Sang Proklamator Bapak Bangsa Sejati

Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi. Di kota kecil yang indah inilah Bung Hatta dibesarkan di lingkungan keluarga ibunya. Ayahnya, Haji Mohammad Djamil, meninggal ketika Hatta berusia delapan bulan. Dari ibunya, Hatta memiliki enam saudara perempuan. Ia adalah anak laki-laki satu-satunya.

Nama yang diberikan oleh orang tuanya ketika dilahirkan adalah Muhammad Athar. Anak perempuannya bernama Meutia Hatta menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta.

Hatta lahir dari keluarga ulama Minangkabau, Sumatra Barat. Ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu, Bukittinggi, dan kemudian pada tahun 1913-1916 melanjutkan studinya ke Europeesche Lagere School (ELS) di Padang. Saat usia 13 tahun, sebenarnya beliau telah lulus ujian masuk ke HBS (setingkat SMA) di Batavia (kini Jakarta), namun ibunya menginginkan Hatta agar tetap di Padang dahulu, mengingat usianya yang masih muda. Akhirnya Bung Hatta melanjutkan studi ke MULO di Padang, baru kemudian pada tahun 1919 beliau pergi ke Batavia untuk studi di HBS. Beliau menyelesaikan studinya dengan hasil sangat baik, dan pada tahun 1921, Bung Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda untuk belajar ilmu perdagangan/bisnis di Nederland Handelshogeschool (bahasa inggris: Rotterdam School of Commerce, kini menjadi Erasmus Universiteit). Di Belanda, ia kemudian tinggal selama 11 tahun.

Saat masih di sekolah menengah di Padang, Bung Hatta telah aktif di organisasi, antara lain sebagai bendahara pada organisasi Jong Sumatranen Bond cabang Padang.

Saat berusia 15 tahun, Hatta merintis karir sebagai aktivis organisasi, sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond Cabang Padang. Kesadaran politik Hatta makin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah-ceramah atau pertemuan-pertemuan politik. Salah seorang tokoh politik yang menjadi idola Hatta ketika itu ialah Abdul Moeis.

Sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond, ia menyadari pentingnya arti keuangan bagi hidupnya perkumpulan. Tetapi sumber keuangan baik dari iuran anggota maupun dari sumbangan luar hanya mungkin lancar kalau para anggotanya mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin. Rasa tanggung jawab dan disiplin selanjutnya menjadi ciri khas sifat-sifat Mohammad Hatta.

Kesadaran politik Hatta makin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah-ceramah atau pertemuan-pertemuan politik. Salah seorang tokoh politik yang menjadi idola Hatta ketika itu ialah Abdul Moeis. “Aku kagum melihat cara Abdul Moeis berpidato, aku asyik mendengarkan suaranya yang merdu setengah parau, terpesona oleh ayun katanya. Sampai saat itu aku belum pernah mendengarkan pidato yang begitu hebat menarik perhatian dan membakar semangat,” aku Hatta dalam Memoir-nya. Itulah Abdul Moeis: pengarang roman Salah Asuhan; aktivis partai Sarekat Islam; anggota Volksraad; dan pegiat dalam majalah Hindia Sarekat, koran Kaoem Moeda, Neratja, Hindia Baroe, serta Utusan Melayu dan Peroebahan.

Pada usia 17 tahun, Hatta lulus dari sekolah tingkat menengah (MULO). Lantas ia bertolak ke Batavia untuk melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Dagang Prins Hendrik School. Di sini, Hatta mulai aktif menulis. Karangannya dimuat dalam majalah Jong Sumatera, “Namaku Hindania!” begitulah judulnya. Berkisah perihal janda cantik dan kaya yang terbujuk kawin lagi. Setelah ditinggal mati suaminya, Brahmana dari Hindustan, datanglah musafir dari Barat bernama Wolandia, yang kemudian meminangnya. “Tapi Wolandia terlalu miskin sehingga lebih mencintai hartaku daripada diriku dan menyia-nyiakan anak-anakku,” rutuk Hatta lewat Hindania.

Pemuda Hatta makin tajam pemikirannya karena diasah dengan beragam bacaan, pengalaman sebagai Bendahara JSB Pusat, perbincangan dengan tokoh-tokoh pergerakan asal Minangkabau yang mukim di Batavia, serta diskusi dengan temannya sesama anggota JSB: Bahder Djohan. Saban Sabtu, ia dan Bahder Djohan punya kebiasaan keliling kota. Selama berkeliling kota, mereka bertukar pikiran tentang berbagai hal mengenai tanah air. Pokok soal yang kerap pula mereka perbincangkan ialah perihal memajukan bahasa Melayu. Untuk itu, menurut Bahder Djohan perlu diadakan suatu majalah. Majalah dalam rencana Bahder Djohan itupun sudah ia beri nama Malaya. Antara mereka berdua sempat ada pembagian pekerjaan. Bahder Djohan akan mengutamakan perhatiannya pada persiapan redaksi majalah, sedangkan Hatta pada soal organisasi dan pembiayaan penerbitan. Namun, “Karena berbagai hal cita-cita kami itu tak dapat diteruskan,” kenang Hatta lagi dalam Memoir-nya.

Selama menjabat Bendahara JSB Pusat, Hatta menjalin kerjasama dengan percetakan surat kabar Neratja. Hubungan itu terus berlanjut meski Hatta berada di Rotterdam, ia dipercaya sebagai koresponden. Suatu ketika pada medio tahun 1922, terjadi peristiwa yang mengemparkan Eropa, Turki yang dipandang sebagai kerajaan yang sedang runtuh (the sick man of Europe) memukul mundur tentara Yunani yang dijagokan oleh Inggris. Rentetan peristiwa itu Hatta pantau lalu ia tulis menjadi serial tulisan untuk Neratja di Batavia. Serial tulisan Hatta itu menyedot perhatian khalayak pembaca, bahkan banyak surat kabar di tanah air yang mengutip tulisan-tulisan Hatta.

Hatta mulai menetap di Belanda semenjak September 1921. Ia segera bergabung dalam Perhimpunan Hindia (Indische Vereeniging). Saat itu, telah tersedia iklim pergerakan di Indische Vereeniging. Sebelumnya, Indische Vereeniging yang berdiri pada 1908 tak lebih dari ajang pertemuan pelajar asal tanah air. Atmosfer pergerakan mulai mewarnai Indische Vereeniging semenjak tibanya tiga tokoh Indische Partij (Suwardi Suryaningrat, Douwes Dekker, dan Tjipto Mangunkusumo) di Belanda pada 1913 sebagai eksterniran akibat kritik mereka lewat tulisan di koran De Expres. Kondisi itu tercipta, tak lepas karena Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara) menginisiasi penerbitan majalah Hindia Poetra oleh Indische Vereeniging mulai 1916. Hindia Poetra bersemboyan “Ma’moerlah Tanah Hindia! Kekallah Anak-Rakjatnya!” berisi informasi bagi para pelajar asal tanah air perihal kondisi di Nusantara, tak ketinggalan pula tersisip kritik terhadap sikap kolonial Belanda.

Di Indische Vereeniging, pergerakan putra Minangkabau ini tak lagi tersekat oleh ikatan kedaerahan. Sebab Indische Vereeniging berisi aktivis dari beragam latar belakang asal daerah. Lagipula, nama Indische -meski masih bermasalah- sudah mencerminkan kesatuan wilayah, yakni gugusan kepulauan di Nusantara yang secara politis diikat oleh sistem kolonialisme belanda. Dari sanalah mereka semua berasal.

Hatta mengawali karir pergerakannya di Indische Vereeniging pada 1922, lagi-lagi, sebagai Bendahara. Penunjukkan itu berlangsung pada 19 Februari 1922, ketika terjadi pergantian pengurus Indische Vereeniging. Ketua lama dr. Soetomo diganti oleh Hermen Kartawisastra. Momentum suksesi kala itu punya arti penting bagi mereka di masa mendatang, sebab ketika itulah mereka memutuskan untuk mengganti nama Indische Vereeniging menjadi Indonesische Vereeniging dan kelanjutannya mengganti nama Nederland Indie menjadi Indonesia. Sebuah pilihan nama bangsa yang sarat bermuatan politik. Dalam forum itu pula, salah seorang anggota Indonesische Vereeniging mengatakan bahwa dari sekarang kita mulai membangun Indonesia dan meniadakan Hindia atau Nederland Indie.

Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda, dan di sinilah ia bersahabat dengan nasionalis India, Jawaharlal Nehru. Aktivitasnya dalam organisasi ini menyebabkan Hatta ditangkap pemerintah Belanda. Hatta akhirnya dibebaskan, setelah melakukan pidato pembelaannya yang terkenal: Indonesia Free.

Pada bulan Juli 1932, Hatta berhasil menyelesaikan studinya di Negeri Belanda dan sebulan kemudian ia tiba di Jakarta. Antara akhir tahun 1932 dan 1933, kesibukan utama Hatta adalah menulis berbagai artikel politik dan ekonomi untuk Daulat Ra’jat dan melakukan berbagai kegiatan politik, terutama pendidikan kader-kader politik pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Prinsip non-kooperasi selalu ditekankan kepada kader-kadernya.

Reaksi Hatta yang keras terhadap sikap Soekarno sehubungan dengan penahannya oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang berakhir dengan pembuangan Soekarno ke Ende, Flores, terlihat pada tulisan-tulisannya di Daulat Ra’jat, yang berjudul “Soekarno Ditahan” (10 Agustus 1933), “Tragedi Soekarno” (30 Nopember 1933), dan “Sikap Pemimpin” (10 Desember 1933).

Pada bulan Pebruari 1934, setelah Soekarno dibuang ke Ende, Pemerintah Kolonial Belanda mengalihkan perhatiannya kepada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Para pimpinan Partai Pendidikan Nasional Indonesia ditahan dan kemudian dibuang ke Boven Digoel. Seluruhnya berjumlah tujuh orang. Dari kantor Jakarta adalah Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Bondan. Dari kantor Bandung: Maskun Sumadiredja, Burhanuddin, Soeka, dan Murwoto. Sebelum ke Digoel, mereka dipenjara selama hampir setahun di penjara Glodok dan Cipinang, Jakarta. Di penjara Glodok, Hatta menulis buku berjudul “Krisis Ekonomi dan Kapitalisme”.

Masa Pembuangan Pada bulan Januari 1935, Hatta dan kawan-kawannya tiba di Tanah Merah, Boven Digoel (Papua). Kepala pemerintahan di sana, Kapten van Langen, menawarkan dua pilihan: bekerja untuk pemerintahan kolonial dengan upah 40 sen sehari dengan harapan nanti akan dikirim pulang ke daerah asal, atau menjadi buangan dengan menerima bahan makanan in natura, dengan tiada harapan akan dipulangkan ke daerah asal. Hatta menjawab, bila dia mau bekerja untuk pemerintah kolonial waktu dia masih di Jakarta, pasti telah menjadi orang besar dengan gaji besar pula. Maka tak perlulah dia ke Tanah Merah untuk menjadi kuli dengan gaji 40 sen sehari.

Dalam pembuangan, Hatta secara teratur menulis artikel-artikel untuk surat kabar Pemandangan. Honorariumnya cukup untuk biaya hidup di Tanah Merah dan dia dapat pula membantu kawan-kawannya. Rumahnya di Digoel dipenuhi oleh buku-bukunya yang khusus dibawa dari Jakarta sebanyak 16 peti. Dengan demikian, Hatta mempunyai cukup banyak bahan untuk memberikan pelajaran kepada kawan-kawannya di pembuangan mengenai ilmu ekonomi, sejarah, dan filsafat. Kumpulan bahan-bahan pelajaran itu di kemudian hari dibukukan dengan judul-judul antara lain, “Pengantar ke Jalan llmu dan Pengetahuan” dan “Alam Pikiran Yunani.” (empat jilid).

Pada bulan Desember 1935, Kapten Wiarda, pengganti van Langen, memberitahukan bahwa tempat pembuangan Hatta dan Sjahrir dipindah ke Bandaneira. Pada Januari 1936 keduanya berangkat ke Bandaneira. Mereka bertemu Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Di Bandaneira, Hatta dan Sjahrir dapat bergaul bebas dengan penduduk setempat dan memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, tatabuku, politik, dan lain-Iain.

Kembali Ke Jawa

Masa Pendudukan Jepang Pada tanggal 3 Pebruari 1942, Hatta dan Sjahrir dibawa ke Sukabumi. Pada tanggal 9 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, dan pada tanggal 22 Maret 1942 Hatta dan Sjahrir dibawa ke Jakarta.

Pada masa pendudukan Jepang, Hatta diminta untuk bekerja sama sebagai penasehat. Hatta mengatakan tentang cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka, dan dia bertanya, apakah Jepang akan menjajah Indonesia? Kepala pemerintahan harian sementara, Mayor Jenderal Harada. menjawab bahwa Jepang tidak akan menjajah. Namun Hatta mengetahui, bahwa Kemerdekaan Indonesia dalam pemahaman Jepang berbeda dengan pengertiannya sendiri. Pengakuan Indonesia Merdeka oleh Jepang perlu bagi Hatta sebagai senjata terhadap Sekutu kelak. Bila Jepang yang fasis itu mau mengakui, apakah sekutu yang demokratis tidak akan mau? Karena itulah maka Jepang selalu didesaknya untuk memberi pengakuan tersebut, yang baru diperoleh pada bulan September 1944.

Selama masa pendudukan Jepang, Hatta tidak banyak bicara. Namun pidato yang diucapkan di Lapangan Ikada (sekarang Lapangan Merdeka) pada tanggaI 8 Desember 1942 menggemparkan banyak kalangan. Ia mengatakan, “Indonesia terlepas dari penjajahan imperialisme Belanda. Dan oleh karena itu ia tak ingin menjadi jajahan kembali. Tua dan muda merasakan ini setajam-tajamnya. Bagi pemuda Indonesia, ia Iebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dalam lautan daripada mempunyainya sebagai jajahan orang kembali.”

Proklamasi Pada awal Agustus 1945, Panitia Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan Soekamo sebagai Ketua dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Anggotanya terdiri dari wakil-wakil daerah di seluruh Indonesia, sembilan dari Pulau Jawa dan dua belas orang dari luar Pulau Jawa.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempersiapkan proklamasi dalam rapat di rumah Admiral Maeda (JI Imam Bonjol, sekarang), yang berakhir pada pukul 03.00 pagi keesokan harinya. Panitia kecil yang terdiri dari 5 orang, yaitu Soekamo, Hatta, Soebardjo, Soekarni, dan Sayuti Malik memisahkan diri ke suatu ruangan untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno meminta Hatta menyusun teks proklamasi yang ringkas. Hatta menyarankan agar Soekarno yang menuliskan kata-kata yang didiktekannya. Setelah pekerjaan itu selesai. mereka membawanya ke ruang tengah, tempat para anggota lainnya menanti.

Soekarni mengusulkan agar naskah proklamasi tersebut ditandatangi oleh dua orang saja, Soekarno dan Mohammad Hatta. Semua yang hadir menyambut dengan bertepuk tangan riuh.

Tangal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, tepat pada jam 10.00 pagi di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta.

Beliau Proklamator Kemerdekaan RI, bersama Bung Karno, berani membubuhkan tanda tangannya pada naskah proklamasi yang mengantarkan kita menjadi bangsa merdeka dan berdaulat, sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia. Beliau adalah Bapak Bangsa Sejati.
Keberanian membubuhkan tanda tangan itu bukan tanpa risiko. Oleh penjajah, mereka bisa dituduh sebagai pemimpin pemberontakan, makar, penggulingan kekuasaan, bahkan kemungkinan akan dinyatakan sebagai penjahat perang. Sehingga tak heran bila ketika itu ada tokoh pergerakan kemerdekaan yang secara terang-terangan menolak untuk membubuhkan tanda tangan.
Meskipun Jepang telah takluk dalam Perang Pasifik dan PD II, tetapi Jepang masih belum memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Di lain pihak, Belanda yang telah lama menjajah kepulauan nusantara dan hanya 3,5 tahun diselingi Jepang, masih bernafsu untuk kembali menduduki bekas koloninya. Maka, bila rakyat Indonesia tidak bisa bertahan dan mempertahankan kemerdekaan, Bung Karno dan Bung Hatta-lah yang paling dianggap bertanggung jawab atas segala kekacauan dan peralihan kekuasaan pemerintahan secara illegal.

Tetapi Bung Karno dan Bung Hatta telah yakin pada diri mereka, bangsa Indonesia telah sadar akan arti pentingnya kemerdekaan. Bangsa Indonesia akan mempertahankan kemerdekaan, bukan hanya untuk menyelamatkan mereka berdua, tetapi menyelamatkan kebebasan dan kesempatan hidup berbangsa dan bernegara secara berdaulat.

Menyelamatkan harga diri bangsa. Proklamasi kemerdekaan adalah ungkapan paling lantang akan semangat besar untuk hidup sebagai bangsa yang berdiri sendiri dan tidak dikangkangi penjajah. Proklamasi kemerdekaan, itulah hadiah terbesar yang diterima bangsa Indonesia dari dua tokoh besar yang lahir satu abad silam.

Tanggal 18 Agustus 1945, Ir Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Soekardjo Wijopranoto mengemukakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus merupakan satu dwitunggal.

Periode Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia, Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya dari usaha Pemerintah Belanda yang ingin menjajah kembali.

Pemerintah Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Dua kali perundingan dengan Belanda menghasilkan Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Reville, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan akibat kecurangan pihak Belanda.

Untuk mencari dukungan luar negeri, pada Juli I947, Bung Hatta pergi ke India menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. dengan menyamar sebagai kopilot bernama Abdullah (Pilot pesawat adalah Biju Patnaik yang kemudian menjadi Menteri Baja India di masa Pemerintah Perdana Menteri Morarji Desai). Nehru berjanji, India dapat membantu Indonesia dengan protes dan resolusi kepada PBB agar Belanda dihukum.

Kesukaran dan ancaman yang dihadapi silih berganti. September 1948 PKI melakukan pemberontakan. 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi kedua. Presiden dan Wapres ditawan dan diasingkan ke Bangka. Namun perjuangan Rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan terus berkobar di mana-mana.

Panglima Besar Soediman melanjutkan memimpin perjuangan bersenjata. Pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, Bung Hatta yang mengetuai Delegasi Indonesia dalam Konperensi Meja Bundar untuk menerima pengakuan kedaulatan Indonesia dari Ratu Juliana.

Bung Hatta juga menjadi Perdana Menteri waktu Negara Republik Indonesia Serikat berdiri. Selanjutnya setelah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bung Hatta kembali menjadi Wakil Presiden.

Periode Tahun1950-1956 Selama menjadi Wakil Presiden,Bung Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi.

Dia juga tetap menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah di bidang ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya. Tanggal 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato radio untuk menyambut Hari Koperasi di Indonesia. Karena besamya aktivitas Bung Hatta dalam gerakan koperasi, maka pada tanggal 17 Juli 1953 dia diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (1971).

Pada tahun 1955, Bung Hatta mengumumkan bahwa apabila parlemen dan konsituante pilihan rakyat sudah terbentuk, ia akan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Niatnya untuk mengundurkan diri itu diberitahukannya melalui sepucuk surat kepada ketua Perlemen, Mr. Sartono. Tembusan surat dikirimkan kepada Presiden Soekarno. Setelah Konstituante dibuka secara resmi oleh Presiden, Wakil Presiden Hatta mengemukakan kepada Ketua Parlemen bahwa pada tanggal l Desember 1956 ia akan meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Soekarno berusaha mencegahnya, tetapi Bung Hatta tetap pada pendiriannya.

Pada tahun 1960 Bung Hatta menulis “Demokrasi Kita” dalam majalah Pandji Masyarakat. Sebuah tulisan yang terkenal karena menonjolkan pandangan dan pikiran Bung Hatta mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia waktu itu.

Dalam masa pemerintahan Orde Baru, Bung Hatta lebih merupakan negarawan sesepuh bagi bangsanya daripada seorang politikus.

Hatta menikah dengan Rahmi Rachim pada tanggal l8 Nopember 1945 di desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Mereka mempunyai tiga orang putri, yaitu Meutia Farida, Gemala Rabi’ah, dan Halida Nuriah. Dua orang putrinya yang tertua telah menikah. Yang pertama dengan Dr. Sri-Edi Swasono dan yang kedua dengan Drs. Mohammad Chalil Baridjambek. Hatta sempat menyaksikan kelahiran dua cucunya, yaitu Sri Juwita Hanum Swasono dan Mohamad Athar Baridjambek. Sepanjang hidupnya, Bung Hatta berperilaku senantiasa menampilkan sikap yang santun terhadap siapa pun. Baik kawan maupun lawan. Terhadap Bung Karno yang pada masa sebelum kemerdekaan melakukan kerja sama cukup erat namun kemudian mereka tidak dapat bekerja sama secara politik, tetapi sebagai sesama manusia, Bung Hatta masih menghormatinya. Ketika Bung Karno sakit, Bung Hatta menengoknya. Demikian pula sebaliknya. Kesantunan menjadi sikap dalam hidupnya untuk saling menghargai.

Bila ada pejabat negara yang paling jujur, semua orang Indonesia akan menyebut nama Bung Hatta. Bukan hanya jujur, tetapi ia juga uncorruptable. Tak terkorupsikan, demikian menurut Jacob Utama, Pemimpin Umum harian Kompas. Kejujuran hatinya membuat dia tidak rela untuk menodainya melakukan tindak korupsi.

Padahal, pejabat lain melakukan hal buruk itu. Kalau saja ia mau melakukan korupsi, barangkali bukan hanya sepatu merek Bally yang mampu dibelinya. Bisa saja ia memiliki saham di pabrik sepatu dan berganti-ganti sepatu baru setiap hari. Tetapi, ia tidak melakukan semua itu. Ia hanya menyelipkan potongan iklan sepatu Bally yang tidak terbelinya hingga akhir hayat. Bila dilihat pada kondisi sekarang, seharusnya masa lalu juga demikian, tentu hal ini merupakan sebuah tragedi.

Seorang mantan wakil presiden, orang yang menandatangani proklamasi kemerdekaan, orang yang memimpin delegasi perundingan dengan Belanda – negara yang pernah menjajahnya hingga Belanda mau mengakui kedaulatan Indonesia, ternyata tidak mampu hanya untuk sekadar membeli sepasang sepatu bermerek terkenal.

Bahkan, dalam berbagai versi disebutkan, untuk membayar rekening air dan listrik, Bung Hatta yang mengandalkan hidupnya dari uang pensiunan seorang wakil presiden ternyata tidak cukup. Apalagi untuk membeli keperluan lain, seperti sepatu, yang dianggap oleh dirinya sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi. Ia masih memikirkan kehidupan keluarga, istri dan tiga orang anaknya.

Sampai akhir hayatnya Bung Hatta dikenal sebagai orang yang tetap sederhana. Dengan pengalaman dan pergaulannya yang sangat luas, serta memiliki pemahaman yang mendalam di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, rasanya tidak akan sulit bagi Bung Hatta untuk berlaku tidak sederhana. Ia bisa menjadi orang yang kaya secara materi, dan tidak perlu merasakan kesulitan dalam hidupnya. Tetapi, visi keneragarawannya mengatakan dia harus menjaga simbol kenegaraan. Bukan untuk dirinya sindiri.

Maka, ia menikmati hidup dari uang pensiun. Dengan jumlah yang tidak seberapa, namun mampu melaksanakan gaya hidup yang hemat, uang pensiun itu “cukup” menghidupinya sekeluarga. Bagi Bung Hatta, tentu saja sangat mudah menerima tawaran bekerja dari berbagai perusahaan, baik lokal maupun internasional. Tetapi, bagaimana dengan citra wakil presiden. Bagaimana mungkin seorangmantan wakil presiden menjadi konsultan perusahaan A. Apakah hal itu tidak memunculkan bias dalam persaingan usaha, mengingat hebatnya pengalaman Bung Hatta? Inilah yang Bung Hatta hindari. Ia ingin menjaga nama baik. Bukan hanya dirinya sendiri, tetapi nama baik bangsa dan negara.
Dalam catatan yang ditulis Meutia Farida Hatta Swasono, putri sulung Bung Hatta, keluarga Bung Hatta memang bukan keluarga yang mengejar kemewahan hidup. Bukan hanya Bung Hatta yang memiliki pikiran dan sikap demikian, juga istrinya Ny Rahmi Hatta. “Kita sudah cukup hidup begini, yang kita miliki hanya nama baik, itu yang harus kita jaga terus,” tulis Meutia menirukan kata ibunya (Kompas, 9/8/2002).
Sebagai orang yang memiliki kesempatan memperoleh pendidikan lebih tinggi dibanding saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air, Hatta merasa memiliki kewajiban untuk ikut menyebarkan pemikiran dan pemahaman, terutama dalam hal kehidupan dalam sebuah negara merdeka. Ia banyak menulis tentang bagaimana sengsaranya rakyat yang hidup dalam jajahan bangsa lain. Sebaliknya, bangsa yang menjajah hanya tinggal menikmati hasil dari keringat rakyat yang dijajah. Dalam sistem ini, secara tegas Hatta tidak melihat adanya keadilan.

Untuk menyadarkan rakyat akan pentingnya arti kemerdekaan, bukan hal yang mudah. Jauh lebih sulit lagi ketika harus menjelaskan apa yang boleh diperbuat dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika sudah merdeka. Rakyat Indonesia harus memiliki kesamaan pandang dalam menatap masa depan. Untuk itu rakyat perlu dididik. Yang paling mendasar adalah mereka bebas dari buta huruf, baca dan tulis.

Sehingga pengetahuan mereka akan terus terbuka dengan membaca berbagai informasi yang beragam. Diharapkan nantinya akan muncul pemahaman yang baik mengenai perjalanan mengisi kemerdekaan. Tentu, membaca tidak akan berguna banyak bila tidak ada bahan bacaan. Maka, Bung Hatta secara konsisten membuat tulisan yang menggugah semangat kemerdekaan, mewujudkan cita-cita negara setelah kemerdekaan, mengelola negara dengan baik agar tidak malah menyusahkan rakyat di era yang sudah merdeka, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan berbagai tulisan lainnya.

Antara tulisan dan perbuatan Bung Hatta dengan sikap dan tindakannya tidak terjadi pertentangan. Ia adalah orang yang konsisten menjalankan sikap yang telah diambilnya. Tak perlu heran ketika tiba-tiba Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI pada 1 Desember 1956, karena merasa tidak cocok lagi Bung Karno yang menjadi presiden. Ia menganggap Bung Karno sudah mulai meninggalkan demokrasi dan ingin memimpin segalanya. Sebagai pejuang demokrasi, ia tidak bisa menerima perilaku Bung Karno. Padahal, rakyat telah memilh sistem demokrasi yang mensyaratkan persamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara dan dihormatinya supremasi hukum.

Bung Karno mencoba berdiri di atas semua itu dengan alasan rakyat perlu dipimpin dalam memahami demokrasi dengan benar. Jelas, bagi Bung Hatta ini adalah sebuah contradictio in terminis. Di satu sisi ingin mewujudkan demokrasi, sedangkan di sisi lain duduk di atas demokrasi. Pembicaraan, teguran, dan peringatan terhadap Bung Karno, sahabatnya sejak masa perjuangan kemerdekaan, telah dilakukan. Tetapi, Bung Karno todak berubah sikap. Hatta pun tidak menyesuaikan sikap dengan Bung Karno. Karena merasa tidak mungkin lagi menjalin kerja sama, akhirnya Bung Hatta memilih mengundurkan diri dan memberi kesempatan kepada Bung Karno untuk membuktikan konsepsinya.

Publik kemudian tahu, konsepsi Bung Karno ternyata mampu dimanfaatkan dengan baik oleh PKI dan Bung Karno jatuh dari kursi presiden secara menyakitkan. Namun, hal iu ternyata tidak berarti kesempatan akan diberikan kepada Hatta untuk membuktikan konsepsinya yang berbeda dengan Bung Karno. Hatta tak pernah kembali ke posisi eksekutif bangsa. Meskipun demikian, semua itu tidak mengurangi hasa hormat bangsa Indonesia pada Bung Hatta sebagai orang besar yang berjasa besar terhadap bangsa ini.

Bung Hatta memang tidak pernah menjadi presiden republik ini meski bila ditinjau dari jasa, pengetahuan, peran, dan risiko yang diambilnya, ia layak untuk menduduki jabatan itu. Kesempatan memang tidak datang padanya. Tetapi, ia telah menjadi bapak bangsa dengan moralitas tinggi. Ia adalah cermin dari tokoh yang lurus dan bersih serta memiliki nama baik yang senantiasa dijaganya. Sampai kini, nama Bung Hatta tetap baik dan harum di sanubari Bangsa Indonesia. (Nurul Leyli A)

Mensubsidi Negara

Pada hari-hari ini masyarakat disuguhi oleh media masssa berbagai macam iklan politik, baik iklan politik calon presiden maupun iklan politik partai politik. Calon presiden maupun partai politik berlomba-lomba menawarkan janji-janji kepada masyarakat, dengan tujuan masyarakat akan memilih calon presiden dan partai politik bersangkutan.

Upaya calon presiden dan partai politik untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat dengan menggunakan iklan politik di media massa tentunya sesuatu yang sah dan wajar. Cara ini barangkali dianggap cara yang paling efesien karena luasnya jangkaun media massa yang sampai pelosok-pelosok desa sekalipun.

Pada titik inilah, dengan leluasanya iklan politik masuk ke dalam kehidupan masyarakat, dibutuhkan sedikit kecerdasan dari masyarakat untuk menilai iklan politik tersebut secara hati-hati, tidak menelannya mentah-mentah. Bagaimanapun juga, iklan adalah iklan. Tidak jarang iklan memanipulasi, memberikan informasi yang tidak lengkap, dan memberikan janji-janji yang berlebihan. Pendek kata, masyarakat harus lebih jeli dalam menilai iklan politik, lebih jeli daripada menilai iklan produk barang yang habis dikonsumsi.

Salah satu contoh iklan politik yang menarik untuk dicermati adalah iklan politik Presiden SBY dan Partai Demokrat. Salah satu point yang ditonjolkan dalam iklan politik tersebut yaitu kebijakan Presiden SBY dalam menurunkan harga BBM sampai tiga kali. Dengan iklan politik ini, masyarakat diajak berfikir bahwa penurunan harga BBM sampai tiga kali pada periode pemerintahan SBY ini adalah bukti kemurah hatian dan kepedulian SBY pada nasib rakyat kecil, dan merupakan prestasi besar SBY, sehingga oleh karenanya masyarakat harus terus mendukung SBY. Tentu saja, sasaran iklan politik model seperti ini adalah masyarakat awam yang kurang mengetahui perkembangan ekonomi dunia, khususnya perkembangan harga minyak mentah dunia. Apesnya, kebanyakan masyarakat Indonesia sampai hari ini adalah masyarakat yang awam terhadap perkembangan ekonomi dan perkembangan harga minyak dunia.

Bagi masyarakat yang cukup mencermati perkembangan ekonomi dan harga minyak mentah dunia, iklan politik SBY yang mengangkat penurunan harga BBM sampai tiga kali tersebut dianggap sebagai iklan politik yang konyol, lucu, dan sangat membodohi rakyat. Penurunan harga minyak sampai tiga kali tersebut bukanlah prestasi, apalagi bentuk kemurah hatian SBY. Penurunan tersebut karena memang harga minyak mentah dunia yang turun. Oleh karenanya, tidaklah bermoral menjadikan penurunan harga minyak tersebut sebagai materi iklan politik.

Periode pemerintahan SBY-JK memang dihiasi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia, yang juga diikuti naik-turunnya harga BBM didalam negeri. Harga minyak mentah dunia per Desember 2004 pada level US$ 40 per barrel, naik menjadi US$ 60 per barrel pada Desember 2005 dan 2006, naik lagi menjadi US$ 90 per barrel pada Desember 2007, dan kemudian turun menjadi US$ 40 per barrel pada Desember 2008. Rekor tertinggi harga minyak mentah dunia pada level US$ 147 per barrel pada bulan Juli 2008. Sementara itu didalam negeri tercatat terjadi tiga kali kenaikan harga BBM dan tiga kali penurunan harga BBM, mengikuti fluktuasi harga minyak mentah dunia. Kenaikan harga BBM terjadi pada bulan Maret 2005, Desember 2005, dan Mei 2008, sedangkan penurunan terjadi pada bulan November 2008, Desember 2008, dan Januari 2009.

Saat berencana menaikkan harga BBM, pemerintah selalu ditentang oleh masyarakat yang keberatan dengan kenaikan tersebut. Terjadi demonstrasi dimana-mana, baik dilakukan oleh mahasiswa, petani, nelayan, buruh, maupun sopir angkutan. Namun pemerintah tetap kukuh dengan pendiriannya untuk menaikkan harga BBM, dengan alasan jika harga BBM tidak dinaikkan maka akan terjadinya defisit anggaran yang besar karena subsidi BBM yang membengkak. Alasan pemerintah tersebut dalam batas tertentu sebenarnya bisa dimaklumi, mengingat Indonesia saat ini adalah Negara nett importir minyak.

Saat ini ketika harga minyak mentah dunia di level US$ 40 per barel, apakah penurunan harga BBM sebanyak tiga kali, sehingga harga BBM menjadi Rp. 4.500,- adalah harga yang adil dan mencerminkan kepedulian pemerintahan SBY terhadap rakayat kecil, sehingga layak dijadikan materi iklan kampanye politik SBY?. Untuk menjawab pertanyaan ini, dibutuhkan sedikit hitung-hitungan sederhana (karena perhitungan yang sesungguhnya tentu lebih rumit). Jika harga minyak mentah dunia sebesar US$ 40 per barrel, dan diasumsikan biaya lifting, pengolahan dan pengangkutan sebesar US$ 10 per barrel, kurs rupiah terhadap dollar adalah Rp.11.000,-, dan 1 barrel sama dengan 159 liter, maka harga BBM tanpa subsidi per liternya dapat dihitung. Dengan menggunakan angka-angka tersebut diatas, maka harga BBM tanpa subsidi adalah sebesar Rp. 3.500,- per liter.

Dengan menggunakan perhitungan yang sangat sederhana tersebut diatas, ternyata saat ini rakyat bukannya disubsidi oleh negara, namun rakyatlah yang harus mensubsidi negara. Negara mengambil untung dari penurunan harga minyak mentah dunia. Hal ini tentu saja sesuatu yang tidak lazim dan merupakan sesuatu yang aneh. Biasanya negaralah yang mensubsidi rakyatnya, bukan sebaliknya. Lebih aneh lagi, aksi ambil untung dari bisnis minyak ini diikuti oleh kampanye politik SBY dan Partai Demokrat menggunakan materi penurunan harga BBM yang terjadi sebanyak tiga kali. Dengan demikian, iklan politik SBY dan Partai Demokrat tersebut adalah iklan politik yang membodohkan, memanipulasi dan tidak etis sama sekali. Tidak seharusnya SBY dan Partai Demokrat dalam kampanye politiknya menggunakan materi penurunan BBM tersebut. (Ayib Rudi, Penulis adalah peneliti di Bright Institut, Jakarta)

Mahasiswa Galang Dana untuk Palestina

Tragedi kemanusiaan yang menimpa ribuan warga Palestina masih mengundang simpati jutaan rakyat di dunia. Kini, giliran mahasiswa UIN Jakarta yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus turun ke jalan untuk menggalang dana. “Hati kami terketuk untuk ikut membantu para korban Palestina yang notabene warga sipil tak berdosa. Untuk itu kami berusaha membantu mereka dengan mengadakan penggalangan dana ini,” kata Asbah Pratama, Koordinator Pos Solisaritas Umat (PSU), kepada HMINEWS, Sabtu (17/1). Menurut Asbah, penggalangan dana dilakukan dengan berkoordinasi ke setiap Dewan Komisariat Dakwah (Komda) LDK yang ada tersebar di seluruh Fakultas se-UIN Jakarta.

Untuk mensukseskan acara ini, meraka membentuk tim khusus dalam sebuah kepanitiaan yang resmi. Selain itu,mereka juga berusaha semaksimal mungkin untuk meminta partisipasi kepada setiap anggota agar terketuk hatinya untuk memberikan bantuan, baik berupa moril maupun materiil.
“Kami berusaha untuk menggerakkan hati para anggota LDK untuk membantu saudara kita di Palestina yang sedang tertimpa musibah,” kata mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial ini.
Selain di setiap fakultas, penggalangan dana juga dilakukan di Masjid Al Jamiah Student Center dengan cara menyediakan kotak amal.

Asbah juga mengatakan hasil dari penggalangan dana tersebut akan digabung dengan dana yang dikumpulkan oleh lembaga lain seperti Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (Kispa), Ikatan Remaja Masjid Fatullah (Irmafa) dan Solidaritas Aceh. Semuanya akan dimasukkan ke rekening resmi penggalangan dana Palestina. Saat Asbah ditanya komentarnya tentang perang tragedi kemanusiaan itu, ia mengatakan tragedi tersebut merupakan propaganda Barat yang ingin menghancurkan Islam.

“Israael dan Amerika adalah teroris yang ingin menghancurkan umat Islam”, kata Asbah dengan nada geram.
Asbah juga menghimbau kepada seluruh warga Muslim di Indonesia untuk memanjatkan doanya yang sebesar-besaranya bagi keselamatan warga muslim Palestina. (Rita Zahara)

Umat Islam Harus Kembali ke Al-Quran

Sebagai bentuk solodaritas terhadap krisis kemanusiaan di Palestina, HMI Komisariat IPTIQ-IIQ Cabang Jakarta Selatan pada hari Minggu (18/1) menggelar dialog dan do’a bersama yang bertempat di Masjid Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

Acara diawali dengan pembacaan Surat Yasin diteruskan kemudian dengan do’a bersama dipimpin oleh KH Ichasnuddin Yusa.

Nampak hadir pada tersebut Ketua Umum PB HMI Syahrul Effendi Dasopang. Pada kesempatan tersebut Sahrul menghimbau kepada seluruh kader HMI agar menyiapkan kekuatan untuk melakukan jihad universal dengan mengembalikan diri pada ajaran Al-Quran. Menurut Sahrul, Al-Quran merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk meredam konflik kemanusiaan ini.

“Mari kita membantu saudara-saudara kita sesama muslim yang sedang tertindas dengan kembali membaca dan mempelajari Al-Quran secara aktual dalam setiap segi kehidupan”, kata Sahrul.

Sahrul juga mengatakan bahwa perang yang terjadi di jalur Gaza merupakan perpaduan antara perang ekonomi, politik dan agama. Menurutnya, konteks peperangan tersebut adalah kemungkaran dan kebathilan yang nyata untuk menghacurkan umat Islam.

“Perang yang terjadi di Gaza tidak murni perang ekonomi dan politik saja,tetapi berimpitan dengan perang agama”, tegas Sahrul.

“Israel memerangi Palestina seolah-olah sedang memerangi musuh Tuhan mereka”, tambahnya.

Selain itu, Sahrul juga berharap semoga kejadian ini dapat membuka pintu hati umat Islam untuk bersatu melawan golongan yang ingin menghancurkan peradaban Islam di muka dunia ini.

“Situasi ini jangan sampai membuat umat Islam hancur dan menjadi lemah, tetapi mari kita jadikan moment ini sebagai awal kebangkitan kita dalam menumbuhkan semangat jihad”,kata Sahrul lagi.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Selatan M. Insan Kamil dalam sambutannya mengatakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisariat IPTIQ-IIQ Jakarta ini merupakan bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Dalam kesempatan itu, dia juga menegaskan bahwa HMI Cabang Jakarta Selatan mengecam keras agresi militer zionis Israel yang sangat di luar batas perikemanusiaan telah menghancurkan umat islam yang bermukim di Palestina.

Selain itu, melalui doa bersama ini M. Insan Kamil berharap semoga pemerintah ikut berpartisipasi dalam memperjuangkan perdamaian di Jalur Gaza. “Kalau perlu kita mengusulkan pembentukan Lembaga Baru, karena PBB kami anggap gagal menciptakan perdamaian di Bumi Palestina,” tegas kamil. (Rita Zahara)

Saatnya Kaum Muda Berkuasa

Selama masih dikuasai dan didominasi oleh orang lama, maka politik Negeri ini tidak akan mengalami perubahan signifikan di tahun 2009. Bahkan keadaan ini akan bertahan hingga 2014. Pernyataan tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti dalam launching Saung Bambooina milik Abdul Mufallah di Ciputat Rabu(7/1) malam.

Ray juga menegaskan electoral threshold partai politik dalam UU Politik juga dirancang ‘secantik’ mungkin untuk membunuh partai atau orang baru yang ikut meramaikan perpolitikan bangsa. Selain itu proses regenerasi politik sangat lambat serta cenderung hanya mendaur-ulang kaum tua yang sebenarnya sudah tidak mampu lagi memimpin bangsa ini. “Struktur politik Negeri ini telah didesain untuk golongan tua, baik di eksekutif maupun legeslatif,” tutur Ray.

Meski demikian, alumni Jurusan Aqidah Filsafat FUF UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini meyakinkan bahwa masih ada harapan bagi kaum muda untuk bisa tampil di pentas politik nasional. “Yakni melalui gerakan mengambil alih kepemimpinan nasional dan menyebarkan isu anti korupsi,” jelasnya.

“Kaum muda harus mengambil inisiatif untuk memimpin negeri ini, sudah saatnya kaum muda berkuasa dan membawa perubahan baru bagi bangsa ini”, tambahnya. (Rita Zahara)

Muhammadiyah – NU Jangan Ikut Bargaining Politik

Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat menyatakan bahwa seharusnya Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama (NU) menjadi institusi yang menjaga moral dan terus memikirkan peradaban bangsa.

Hal tersebut disampiakan Komaruddin dalam acara Orasi Budaya “Islam Kebangsaan & Kemerdekaan Indonesia” yang diselenggarakan IMPULSE, sebuah lembaga kajian multikultur dan pluralisme, Kamis malam (8 /01/2009) di Wisma Syahida UIN Syarif hidayatullah Jakarta.

“Bila Muhammadiyah dan NU terjun ikut bargaining politik, maka wibawa sebagai lembaga moral dan intelektual akan turun”, katanya.

Komaruddin menjelaskan Muhammadiyah dan NU memiliki kelebihan historis dan moral, terutama karena terlahir sebelum Indonesia merdeka dan ikut berinisiatif melahirkan negara.

Seharusnya, menurut Komaruddin, Muhammadiyah dan NU tetap berada di atas semua dan melahirkan putra-putra terbaiknya untuk memajukan bangsa dan negara.

“Kalau ternyata putra terbaik itu kemudian jelek, tarik, panggil ke induknya” terang Komaruddin. ”

“Sehingga seharusnya Muhammadiyah dan NU bisa berembug dan berkomitmen bersama untuk menjalankan fungsi layaknya Mahkamah Konstitusi, namun dalam konteks moral ” tambahnya.

Kecenderungan sikap politik kalangan Muhammadiyah dan NU akhir-akhir ini sangat disayangkan Komaruddin, karena menurutnya tindakan NU dan muhammadiyah sudah ikut turun terlalu jauh, seperti ikut sibuk di Pilkada dan malah protes ketika ada kekalahan tokohnya di Pilkada, “seharusnya permasalahan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan, cukup dititipkan ke Komisi Pemilihan Umum saja ,kalau sudah demikian, yang rugi adalah ummat !” jelas Komaruddin.

Komaruddin juga mengatakan sejauh ini Muhammadiyah dan NU berfungsi sebagai pengikat kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945 ini bisa mengatasi berbagai masalah yang dihadapi negara, seperti gerakan transnasional yang mengimpor ideologi dari luar. Termasuk dengan komitmen Muhammadiyah dan NU yang menyatakan bahwa Pancasila sudah final, atau juga dengan Islam disini yang anti kekerasan – toleran. Tema-tema tersebut mampu dikomunikasikan oleh Muhammadiyah dan NU kepada khalayak dengan baik. Komaruddin mengingatkan sekali negara ini butuh pengikat. “Kalau tidak bisa roboh,” katanya. (Rita Zahara)

Masa Aksi HMI Yogyakarta Kembali Turun ke Jalan

Serangan Israel terhadap Palestina sampai sekarang belum juga ada tanda-tanda berakhir. Jumlah korban terus berjatuhan baik korban anak-anak maupun dari ibu-ibu yang tak berdosa.

HMI-MPO Cabang Yogjakarta Kamis (8/1) kembali turun kejalan untuk ketiga kalinya menyerukan kecaman sekaligus kembali melakukan pengalangan dana pada penguna jalan sepanjang Jl.Cikditiro sampaii kantor Pos Pusat Jl. Malioboro, Jogjakarta sambil berorasi.

Koordinator lapangan aksi, Mahfud mengatakan aksi kali ini sebagai lanjutan aksi mereka kemarin untuk pengalangan dana yang nantinya akan diberikan Palestina.

“Aksi ini bisa dibilang pengalangan dana yang terahir karena seruan dari LDMI PB HMI Pusat Jakarta. Dan jika nantinya Komisariat melakukan pengalangan dana sendiri harus adanya kordinasi dari Cabang. Selama masih diperlukan untuk pengalangan dana kembali HMI-MPO Cabang Yogjakarta akan siap,” ujar Mahfud.

Ketua KPC (Korps Pengader Cabang) HMI-MPO Cabang Yogjakarta Iqbal Hafidz Hakim tidak kalah berujar, “Palestina bukanlah binatang yang dapat dibunuh dengan mudah seperti yang dilakukan zionis Israel. Aksi turun dijalan bukan alasan karena kita satu agama melainkan apa yang dilakaukan Israel terhadap warga Palestiana adalah pelangaran HAM.” Israel mengatas namakan keamanan padahal mereka penjajah, perampas tanah milik orang lain, kata Iqbal.

Ketua Korp Pengkader HMI-Wati, (KOHATI) HMI Jogjakarta, Nevi menyayangkan sikap PBB yang menutup mata atas serangan Israel terhadap Palestina. “Mereka hanya kumpulan pecundang dan tidak bisa berbuat kongret,”kata Nevi keras. (M.Ismail)

Mahasiswa Papua Barat Yogyakarta Unjuk Rasa atas Korban Kekerasan dan Orang Hilang

Pengungkapan berbagai fakta sejarah mengenai orang hilang akibat tindakan repressif pemerintah melalui militer (TNI/Polri) terus disuarakan. Prilaku kekerasan Negara terhadap kemanusian telah terbukti ketika rentetan peristiwa yang tersistematis. Demikian pernyataan Komite Aksi Nasional Rakyat Papua Barat (KANR-PB) dalam aksinya di Yogyakarta, Kamis (08/01) silam.

Di hadiri kurang lebih sekitar 50-an massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan warga Papua Barat Yogyakarta, sebagian menggunakan baju adat. Massa aksi melakukan longmarch sepanjang jalan Malioboro menuju perempatan Pos besar Yogyakarta. Kemudian mereka menyuarakan yel-yel perlawanan terhadap sikap pemerintah yang telah menindas rakyat Papua Barat.

Menurut Ketua Adat Papua Barat sekaligus ketua aksi, Hanhansen Manibeu, issu yang diusung kali ini untuk mengungkapkan sejumlah tindakan bejat pemerintah yang telah menewaskan banyak korban sipil berjatuhan.

Komnas HAM seperto dikutip Kompas menyatakan, selama masa kepemimpinan Soeharto, sekitar 10.000 orang Papua ditahan, dan sekitar 100 ribu jiwa menjadi korban pembunuhan dan penghilangan paksa dalam operasi militer di Papua (1976-1995).

“Harapan kita bagi pemerintah SBY dan JK adalah menindak dengan tergas aparat-aparat yang ada di daerah yang telah gagal melaksanakan tugasnya,” kata Hanhansen.

Selain itu, mereka juga menuntut segera dibukanya ruang HAM untuk memberikan jaminan penuh kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Serta, menangkap segera pelaku penembakan atas rekan meraka yang bernamaWellinus Kogoya, Anus Paragaye dan Issak Lemauk.

Pengungkapan berbagai fakta sejarah mengenai orang hilang akibat tindakan repressif pemerintah melalui militer (TNI/Polri) terus disuarakan. Prilaku kekerasan Negara terhadap kemanusian telah terbukti ketika rentetan peristiwa yang tersistematis.

Demikian pernyataan Komite Aksi Nasional Rakyat Papua Barat (KANR-PB) dalam aksinya di Yogyakarta, Kamis (08/01) silam.

Di hadiri kurang lebih sekitar 50-an massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan warga Papua Barat Yogyakarta, sebagian menggunakan baju adat. Massa aksi melakukan longmarch sepanjang jalan Malioboro menuju perempatan Pos besar Yogyakarta. Kemudian mereka menyuarakan yel-yel perlawanan terhadap sikap pemerintah yang telah menindas rakyat Papua Barat.

Menurut Ketua Adat Papua Barat sekaligus ketua aksi, Hanhansen Manibeu, issu yang diusung kali ini untuk mengungkapkan sejumlah tindakan bejat pemerintah yang telah menewaskan banyak korban sipil berjatuhan.

Komnas HAM seperto dikutip Kompas menyatakan, selama masa kepemimpinan Soeharto, sekitar 10.000 orang Papua ditahan, dan sekitar 100 ribu jiwa menjadi korban pembunuhan dan penghilangan paksa dalam operasi militer di Papua (1976-1995).

“Harapan kita bagi pemerintah SBY dan JK adalah menindak dengan tergas aparat-aparat yang ada di daerah yang telah gagal melaksanakan tugasnya,” kata Hanhansen.

Selain itu, mereka juga menuntut segera dibukanya ruang HAM untuk memberikan jaminan penuh kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Serta, menangkap segera pelaku penembakan atas rekan meraka yang bernamaWellinus Kogoya, Anus Paragaye dan Issak Lemauk.

Massa KANR-PB dalam aksinya juga membawa bendera bergambar wilyah Papua Barat dan foto-foto kekerasan yang dilakukan (TNI/Polri) selama bertugas di Papua Barat. Massa aksi kali ini dikawal ketat oleh sejumlah polisi untuk mengantisipasi dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Setalah menyampaikan orasi dan membacakan tuntutan terahadap pemerintah, massa KANR-PB membuabarkan diri dengan tertib. (Lutsfi Siswanto)

Akbar Tanjung: Indonesia Bisa Menemukan Kembali Jati Dirinya

Berpegang teguh pada jati diri bangsa yang sesuai nilai-nilai yang telah ditetapkan para founding fathers bangsa merupakan cara efektif untuk bisa menemukan kembali Indonesia. Nilai-nilai tersebut tidak lain bentuk negara yaitu NKRI dan memegang teguh UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika.

Pernyataan tersebut diungkapkan mantan Ketua DPR Akbar Tanjung ketika menjadi pembicara seminar nasional bertajuk Reinventing Indonesia; Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa, di Ruang Diorama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (7/1/2009).

Acara yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI ini juga turut menghadirkan Wakil Ketua MPR A.M Fatwa, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Sahar L Hasan dan perwakilan Dirjen Potensi Pertahanan Departemen Pertahanan Setyo Harnowo.

Menurut Akbar nilai-nilai itu harus disesuaikan dengan keadaan, dinamika atau tuntutan baru yang ada sekarang dan harus terus dievaluasi terhadap perkembangan atau perubahan bangsa yang mengarah pada perwujudan cita-cita nasional sebagaimana yang termaktub dalam alinea keempat UUD 1945.

“Tapi, reinventing Indonesia ke depan harus memperkuat nilai-nilai demokrasi yang substansial, bukan prosedural, menghormati perbedaan/keragaman, membangun hukum yang bernilai kemanusiaan, dan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan,” kata Akbar.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, membangun lembaga negara seperti eksekutif, legeslatif dan yudikatif juga sebagai bagian reinventing Indonesia di bidang politik. Pembangunan tersebut bukan sekedar suprastruktur politik, melainkan pula infrastruktur politik.

Akbar meminta ke depan chek and balance yang dilakukan DPR lebih baik. Sebab menurut dia chek and balance yang dilakukan DPR saat ini kurang baik karena adanya ambiguitas partai politik antara partai pendukung pemerintah dengan partai oposisi dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Partai pendukung pemerintah menurut dia terkadang tidak sevisi bahkan berseberangan dengan pemerintah, padahal mereka berkoalisi.

“Penguatan eksekutif bisa dilakukan dengan memberikan kewenangan penuh kepada presiden untuk membentuk kabinetnya tanpa ada bargaining politik dari siapa pun. Dan ketika seseorang masuk dalam jajaran kabinet maka ia harus satu visi dengan presiden,” tandasnya. Sedangkan untuk penguatan yudikatif, ia melanjutkan, dilakukan melalui tidak adanya intervensi peradilan.

Mantan Ketua Umum PB HMI ini juga berkeinginan agar ke depan jumlah partai politikdi Indonesia tidak terlalu banyak, tapi sederhana saja karena sistem yang dianut sekarang adalah presidensil.

Sementara itu A.M Fatwa menegaskan perilaku elit politik seyogiyanya didasarkan pada kepantasan politik dan moralitas politik. Kepantasan politik mengacu pada aspek estetika yang titik tekannya pada pertimbangan kepantasan, keindahan, dan kepatutan tingkah laku. Sedangkan moralitas politik mengacu pada pertimbangan etis yang ditekankan pada perilaku yang dibenarkan secara hukum dan tata nilai yang berlaku di masyarakat.

“Kepantasan dan moralitas politik tidak hanya mengukur perilaku dari aspek benar-salah, tapi baik dan buruk. Dua aspek ini harus ditanamkan melalui keteladanan elit politik dalam menjalankan fungsinya baik di lembaga eksekutif, legeslatif maupun yudikatif,” tegasnya.

Fatwa menjelaskan upaya membangun moral dan etika politik bernegara tidak hanya dilakukan oleh kalangan elit politik saja, tapi juga atas kehendak anak bangsa atau masyaraka. Menurut Fatwa hasil dari upaya membangun moral dan etika politik bernegara adalah terciptanya tatanan kehidupan politik bernegara yang bermoral dan beretika yaitu realitas politik yang berhasil menyatukan harapan dan kenyataan hidup bernegara melalui kebersamaan baik antar elit dengan elit, elit dengan masyarakat maupun di antara masyarakat itu sendiri.

“Politik bernegara yang berlandaskan moral dan etika tidak akan terwujud tanpa adanya niat dan ikhtiar dari seluruh anak bangsa untuk ikut serta menciptakan tatanan kehidupan bernegara yang bermartabat dan beradab, keteladanan dari semua pihak agar tercipta atmosfir bernegara yang bermoral dan beretika, dan introspeksi dan evaluasi diri akan sumbangsih kepada masyarakat dan negara,” katanya. (Rita Zahara)

HMI Sleman Juga Menggelar Aksi Anti Israel

Gelombang kecaman anti Israel terus berdatangan dari seluruh penduduk penjuru dunia, termasuk Indonesia. Di Yogyakarta, Senin (5/01) kemarin, massa dari Mahasiswa Islam HMI MPO cabang Sleman Yogyakarta. Mengelar aksi anti Israel di Bunderan UGM.

Dalam aksinya, HMI MPO Cabang Sleman sempat melakukan Sholat Goib berjamaah dan do’a bersama bagi 450 korban kekejaman Israel. Mereka juga membawa spanduk-spanduk besar berisikan gugatan dan kecaman terhadap Israel.

Dalam press relasenya HMI MPO cabang Sleman mengutuk keras serangan Israel ke Palestine. Mereka juga mendesak Indonesia dan PBB untuk mengambil tindakan yang nyata dan menguntungkan bagi pihak Palestine.

Aksi yang berlangsung kurang lebih 60 menit ini berlangsung dengan aman dan tertib tanpa pengawalan dari pihak keamanan kampus maupun dari kepolisian. Aksi ini diakhiri dengan teatrikal pelemparan bendera Israel dengan sepatu dan pembakaran bendera Israel. (Erdiansyah Rezamela)