Terminologi ‘Budaya Korupsi’ dan ‘Korupsi yang Membudaya’ Menyesatkan

Korupsi bukan bagian dari budaya masyarakat. Mengaitkan budaya dengan korupsi adalah tidak tepat. Terminologi ‘budaya korupsi’ atau ‘korupsi yang membudaya’ cenderung menyesatkan dan menempatkan korupsi menjadi sesuatu yang mustahil dihilangkan.

Demikian disampaikan Manager Kebijakan dan Riset Transparency International Indonesia (TII), Frenky  Simanjuntak dalam peluncuran buku “Membedah Fenomena Korupsi” dan Diskusi hasil survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2008, (27/11). Hadir juga sebagai pembicara dalam acara tersebut Direktur  Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Donny Muhardiansyah serta sosiolog Kastorius Sinaga.

Frenky menyatakan, adalah salah jika menganggap korupsi tidak bisa haidihilangkan dari Indonesia. Apalagi mengaitkan korupsi dengan budaya sehingga seakan-akan perilaku korup ini mustahil dihilangkan. “Korupsi bukan bagian dari budaya masyarakat dan kami percaya ia bisa dihilangkan,” ujarnya.

Frenky menandaskan, yang terjadi sebenarnya adalah banyak orang yang menggunakan elemen-elemen budaya sebagai legitimasi tindakan korupsi. “Temuan penelitian TII menegaskan, budaya dimanfaatkan oleh pemain politik dalam melegitimasi kekekuasaan yang berujung pada perilaku koruptif,” katanya.

Hasil temuan TII yang menarik, kata Frenky, budaya lokal yang disertai dengan pranata sosial yang lengkap, sebenarnya potensial digunakan sebagai aset dalam pemberantasan korupsi. Namun hal tersebut hanya bisa berjalan secara efektif apabila didukung komitmen pemimpin daerahnya sendiri.

Hasil penelitian TII tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2006, lima daerah dengan skor terburuk adalah kota Maumere, Mataram, Gorontalo, Denpasar dan Cilegon. Hasil penelitian TII juga menyebutkan lima daerah dengan skor terbaik adalah Palangkaraya, Wonosobo, Pare-Pare, Kabupaten Tanah Datar, dan Jogjakarta. IPK dihitung dengan rentang indeks antara 0 (sangat korup) dan 10 (sangat bersih).

Sementara itu Kastorius Sinaga menyatakan, selama ini hasil penelitian TII memang efektif untuk melakukan advokasi pada tingkat nasional seputar isu korupsi. Seperti pada tahun 2007, karena hasil penelitian TII, Kapolri mau mengundang mereka untuk menjelaskan kondisi lembaga kepolisian. “Di tingkat nasional memang efektif, namun untuk daerah belum diikuti,” ujarnya.

Ia juga mengkritik hasil penelitian yang menempatkan budaya itu tidak terkait korupsi, termasuk untuk Jogjakarta misalnya. “Di Jogja konsep patron klien itu lebih kuat. Dengan konsep seperti ini fenomena korupsi bisa terjadi lebih besar. Dalam konsepsi yang ada, kekuasaan itu bukan pendelegasian dari rakyat, tapi langsung dari Tuhan.  Karena itu sebenarnya anti transparansi,” tandasnya.

Ia menegaskan, untuk menghilangkan korupsi bukan sekedar mengajarkan tentang agama di kelas-kelas. Tapi juga melakukan modernisasi sistem, perangkat dan prasarana untuk mencegah perilaku korup di masyarakat. “Kita harus secara aktif melawan korupsi dengan membangun sistem, sebab kita sudah cukup lama berada dalam budaya korupsi di negeri ini,” katanya. (Trisno Suhito)