APBN Selalu Defisit, Beban Utang Membengkak

Terlepas dari efektivitas stimulus fiskal terhadap kinerja perekonomian, pada era pemeritntahan SBY-JK, APBN selama ini selalu direncanakan defisit. Defisit dibiayai dengan penjualan aset negara (privatisasi) dan penarikan utang baru.

Pada tanggal 24 Februari 2009 pemerintah mengajukan Dokumen Perubahan Asumsi Penerimaan dan Belanja Negara kepada Panitia Anggaran DPR RI. Wacana yang berkembang sebelumnya, pemerintah akan mengajukan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan 2009 (APBNP 2009). Namun kemudian dengan menggunakan pasal darurat, yaitu pasal 23 UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009, akhirnya pemerintah hanya mengajukan Dokumen Perubahan Asumsi Penerimaan dan Belanja Negara.

Akan dilakukannya perubahan APBN 2009 oleh pemerintah sebenarnya sudah diprediksi oleh banyak pihak. Hal itu terkait dengan perubahan-perubahan ekonomi yang begitu cepat mulai kuartal III 2008. Ditengah gejolak ekonomi global yang dipicu oleh krisis keuangan Amerika Serikat, besaran asumsi makroekonomi yang dibuat oleh pemerintah dinilai oleh banyak pihak terlalu optimistik. Pembacaan pemerintah terhadap trend perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2009 tidak akurat. Melambatnya laju perekonomian Indonesia sebagai dampak melambatnya laju perekoniman global tidak terprediksi dengan baik. Penurunan harga BBM sebagai akibat melambatnya perekonomian global juga kurang diperhitungkan dan diantisipasi oleh pemerintah.

Pada akhir tahun 2008 pemerintah mulai menyadari bahwa asumsi makroekonomi yang telah dibuatnya tidak lagi realistis sebagai dasar penyusun APBN 2009. Bahkan pemeritah telah menganggap perekonomian Indonesia dalam keadan krisis, sehingga pasal 23 UU No.41 Tahun 2009 dipergunakan. Adapun asumsi makroekonomi yang berubah secara sigifikan yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan harga minyak nasional. Ketiga asumsi makroekonomi tersebut berpegaruh besar terhadap besaran penerimaan, belanja, dan defisit APBN (postur APBN).

Dalam waktu 1 kali 24 jam, akhirnya Panitia Anggaran DPR RI mengesahkan Dokumen Perubahan Asumsi Penerimaan dan Belanja Negara yang dajukan pemerintah. Asumsi makroekonomi yang telah disepakati tersebut adalah sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi: 4,5 %, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 11.000,-, harga minyak ICP sebesar US$ 45 per barel, lifting minyak sebesar 960 ribu barel per hari, inflasi sebesar 6 %, dan SBI 3 bulan: tetap 7,5%. Bila dibandingkan dengan sumsi makroekonomi dalam APBN 2009, perubahannya adalah pada pertumbuhan ekonomi (minus1,5 %), inflasi (plus 0,2 %), nilai tukar rupiah (terdepresiasi Rp.1.600,-), dan harga minyak (minus US$ 35 / barel).

Sementara itu besaran pedapatan dan belanja negara adalah sebagai berukut: pendapatan negara sebesar Rp.847,7 trilyun, dengan rincian pendapatan pajak sebesar Rp.660,9 trilyun, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.185,9 trilyun, dan Hibah sebesar 0,9 trilyun. Sedangkan belanja negara sebesar Rp.987,2 trilyun, dengan rincian belanja pemerintah pusat sebasar Rp.683,5 trilyun, dan belanja pemerintah daerah sebesar Rp.303,1 trilyun. Dengan demikian besarnya defisit adalah sebesar Rp.139,5 trilyun. Bila dibandingkan dengan postur APBN 2009, perbedaanya adalah pendapatan negara (minus Rp.138 trilyun), belanja negara (minus Rp.49,9 trilyun), dan defisit ( plus 88,2 trilyun).

Defisit Anggaran dan Beban Utang

Dalam kondisi perekonomian yang sedang krisis, stimulus fiskal adalah tindakan yang lazim dilakukan pemerintah manapun untuk memacu perekonomian. Maka wajar jika Panitia Angaran DPRI RI menyepakati stimulus fiskal yang diajukan pemerintah. Besarnya stimulus fiskal tersebut adalah Rp.73,3 trilyun, yang berakibat pada meningkatnya defisit APBN menjadi 139,5 trilyun. Namun kemudian perlu dicermati mengenai alokasi stimulus fiskal tersebut, diamana Rp.56,3 trilyun untuk stimulus perpajakan dan kepabeanan, dan Rp.17 trilyun untuk stimulus belanja negara (12,2 trilyun didalamnya terdapat belanja infrastruktur). Dengan alokasi seperti ini, pihak yang mengharapkan porsi belanja infrastruktur yang besar dan berharap akan adanya penyerapan tenaga kerja secara massal akan kecewa. Bagaiaman tidak, misalnya belanja infrastruktur pertanian hanya Rp.300 milyar, dan infrastruktur perumahan rakyat Rp.400 milyar. Tidak akan banyak tenaga kerja yang terserap dan infrastruktur yang terbangaun.

Terlepas dari efektivitas stimulus fiskal terhadap kinerja perekonomian, pada era pemeritntahan SBY-JK, APBN selama ini selalu direncanakan defisit. Pada tahun 2005, defisit direncanakan Rp.24,94 trilyun dengan realisasi Rp.14,41 trilyun. Semenatara itu pada tahun 2006, defisit direncanakan Rp.39,98 trilyun dengan realisasi Rp.29,14 trilyun. Sedangkan pada tahun 2007, defisit direncanakan 58,29 trilyun dengan realisasi Rp.49,84 trilyun. Pada tahun 2008, defisit direncanakan Rp.73,1 trilyun dengan realisasi Rp.4,3 trilyun.

Secara teoritis, anggaran defisit adalah anggaran yang memang direncanakan defisit, pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaannya. Hal ini ditempuh untuk merangasang pertumbuhan ekonomi, dengan cara meningkatkan permintaan agregat. Diharapkan, kemudian nantinya tambahan pendapatan akan lebih besar dari defisit pengeluaran yang direncanakan. Anggaran defisit juga diharapkan akan dapat menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu dicermati pos-pos pengeluarannya, apakah akan berdampak ekspansif atau tidak?. Biarpun defisit, namun jika digunakan untuk membayar bunga utang dan cicilan utang (pos pembiayaan), maka dampak ekspansifnya tidak akan didapat. Dan hal inilah yang terjadi selama ini, defisit anggaran lebih banyak digunakan untuk membayar cicilan utang dan bunganya.

Defisit APBN selama ini dibiayai dengan penjualan aset negara (privatisasi) dan penarikan utang baru. Dengan semakin menipisnya aset yang bisa diprivatisasi, maka penarikan utang baru yang akan diandalkan. Terkait dengan anggaran yang selalu defisit, maka jumlah utang dan beban utang pemerintah juga semakin meningkat. Pada tahun 2005 stock utang (UDN dan ULN) sebesar Rp.1.200 trilyun dengan beban utang (bunga dan cicilannya) sebesar Rp.140 trilyun. Pada tahun 2006 stock utang (UDN dan ULN) sebesar Rp.1.300 trilyun dengan beban utang (bunga dan cicilannya) sebesar Rp.189 trilyun. Pada tahun 2007 stock utang (UDN dan ULN) sebesar Rp.1.380 trilyun dengan beban utang (bunga dan cicilannya) sebesar Rp.198 trilyun. Pada tahun 2008 stock utang (UDN dan ULN) sekitar Rp.1.400 trilyun dengan beban utang (bunga dan cicilannya) sekitar Rp.200 trilyun.

Dengan melihat APBN yang selalu defisit, dan jumlah utang, serta beban utang yang semakin meningkat, pantas bagi kita untuk khawatir dengan keberlangsungan fiskal Indonesia. Apalagi penerimaan negara dari SDA bisa dipastikan trendnya akan turun, karena semakin terkuras. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan kebijakan fiskal yang mendasar, jika tidak maka kebangkrutan fiskal Indonesia bukan merupakan sesuatu yang mustahil. Semoga tidak terjadi. (Ayib Rudi,  peneliti Bright Institut, Jakarta)

Budayakan Kampanye Sehat

Menjelang pemilu, banyak elit politik yang  mulai sibuk “tebar pesona” guna mendapatkan dukungan dari masyarakat. Berbagai model kampanye pun dilakukan oleh para elit politik, dari mulai kegiatan sosial, pemasangan baliho, reklame, spanduk, stiker hingga ke tingkat yang paling ekstrim yaitu black campaign (kampanye hitam).

Meskipun kampanye pemilihan umum legislatif ini sudah didengung-dengungkan, namun kenyataanya tidak sedikit masyarakat yang sebenarnya belum tahu kapan persisnya pemilu tahun ini akan dilaksanakan.

Berkaitan dengan pemilu legislatif yang akan dilaksanakan pada 9 April 2009 ini, tidak sedikit ditemukan pelanggaran-pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh beberapa parpol secara kasat mata. Sejauh ini, sudah 56 perkara pidana berkaitan dengan pemilu 2009 yang tersebar di seluruh tanah air dan sudah ditangani oleh Satuan Kerja Penegakan Hukum Terpadu. Sebagian besar pidana tersebut berhubungan dengan pelanggaran larangan kampanye, diantaranya kasus yang terkait dengan dugaan ijazah palsu Sukmawati Soekarno Putri dan pelanggaran kampanye oleh tersangka Presiden PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Tifatul Sembirung. Pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu yang melanggar pasal 270 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kampanye Sehat

Kampanye sebagai sarana menyampaikan visi misi dan agenda yang akan dilaksanakan oleh parpol, biasanya berisi janji-janji manis kepada rakyat seharusnya dilakukan secara fairdan bersih. Kampanye yang sehat dapat dilakukan melalui sosialisasi program kerja yang jelas, melakukan kontrak sosial dengan rakyat; apa yang di inginkan oleh rakyat serta adanya janji-janji parpol yang jelas dan terukur (kwantitatie) sehingga ketika parpol yang bersangkutan tersebut menang, rakyat dapat mudah dan jelas untuk menagihnya. Selain itu, banyaknya parpol yang ada juga menjadi pemicu tingginya persaingan untuk meraup dukungan suara, sehingga berbagai cara dilakukan dari mengolok-olok partai lain hingga kampanye tanpa identitas yang jelas. Sampai saat ini, belum ada elit politik yang mengkampanyekan program kerja yang jelas dan terukur. Sebagian besar hanya memberikan slogan-slogan dan janji yang terlalu general dan tidak jelas. Hal itu akan memiliki kecenderungan untuk tidak direalisasikan oleh elit politik maupun parpol yang bersangkutan dan rakyatpun akan kesulitan untuk menagih janji. Slogan-slogan dan janji-janji yang tidak jelas sangat rentan terhadap adanya manipulasi. Selain itu, isu-isu penting saat ini seperti penataan agraria berkaitan dengan banjir yang merupakan peristiwa kemanusiaan yang menuntut tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya, persoalan lahan para petani miskin yang kini rata-rata penguasaan lahanya hanya sekitar 0,25% hektar belum menjadi muatan dalam kampanye calon presiden, bahkan calegpun masih diragukan kemampuan dan posisi tawarnya untuk menyelesaikan masalah-masalah HAM (Hak Asasi Manusia) yang hingga kini belum tuntas penyelesaianya, seperti dalam kasus pembunuhan aktivis HAM munir dan aktivis buruh Marsinah.

Beberapa isu dan kasus tersebut seharusnya menjadi tantangan bagi para parpol untuk berlomba-lomba membuat draf tandingan yang jelas dan berkualitas sebagai jalan kampanye yang sehat. Melakukan kampanye idealnya harus dengan cara yang sportif dan tidak menjelek-jelekan partai lain. Bila kampanye pemilu sudah diawali dengan kebohongan atau dengan jalan yang tidak sehat, maka hasil yang akan dicapai ke depan akan sia-sia. Sangat disayangkan apabila pemilu yang mengeluarkan biaya besar ini hanya diisi dengan kampanye hitam dan janji-janji yang tidak jelas. Rakyat tidak bodoh, mereka tentu akan bersikap reaktif apabila kegiatan berpolitik yang dilakukan oleh para elit politik ini mengabaikan moral dan etika yang seharusnya, karena pemilu yang mengeluarkan biaya besar ini tidak lain menggunakan uang rakyat. evaluasi Pemilu dimaknai sebagai pesta demokrasi, tidak hanya berisi kampanye untuk menyampaikan agenda kerja ke depan serta memilih calon pemimpin saja, tetapi sebagai sarana evaluasi bagi kehidupan berpolitik dan berdemokrasi. Harapanya, evaluasi tersebut dapat menumbuhkan kedewasaan berpolitik bagi para elit politik maupun masyarakat. Beberapa persoalan signifikan yang perlu mendapat perhatian dan disuarakan dalam agenda kampanye pemilu tahun ini diantaranya: Pertama, berbagai kasus yang menyangkut HAM (Hak Azasi Manusia). Persoalan Lumpur lapindo yang selama 3 tahun ini tidak juga mendapat solusi yang adil bagi 12.000 orang korbanya dan kasus-kasus yang hampir terlupakan seperti Semanggi Mei 1998, kasus Talangsari dan tragedi 27 Juli 1996. Kedua,bencana banjir yang sudah menjadi masalah klasik dan belum juga ada problem solving, namun jika dibiarkan akan sangat rentan terhadap timbulnya masalah kemanusiaan. Ketiga, persoalan wilayah perbatasan yang belum diselesaikan secara menyeluruh. Selama ini, persoalan tersebut hanya difokuskan pada keamanan saja, padahal kehadiran negara maupun pemerintah sangat penting. Selain itu, wilayah perbatasan sangat rentan terhadap kejahatan seperti pencurian ikan, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, kejahatan cyberserta penyelundupan narkotika. Keempat, pemetaan kebutuhan pendidikan di daerah-daerah yang tersebar di seluruh nusantara. Kebijakan pendidikan yang diambil saat ini masih bersifat “All size” (satu ukuran untuk semua), contohnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dibagi rata ke setiap daerah padahal kebutuhan dalam bidang pendidikan pada masing-masing daerah tidaklah sama sehingga belum terciptanya keadilan. Selain itu, UN (Ujian Nasional) yang oleh pemerintah ditargetkan sama pada setiap sekolah di seluruh Indonesia, padahal kenyataanya kualitas sekolah masing-masing daerah tidak sama.

Mengenai black campaign(kampanye hitam) yang marak akhir-akhir ini, perlu adanya tindakan penertiban dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (panwaslu), seperti pemasangan baliho di area gedung sekolah, pembuatan stiker oleh parpol yang merugikan parpol lain serta pelanggaran-pelanggarankampanye lainya. Idealnya,  sebuah institusi pendidikan harus independent dan  tidak seharusnya diwarnai dengan nuansa politik. Begitu juga kegiatan kampanye, seharusnya tidak merugikan parpol lain sehingga kampanye tetap berjalan sportif.

Pemilu sebagai cerminan demokrasi harus menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dengan mengutamakan kepentingan rakyat tanpa membedakan ras, etnis maupun agama sehingga tujuan yang paling fundamental dari pemilu untuk memilih pemimpin-pemimpin negeri ini dapat dicapai secara demokratis. Sesuai dengan harapan rakyat yang sangat sederhana yaitu pemilu tahun ini bisa berdampak terhadap kesejahteraan hidup mereka.

Sugiharti
Direktur Lapmi Kom. FPBS IKIP PGRI Semarang periode 2008/2009
(Artikel ini telah dimuat di WAWASAN edisi 24 Pebruari 2009)

Memaknai Pidato Kunjungan Hillary di Indonesia

Berbeda dengan kunjungan pejabat Amerika sebelumnya, kunjungan Hillary kali ini mendapat sambutan cukup meriah di Indonesia. Demo menentang kedatangan pejabat tinggi Amerikapun jauh lebih kecil dibanding dengan saat kunjungan pejabat Amerika lainnya seperti saat kunjungan Goerge Bush atau Condoleezza Rice dulu.

Tercatat hanya Hizbuttahrir dan KAMMI saja yang melakukan demo menentang kunjungan Hillary. Entah apa yang menyebabkan Indonesia merasa lebih optimis dan husnudhon dengan kunjungan tersebut; yang jelas mantan Ibu Negara tersebut telah berhasil memainkan peran diplomasinya secara sempurna.

Terlepas dari kehati-hatian adanya kepentingan terselubung dari kunjungan Hillary (sebagaimana disinyalir oleh Pak Amin Rais), barangkali kita bisa mencoba mengambil poin-poin penting dari pidatonya untuk kemudian kita coba refleksikan dalam konteks kebangsaan kita. Setidaknya ada empat poin penting dalam pidato Hillary. Pertama, Indonesia dan AS akan mengembangkan demokrasi. Indonesia bukan hanya dipandang sebagai Negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, akan tetapi juga salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia. Artinya, Indonesia dianggap mampu mengawinkan antara Islam dengan demokrasi secara mutual. Dalam suasana genting atas kekhawatiran terjadinya benturan peradaban sebagaimana diramalkan Huntington, Indonesia muncul sebagai sebuah oase yang mencairkan ketegangan antara dunia barat dengan Islam. Indonesia bahkan bisa mengawinkan keduanya dalam sebuah adonan kehidupan kebangsaan yang Islamis-demokratis yang dinamis. Kunjungan ini adalah sebuah pembuktian dari pidato pelantikan Barack Obama sendiri, bahwa Amerika akan memperbaiki hubungannya dengan dunia Islam. Indonesia sebagai Negara muslim terbesar telah memerankan politik mediasi. Dalam posisi ini, mustinya Indonesia konfiden dalam memainkan peran politik kooperatif-obyektifnya bagi penyelesaian konflik-konflik dunia.

Poin kedua adalah penghargaan terhadap Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (pada tanggal 3 -14 Desember 2007 di Bali). Artinya, oleh dunia, Indonesia bukan hanya dipandang telah berhasil dalam demokratisasi, akan tetapi yang tak kalah pentingnya adalah bahwa Indonesia juga merupakan Negara yang punya peran strategis dalam isu-isu lingkungan hidup. Indonesia adalah paru-paru dunia yang di dalamnya terdapat hamparan 10% dari kekayaan hutan tropis dunia dan lebih dari 15% dari terumbu karang dunia. Mau tidak mau, dunia musti menempatkan Indonesia sebagai salah satu Negara yang paling strategis dalam kelangsungan kehidupannya. Dalam konteks ini, Indonesia sebenarnya punya bargaining terhadap dunia internasional untuk menerapkan model pembangunan yang mensinergikan industri dengan lingkungan hidup. Terhadap industri yang ekstratif dan destruktif terhadap alam, Indonesia musti berani mengatakan tidak! Karena pasti akan banyak pendukungnya.

Adapun poin ketiga dan keempat adalah bahwa Amerika akan memperpanjang pemberian beasiswa bagi sejumlah mahasiswa Indonesia selama lima tahun ke depan dan kedua negara akan merancang kerja sama di bidang teknologi. Kedua poin terakhir ini adalah sebuah keniscayaan bagi sebuah kerjasa sama jangka panjang. Indonesia sekarang perlu mendidik anak bangsa sebanyak-banyaknya agar bisa menguasai teknologi tinggi. Harapannya suatu anak-anak terdidik tersebut akan mengambil peran bukan hanya dalam memajukan akan tetapi juga memandirikan bangsa.

Hubungannya dengan pemberian beasiswa, saya kira bukan hanya mahasiswa Indonesia saja diminta belajar ke Amerika; sebaliknya mahasiswa Amerika juga perlu belajar di Indonesia. Tujuannya adalah agar terjadi kesaling pahaman antara satu dengan yang lainnya. Sehingga suatu saat jika ada kerja sama, kerja sama yang terjadi adalah sebuah kerja sama yang equal. Bukankah selama ini hanya anak-anak Indonesia saja yang dibuat impress terhadap Amerika? Mengapa kita tidak membuat mereka juga impress terhadap Indonesia? Orang-orang Amerika perlu belajar di Indonesia agar meraka tidak mendengar Indonesia dari pihak ketiga. Agar mereka juga memahami bangsa Indonesia sebagai partner, bukan sebagai sebuah bangsa inferior yang bisa dieksploitasi.

Akhirnya, saya ingin menutup tulisan ini dengan kembali menekankan bahwa apapun agenda kunjungan Hillary, kita musti bisa mengambil hikmahnya untuk menjadikan bangsa ini percaya diri dihadapan dunia. Bahwa Indonesia bisa memainkan peran strategisnya dalam percaturan bangsa-bangsa. Tentu dengan syarat, anak-anak bangsa mau bekerja keras dan bekerja sama saling bahu membahu.

Chz
Muhammad Chozin, email: lintangsejati@yahoo.com

Asal Kutib Sebabkan Lunturnya Budaya Sendiri

Dalam penelitian-penelitian khasanah kesusasteraan Melayu, terdapat banyak sekali sarjana-sarjana yang mengandalkan pembacaannya dari tangan-tangan sejarahwan lain. Sehingga hasilnya adalah kesalahan-kesalahan kutipan yang tidak disadari. Demikian dinyatakan sejarahwan dan sastrawan Ajip Rosidi, dalam Bedah Buku Karya Lengkap Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi, karya Amin Sweeney, di Galeri Cipta II Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Kamis (19/2). Menurut Ajip, kebiasaan asal kutip ini sangat merugikan bangsa. Karena bias-bias yang disengaja sejak pertama kali dikutip oleh pembaca pertama, kemudian diangap sebagai kebenaran.

“Kebiasaan asal kutip para sarjana sastra, dikarenakan mereka malas untuk menelusuri sumber-sumber asli. Sehingga mereka hanya menjadi pembaca tangan yang kesekian. Akibatnya, mereka tidak lagi dapat membedakan mana yang fiktif dan mana yang sejarah,” terangnya.
Lebih lanjut, Ajip menjelaskan, pada zamannya, Pemerintah Kolonial Belanda lebih dahulu “menjinakkan” bahasa Melayu sebelum mereka menggunakannya sebagai bahasa penyelenggara administrasi kolonial. “Budaya Melayu yang terangkum dalam bahasanya, dipangkas dan dibuang. Lebih parahnya lagi adalah, bahwa kejahatan ini kemudian dilanjutkan oleh para sarjana pribumi yang menjadi antek-antek Belanda. Sehingga banyak di antara bangsa ini yang tidak lagi mengerti pada makna keluhuran budayanya sendiri, tandasnya. Sementara itu, sang penulis buku, Amin Sweeney, menyatakan sangat prihatin dengan perkembangan penggunaan bahasa keseharian di masyarakat. Menurutnya, penggunaan bahasa dalam pergaulan masyarakat Indonesia saat ini sangat mengindikasikan adanya penurunan drastis akan kebanggaan dan kepercayaan diri pada bangsanya sendiri.

Rif

Fiqh Minoritas ala ICIS

International Conference of Islamic Scholars (ICIS) , sebuah konferensi yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)  telah menghasilkan bahasan mengenai Fiqh Minoritas bahkan mereka hendak memperkenalkannya kepada umat Islam Indonesia maupun dunia.

Di dalam Fiqh minoritas tersebut terkandung mengenai bagaimana cara umat Islam berperilaku saat mereka menjadi minoritas yang tinggal di suatu daerah ataupun negara yang penduduknya mayoritas non-Muslim.

“Kami dari pihak ICIS ingin menginisiasi pembahasan tentang Fiqh Minoritas, yang memiliki kaitan dengan integrasi nasional,” ujar Wakil Sekjen ICIS, Masykuri Abdillah, sebagaimana dikutip dari Republika, Jumat (20/2).

Fiqh minoritas tersebut merupakan hasil kesimpulan Lokakarya Nasional bertajuk ‘Moderasi Komunitas Muslim dalam Konteks Integrasi Nasional’, yang diselenggarakan pada 18 – 19 Februari 2009, di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta.

Kesimpulan lokakarya yang dihadiri tokoh-tokoh Islam dari daerah Muslim minoritas di Indonesia ini dibuat berdasarkan sambutan Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik, Deplu RI, arahan Ketua Umum PBNU dan para narasumber serta hasil diskusi para peserta Lokakarya Nasional (Bali, Sulawesi Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Ambon).

Munculnya lokakarya ini dilatar belakangi oleh keprihatinan ICIS atas kejadian yang terjadi di luar negeri yang umat Islamnya minoritas. “Misalnya negara Filipina yang ingin mendirikan daerah Islam. Atau contoh lain negara Papua, untuk membangun daerah Islam itu sangat berlebihan, karena posisi Islam di daerah itu minoritas dan memiliki keterbatasan politis,” papar Masykuri.

Diterapkannya Fiqh Minoritas di masyarakat, ditenggarai oleh Masykuri, sejalan dengan misi ICIS untuk mempromosikan Islam Rahmatan Lil Alamin sebagai pandangan hidup bagi umat Islam dan memposisikan Ulama/Cendikiawan (‘abra al-hudud/sans frontiere). Terutama dalam membangun perdamaian dan mencegah konflik terutama melalui sosialisasi ide dan mediasi. Untuk itu diperlukan rumusan konsep Islam tentang berbagai aspek hubungan antar-manusia, antar-kelompok dan antar-bangsa.

Menurut ICIS, ulama, maupun umat Muslim lainnya, salah satu di antara hubungan antar kelompok itu adalah hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam sebuah masyarakat/negara menirotas Muslim, baik dalam hal ibadah maupun mu’amalah, serta keterlibatan Muslim dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

“Dalam konteks ini, umat islam dimana pun berada diharuskan menunjukkan sikap kasih sayang, toleran dan cinta perdamaian dan persatuan,” ujar Masykuri yang juga merupakan salah satu Ketua PBNU.
Rumusan-rumusan tentang hubungan Muslim dan non-Muslim terutama dalam masyarakat/negara minoritas Muslim memang belum dirumuskan oleh ulama-ulama pada masa lalu, karena para ulama saat itu hidup diwilayah mayoritas Muslim.

Baru akhir-akhir ini, sejumlah ulama memperkenalkan fiqh al-aqalliyyat (fiqh minoritas) seperti yang disampaikan oleh Dr Taha Jabir al-Alwani (Amerika Serikat) dengan bukunya berjudul Towards A Fiqh For Minorities : Some Basic Reflections, Dr. Yusuf al-Qaradhawi dnegan bukunya berjudul Fi Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslimah.

Sedangkan di  Eropa, hal ini dikemukakan oleh Traiq Ramadhan, meski ide-idenya belum terumuskan secara sistematis. “Di Indonesia sendiri saya rasa baru ICIS yang mengungkapkan,” tandasnya.
Fiqh minoritas ini muncul dengan tujuan meringankan beban dan mengurangi kesulitan-kesulitan umat Islam yang hidup diwilayah masyoritas non-Muslim, terutama dalam bidang mu’amalah.

Hal ini diperlukan agar umat Islam mendapatkan kemaslahatan dengan legitimasi keagamaan atas tindakan yang tidak sesuai sepenuhnya dengan fiqh umum (standar). Dalam kaitan ini para ulama dan cendikiawan muslim diharapkan melakukan kajian mendalam tentang fiqh minoritas.

Aqidah dan Pergaulan

Sementara itu, lanjut Masykuri, dalam kesimpulan lokakarya tersebut juga tercantum pengaturan mengenai umat Islam yang tinggal diwilayah minoritas non-Muslim hendaknya melakukan interaksi, menjaga pergaulan yang baik dan menghindari konflik dengan warga non-Muslim. Setiap Muslim diharapkan bisa membedakan antara aqidah dan pergaulan serta bisa memposisikan dan menyesuaikan diri tanpa mengorbankan aqidah.
“Karena kondisi umat Islam minoritas tidak selamanya sama dengan kondisi umat Islam mayoritas, untuk itu diperlukan penyesuaian. Umat Islam, mereka harus ikut bergaul, ada interaksi dengan kelompok lain, tapi tetap menjaga aqidah. Misalnya di wilayah Bali ada sebuah ceremonial yang disertai ritual. Jika hanya ceremonial saja, datang tidak papa, asal jangan terlibat dalam ritual tersebut,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Fiqh minoritas juga mengatur masalah Umat Islam minoritas yang bermukim di wilayah mayoritas non-muslim seyogyanya mempertahankan identitas budaya di wilayah dimana para muslim minoritas tinggal/hidup, dengan tetap menjaga ajaran dan nilai-nilai aqidah Islam.

Masykuri juga menyebutkan point penting lain dalam pembahasan tersebut yang berbunyi Umat Islam minoritas dapat menyampaikan aspirasi sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai aqidah islam, namun seyogyanya dapat diekspresikan dengan cara yang hikmah dan bijaksana serta dilakukan dengan cara damai. Disisi lain pemerintah diharapkan juga memperlakukan kelompok minoritas Muslim secara adil dan proporsional.

Bahkan, lokakarya tersebut juga membahas masalah kegiatan perekonomian. Dimana Umat Islam seharusnya ikut terlibat dalam kegiatan perekonomian secara lebih luas termasuk bekerjasama dengan umat non-Muslim, baik dalam bidang perekonomian maupun bidang lainnya secara umum dengan tetap menjaga aqidah Islam.

Dalam hal ini pendirian tempat ibadah dan penyiaran agama, yang selama ini menjadi salah satu faktor yang dapat memicu konflik antarumat beragama. Umat Islam seharusnya dapat bertindak secara bijaksana dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

“Untuk masalah ini, pendirian tempat ibadah memang agak sulit karena sudah tercantum dalam undang-undang. Untuk itu, umat beragama harus mematuhinya. Sedangkan untuk penyiaran agama atau melaksanakan ibadah, untuk di indonesia sendiri tidak terlalu sulit, namun di Luar Negeri akan sangat sulit, misalnya di Amerika. Karena itu mereka harus pintar-pintar menyesuaikan diri,” tandasnya.
Namun, lanjut Masykuri, beda halnya mengenai formalisasi ajaran Islam. Jika di negara mayoritas Muslim aturan itu berlaku, tapi jika di minoritas Muslim tidak perlu.

Hasil dari lokakarya tersebut akan disampaikan oleh ICIS dalam konferensi Internationalnya. Selain itu akan disampaikan ditingkat nasional. “Untuk saat ini kami belum membahasnya untuk Luar Negeri, nanti sekitar pertengahan tahun. Tapi yang hasil kemarin masih taraf nasional. Kami akan menjadikan Fiqh Minoritas sebagai salah satu ide saja, kesatuan ilmu. Kami juga akan sampaikan di mata kuliah beberapa perguruan tinggi di Indonesia,” ujarnya.

Rif

Sumbangsih Indonesia Lewat Film Laskar Pelangi pada Festival Film Berlinale

Festival Film Internasional “Berlinale” yang berlangsung sejak tanggal 5-15 Pebruari telah usai. Lima film Indonesia turut memeriahkan festival film ini yang dilaksanakan di kota Berlin.

Festival Berlinale yang dimulai sejak tahun 1951 telah berhasil menjadi salah satu barometer festival film dunia. Pesta tahunan para insan dan penggemar film dunia ini dipadati tidak kurang dari 19 ribu insan film dan 4000 jurnalis dari 120 negara serta 230 ribu penonton. Demi menjaga kualitas maka panitia hanya menayangkan film-film yang telah memenuhi kriteria.

Indonesia mencatat sukses besar di Berlinale 2009 ini. Hal ini terlihat dari 400 film yang lulus seleksi panitia, 5 diantaranya merupakan karya sineas Indonesia. Ke lima film tersebut adalah Laskar Pelangi, Generasi Biru, At Stake, Musafir dan Trip to the Wound.

Film-film Indonesia ini menjadi perhatian masyarakat Jerman, terbukti dengan terjual habisnya tiket-tiket film Indonesia 3 hari menjelang pemutaran film. Film Laskar Pelangi paling banyak diminati, tidak hanya oleh masyarakat Indonesia yang berdomisili di Jerman akan tetapi juga masyarakat Jerman maupun masyarakat asing lainnya.

Hal ini dibuktikan ketika pada hari Jum’at (13/02/2009) film Laskar Pelangi ditayangkan yang seharusnya hanya di satu studio, karena padatnya penonton maka panitia memutuskan untuk memutar film tersebut pada hari dan jam yang sama di studio sebelahnya.

Dengan demikian, partisipasi Indonesia pada Berlinale 2009 ini tergolong sukses dan tentunya diharapkan dapat meningkatkan upaya promosi citra dan mengharumkan nama baik Indonesia di kawasan Eropa, khususnya Jerman.

Kiriman Andi Tinellung Nur Ilahi,
Pengurus Masjid Al-Falah Berlin & Pegawai KBRI Berlin

Demokrasi Menyatukan Budaya

“Demokrasi merupakan salah satu jalan untuk mencapai sebuah kesepahaman antar budaya bangsa,” ungkap Mariane Farine dosen di Howard University dalam sebuah acara Seminar Internasional dengan tema Building Understanding With Intercultural Communication (Religious Life and Studies in America and Indonesia) yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Jum’at(13/02/2009).

Perbedaan budaya yang sering menjadi penghalang hubungan antar bangsa di dunia, menurutnya bukanlah sebuah permasalahan yang harus terjadi,karena kesepahaman budaya yang telah ada sejak dulu tidak pernah diperhatikan lagi oleh kita sendiri.

Dia juga mengungkapkan nilai-nilai yang menonjol dalam keberagaman budaya di dunia  cenderung mengarah kepada aspek perbedaan peradaban bangsa.

Saat ini, ujarnya perbedaan tersebut telah menjadi permasalahan yang kompleks antar budaya yang ada didunia. Keterbatasan dalam hubungan sosial yang  melibatkan hubungan antar bangsa, harus segera diselesaikan dengan mencari   solusi yang tepat untuk menjadi alat   pemersatu  tanpa harus bertentangan dengan kebudayaan yang ada.

“Untuk itu demokrasilah yang menjadi jawaban” katanya. Lebih lanjut Mariane yang merupakan seorang dosen di Howard University, Washington DC, mengatakan terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan di dalam penggunakan system demokrasi. Pertama yaitu Human Dignity (martabat manusia), menghargai setiap hak dan martabat manusia tanpa harus memasukkan unsur-unsur yang dapat menimbulkan perbandingan bahkan perbedaan. Kedua, collaboration (kerja sama), dengan lebih menonjolkan sifat kerja sama/kebersamaan antar budaya. Kemudian unsur yang ketiga, empowerment (wewenang), meniadakan kekuasaan yang dapat  mempengaruhi kewenangan dalam sistem demokrasi.

Dari ketiga hal tersebut, menurutnya pencapaian demokrasi yang menjadi alat pemersatu budaya akan dapat terlaksana dengan baik tanpa harus mempermasalahkan budaya dan agama.

Lebih lanjut Mariane mengatakan bahwa yang terpenting dalam hal ini adalah  jangan pernah mendahulukan keegoisan yang kita miliki, karena tidak dapat dipungkiri  pada pelaksanaannya keegoisan kerap menjadi  sebuah perbedaan yang dapat berujung dengan konflik.

“Konflik yang terjadi antar bangsa  disebabkan karena ketiga unsur yang harus diperhatikan dalam demokrasi tidak diterapkan dengan baik,” tegasnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Taufiqurrahman,  dosen Ilmu Komunikasi (FISIPOL UMJ) yang juga hadir sebagai pembicara. Menurut Taufiq, empati terhadap setiap pendapat yang disampaikan oleh siapapun, dapat menjadi cara untuk menghindari kesalahpahaman.

“Perbedaan pendapat antar bangsa jangan dijadikan alasan untuk berpecah belah.”, kata Taufiq.

“Kita harus menghargai perbedaan itu dengan rasa empati dan saling menghargai,karena secara tidak langsung perbedaan yang ada tidak akan menjadi pembatas hubungan baik antar budaya” ungkap orang nomor satu di Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah tersebut.

Rita Z

Sudah Saatnya Melawan Penjajahan Teknologi

Milad HMI ke-62 yang diselenggarakan PB HMI pada 5 Februari lalu di Jl Ubud, Kuningan, Jakarta Selatan, meski terkesan sederhana, namun ada yang menarik. Kalau umumnya diskusi HMI membahas isu-isu politik dan ekonomi kerakyatan, kali ini PB HMI mendiskusikan tentang IT (Information Teknology).

Meski tema diskusi awalnya terkesan dipaksakan “HMI: Perubahan dan Teknologi” namun pada pemaparan pembicara Onno W Purbo yang memang Pakar IT itu akhirnya ketemu juga benang merahnya.

Kang Onno (begitu panggilan akrabnya) sangat aktif mengkampanyekan penggunaan open source untuk meninggalkan dominasi Microsoft yang sangat pelit dan merugikan. Selain karena tidak mempercayai copy right, bagi Onno penggunaan Microsoft hanyalah pemborosan belaka. Banyak hal yang bisa dilakukan ketimbang “memberikan” uang kepada Microsoft.

“Bangsa kita sudah memberikan masukan sekitar U$ 300 juta ke Microsoft dan menjadikannya rangking ketiga di Asia Pasific yang membayar ke Microsoft. Apa mau kita di jajah terus menerus oleh orang Amerika? Duit sebayak itu akan jauh lebih bermanfaat kalau kita berdayakan industri lokal daripada kita bayari orang bule” kata penyandang “Menteri Internet” dari komunitas internet ini.

“Rakyat Indonesia kan ingin supaya bisa hidup sejahtera cuma maunya murah, syukur-syukur gratis, maunya internet murah, maunya telepon gratis, semua itu dimungkinkan dengan IT” tambah Profesor Internet yang lahir 17 Agustus 1962 lalu.

IT itu mahal jika dipakai sendiri, tapi akan jauh lebih murah jika dipakai ramai-ramai. Pada kesempatan itu, Kang Onno juga mendemokan perangkat internet murahnya melalui teknologi wireless.

Wireless internet adalah internet yang menggunakan frekuensi radio dan bekerja pada kecepatan tinggi yaitu 11-54 Mbps, jauh lebih cepat daripada layanan internet melalui telefon yang dikelola PT TELKOM dengan kecepatan maksimum 56 Kbps.

Pemakaian wireless internet memungkinkan akses internet selama 24 jam dengan biaya sangat murah karena wireless internet  tidak akan dikenakan pulsa Telkom, sehingga pemakai hanya dikenakan biaya pembayaran kepada Internet Service Provider/ISP-nya saja.

Sebagai upaya untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat agar masyarakat secara mandiri dapat lebih maju dalam berbagai hal, tentunya terobosan baru seperti wireless internet ini perlu mendapat perhatian dan dukungan khususnya dari kalangan perguruan tinggi dan pusat-pusat informasi (perpustakaan dll) sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati informasi secara lebih ekonomis.

Bahkan apabila masyarakat sudah benar-benar memahami manfaat wireless internet, dapat dibentuk dan dikembangkan jaringan-jaringan di tingkat RT atau RW sehingga biaya pemakaian internet dapat ditekan menjadi sekitar Rp 150 s/d Rp 300 ribu per rumah setiap bulan untuk akses internet 24 jam.

Sejauh ini telah beroperasi di Indonesia 2500+ node dan hal ini diperkirakan akan terus berkembang pesat seiring dengan perkembangan harga berbagai perangkat pendukungnya yang semakin lama semakin murah.

Wireless internet memungkinkan setiap orang yang memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber di seluruh dunia secara cepat dan murah, sehingga transfer pengetahuan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. (Busthomi Rifa’i)

Ray: Capres Tidak Ada Yang Ideal

Ray Rangkuti Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) mengatakan  calon presiden yang akan maju pada Pemilu 2009 mendatang tidak ada yang ideal  untuk menjadi pemimpin bangsa ini.

Hal tersebut disampaikan Ray (panggilan akrabnya) dalam acara Seminar Nasional bertajuk “Mencari Sosok Pemimpin Ideal 2009” di Gedung FITK UIN Jakarta (6/02/2009).

Menurutnya, para calon presiden dari berbagai partai politik sampai saat ini tidak menawarkan visi apapun untuk membangun bangsa ini, melainkan lebih menonjolkan  visi pribadi atau golongannya.

“Mereka tidak pernah menawarkan visi yang jelas untuk memajukan bangsa ini, menurut saya calon presiden belum ada yang ideal dan cocok,” kata Ray.

Pemimpin yang ideal, menurut Ray adalah  mereka yang  dapat melakukan negosiasi ulang perusahaan-perusahaan asing yang menguasai asset nasional, seperti Freeport, Exxon Mobil dan lainnya.

Alumni Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) UIN Jakarta ini juga mengatakan  calon presiden  yang ideal juga harus berani meminta pemotongan hutang luar negeri, bahkan bila perlu tidak membayarnya sama sekali. “Presiden mendatang harus menjaga kemandirian jati diri atau budaya bangsanya,” tegas Ray.

Ray menilai calon presiden yang sudah beredar di masyarakat merupakan orang-orang yang akan menjual bangsa ini. Mereka merupakan generasi yang pola pikirnya pendek dan berasal dari proses manja, bukan karena pertarungan.

“Pemimpin itu harus bisa mewujudkan keadilan, kesejahteraan sosial dan pemerataan,” tegasnya.

Selanjutnya,Ray juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar memilih pemimpin yang dapat memperjuangkan kepentingan rakyat, ” pilihlah pemimpin yang peduli pada rakyat kecil,  jangan sampai salah memilih presiden karena dampaknya kita akan menderita selama lima tahun ke depan,” imbaunya.

Sementara itu, Ketua Umum KAMMI Daerah Jakarta Nouval Abuzar menawarkan, jika pada Pemilu mendatang tidak ada calon yang ideal, lebih baik memilih yang telah teruji di pemerintahan sekarang. “Kalau tidak ada yang ideal, pilih yang sama juga tidak apa-apa,” katanya.

Nouval sendiri mensyaratkan, pemimpin mendatang harus visioner, memiliki gagasan besar, dan integritas moral. (Rita Z)

Semarak Milad HMI-MPO di Cabang Yogjakarta

Perjuangan tidak akan pernah pudar selama penindasan dan ketidak adilan  masih tetap ada di bumi Indonesia ini. Organisasi HMI-MPO yang berdiri sejak tahun 1947 telah menjalani masa-masa perubahan dari zaman ke zaman sampai sekarang dan selalu berubah menyesuaikan kebutuhan zaman.

Tidak mudah mempertahankan perjuangan dan kebenaran dalam lingkaran kejamnya tirani dan penjajahan dalam bentuk apapaun yang pernah terjadi di negri Indonesia ini. Dan HMI-MPO mampu berjuang untuk melawan semuanya dan tetap eksis sampai sekarang.
Pada taggal 5 Februari 2009 HMI-MPO merayakan hari jadinya yang ke 62. Umur yang bisa dibilang sudah tua jika dilihat dalam kasat mata. Di umur 62 ini HMI-MPO akan semakin dewasa untuk menjawab semua tantangan yang ada dimasa yang akan datang. Untuk memeriahkan acara Milad HMI-MPO ke 62, HMI-MPO Cabang Jogjakarta mengadakan berbagai kegiatan yang di mulai tanggal 30 Januari sampai 7 Februari 2009.
Salah satu rangkaian kegiatan Milad HMI-MPO ini adalah pertandingan fudsal antar Komisariat, Orasi budaya, Pengajian bersama warga dan Lomba masak tingkatan Komisariat untuk Kohati. Mustofa Habibi sebagai ketua panitia Milad HMI-MPO ke 62 ini mengatakan ” Untuk acara ini panitia menggangkat tema : HMI dan Gagasan Indonesia Rohmatal Lil alamin.” Ujar Habibi. Hingga berita ini diturunkan acara Milad ke 62 HMI-MPO di Cabang Jogjakarta masih berlangsung. Untuk pertandingan futsal yang dimulai dari tanggal 30 Januari sampai tanggal 1 Februari sudah berahir dan pemenangnya adalah Komisariat Hukum UII (Universitas Islam Indonesia).

“Tujuan di adakan acara Milad HMI-MPO ini untuk mensolitkan Korkom, Komisariat dan Cabang sebagai ajang konsolidasi supaya semua tingkatan HMI-MPO semuanya tahu kalau tanggal 21 Mei 2009 HMI-MPO Cabang Jogjakarta menjadi tuan rumah Kongres HMI-MPO.” Kata Mustofa Habibi sebagai ketua panitia kepada LAPMI. “Untuk persiapan acara Milad ini hanya dilakaukan tiga minggu sebelum acara dimulai dan untuk panitia sendiri orang-orangnya dari perwakilan masing-masing komisariat. Dan kebanyakan orangnya kader-kader baru di tingkatan komisariat.” Kata Habibi sedikit menambahi.

Untuk acara Pengajian bersama warga dilaksanakan tanggal 4 Februari 2009 di Cabang, kemudian dilanjutkan acara Orasi budaya akan dilaksanakan tanggal 5 Februari 2009 di Cikditiro, dan Lomba masak tanggal 7 Februari di Cabang. ” Harapan saya pada semua panitia Milad HMI ini selalu konsisten sampai ahir acara dan silaturahim antar semua jajaran HMI-MPO baik itu tingkatan Cabang sampai Komosariat tetap berjalan.” Ujar Habibi di ahir pembicaraan dengan LAPMI. (M.Ismail)