HMI Usung “Pemilu Bersih untuk Perubahan”

Menyambut pemilu 2009, HMI mengusung isu “Pemilu Bersih untuk Perubahan”. Isu ini dipilih agar pemilu mampu memberi harapan bagi terciptanya demokratisasi yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Melalui diskusi intensif di Pleno III PB HMI, (27-28/12), “Pemilu Bersih untuk Perubahan” diharapkan bisa menjadi tawaran strategis bagi HMI untuk merespon dan menyikapi momentum Pemilu 2009. HMI memandang proses penyelenggaraan pemilu harus dilakukan secara jujur, bebas dari praktik kotor a la Machiavelli untuk memperoleh kekuasaan. “Dengan penyelenggaraan pemilu diharapakan akan mampu menciptakan perubahan yang berarti di tengah kompleksitas persoalan masyarakat saat ini,” ujar Ketua Komisi Politik PB HMI Heri Setiawan.

Heri menyatakan, isu “Pemilu Bersih untuk Perubahan” sebagai tawaran agar tidak terjadi banalisasi dalam proses demokrasi yang terbuka sekarang ini. Ia memberi contoh, maraknya Pilkada di berbagai daerah kenyataanya belum membawa perubahan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan rakyat. “Saat ini rakyat seperti jenuh dengan pelaksanaan sistem demokrasi yang belum membawa kesejahteraan. Untuk itu di tengah arus demokrasi yang ada, Pemilu bersih harus dilaksanakan demi terciptanya perubahan bagi rakyat,” ujarnya.

Dikatakan, pada mulanya muncul banyak usulan jargon dalam menyikapi pemilu 2009 melalui Pleno III PB HMI. “Namun kawan-kawan sepakat memilih jargon yang merakyat dan mudah dicerna. Dan kita pilih “Pemilu Bersih untuk Perubahan”,” tegasnya.

Untuk implementasi di lapangan, selain release dan penjelasan ke berbagai elemen, PB HMI rencananya akan menginstruksikan cabang-cabang melakukan kampanye besar dan sprodadis tanggal 15 Januari mendatang. (Trisno Suhito)

Besok, HMI Gelar Aksi Solidaritas Palestina

HMI (MPO) rencananya besok, rabu (31/12), akan menggelar aksi solidaritas Palestina. Aksi akan digelar di depan gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengutuk agresi militer Israel terhadap Palestina yang telah menyebabkan korban tewas mencapai 350 orang lebih.

Koordinator Aksi Abdul Ghofar menyatakan aksi tersebut akan diikuti oleh PB HMI dan cabang-cabang HMI (MPO) Indonesia Bagian Barat (Inbagbar), seperti cabang Jakarta, Jakarta Selatan, Depok dan Bogor.

“Kita mengutuk keras tindakan kekerasan dan kebiadaban yang dilakukan Israel terhadap Palestina,” ujar Ghofar.

Ia menyatakan, melalui aksi terbebut HMI (MPO) mendesak agar PBB mengambil tindakan tegas terhadap agresi militer Israel terhadap Palestina. “PBB harus tegas terhadap Israel yang sudah sering melakukan kekerasan terhadap Palestina,” tegasnya.

Melalui aksi tersebut, HMI (MPO) juga meminta agar negara muslim memboikot semua kerja sama dengan Israel yang telah melakukan pelanggaran HAM terbesar atas apa yang dilakukan terhadap warga Palestina. “Selama ini Israel telah melakukan pelanggaran HAM terbesar, negara-negara muslim harus memboikot kerjasama dengan Israel,” katanya. (Trisno Suhito)

Sejumlah Cabang HMI Menuntut Percepatan Kongres

Tidak solidnya PB HMI dan isu islah Palembang, menyebabkan sejumlah cabang HMI mendesak PB HMI untuk melaksanakan Kongres secepatnya.

Kritikan keras sejumlah pengurus cabang kepada PB HMI mewarnai Rapat Pimpinan Cabang (Rapincab) yang dilaksanakan di Jakarta, Sabtu (27/12/2008). Pada umumnya mereka menilai kondisi PB saat ini tengah mengalami stagnasi yang cukup hebat semenjak kemunculan kesepakatan “Islah” Palembang.

Dampak dari Islah menyebabkan PB HMI tidak stabil, karena kondisi ini secara langsung menimbulkan konflik internal antara PB dengan pengurus cabang.

Abdul Ghofar, Ketua Umum HMI Cabang Jakarta menghimbau kepada PB untuk segera memperbaiki kondisi ini dengan mempercepat pelaksanaan kongres.

Menurutnya kondisi seperti ini tidak dapat dipertahankan lagi, karena akan berdampak buruk pada penghambatan aktivitas cabang-cabang HMI se-Indonesia.

“Kongres adalah solusi terbaik yang harus diambil untuk memperbaiki PB kedepan, karena saat ini rasa sosialisasi dan solidariatas antara PB dan pengurus cabang mulai pudar”, kata ghofar.

Ghofar menilai kondisi ini berawal dari insiden Palembang yang sudah terlanjur menjadi isu politik yang tidak kunjung usai. Dia juga sangat menyayangkan kejadian tersebut, karena cabang Jakarta harus rela kehilangan satu Koorkom besar, yaitu Koorkom APP yang mengundurkan diri karena tidak dapat menerima kejadian tersebut.

“PB harus segera menyelesaikan konflik ini, kami menghimbau PB HMI untuk melaksanakan kongres secapatnya dan cabang Jakarta siap menjadi tuan rumah,” tegas Ghofar.

Usulan percepatan kongres juga disampaikan oleh M. Yusuf, Ketua Umum HMI Cabang Semarang. Yusuf mengatakan PB HMI harus secapatnya melaksanakan kongres, karena kondisi PB HMI sangat rapuh dan belum bisa menjalankan amanah dengan baik, sehingga banyak tuntutan cabang yang tidak dapat dipenuhi.

” PB harus mengetahui kami masih butuh bimbingan dan arahan dalam menjalankan aktivitas dicabang”, kata Yusuf.

Tidak jauh berbeda dengan cabang Jakarta dan cabang Semarang, Ketua Umum HMI Cabang Purwokerto Arif Budiman juga menilai kondisi PB saat ini sangat lemah dan mengalami degradasi yang cukup hebat. Menurut Arif situasi seperti ini tidak dapat dibiarkan lagi, karena dampaknya menyebabkan terjadinya tumpang tindih wewenang diantara sesama pengurus PB. Untuk itu, Arif mendesak kepada seluruh pengurus PB melakukan reformasi untuk segera melahirkan pemikiran baru.

“PB harus segera melakukan reformasi gerakan dengan melahirkan solusi-solusi cantik untuk kelangsungan HMI kedepan”, kata Arif dengan penuh semangat.

Selain itu, Arif juga masih meminta klarifikasi PB HMI tentang isu “islah” yang sempat ramai dibicarakan, karena isu islah ini telah menimbulkan kebingungan kader-kader di komisariat yang tidak paham dengan kejadian tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum PB HMI Sahrul Efendi Dasopang menyambut positif Kritikan dari seluruh cabang tentang lemahnya kondisi PB saat ini. Dia bertekad akan memperbaiki kondisi PB kedepan dalam forum Pleno III PB HMI yang dilaksanakan pada tanggal 27/12/2008.

Sahrul berharap semoga hasil pleno III dapat melahirkan pemikiran baru terkait dengan sikap HMI dalam menghadapi Pemilu 2009.

Terkait tentang kasus islah, Sahrul mengatakan islah hanyalah salah satu upaya untuk menghilangkan konflik psikologis antara dua kubu HMI yang berbeda ideology. “Sudah saatnya kita mengakhiri semua konflik diantara umat Islam”, terang Sahrul. (Rita Zahara)

Kongres HMI (MPO) Dipercepat

Kongres HMI (MPO) rencananya akan dipercepat. Pleno III PB HMI memutuskan 21 Mei 2009 sebagai tanggal pelaksanaan kongres HMI ke XXVII. Cabang Jogjakarta telah menyatakan siap dan secara resmi diputuskan menjadi tuan rumah kongres.

Keputusan pelaksanaan kongres dipercepat ini dihasilkan melalui perdebatan panjang di forum Pleno III, (27-28/12) yang dihadiri 21 orang Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Berbagai argumentasi dan pertimbangan muncul menyangkut keputusan ini.

Sebelumnya di forum Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) usulan pelaksanaan kongres dipercepat juga muncul. Beberapa cabang bahkan telah menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah seperti cabang Jakarta, Jogjakarta, Sleman dan Tulang Bawang.

Panjangnya perdebatan di Pleno III muncul mengingat tidak mudah untuk mengambil keputusan menyangkut pelaksanaan kongres dipercepat. Dua pendapat sempat berkembang menyikapi persoalan ini. Pertama, mereka yang menyatakan kepengurusan harus berjalan secara normal sampai September 2009 dan tidak perlu ada kongres yang dipercepat. Argumentasinya adalah kongres dipercepat tidak strategis bagi organisasi. Yang lebih baik bagi PB HMI adalah optimalisasi kepemimpinan serta peran komisi dan lembaga yang ada. Selain itu untuk demi berjalannya roda organisasi penting mencari pengganti Itho Murtadha sebagai Sekjend PB HMI.

Sementara muncul juga pendapat, pelaksanaan kongres dipercepat diperlukan sebagai langkah kebaikan untuk HMI karena lemahnya kepemimpinan di PB HMI yang mengakibatkan roda organisasi tidak berjalan dengan baik. Kedua persoalan ini membuat kondisi HMI sekarang menjadi lemah baik secara internal maupun eksternal. Akibat lemahnya kepemimpinan di PB HMI ini juga berimbas pada perkaderan HMI di cabang-cabang.

Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya forum Pleno III mengambil keputusan untuk mempercepat pelaksanaan kongres. Keputusan ini dilakukan demi kebaikan organisasi melihat kondisi yang ada di HMI secara keseluruhan. Melalui berbagai pertimbangan, kongres diputuskan akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2009. Tanggal ini secara simbolik juga bertepatan dengan hari kejatuhan rezim Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Pleno III juga memutuskan cabang Jogjakarta sebagai tuan rumah pelaksanaan kongres. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kesiapan cabang yang menyatakan diri untuk menjadi tuan rumah. (Trisno Suhito)

Undang-Undang Pilpres yang Menuai Kritik

Pembahasan tentang capres-dan cawapres independent tidak dapat dilepaskan dari ajaran kedaulatan rakyat yang diatur dalam konstitusi Indonesia UUD 1945. Sementara itu berbagai lembaga survey indonesia melaporkan bahwa masyarakat Indonesia juga menghendaki Capres-Cawapres dari jalur lain namun, hal tersebut tidak mendapat respon dari DPR dimana dalam pembahasan RUU pilpres yang kemudian disahkan menjadi UU No 42 tahun 2008 tidak dimuat ruang bagi capres independent dengan alasan betentangan dengan UUD 1945.

Prof Dahlan Thoib (Pakar Hukum Tata Negara UII) dalam seminar yang diselenggarakan oleh Centre For Local Law Development Studies (CLDS) bertemakan Prospek dan Tantangan Pemilihan Calon Presiden Independent, di Auditorium Cik Ditiro UII, Sabtu (20/12/2008), menegaskan bahwa UU NO. 42 Tahun 2008 merupakan produk undang-undang yang meligitimasi monopoli partai politik, lebih lanjut dikatakan pula bahwa ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa konsep kedaulatan rakyat tidak diterapkan secara konsisten dalam UUD 1945, khususnya yang menyangkut lembaga kepresidenan. Salah contoh, pasal 6 A ayat 2 mengenai pengusungan capres dan cawapres melalui partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum, senyatanya telah bertentangan dengan ajaran kedaulatan rakyat yang dianaut dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, “ini jelas ketinggalan jaman dan bertolak belakang dari aspirasi polotik yang berkembang, kita perlu memahami konstitusi dengan tafsir yang hidup bukan menafsir konstitusi yang statis, maka dengan adanya UU NO 42 tahun 2008 ini kita berharap adanya mekanisme Yudicial Review dan serta amandemen yang ke 5 tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Mayjen (Purn) Saurip Kadi bahwa persolan calon independent harus bisa diakomodasi, karena hak untuk dipilih adalah bagian intergral dari kedaulatan rakkyat. Selanjutnya Mayjen Saurip juga menilai bahwa kegagalan bangsa ini dinilainya berawal dari kesemrawutan sistem kenegaraan yang campur aduk antara paham otoriter dengan demokrasi dan sistem parlementer dengan presidesial .Dirinya melihat bahwa calo-calo politik untuk bursa capres dan cawapres 2009 dilaksanakan melalui UU sehingga terkesan konstitusional,”lengkaplah sudah penghianatan terhadap konstitusi semacam ini”katanya.

Kekecewaan terhadap figur-figur yang tampil kepermukaan untuk maju menjadi capres dan cawapres lebih sibuk mementingkan mencari basis massa ketimbang ukuruan-ukuran lain termasuk profesionalitas disampaikan oleh Prof Indria Samego (LIPI). Menurutnya, hal tersebut juga dintengarai oleh lemahnya perkaderan politik, sedangkan mengenai persentase persyaratan pencalonan yang diatur dalam perundang-undangan pilpres tidak satupun disebutkan dalam UUD 1945, “kita berharap Pilpress dapat diselenggarakan secara demokratis dan adil bukan hanya demokrasi prosedural melainkan juaga subastansial” jelasnya.

Sedangkan Ifdhal Kasim SH (Ketua Komnas HAM) berkomentar terkait dengan penjegalan bagi calon independent merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak politik seseorang padahal hak dipilih dan memilih telah diatur dalam undang-undang. “Kita mengakui bahwa bangsa ini adalah bangsa yag menjujung hukum maka hendaknya kita juga mengargai hak-hak yang telah diatur dalam undang-undang tersebut” katanya. (Lutfi)

Kabar Jelang Pleno HMI (MPO)

PB HMI akan mendatangkan Menteri Pemuda dan Olah Raga Adiaksa Daut pada pembukaan mukhtamar Pemikiran dan Kepemimpinan Muda Indonesia “Menyongsong Indonesia Muda dan Progressif”.

Acara yang akan dilaksanakan di Gedung Jakarta Media Center (JMC) Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta Pusat pada tanggal 26 Desember ini rencananya juga akan menghadirkan beberapa tokoh nasional yang ahli dalam membahas wacana kepemimpinan kaum muda, seperti Akbar Tanjung, Rizal Ramli, Yuzril Ihza Mahendra, dan Samsul Hadi.

Hafidz Asyifa ketua panitia pelaksana mengatakan, tujuan diselenggarakan acara ini adalah untuk mengumpulkan gagasan cemerlang dari kaum muda dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran dan kepemimpinan Indonesia di masa mendatang. Target dari acara ini adalah resolusi yang kemudian dapat disebarkan ke berbagai pihak, terutama pihak-pihak pengambil keputusan.

Menurut Hafidz, saat ini isu yang berkembang dimasyarakat tentang kepemimpinan kaum muda masih sebatas wacana politik tanpa ada realisasi nyata. Untuk itu, panitia mencoba membahas permasalah tersebut secara mendalam dalam mukhtamar ini .

“Dalam acara ini kami mencoba untuk mengupas kembali konsep kepemimpinan kaum muda secara menyeluruh”, kata Hafidz.

” Kita tidak bisa pungkiri isu yang beredar dimasyarakat tentang kepemimpinan kaum muda kian berkembang, tapi sampai saat ini semua itu menjadi wacana yang sudah hampir basi, karena belum ada konsep yang jelas untuk mewujudkannya”, tambah Hafidz.

Hafidz juga mengatakan acara tersebut rencanannya turut dihadiri oleh beberapa OKP yang tersebar diseluruh Indonesia, khususnya disekitar wilayah Jabodetabek. Selain itu, acara ini akan diformat secara eksklusif dalam bentuk diskusi proyeksi peta yang akan membahas tantangan dan positioning politik Indonesia , ekonomi Indonesia, tata negara Indonesia, serta tantangan global Indonesia dimasa yang akan datang.

Hafidz sangat berharap acara ini dapat melahirkan harapan dan semangat baru kepada para generasi muda untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. “Saya berharap semoga acara ini dapat bermamfaat bagi kita, khususnya para pemuda yang ingin berjuang untuk mengelurkan Indonesia dari keterpurukan”, kata Hafidz dengan penuh semangat .

Mukhtamar ini merupakan bagian dari rangkain acara Paket Akhir Semester PB HMI yang akan dilaksanakan pada tanggal 26-28 Desember 2008 di Jakarta.

Setelah melaksanakan mukhtamar besar ini, PB HMI juga akan melaksanakan dua agenda besar lainnya, yaitu Pleno III PB HMI yang dirangkai dengan Rapat Pimpinan Cabang yang akan menghadirkan utusan dari seluruh cabang se-Indonesia dengan mengangkat tema “Menyongsong Tamaddun Indonesia Baru dan Maju”.

Rapat pleno III PB HMI ini bertujuan mengevaluasi kinerja PB HMI satu semester sebelumnya, merumuskan program lanjutan, dan menyegarkan kembali susunan kepengurusan . Acara ini terdiri dari sesi laporan dan evaluasi perkembangan komisi-komisi dan kesekretariatan, penyusunan program kerja, reshuffle pengurus PB, dan penetapan temapat dan waktu Kongres ke XXVII mendatang.

Sedangkan Rapat pimpinan cabang bertujuan mengumpulkan dan mendengar aspirasi dan masukan dari pimpinan-pimpinan cabang HMI dari seluruh Indonesia dalam rangka membenahi dan memajukan peranan HMI di dalam mewujudkan tamaddun Indonesia baru dan maju.

Untuk kedua acara tersebut rencananya akan dilaksanakan di Villa milik Egi Sudjana yang terletak di kawasan Bogor-Jawa Barat.

Semula HMI Cabang Jakarta selaku panitia pelaksana telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari tempat yang strategis di kawasan Jakarta. Akan tetapi, karena keterbatasan waktu yang diberikan oleh pihak PB menyebabkan panitia terpaksa mencari tempat diluar kota Jakarta.

” Sebagai tuan rumah kami telah berusaha untuk mencari tempat disekitar Jakarta, tapi karena mepetnya waktu yang diberikan membuat kami kesulitan untuk mencari tempat yang layak dipakai pleno’, ujar Hafidz.

“waktu pleno ini juga bertepatan dengan akhir tahun, mau tidak mau kita harus terima kebanyakan tempat sudah dibooking orang duluan”, jelasnya lagi dengan nada kecewa.

Ketika disinggung tentang kesiapan panitia, Hafidz mengatakan saat ini panitia sudah siap seratus persen untuk menjalankan semua amanah ini.

“Saya berharap panitia diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas ini, karena ini merupakan tugas yang sangat berat bagi kami, amanah yang diberikan bukan sekedar panitia Pleno saja, tetapi keseluruhan dari paket akhir semester PB HMI”, katanya. Dia sangat berharap do’a dan dukungan semua pihak dalam mensuksekan acara ini. Dia juga berharap partisipasi seluruh untusan cabang-cabang HMI se-Indonesia untuk menghadiri acara ini. (Rita Zahara)

Pekerja Perempuan Prespektif Islam

Fenomena perempuan bekerja sebenarnya bukanlah barang baru di tengah masyarakat kita. Sejak zaman purba ketika manusia masih mencari penghidupan dengan cara berburu dan meramu, seorang isteri sesungguhnya sudah bekerja. Sementara suaminya pergi berburu, di rumah ia bekerja menyiapkan makanan dan mengelola hasil buruan untuk ditukarkan dengan bahan lain yang dapat dikonsumsi keluarga.

Karena sistem perekonomian yang berlaku pada masyarakat purba adalah sistem barter, maka pekerjaan perempuan meski sepertinya masih berkutat di sektor domestik namun sebenarnya mengandung nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Kemudian, ketika masyarakat berkembang menjadi masyarakat agraris hingga kemudian industri, keterlibatan perempuan pun sangat besar. Bahkan dalam masyarakat berladang berbagai suku di dunia, yang banyak menjaga ternak dan mengelola ladang dengan baik itu adalah perempuan bukan laki-laki.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan memang bukan baru-baru saja tetapi sudah sejak zaman dulu.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, sebenarnya tidak ada perempuan yang benar-benar menganggur. Biasanya para perempuan memiliki pekerjaan untuk juga memenuhi kebutuhan rumah tangganya entah itu mengelola sawah, membuka warung di rumah, mengkreditkan pakaian dan lain-lain. Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa perempuan dengan pekerjaan-pekerja di atas bukan termasuk kategori perempuan bekerja.

Hal ini karena perempuan bekerja identik dengan wanita karir atau wanita kantoran (yang bekerja di kantor). Pada hal, dimanapun dan kapanpun perempuan itu bekerja, seharusnya tetap dihargai pekerjaannya. Jadi tidak semata dengan ukuran gaji atau waktu bekerja saja.

Anggapan ini bisa jadi juga terkait dengan arti bekerja yang berbeda antara Indonesia dengan negara-negara di Barat yang tergolong sebagai negara maju. Konsep bekerja menurut masyarakat di negara-negara Barat (negara maju) biasanya sudah terpengaruh dengan ideologi kapitalisme yang menganggap seseorang bekerja jika memenuhi kriteria tertentu misalnya; adanya penghasilan tetap dan jumlah jam kerja yang pasti. Sedangkan kebanyakan perempuan di Indonesia yang disebutkan tadi, pekerjaan mereka belum menghasilkan penghasilan tetap dan tidak terbatas waktu, bahkan baru dapat dilakukan hanya sebatas kapasitas mereka.

Meski bukan fenomena baru, namun masalah perempuan bekerja nampaknya masih terus menjadi perdebatan sampai sekarang. Bagaimanapun, masyarakat masih memandang keluarga yang ideal adalah suami bekerja di luar rumah dan isteri di rumah dengan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah.

Anggapan negatif (stereotype) yang kuat di masyarakat masih menganggap idealnya suami berperan sebagai yang pencari nafkah, dan pemimpin yang penuh kasih; sedangkan istri menjalankan fungsi pengasuhan anak. Hanya, seiring dengan perkembangan zaman, tentu saja peran-peran tersebut tidak semestinya dibakukan, terlebih kondisi ekonomi yang membuat kita tidak bisa menutup mata bahwa kadang-kadang istripun dituntut untuk harus mampu juga berperan sebagai pencari nafkah.

Walaupun seringkali jika seorang laki-laki atau suami ditanya maka akan muncul jawaban “Seandainya gaji saya cukup, saya lebih suka isteri saya di rumah merawat anak-anak”.

Terlepas dari pembahasan di atas, perdebatan mungkin muncul lebih karena anggapan akan stereotype dari masyarakat bahwa akan ada akibat yang timbul jika suami-isteri bekerja di luar rumah yaitu “mengganggu” keharmonisan yang telah berlangsung selama ini. Bagaimanapun, tentu saja memang akan ada dampak yang timbul jika suami-isteri bekerja di luar rumah.

Namun solusi yang diambil tidak semestinya membebankan istri dengan dua peran sekaligus yaitu peran mengasuh anak (nursery) dan mencari nafkah di luar rumah (provider), yang akan lebih membawa perempuan kepada beban ganda, akan tetapi adanya dukungan sistem yang tidak terus membawa perempuan pada posisi yang dilematis.

Kerja produktif dan reproduktif

Untuk dapat melihat definisi dan makna kerja dengan lebih jernih lagi maka mungkin perlu dijelaskan juga tentang kerja dengan membaginya menjadi dua bentuk kerja yaitu kerja produksi dan kerja reproduksi. Baik kerja produksi maupun kerja reproduksi, keduanya berperan penting dalam proses kehidupan manusia.

Kerja produktif berfungsi memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan. Kerja reproduktif adalah kerja “memproduksi manusia”, bukan hanya sebatas masalah reproduksi biologis perempuan, hamil, melahirkan, menyusui, namun mencakup pula pengasuhan, perawatan sehari-hari manusia baik fisik dan mental, kesemuanya berperan penting dalam melahirkan dan memampukan seseorang untuk “berfungsi” sebagaimana mestinya dalam struktur sosial masyarakat.

Kerja reproduktif juga kerja yang pada prosesnya menjaga kelangsungan proses produksi, misalnya pekerjaan rumah tangga. Tanpa ada yang melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, atau mencuci maka tidak mungkin akan didapatkan makanan, kenyamanan bagi anggota rumah tangga yang lain.

Sehingga dengan makanan dan kenyamanan tersebut proses yang lain tidak terganggu. Tetapi tentu saja pengertian pekerjaan reproduksi seperti ini tidak dianggap sebagai pekerjaan oleh masyarakat dan juga pemerintah padahal secara fisik ini jelas sebagai sebuah kerja.

Dalam sistem kapitalisme yang berlaku dewasa ini, seperti yang sudah panjang lebar diutarakan di atas, terdapat kecenderungan kuat untuk memisahkan kerja produksi dan reproduksi, di mana kedua pekerjaan tersebut dilakukan dan siapa yang melakukan pekerjaan tersebut.

Kerja produksi dianggap tanggung jawab laki-laki, biasanya dikerjakan di luar rumah. Kerja reproduksi dianggap tanggung jawab perempuan dan biasanya dikerjakan di dalam rumah.

Seperti yang pernah diungkapkan, nampaknya hampir semua kalangan masyarakat menyetujui bahwa perempuan mendapat kemulian dengan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga hingga ibu rumah tangga mendapat gelar “ratu rumah tangga”. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa pekerjaan reproduksi tersebut selalu diberi sebutan sebagai “pekerjaan mulia”.

Dan mengapa “pekerjaan mulia” tersebut sebagian besar dibebankan hanya kepada perempuan, seolah ia adalah bagian kewajiban dari Tuhan dengan imbalan kebahagiaan di akhirat nanti. Demikian pula sebutan “ratu” yang seharusnya berimplikasi pada peran perempuan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga, pada kenyataannya, bukan perempuan yang lebih berperan dalam pengambilan keputusan penting, melainkan laki-laki.

Norma yang berlaku dewasa ini kerja reproduksi adalah tanggung jawab perempuan. Atas nama tradisi dan kodrat, perempuan dipandang sewajarnya bertanggung jawab dalam arena domestik. Institusi pendidikan, agama, media massa, mendukung pula pandangan ini. Jarang yang mempertanyakan secara terbuka “kodrat” tersebut. Lebih jarang lagi yang memperhitungkan nilai ekonomi pekerjaan rumah tangga.

Sayangnya, keterlibatan perempuan dalam kerja produksi tidak mengurangi beban tanggung jawabnya di sektor reproduksi. Dengan kata lain, tidak mengundang laki-laki untuk berkontribusi lebih besar dalam kerja reproduksi. Kerja perempuan terutama di sektor reproduksi tidak pernah diperhitungkan dalam data perekonomian dan statistik.

Jika kerja tersebut diperhitungkan, niscaya akan mematahkan mitos “laki-laki adalah pencari nafkah utama”.
Sebenarnya di banyak tempat, terjadi “perendahan” terhadap kerja reproduksi biologis perempuan, meskipun perempuan telah mencurahkan begitu banyak waktu dan energi. Contohnya pernyataan “buat apa anak perempuan sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ke dapur” atau “si X (perempuan) mah paling juga kawin terus ngurus anak”.

Di sektor publik sering kali sistem yang ada “tidak mendukung” perempuan (dan laki-laki) bekerja untuk dapat pula melakukan kerja reproduksi secara optimal sekaligus. Jam kerja panjang, ketiadaan sarana penitipan anak di tempat kerja, dan kesulitan perempuan bekerja untuk menyusui anaknya, adalah beberapa contoh nyata.

Meskipun cuti melahirkan telah diberlakukan secara luas, masih ada yang merasa rugi memberi cuti melahirkan kepada karyawan perempuan. Diskriminasi terselubung dilakukan guna menghindari pemberian cuti tersebut antara lain dengan preferensi tidak tertulis mengutamakan merekrut karyawan laki-laki atau karyawan perempuan lajang.

Situasi di sektor publik sering pula tidak ramah keluarga, baik terhadap karyawan perempuan maupun laki-laki. Memberikan cuti melahirkan bagi karyawan perempuan dianggap pemborosan dan inefiesiensi. Berkomitmen tinggi terhadap anak dan keluarga dipandang tidak kompatibel dengan dunia kerja.

Ternyata, kerja reproduksi yang sebagian besar dilakukan perempuan berperan sangat penting guna keberlanjutan suatu bangsa dan umat manusia pada umumnya. Perlu perbaikan sistem sosial secara menyeluruh agar jangan sampai suatu bangsa atau lebih parah lagi umat manusia punah, hanya karena berkeluarga dan memiliki anak menjadi semakin tidak menarik. Sangat penting pula demokratisasi institusi keluarga, termasuk di dalamnya peningkatan peran serta laki-laki dalam kerja reproduksi dalam rumah tangga.

Seperti yang juga sudah disinggung di atas, berkaitan dengan masalah perempuan bekerja produksi yaitu dengan bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah, pun sesungguhnya sudah lazim ditemui di berbagai kelompok masyarakat. Sejarah menunjukan bahwa perempuan dan kerja publik sebenarnya bukan hal baru bagi perempuan Indonesia terutama mereka yang berada pada strata menengah ke bawah.

Di pedesaan, perempuan pada strata ini mendominasi sektor pertanian, sementara di perkotaan sektor industri tertentu didominasi oleh perempuan. Di luar konteks desa-kota, sektor perdagangan juga banyak melibatkan perempuan. Data sensus penduduk tahun 2000 menunjukan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang terbesar dalam menyerap tenaga kerja perempuan yaitu 49,2%, diikuti oleh sektor perdagangan 20,6%, dan sektor industri manufaktur 14,2%.

Diskriminasi Kerja Perempuan

Terlepas dari persoalan sektor yang digeluti perempuan, keterlibatan perempuan di sektor manapun selalu nampak dicirikan oleh “skala bawah” dari pekerjaan perempuan. Perempuan di sektor pertanian pedesaan, mayoritas berada di tingkat buruh tani. Perempuan di sektor industri perkotaan terutama terlibat sebagai buruh di industri tekstil, garmen, sepatu dan elektronik. Di sektor perdagangan, pada umumnya perempuan terlibat dalam perdagangan usaha kecil seperti berdagang sayur mayur di pasar tradisional, usaha warung, adalah jenis-jenis pekerjaan yang lazim ditekuni perempuan.

Masalah umum yang dihadapi perempuan di sektor publik adalah kecenderungan perempuan terpinggirkan pada jenis-jenis pekerjaan yang berupah rendah, kondisi kerja buruk dan tidak memiliki keamanan kerja. Hal ini berlaku khususnya bagi perempuan berpendidikan menengah ke bawah. Untuk kasus kota, sebagai buruh pabrik, sementara untuk kasus pedesaan sebagai buruh tani.

Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa kecenderungan perempuan terpinggirkan pada pekerjaan marginal tersebut tidak semata-mata disebabkan faktor pendidikan. Dari kalangan pengusaha sendiri, terdapat preferensi untuk mempekerjakan perempuan pada sektor tertentu dan jenis pekerjaan tertentu karena upah perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

Sebuah studi tentang buruh perempuan pada industri sepatu di Tangerang, menemukan bahwa biaya tenaga kerja (upah) buruh laki-laki adalah 10-15% dari total biaya produksi. Sementara bila mempekerjakan perempuan, biaya tenaga kerja dapat ditekan hingga 5-8% dari total biaya produksi (Tjandraningsih, 1991:18).

Dalam kasus tersebut, persentase buruh perempuan adalah 90% dari total buruh. Kasus lain dengan substansi yang sama ditemukan pula di sektor pertanian pedesaan. Sebuah penelitian tentang buruh perempuan pada agro industri tembakau ekspor di Jember bahwa untuk pekerjaan di kebun tembakau, buruh perempuan mendapat upah Rp 1.650,00 per hari sementara buruh laki-laki mendapat upah Rp 1.850,00 per hari (Indraswari, 1994:52). Persentase buruh perempuan pada kasus tembakau adalah 80%.

Paling tidak di kedua kasus tersebut telah terjadi penggunaan tenaga kerja perempuan untuk sektor-sektor produktif tertentu dan pemisahan kegiatan-kegiatan tertentu atas dasar jenis kelamin. Dua hal ini dapat di lihat juga melalui peningkatan atau penurunan rasio perempuan di setiap jabatan.

Jika perempuan pada strata menengah ke bawah, bekerja di sektor publik kebanyakan atas dasar dorongan kebutuhan ekonomi. Sedangkan bagi perempuan di kelas menengah ke atas, bekerja bagi mereka adalah bagian dari aktualisasi diri. Hal ini selain terkait dengan semakin terbukanya peluang bagi perempuan untuk memasuki sektor-sektor yang pada awalnya diperuntukkan hanya untuk laki-laki. Semakin banyaknya perempuan berpendidikan yang berkeinginan untuk aktif di sektor publik merupakan konsekuensi logis dari pembukaan peluang yang lebih besar bagi anak perempuan untuk bersekolah.

Bagi perempuan kelas menengah ke atas yang bekerja sebagai pegawai swasta maupun sebagai pegawai negeri, diskriminasi upah seringkali lebih tersamar. Meskipun sistem pengupahan (termasuk tunjangan) pegawai negeri tidak lagi membedakan pegawai perempuan dan laki-laki, di sektor swasta diskriminasi masih terjadi.

Meskipun besar upah pokok antara pegawai laki-laki dan perempuan sama, namun komponen tunjangan keluarga dan tunjangan kesehatan dibedakan antara pegawai perempuan dan laki-laki. Seorang pegawai perempuan -apakah berstatus menikah atau lajang- tetap dianggap lajang. Seorang pegawai perempuan yang berstatus menikah -karena dia perempuan- tidak mendapatkan tunjangan suami atau anak.

Demikian pula tunjangan kesehatan hanya diberikan kepada dirinya sendiri -tidak untuk suami dan anak-. Dengan demikian -dengan memperhitungkan komponen tunjangan- total penghasilan pegawai laki-laki dan perempuan berbeda jumlahnya untuk pekerjaan yang sama.

Diskriminasi upah yang terjadi secara eksplisit maupun implisit, seringkali memanipulasi ideologi gender sebagai pembenaran. Ideologi gender adalah segala aturan, nilai, stereotip, yang mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki terlebih dahulu melalui pembentukan identitas feminin dan maskulin (Ratna Saptari dalam Andria dan Reichman, 1999: 9).

Karena tugas utama perempuan adalah di sektor domestik, maka pada saat ia masuk ke sektor publik “sah-sah” saja untuk memberikan upah lebih rendah karena pekerjaan di sektor publik hanya sebagai “sampingan” untuk “membantu” suami.

Persoalannya, generalisasi bahwa “semua perempuan bekerja hanya untuk ‘membantu’ suami” atau “semua perempuan bekerja hanya sebagai kegiatan sampingan” banyak tidak terbukti validitasnya.

Bagi perempuan miskin, dalam situasi krisis ekonomi, banyak perempuan menjadi pencari nafkah utama keluarga atau bersama-sama suami memberikan kontribusi finansial hingga 50% dari total penghasilan keluarga, atau bahkan lebih. Sebenarnya pihak yang diuntungkan dalam kasus diskiriminasi upah adalah pemilik modal yang dapat menekan biaya produksi melalui pengurangan komponen biaya tenaga kerja.

Selain persoalan upah, dalam perspektif perbandingan dengan laki-laki, perempuan di sektor publik menghadapi kendala lebih besar untuk melakukan mobilitas vertikal (kenaikan pangkat, posisi, jabatan) karena ideologi patriarkis yang dominan. Hal ini diindikasikan dengan minimnya jumlah perempuan yang menduduki posisi pengambil keputusan dan posisi strategis lainnya baik di sektor pemerintah maupun di sektor swasta.

Meskipun persentase perempuan lebih dari 50% dari total penduduk Indonesia, namun perempuan yang menjadi anggota parlemen hanya 7-8% dari total anggota parlemen. Demikian pula dapat dihitung dengan jari, jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural, bupati, walikota, menteri, dll.

Dari gambaran persoalan diatas, dapat dilihat telah terjadi pula pelebaran ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan yang ditandai oleh perbedaan upah serta ketidaksamaan akses keuntungan dan fasilitas kerja, termasuk akses terhadap program-program pelatihan untuk pengembangan karir.

Dalam Islam Tidak Ada Masalah

Sebagai agama yang diyakini untuk kasih sayang semua umat manusia, maka Islam sesungguhnya tidak pernah menekan pihak perempuan dalam bidang pekerjaan. Baik pekerjaan di rumah maupun luar rumah. Jika merujuk kepada hadits Nabi, dalam praktek kehidupan zaman Nabi Saw sesungguhnya ada banyak riwayat menyebutkan tentang sahabat perempuan yang bekerja di dalam dan di luar rumah, baik untuk kepentingan sosial, maupun untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Sebutlah misalnya, Asma bint Abu Bakr, isteri sahabat Zubair bin Awwam, bekerja bercocok tanam, yang terkadang melakukan perjalanan cukup jauh. Di dalam kitab hadits (Shahih Muslim, juz II, halaman 1211, nomor hadits 1483) disebutkan bahwa ketika Bibi Jabir bin Abdullah keluar rumah untuk bekerja memetik kurma, dia dihardik oleh seseorang untuk tidak keluar rumah. Kemudian dia melapor kepada Nabi Saw, yang dengan tegas mengatakan kepadanya: “Petiklah kurma itu, selama untuk kebaikan dan kemaslahatan”.

Bahkan di dalam literatur fikih (jurisprudensi Islam) secara umum tidak ditemukan larangan perempuan bekerja, selama ada jaminan keamanan dan keselamatan, karena bekerja adalah hak setiap orang. Variasi pandangan ulama hanya muncul pada kasus seorang isteri yang bekerja tanpa restu dari suaminya. Kalau lebih jauh menelusuri lembaran-lembaran literatur fikih, dalam pandangan banyak ulama fikih, suami juga tidak berhak sama sekali untuk melarang isteri bekerja mencari nafkah, apabila nyata-nyata dia tidak bisa bekerja mencari nafkah, baik karena sakit, miskin atau karena yang lain (lihat fatwa Ibn Hajar, juz IV, h. 205 dan al-Mughni li Ibn Qudamah, juz VII, h. 573).

Lebih tegas lagi dalam fikih Hambali, seorang lelaki yang pada awalnya sudah mengetahui dan menerima calon isterinya sebagai pekerja (baca : perempuan karir) yang setelah perkawinan juga akan terus bekerja di luar rumah, suami tidak boleh kemudian melarang isterinya bekerja atas alasan apapun (lihat : al-fiqh al-Islami wa adillatuhu, juz VII, h. 795). Fikih membenarkan suami dan isteri, keduanya bekerja di luar rumah dengan prasyarat-prasyarat tertentu.

Yang berarti fikih tidak memandang bahwa kewajiban seorang lelaki (misalnya suami) untuk mencari nafkah menjadi penghalang bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah juga untuk mencari nafkah.

Pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang sesungguhnya untuk perempuan dan laki-laki. Jadi pendefinisian bahwa pekerjaan di luar rumah adalah tugas laki-laki dan pekerjaan di dalam rumah adalah pekerjaan perempuan adalah hasil penafsiran terhadap teks secara sempit. Bahkan dalam fikih, perempuan sesungguhnya diperbolehkan meminta upah bila menyusui anaknya, kecuali air susu hari pertama yang merupakan kewajiban perempuan memberikan kepada anaknya karena mengandung kolostrum yang baik untuk meningkatkan imunitas bayi baru lahir.

Memang tentu saja hal ini tidak secara otomatis mengatakan bahwa Islam mengajarkan hubungan ibu dan bayinya dihitung dengan uang, akan tetapi adalah menunjukkan penghargaan pada jerih payah ibu. Akhirnya, berbagai jalan dapat ditempuh untuk tetap memberikan keadilan bagi perempuan, tak terkecuali yang berkaitan dengan masalah perempuan bekerja. Wallahu a’lam bis shawwab. (Arya Hermawan; Penulis adalah aktivis mahasiswa (sejak) 1998, alumni Psikologi UGM (2003), Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), Profesi Edukasi di IIU Malaysia (2004), saat ini tengah studi di Magister Studi Islam UII Yogyakarta dan Psikologi Terapan UI Depok.)

Berlindung di Balik Krisis

Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla baru-baru ini mengeluarkan statement tentang tidak tercapainya target-target ekonomi yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Krisis Keuangan global adalah penyebab tidak tercapainya target tersebut. JK mengatakan bahwa karena krisis, beberapa target pencapaian meleset, terutama penurunan jumlah utang, jumlah pengangguran, dan jumlah rakyat miskin. Sementara itu, SBY menyatakan bahwa tahun 2009 adalah bukan tahun yang normal. Kebijakan, langkah, dan tindakan harus menganut pada manajemen krisis agar dampak resesi tercegah dan perekonomian terselamatkan. Statemen SBY dan JK langsung saja ditanggapi oleh Pramono Anung. Menururt Pramono Anung, pemerintah tidak bisa menjadikan krisis keuangan global sebagai pembenar tidak tercapainya target ekonomi pemerintah.

Statemen SBY-JK dan kontra statemen Pramono Anung tersebut bisa dibaca sebagai sebuah manuver politik untuk membangun citra dimata publik, yang ujung-ujungnya adalah kepentingan pemilu 2009. Pesan SBY-JK kira-kira berbunyi bahwa agar rakyat memaafkan mereka karena tidak tercapainya target ekonomi untuk mensejahterakan rakyat. Tidak tercapainya target tersebut bukan disebabkan oleh tidak mampu dan tidak sungguh-sungguhnya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, tetapi karena krisis keuangan global, ulah Amerika. Oleh karena itu pilihlah kembali SBY-JK dalam pemilu 2009. Sementara itu pesan Pramono Anung kira-kira berbunyi bahwa pemerintah telah gagal mensejahterakan rakyat, krisis keuangan global tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Oleh karena itu jangan pilih kembali SBY-JK dalam pemilu 2009.

Tanpa terjebak oleh statemen SBY-JK dan kontra statement Pramono Anung, publik perlu mendudukkan persoalan kinerja perekonomian pemerintah dan target ekonomi yang meleset tersebut secara proporsional. “Benarkah krisis keuangan global adalah faktor utama tidak tercapainya target ekonomi tersebut?”. “Jika diandaikan tidak terjadi krisis keuangan global (keadaan ekonomi normal), apakah target ekonomi pemerintah memungkinkan akan tercapai?”. Caranya adalah dengan melihat kinerja perkonomian pemerintah dari awal pemerintahan SBY-JK sampai dengan pertengahan 2008 (sebelum adanyak krisis), dan dengan mengandaikan jika tidak terjadi krisis keuangan global. Dengan demikian, publik akan lebih jernih dalam menilai kinerja perekonomian pemerintahan SBY-JK. Jika publik tidak bisa menilai berhasil atau gagal, setidaknya publik bisa menilai kinerja perekonomian pemerintah tersebut dengan penilian baik atau buruk.

Publik bisa saja menguliti semua indikator kinerja perekonomian selama pemerintahan SBY-JK, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, cadangan devisa, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, jumlah utang, angka pengangguran, dan angka kemiskinan. Namun, dengan melihat dua indikator penting, yaitu angka kemiskinan dan angka pengangguran, publik sebenarnya sudah dapat menilai kenerja suatu perekonomian. Tujuan pembangunan ekonomi tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, dan kesejahteraan rakyat bisa dilihat dari kecilnya angka pengangguran dan angka kemiskinan.

Pada awal pemerintahannya, SBY-JK diwarisi angka pengangguran oleh pemerintah sebelumnya sebanyak 10,3 juta orang atau sebesar 9,86 % (Agustus 2004). Dalam RPJM nya, pemerintah menargetkan angka pengangguran pada tahun 2009 berada pada level 5,1 %. Setelah sekitar 3,5 tahun pemerintahan SBY-JK, angka pengangguran menjadi sebesar 9,43 juta orang atau sebesar 8,46 % (Februari 2008). Dengan demikian, selama 3,5 tahun pemerintahan SBY-JK mampu menurukan angka pengangguran sebanyak 870 ribu orang atau sebesar 1,4 %.

Namun, hal lain yang perlu dicatat terkait angka pengangguran ini adalah selalu adanya angkatan kerja baru setiap tahunnya. Selama periode Agustus 2004 – Februari 2008, jumlah angkatan kerja baru sebanyak 10,48 juta atau dengan kata lain, setiap tahun rata-rata tumbuh angkatan kerja baru sebesar 2,99 juta orang. Dengan demikian, lapangan kerja baru yang tercipta setiap tahunnya adalah sebesar 3,25 juta.

Terciptanya lapangan kerja baru sebesar 3,25 juta setiap tahunnya inilah yang kemudian diklaim oleh pemerintah sebagai prestasi. Padahal, jika diteliti lebih jauh, lapangan kerja baru yang tercipta tersebut sekitar 70 % nya adalah lapangan kerja sektor informal. Lapangan kerja sektor informal merupakan lapangan kerja yang tidak cukup terkait dengan upaya pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja. Sehingga sebenarnya yang seharusnya diklaim oleh pemerintah sebagai prestasi adalah lapangan pekerjaan yang diciptakan pada sektor formal, yang jumlahnya sekitar 30 % dari lapangan kerja yang tumbuh.

Jika diandaikan tidak terjadi krisis keuangan global, maka angka pengangguran pada tahun 2009 bisa diperkirakan. Dengan mengasumsikan pertumbuhan angkatan kerja baru sebesar 2,99 juta dan lapangan kerja baru yang tercipta sebesar 3,25 juta setiap tahunnya, maka pada periode Agustus 2009 akan terdapat sekitar 9 juta orang menganggur atau sekitar 7,5 %.

Sementara itu, angka kemiskinan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya kepada pemerintahan SBY-JK adalah sebanyak 36,15 juta orang atau sebesar 16,66 % (Maret 2008). Dalam RPJM nya, pemerintahan SBY-JK menargetkan menurunkan angka kemiskinan pada level 8,2 %. Pada peride Maret 2008, angka kemiskinan menjadi sebanyak 34,96 juta orang atau sebesar 15,42 %. Jadi, selama hampir 4 tahun pemerintahan SBY-JK, terjadi penurunan angka kemiskinan sebanyak 1,2 juta orang atau sebesar 1,24 %.

Namun perlu dicatat bahwa terjadi pertambahan jumlah penduduk selama 4 tahun sekitar 10 juta orang, atau rata-rata per tahunnya sebanyak 2,5 juta orang. Dengan demikian, setiap tahun pemerintah rata-rata mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 2,8 juta orang. Angka inilah yang diklaim pemerintah sebagai keberhasilan menurukan angka kemiskinan.

Sama halnya dengan masalah pengangguran, bisa diperkirakan jumlah penduduk miskin pada tahun 2009, jika diandaikan tidak terjadi krisis keungan global. Dengan mengasumsikan pertambahan penduduk sebanyak 2,5 juta per tahun dan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 2,8 juta per tahun, maka pada tahun 2009 akan terdapat penduduk miskin sekitar 34 juta orang atau sekitar 14,7 %.

Dengan menggunakan cara perhitungan yang sangat sederhana, publik dapat menilai kinerja perekonomian pada masa pemerintahan SBY-JK. Jika tidak terjadi krisis keuangan global pun, target menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran sebesar 8,2 % dan 5,1 % pada tahun 2009 tidak akan tercapai. Oleh karena itu, sebaiknya SBY-JK berbuat jujur kepada rakyat, bahwa mereka tidak mampu memenuhi target perekonomian yang telah dicanangkan, tanpa harus menyalahkan krisis keuangan global sebagai biang keladi melesetnya target perekonomian tersebut. Adapun krisis keuangan global bersifat memperburuk keadaan dan membuat target capaian perekonomian meleset lebih jauh lagi. (Ayib Rudi, Penulis adalah Peneliti BRIGHT Indonesia)

Regenerasi atau Rejuvenasi

Tuntutan, seruan, sekaligus tantangan perlunya kebangkitan pemuda untuk mengambil alih kepemimpinan akhir-akhir ini marak. Tuntutan ini tampaknya relevan mengingat kegagalan reformasi yang dulu justru digerakkan oleh pemuda (baca: mahasiswa).

Cara yang digagas adalah melakukan perubahan atau transformasi politik sebagai hal yang paling fundamental. Persoalannya, jika politik tidak berhasil melakukan perubahan, faktor apa yang salah dari lembaga politik tersebut? Setidaknya, ada tujuh faktor yang menyebabkan kondisi tersebut: (1) masalah konsep atau ideologi, (2) sistem, (3) lembaga, (4) strategi, (5) program, (6) implementasi program, dan (7) aktor politik. Persoalan aktor politik yang berpeluang muncul ialah menyangkut visi dan perform.
Visi umumnya bersifat transenden untuk kepentingan mencapai cita-cita politik jangka panjang. Sedangkan kemampuan merupakan kesanggupan implementatif-pragmatik, yang selain skill juga menuntut kemampuan fisik.

Dalam politik yang menekankan pentingnya aktor yang bersifat personal maka persoalan kemampuan individu menjadi hal yang terpenting. Karena itu, sejauh mana politik mampu melakukan perubahan tergantung sejauh mana lembaga politik melakukan tegenerasi terhadap aktor-aktornya. Sebaliknya ada yang berfikir bahwa visi bisa diimplementasikan oleh skill dan kemampuan sistem yang bersifat impersonal. Dalam hal ini yang dilaksanakan bukan regenerasi melainkan rejuvenasi terhadap sang aktor.

Pilihan antara regenerasi dan rejuvenasi atau usaha menyegarkan paradigma jelas mengandung konsekuensi yang berbeda. Bahwa pilihan untuk melakukan, baik regenerasi maupun rejuvenasi sangat terkait dengan keinginan agar politik mampu melakukan perubahan yang signifikan. Sebab, jika keduanya tanpa menawarkan konsep dan perubahan, berarti hanya merupakan suksesi biologis atau sekedar power shift.

Kalau mengengok ke sejarah kita akan dapati betapa besar pengorbanan para pendahulu bangsa yang sangat langka untuk kita dapati sekarang ini. Kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau partai lebih dikedepankan ketimbang kepentingan bangsa dan Negara.

Mengambil sejumput kalimat milik Anhar Gonggong “tak ada lagi sosok bangsa yang berkeinginan untuk berjuang agar mampu ‘melampaui dirinya’, dalam pengertian ia tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi juga melakukan pergumulan untuk orang lain”.

Sekarang ini, orang cenderung melakukan sesuatu dalam situasi sesaat. Ketika ia mendapatkan kesempatan lain, maka ia akan mengambil kesempatan itu, karena situasilah yang mendorong ia melakukannya. Hal ini menjadi pembuktian bagi kita, bahwa kepentingan jangka pendek selalu menjadi dasar bertindak yang paling penting. Kita seakan sudah kehilangan ruh dan semangat sebangsa. Padahal, harapan itu akan selalu ada, asal kita mau dan komitmen. (Arya Hermawan; Penulis adalah aktivis mahasiswa (sejak) 1998, jurnalis, praktisi telematika sekaligus konsultan SDM di Jakarta)

UIN Ricuh , Satu Mahasiswa Babak Belur

Suasana penghitungan suara Pemilu Raya Mahasiswa (Pemira) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Rabu (10/12/08) berakhir RICUH. Satu orang mahasiswa babak belur.

Berdasarkan informasi, penghitungan suara hasil pemira kampus mulai dilakukan sekitar pukul 22.00 WIB di TPS 2, Fakultas Tarbiyah dan ilmu keguruan. Sekitar pukul 04.00 WIB masa pendukung Partai Reformasi Mahasiswa (Parma) yang berasal dari kalangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Partai Persatuan Mahasiswa (PPM) dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) beradu yel-yel untuk memberikan dukungan pada partai masing-masing. “Ketika sedang adu yel-yel, tiba-tiba ada salah satu oknum mahasiswa mencoba melempar sesuatu ke arah pendukung Parma. Seketika itu salah satu pendukung Parma berinisial FZ tidak dapat meredam emosinya dan langsung memukul seorang mahasiswa bernama Bimbim dari PPM,” kata Robby, saksi mata yang juga mahasiswa dari Fakultas Syariah. Robby mengatakan Bimbim mengalami luka memar pada bagian wajah dan langsung diamankan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) UIN untuk mendapat perawatan dan menghindari kerusuhan lebih lanjut. Sedangkan mahasiswa lainnya berhamburan keluar dari TPS tersebut untuk melerai perkelahian. “Sebenarnya situasi penghitungan suara sudah memanas dari semalam, tetapi puncaknya terjadi ketika salah satu partai tidak siap menerima kekalahan,” kata Robby.

“Ini tidak akan terjadi kalau semua pihak legowo dan siap menerima apapun hasil perhitungan suara nantinya”, lanjut Robby. Ketua Komisi Pemilihan Umum UIN Fauzul menjelaskan sesaat setelah insiden tersebut terjadi, KPU berusaha mempertemukan kedua kubu yang bersiteru tersebut untuk meredam permasalahan yang sudah terlanjur terjadi. “Dalam hal ini, KPU hanya memediasi konflik ini, karena tersangka Fz sebenarnya bukan lagi berstatus mahasiswa UIN, dia hanyalah salah satu partisipan partai” ungkapnya.

Pihak KPU juga mengatakan kekecewaanya atas kejadian tersebut,mereka berharap kejadian ini tidak akan terulang lagi pada Pemira tahun depan. Dia juga turut mengajak semua pihak berusaha untukmenciptakan suasana yang kondusif di kampus UIN tercinta. (Rita Zahara)