsa yang terbengkalai meski Indonesia sudah lebih setengah abad merdeka.  Kita  sudah bebas dari penjajahan kaum imperialisme.  Tapi pada kenyataannya kini Indonesia masih belum bebas dari kemiskinan, rasa aman, kebodohan  sebagaimana layaknya bangsa merdeka.

Kebebasan lain yang ternyata juga belum kita gunakan sebagai bangsa merdeka adalah, bebas menentukan pilihan-pilihan sendiri dalam menentukan corak pembangunan dan menentukan arah masa depan bangsa.   Kebebasan yang dimaksud adalah menentukan masa depan bangsa sesuai dengan citra nilai, kesejarahan  dan budaya yang kita miliki.

Sejak Indonesia merdeka berbagai gagasan yang mengemuka tentang pembangunan bangsa dan negara hampir merujuk sepenuhnya dunia luar, yang umumnya kehidupan negara barat modern.  Para pendiri bangsa kita (founding father) telah menyusun arsitektur Indonesia dengan sebutan negara bangsa (nation state).  Dan rujukan paling jelas untuk nation state itu adalah Amerika.  Sebutlah misalnya mukadimah, lambang negara dan motto negara Indonesia mirip dengan Amerika Serikat.

Meniru dunia luar untuk suatu pelajaran tentu bukan suatu kesalahan dan bisa dipahami.  Ketika Indonesia merdeka dituntut kesegeraannya untuk menentukan model sebuah bangsa dan negara.  Dalam kesegeraan waktu tersebut tidaklah mudah untuk melakukan rancangan yang komprehensif tentang bangsa dan negara yang merujuk pada tatanan nilai dan kesejarahan yang kita miliki sendiri.  Yang paling mudah dipahami adalah bahwa seluruh proses bangunan bangsa dan negara dikala itu belumlah final.  Kita mesti perlu melakukan elaborasi dan bila perlu melakukan rekonstruksi ulang untuk memperkuat fondasi dan tatanan kebangsaan kita di kemudian hari.

Dalam perjalanan sejarah, proses elaborasi dari dasar dan bentuk kebangsaan dan kenagaraan kita belum berlangsung secara mendalam.  Kita lebih banyak menjalankan ritual kenegaraan sebagaimana negara-negara modern menjalankannya.  Walhasil yang tampak dalam sejarah kebangsaan dan kenegaraan kita adalah wajah yang senantiasa compang-camping dan belum menemukan formatnya yang jelas dan mandiri layaknya sebuah bangsa yang memiliki kemerdekaan.

Sejak orde lama, orde baru dan yang mutahir adalah orde reformasi, bangunan kebangsaan dan kenegaraan kita terasa belum mantap.  Nation state sebagaimana yang digagas para pendiri bangsa seperti tidak memiliki akar yang kuat dihati rakyat.  Meski sekarang konsep demokrasi dijaga dan dikawal oleh banyak cerdik pandai kita, yang untuk sebagiannya menyerap ilmu dari pusat negeri demokrasi, Amerika.  Tetap saja kita mendapati tatanan kebangsaan kita masih terasa rapuh.  Performa luar kita tampak aneh dilihat.  Badan tampak gagah menggunakan jas dan berdasi, tetapi dengan pola pikir tradisional, digunakan untuk mencangkul disawah. Kecenderungan ‘salah tempat’ tersebut bukan sekedar dalam tataran tampilan fisik.  Tampilan sosial dan budaya kita dalam berbagai lapangan kehidupan juga sering mengalami hal yang sama.

Di era reformasi misalnya setelah lebih seabad usia bangsa ini merdeka, kita masih menyaksikan parade kebulatan tekad mendukung calon presiden dengan cap jempol darah.  Bahkan bukan sekedar orang rela berdarah-darah demi pemimpinnya, tetapi juga ada sebagian masyarakat yang rela menyerahkan jiwa dan raganya untuk membela pemimpinnya. Dalam konsep demokrasi modern fenomena seperti ini sulit dijelaskan.  Bagaimana seorang berpartai atau berpolitik yang rasional seperti mereka memeluk agama, sehingga harus disikapi dengan hidup mati.   Namun begitulah realitas yang kita hadapi saat ini dan mungkin masih akan berlangsung untuk waktu-waktu mendatang.

Tidak tuntasnya kita melakukan elaborasi nilai dan budaya mengakibatkan kita selalu menggunakan acuan konsep yang datangnya dari luar. Maka ketika konsep itu kita gunakan, dan terutama untuk melihat diri kita sendiri, tampaklah disitu wajah aneh, kusam dan ketinggalan zaman.  Kita, karena menggunakan kaca mata orang lain, seringkali menghardik diri sendiri, dan memaksakan kehendak agar kita menjadi orang lain dan tidak bangga dengan diri sendiri.  Suatu keinginan yang sampai kapanpun rasanya sulit dilakukan.  Yang mungkin terjadi dengan pemaksaan tersebut adalah, kita semakin asing dengan mengikuti acuan orang lain.  Dalam hidup keseharian kita sering merasakan keasingan-keasingan itu.  Kita lihat perilaku anak-anak muda kita, film atau sinetron kita dan berbagai gaya hidup glamour yang ternyata makin hari makin memuakkan.  Banyak orang tua dan tokoh masyarakat yang gelisah terhadap arah kehidupan masyarakat utamanya kaum muda sekarang ini.  Mereka seperti tak punya pegangan dan kehilangan akar kesejarahanya.

Sesungguhnya masalah yang substansial dalam kebangsaan dan kenegaraan kita adalah belum selesainya elaborasi nilai dan sejarah budaya yang kita miliki untuk keperluan-keperluan situasi aktual.  Penghadapan dengan modernitas dan arus globalisasi sesungguhnya adalah proses kreativitas yang sumber dan sukucadangnya dari nilai dan kesejarahan yang kita miliki sendiri.  Dari sini kita akan tetap menjadi diri kita sendiri.  Dari sinilah arti kebebasan sesungguhnya dapat kita miliki. (Adib Ahmadi, adalah peneliti Masyarakat Transparasi Indonesia (MTI), Jakarta)

Reformasi Berproduk (lah!)

Di Fith Avenue, New York, AS. Menengadah menatap ke ujung gedung jangkung menjulang langit, membuat leher sakit, ujung bangunan tak kunjung tampak. Gedung-gedung tinggi laksana beton memagari penglihatan, membuat tatapan fokus ke lingkup datar. Di salah satu butik di bilangan jalan itu, Anda bisa menemukan produk tas bermerk The Sak. Kendati branded luar negeri, sebagian buatan Jogyakarta, Pulau Jawa, Indonesia. Di sana tas buatan Jogya itu dijual berkisar US 35 hingga US $ 105.

Saya menjadi teringat momentum di New York itu, sebagai sebuah “penyesalan” terhadap reformasi yang telah berjalan sepuluh tahun di Indonesia. “Penyesalan” akan kehidupan yang tak kunjung lebih baik; jumlah sarjana yang lahir tiap tahun mencapai 780.000 orang, hanya untuk menganggur.

Jumlah enterprener hanya 0,8% saja dari jumlah penduduk yang mencapai 250 juta orang. Semangat melahirkan berbagai produk dan jasa yang masuk ke pasaran, animonya terindikasi menyusut. Apalagi di daerah kini, yang tersosialisasikan jika ingin kaya, ya, berpolitiklah!
Setelah memperhatikan demo memprotes kenaikan Bahan Bakar Minyak, juga menyimak siaran televisi yang memberitakan pendaftaran partai politik pada 12 Mei 2008 lalu, melalui TV One, saya menyaksikan gerak, langkah, aktifitas partai politik menyiapkan diri, mengikuti verifikasi, mendaftar di KPU Pusat. Mencengangkan. Berlemari-lemari, bekoli-koli dokumen di berbagai dus, box plastik, berjejalan. Manca warna.

Melihat tumpukan bahan, melihat desak-desakkan rombongan pengantar berkas mengejar tenggat, laksana orang hendak kebelet ke belakang, semuanya buru-buru, untuk tampil dahulu.

Di adegan itu, luar biasa etos dan kegigihan yang tampak. Sayangnya etos itu bukan dipusatkan melahirkan sebuah produk dan atau jasa tertentu. Sebaliknya animo berpolitik di berbagai lini kini, terutama di daerah kini, kian meninggi.

Saya sempat mengamati persiapan sebuah partai baru. Mulai dari menyiapkan berkas untuk pendaftaran Depkumham, lalu kini ke KPU, mulai dari tingkat desa di pelesok daerah, hingga kelurahan, camat, kabupaten, propinsi, berlapis-lapis. Untuk memfotokopi data perkabupaten saja, seorang kawan di Kupang, Nusa Tenggara Timur menghabiskan Rp 5 juta, sebuah angka yang ironis bila dibandingkan keadaan dengan masih banyaknya balita kurang gizi di sana.
Menjelang pemilu tahun depan, kehebohan perpolitikan memang manjadi-jadi. Ada partai-partai baru yang membagi Mobil untuk tingkat propinsi, membagikan komputer untuk tiap kabupaten. Juga membagi uang, mulai dari Rp 300 juta propinsi dan Rp 50 juta untuk kabupaten. Luar biasa heboh tampaknya.Inilah yang bisa disebut salah satu hikmah Reformasi?

EMPAT tahun silam, di sebuah hotel di Jogya. Seorang wanita menyetir mobil Jaguarnya seorang diri. Saya tak mengira. Berhenti di lobby hotel, ia menjemput saya. Usia kami sama. Ia mengajak ngobrol di sebuah café di sebuah mall di kota gudek itu.
Dialah, Delia Murwihartini. Ia sosok wanita pembuat tas yang dijual di Fith Avenue, New York, AS, itu. The Sak, mengorder khusus kepada Dolly – – begitu ia akrab disapa – – untuk dijual di butik-butik mahal dunia.

Bukan saja The Sak. Beberapa produk fashion lain, seperti Gian Franco Ferre, juga mengorder tas padanya. Keunikan tas produksi Dolly, berbahan alami. Ia memadukan bahan enceng gondok dengan rotan. Atau kombinasi kulit, dan rotan. Kombinasi ramin dan kulit. Pokoknya serba ada bahan alaminya.

Saya teringat menuliskan kembali Dolly di saat perayaan sepuluh tahun reformasi, demo-demo mulai lagi terjadi di petang di sebuah mall di Jogya itu, saya begitu bangga ketika Dolly mengucapkan, ekspornya kala itu sudah US $ 7 juta setahun. Untuk pembayar pajak ukuran usaha UKM, dia menempati yang terbesar sedaerah istemewa Jogyakarta. Lalu jika banyak pengusaha lain begitu bergantung kepada proyek pemerintah, Dolly sama sekali tak menjamah.

Bahkan Sultan pun sering mengajaknya berbisnis. Dolly lebih banyak menampik. Hal itu telah membuat langkahnya ringan: dalam setiap seminar jika ia diundang, Dolly bisa bicara apa adanya, misalnya, tentang isu rencana pembangunan airport baru di Jogya, kala itu. Dolly tampil kritis.

Terbayangkankah oleh Anda, jika reformasi yang ada, melahirkan orang-orang seperti Dolly? Ia menciptakan lapangan kerja. Untuk pasar lokal ia memilki merek sendiri dengan label Reads Bag. DOLLY seorang sarjana komunikasi lulusan Universitas Gadjah Mada. Lantaran ogah bekerja kantoran seperti teman-temannya, selepas kuliah Delia malah kursus menjahit. Buntutnya, sejak 1989 ia menjahit tas yang ia titipkan di berbagai penginapan yang banyak mendapat tamu asing, di Prawirotaman, Yogyakarta.

Setiap minggu, tak lebih dari 15 buah tas berhasil ia produksi. “Saya nenteng-nenteng anak pertama saya ikut ngasong,” kenang Delia. Modalnya hanya gunting, jarum dan sebuah mesin jahit merek Butterfly.
Menjajakan tas dari satu guest house ke guest house lainnya, Delia berkeliling mengendarai sepeda motor bututnya. Selain di guest house, ia juga menitipkan tas di Tourist Information Center, di bilangan Malioboro.

Meski satu-dua bule terlihat membeli tas buatannya sebagai buah tangan dari Indonesia. Saat itu tas buatannya tidak punya label merek. Harganya cuma US$ 3 – US$ 5.

Di saat betrkeliling mejajakan tas itu, tanpa malu Dolly menceritakan pula pengalamannya “ditawar” oleh pria hidung belang. Ia tentu menolak, karena dagangannya adalah: tas!

Mujur tak dapat ditampik. Kurang dari setahun mengasong tas, Delia bertemu bule Swedia yang langsung memesan tas senilai US$ 6.000. Ia harus mengirim pesanan itu dalam waktu satu bulan. Bermodal nekat, ia menyanggupi pesanan itu.

Sayang, pinjaman bank tak juga mengucur ke kantongnya. Padahal, ia harus segera menggarap pesanan tas dalam jumlah ribuan unit. Tak kehabisan akal, Delia lalu menyambangi toko-toko yang menjual bahan baku. Pada mereka, Delia bilang bahwa ia sedang mendapat order namun tak punya uang untuk membeli bahan baku. Karenanya, ia mengajak kerja sama untuk memberikan barang-barang yang dibutuhkan, dan akan dibayar kemudian. “Dan itu berjalan!” ujarnya.

Dengan bahan baku “utangan”, Delia merangkul lima orang perajin lokal untuk menggarap pesanan itu. Para perajin itu memproduksi tas di rumah mereka sendiri lantaran Dolly tak punya lahan yang cukup untuk menampung mereka.

Makanya, ia rela setiap hari menyambangi para perajin dari satu desa ke desa lain demi mengontrol kualitas tas sesuai standarnya.
Maret 1990, ekspor pertama tas Delly berangkat ke Swedia. Inilah pengalaman pertamanya membuat tas dalam jumlah ribuan dan harus mengatur pengerjaan, mengontrol kualitas, serta mengirimnya dengan rapi. “Dari situ saya punya keberanian, bahwa ternyata barang ini bisa terjual dengan bagus,” ungkapnya.

Sejak itu Dolly lebih berani berhadapan dengan calon-calon pemesannya. Pesanan senilai US$ 3.000-US$ 4.000 kemudian masuk dalam daftar order yang biasa ia garap. Salah satu cara menggaet pembeli dari mancanegara itu, ia mendatangi kantor Departemen Perdagangan dan minta daftar perusahaan-perusahaan di Eropa yang membutuhkan tas dari Indonesia.

Setelah nama dan alamat ada di tangan, ia mengirimkan katalog tas produksinya. Tak hanya itu, ia berkorespondensi dengan calon pembeli dan berniat menyambangi mereka satu per satu di Eropa.
Akhirnya niat itu kesampaian. Tahun 1991 Dolly menyeret satu koper besar berisi contoh tas ke Eropa. Ia menuju Italia, Belanda, Belgia, dan berakhir di Paris. Di negara-negara itu ia menggelar dagangannya di depan calon pembeli dan berpromosi menjajakan tas buatannya. “Wah, saya seperti bakul. Buka koper, dagang sampel tas di sana,” kenangnya.

Pulang ke Indonesia, ia membawa setumpuk order. Ia pun menggandeng sekitar 100 orang perajin lokal untuk menyelesaikan pesanan itu. Terpaksa, ia juga mengubah rumah orang tuanya menjadi pabrik tas dadakan.

Berikutnya, Dolly juga menyambangi Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) untuk mencari tahu jadwal pameran yang kerap digelar di Eropa.
Ia bertekad harus mampu menembus pasar Eropa. Lantaran tabungannya masih tipis, ia mendapat bantuan Dewan Penunjang Ekspor terbang ke Paris untuk menggelar pameran di sana. Pameran ini merupakan awal ia berhubungan dengan dunia internasional untuk perdagangan tas. “Setelah itu saya ketagihan untuk pameran di luar negeri,” tukasnya.
Kerja kerasnya berbuah manis. Pada 1994 ia sudah mampu membangun pabrik di lahan seluas 2.000 m2, di kawasan Parangtritis. Kini pabrik ini luasnya sudah menjadi 1 ha. Delia pun mengibarkan bendera bisnis dengan nama PT Rumindo Pratama.

Tak puas dengan menembus pasar Eropa, Delia terus merangsek ke pasar Amerika. Berikutnya, ia malah mandek mengirimkan tas untuk pasar Eropa yang bermerek Russel and Brownly, Missoni, dan Massini. Ia ingin berkonsentrasi penuh membangun pasar Amerika.
Tahun 1998 ia mendirikan pabrik di atas lahan seluas 6.000 meter persegi di Sleman. Ia juga meladeni kembali pasar Eropa yang sempat ia hentikan. Karyawannya bertambah hingga 600 orang dengan kapasitas produksi tak kurang dari 100.000 unit tas per bulan.
Jika sedang peak season, antara Agustus-September, produksinya mencapai 150.000 unit per bulan. Di tahun yang sama, ia mematenkan merek Read’s yang kualitas dan desainnya mirip dengan tas-tas yang ia produksi sebelumnya. Merek ini ada di pasar Indonesia, Australia dan Swis.

Kini Delia sudah menjadi pemain besar. Salah satu indikasinya, produk-produknya sudah menjadi sasaran pembajak, terutama dari China. The Sak dijiplak dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas lebih rendah. “Kalau punya saya harganya US$ 10, mereka jual jiplakannya US$ 3.”

Di saat mengantar saya kembali ke hotel, Dolly menceritakan perhatian yang besar terhadap pendidikan. Saya pun begitu memprihatinkan konten pengajaran anak-anak kini. Dengan adanya pengusaha yang mandiri, memang seharusnya mampu menggerakkan masyarakat menjadi madani.
Ketika melihat demo-demo di hari ini mulai membuncah lagi, kenangan saya lebih tertuju kepada Dolly, yang memiliki produk merambah pasar dunia dibanding melirik sosok politikus muda macam Budiman Sujatmiko, misalnya.

Di saat lapangan kerja kian berkurang, Dolly-Dolly baru dibutuhkan bangsa kini. Premis saya, di era reformasi, berproduklah! Dan berjasalah. Tetapi jangan pula jasa penyelenggara demonstrasi. (Iwan Piliang)

Berlaku Adil Pada “Aliran Menyimpang”

Penulis merasa “gegabah” jika menyebut Al Qiyadah Al Islamiyah, Komunitas Eden, Ahmadiyah, dan sejenisnya, sebagai bentuk aliran sesat. Istilah lain yang lebih cocok untuk menyebut mereka, mungkin adalah “aliran menyimpang”. Sebab, kata “sesat” dalam spektrum religius, adalah bermakna kafir (tertutup dari petunjuk Tuhan).

Kafir adalah sebentuk sikap anti-iman, yang derajatnya sama seperti menentang ajaran-Nya. Namun faktanya, seorang Ahmad Mushaddeq atau Lia Aminudin, bukanlah manusia yang didapat sedang melawan Tuhan. Mereka justru tengah berupaya mendekatkan diri kepada-Nya, kendati dengan “caranya sendiri” yang dianggap tak lazim oleh kita.

Hanya saja persoalannya, syari’at (cara, metodologi, atau jalan) yang mereka tempuh, sedemikian “berbeda” serta “menyimpang” dari arus mainstream atau mayoritas yang ada saat ini. Dalam pada itu, peng”aku-aku”an mereka yang kontroversial (misalnya sebagai rosul, utusan jibril, dsb) dianggap sebagai pengakuan sesat (fitnah). Dan secara otomatis, syariat baru yang mereka bawa, diyakini sebagai penistaan bagi agama Islam.

Bersikap Adil

Lantas sedasyat apa mereka bersalah? Bukankah kita sudah terbiasa dengan perbedaan? Lagipula, antara “kita” dan “mereka” hanya berbeda “cara”, sementara sama menuju tujuan yang satu (baca: Tuhan). Toh, bila terjadi perbedaan yang amat prinsipil, mengapa kita tak menempuh jalur diplomatif, syuro, dan menggunakan jalur hukum yang pro-justicia? Kenapa dalam menanggapi perbedaan, kita sering terjebak memakai cara-cara kekerasan?

Semua pendpat di atas, itu bukan berarti penulis membela atau sepakat dengan mereka. Tetapi, penulis berusaha menempatkan persoalan sesuai dengan porsinya serta proporsional. Ingat pesan Al-Qur’an “janganlah kebencianmu pada suatu kaum, sehingga menyebabkan kamu berlaku tidak adil“.

Faktor yang memicu

Fenomena munculnya aliran menyimpang di berbagai belahan dunia, dan khususnya di Indonesia, disebabkan oleh beberapa faktor yang memicunya.

Pertama, dunia yang dikerangkai oleh sistem kapitalisme global, pada gilirannya meluluh-lantahkan berbagai epistem kehidupan, termasuk sistem berislam. Bagi kaum muslim, tak mudah untuk bisa menerapkan nilai-nilai Islam di tengah tekanan zaman kapitalis ini. Ajaran agama yang syarat akan nilai transendensi, digusur oleh pandangan yang mementingkan duniawi semata. Orang muslim tetap shalat, puasa, serta berhaji, namun semua itu tak berdampak pada tumbuhnya kesalehan sosial. Singkatnya, meski beribadah, tapi tetap saja korup, dusta, dan bermaksiat.

Di lain sisi, para pemimpin kita yang notabene Islam, juga tak mampu membawa bangsa ini keluar dari kemelut krisis yang kompleks. Malahan mereka larut dalam kerusakan sistem politik yang ada. Pertanyaannya: apakah ada kesalahan dalam agama Islam, sehingga umatnya tak dapat menjalankan ajarannya? Jelas itu bukan umat tapi oknum. Kalau “oknum”, kenapa ada dalam jumlah yang sangat banyak? Jika demikian, itu bukan oknum, tapi “komunitas”.

Bila terjadi keberdosaan-keberdosaan di kalangan komunitas muslim, berarti mesti ada ajaran (system) Islam yang harus diperbaharui, mungkin begitu pikir Mushaddeq, Lia, dkk.

Kedua, kritisisme di kalangan generasi muda Islam, tumbuh sedemikian besar. Kaum muda tak puas dengan kondisi umat sekarang. Perlu ada “revolusi”, demikian semangatnya. Alih-alih revolusi, yang terjadi justeru dekonstruksi bahkan destruktif atas sistem Islam. Sikap kritis, tak puas, dan selalu mencari alternatif jalan baru dalam konteks beragama, pantas untuk dihargai. Namun jika hal itu tak diimbangi oleh basis pengetahuan agama serta keimanan yang kukuh, sikap tersebut hanya akan berujung pada kenaifan belaka. Kasus Al Qiyadah-yang banyak diminati oleh kelompok pelajar dan mahasiswa-dalam konteks ini, dapat dijadikan pelajaran.

Ketiga, terjadinya dikotomi antara eksistensi dan esensi Islam. Ketika eksisten Islam dinodai (misalnya: kantunisasi nabi, pembajakan hadist, dsj), umat marah dan protes besar. Namun kala terjadi pengerukan emas oleh Freeport, swastanisasi aset rakyat, korupsi merajalela, umat dan umaro-nya tak banyak berbuat apa-apa. Padahal di saat penjajahan dan penindasan terjadi, disitulah esensi Islam sedang dinistakan.

Akibatnya, sebagian orang perlahan ragu dengan “Islam lama”, lantas segera mencari “Islam baru” yang dianggap bisa lebih memberi “harapan” akan konsep Islam yang tak dikotomis. Ujung-ujungnya, pencarian itu “diujicobakan” dengan masuk ke jaringan Al Qiyadah, Eden, NII, yang siapa tahu, dapat mewujudkan “harapan” itu.

Keempat, wajah dunia yang melulu materialistik, telah membuat kita jenuh. Dunia kering akan nuansa spiritual. “Protes” komunitas Eden, jelas pada kondisi ini. Mereka lalu menyusun antitesa, dengan melahirkan agama baru yang mementingkan dahaga jiwa. Kesufian (menyepi dan menghindari muluknya keramaian duniawi) adalah jalan yang ditempuh Lia beserta murid-muridnya. Apa yang ditawarkan komunitas Eden, jelas suatu ilusi. Namun, sejauh materialisme masih mendominasi umat Islam, sejauh itu pula “penyimpangan” ala mereka, akan terus berlanjut.

Kelima, boleh jadi timbulnya aliran-aliran menyimpang, adalah rekayasa asing, seperti yang diprediksi oleh sejumlah tokoh. Tujuannya untuk mengacaukan nasionalitas Indonesia, dan memecah kesatuan umat Islam. Indonesia yang secara demografi sangat besar, dan merupakan negara terbanyak penduduk muslimnya, adalah ladang empuk bagi permainan kotor kelompok-kelompok yang anti-Islam.

Pesan Moral

Lima faktor tersebut, kurang-lebih merupakan hipotesa penulis, yang masih bisa diperdebatkan benar-salahnya. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi dari kasus munculnya aliran menyimpang, adalah kritik pada kondisi internal umat Islam itu sendiri. Pesan moralnya, Islam ke depan harus mampu dihadirkan secara komprehensif; baik dari segi individual, sosial, maupun sistem keberhidupannya.

Ada banyak hal yang dapat kita perbuat untuk kemajuan Islam dan perubahan bangsa ini. (Istifaiyah, Staf Ketua HMI Korkom IKIP PGRI, mahasiswa jurusan Pend Bhs Inggris IKIP PGRI Semarang)