KAHMI Masuk Istana Bogor

Rimbunnya pepohonan dan sejuknya udara di Istana Bogor dapat di nikmati oleh para anggota Korp Alumni HMI yang menghadiri HUT ke-42 KAHMI, Minggu (19/09/08). Acara yang juga silaturrahmi Idul Fitri 1429 Hijriyah tersebut berlangsung di halaman belakang Istana Bogor.

Sejumlah pejabat tampak sudah hadir dalam acara itu, di antaranya Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Baharuddin Aritonang, Dirut Bank Koperasi Indonesia (Bukopin) Glen Glenardy, Deputi Seswapres Bidang Kesra Asyumardy Azra, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf.

Para pejabat dan tokoh-tokoh penting duduk di kursi-kursi khusus yang diatur dalam beberapa meja bulat dengan pembungkus kain berwarna putih, sedangkan undangan lainnya duduk di deretan kursi lainnya yang diatur secara berbaris memanjang ke belakang. Sementara itu, meja-meja prasmanan diletakkan di sekeliling tempat acara yang dipayungi dengan tenda besar berwarna putih.

Istana memang diperuntukan bagi acara-acara kenegaraan, terkecuali tempat-tempat tertentu yang sudah dibuka untuk umum pada akhir pekan. Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan Rumah Tangga Kepresidenan untuk membuka ruang-ruang di Istana Bogor untuk acara ini.

“Saya sudah minta supaya dibuka Istana Bogor ini. Istana ini milik bersama, silakan saja berkeliling. Silakan yang mau melihat-lihat. Kecuali ruangan di mana ada lukisan koleksi Bung Karno yang ditutup karena posenya bermacam-macam,” tandas Wapres. Ruang yang berisi lukisan koleksi mantan Presiden pertama RI Soekarno ditutup gorden karena terdapat lukisan dan patung dengan model wanita telanjang.

Sementara itu, Ketua Presidium KAHMI, Laode M Kamaluddin dalam sambutannya saat membuka acara menegaskan bahwa KAHMI mendesak pemerintah dan parlemen mengesahkan Rancangan Undang-Undang pornografi dan pornoaksi menjadi ketentuan hukum di Tanah Air.

Meski memastikan memberi dukungan atas RUU pornografi dan pornoaksi, KAHMI tidak merinci alasan sokongannya kepada ratusan anggota KAHMI yang hadir.

KAHMI juga mengingatkan pemerintah pusat terkait penerbitan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang untuk mengendus kebijakan tersebut dalam ranah korupsi.

“KAHMI memberi warning, jangan sampai niat baik dapat menimbulkan kebocoran dan penyimpangan yang membuka peluang masuknya KPK,” kata Laode M Kamaluddin. Menurut KAHMI, untuk menjaga agar tak terjerembab dalam ranah korupsi, KAHMI mengajak semua elemen masyarakat memiliki tekad yang sama dalam menghadapi krisis keuangan global. “Harus ada sikap patriotisme baru, mendahulukan kepentingan nasional untuk menghadapi krisis ini,” ujarnya.

Laode M Kamaluddin menambahkan, pemerintah sendiri memiliki modal politik, sosial, dan ekonomi yang lebih siap dibandingkan dengan saat krisis pada 1997-1998 menerpa Indonesia. “Kita berharap badai krisis ini segera berlalu,” ungkapnya. (Busthomi Rifa’i)