Laporan Keuangan Daerah Kian Parah

Laporan keuangan pemerintah daerah periode 2004-2009 sangat mengecewakan. Persentase laporan yang dinilai baik hanya satu persen. Dari hasil pemeriksaaan, BPK menyimpulkan kondisi laporan keuangan di pusat dan daerah mengalami penurunan kualitas.

Bahkan, Ketua BPK Anwar Nasution, mengatakan hasil laporan keuangan daerah ini mengecewakan. Pasalnya, persentase laporan yang dinilai baik atau wajar tanpa pengecualian, hanya satu persen. “Ini merupakan kemerosotan serius yang berlangsung secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir,” ucap Anwar saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun anggaran 2008 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Sidang Paripurna, Kamis (13/11).

Menurut dia, buruk laporan keuangan ini disebabkan terbatasnya kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun program dan laporan keuangannya. Selain itu sistem pembukuan laporan pemerintah masih amburadul. “Sistem pembukuan kita sama dengan sistem pembukuan warung, yakni single entry, sehingga uang negara boleh di simpan di mana saja termasuk pada pejabat yang sudah meninggal,” kata Anwar.

Selain kemampuan penyusunan laporan yang kurang, instansi di pemerintahan pusat belum menyerahkan kewenangannya secara utuh kepada pemerintah daerah. Dengan kata lain, timbul ketidakpercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara penuh.

Ketua Panitia Ad Hoc IV DPD, Anthony Charles Sunarjo mengatakan, penurunan laporan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, pemerintah daerah kurang patuh terhadap peraturan yang ada, dan tidak ada ahli pembukuan yang mengurus sistem pembukuan di pemerintah daerah. “Bukan hanya di daerah saja, bahkan di pusat pun juga tidak ada,” katanya.

Peraturan yang dimaksud Anthony adalah peraturan yang dibuat oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Departemen Keuangan (Depkeu). Kedua instansi ini, menurutnya, kerap mengganti aturan tentang pembukuan, sehingga memicu timbulnya sistem pembukuan yang kurang maksimal hasilnya. “Menurut saya ketentuan ini dijalankan sampai tuntas dulu deh. Istilahnya jangan terlalu sering-sering diganti. Ini membuat bingung orang lapangan dan mempengaruhi dalam pemeriksaan,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Anwar berjanji akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong percepatan pembangunan sistem pembukuan dan manajemen keuangan negara. Salah satu tindakan yang akan dilakukan adalah mewajibkan semua terperiksa menyerahkan Management Representation Letter kepada BPK.

Akuntabilitas publik

BPK, kata Anwar, akan mendorong perombakan struktural  Badan Layanan Umum (BLU), BUMN, BUMD, dan yayasan. Dan yang paling penting, lanjut Anwar adalah menyarankan kepada DPR, DPD, DPRD untuk membentuk panitia akuntabilitas publik. “BPK berharap hasil pemeriksaan yang telah disampaikan mendapat tanggapan positif untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara,” katanya.

Anwar menyarankan agar pemerintah segera merubah tiga paket undang-undang di bidang keuangan negara. Ketiga wet itu adalah UU No. 17 Tahun 2003 (Keuangan Negara), UU No. 1 Tahun 2004 (Perbendaharaan Negara), dan UU No. 15 Tahun 2004 (Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara). Perubahan ini meliputi, adanya pergantian sistem akuntasi berpasangan atau double entry, yang sebelumnya memakai sistem single entry.

Selanjutnya, ia juga menyarankan agar mengganti sistem anggaran dan pembukuan dari sistem basis kas menjadi basis aktual.

Terakhir, Anwar menyarankan agar Presiden bisa langsung memimpin dan mengawasi pelaksanaan perubahan sistem pembukuan dan manajemen serta pertanggungjawaban negara. “Hal ini dilakukan agar setiap saat pemerintah dapat mengetahui posisi keuangan dan likuiditasnya,” katanya. (Busthomi Rifa’i, Wartawan Majalah Medium)

Pendidikan Lancar Bila Ikuti Aturan Sisdiknas

Pendidikan di Indonesia akan  berjalan lancar apabila seluruh elemen pendidikan  menjalankan semua amanah yang tertuang dalam UU  No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yaitu membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan.

“Membudayakan pendidikan di Indonesia harus mengarah pada tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU Sisdiknas, yaitu membentuk manusia Indonesia untuk terus berusaha meningkatkan Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT,” Kata Suroso AY, pakar pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.

Menurut Suroso, saat ini pendidikan Indonesia telah terjadi pergeseran nilai, terutama nilai agama. Jadi, untuk untuk membangkitkan pendidikan Indonesia dibutuhkan proses pendidikan yang bernuansa nilai dengan menanamkan budi pekerti dalam setiap mata pelajaran.

“Budi pekerti itu merupakan nilai-nilai luhur budaya kita sendiri yang sudah diajarkann jauh-jauh hari oleh bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara dan para pendiri bangsa ini,” kata Suroso Kamis (6/11),  saat mengisi acara ” The International Seminar On Values In Mathematics An Science Education” di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Lebih lanjut Suroso mengatakan, diabaikannya  nilai luhur bangsa seperti budi pekerti menjadikan sistem pendidikan di Indonesia tidak mengajarkan anak didik  menjadi anak yang menjunjung tinggi nilai agama, serta mampu menghargai atau menghormati orang lain.

“Sekarang ini anak didik cenderung  lari dari ajaran agama, anak sering mendapat contoh atau teladan buruk tidak saja dari lingkungannya, tetapi juga dari tenaga pengajar sendiri. Bagaimana guru bisa melarang murid tidak merokok kalau dia sendiri secara sembunyi-sembunyi keluar dari ruang kelas untuk merokok?” ujarnya.

“Pendidikan tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga sebagai media untuk mengembangkan  kemampuan peserta didik untuk menjadi pribadi yang bermoral. Karena itu pengembangan pendidikan tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek pengembangan pengetahuan saja, tetapi juga moral,” tambahnya lagi.

Selain itu, Suroso juga mengatakan pendidikan juga harus dapat  menyatukan bangsa dan menanamkan nilai-nilai keindonesiaan dalam diri setiap anak didik.

Untuk itu, Suroso mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, terutama orang tua dan guru  untuk terus menjalankan segala amanat yang tertuang dalam UU Sisdiknas dengan baik dan benar. (Rita Zahara)

Model Demokrasi di Amerika Serikat

Beberapa minggu terakhir, begitu terasa gegap gempita pemilu di Amerika Serikat hingga ke pelosok pedesaan negeri ini, dan bahkan penjuru lain di muka bumi ini. Pendukung Obama pun bukan hanya ada di negeri Paman Sam saja, banyak masyarakat di Indonesia yang begitu getolnya mendukung Obama.  Tak jarang tokoh politik maupun masyarakat kita yang membandingkan model pemilu di AS dengan pemilu di negeri Indonesia ini. Namun dari sekian banyak orang yang mengikuti pemberitaan pemilu AS tersebut, sedikit sekali yang paham sistem pemilu yang dimenangkan Obama tersebut.

Untuk itu, HMINEWS menyajikan wawancara dengan Syifa’ Amin Widigdo yang tengah berada di negeri Paman Sam dan merasakan langsung heroiknya pemilu di sana.

Berikut petikan wawancaranya melalui surat elektronik:

Seperti apa sebenarnya pemilu di Amerika Serikat?

Pemilihan Umum (Pemilu) Amerika Serikat diselenggarakan setiap dua tahun sekali pada bulan November tahun genap. Pemilu selalu jatuh pada hari Selasa yang jatuh setelah Senin pertama pada bulan tersebut.

Meski diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, hanya setiap 2 pemilu, atau 4 tahun sekali, jabatan Presiden AS diperebutkan, dan pemilu yang inilah yang umumnya menarik perhatian dunia, contohnya Pemilu AS 2000 dan Pemilu AS 2004.

Sedangkan Pemilu AS 2002, yang tidak memperebutkan jabatan Presiden, tidak banyak menyita perhatian dunia luar. Pemilu seperti ini disebut juga pemilu paruh waktu (midterm election), karena terjadinya persis pada separuh masa jabatan Presiden yang sedang berkuasa, dan hasilnya dapat diinterpretasikan sebagai evaluasi, dukungan, ataupun penolakan rakyat atas kebijakan-kebijakan Presiden.

Kenapa hasil pemilu di AS begitu cepat di ketahui?

Di AS pemilunya sudah menggunakan tekhnologi, dalam pemungutan suara digunakan ballot machines, yaitu mesin untuk menghitung suara secara secara digital. Dan semuanya online se-Amerika. Jadi hasil pemilihan dapat diketahui dalam hitungan detik.

Ada beberapa istilah dalam pemilu AS yang sering kita tidak mengerti, seperti Electoral Vote, Popular Vote dan The Winner Takes All, Apa maksudnya?

Memang agak pelik. Electoral vote itu mungkin kalau di Indonesia seperti daerah pemilihan (dapil). Popular vote ya jumlah suara pemilih. Tambah pelik lagi, ada istilah “the winner takes all”.
Misalnya aturannya begini:

Di Jakarta ada 7 juta orang (popular vote), dengan electoral vote 5; Di Makassar, yang jumlah penduduknya 6 juta, electoral votenya 4; Di Jawa Timur dengan 10 juta, electoral votenya 8; Di Yogyakarta, dengan 5 juta orang; electoral votenya 3.
Misal:
Karena winner takes all; siapa menang, dia ambil semua electoral vote di negara bagian yang dia menangkan.

DI Jakarta : Obama 4 juta pemilih (popolar vote) , Mc Cain 3 Juta  maka Obama menang, dia ambil 5 electoral vote semuanya.

Di Makassar : Obama 1 juta McCain 5 juta : Mc Cain menang, dia ambil 4 electoral votenya.
Di Jawa Timur :Obama 6 juta Mc Cain 4 juta : Obama menang, dia ambil semua 8 electoral vote.

Di Yogya : Obama 1 juta McCain 4juta : McCain menang, dia ambil 3 electoral vote.

Meski Obama cuma dapat 12 juta popular vote, tapi dia telah memenangkan 13 electoral vote.

McCain yang dapet popular vote 16 juta pemilih, tapi cuma dapet 7 electoral vote.

Dalam kasus ini, Obama yang menang karena dia memenangkan electoral vote.

Bagaimana mekanisme konvensi partai sebelum akhirnya terpilih Obama dan McCain?

Di tingkat konvensi partai; kalau partai Republik hampir sama dengan prosedur pemilihan presiden. Partai Demokrat sangat berbeda.

Electoral vote di tingkat konvensi partai disebut sebagai delegate. Di Partai Demokrat, delegete dipilih melalui dua cara; primary dan kaukus. DI Primary, pemilih nyoblos, yang dihitung kertas suaranya. Di banyak negara bagian; semua boleh milih, anggota partai demokrat ataupun independen. Tapi, ada juga negara bagian yang hanya memperbolehkan anggota partai yang nyoblos, yang bukan anggota tidak diperbolehkan.  Di Kaukus; pemilih harus datang sendiri. Yang dihitung bukan kertas suara; tapi orang yang datang pada waktu itu di TPS. Yang datang di kaukus bisa anggota partai atau independen, tergantung di negara bagian mana. Ada juga kaukus yang hanya memperbolehkan anggota partai untuk datang (turn out). Kekuatan Obama melawan Hillary adalah di negara bagian yang menyelenggarakan kaukus. Para voluntirnya bisa mengajak orang datang untuk milih. Sementara Hillary kurang bagus organisasi kampanyenya.

Jumlah delegete yang diperoleh melalui primary dan kaukus, digabung dengan superdelegete (para petinggi partai, anggota kongres dari partai, para gubernur jagoan partai); mereka itulah yang memilih dan menentukan calon presiden dari partainya.

Di tingkat partai demokrat, tidak diberlakukan the winner takes all. Di partai republik, itu diberlakukan.

Begitulah gambaran kasarnya. (Pewawancara: Busthomi Rifa’i)

Anatomi Krisis Bank Indover

Setelah melewati proses tarik ulur yang panjang dan melelahkan, Bank Indonesia (BI) sebagai induk semang Bank Indover akhirnya menyerahkan nasib bank  yang berkedudukan di Eropa itu kepada pengadilan Belanda untuk dilakukan proses lebih lanjut. Itu artinya RI tak bisa menyelamatkan Bank Indover.

Apakah dengan dilikuidasinya Bank Indover akan menimbulkan dampak lanjutan yang luas? Lalu mengapa bank yang pernah di bail out ini minta bail out lagi Rp7 triliun walau akhirnya tetap dilikuidasi? Adakah moral hazard yang menyertai operasional bank yang tak jelas benar core businessnya ini?

Sudah optimal
Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom mengungkapkan bahwa BI telah melakukan berbagai upaya yang optimal Continue reading “Anatomi Krisis Bank Indover”

Rela Tidak Tidur untuk Datang ke Acara Syawalan HMI MPO

Jakarta ramai, ratusan kader HMI MPO dan alumni melepas rindu pada acara silaturahmi syawalan di Gedung Darmawanita, Kuningan, Jakarta. Jauhnya perjalanan deri luar kota ke Jakarta tidak membuat Deni, seorang kader dari Purworejo menyesal datang ke acara syawalan HMI MPO. Kesasar bukan masalah, bagi Deni semua itu terbayar dengan suksesnya acara tersebut.

“Acaranya sangat menggiurkan, luar biasa karena saya baru melihat kader dari daerah seperti Jogjakarta, Semarang, Purwokerto dan cabang yang lainya. Mereka ramai-  ramai datang dengan membawa kader yang banyak ada yang 10. 90, sampai 100 orang,”kata Deni. Deni rela tidak tidur, dan mengeluarkan uang pribadinya untuk datang ke acara tersebut.

“Saya dari Purworjo jam 6 sore, sampai stasiun Pasar Senen jan 4 Shubuh, mampir ke PB  terus jam 6 pagi langsung kesini, jadi ga sempet tidur sama sekali,” ujar deni.

Cuaca Jakarta yang mendung disusul gerimis hujan sama sekali tidak mengurangi jumlah tamu. Syawalan HMI MPO. Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB itu semakin siang semakin ramai. Tamu yang datang semakin bertambah.

Bukan hanya melepas rindu dan kangen, acara itu sangat dimanfaatkan oleh kader maupun alumni untuk berdiskusi tentang berbagai masalah.

Lukman hakim mantan ketua PB HMI MPO, menyebut acara itu sangat bermanfaat dan bagus jika diadakan dua tahun sekali.

Alumni yang hadir dalam acara tersebut cukup memberi semangat untuk kader – kader HMI MPO  dan mengharapkan HMI MPO tetap eksis. ” Saya berharap HMIMPO tetap eksis untuk kedepanya,” kata Lukman.

Namun dalam kemeriahan dan suksesnya acara tersebut masih menyimpan kekecewaan beberapa kader, Deni mengeluhkan kekecewaanya lewat HMINEWS. “Saya senang bisa ketemu teman dan alumni tapi saya kecewa karena harapan saya ada orasi dari presiden dan tokoh – tokoh besar seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,dan Ibu Mega Wati tidak ada,” keluh Deni. “Tapi gak apa-apa lah masih ada orasi dari calon presiden Rizal Ramli dan Tamsil Linrung.” lanjut Deni.

Berbeda dengan Deni, Andika kader Semarang mengaku sangat senang bisa datang ke acara silaturrahmi di Jakarta dengan biaya yang relative murah, karena sebagian biaya disubsidi oleh panitia.

“Saya senang bisa kenal dengan teman baru dari berbagai cabang, apalagi saya bisa  benar – benar ke Jakarta, sebelumnya saya hanya lewat saja saat pulang kampung,” ujar Andika asal jawa Barat ini.

Acara Syawalan  HMI MPO ini berlanjut dengan acara temu kader di Wisma Perternakan Ragunan, Jakarta dan temu alumni HMI MPO di gedung Darmawanita Kuningan, Jakarta. Acara temu kader diisi dengan diskusi PB HMI MPO membahas permasalahan internal antar cabang dan masalah – masalah nasional.

Walaupun terlihat lelah, ratusan kader tetap semangat mengikuti acara tersebut, dengan diselimuti malam yang dingin. Acara baru berakhir pada pukul 01.00 pagi. (Nurul Leily A)

Krisis Keuangan Global dan Masa Depan Demokrasi Liberal

Perekonomian global sedang terguncang. Kondisi ke arah resesi sudah mulai terasa bahkan depresi ekonomi pun menjadi sesuatu yang mungkin saja terjadi. Repetisi sejarah krisis dan depresi ekonomi tampaknya akan terjadi, dimana ini sudah menjadi tradisi dari sistem kapitalisme global yang telah menghegemoni selama ini.

Gejala yang tengah berlangsung mengingatkan kita kembali pada teori-teori siklus kapitalisme, seperti teori longwaves dari Ernest Mandel dan David Gordon. Periodesasi pertumbuhan  yang tinggi (boom) selalu diakhiri dengan krisis (burst) dan terjadi berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu.

Di mulai dari periode depresi dunia tahun 1929-1933, serangkaian periode pertumbuhan dan kemunduran silih berganti memang mewarnai perjalanan sistem kapitalisme. Dan terakhir, krisis ekonomi 1998 lalu disusul krisis keuangan global saat ini telah menggenapi fakta sejarah tersebut. Roy Davies dan Glyn Davies, 1996 dalam buku The History of Money From Ancient time oi Present Day, bahkan telah mencatat sekitar 20 kali krisis ekonomi akut yang melanda beberapa negara kapitalis dalam kisaran abad ke 20 lalu.

Akan tetapi, lebih dari satu dasawarsa yang lalu, tepatnya di tahun 1989, masyarakat politik dunia digemparkan dengan hadirnya satu artikel kontroversial bertajuk The End of History yang dikarang oleh Francis Fukuyama. Dalam artikel tersebut, dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi, Ia mengungkapkan bahwa keruntuhan sosialisme awal 1990-an, baik secara doktrin ekonomi maupun politik, bagi Fukuyama merupakan kemenangan telak liberalisme politik dan ekonomi. Kemenangan itu sekaligus mengukuhkan sistem ekonomi kapitalis dan demokrasi liberal sebagai bentuk final dari pemerintahan umat manusia” (Steger, 2005). Dan akhirnya mengantarkannya pada tujuan akhir sejarah yaitu; masyarakat kapitalis dengan sistem politik demokrasi liberal (Fukuyama, 2004).

Jika dihubungkan dengan sejarah kapitalisme dan demokrasi liberal yang cenderung tidak stabil dan dipenuhi dengan periodesasi krisis itu, tampaknya apa yang dikemukakan Francis Fukuyama tersebut jelas kontroversial. Ditambah lagi dengan fakta ancaman krisis dan depresi akibat krisis keuangan global di awal abad 21 ini. Pertanyaannya apakah akhir sejarah ini harus dilalui dengan berbagai macam krisis? Krisis yang secara langsung maupun tidak langsung membawa penderitaan bagi ummat manusia, utamanya adalah masyarakat dunia ketiga yang hingga kini masih berkelit dengan permasalahan kemiskinan dan kelaparan.  Karena secara empiris, masyarakat menengah kebawah dan miskin adalah yang selalu menjadi korban paling telak dari setiap krisis, terlepas dari apa dan dari mana penyebabnya. Karena merekalah kelompok yang paling sensitif terhadap instabilitas harga-harga.

Tampaknya apa yang dimimpikan Fukuyama sampai saat ini mampu memupuk kepercayaan diri yang kelewat tinggi di antara sebagian besar pemuja sistem kapitalisme dan liberalisme. Hasilnya adalah krisis finansial yang mengarah pada resesi bahkan depresi perekonomian global.

Krisis Keuangan Global
Pertanyaannya selanjutnya adalah apakah krisis financial global merupakan wujud dari krisis sistem kapitalisme? Fenomena krisis Subprime mortgage di Amerika bisa menjustifikasi hal ini. Jika kita amati, spirit yang melandasi perilaku ekonomi di sektor perumahan Amerika sama persis dengan spirit sistem ekonomi kapitalis. Benang merahnya adalah serahkan semua pada swasta tanpa campur tangan dari pemerintah. Spirit serta keterampilan swasta dalam melakukan akumulasi modal dan ekspansi ekonomi merupakan salah satu esensi kapitalisme. Itu semua didasarkan atas rasionalitas formal, atau sebuah sistem logika yang terpusat pada tujuan maksimalisasi produksi (bagi manajer), dan maksimalisasi keuntungan serta akumulasi modal (bagi pemilik modal).

Akumulasi modal dilakukan secara terus menerus dan tanpa putus demi mengejar keuntungan maksimum (maximum profit). Itu semua dalam sistem kapitalis modern dilakukan juga dengan memanfaatkan semaksimal mungkin kredit investasi dari lembaga-lembaga keuangan. Maksimalisasi pemanfaatan kredit dilakukan salah satunya dengan jalan deregulasi. Untuk konteks Amerika ditandai dengan adanya kemudahan-kemudahan mendapatkan kredit perumahan melalui deregulasi Undang-undang Mortgage, yang terjadi sekitar awal tahun 1980-an. Ditambah dengan insentif-insentif fiskal lainnya, maka mendorong industri perumahan di Amerika booming, puncaknya sekitar tahun 2000-2005. Bukan hanya dari sisi produksi riil perumahan, dari sisi financial pun semakin ekspansif.

Perkembangan ini mendorong lembaga keuangan baik bank maupun non-bank ramai-ramai merambah sektor ini. Lembaga keuangan non-bank yang seharusnya tidak memiliki core business di sektor ini pun turut ambil bagian, sebut saja Lehman Brothers, Merrill Lynch, AIG dan sebagainya. Persaingan yang begitu ketat mendorong terjadinya inovasi-inovasi di sektor keuangan. Transaksi-transaksi derivatif pun cepat berkembang.

Ketika pangsa pasar sektor prime (dalam bahasa sederhananya adalah nasabah yang memiliki standar kelayakan untuk mendapat kredit) mulai jenuh, maka ekspansi berlanjut ke sector subprime (nasabah kelas menengah ke bawah yang memiliki kelayakan mendapat kredit dibawah standar, sehingga resiko dipasar ini relative tinggi). Bukan hanya itu, pemberi kredit (subprime lenders) lalu menjual lagi kumpulan surat utang dari nasabah tersebut dalam bentuk Mortgage-Backed Securities (MBS) ke beberapa bank, lalu bank menjual lagi ke bank investasi atau hedge funds dalam bentuk collateralized debt obligations (CDOs). Transaksi di pasar sekunder ini semakin menggeliat dan pertumbuhannya pun begitu tinggi.

Akan tetapi, pertumbuhan sektor keuangan yang sedemikian cepat tidak diimbangi dengan pertumbuhan sector riil. Sehingga terjadi kesenjangan yang semakin besar antara sector riil dan sektor finansial. Dampaknya harga asset yang terbentuk tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya (overvalued). Tetapi, kondisi ilusif ini justru semakin menggairahkan pasar finansial dan mendorong ekspektasi. Ekspektasi harga rumah yang terlalu tinggi ditambah dengan suku bunga (rate of return) yang tinggi menambah geliat sektor financial dan terciptalah gelembung financial (financial bubble).

Saat suku bunga semakin tinggi, maka nasabah sektor subprime banyak yang mengalami gagal bayar (default) dan jumlahnya semakin hari semakin banyak hingga batas yang tak bisa diantisipasi. Akhirnya, terjadilah krisis yang memaksa penutupan lembaga-lemgbaga keuangan yang sudah beroperasi puluhan bahkan ratusan tahun semacam Lehman Brother. Tidak sampai disini, terguncangnya ekonomi Amerika pun menyebarkan dampak ke beberapa negara di dunia termasuk Indonesia.

Begitulah mekanisme kerja sistem kapitalime yang terjadi selama ini dan selalu terjadi repetisi historis dalam perjalanan panjangnya. Krisis demi krisis seharusnya mampu mengkoreksi kelemahan bahkan kegagalan sistem ini dalam menciptakan kesejahteraan. Tentu ini sekaligus menolak hipotesis Fukuyama yang berusaha mengukuhkan sistem ekonomi kapitalis dan demokrasi liberal sebagai bentuk final dari pemerintahan umat manusia.


Ekonomi Kapitalis dan Demokrasi Liberal

Hubungan ekonomi kapitalis (yang berwujud liberalisasi ekonomi) dengan demokrasi liberal sama kompleksnya dengan definisi esensial dari kedua terminologi tersebut. Akan tetapi, teori dan definisi akan mengikuti struktur kekuatan wacana yang menghegemoni saat itu.  Di pentas studi ilmu politik dan ekonommi dewasa ini, demokrasi liberal (elektoral-prosedural) dan ekonomi kapitalis telah memenangi pertarungan pemaknaan tentang konsep demokrasi dan sistem ekonomi.

Secara teoritis, konsep hubungan kedua ideologi tersebut diikat oleh mata rantai kunci yang disebut dengan masyarakat sipil (civil society). Dalam rumusan demokrasi liberal, masyarakat sipil muncul sebagai mata rantai kunci antara demokrasi dengan liberalisme ekonomi. Cara terbaik untuk memperkuat masyarakat sipil adalah dengan mengurangi peran negara dan memperluas wilayah kekuatan pasar seperti anjuran program penyesuaian struktural (Structural Adjusment Program) yang juga diinisiasi oleh International Monetary Faund (IMF) selama lebih dari satu dasawarsa terakhir ini. Agenda-agenda politik ekonomi tersebut semakin lengkap ditambah dengan usaha deregulasi, privatisasi dan liberaliasi sektor ekonomi tanpa kecuali.

Agenda-agenda tersebutlah yang pada akhirnya menggelincirkan ekonomi dunia ke lubang krisis seperti yang sedang terjadi saat ini. Sehingga Hipotesis Fukuyama yang berusaha mengukuhkan sistem ekonomi kapitalis dan demokrasi liberal sebagai bentuk final dari pemerintahan umat manusia patut dipertanyakan. Jika benar Ideologi kapitalis dan demokrasi liberal adalah pasangan sejati, maka masih bisa diharapkankah demokrasi liberal di saat sistem kapitalis berada diambang keruntuhan? Pertanyaan ini tentunya akan membuka ruang yang lebih luas tentang rumusan sistem politik dan ekonomi masa depan yang lebih menjanjikan di luar sistem kapitalis dan demokrasi liberal. (Gianto; Pengurus HMI MPO Cabang Depok dan Peneliti Faham Instutute (Center for Islam, Democracy and Development studies))

HMI harus Menyatukan Pemahaman Agama, Sosial, Intelektual dan Politik

“Kader HMI harus bisa mengembalikan  fitrah HMI sebagai organisasi heterogen yang dapat menyatukan unsur pemahaman agama, sosial,  intelektual serta politik”.

Hal tersebut disampaikan oleh H. Mohammad Chaeron, SH salah satu pelopor HMI-MPO yang ditemui disela-sela acara Syawalan Akbar  pada  Sabtu (25/10/08) di Gedung Dharma Wanita Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurut Chaeron, saat ini kader HMI harus terus berjuang untuk menyelamatkan bangsa, “Kader HMI harus berlomba-lomba dan menjadi contoh dalam bentuk karya agar dapat membangun Indonesia dari keterpurukan,”kata Chaeron.

“Jadi,  kader HMI harus terus berbuat dan berkarya , bukan hanya berpikir dan bicara saja”, tambah Chaeron lagi.

Selanjutnya, Chaeron mengingatkan kepada seluruh kader agar tetap mengingat moment sejarah yang cukup penting dalam hal keberadaan HMI-MPO. Menurutnya, HMI-MPO sudah mengalami proses sejarah yang panjang dan melelahkan untuk tetap memperjuangkan Islam sebagai asas organisasi.

Untuk itu, Chaeron berharap seluruh kader HMI agar terus mempertahankan keyakinan ideologi secara independent dan tauhid, dan terus menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar.

Sementara itu, disinggung tentang islah yang terjadi di Palembang, Chaeron menanggapinya dengan dingin. Baginya Islah yang terjadi di Palembang masih simpang siur dan tidak sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku.

“Islah yang terjadi di Palembang belum tepat, metodenya masih perlu dipertanyakan, kalaupun islah itu terjadi, itu merupakan kebijakan dari seluruh kader HMI, sebaiknya para alumni tidak boleh ikut campur tentang hal ini”, jelas Chaeron. (Rita Zahara)

Post Capitalism

Hampir semua mata kaum kapitalis terbelalak ketika melongok harga saham mereka berguguran di lantai bursa New York Stock Exchange (NYSE). Indeks Dow Jones tersungkur, Nasdaq terjungkal, bahkan Bursa Efek Indonesia (BEI) ikut-ikutan terkoreksi dari 2.800 menjadi hanya tinggal 1.400-an.

Konon akibat krisis finansial yang melanda AS ini menimbulkan beban finansial mencapai US$19,2 triliun, ekuivalen dengan Rp189,31 ziliun (18 digit). Sedangkan pemerintah AS berkeinginan mem-bail out beban itu hanya sebesar US$700 miliar (0,37%-nya). Sementara di lantai bursa BEI akibat kejatuhan saham mencapai 47% itu paling tidak Rp818 triliun (15 digit) uang pelaku pasar lenyap ditiup angin ‘economic disaster‘.

Mantan Gubernur Federal Reserve Alan Grenspan mengakui kekeliruannya di Kongres AS akhir pekan lalu soal prinsip koreksi otomatis (self correction) di pasar jika terjadi ‘gempa finansial’. Ternyata gempa yang terjadi begitu liar dan tidak terkendali.

Keserakahan rente

Tak bisa dipungkiri sistem ekonomi kapitalis mengandalkan rente sebagai daya tariknya, bunga berbunga, beranak, bahkan bercucu dan bercicit, dianggap sudah bangkrut.

Kesadaran inilah yang mulai terbangun di kalangan regulator kaum kapitalis. Sehingga IMF, Bank Dunia, bank-bank sentral dan Menteri Keuangan utusan 185 negara medio Oktober 2008 lalu, berkumpul di Washington DC. Mereka berkesimpulan, telah terjadi ‘gempa finansial’ terburuk di dunia dengan AS sebagai titik episentrumnya. Mereka sepakat bahwa diperlukan: reformasi keuangan global, tatanan ekonomi global baru, serta rezim ekonomi baru.

Pada pekan yang sama sejumlah lembaga keuangan global berkumpul di Istambul, Turki, untuk mempelajari ekonomi tanpa rente, ekonomi zero rate, dengan kata lain ekonomi syariah. Seolah mereka sadar akan kegagalan sistem kapitalis.

Krisis global dimulai dari KPR berkualitas rendah di AS dan Eropa, subpreme mortgage. Dari subpreme mortgage lalu diterbitkan derivatifnya mortgage back securities (MBS) dan collateralized debt obligation (CDO). Modus dimana nasabah tetap membayar cicilan kepada bank asal kredit, kemudian bank meneruskan pembayaran kepada pihak pembeli surat berharga derivatif itu.

Bahkan pemerintah AS mendirikan Fannie Mae dan Freddie Mac yang khusus untuk memborong MBS dan CDO. Saat pembayaran cicilan rumah mulai batuk-batuk, saham kedua lembaga keuangan yang tercatat di NYSE itu tergelincir tajam, termasuk saham Citigroup dan UBS yang juga ikut-ikutan memborong. Mereka rame-rame melakukan penghapusan buku, modal tergerus, investor melepas sahamnya.

Tanpa kecuali bank-bank investasi ikut-ikutan memiliki MBS dan CDO, kerugian tak bisa ditolak. Celakanya ditemukan instrumen keuangan derivatif baru bernama credit default swap (CDS), semacam asuransi kredit. Dalam perjalanannya bank investasi yang menerbitkan CDS ternyata tak menyisihkan jaminan, bahkan CDS itu diperjualbelikan. Mereka menerima premi yang besar dan bisa memupuk laba kian besar jika kreditnya lancar. Karena kredit subpreme mortgage macet, MBS dan CDO bermasalah, rambatan masalah itu pun menghantam CDS. Sehingga mata rantai kerugian pokok, bunga, dan derivatif, bahkan derivatif dari derivatif itu menciptakan kerugian kolosal yang amat parah.

Keadaan inilah yang menggerus modal Bear Stearns, Merrill Lynch dan AIG, Goldman Sachs dan Morgan Stanley. (Harinowo, 2008)

Saatnya syariah

Jika demikian benarlah nasihat para cerdik cendikia, bahwa ekonomi riba merupakan racun yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Seperti filsuf Plato (427-347 SM) bilang, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.

Bahkan Aristoteles (384-322 SM) menyindir fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (medium of exchange), bukan alat menghasilkan tambahan melalui bunga.

Yang menarik, agama Yahudi sebenarnya melarang ekonomi ribawi, seperti larangan membebankan bunga (Kitab Eksodus (Keluaran) 22: 25), larangan membungakan uang atau bahan makanan (Kitab Deuteronomy (Ulangan) 23: 19), takut kepada Allah jika meminta riba (Kitab Levicitus (Imamat) 35: 7), bahkan terhadap musuh sekalipun dilarang mengutip rente (Lukas 6: 35).

Demikian pula pandangan agama Kristen dengan tegas melarang perburuan rente (Lukas 6:34-35).

Islam sendiri dengan tegas melarang riba dan menghalalkan perdagangan (al-Baqoroh 275), yakni tambahan harta terhadap yang kita pinjamkan kepada kepada orang lain (ar-Ruum 39). Karena berbahaya maka riba diharamkan (an-Nisa 160-161/Ali Imran 130). Itu sebabnya siapa saja yang berhasil meninggalkan riba diidentikkan oleh Allah sebagai orang beriman (al-Baqoroh 278-279).

Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, yang  membayarnya dan yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda: “Mereka semuanya sama” (HR. Muslim).

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata: “Pada malam perjalananku Mi’raj, aku melihat orang-orang yang perutnya seperti rumah, didalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang menerima riba.”

Bahkan lebih nista lagi Nabi berkata: “Riba itu memiliki tujuh puluh tingkatan dosa, adapun tingkat yang paling rendah sama dengan seseorang melakukan zina dengan ibunya sendiri.”

Semakin jelas, pandangan orang bijak dan panduan agama, benar-benar telah mengantisipasi segala keburukan dan dampak dari riba, yang menjadi ciri khas kapitalisme. Kita bersyukur hidup dan bisa menyaksikan rontoknya sistem kapitalis, sebuah agama kaum pemupuk modal, ideologi kaum pemburu rente, isme kaum serakah.

Pertanyaannya, apakah tumbangnya kapitalisme sebagai pertanda bangkitnya syariah (Islam), sebagaimana prediksi Rasulullah Muhammad SAW bahwa Islam bangkit dari Barat? Wallahu a’lam!. (Djony Edward, Penulis adalah wartawan Bisnis Indonesia)