Ahmad Dolli Kurnia: Bukan Hanya Pecah, KNPI juga Terancam Bubar

Keprihatinan melanda kaum muda Indonesia. Tepat dengan perayaan 80 tahun Sumpah Pemuda di tahun 2008 ini, kabar mengejutkan datang dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Organiasi yang menjadi wadah berbagai latar belakang pemuda Indonesia tersebut ‘memberi kado’ 80 tahun Sumpah Pemuda dengan perpecahan dan sekarang terbelah menjadi dua kubu.

Kongres ke XII KNPI digelar di dua tempat, yakni di Ancol dan Bali. Kongres di Ancol, Jakarta yang digelar 25-28 Oktober memilih Ahmad Dolli Kurnia sebagai ketua umum. Kubu Ancol kini yang menduduki kantor DPP KNPI, di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta untuk menjalankan roda organisasi mereka. Sementara kongres Bali yang digelar tanggal 28 0ktober-2 November menetapkan Azis Syamsudin sebagai nakhoda baru untuk memimpin KNPI.

Belum ada titik temu untuk menyatukan kembali dua kubu di tubuh organisasi yang di awal reformasi sempat dituntut untuk dibubarkan ini. Usaha mediasi yang difasilitasi Menpora Adyaksa Dault dan Menkokesra Aburizal Bakrie juga belum berhasil untuk menyatukan dua kubu yang ada.

Bagaimana pandangan ketua umum DPP KNPI versi Ancol Ahmad Dolli Kurnia tentang perpecahan KNPI? Bagaimana juga pendapatnya peluang rekonsiliasi di tubuh KNPI? Wartawan HMINEWS Trisno Suhito dan fotografer Ariwan D Hastoro mewancarai Ahmad Dolli Kurnia di kantor DPP KNPI, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

Peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda ditandai dengan perpecahan di tubuh KNPI. Bagaimana persoalan sebenarnya yang terjadi?

Dalam perjalanan organisasi besar, mungkin juga dalam perjalanan seorang manusia, dia akan masuk pada satu fase masa yang kritis. KNPI sekarang umurnya sudah 35 tahun dan sudah mengalami beberapa kali perubahan situasi. Dari orde baru ke reformasi. Pada masa reformasi dulu banyak orang juga menginginkan KNPI bubar, tapi ternyata tidak. Kemudian berapa tahun masa reformasi, tuntutan-tuntutan itu berubah bentuk menjadi tantangan yang membuat ruang gerak KNPI semakin sempit.

Misalnya, kalau dulu ada kebiasaan KNPI terbiasa hidup dengan fasilitas negara ternyata sekarang tidak. Itu khan membatasi ruang gerak KNPI yang selama ini bisa bergerak bebas dengan resources yang dimiliki.Saya mengatakan saat ini KNPI sedang mencari format atau paradigma baru bagaimana ber KNPI di alam yang dulunya itu sangat mendukung dengan situasi sekarang yang kompetitif.

Itu merupakan tantangan tersendiri bagi KNPI. Tinggal persoalannya adalah, apakah kita yang ada di KNPI mampu menyelesaikan semua persoalan ini dan keluar dari masalah. Dan kalau bisa terjadi itu menunjukan KNPI semakin dewasa dan akan punya peran yang lebih baik ke depan.

Bukankah perpecahan sangat merugikan KNPI sebagai wadah berkumpulnya pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang?

Kita memang sangat menyayangkan KNPI yang harusnya bisa menghimpun semua potensi keIndonesiaan dari berbagai ragam latar belakang ini terancam pecah. Dan menurut saya, malah bukan hanya terancam pecah, tapi terancam bubar karena tidak akan ada artinya organisasi yang menamakan dirinya organisasi berhimpun, itu jadi dua.

Ya yang namanya organisasi berhimpun itu harus ada satu. Kalau tidak bisa satu ya mending bubar. Agak aneh kalau dipertahankan terus organisasi berhimpun itu ada dua. Karena KNPI itu khan berbeda dengan OKP (organisasi kepemudaan-red). OKP-OKP itu bisa saja dua karena dia homogen, diikat dengan sebuah kehomogenitasan. Kalau mau pecah, ya sudah paling kelihatan yang ini dan itu. Kaya HMI, ada HMI dan MPO. Sudah dan itu bisa berjalan sendiri. Tapi kalau namanya KNPI organisasi berhimpun, tidak bisa berhimpun, ya bubar. Jadi tidak fungsional.

Apa sebenarnya yang menyebabkan KNPI pecah ?

Saya sebenarnya cukup menyayangkan dan tetap punya keinginan untuk tetap menyatukan ini. Dan untuk menyatukan itu, kita harus meletakan duduk persoalannya itu apa. Sebenarnya ini persoalan bisa sederhana saja, karena ini diawali konflik-konflik pribadi antara Hasanudin Yusuf ketua umum yang lalu dengan Pak Menteri (Menpora Adyaksa Dault-red) dan dengan teman-teman FKPPI (Forum Keluarga Pejuang Purnawirawan TNI-Polri-red).

Ini menurut saya akibat ketidakdewasaan kita semua, akhirnya kita tidak bisa membedakan mana persoalan pribadi dan persoalan organisasi. Dan kita tidak menyadari sebenarnya sedang berada di organisasi wadah berhimpun yang kalau tidak hati-hati menyikapi berbagai persoalan, konflik ini mengancam keutuhan organisasi. Kalau kita ingin tetap mempertahankan keutuhan KNPI, penyelesaiannya pertama kita harus kembali ke awal, dimana letak masalahnya.

Setelah kita tahu masalahnya adalah pribadi-pribadi ya sudah kita selesaikan. Baru masuk ke masalah organisasi yang sekarang sudah terlanjur. Ada yang memang produk konstitusional ada yang menganggap juga tandingan, illegal. Penyelesaian ini harus melibatkan orang-orang yang dulu membuat masalah itu.

Saya sebagai ketua umum DPP KNPI hasil sebuah kongres yang syah dan konstitusional melihat hal ini ada dua perspektif. Pertama, kita selalu membuka diri pada siapa pun setiap potensi pemuda untuk tetap bersatu dan bersama. Kita cari formatnya bagaimana supaya mereka bisa tetap terakomodir di dalam kepemimpinan KNPI yang konstitusional ini. Tapi yang kedua memang harus dijelaskan kenapa hal itu bisa sampai terjadi. Semua orang harus bisa menunjukan tanggung jawabnya. Karena kalau tidak begitu, mungkin kejadian serupa akan terulang. Tidak hanya bagi KNPI tapi juga organisasi yang lain.

Usaha apa yang dilakukan untuk terjadinya rekonsiliasi dua kubu yang ada di KNPI sekarang?

Saya selama ini selalu membuka diri pada teman-teman itu. Dan mengajak kalau memang mereka menerima dengan ikhlas dan niat baik mau tetap menjaga kebersamaan di tubuh KNPI dan pemuda Indonesia, kami welcome dan terbuka untuk mereka bergabung dalam kepemimpinan kami. Dan sampai kapan pun akan kami berikan hal itu.

Jadi anda mengundang kubu Bali untuk terlibat dalam kepengurusan kubu Ancol?

Ya saya kira, itu satu-satunya yang bisa untuk dilakukan.

Kalau tawaran kongres gabungan untuk menyatukan kembali dua kubu yang ada?

Saya kira kita harus kembali memegang prinsip-prinsip organisasi. Kembali kepada duduk persoalan semula. Didudukan dulu persoalannya. Kongres ulang lagi menurut saya sebuah penyelesain yang tidak kreatif. Penyelesaian yang mudah-mudah saja itu.

Ada yang mengatakan, kongres di Ancol secara legitimasi dipertanyakan karena dihadiri OKP dan DPD yang lebih sedikit daripada yang di Bali. Tanggapan anda?

Yang pertama, soal legitimasi kita bisa uji. Saya ingin kita ini jujur. Tidak ingin bohong-membohongi dan kita bisa membuka semua fakta. Saya melihat dari segi legitimasi Ancol itu sudah memenuhi syarat. Kita dihadiri oleh 58 OKP dan 22 DPD. Dan itu semuanya didasari oleh mandat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjendnya. Atau kalau DPD, ketua dan sekretarisnya. Bahkan sebagian besar yang hadir adalah ketua umum dan ketua-ketua DPD. Dan itu kita semua punya fakta dan datanya. Itu satu poin, kehadiran teman-teman di ancol itu sudah memenuhi 80 persen kuorum seharusnya peserta sebuah kongres KNPI. Jadi tidak ada yang bisa membantah soal legitimasi dari kongres itu.

Yang kedua, kita juga harus tetap membicarakan mana yang konstitusional atau tidak. Kongres di Ancol itu penanggung jawabnya adalah ketua umum seperti kongres-kongres sebelumnya. Kemarin itu kongres ke dua belas. Dari kongres pertama sampai sebelas itu penanggung jawab sebuah kongres adalah ketua umum yang dipilih sebagai hasil kongres sebelumnya. Kemudian, salah satu agenda dalam kongres itu adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban oleh ketua umum yang dipilih oleh kongres sebelumnya. Itu terjadi semuanya di Ancol.

Di Bali itu tidak terjadi. Ketua umumnya tidak ada. Jadi kami tidak tahu disana itu kongresnya siapa. Yang bertanggung jawab itu siapa di sana dan yang dibahas apa. Karena kalau dibilang saudara Hans Havlino Silallahi sebagai pejabat ketua umum, ia adalah salah satu ketua di dalam kepengurusannya Hasanudin. Jadi begitu laporan pertanggungjawaban seorang ketua umum diterima dan dinyatakan demisioner, siapapun di dalam kepengurusan itu sudah tidak lagi berhak mengatakan pengurus karena sudah demisioner. Lantas disana dia sebagai apa?

Soal legitimasi, kami mendapatkan data-data bahwa kehadiran teman-teman disana itu juga perlu dipertanyakan. Apakah yang datang disana itu betul-betul orang-orang yang mempunyai hak suara. Itu yang harus kita uji. Kalau kita mau bicara tentang banyak-banyakan, semua juga bisa begitu. Tapi saya menyatakan, itu adalah data, fakta yang jujur, yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua dilalui dengan aturan, misalnya kita mengetahui disana, ada yang seharusnya OKP pada saat pertama datang itu statusnya itu menjadi peninjau, itu langsung diangkat menjadi peserta. Yang seperti itu harus diuji. Kalau soal legitimasi kita berani, asal didasari oleh kejujuran dan fakta-fakta yang kuat.

Soal kantor, anda dikatakan tidak fair karena melakukan pendudukan ketika kubu yang berseberangan dengan anda pergi ke Bali. Kenapa anda melakukan ini?

Saya kira semua orang tahu, kantor DPP KNPI itu ada di jalan Rasuna Said, Kuningan ini. Saya sebagai orang yang diberi amanah oleh kongres ke 12 yang syah dan konstitusional sebagai ketua umum, tentunya saya harus menjawab amanah itu dengan kerja-kerja yang riil menjalankan sebuah organisasi. Satu hari setelah terpilih saya harus menjalankan organisasi ini, ya di kantor ini. Ya saya datang ke kantor ini.Jadi saya tidak setuju dikatakan kita menduduki kantor ini. Saya bilang saya tidak menduduki siapa-siapa.

Saya cuma datang kesini berkantor memenuhi kewajiban saya sebagai seorang ketua umum yang diberi amanah untuk menjalankan organisasi. Dan tempat menjalankan organisasi itu adalah di kantor DPP KNPI. Jadi satu hari setelah saya terpilih, ya saya ngantor besoknya. Jadi ini tidak ada urusan tentang pendudukan. Ini kantor kita, dan saya adalah ketua umum yang dipilih berdasarkan kongres yang syah dan konstitusional. Jadi kita menjalankan organisasi seperti biasanya saja.

Ada yang menyatakan anda berlindung dibalik salah satu pendiri dan mantan Ketua KNPI, Akbar Tanjung. Tanggapan anda?

Dua hari setelah terpilih, saya telepon dan menghubungi semua mantan-mantan ketua umum. Yang hidup itu khan tinggal Bang Akbar (Akbar Tanjung-red), Bang Aulia Rahman, Bang Abdullah Puteh, Mas Cahyo, kemudian Mas Didit, Mas Tubagus Haryono, Maula Isman, Bang Adyaksa, dan Bang Idrus. Semuanya saya hubungi dan semua mengatakan apa yang sudah saya tempuh itu adalah benar. Dan saya merasa melihat secara objektif semua, dan tidak ada hubungan subjektif dengan saya.

Karena mereka mantan-mantan ketua umum yang tahu persis posisi dan fungsi kerjanya ketua umum seperti apa. Contohnya kaya tadi, dari kongres satu sampai sebelas, penanggung jawab kongres itu ketua umum semua. Jadi saya kira ini tidak ada kaitan dan hubungan dengan personal.

Dan saya ingin menegaskan bahwa bagi organisasi seperti KNPI ini, legitimasi yang paling berharga adalah, satu dari para pendiri dan senior-senior yang memang pernah besar dan dibesarkan KNPI. Dan kedua yang paling penting adalah legitimasi dari stake holders, legitimasi dari pemegang saham organisasi ini, yaitu OKP-OKP.

Soal kubu Bali yang mendapat dukungan dari pemerintah melalui pelaksanaan kongres di Bali?

Kubu Bali yang selama ini menjadi nilai jual mereka itu adalah legitimasi dari pemerintah, yaitu kementerian negara pemuda dan olah raga. Dan kementerian pemuda dan olah raga itu memang sudah jauh hari mendukung kongres Bali. Saya dan beberapa teman-teman akhirnya semakin mantap, selain masalah konstitusional, karena memang kami menganggap legitimasi pemuda itu lebih penting dari legitimasi pemerintah. Yang memang secara struktural tidak ada hubungannya sama sekali karena organisasi ini independen.

Tapi lucunya, apa yang mereka jual kemana-mana, bahwa kongres bali itu adalah punya legitimasi pemerintah, akhirnya pemerintah satupun tidak ada yang datang. Akhirnya yang membuka saudara Hans sendiri, yang posisinya tidak tahu sebagai apa. Jadi saya bersama teman-teman yang ada di DPP KNPI ini ingin berusaha baik saja kepada para senior, pada para pendiri organisasi ini. Saya juga sudah mendatangi Bang Abdullah Ghafur. Bang Abdullah Ghafur adalah ketua panitia pendirian KNPI. Dan beliau mendukung penuh apa yang saya tempuh, karena dia tahu persis dia yang membidani organisasi ini. Jadi dia tahu, bagaimana cara-cara memperlakukan organisasi ini secara baik dan benar.

Langkah-langkah strategis apa yang akan diambil ke depan dengan perkembangan yang ada untuk menyatukan KNPI?

Yang pertama kita selalu membuka diri pada siapapun. Kemarin juga Pak Menteri (Menpora Adyaksa Dault-red) berusaha mempertemukan kita. Bagaimana membicarakan tentang penyatuan itu kembali. Kemudian kita juga membuka diri pada teman-teman yang mengikuti kongres di Bali untuk bisa sama-sama membicarkan penyatuan ini. Dan yang ketiga kita berusaha membangun komunikasi yang intensif dengan para stake holders, OKP-OKP ini. Bahwa mereka juga harus bisa menunjukan sikap yang bisa menentukan, mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang konstitusional, mana yang tidak. Kemudian kita tetap melakukan konsolidasi ke internal, baik yang ada di DPP, DPD provinsi, DPD kabupaten kota maupun di tingkat kecamatan.

Ada target waktu?

Kita berharap secepat mungkin karena kalau ini tidak terselesaikan dengan cepat, lama-lama kalau ini tidak bisa selesai ini akan mengkristal. Dan yang akhirnya rugi kita semua. Pemuda Indonesia umumnya, karena kita tidak bisa memberikan sesuatu yang maksimal untuk bangsa dan negara.

Lepas dari persoalan internal KNPI, bagaimana pandangan anda tentang kepemimpinan kaum muda yang ramai diwacanakan?

Saya kira itu suatu keharusan, keniscayaan. Kalau kita berhitung waktu, tahun depan kita menghadapi momentum pemilihan legeslatif dan presiden yang semua muaranya adalah proses pergantian kepemimpinan. Tahun 2009-2014 saya kira adalah lima tahun terakhir bagi kepemimpinan senior-senior kita karena pada 2014 mereka sudah mencapai umur maksimal yang sudah paripurna untuk mengabdikan dirinya. Kalau misalnya tahun 2009-2014 ini tidak ada komposisi yang diberi lebih luas kepada calon-calon pemimpin muda, saya kira memang nanti pada tahun 2014 masyarakat akan mengalami kebingungan dan keraguan untuk memilih siapa pemimpin yang mereka percaya untuk membawa Indonesia 5 tahun berikutnya.

Kebingungan itu bisa jadi karena mereka melihat kepemimpinan yang sekarang yang terlalu senior itu, mereka anggap sudah tidak punya energi maksimal untuk bisa melaksanakan kepemimpinannya. Sementara mereka juga masih ragu-ragu untuk memilih pemimpin muda karena memang tidak pernah diberi kesempatan untuk mereka lihat sejauhmana kemampuan kepemimpinan muda itu untuk membawa 5 tahun mendatang.

Oleh karena itu saya kira dalam waktu dekat ini sebelum 2009 memang harus dibangun kesepahaman-kesepahaman termasuk saya dan KNPI untuk mendorong adanya satu media elite settlement. Jadi membangun kesepahaman antar elit, antar dua generasi, antar elit atau pemimpin generasi sekarang yang sedang memimpin dengan elit pemimpin generasi yang akan datang.

Seberapa besar fungi elite settlement itu bagi komunikasi dua generasi untuk mempersiapkan alih generasi kepemimpinan?

Kalau selama ini pembicaraan atau pembahasan tentang pergantian pemimpin itu sering ekstrim. Yang anak muda bilang harus ada cut of generation. Yang orang tua juga bilang anda sabar dulu kami masih mampu, anda tunggu pada waktunya. Ini khan tidak ada titik temu sebenarnya selama ini pembicaraan tentang dua generasi tentang masalah kepemimpinan.

Oleh karena itu harus diciptakan. Saya juga mengatakan dimana-mana cut generation itu akhirnya tidak realistis. Sesuatu yang imposible akhirnya, karena itu tidak terjadi, apalagi kita masuk pada satu perubahan yang bernama reformasi, tidak revolusi. Oleh karena itu harus dicarikan pendekatan-pendekatan baru, yang saya kira kita harus membangun media elite settlement itu.

Membangun kesadaran dan kesepahaman antar elit yang nanti ujungnya ada dua. Pertama, bagaimana keberlangsungan Indonesia ke depan. Itu juga menjadi pembicaraan bersama antara dua generasi ini. Jadi tidak ada pertentangan, bahwa kita semua punya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kedua, adalah itu akan memulai untuk menciptakan sistem aliran rekrutimen kepemimpinan dan alih generasi yang tersistematis. Wujudnya misalnya dari kesepemahaman itu harus ada dibangun kesepakatan-kesepakatan.

Tahun 2009-2014 mungkin komposisi kepemimpinan elit itu sudah harus bergeser 60 banding 40. 60 persen itu kepemimpinan kaum muda, 40 persen itu elit-elit sekarang yang sedang memimpin. Sehingga pada tahun 2014, yang 60 persen ini sudah bisa banyak dikenal masyarakat, sudah terlihat kemampuannya. Sudah teruji, sudah punya pengalaman sehingga 2014 masyarakat kita punya pilihan lebih banyak. Kalau mereka memang masih percaya terhadap kepemimpinan generasi sebelumnya, mereka itu lihat ada alternatifnya. Tapi kalau mereka menginginkan ada nuansa baru, ada visi baru, ada suasana baru mereka juga melihat ada pilihan-pilihan calon-calon pemimpin ke depan. Jadi saya kira isu kepemimpinan kaum muda senantias harus terus kita gulirkan. (Trisno Suhito)