Penyimpangan Penerimaan Subsidi BBM

Penyimpangan terjadi pada penerimaan subsidi BBM yang mengakibatkan Negara kehilangan potensi pendapatan hingga triliunan rupiah. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hasil audit BPK untuk tahun 2006 dan 2007, Penerimaan Negara (MAP 423431) hanya tercatat sebesar Rp. 107.248.237.896. Padahal seharusnya total penerimaan Negara dari Laba Bersih Minyak (LBM) ini senilai Rp. 21,427 triliun. Maka telah terjadi kekurangan penerimaan Negara senilai Rp. 21,321 triliun untuk tahun 2006 dan 2007.

Data tersebut ditemukan Indonesia Corruption Watch (ICW) berdasarkan penelitian dan perhitungan subsidi BBM yang mengacu pada hasil pemeriksaan BPK dan LKPP 2006-2007 yang disesuaikan dengan UU APBN 2008. Adapun hal tersebut disampaikan pada Konferensi Pers di markas ICW Jl. Kalibata Timur IVD No.6, (20/11) oleh Firdaus Ilyas, Koordinator Pusat Data dan Informasi ICW. Ia menyampaikan bahwa Negara kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak/belum disetorkan oleh PT. Pertamina.

PNBP yang belum disetorkan itu berasal dari pajak Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan BBM untuk Tahun 2006-2007 sebesar RP.21,321 triliun. Sedangkan  pada Tahun 2008 negara kehilangan potensi Pendapatan dari Laba Bersih hasil penjualan BBM sebesar Rp.24,320 triliun. Jadi total penerimaan negara yang hilang mencapai Rp.45,641 triliun.

Dari temuan penyimpangan  itu ICW menekankan bahwa pemerintah sudah seharusnya menurunkan harga BBM khususnya harga premium dan masih bisa menghemat anggaran subsidi BBM untuk tahun 2008 yang berdasarkan pada harga rata-rata minyak Indonesia (ICP) dan harga Mean Oil Platts Singapore (harga patokan BBM).

Untuk itu ICW merekomendasikan: (1) Meminta BPK untuk melakukan Audit terhadap Penerimaan Negara (PNBP) dari Laba Hasil Penjualan BBM. (2) Mengembalikan Tata Cara dan Perhitungan Subsidi BBM,  dari MOPS +alfa kebentuk Cost plus Fee. Agar lebih menguntungkan keuangan Negara dan juga PT Pertamina sebagai perusahaan. (Nofri Ryantie)