Rakyat Perlu Janji Kampanye yang Jelas

Tepat tanggal 9 April 2009 mendatang pemilu legislatif akan dilaksanakan. Kampanye pun telah didengung-dengungkan oleh para elit politik sejak sebulan sebelumnya, meskiĀ  kampanye secara terbuka dimulai tanggal 16 Maret 2009 ini.

Berbagai cara kampanye dilakukan oleh para elit politik dari mulai pemasangan baliho, reklame, spanduk, stiker maupun bendera partai dan media elekronik. Namun, dari sekian banyaknya partai yang ada belum ada satupun partai yang memiliki visi dan misi yang jelas dan terukur (kwanitative). Mayorias partai maupun elit politik hanya memberikan slogan-slogan yang terlalu general dan idak jelas dalam setiap kampanye. Visi misi dan slogan-slogan yang tidak jelas tersebut bisa jadi mengindikasikan janji-janji yang manipulatif dan rakyat harus jeli melihat situasi ini.

Kampanye Ideal

Idealnya sebuah kampanye harus memiliki visi dan misi yang jelas dan terukur sehingga ketika parpol tersebut menang, rakyat dapat mudah untuk menagih janji. Selain itu, parpol seharusnya membuat draf tandingan yang jelas dan bersedia melakukan kontrak sosial dengan rakyat. Dengan kontrakĀ  sosial tersebut, dapat diketahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan rakyat saat ini dan masa mendatang. Membuka ruang dialog oleh para parpol di tengah para mahasiswa juga merupakan salah satu kampanye alternatif yang efekif karena mahasiswa yang nota bene sebagai poros intelektual dapat mengkritisi setiap muatan kampanye.

Namun yang kita temui di lapangan kini justru banyak parpol yang tidak sportif dalam melakukan kampanye. Tidak sedikit kasus yang berkenaan dengan pelanggaran kampanye, sejauh ini masih 56 kasus pelanggaran kampanye yang tersebar di seluruh Indonesia dan sudah ditangani oleh Satuan Kerja Penegakan Hukum Terpadu seperti mencuri start kampanye, saling menjatuhkan antara satu partai dengan partai lain, pemalsuan ijazah serta jenis pelangaran kampanye lain yang dikategorikan sebagai black campaign (kampanye hitam). Secara konstitusi pelanggaran kampanye tersebut melanggar pasal 270 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Sungguh ironis jika pemilu yang menguras uang rakyat ini harus diisi dengan kampanye hitam dan janji-janji yang tidak jelas. Apalagi parpol saat ini lebih banyak memilih “jalan pintas” dalam berkampanye untuk meraup dukungan suara. Jalan pragmatis yang banyak ditempuh oleh para elit politik saat ini mencerminkan tidak adanya penghargaan atas sebuah proses dan kerja keras. Hal itu tidak lain menjadi sebuah pembodohan dalam demokrasi karena kampanye tidak dilakukan sesuai dengan jalan yang seharusnya.

Beberapa persoalan signifikan kini belum mendapat perhatian oleh para elit politik untuk disuarakan dalam kampanye pemilu, diantaranya berbagai kasus yang menyangkut HAM (Hak Azasi Manusia) seperti kasus Pembunuhan Munir yang belum tuntas hingga kini, persoalan lumpur lapindo yang selama 3 tahun ini tidak juga mendapat solusi yang adil bagi 12.000 orang korbanya, bencana banjir yang sudah menjadi masalah klasik dan belum juga ada problem solving, namun jika dibiarkan akan sangat rentan terhadap timbulnya masalah kemanusiaan dan persoalan lahan petani miskin yang penguasaan lahanya kini rata-rata hanya sekiar 0,25%.

Isu-isu tersebut seharusnya menjadi tantangan bagi para parpol untuk menyusun draf tandingan yang jelas sebagai jalan kampanye yang sehat. Keinginan rakyat sangat sederhana, pemilu tahun ini dapat membawa perubahan bagi kesejahteraan hidup mereka.

Sugiharti,
Penulis adalah mahasiswa IKIP PGRI Semarang, saat ini menjabat sebagai Direktur Lembaga Pers Mahasiswa Islam Kom. FPBS periode 2008/2009