Masyarakat Berhak Mendapatkan Pendidikan Super Mahal

Masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan super mahal. Pendidikan tidak boleh murah. Ini perlu diperhatikan untuk mencetak generasi muda yang unggul.

Hal tersebut  disampaikan Guru Besar Departemen  Fisika   Universitas Indonesia, Prof, Kebamoto dalam seminar Pendidikan yang berlangsung di Universitas Indonesia, Selasa (18/11/2008). “Dengan pendidikan yang mahal, maka kita bisa punya laboratorium yang oke, buku yang lengkap, gaji guru yang layak dan gedung sekolah yang memadai,” ujar pria yang juga menjadi Pimpinan Redaksi majalah pendidikan INSIDE. Menurut Kebamoto, biaya pendidikan  jangan  dibebankan pada peserta didik.  Akan tetapi pemerintah harus berfungsi sebagai  regulator untuk mengurus masalah pembiayaan dalam pendidikan anak bangsa.

Dia menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah pendidikan yang melanda Indonesia.

“Kita semua yang harus membantu mereka, jangan sampai saudara kita yang tinggal di pelosok tidak bisa merasakan pendidikan yang bermutu, karena tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai ,” kata Kebamoto. Selain itu,  Kebamoto juga tidak setuju dengan anggapan bahwa  pendidikan bermutu hanya bisa dikonsumsi orang berduit, menurutnya pendidikan adalah milik semua anak bangsa, dia juga menyatakan  keprihatinannya dengan kondisi pendidikan di Indonesia yang dijadikan objek komersil.

“Dengan adanya istilah komersialisasi pendidikan, maka pendidikan dijadikan objek ekonomi yang sama sekali tidak berwajah humanis,” ujarnya.

Sangat ironis memang ketika banyak orang yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya, namun sekolah dengan  biaya tinggi muncul bak jamur di musim hujan. Untuk itu, Kebamoto menghimbau agar sekolah-sekolah semacam itu memberikan kuota sedikitnya 30 persen bagi masyarakat yang tidak bisa membayar.

“Ini semacam kompensasi. Dengan begini, masyarakat yang mampu bisa ikut berpartisipasi mendukung pendidikan yang tidak mampu. Tapi pemerintah jangan lantas lepas tangan. Sebab memberikan pendidikan yang bermutu itu tanggung jawab pemerintah”, ujarnya.  (Rita Zahara)

Ahmad Dolli Kurnia: Bukan Hanya Pecah, KNPI juga Terancam Bubar

Keprihatinan melanda kaum muda Indonesia. Tepat dengan perayaan 80 tahun Sumpah Pemuda di tahun 2008 ini, kabar mengejutkan datang dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Organiasi yang menjadi wadah berbagai latar belakang pemuda Indonesia tersebut ‘memberi kado’ 80 tahun Sumpah Pemuda dengan perpecahan dan sekarang terbelah menjadi dua kubu.

Kongres ke XII KNPI digelar di dua tempat, yakni di Ancol dan Bali. Kongres di Ancol, Jakarta yang digelar 25-28 Oktober memilih Ahmad Dolli Kurnia sebagai ketua umum. Kubu Ancol kini yang menduduki kantor DPP KNPI, di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta untuk menjalankan roda organisasi mereka. Sementara kongres Bali yang digelar tanggal 28 0ktober-2 November menetapkan Azis Syamsudin sebagai nakhoda baru untuk memimpin KNPI.

Belum ada titik temu untuk menyatukan kembali dua kubu di tubuh organisasi yang di awal reformasi sempat dituntut untuk dibubarkan ini. Usaha mediasi yang difasilitasi Menpora Adyaksa Dault dan Menkokesra Aburizal Bakrie juga belum berhasil untuk menyatukan dua kubu yang ada.

Bagaimana pandangan ketua umum DPP KNPI versi Ancol Ahmad Dolli Kurnia tentang perpecahan KNPI? Bagaimana juga pendapatnya peluang rekonsiliasi di tubuh KNPI? Wartawan HMINEWS Trisno Suhito dan fotografer Ariwan D Hastoro mewancarai Ahmad Dolli Kurnia di kantor DPP KNPI, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

Peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda ditandai dengan perpecahan di tubuh KNPI. Bagaimana persoalan sebenarnya yang terjadi?

Dalam perjalanan organisasi besar, mungkin juga dalam perjalanan seorang manusia, dia akan masuk pada satu fase masa yang kritis. KNPI sekarang umurnya sudah 35 tahun dan sudah mengalami beberapa kali perubahan situasi. Dari orde baru ke reformasi. Pada masa reformasi dulu banyak orang juga menginginkan KNPI bubar, tapi ternyata tidak. Kemudian berapa tahun masa reformasi, tuntutan-tuntutan itu berubah bentuk menjadi tantangan yang membuat ruang gerak KNPI semakin sempit.

Misalnya, kalau dulu ada kebiasaan KNPI terbiasa hidup dengan fasilitas negara ternyata sekarang tidak. Itu khan membatasi ruang gerak KNPI yang selama ini bisa bergerak bebas dengan resources yang dimiliki.Saya mengatakan saat ini KNPI sedang mencari format atau paradigma baru bagaimana ber KNPI di alam yang dulunya itu sangat mendukung dengan situasi sekarang yang kompetitif.

Itu merupakan tantangan tersendiri bagi KNPI. Tinggal persoalannya adalah, apakah kita yang ada di KNPI mampu menyelesaikan semua persoalan ini dan keluar dari masalah. Dan kalau bisa terjadi itu menunjukan KNPI semakin dewasa dan akan punya peran yang lebih baik ke depan.

Bukankah perpecahan sangat merugikan KNPI sebagai wadah berkumpulnya pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang?

Kita memang sangat menyayangkan KNPI yang harusnya bisa menghimpun semua potensi keIndonesiaan dari berbagai ragam latar belakang ini terancam pecah. Dan menurut saya, malah bukan hanya terancam pecah, tapi terancam bubar karena tidak akan ada artinya organisasi yang menamakan dirinya organisasi berhimpun, itu jadi dua.

Ya yang namanya organisasi berhimpun itu harus ada satu. Kalau tidak bisa satu ya mending bubar. Agak aneh kalau dipertahankan terus organisasi berhimpun itu ada dua. Karena KNPI itu khan berbeda dengan OKP (organisasi kepemudaan-red). OKP-OKP itu bisa saja dua karena dia homogen, diikat dengan sebuah kehomogenitasan. Kalau mau pecah, ya sudah paling kelihatan yang ini dan itu. Kaya HMI, ada HMI dan MPO. Sudah dan itu bisa berjalan sendiri. Tapi kalau namanya KNPI organisasi berhimpun, tidak bisa berhimpun, ya bubar. Jadi tidak fungsional.

Apa sebenarnya yang menyebabkan KNPI pecah ?

Saya sebenarnya cukup menyayangkan dan tetap punya keinginan untuk tetap menyatukan ini. Dan untuk menyatukan itu, kita harus meletakan duduk persoalannya itu apa. Sebenarnya ini persoalan bisa sederhana saja, karena ini diawali konflik-konflik pribadi antara Hasanudin Yusuf ketua umum yang lalu dengan Pak Menteri (Menpora Adyaksa Dault-red) dan dengan teman-teman FKPPI (Forum Keluarga Pejuang Purnawirawan TNI-Polri-red).

Ini menurut saya akibat ketidakdewasaan kita semua, akhirnya kita tidak bisa membedakan mana persoalan pribadi dan persoalan organisasi. Dan kita tidak menyadari sebenarnya sedang berada di organisasi wadah berhimpun yang kalau tidak hati-hati menyikapi berbagai persoalan, konflik ini mengancam keutuhan organisasi. Kalau kita ingin tetap mempertahankan keutuhan KNPI, penyelesaiannya pertama kita harus kembali ke awal, dimana letak masalahnya.

Setelah kita tahu masalahnya adalah pribadi-pribadi ya sudah kita selesaikan. Baru masuk ke masalah organisasi yang sekarang sudah terlanjur. Ada yang memang produk konstitusional ada yang menganggap juga tandingan, illegal. Penyelesaian ini harus melibatkan orang-orang yang dulu membuat masalah itu.

Saya sebagai ketua umum DPP KNPI hasil sebuah kongres yang syah dan konstitusional melihat hal ini ada dua perspektif. Pertama, kita selalu membuka diri pada siapa pun setiap potensi pemuda untuk tetap bersatu dan bersama. Kita cari formatnya bagaimana supaya mereka bisa tetap terakomodir di dalam kepemimpinan KNPI yang konstitusional ini. Tapi yang kedua memang harus dijelaskan kenapa hal itu bisa sampai terjadi. Semua orang harus bisa menunjukan tanggung jawabnya. Karena kalau tidak begitu, mungkin kejadian serupa akan terulang. Tidak hanya bagi KNPI tapi juga organisasi yang lain.

Usaha apa yang dilakukan untuk terjadinya rekonsiliasi dua kubu yang ada di KNPI sekarang?

Saya selama ini selalu membuka diri pada teman-teman itu. Dan mengajak kalau memang mereka menerima dengan ikhlas dan niat baik mau tetap menjaga kebersamaan di tubuh KNPI dan pemuda Indonesia, kami welcome dan terbuka untuk mereka bergabung dalam kepemimpinan kami. Dan sampai kapan pun akan kami berikan hal itu.

Jadi anda mengundang kubu Bali untuk terlibat dalam kepengurusan kubu Ancol?

Ya saya kira, itu satu-satunya yang bisa untuk dilakukan.

Kalau tawaran kongres gabungan untuk menyatukan kembali dua kubu yang ada?

Saya kira kita harus kembali memegang prinsip-prinsip organisasi. Kembali kepada duduk persoalan semula. Didudukan dulu persoalannya. Kongres ulang lagi menurut saya sebuah penyelesain yang tidak kreatif. Penyelesaian yang mudah-mudah saja itu.

Ada yang mengatakan, kongres di Ancol secara legitimasi dipertanyakan karena dihadiri OKP dan DPD yang lebih sedikit daripada yang di Bali. Tanggapan anda?

Yang pertama, soal legitimasi kita bisa uji. Saya ingin kita ini jujur. Tidak ingin bohong-membohongi dan kita bisa membuka semua fakta. Saya melihat dari segi legitimasi Ancol itu sudah memenuhi syarat. Kita dihadiri oleh 58 OKP dan 22 DPD. Dan itu semuanya didasari oleh mandat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjendnya. Atau kalau DPD, ketua dan sekretarisnya. Bahkan sebagian besar yang hadir adalah ketua umum dan ketua-ketua DPD. Dan itu kita semua punya fakta dan datanya. Itu satu poin, kehadiran teman-teman di ancol itu sudah memenuhi 80 persen kuorum seharusnya peserta sebuah kongres KNPI. Jadi tidak ada yang bisa membantah soal legitimasi dari kongres itu.

Yang kedua, kita juga harus tetap membicarakan mana yang konstitusional atau tidak. Kongres di Ancol itu penanggung jawabnya adalah ketua umum seperti kongres-kongres sebelumnya. Kemarin itu kongres ke dua belas. Dari kongres pertama sampai sebelas itu penanggung jawab sebuah kongres adalah ketua umum yang dipilih sebagai hasil kongres sebelumnya. Kemudian, salah satu agenda dalam kongres itu adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban oleh ketua umum yang dipilih oleh kongres sebelumnya. Itu terjadi semuanya di Ancol.

Di Bali itu tidak terjadi. Ketua umumnya tidak ada. Jadi kami tidak tahu disana itu kongresnya siapa. Yang bertanggung jawab itu siapa di sana dan yang dibahas apa. Karena kalau dibilang saudara Hans Havlino Silallahi sebagai pejabat ketua umum, ia adalah salah satu ketua di dalam kepengurusannya Hasanudin. Jadi begitu laporan pertanggungjawaban seorang ketua umum diterima dan dinyatakan demisioner, siapapun di dalam kepengurusan itu sudah tidak lagi berhak mengatakan pengurus karena sudah demisioner. Lantas disana dia sebagai apa?

Soal legitimasi, kami mendapatkan data-data bahwa kehadiran teman-teman disana itu juga perlu dipertanyakan. Apakah yang datang disana itu betul-betul orang-orang yang mempunyai hak suara. Itu yang harus kita uji. Kalau kita mau bicara tentang banyak-banyakan, semua juga bisa begitu. Tapi saya menyatakan, itu adalah data, fakta yang jujur, yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua dilalui dengan aturan, misalnya kita mengetahui disana, ada yang seharusnya OKP pada saat pertama datang itu statusnya itu menjadi peninjau, itu langsung diangkat menjadi peserta. Yang seperti itu harus diuji. Kalau soal legitimasi kita berani, asal didasari oleh kejujuran dan fakta-fakta yang kuat.

Soal kantor, anda dikatakan tidak fair karena melakukan pendudukan ketika kubu yang berseberangan dengan anda pergi ke Bali. Kenapa anda melakukan ini?

Saya kira semua orang tahu, kantor DPP KNPI itu ada di jalan Rasuna Said, Kuningan ini. Saya sebagai orang yang diberi amanah oleh kongres ke 12 yang syah dan konstitusional sebagai ketua umum, tentunya saya harus menjawab amanah itu dengan kerja-kerja yang riil menjalankan sebuah organisasi. Satu hari setelah terpilih saya harus menjalankan organisasi ini, ya di kantor ini. Ya saya datang ke kantor ini.Jadi saya tidak setuju dikatakan kita menduduki kantor ini. Saya bilang saya tidak menduduki siapa-siapa.

Saya cuma datang kesini berkantor memenuhi kewajiban saya sebagai seorang ketua umum yang diberi amanah untuk menjalankan organisasi. Dan tempat menjalankan organisasi itu adalah di kantor DPP KNPI. Jadi satu hari setelah saya terpilih, ya saya ngantor besoknya. Jadi ini tidak ada urusan tentang pendudukan. Ini kantor kita, dan saya adalah ketua umum yang dipilih berdasarkan kongres yang syah dan konstitusional. Jadi kita menjalankan organisasi seperti biasanya saja.

Ada yang menyatakan anda berlindung dibalik salah satu pendiri dan mantan Ketua KNPI, Akbar Tanjung. Tanggapan anda?

Dua hari setelah terpilih, saya telepon dan menghubungi semua mantan-mantan ketua umum. Yang hidup itu khan tinggal Bang Akbar (Akbar Tanjung-red), Bang Aulia Rahman, Bang Abdullah Puteh, Mas Cahyo, kemudian Mas Didit, Mas Tubagus Haryono, Maula Isman, Bang Adyaksa, dan Bang Idrus. Semuanya saya hubungi dan semua mengatakan apa yang sudah saya tempuh itu adalah benar. Dan saya merasa melihat secara objektif semua, dan tidak ada hubungan subjektif dengan saya.

Karena mereka mantan-mantan ketua umum yang tahu persis posisi dan fungsi kerjanya ketua umum seperti apa. Contohnya kaya tadi, dari kongres satu sampai sebelas, penanggung jawab kongres itu ketua umum semua. Jadi saya kira ini tidak ada kaitan dan hubungan dengan personal.

Dan saya ingin menegaskan bahwa bagi organisasi seperti KNPI ini, legitimasi yang paling berharga adalah, satu dari para pendiri dan senior-senior yang memang pernah besar dan dibesarkan KNPI. Dan kedua yang paling penting adalah legitimasi dari stake holders, legitimasi dari pemegang saham organisasi ini, yaitu OKP-OKP.

Soal kubu Bali yang mendapat dukungan dari pemerintah melalui pelaksanaan kongres di Bali?

Kubu Bali yang selama ini menjadi nilai jual mereka itu adalah legitimasi dari pemerintah, yaitu kementerian negara pemuda dan olah raga. Dan kementerian pemuda dan olah raga itu memang sudah jauh hari mendukung kongres Bali. Saya dan beberapa teman-teman akhirnya semakin mantap, selain masalah konstitusional, karena memang kami menganggap legitimasi pemuda itu lebih penting dari legitimasi pemerintah. Yang memang secara struktural tidak ada hubungannya sama sekali karena organisasi ini independen.

Tapi lucunya, apa yang mereka jual kemana-mana, bahwa kongres bali itu adalah punya legitimasi pemerintah, akhirnya pemerintah satupun tidak ada yang datang. Akhirnya yang membuka saudara Hans sendiri, yang posisinya tidak tahu sebagai apa. Jadi saya bersama teman-teman yang ada di DPP KNPI ini ingin berusaha baik saja kepada para senior, pada para pendiri organisasi ini. Saya juga sudah mendatangi Bang Abdullah Ghafur. Bang Abdullah Ghafur adalah ketua panitia pendirian KNPI. Dan beliau mendukung penuh apa yang saya tempuh, karena dia tahu persis dia yang membidani organisasi ini. Jadi dia tahu, bagaimana cara-cara memperlakukan organisasi ini secara baik dan benar.

Langkah-langkah strategis apa yang akan diambil ke depan dengan perkembangan yang ada untuk menyatukan KNPI?

Yang pertama kita selalu membuka diri pada siapapun. Kemarin juga Pak Menteri (Menpora Adyaksa Dault-red) berusaha mempertemukan kita. Bagaimana membicarakan tentang penyatuan itu kembali. Kemudian kita juga membuka diri pada teman-teman yang mengikuti kongres di Bali untuk bisa sama-sama membicarkan penyatuan ini. Dan yang ketiga kita berusaha membangun komunikasi yang intensif dengan para stake holders, OKP-OKP ini. Bahwa mereka juga harus bisa menunjukan sikap yang bisa menentukan, mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang konstitusional, mana yang tidak. Kemudian kita tetap melakukan konsolidasi ke internal, baik yang ada di DPP, DPD provinsi, DPD kabupaten kota maupun di tingkat kecamatan.

Ada target waktu?

Kita berharap secepat mungkin karena kalau ini tidak terselesaikan dengan cepat, lama-lama kalau ini tidak bisa selesai ini akan mengkristal. Dan yang akhirnya rugi kita semua. Pemuda Indonesia umumnya, karena kita tidak bisa memberikan sesuatu yang maksimal untuk bangsa dan negara.

Lepas dari persoalan internal KNPI, bagaimana pandangan anda tentang kepemimpinan kaum muda yang ramai diwacanakan?

Saya kira itu suatu keharusan, keniscayaan. Kalau kita berhitung waktu, tahun depan kita menghadapi momentum pemilihan legeslatif dan presiden yang semua muaranya adalah proses pergantian kepemimpinan. Tahun 2009-2014 saya kira adalah lima tahun terakhir bagi kepemimpinan senior-senior kita karena pada 2014 mereka sudah mencapai umur maksimal yang sudah paripurna untuk mengabdikan dirinya. Kalau misalnya tahun 2009-2014 ini tidak ada komposisi yang diberi lebih luas kepada calon-calon pemimpin muda, saya kira memang nanti pada tahun 2014 masyarakat akan mengalami kebingungan dan keraguan untuk memilih siapa pemimpin yang mereka percaya untuk membawa Indonesia 5 tahun berikutnya.

Kebingungan itu bisa jadi karena mereka melihat kepemimpinan yang sekarang yang terlalu senior itu, mereka anggap sudah tidak punya energi maksimal untuk bisa melaksanakan kepemimpinannya. Sementara mereka juga masih ragu-ragu untuk memilih pemimpin muda karena memang tidak pernah diberi kesempatan untuk mereka lihat sejauhmana kemampuan kepemimpinan muda itu untuk membawa 5 tahun mendatang.

Oleh karena itu saya kira dalam waktu dekat ini sebelum 2009 memang harus dibangun kesepahaman-kesepahaman termasuk saya dan KNPI untuk mendorong adanya satu media elite settlement. Jadi membangun kesepahaman antar elit, antar dua generasi, antar elit atau pemimpin generasi sekarang yang sedang memimpin dengan elit pemimpin generasi yang akan datang.

Seberapa besar fungi elite settlement itu bagi komunikasi dua generasi untuk mempersiapkan alih generasi kepemimpinan?

Kalau selama ini pembicaraan atau pembahasan tentang pergantian pemimpin itu sering ekstrim. Yang anak muda bilang harus ada cut of generation. Yang orang tua juga bilang anda sabar dulu kami masih mampu, anda tunggu pada waktunya. Ini khan tidak ada titik temu sebenarnya selama ini pembicaraan tentang dua generasi tentang masalah kepemimpinan.

Oleh karena itu harus diciptakan. Saya juga mengatakan dimana-mana cut generation itu akhirnya tidak realistis. Sesuatu yang imposible akhirnya, karena itu tidak terjadi, apalagi kita masuk pada satu perubahan yang bernama reformasi, tidak revolusi. Oleh karena itu harus dicarikan pendekatan-pendekatan baru, yang saya kira kita harus membangun media elite settlement itu.

Membangun kesadaran dan kesepahaman antar elit yang nanti ujungnya ada dua. Pertama, bagaimana keberlangsungan Indonesia ke depan. Itu juga menjadi pembicaraan bersama antara dua generasi ini. Jadi tidak ada pertentangan, bahwa kita semua punya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kedua, adalah itu akan memulai untuk menciptakan sistem aliran rekrutimen kepemimpinan dan alih generasi yang tersistematis. Wujudnya misalnya dari kesepemahaman itu harus ada dibangun kesepakatan-kesepakatan.

Tahun 2009-2014 mungkin komposisi kepemimpinan elit itu sudah harus bergeser 60 banding 40. 60 persen itu kepemimpinan kaum muda, 40 persen itu elit-elit sekarang yang sedang memimpin. Sehingga pada tahun 2014, yang 60 persen ini sudah bisa banyak dikenal masyarakat, sudah terlihat kemampuannya. Sudah teruji, sudah punya pengalaman sehingga 2014 masyarakat kita punya pilihan lebih banyak. Kalau mereka memang masih percaya terhadap kepemimpinan generasi sebelumnya, mereka itu lihat ada alternatifnya. Tapi kalau mereka menginginkan ada nuansa baru, ada visi baru, ada suasana baru mereka juga melihat ada pilihan-pilihan calon-calon pemimpin ke depan. Jadi saya kira isu kepemimpinan kaum muda senantias harus terus kita gulirkan. (Trisno Suhito)

Penyimpangan Penerimaan Subsidi BBM

Penyimpangan terjadi pada penerimaan subsidi BBM yang mengakibatkan Negara kehilangan potensi pendapatan hingga triliunan rupiah. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hasil audit BPK untuk tahun 2006 dan 2007, Penerimaan Negara (MAP 423431) hanya tercatat sebesar Rp. 107.248.237.896. Padahal seharusnya total penerimaan Negara dari Laba Bersih Minyak (LBM) ini senilai Rp. 21,427 triliun. Maka telah terjadi kekurangan penerimaan Negara senilai Rp. 21,321 triliun untuk tahun 2006 dan 2007.

Data tersebut ditemukan Indonesia Corruption Watch (ICW) berdasarkan penelitian dan perhitungan subsidi BBM yang mengacu pada hasil pemeriksaan BPK dan LKPP 2006-2007 yang disesuaikan dengan UU APBN 2008. Adapun hal tersebut disampaikan pada Konferensi Pers di markas ICW Jl. Kalibata Timur IVD No.6, (20/11) oleh Firdaus Ilyas, Koordinator Pusat Data dan Informasi ICW. Ia menyampaikan bahwa Negara kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak/belum disetorkan oleh PT. Pertamina.

PNBP yang belum disetorkan itu berasal dari pajak Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan BBM untuk Tahun 2006-2007 sebesar RP.21,321 triliun. Sedangkan  pada Tahun 2008 negara kehilangan potensi Pendapatan dari Laba Bersih hasil penjualan BBM sebesar Rp.24,320 triliun. Jadi total penerimaan negara yang hilang mencapai Rp.45,641 triliun.

Dari temuan penyimpangan  itu ICW menekankan bahwa pemerintah sudah seharusnya menurunkan harga BBM khususnya harga premium dan masih bisa menghemat anggaran subsidi BBM untuk tahun 2008 yang berdasarkan pada harga rata-rata minyak Indonesia (ICP) dan harga Mean Oil Platts Singapore (harga patokan BBM).

Untuk itu ICW merekomendasikan: (1) Meminta BPK untuk melakukan Audit terhadap Penerimaan Negara (PNBP) dari Laba Hasil Penjualan BBM. (2) Mengembalikan Tata Cara dan Perhitungan Subsidi BBM,  dari MOPS +alfa kebentuk Cost plus Fee. Agar lebih menguntungkan keuangan Negara dan juga PT Pertamina sebagai perusahaan. (Nofri Ryantie)

Political View: Obama Just a Liberal Product

Si hitam manis alumni SD Menteng itu memang benar-benar fenomenal. Bukan hanya wajah tirus nan manisnya yang menawan, tapi aksinya di panggung politik mampu meraih perhatian dunia.

Sedianya pagi ini, Kamis (20/11) saya harus mengikuti mata kuliah Mata Kebudayaan Amerika. Dari hari senin yang lalu, dosen saya sudah semangat sekali mengingatkan bahwa absen saya sudah sampai di limited edition. Tapi…pagi ini langkah kaki lebih tergerak untuk menghadiri Seminar Internasional dengan tema “Terpilihnya Barack Husein Obama dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Islam”. I think…it is the real lecture!!!

Pukul sembilan pagi dijadwalkan acara itu berlangsung. Nampaknya budaya “ngaret” masih harus ada, sehingga pukul sepuluh kurang seperempat acara yang menghadirkan, Muhammad Fanaei Eshkevari, seorang pakar politik di Baqir al-Ulum Foundation (Qom) Iran itu dimulai. Pembicara lainnya Ali Husein dari Islamic Cultural Center- Jakarta. Diskusi dimoderatori Chondro M , S.S, dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Diskusi yang berjalan kurang lebih dua jam itu berlansung cukup semarak.

Acara yang digagas Rektorat Universitas Muhammadiyyah Purwokerto yang dirangkul oleh ICC-J itu mengundang perhatian banyak khalayak baik dari akademisi maupun praktisi. Nggak ayal lagi, ruang A.K. Anshori yang berada di lantai tiga Gedung Pusat kampus UMP, menjadi penuh manusia. Ruangan yang sebenarnya cukup nyaman untuk sekitar 200 peserta, menjadi agak sumpek kayak naik angkutan kota karena pesertanya bejubel.

Sebagai seorang ahli filsafat politik, Mr. Fanaei memulai materinya dengan uraian filosofi politik Islam dan politik Liberal. Dengan bilingual Inggris- Persia, sang mister menjelaskan dan menekankan bahwa politik Islam memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar dengan politik liberal. Perbedaan ini mencakup beberapa hal yaitu : ontologi-nya, epistemologi-nya, antropologi,dan legal system yang diberlakukan di masing-masing sistem politik tersebut. “So, is possibble if we will to reconciliation of them???!! “pertanyaan retorik sang mister. Jawabannya…. tentu tidak!!!

Nah, berbasis dari analisa perbedaan tersebut, Mr Fanaei menganalisis terpilihnya sang hitam manis Barack Husein Obama menjadi orang nomor satu di USA. Kata dia, Obama itu tidak ada pengaruhnya sama sekali bagi umat Islam. Walaupun dia punya middle name “Husein” bukan berarti beliau sama kayak Saddam Husein. Wah…apalagi kalo sama wakil bupati Banyumas, pak Husein ya (red).

Election of USA bukan kita lihat dari siapa yang terpilih, tetapi bagaimana sistem yang berlaku. Presiden bukanlah orang segalanya disana. Walaupun Obama yang jadi, tetapi tetap saja dia adalah hasil dari sistem politik liberal. So, sama aja donk...! Lagipula…presiden itu bukan yang menentukan sistem secara penuh, yang mendesign sistem pemilu di Amerika tetap saja para zionis. So, Obama just a product!!not more, isnt it…

Dalam diskusi yang disampaikan dalam tiga bahasa (Inggris-Indonesia-Persia) itu, Mr.Fanei banyak sekali megungkapkan filosofi politik Islam. Dia menekankan pada seluruh umat Islam, bahwa umat Islam tidak harus terlalu berharap pada terpilihnya BarackObama, umat Islam harus menjadi umat yang berdiri sendiri, bukan tergantung siapapun, apalagi pada kaum barat. “Why we have to depend of it,” tanya Mr. Fanei. Tanya Kenapa..

Nah, sang Mr.Fanei ini juga menjelaskan bahwa ketika kita melihat perspektif Islam secara general, bahwa Islam itu juga mengajarkan kebebasan, hak asasi, dan lain-lain tidak seperti yang dituduhkan oleh Barat bahwa Islam itu “jahat”.

We must know view of Islam. Islam is general. Islam is freedom and rational, respetc, progrees in technology, etc“.

Menurut Mr.Fanei demokrasi hanyalah sebuah alat , metodologi, dalam sebuah sistem kenegaraan seperti election itu.

Mr.Fanei juga menyatakan bahwa Obama itu juga tak berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Mr.Fanei kemudian banyak berulas tentang Irak, Iran, dan Palestine. Dari kebijakan-kebijakan yang dikampanyekan Obama, Mr.Fanei menilai si hitam manis itu tak berbeda dengan presiden-presiden Amerika sebelumnya. Apalagi ketika berbicara Palestina , yang jelas-jelas Obama lebih berpihak pada Israel. Mr.Fanei dalam orasi-nya sempat berulang kali menyitir ayat Al-Quran, hadits, sampai kisah filsuf Jalaluddin Rumi.

Diskusi siang itu berakhir ketika kumandang Adzan Dzuhur. Saya lihat banyak peserta kecewa karena tidak banyak mendapatkan kesempatan berdiskusi pada siang itu. Ruang diskusi yang disediakan hanya untuk tiga orang peserta yang ingin bertanya.

Kami meninggalkan ruang seminar dengan penuh pikiran masing-masing. Ada yang berfikir untuk nggak jadi ngefans sama Obama, ada yang tetep kekeuh dan berbangga bahwa Obama karena pernah tinggal di Menteng-Indonesia. Pokoknya bermacam-macam pikiran….termasuk saya yang berfikir..bagaimana cara meyakinkan dosen atas aksi bolos siang ini. Obama memang bikin banyak fikiran!!! Obama…oh Obama… (Shinta)

Perlunya Pembenahan Moral dalam Eksekusi Para Terorisme

Eksekusi bagi para “aktor” bom Bali masih menyisakan kontroversi hingga kini. Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang mendukung Amrozi dan kawan-kawanya. Kelompok yang mendukung ketiga terpidana mati, sejak awal sudah mengecam keputusan pemerintah terhadap hukuman eksekusi. Di sisi lain, kelompok yang anti terhadap teroris (Amrozi dkk), tentunya tidak sabar lagi untuk menyaksikan berita hukuman mati ketiga bombers.

Bagi keluarga korban terorisme, eksekusi menjadi peristiwa yang melegakan. Sebaliknya, bagi keluarga tereksekusi sendiri adalah sebaliknya. Sejak awal, tragedi bom Bali telah menjadi refleksi dua pemahaman yang berbeda. Bagi Amrozi dan kawan-kawan, tindakan yang dilakukan mereka adalah benar. Menurut mereka, aksi peledakan bom tersebut sebagai jalan jihad. Namun, bagi sebagian yang lain, aksi pembom-an itu merupakan sebuah penyimpangan karena secara hukum melanggar undang-undang dan Hak Azazi Manusia (HAM). Konsekuensi dari aksi peledakan bom tersebut telah menghilangkan nyawa ratusan orang. Seperti pada peledakan bom Bali I yang sudah menghilangkan nyawa sebanyak 202 orang dan 209 lainya luka-luka.

Dari proses awal hingga pelaksanaan, eksekusi terhadap ketiga bombers Bali memang terkesan “eksklusif”. Entah event ini dieksploitasi untuk kepentingan politik atau tidak, yang jelas secara teknis service yang dilakukan pemerintah terhadap proses pengeksekusian memang istimewa. Pengawalan-pengawalan dilakukan dengan mengerahkan aparat kepolisian yang tidak sedikit dan tersebar di seluruh kawasan Nusakambangan, Cilacap. Jelas, eksekusi kali ini memang berbeda dari biasanya. Sudah tentu, biaya yang dikeluarkanpun tidak sedikit dan imbasnya rakyat kecil yang “tercekik”. Bila sekedar ingin menaikkan popularitas eksekusi, tentunya tidak fair jika harus menguras uang rakyat. Saat ini, rakyat sudah cukup menderita dengan segala goncangan ekonomi negeri ini. Event apapun, khususnya eksekusi Bali bombers memungkinkan oknum-oknum tertentu untuk mengambil kesempatan bagi kepentingan mereka masing-masing.

Pembenahan moral

Ending dari eksekusi ketiga bombers seharusnya menjadi bahan instropeksi dan evaluasi bagi pemerintah maupun masyarakat. Peledakan bom di Bali bukan tanpa sebab, melainkan dalam rangka memerangi kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-warga asing. Hanya saja, cara yang dilakukan oleh penganut islam garis keras ini terlampau ekstrim sehingga efeknya justru menambah masalah baru dari pada menyelesaikan masalah (problem solving).

Di negara yang nota bene menjunjung tinggi hukum dan konstitusi yang berlaku, tindakan kekerasan maupun terorisme tidak bisa dibenarkan. Akan tetapi, peristiwa tragis di Bali beberapa waktu lalu harus mampu kita ambil hikmahnya, salah satunya dengan melakukan pembenahan moral dan perilaku masyarakat. Masyarakat kita mayoritas beragama islam yang sarat dengan kepribadian ramah dan tepo slira. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur tersebut harus senantiasa dijaga. Harus ada sikap saling menghormati antar agama, ras maupun komunitas-komunitas yang ada, mengingat negara ini terdiri dari berbagai suku, ras dan agama. Apalagi negara-negara barat kini mengidentikan islam sebagai teroris. Stigma inilah yang selalu membayangi setiap muslim di belahan bumi di mana muslim adalah minoritas. Sebagai muslim mayoritas, tanggung jawab kita adalah untuk senantiasa memberi pengertian dan berusaha meluruskan paradigma negara-negara barat yang terlampau sempit itu. Stigma yang membayangi umat muslim tentang teroris tersebut perlu sebuah pelurusan karena islam bukanlah agama teroris ataupun kekerasan. Pemahaman ini tidak hanya diperuntukan bagi masyarakat kita saja, melainkan juga harus diperuntukan bagi Warga Negara Asing yang berada di Indonesia. Selain itu, orang-orang barat (westerner) yang berada di Indonesia perlu memahami bahwa negara kita mempunyai aturan dan etika yang harus dihormati, mengingat budaya yang ada sangat berbeda. Bukan tidak mungkin, jika masyarakat sendiri maupun Warga Negara Asing yang berada di negara kita mampu bersama-sama menjaga etika, moral dan norma yang berlaku, maka memungkinkan sekali untuk dapat meminimalisasi dampak timbulnya aksi terorisme. Namun, jika ternyata respon dari masyarakat maupun pemerintah kurang mendukung, maka bisa jadi akan muncul kembali Amrozi-Amrozi yang lain. Apalagi, dampak dari eksekusi telah cukup membuat para pendukung trio bombers menunjukan taringnya melalui ancaman-ancaman teror seperti, pembunuhan terhadap Presiden dan peledakan di sejumlah objek vital serta kantor kedutaaan asing.

Terlepas dari itu, banyak jalan berjihad yang bisa dilakukan umat islam tanpa harus menghilangkan nyawa-nyawa yang tidak bersalah, misalnya jihad umat islam yang lebih urgent saat ini yaitu jihad melawan hawa nafsu; nafsu korupsi dan keserakahan, ekspoloitasi alam dan kekerasan. (Sugiharti, Artikel ini pernah dimuat di WAWASAN edisi 18 Nopember 2008)

Preman, Gebrakan Kapolri Baru

Nina seorang karyawati perusahaan swasta yang berkantor di kawasan kuningan saat ini sedikit bisa tenang. Pasalnya, malam-malam sebelumnya ia terus khawatir, seringkali beberapa preman menggodainya setiap kali pulang malam. Namun saat ini, orang-orang yang mengganggunya itu  tidak dijumpainya lagi. Hal ini terkait razia yang sering dilakukan kepolisan terhadap preman yang kerap meresahkan masyarakat itu.

Kapolri  Jenderal Bambang Hendarso menginstruksikan pada jajarannya untuk melakukan razia bagi preman di kota-kota besar di Indonesia, guna menekan angka kejahatan jalanan. Selain di wilayah rawan kriminal, razia juga dilancarkan di tempat-tempat umum.

Premanisme telah merajalela di Indonesia, sejak dari kota besar hingga ke dusun telah begitu rata dikuasai oleh preman yang tidak lain adalah geng yang rawan melakukan tindak kejahatan. Merebaknya premanisme kala itu sejalan dengan praktik politik para politisi orde baru, serta langkah para pebisnis dalam menjalankan perdagangan mereka. Premanisme tidak berjalan sendiri, tetapi ditopang oleh sistem politik dan sistem bisnis yang berkembang.
Perilaku preman jalanan memang sangat meresahkan masyarakat terutama masyarakat kecil, mereka memeras para pedagang kecil, para sopir, tukang ojek di perkotaan. Di pedesaan mereka memeras para petani, nelayan dan peternak, tidak jarang merampas hasil usaha mereka. Munculnya premanisme itu membuat ekonomi menjadi tidak efisien karena itu biaya menjadi tinggi, ketika biaya preman dimasukkan dalam modal produksi sementara modal produksi selalu dijadikan patokan dalam menentukan harga, maka harga semakin tinggi, akhirnya rakyat lagi yang terkena beban.

Merajalelanya premanisme di negeri ini membuat banyak orang putus asa, seolah tidak lagi bisa diberantas, karena semakin besarnya komunitas mereka, apalagi mereka itu didukung oleh aparat keamanan yang semestinya menjaga keamanan masyarakat. Premanisme merupakan fenomena yang sangat besar dan kasat mata, tidak mungkin aparat keamanan tidak mengetahui keberadaan dan ulah mereka. Tetapi mereka bisa beroperasi dengan leluasa, itu tidak lain karena dibiarkan bahkan dipelihara sebagai mesin pencari uang ilegal.

Ironisnya preman saat ini  tidak hanya terdiri dari anak jalanan, tetapi ada juga preman berseragam, preman berdasi, bahkan belakangan dikenal adanya preman berjubah. Padahal setiap preman selalu mengganggu keamanan dan merugikan masyarakat, baik secara kasar maupun secara lebih halus. Karena itu wajar kalau masyarakat mengeluhkan keadaan itu sebab keamanan masyarakat benar-benar terganggu dengan maraknya premanisme di negeri yang katanya sudah memiliki perangkat hukum ini.

Melihat maraknya premanisme dengan perilakunya yang merugikan semua kalangan itu, maka sangat wajar kalau pihak Polri dengan tegas melakukan operasi terhadap preman termasuk menangkap para backing-nya tidak peduli dari aparat tentara atau kepolisian. Langkah Kapolri yang baru itu sungguh layak didukung, agar premanisme hilang dari negeri ini, sebab premanisme itu penyakit yang menular. Kalau dulu yang terjangkiti wabah itu hanya kalangan anak jalanan yang tidak berpendidikan, tetapi penyakit itu sekarang melanda kelas mana saja, termasuk yang berseragam dinas dan kaum berdasi. Bahkan tokoh agama atau kaum berjubah juga bisa kena wabah itu.

Selama bertahun-tahun masyarakat resah, tetapi pemerintah dan aparat keamanan seolah tidak peduli dengan keprihatinan masyarakat itu, sehingga para preman bisa beroperasi dengan bebasnya. Tentu saja tidak hanya orang kecil yang menjadi korban premanisme itu, tetapi semua kalangan, termasuk kalangan elit politik dan pelaku bisnis. Karena itu mereka paling lantang berteriak ketika diperas oleh para preman. Selama ini aparat keamanan tidak serius memberantas premanisme sehingga terus merajalela karena tidak ada sangsi tak pula ada peringatan, sehingga tindakan mereka seolah legal, sehingga menginspirasi kalangan muda untuk membentuk premanisme berbagai skala di daerah masing-masing.

Tindakan tegas perlu dilakukan untuk menertibkan mereka kalau tidak pemerintah dan aparat pemerintah akan kendali. Pada dasarnya premanisme muncul bukan semata karena faktor ekonomi yakni kemiskinan, tetapi sebagian karena hobi dan sebagian lagi karena dipaksa oleh keadaan di mana mereka bergaul. Ketika hobi dan pergaulan menjadi motivasi, maka faktor ekonomi bukan satu-satunya malah, tetapi juga mengangkut masalah  mental dan masalah identitas kelompok.

Dengan demikian gerakan untuk memberantas premanisme di Indonesia patut untuk didukung dan dibela. Premanisme lahir karena faktor ekonomi cukup besar. Mereka itu kebanyakan dari kelompok pinggiran yang ingin melakukan mobilisasi potensinya secara vertical, tetapi karena tidak memiliki modal baik intelektual dan profesionalitas, akhirnya mereka masuk dalam dunia preman, untuk menjaga kelestarian hidup mereka. Artinya premanisme bukan nasib bukan takdir, tetapi sebuah kemungkinan yang bisa melanda siapa saja baik yang terdesak maupun secara suka rela. Karena itu usaha pembasmian premanisme sangat penting dan perlu didukung, demi untuk keamanan dan kenyamanan bersama.

Memperbaiki sistem ekonomi menjadi ekonomi yang lebih berkerakyatan bukan ekonomi yang eksploitatif di mana seluruh sektor usaha rakyat digusur disaingi oleh usaha besar sehingga rakyat menganggur. Pengangguran ini membuat mereka tidak bisa meraih pendidikan akhirnya mental mereka rusak, selanjutnya mereka akan menjadi anak jalanan, maka di situlah mereka akan terjebak dalam komunitas preman. Artinya disamping penyelesaian yang sifatnya jangka pendek yakni menangkapi para preman, perlu ada rencana jangka panjang yaitu memperbaiki sistem ekonomi dengan membangun lapangan kerja bagi rakyat dan menyediakan sarana pendidikan agar mereka menjadi terpelajar dan menjadi orang yang mengenal etika sosial. (Busthomi Rifa’i)

Mahasiswa Unismuh Makasar Bentrok dengan Polisi

Puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar terlibat bentrok dengan aparat polisi di depan kampus Unismuh Makassar, Senin (17/11/). Bentrokan dipicu ketika mahasiswa mulai melempar batu ke arah aparat. Polisi menghalau dengan merangsek ke arah unjuk rasa mahasiswa.

Bentrok ini bermula saat mahasiswa mengelar aksi sebagai protes atas tertembaknya Basir, salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik. Ia tertembak ketika ikut demo yang mengakibatkan kemacetan jalan hingga dua kilometer.

Saat tertembak Basri berboncengan dengan seorang perempuan, Martha. Basri diduga terserempet peluru nyasar yang dilepas polisi. Basir mengalami luka tembak di pelipis kanan. Namun Dokter forensik di RS Bhayangkara dr Mauluddin M, mengatakan luka dipelipis Basir bukan akibat peluru, tetapi benda tumpul bertepi. Dugaan ini didasarkan luka robek dan memar tidak maksimal akibat luka lecet geser. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar, Komisaris Besar Burhanuddin Andi juga membatah Basir ditembak. “Sama sekali tidak ada tembakan dari petugas saat itu, lagian tidak ada yang mendengar suara tembakan,” kata dia. Tapi, kata dia, polisi belum memeriksa saksi atau meminta keterangan karena belum ada laporan.
Akibat kejadian ini, puluhan mahasiswa berunjuk rasa. Mereka menganggap luka didahi Basir akibat tembakan polisi. Pendemo berorasi dan membakar ban bekas di tengah Jalan Sultan Alauddin hingga sempat memacetkan arus lalu lintas. Polisi membubarkan aksi mahasiswa karena dianggap mengganggu keelancaran lalu lintas. Tak disangka, kedatangan beberapa personil polisi untuk mengamankan arus lalu-lintas memicu emosi mahasiswa. Puluhan mahasiswa akhirnya langsung menyerang polisi yang berusaha membubarkan aksi mereka. Mahasiswa melempari polisi dengan batu dan benda lainnya. Polisi yang melengkapi diri dengan tameng, sempat terpojok ke sebuah pom bensin.

Polisi akhirnya melawan. Mereka lalu menyerang balik mahasiswa hingga ke depan Kampus Unismu. Saling lempar batu ini berlangsung hingga selama 15 menit. Ini membuat kemacetan arus lalu lintas di Jalan Alauddin, kian panjang. Selain itu, aksi saling lempar batu membuat warga ketakutan. Aksi mereda setelah rektorat Unismu menenangkan mahasiswa. Belum diketahui pasti kerusakan akibat bentrok mahasiswa dan polisi ini. (Sumber : Tribun Timur, Fajar, Metrotv. tempointeraktif)

KTT G-20 Sepakati Reformasi Pasar Keuangan

Lebih banyak peraturan dan pengetatan pengawasan. Sabtu (15/11) di Washington negara-negara yang tergabung dalam G-20 sepakati peraturan baru bagi pasar keuangan global. Reformasi itu diharapkan rampung Maret 2009.

Di tengah-tengah krisis ekonomi yang paling buruk dalam sejarah, dalam sebuah aksi yang belum pernah dilakukan sebelumnya,  negara industri terkemuka dan negara ambang industri mengambil langkah untuk menutupi semua lubang-lubang pengawasan pada pasar keuangan global. Langkah-langkah nyata dari reformasi yang meluas diharapkan sudah dirumuskan akhir Maret mendatang. Para pemimpin negara dan pemerintah G-20 menyetujui deklarasi akhir pertemuan puncak atau KTT Keuangan Dunia.

Ke depan, “semua pelaku pasar keuangan, semua produk dan semua pasar keuangan akan diawasi dan diatur”, kata Kanselir Jerman Angela Merkel hari Sabtu di Washington. Sejumlah negara menuntut dilaksanakannya program konjungtur global untuk mengatasi memburuknya situasi ekonomi. Selanjutnya dikatakan bahwa KTT berikutnya kemungkinan akan digelar di London. Presiden terpilih Barack Obama yang kali ini tidak hadir diharapkan akan mengikuti KTT lanjutan tahun depan. 50 langkah nyata diharapkan sudah rampung bila KTT di London dimulai.

Peningkatan pengawasan terhadap pasar keuangan dan pelakunya

Para peserta KTT G-20 memang telah menyepakati pronsip dasar untuk perbaikan regulisasi pasar keuangan. Namun, justru negara-negara seperti misalnya Amerika Serikat yang berulang kali menekankan arti dari pasar bebas. Presiden AS George W. Bush mengatakan, pasar bebas adalah jalan terbaik menuju kemakmuran di seluruh dunia. Sementara negara-negara ambang industri seperti Brasil, menuntut peningkatan jumlah suara. Peserta KTT tersebut mewakili sekitar 85 persen perekonomian dunia.

Mengacu pada tuntutan beberapa negara untuk melaksanakan program konjungtur internasional, Perdana Menteri Spanyol Jose Luis Rodriguez Zapatero mengatakan: ” Kita harus mengatasi keadaan ini. Tapi kita perlu aksi bersama.” Dari kubu Amerika terdengar bahwa Bush ingin agar penggantinya Obama yang mengambil keputusan. Menurut informasi kantor berita Jerman, dalam deklarasi akhir KTT G-20 tercantum bahwa “semua pasar keuangan, produk finansial dan pelaku pasar finasial diwajibkan menaati peraturan dan pengawasan terkait.” Prinsip pengawasan yang ketat dikatakan juga berlaku bagi negara-negara.

Peraturan yang lebih ketat bagi Hedge Funds dan Rating Agency

Menurut informasi selanjutnya, yang termasuk dalam langkah-langkah nyata yang direncanakan adalah panduan pembuatan neraca bagi produk-produk finansial yang amat rumit dan yang merupakan salah satu pemicu krisis perkreditan. Juga peraturan ketat bagi rating agency termasuk dalam daftar tema. Selain itu juga tercantum peraturan likuiditas yang lebih ketat bagi bank-bank yang menawarkan produk berisiko. Juga Hedge Funds dengan bisnis finansialnya yang sangat spekulatif harus diatur kembali. Di sela-sela KTT G-20, para penasehat Obama bertemu dengan wakil dari sejumlah negara, termasuk Jerman. (Sumber: Deutsche Welle)

Neoliberalisme: Ideologi yang Menghancurkan Kehidupan

hizbut-tahrir.or.id

Dengan dalih mengikuti harga pasar minyak dunia yang terus melambung, rejim SBY-JK akhirnya menaikkan lagi harga BBM. Sontak, para ekonom penetek kekuasan dan penyembah pasar bebas kembali menggaungkan tema pembodohan yang usang: “kenaikan harga BBM dilakukan untuk menyelamatkan APBN” serta “subsidi hanya menguntungkan kaum kaya”, atau “BLT akan mengurangi kemiskinan akibat kenaikan BBM”.

Jurus penangkal protes yang usang pun kembali digelar, dari memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) hingga beasiswa untuk mahasiswa miskin. Pola ini, tak lain, adalah upaya untuk meredam radikalisme kaum miskin dan mahasiswa yang semakin menderita akibat kenaikan tersebut. Akibat dari kebijakan tersebut, beberapa pengamat memprediksi bahwa jumlah orang miskin dan pengangguran akan semakin meningkat tajam.

Tema tentang politik ekonomi subsidi, kemiskinan, serta ancaman rejim pasar bebas sejak lama telah menjadi fokus utama dalam karya-karya Eko Prasetyo, termasuk dalam salah satu karyanya yang masih relevan untuk didiskusikan hingga kini, yaitu Orang Miskin Tanpa Subsidi. Seperti kebanyakan karyanya, buku ini bertumpu pada telaah politik ekonomi yang melandasi munculnya kenaikan harga BBM, pencabutan subsidi layanan publik, dan meningkatnya jumlah kaum miskin, serta semakin berlipat-gandanya akumulasi kaum kapitalis di jaman ini. Namun, kelebihan yang paling menonjol dalam buku ini adalah kemahiran penulis dalam memaparkan kontradiksi-kontradiksi yang tajam antara berbagai hal: antara subsidi berlimpah yang diberikan negara pada kaum kaya dengan dicabutnya subsidi yang menyangga kehidupan kaum miskin; antara menggelembungnya kekayaan segelintir elit kapitalis yang menangguk untung di jaman pasar bebas dengan semakin menderitanya sebagian besar rakyat miskin akibat didera oleh kemiskinan kronis, pengangguran dan kelaparan; antara korupsi dan penggelapan miliaran uang negara oleh para politisi busuk dan pengusaha bajingan dengan keengganan negara untuk memberikan subsidi untuk kemakmuran rakyatnya. Lebih lagi, buku ini sesungguhnya mengajak kita untuk menyingkap sebuah ideologi yang menjadi dalang dari semua anarkhi ini, ideologi terkini dari kaum kapitalis: neoliberalisme.

Pencabutan subsidi BBM dan layanan publik lainnya seperti pendidikan dan kesehatan sungguh tak bisa dilepaskan dari suatu perspektif tentang bagaimana neoliberalisme menjadi ideologi yang yang dominan. Sebagai ideologi yang menopang rejim pasar bebas, neoliberalisme memiliki tiga kredo: privatisasi-liberalisasi-deregulasi. Tiga kredo itu dijeratkan pada negara-negara Dunia Ketiga yang terlilit hutang najis melalui skema penyesuaian struktural- SAP (structural adjustment program)-agar negara-negara tersebut menganut sistem pasar bebas. Upaya ini dilakukan agar kapitalisme bisa keluar dari krisisnya, yaitu dengan perluasan pasar dan perebutan sumberdaya produktif baru. Juga bertujuan untuk meningkatkan akumulasi dan kekuasan elit kapitalis. Pokok yang terakhir ini adalah yang paling penting. Neoliberalisme bisa dipahami sebagai suatu modus ekonomi yang berkehendak untuk melakukan akumulasi kapital dengan cara merebut dan menjarah sumberdaya produktif, serta melakukan komodifikasi dan komersialisasi segala sesuatu (commodification of everything), termasuk layanan publik dan sosial yang di masa lalu menjadi tanggung jawab negara pada rakyatnya.

Jadi, hasil akhir dari neoliberalisme ini di satu sisi adalah munculnya kembali kelas penguasa ekonomi yang mengalami kemandekan di masa kapitalisme negara, dan di sisi lain adalah hancurnya kehidupan kaum miskin. Neoliberalisme secara sistematis mencabut ‘selang infus’ yang menyangga kehidupan kaum miskin melalui dua jalur utama: pertama, mencabut berbagai subsidi layanan publik yang selama ini menjadi tanggung jawab negara-suatu modus yang mengakibatkan orang miskin harus menguras lebih dalam isi dompetnya untuk belanja biaya pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya dengan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya; kedua, menguasai akses-akses sumberdaya yang berguna, baik dalam tenaga produksi maupun rantai distribusi, lalu melemparkannya pada mekanisme pasar bebas yang monopolistik. Alih-alih mendatangkan kemakmuran dan keberlimpahan sebagaimana yang dijanjikan, neoliberalisme justru mendatangkan petaka kesenjangan dan kemiskinan global yang tiada duanya sepanjang sejarah manusia.

Dengan analisa semacam itulah kita mestinya membaca kenaikan BBM. Asumsi para pendukung neoliberal bahwa harga minyak harus naik seiring dengan kenaikan harga minyak dunia, dan karenanya perlu demi menyelamatkan APBN, pada dasarnya adalah argumen yang ilusif dan menyesatkan. Mengapa? Pertama, argumen itu menyembunyikan fakta bahwa liberalisasi migas telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah sejak penandatangan LOI 1999 yang merubah struktur permigasan di Indonesia. Liberalisasi migas ini ditopang oleh perubahan UU di sektor energi yang didukung oleh World Bank dengan tujuan membuka izin bagi perusahaan-perusahaan asing untuk masuk ke berbagai tahap dalam proses migas di tanah air, mulai dari hulu sampai ke hilir (Baswir: 2008). Kedua, istilah subsidi sendiri juga cenderung menyesatkan, sebab pemerintah sebenarnya masih menangguk untung dari selisih produksi minyak dengan harga internasional yang sedemikian tinggi. Karenanya, tak ada yang disebut sebagai subsidi dan jebol APBN! Sebab kenaikan itu justru membuat pemerintah memiliki kelebihan uang yang sangat banyak (Gie: 2008).

Jadi, akar kekacauan dan ketertindasan rakyat di negeri ini bersumber dari dua hal, pertama cengkeraman gurita neoliberalisme di sekujur tubuh negeri ini; dan kedua, akibat dari perilaku korup, salah urus, dan menyeleweng dari rejim penguasa yang tidak membaktikan kekuasaannya untuk kemakmuran rakyat melainkan kemakmuran segelintir elit penguasa ekonomi dan politik. Paduan dari dua hal ini adalah anarki yang tak terperikan: air, hutan, migas, energi, pangan, dan seluruh sumber kehidupan kita berada dalam ancaman penguasaan rejim pasar yang hanya mempunyai logika akumulasi tanpa henti. Proyek penghancuran kehidupan ini terus melaju hingga saat ini. Tak ada cara lain selain berlawan dan mengajukan jalan alternatif baru.

Judul Buku: Orang Miskin Tanpa Subsidi
Penulis: Eko Prasetyo
Penerbit: Resist Book, Yogyakarta
Cetakan: I, April 2005

Sumber : http://readresist.wordpress.com

Teror vs Jihad

Sejak aksi bom Bali I hingga eksekusi mati tiga aktornya Amrozi, Mukhlas dan Imam Samudera, diskursus apakah itu tindakan teror atau sebuah perang suci, hingga kini tak kunjung tuntas.

Bagi para korban Bom Bali I dan keluarganya, apa yang dilakukan Amrozi Cs jelas sebuah tindakan teroris, karena ada korban jiwa sebanyak 202 orang, dimana 88 diantaranya warga negara Ausrtalia. Sangkaan serupa juga disampaikan kebanyakan kaum muslim Indonesia, bahkan MUI melalui Ketuanya Umar Shihab menegaskan bahwa apa yang dilakukan Amrozi Cs bukanlah sebuah jihad.

Sebaliknya, bagi para pendukungnya, apa yang dilakukan Amrozi Cs sungguh sebuah perang suci. Itu adalah sebuah simbol perlawanan umat Islam atas penindasan yang dilakukan Amerika dan pasukan multinasional yang menyerang saudara seiman di Palestina, Afghanistan dan Irak.

Pendek kata, apa yang dilakukan Amrozi Cs bisa diseret ke ranah teror sebagaimana bisa dijustifikasi sebagai jihad.

Esensi teror

Hingga kini definisi teror belum seragam, ada yang menerjemahkan teror sebuah kekerasan untuk menimbulkan rasa takut. Ada juga yang mendefinisikan, teror sebagai aksi brutal dengan korban harta dan jiwa yang menimpa masyarakat sipil. Teror juga diartikan sebagai aksi menguasai perasaan orang lain dengan cara-cara yang tidak wajar.

Memang generik teror tidak pernah seragam, tergantung siapa yang menafsirkan. Paling tidak kita bisa menarik simpul besar dari teror adalah tindakan radikal, kalau dia menjelma menjadi sebuah keyakinan jadilah ia radikalisme.

Pelaku teror bisa orang per orang, sekelompok orang, sipil, militer bahkan negara dan kumpulan negara. Sehingga jika makin banyak melibatkan korban manusia, terutama rakyat sipil, maka makin mudah mengidentifikasinya bahwa itu adalah tindakan teror. Tapi ada padanan kata lain yang cenderung diperlakukan sama dengaan terorisme, yakni fundamentalisme atau militan.

Masalahnya, sebagaimana dalam wacana ‘terorisme’, ‘fundamentalisme’, ‘militan’, para peneliti masalah sosial keagamaan, akan selalu terbentur pada soal ‘definisi’. Apa dan siapa yang disebut ‘radikalisme’?

Definisi ini sangat penting, agar jangan salah dalam memberikan cap, sehingga menimpakan kezaliman. Orang yang dizalimi doanya maqbul. Tidak ada hijab lagi antara dirinya dengan Allah. Jangan sampai para ulama itu salah membuat definisi dan membuat cap teroris atau radikal.
Tapi ada istilah lain yang juga patut dicermati, yakni anti-teror, yakni tindakan apapun yang digunakan untuk menghentikan atau paling tidak meminimalisir dampak terorisme. Bagi polisi, pembentukan Densus-88 merupakan tindakan anti-teror kelompok Amrozi Cs, sebaliknya bagi para penganut Islam Salafi, apa yang dilakukan Amrozi Cs adalah tindakan anti-teror atas teror yang lebih besar yang dilakukan Amerika dan pasukan multinasionalnya.

Esensi jihad

Jihad berasal dari kata bentukan jahada, yujahidu, jihadan, yang berarti perjuangan atau optimalisasi usaha. Al-Quran sendiri memiliki kata khusus untuk perang, yakni harb, atau qital untuk membunuh. Karena itu al-Quran menggunakan istilah harbul muqoddas untuk perang suci.

Dalam berjihad sendiri Rasulullah memberi rambu-rambu, antara lain: jangan membunuh wanit, anak-anak, orang jompo, bahkan merusak tumbuhan dan membunuh hewan. Jadi jihad memang benar-benar perang suci, itu sebabnya hal-hal kotor yang menodai akhlaq dalam berjihad sangat dilarang, kalau tidak bisa dikatakan diharamkan.

Bagi mujahid, pelaku jihad, ada janji pahala yang besar jika ia menjadi korban dalam proses peperangan melawan kaum kafir. Tapi yang lebih menarik, jihad memang harus dalam konteks di medan perang.

Diantara tingkatan jihad, ternyata yang paling berat sebenarnya bukan jihad melawan musuh, melainkan jihad melawan hawa nafsu, sebagaimana pesan Rasul pasca perang Uhud.

Tapi esensi dari jihad adalah bagaimana mengerahkan segala potensi yang ada untuk menegakkan kalimat Allah dan memerangi siapa saja yang memerangi agama Allah.

Dari Amru bin Abasah ra. beliau berkata,” Ada orang bertanya kepada Rosulullah,”Wahai Rosulullah, iman bagaimanakah yang paling utama itu?” Beliau menjawab,”‘Hijrah.” Orang tersebut bertanya lagi,” Apakah hijrah itu?” Beliau menjawab,”Engkau meninggalkan amalan jelek.” Orang tersebut bertanya lagi,”Lalu hijrah bagaimanakah yang paling utama?” Beliau menjawab,” Jihad.” Orang tersebut bertanya lagi,”

Apakah jihad itu?”

Beliau menjawab,” Engkau memerangi orang kafir jika kamu bertemu mereka.” Orang tersebut bertanya lagi,” Lalu bagaimanakah jihad yang paling utama?” Beliau menjawab,” Siapa saja yang terluka kudanya dan tertumpah darahnya.” Soal Amrozi Cs

Lalu kita coba elaborasi apakah yang dilakukan Amrozi Cs masuk kategori teror atau jihad? Penulis melihat apa yang dilakukan ada unsur jihad tapi terselip juga aksi teror.

Tekad Amrozi Cs memerangi para pembantai kaum muslim di belahan dunia lain sudah sesuai dengan watak dasar seorang beriman yang kuat. Tapi niat itu menjadi benar jika dilakukan di Palestina, Afghanistan dan Irak, itupun ditujukan bagi tentara pembantai dan bukan rakyat.

Tapi mereka mungkin beralasan tidak cukup kapasitas berhadapan dengan mesin pembunuh yang dimiliki Israel, Amerika dan antek-anteknya. Lalu mereka belokan kepada simbol-simbol yang mendukung proses tersebut, dalam hal ini warga sipil Australia.

Pada sisi lain, karena bom diledakkan di tengah kerumunan orang banyak yang mungkin sedang melakukan ‘maksiat’, tapi pesan nabi bahwa dalam berjihad dilarang membunuh wanita, anak-anak, orang jompo, bahkan dilarang merusak tanaman, ternyata kurang diindahkan.

Yang menarik, tanda-tanda mujahid justru terlihat saat-saat Amrozi Cs akan dieksekusi, tak terlihat gentar, malah bertabur senyum seolah akan mendapat imbalan surga. Ditambah pula dalam proses eksekusi ketiganya tak ingin matanya ditutup. Ini adalah simbol-simbol keberanian seorang mujahid.

Namun yang namanya syuhada, orang yang mati berjihad, selaiknya tidak perlu dimandikan, karena malaikat langsung yang akan memandikan. Tapi dalam kasus ketiganya semua dimandikan.

Karena itu penulis berpendapat, galilah makna jihad sedalam-dalamnya, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi tepat sasaran, sesuai dengan akhlaq dan berdampak positif bagi kaum muslim.

Sudut pandang

Kalau sudah begitu kejadiannya, lantas apakah mereka dapat dikatakan mati sebagai syuhada? Disinilah perlunya diperhatikan dua hal, pertama, cita-cita yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Kedua, cita-cita  yang baik bisa jadi batal lantaran dilakukan dengan cara  yang keliru.
Aksioma itu memang berlaku umum, namun dalam konteks perang yang dilakukan Amrozi Cs bisa jadi adalah perang melawan dan menghancurkan kepentingan AS dan sekutunya di seluruh negeri, termasuk Indonesia. Bukan perang head to head melawan Amerika seperti yang dilakukan Taliban di Afghanistan dan tentara para militer di Irak.

Karena itu dalam kaitan ini ada yang berpandangan bahwa yang dilakukan
Amrozi Cs itu adalah sebuah ijtihad. Dalam ijtihad ada kaidah, jika ijtihad itu benar maka akan memperoleh dua kebajikan, sedangkan jika ijtihad yang dilakukan salah maka akan tetap mendapat reward sebuah kebajikan. Itu sebabnya menurut kelompok ini, apa yang dilakukan Amrozi Cs masih dikategorikan sebagai jihad dan dia layak masuk surga.
Tapi bagi kelompok yang lain, terutama yang dinyatakan MUI, apa yang dilakukan Amrozi Cs bukanlah sebuah aktivitas jihad dan oleh karenanya mereka tak berhak menyandang gelar syuhada.
Lepas dari pro dan kontra soal apakah yang dilakukan Amrozi Cs itu jihad atau teror, sebenarnya masuk dalam wilayah otoritas Allah SWT. Allah yang memiliki surga dan neraka, sehingga Allah pula yang berhak memvonis dia syuhada atau teroris.

Kita hanya memiliki alat ukur yang sangat relatif, itu sebabnya pandangan mengenai hal ini terbelah menjadi dua antara jihad dan teror. Akhirnya, yang lebih bijak adalah mari kita kembalikan saja kepada yang maha memiliki otoritas itu. Wallahu a’lam…! (Djony Edward, Penulis adalah Wartawan Bisnis Indonesia, (www.djonyedward.blospot.com))