HMI MPO Macan Ompong

Pasca reformasi peran HMI MPO mengalami penurunan drastis. Organisasi kemahasiswaan ini kini dianggap kurang tegas memposisikan dirinya dalam konstalasi gerakan kemahasiswaan dan kepemudaan. Singkat cerita HMI MPO kini bagai macan ompong. Demikian benang merah yang didapatkan HMINEWS ketika mewancari sejumlah kader HMI MPO mengenai peran HMI MPO.

Formatur HMI MPO  Cabang Semarang, M. Tohir mengatakan penurunan peran HMI ini dapat dilihat dari arah kebijakan politik yang dilakukan PB HMI dalam menyikapi isu-isu eksternal yang terkesan mandul.

Menurut Tohir, turunnya peran HMI MPO  selainnya disebabkan karena permasalhan eksternal HMI MPO, pengurus PB HMI MPO juga dinilai kurang melakukan pendekatan kepada cabang sehingga HMI terjerambab seperti sekarang.

“Permasalahan internal PB HMI MPO juga sangat mempengaruhi kondisi keseluruhan Hmi, sehingga efeknya HMI seperti saat ini”, tambah Tohir.

Senada dengan Tohir, Mahful Haruna ketua umum HMI MPO  Cabang Palu melihat adanya stagnasi dalam tubuh Hmi. Menurutnya ketidaksolidan pengurus dan kurangnya komunikasi antar pengurus menjadi salah satu penyebab.

Suryadi Nomi, mantan aktivis HMI MPO Cabang Jakarta Selatan malah mengatakan HMI telah gagal memerankan peran strategisnya sebagai mahasiswa yang sejak awal berlawanan dengan rezim orde baru.

Ketika dikonfirmasi soal kemunduran ini, Ketua umum PB HMI MPO Sahrul Efendi Dasopang mengakui bahwa kepengurusannya menghadapi banyak persoalan baik  internal dan eksternal.

“Dalam konteks saat ini kita belum menemukan ideologi yang jelas terhadap organisasi dan tidak ada wacana penggerak bagi kader untuk bergerak memajukan organisasi,” terang Sahrul.

Dalam kondisi seperti itu, menurut Sahrul seharus HMI MPO bisa mengaskan dirinya serta tidak menjadi organisasi yang ambigu.

“Kita harus menegaskan, apakah kita tetap menjadi HMI MPO atau kita membuat organisasi baru.” (Daimah)

Pemuda Indonesia Harus Merubah Karakter

Pemuda Indonesia harus mampu mengembalikan karakter bangsa yang mulai terkikis dengan budaya korupsi dan sikap tidak ramah. Pernyataan tersebut mencuat dalam Seminar Nasional bertajuk Reformasi Karakter Pemuda Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Reformasi Global dan Pesta Demokrasi 2009, Kamis (5/2/09) di UIN Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Dr. Aziz Syamsuddin mengatakan keprihatinannya atas kondisi bangsa Indonesia saat ini, menurutnya  bangsa kita sudah berada diambang kehancuran, itu semua terjadi karena seluruh elemen bangsa sudah tidak dapat lagi mempertahankan karakter bangsa

“Saya prihatin saat ini masyarakat Indonesia tidak seperti yang dahulu lagi, masih banyak para pemimpin kita yang tidak lagi mementingkan rakyatnya, banyaknya para koruptor dan sikap masyarakat yang mulai tidak ramah serta mulai tergoda untuk meninggalkan budaya yang dimiliki bangsa” ucap Aziz.

Parahnya lagi, lanjut Aziz, kini bangsa Indonesia sudah tidak mandiri. Hal ini terbukti dengan adanya campur tangan pihak asing terhadap urusan pemerintahan Indonesia, baik dalam perekonomian maupun dalam politik. Untuk itu, Aziz mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia agar memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan bagi bangsa.

“menjelang pesta demokarasi mendatang, diharapkan masyarakat mencoblos para calon pemimpin yang  dapat membawa perubahan kepada bangsa ini, karena jika tidak seperti itu bangsa Ini tidak akan berubah bahkan bisa jadi lebih gila dari yang sekarang,” katanya.

Aziz juga mengatakan para pemuda terutama dari kalangan mahasiswa yang merupakan bakal calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang diharapkan  mampu mengubah karakter dan citra bangsa yang sudah tercoreng di masyarakat maupun di dunia internasional.

Hal yang sama juga diungkapkan aktivis 1998 Sarbini, ia mengharapkan para pemimpin mendatang diupayakan tidak hanya memahami persoalan yang sedang terjadi di negeri ini, tapi harus mampu mengamalkan dengan take action, karena selama ini masih banyak para pemimpin di negeri ini  telah mengetahui persoalan yang melanda bangsa, namun tidak mampu berbuat sesuatu untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Untuk itu, menurut Sarbini pekerjaan yang harus diemban para pemimpin mendatang adalah  harus mampu mengembalikan bangsa ini ke zaman seperti dulu, dimana tidak ada koruptor yang berkeliaran, mampu mengekspor hasil bumi Indonesia dengan lancar dan menjalin kerjasama yang baik dengan dunia internasional.

Fuad Bawasir: Kapitalisme Gagal Sejahterakan Rakyat

Dr  Fuad Bawazier, Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat menilai sistem ekonomi kapitalis tidak dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Buktinya, sejak kapitalisme diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru hingga kini di era Presiden SBY, sebagian besar rakyat Indonesia masih belum beranjak dari garis kemiskinan.

“Sudah saatnya kita tinggalkan kapitalisme, sehingga kita bisa mengelola sumber daya alam negeri ini untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Kapitalisme harus ditinggalkan karena hanya menguntungkan segelintir orang,” kata Fuad dalam Dialog Kebangsaan bertema Indonesia 2009: Prospek Ekonomi, Politik, Sosial, dan Budaya yang diselenggarakan BEM UIN Syarif Hidayatullah di Aula Studen Center, Kamis (5/3).

Karena itu, menurut Bang Fuad, demikian lelaki ini biasa disapa, siapa pun yang terpilih sebagai presiden pada Pemilu 2009, harus mampu meninggalkan sistem ekonomi kapitalis. Sehingga, sumber daya alam yang melimpah di negeri ini dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat, bukan malah mensejahterakan negara lain.

Untuk mencapainya, mantan menteri keuangan di masa Orde Baru ini menghimbau agar pada Pemilu April dan Juni mendatang rakyat Indonesia memilih pemimpin yang berpihak kepada rakyat. “Jangan pilih pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya,” sarannya.

Lebih lanjut Fuad menilai, para pemimpin yang selama ini menjabat lebih banyak mementingkan urusan pribadinya daripada mementingkan rakyat yang telah memilihnya. Bahkan, mereka menikmati kursi kekuasaannya dengan memanfaatkan jabatan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Mereka lupa terhadap tanggungjawabnya, yang mengakibatkan bangsa ini tidak mengalami perubahan yang berarti, walaupun pemimpin sudah silih berganti.

Selain Fuad Bawazier, hadir pula dalam Dialog Kebangsaan ini tokoh nasional  Prof Dharma Wishesa. Ia  turut memberikan motivasi kepada seluruh mahasiswa UIN Jakarta agar bersemangat dalam memajukan negeri ini ke arah yang lebih baik. “Mari kita jadikan pengalaman masa lalu untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Manfaatkan pemilu 2009 ini dengan cerdas. Karena akan mempertaruhkan nasib negeri ini selama lima tahun ke depan,” kata Dharma.

Dharma juga mengingatkan agar mahasiswa jangan asal berdemonstrasi. Sebagai insan akademis, sebelum berdemonstrasi mahasiswa harus meneliti permasalahannya secara komprehensif. Sehingga tidak sekadar berdemonstrasi tapi juga bisa menawarkan solusi yang membangun. “Jangan coba-coba turun ke jalan kalau tidak tahu permasalahannya,” pungkasnya. (Rita Z)

Pemilu 2009 Kurang Bermanfaat Bagi Rakyat

Pemilu 2009 cenderung membawa dampak  negatif bagi rakyat, penyelenggaraan pemilu tahun ini tidak dapat memberikan perubahan yang signifikan terhadap kesejehteraan rakyat, justru pemilu 2009 ini akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Hal tersebut dikatakan Ketua Gerakan Revolusi Nurani Jend. (Purn.) Ki Tyasno Sudarto dalam Dialog Kerakyatan, “Pemilu 2009; Antara Harapan Rakyat dan Kepentingan Elit Politik”, di Aula Student Center (SC), Jakarta, Rabu (4/3).

Menurut  Tyasno, pemilu 2009 merupakan pendidikan politik yang kurang baik. Dia menyakini hiruk pikuk pemilu akan menodai persatuan dan kesatuan bangsa. Bisa dilihat dari persaingan yang tidak hanya terjadi antar satu partai politik dengan partai politik lainnya. Tapi persaingan juga antar caleg yang ada di parpol yang sama.

Aktivis Malari, Hariman Siregar, juga memiliki pendapat yang sama. Dia mengatakan, pemilu saat ini seolah-olah hanya bertujuan untuk melaksanakan  prosedur demokrasi.  Pemilu hanya dijadikan tujuan demokrasi, padahal pemilu hanya salah satu sarana berdemokrasi.

Dalam kesempatan tersebut keduanya menilai, jika pemilu tidak mendatangkan manfaat bagi rakyat, lebih baik ditiadakan saja. Sebaiknya pemerintah lebih fokus pada perbaikan kesejahteraan rakyat dengan memperbaiki system perekonomian, daripada menghamburkan dana bagi kepentingan politik pemilu yang belum tentu dapat membawa perubahan bagi rakyat.

“Negara seperti Singapura yang cenderung tidak demokratis pun bisa sejahtera. Jadi lebih baik dana pemilu untuk membuka lapangan kerja saja,” tutur Hariman Siregar yang juga disetujui Ki Tyasno.

Selain itu, mereka juga mengatakan pemilu 2009 ini akan  mengarah pada demokrasi liberal. Siapa yang memiliki modal yang besar, bisa berkampanye besar-besaran untuk mendapatkan tujuan. Sehingga, wakil rakyat yang terpilih bukan karena mendapat amanah dari rakyat, tapi, karena banyaknya uang yang dihabiskan untuk membeli suara.

“Lihat saja aturan yang tidak lagi berdasarkan nomor urut yang dipilih tapi berdasarkan suara terbanyak yang didapatkan caleg.” jelas Ki Tyasno. (Rita Z)