Masyarakat Berhak Mendapatkan Pendidikan Super Mahal

Masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan super mahal. Pendidikan tidak boleh murah. Ini perlu diperhatikan untuk mencetak generasi muda yang unggul.

Hal tersebut  disampaikan Guru Besar Departemen  Fisika   Universitas Indonesia, Prof, Kebamoto dalam seminar Pendidikan yang berlangsung di Universitas Indonesia, Selasa (18/11/2008). “Dengan pendidikan yang mahal, maka kita bisa punya laboratorium yang oke, buku yang lengkap, gaji guru yang layak dan gedung sekolah yang memadai,” ujar pria yang juga menjadi Pimpinan Redaksi majalah pendidikan INSIDE. Menurut Kebamoto, biaya pendidikan  jangan  dibebankan pada peserta didik.  Akan tetapi pemerintah harus berfungsi sebagai  regulator untuk mengurus masalah pembiayaan dalam pendidikan anak bangsa.

Dia menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah pendidikan yang melanda Indonesia.

“Kita semua yang harus membantu mereka, jangan sampai saudara kita yang tinggal di pelosok tidak bisa merasakan pendidikan yang bermutu, karena tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai ,” kata Kebamoto. Selain itu,  Kebamoto juga tidak setuju dengan anggapan bahwa  pendidikan bermutu hanya bisa dikonsumsi orang berduit, menurutnya pendidikan adalah milik semua anak bangsa, dia juga menyatakan  keprihatinannya dengan kondisi pendidikan di Indonesia yang dijadikan objek komersil.

“Dengan adanya istilah komersialisasi pendidikan, maka pendidikan dijadikan objek ekonomi yang sama sekali tidak berwajah humanis,” ujarnya.

Sangat ironis memang ketika banyak orang yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya, namun sekolah dengan  biaya tinggi muncul bak jamur di musim hujan. Untuk itu, Kebamoto menghimbau agar sekolah-sekolah semacam itu memberikan kuota sedikitnya 30 persen bagi masyarakat yang tidak bisa membayar.

“Ini semacam kompensasi. Dengan begini, masyarakat yang mampu bisa ikut berpartisipasi mendukung pendidikan yang tidak mampu. Tapi pemerintah jangan lantas lepas tangan. Sebab memberikan pendidikan yang bermutu itu tanggung jawab pemerintah”, ujarnya.  (Rita Zahara)