Debat Bicara HMI KAMMI di TVRI Yogyakarta

Yogyakarta – Seperti biasanya program acara “Berani Bicara” salah satu program unggulan TVRI Yogjakarta merupakan program untuk kaula muda mahasiswa yang berisi tentang pembahasan isu-isu di masyarakat dan dikupas dengan debat diatas podium dengan berbagai argumen menyertainya.

Selasa (30/06) program Berani Bicara yang mengusung slogan “kritis, sportif dan argumentatif” yang ditayangkan oleh TVRI kali ini mengundang dua narasumber organisasi mahasiswa yaitu HMI-MPO Cabang Yogyakarta dan KAMDA KAMMI Wilayah DIY. Untuk tema yang diangkat dalam acara debat kali ini adalah “Penangkapan Teroris Jelang Pilpres, Kampaye Terselubung kah?”. Program acara yang berdurasi 30 menit ini rencananya akan ditayangkan pada hari Rabu (01/07) pukul 18.30 di TVRI Yogyakarta.

Suasana di studio TVRI terasa meriah dengan hadirnya dukungan suporter kedua kubu baik itu HMI dan KAMMI. Program acara debat ini dipimpin dengan moderatornya Norman Nurvita dari TVRI sendiri. Sebelum acara debat ini dimulai, dibuka dulu dengan yel-yelan dari suara suporter kedua belah pihak masing-masing. Mekanisme debat kali ini menunjuk dua orang dari masing-masing kubu untuk mengutarakan opini mereka dengan tema yang sudah ditentukan. HMI mendapat giliran pertama untuk mengutarakan pendapat.”penangkapan teroris menjelang pilpres kali ini dibentuk oleh pemerintah dan pemerintahan sistem akut yang mencoba mengunakan isu teroris dan mendiskriptifkan umat Islam” ujar Pak Iqbal disambut dengan tepuk tangan meriah oleh pendukungnya.

Oleh pihak KAMMI dalam kesempatan kedua mengutarakan pendapatnya “adanya kampanye terselubung hanya opini saja yang dibuat oleh pemerintah. Ada aktor negara dan apartisme oleh negara” ujar perwakilan dari KAMMI. Setelah kedua kubu sudah selesai mengutarakan opininya. Ketua masing-masing organisasi mulai naik di podium untuk berdebat dengan iringan yel-yelan dan lagu dukungan oleh suporter masing-masing kubu. Pihak HMI diwakili oleh Puji Hartoyo ketua Cabang HMI Yogyakarta dan dari pihak KAMMI diwakili oleh Bung Bahtera.

HMI diwakili oleh Puji Hartoyo mendapat kesempatan pertama untuk berpendapat. “Teroris sebagai opini yang dibuat untuk meningkatkan popularitas. Hal ini dapat di contohkan ketika di Amerika. Presiden sebelum Obama mengunakan isu teroris dalam kampaye pemilu dan itu sangat efektif,” Ujar Puji Hartoyo. “Penangkapan enam orang teroris merupakan incoment bagi SBY karena didukung oleh banyak partai Islam.” kata Puji Hartoyo menambahkan. Dari pihak KAMMI berpendapat ” Islam dijadikan objek sebagai pencitraan jelek. Yang bermain dalam hal ini adalah bukan presiden tapi ada aktor intelektual yang bermain dibelakang.” ujar Bung Bahtera. Suasana studio TVRI terasa mulai panas ketika masing-masing pendukung kedua kubu mulai menyangkal pendapat yang dilontarkan dari perwakilan kubu masing-masing.

Sepertinya kalau debat ini berlanjut waktu durasi 30 menit tidak akan cukup bagi kedua belah kubu untuk mencari kebenaranya. Diakhir acara sebagai pihak ketiga untuk menengahi debat kedua kubu disini adalah Bapak HM Jazir dari (BKPRMI) Yogyakarta mengatakan. “kita semua sepakat umat islam menjadi korban dalam isu teroris ini. Jika dikatakan ini kampanye terselubung dari ketiga calon Capres tidak fokus dalam kampanyenya, kata Bapak Jazir. Dia juga menambahkan “kita ini umat Islam korban kekerasan dalam ruang gelap. Wajar kalau presiden sekarang menangkap para teroris karena ditakutkan nanti menganggu pemilu dan siapa yang mengerakkan dan ada pihak lain yang mengunakan kesempatan ini untuk mencari dukungan hal itu juga dapat dibenarkan.” ujar Bapak Jazir diakhir acara. Diakhiri dengan jabat tangan kedua wakil masing-masing kubu menutup acara debat kali ini. Untuk kedua kalinya kedua belah pihak menjadi narasumber diacara yang sama. Sebelumnya HMI dan KAMMI juga pernah berdebat dengan tema “Haram Golput” di tempat yang sama. (Ismail)

Sri Bintang Serukan Golput

“Permasalahan bangsa sangat kompleks, 63 tahun Indonesia merdeka tapi kita masih saja belum merasakan apa itu arti merdeka. Pergantian rezim hanya sebatas prosedural kebangsaan, rakyat tetap saja tidak makmur dan sejahtera bahkan semakin sengsara. Untuk itu perlu kiranya kita melakukan istikharah kebangsaan. Istikharah disini berarti meminta petunjuk yang hakiki kepada Allah SWT ikhwal pilihan mana yang terbaik terkait kepemimpinan nasional dalam menjawab permasalahan bangsa” Ungkap Dodo Murtadho Ketua IMM Cabang Banyumas dalam sambutan pembuka acara Istikharah Kebangsaan Menjawab Permasalahan Bangsa, Sabtu 27 Juni 2009 di Aula Justicia Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Acara ini menghadirkan Sri Bintang Pamungkas & Ton Abdillah (Sekjen IMM Pusat) sebagai pembicara. Dalam paparannya Sri Bintang Pamungkas mengkritik tingkah polah mahasiswa yang terkesan sangat acuh terhadap permasalahan bangsa. “mahasiswa itu bagian dari rakyat, tapi mengapa mereka berkhianat terhadap rakyat, mahasiswa saat ini tidak lebih dari ilmuan gombal, ilmuan yang lupa kalau dirinya dibiayai oleh rakyat” ungkap Sri Bintang. Terkait penyelenggaran Pilpres, Sri Bintang menuturkan “bahwa 3 pasangan calon tersebut tidak jauh berbeda, sama-sama berdiri diatas kesengsaraan rakyat.” “Rezim saat ini yang dikuasai SBY telah melakukan pembohongan publik, menurunkan BBM kok dianggap prestasi, itu hanya akal-akalan dia (SBY red.) guna mencari popularitas, dan bodohnya rakyat percaya akan hal tersebut” ujar Sri Bintang diiringi tawa & tepuk sorai mahasiswa yang hadir dalam acara tersebut. “Untuk itu pembenahan menuju Indonesia Baru harus segera dilakukan, Sudah tahu kain itu (Pemilu.red) kotor, kok masih saja dipakai, ya jelas hasilnya akan kotor, Golput adalah jawabannya”. Tegas Sri Bintang “Golongan Putih memperjuangkan berlakunya system penyelenggaraan Negara yang disebut Indonesia Baru melalui perubahan UUD 1945, dan juga menyiapkan system pemilu yang memilih orang dengan system distrik bukan memilih partai atau golongan, sehingga hanya orang-orang yang berkualitas yang bias terpilih” tambahnya.

Sedangkan Ton Abdillah mengatakan bahwa ” saat ini kita berhadapan dengan kenyataan bahwa reformasi tidak seindah seperti yang dibayangkan, reformasi tidak mampu merubah keadaan bangsa”. “Pemilu adalah kuasa uang, dan ini adalah akibat demokrasi liberal yang digadang-gadang oleh rezim SBY dimana hanya menguntungkan pihak pemodal sedangkan rakyat tetap tertindas” Ungkap lelaki yang akrab dipanggil Ton. “Ini bukan dukungan atau berpihak tapi saya sepakat dengan tagline JK bahwa lebih cepat lebih baik jika Indonesia segera diselamatkan dari keterpurukan” tandas Ton.  (Citra B)

PB HMI Harus Kembangkan Kreativitas

Kepengurusan PB HMI periode 2009-2011 diharapkan dapat menemukan  strategi baru  untuk menampung dan mengembangkan semua kreativitas kader.

Harapan itu disampaikan dalam acara “Ramah Tamah Alumni dan PB HMI”, di Taman Ubud, Jakarta Selatan, Kamis malam (26/6).

Kusfriadi, salah seorang alumni mengatakan HMI-MPO saat ini mengalami pergeseran yang sangat meprihatinkan. Menurutnya saat ini HMI sudah tidak dapat lagi mencetak kader baru yang professional dan berkompetensi.

“HMI harus bisa melihat trend yang muncul di lapangan,  kita harus menyedari saat ini MPO sudah jauh tertinggal dengan organisasi lain, “, kata Kusfriadi

Usaha keras yang harus dipikirkan PB HMI kedepan ,menurut alumni Universitas Islam Indonesia (UII) ini adalah mencari cara ampuh  untuk mengembangkan seluruh kreativitas kader. Dia yakin kesempatan itu masih terbuka lebar asalkan ada kemauan dan usaha.

“Selama dua tahun kedepan kita harus memikirkan bagaimana kader HMI bisa mendesains sesuatu , saya melihat masih ada celah untuk menampung keseriusan mereka”, kata Ardi.

Selain itu, Ardi juga berharap HMI bisa menjadi organisasi yang dapat memberikan kebanggaan bagi seluruh kader, menurutnya suatu organisasi dapat bertahan dalam waktu yang karena dia memberikan kebanggaan yang besar bagi seluruh kadernya.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan  Cahyo Pamungkas, mantan Ketua Umum PB HMI periode 2003-2005, dia  mengatakan untuk menjadi organisasi yang maju, HMI harus mempunyai citra yang baik dikalangan mahasiswa. Oleh karena itu, menurut Cahyo HMI harus memikirkan cara untuk melahirkan produk yang berdaya saing tinggi.

Tidak jauh berbeda dengan Kusfriadi dan Cahyo,  Awalil Rizky mengatakan  HMI bisa menjadi organisasi yang maju dan mandiri bila ada komitmen yang jelas dari seluruh PB HMI untuk mengembangkan HMI.

Selain itu, Awalil mengatakan siap mendukung dan membantu PB HMI asalkan ada komunikasi yang baik antara PB HMI dan alumni.

” Alumni siap mengiringi seluruh langkah PB, tapi dibutuhkan komunikasi antara PB dan alumni”‘, kata Awaliel.

Sementara itu, Muhammad Chozin Ketua Umum PB HMI periode 2009-2011 menyambut baik semua masukan dari seluruh alumni. Dia juga menyatakan komitmennya untuk mengembangkan HMI menjadi organisasi yang terpandang dan di hormati di kalangan mahasiswa. (Rietha Z)

Lania-Lania Kapitan Achmad Lussy

Untuk mengusir kejenuhan di atas tempat tidur karena istirahat akibat serangan flu (mudah-mudahan cuma flu biasa dan bukan flu burung, flu baby, flu kuda dan atau jenis flu yang ramai bermunculan belakangan ini) kusempatkan diri membuka-buka majalah tua “Panjimas”, yang terbundel rapi di perpustakaan “Yaa Rinqa” kepunyaan Yayasan Arruhul Ittihadi Takalar yang ditukangi oleh Sitti Wahyuni Hafid, istriku.

Pada salah satu edisi yang kertasnya sudah sangat kuning, Panjimas No. 431 Tahun XXV, 10 Sya’ban 1404 H bertepatan dengan 11 Mei 1984 pada halaman 24 – 27, kutemukan sebuah tulisan Drs. M. Nour Tawainella (mengingatkanku pada seorang kawan, Rosita Tawainella), seorang budayawan dan esais sejarah lokal Ambon dengan judul “Menjernihkan Sejarah Pahlawan Pattimura”.

Dalam tulisan sepanjang 4 (empat) halaman ini, N. Tawainella memberikan sanggahan atas sebuah buku “Sedjarah Perdjoeangan Pahlawan Pattimura, Pahlawan Indonesia” tulisan M. Sapija. Buku yang diterbitkan oleh PT. Djambatan pada tahun 1959 (cetakan ke-3) ini mengulas tentang siapa dan dari mana sang pahlawan, Kapitan Pattimura yang memimpin perang Saparua tahun 1817 silam.

Temanya menarik perhatianku karena tanggal 15 Mei 2009 yang baru satu bulan berlalu, ternyata merupakan hari dimana tepat 192 tahun silam, Kapitan Pattimura memimpin rakyat Patasiwa dan Patalima melakukan perlawanan terhadap kompania. Hari dimana Pattimura harus menyerahkan lehernya untuk dijerat di tiang gantungan oleh musuhnya dan musuh negerinya.

N. Tawainella menulis bahwa kekeliruan mendasar yang perlu diluruskan adalah pengenalan publik terhadap siapa sebenarnya sosok Kapitan Pattimura itu. “Pahlawan yang terkenal dengan nama Thomas Matulessy sebenarnya bernama asli Kapitan Achmad Lussy yang dalam lanai-lanai dan kapata-kapata (dua jenis karya sastra tradisional Maluku) dilafal Mat Lussy. Lafal Mat Lussy inilah yang kemudian dipelintir oleh M. Sapija menjadi marga Matulessy.

M. Sapija menulis dalam bukunya halaman 198, “Pahlawan Pattimura tergolong keturunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina (Seram). Ayah beliau yang bernama Antoni Matulessy adalah anak dari Kasimilali Pattimura Matulessy, sedang yang terkahir ini adalah Putera Raja Sahulau. Sahulau bukan nama orang, tetapi nama sebuah negeri yang terletak di sebuah teluk di Seram Selatan”.

Terhadap tulisan M. Sapija ini, N. Tawainella berkomentar, “Sahulau dahulu adalah sebuah Kerajaan Islam dengan Raja atau Sultannya bernama Sultan Abdurrachman yang kemudian diganti Kasimillah atau Kasimilali”. Bahkan N. Tawainella dengan keras mengatakan, “penambahah Pattimura Matulessy di belakang Kasimilali adalah suatu penipuan yang paling menakjubkan yang pernah terjadi dalam pengetahuan sejarah!”

Lanjutnya mempertegas argumentasi, “Di sana, di negeri Sahalua, M. Sapija, sebenarnya tidak menemukan adanya marga Pattimura maupun Matulessy, akan tetapi disana hanya ada marga Kasimilali, yang leluhur mereka adalah Sultan Abdurrchman di atas”. Kemudian menggugat, “kenapa tidak ditulis saja bahwa mereka hanya menggunakan Kasimilali, tidak menggunakan Pattimura Matulessy?”

Begitupun cerita seputar peristiwa ketika Kapitan Pattimura akhirnya digantung, M. Sapija dan N. Tawainella mempunya versi yang berbeda, terutama dengan kalimat terakhir yang diucapkan oleh Sang Kapitan ketika tali gantungan sudah siap dikalungkan di lehernya.

Dalam bukunya halaman 199, M. Sapija menulis bahwa Pattimura berpamitan dengan berkata, “Selamat Tinggal saudara-saudara!” lalu kemudian melanjutkan, “Pattimura-Pattimura tua boleh dihancurkan, tetapi sekali kelak Pattimura-Pattimura muda akan bangkit!!” Bagi N. Tawainella, “apa yang diucapkan Pattimura versi M. Sapija memiliki warna tatabahasa Indonesia yang terlalu modern dan sangat bertolak belakang dengan pola-pola konteks budaya moyang-moyang kita di zaman itu”.

“Leluhur kita di masa itu”, terang N. Tawainella, “lebih banyak menggunakan bahasa tamzil. Ini terlihat pada kapata-kapata (petatah-petitih) mereka”. Sebagai contoh, N. Tawainella menceritakan bahwa bila seorang ayah tidak suka dengan menantu perempuannya yang kurang sopan dan ingin agar dia diceraikan, maka dia akan berujar kepada anaknya, “sebelum pintu rumah ini kau ganti, jangan harap saya datang”, dan bukannya, “ceraikan istrimu, kalau kau ingin saya datang lagi ke mari”.

Adapun yang diucapkan oleh Pattimura ketika ajal menjelang menurut N. Tawainella adalah sebuah kalimat yang mencerminkan watak asli budaya zaman hena masa waya lotto honimua. Pattimura meneriakkan kalimat-kalimat tamzil, ibarat, yang masih asli. Silahkan perhatikan:

Nunu oli

Nunu seli

Nunu karipatu

Patue karinunu

[Saya katakan kepada kamu sekalian (bahwa) saya adalah beringin besar, dan setiap beringin besar akan tumbang. Tetapi beringin lain akan ganti. (Demikian pula) saya katakan kepada kamu sekalian (bahwa) saya adalah batu besar, dan setiap batu besar akan terguling. Tapi batu lain akan ganti]

Bagi N. Tawainella, ucapan di atas, secara psikologis, adalah ucapan patriot yang berjiwa besar yang tidak takut kepada ancaman maut, yang mengekspresikan watak yang teguh, memiliki kepribadian dan harga diri di hadapan musuh. “Ucapan di atas bukan ucapan seorang fatalis yang ragu-ragu”.

Semangat yang serupa ini pulalah yang menjadi spirit para pejuang Patasiwa dan Patalima sepeninggal Kapitan Mat Lussy. Sebuah lania-lania yang senantiasa membangkitkan semangat juang :

Yami Patasiwa

Yami Patalima

Yami yama’a Kapitan Mat Lussy

Matulu lalan hato Sapambuine

Ma parang kua Kompania

Kami Patasiwa

Kami Patalima

Kami semua dipimpin Kapitan Mat Lussy

Semua turun ke Kota Saparua

Berperang dengan Kompeni Belanda

Ketika tulisan ini selesai, aku teringat dengan permainan kata dari Achmad Lussy menjadi Mat Lussy dan terakhir Matulessy. Nampaknya menarik kalau dikaji dengan pendekatan analisa “trace” dari teori dekonstruksi Jacques Derrida, ada yang tertarik? Yang pasti, tulisan ini berhasil membuatku menyumpah-nyumpahi guru sejarahku dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Umum karena mengajariku sejarah yang keliru. Sumpah serapahku makin menjadi seiring dengan flu yang makin menyiksa. (Oleh : Daeng Matutu, Penulis tinggal di Makasar)

Ketum PB HMI Presentasikan Paper Ilmiah di Forum Sosiologi se-Asia Pasifik

Transparansi Efektifkan Peran Pemerintah

Pemerintah yang transparan terbukti akan mampu menjalankan pemerintahannya secara efektif. Hal ini tentu saja mendekonstrukti asumsi lama bahwa transparansi akan menghambat efektifitas pemerintah seperti yang pernah terjadi pada zaman orde baru . Banyak orang menganggap dengan pemerintahan yang tidak transparan, Suharto mampu menjalankan pemerintahannya secara efektif.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PB HMI, M. Chozin dalam The 9th Conference of APSA (Asia Pacific Sociological Association), di Bali, Sabtu (13/06) silam. Konferensi ini merupakan pertemuan duatahunan para sosiologis se-Asia Pasifik.

Konferensi ini sebelumnya dilaksanakan di beberapa kota yaitu: Manila, The Philippines (1996); Kuala Lumpur, Malaysia (1997); Cheju, South Korea (1999); Nishinomiya, Japan (2000), Brisbane, Australia (2002); Seoul, South Korea (2004); Bangkok, Thailand (2005); dan Penang, Malaysia (2007).

Dalam konferensi itu Chozin mempresentasikan paper ilmiahnya yang berjudul “Governance Index 2008: Is Government’s Transparency Correlates to its effectiveness?”

Paper ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukannya bersama tim Partnership for Governance Reform di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2008.

Prabowo Janji Cabut UU BHP ke Mahasiswa

Jakarta – Cawapres Prabowo Subianto menandatangani kontrak politik dengan pemuda, pelajar serta mahasiswa dari beberapa universitas. Jika terpilih, mantan menantu Soeharto itu berjanji akan menghapus UU Badan Hukum Pendidikan (BHP).

“Pasangan Mega-Prabowo akan mencabut UU BHP yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. UU BHP ini salah satu bentuk neolib dalam dunia pendidikan,” ujar Prabowo di Hotel Bumi Wiyata, Jl Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Rabu (10/6/2009).

Ada enam mahasiswa yang meneken kontrak politik dari Universitas Pembangunan Nasional, Universitas Mercu Buana, UKI, UIN Makassar, dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia.

Menurut Prabowo, dengan UU BHP, perguruan tinggi telah menjadi komersil. Jika lembaga ini diperbolehkan mencari uang sendiri, biaya yang besar justru akan dibebankan kepada mahasiswa. “Akibatnya orang miskin tidak akan mungkin bisa masuk perguruan tinggi, anak petani tidak mungkin bisa jadi sarjana.” Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat mendengarkan curhat dari salah seorang siswi SMU di Depok, pelajar, Bangun Satria Dinata. Dia meminta  prabowo mewujudkan sekolah gratis dan menghadirnya lapangan sepak bola. “Pendidikan gratis tidak terasa oleh kami yang sekolah di swasta, kita juga pengen main bola tapi lapangan tidak ada,” pintanya.

Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Rahman Toha Budiarto yang juga ikut dalam acara ini memberikan pesan kepada Prabowo, “Kami di sini karena satu visi perjuangan. Tetapi kami akan terus melawan semua bentuk neolib,” tegasnya. (Detik.com)

Karena Antineolib, Ketua Umum KAMMI Dikudeta

Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Rahman Thoha Budiarto dikudeta karena hadir dalam deklarasi yang mendukung Mega-Prabowo di Bumiwiyata, Depok, Rabu 10/06/09).

“Padahal, posisi saya saat itu sebagai undangan dan tidak mendukung salah satu pasangan. Saya juga tidak ikut kontrak politik, tapi kami menghargai calon yang menolak neoliberalisme,” kata alumnus Fakultas Teknik UGM itu.

Prabowo dan Megawati adalah calon yang selama ini mengkampanyekan anti neoliberalisme. Selama kepemimpinan mantan presiden BEM UGM itu, KAMMI berulang kali berdemo menolak Boediono. Padahal, sebagian besar alumnus KAMMI sekarang aktif di PKS yang jelas-jelas mendukung SBY. “Selama ini, KAMMI konsisten menolak liberalisme baik rezim mau pun cawapres. Saya menilai ini membuktikan KAMMI sudah diintervensi kekuatan luar, yakni dari capres tertentu yang anti dengan isu neolib,” ujar Amang, panggilan Rahman Thoha.

Amang sejatinya akan memimpin hingga akhir 2010. Dia terpilih dalam Muktamar VI KAMMI di Makassar pada November 2008. Dia telah diturunkan MPP KAMMI yang terdiri atas Hendro Susanto, Febriyansah, Taufik Amrullah, dan Budiana. Dengan alasan pelanggaran konstitusi, Hendro dan kawan-kawan mengumpulkan ketua-ketua KAMMI Daerah. Sebenarnya, para ketua KAMMI daerah itu akan mengikuti forum rapimnas yang direncanakan Amang. Namun, agenda tersebut dibelokkan menjadi muktamar luar biasa (MLB) yang diadakan di Graha Wisata Kuningan, Jakarta Selatan, mulai Selasa malam (16/6). “Awalnya, saya pribadi merencanakan rapimnas KAMMI nasional, tapi kemudian peserta disabotase dengan dipaksa diarahkan ke Kuningan. Saya sebagai ketua umum resmi, tidak mengetahui agenda itu,” katanya.

Setelah lengser, Amang menyatakan tetap akan bergerak di luar KAMMI. “Ada ratusan teman-teman yang solid dengan gerakan antineolib. Kami akan buat jaringan aksi nasional mahasiswa untuk melawan neoliberalisme,” tandasnya. (JPN)

Muhammad Chozin Terpilih Sebagai Ketua Umum PB HMI

Muhammad Chozin Amirullah terpilih menjadi Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) periode 2009-2011 dalam Kongres Ke-27 di Jogjakarta, Kamis 11 Juni 2009. Muhammad Chozin menggantikan Syahrul Effendi Dasopang yang menjabat Ketua Umum PB HMI Periode 2007-2009. Chozin terpilih secara demoktatis mengguguli calon lain.  Proses pemunggutan suara berlangsung secara ketat antara Muhammad Chozin dengan Azwar Syafi’i. Kedunya berasal dari Cabang Jogjakarta. Muhammad Chozin mendapatkan 43 suara, Azwar Syafi’i mendatkan 40 suara, Media Arief Rizki mendapat 3 suara, dan Anthomi Chusairi mendapat 5 suara.  Media Arief Rizki juga berasal dari Cabang Jogjakarta, sementara Anthomi Chusairi berasal dari Cabang Bekasi.

Muhammad Chozin Amirullah lahir di Pekalongan dan tumbuh dalam lingkungan Islam tradionalis yang kental di Jawa. Pendidikan dasarnya lebih banyak dihabiskan di lingkungan pesantren. Pendidikan tingginya diselesaikan di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta pada tahun 2004. Muhammad Chozin juga sempat mengenyam pendidikan tinggi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogjakarta. Pada 2008 Muhammad Chozin menyelesaikan pendidikan S2-nya di Ohio University Amerika Serikat dengan konsentrasi di Internasional Studies.

Muhammad Chozin memulai kariernya di HMI sebagai Ketua Komisariat Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta. Setelah itu dia berturut-turut menjabat sebagai Koordinator Komisariat (Korkom) HMI di Universitas Gadjah Mada, Korps Pengkader Cabang (KPC) HMI Cabang Jogjakarta, Sekretaris Jendral HMI Cabang Jogjakarta, Pejabat Sementara Sekjend PB HMI periode 2003-2005, dan perwakilan HMI di Amerika Serikat.

Muhammad Chozin mengatakan HMI ke depan harus mampu berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Menurut Chozin, kemandirian bangsa dapat diwujudkan melalui kemandirian membangun karakter building, terbebas dari jerat hutang, mengontrol masuknya modal asing, membangun ekonomi kerakyatan, serta memanfaatkan sumberdaya alam secara bertanggungjawab. (redaksi)

Malingsia

Belakangan beredar terminologi baru yang beredar di milis-milis group maupun milis internal di tanah air, yakni terminologi Malingsia. Sebuah terminologi sindirian kepada negeri jiran Malaysia.

Dikatakan sindiran karena memang Indonesia juga kerap dipanggil dengan terminologi Indon, sebuah istilah yang sering membuat telinga orang Indonesia yang tinggal di Malaysia maupun di tanah air menjadi merah. Lantas apa perlunya kita ikut-ikutan menciptakan terminologi Malingsia? Apakah itu sebagai respon balasan atas terminologi Indon yang kerap dialamatkan kepada bangsa Indonesia?

Perang terminologi ini sebenarnya dalam kerangka persahabatan saudara serumpun, namun kerap berseteru dalam banyak hal, tidak sepatutnya disemarakkan. Karena sebagai saudara serumpun kita memiliki peribahasa yang sama soal perkelahian, yakni menang jadi arang, kalah jadi abu. Kesadaran inilah yang seharusnya perlu dibangun.

Latar belakang

Awal terminologi Indon muncul sebenarnya terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang merupakan tenaga kerja asing terbesar di negeri jiran. Para TKI yang rata-rata mengisi ranah pekerja kasar: seperti buruh tani, kuli bangunan, pembantu rumah tangga, hingga pekerja seks komersial.

Terminlogi Indon sering dialamatkan kepada kelompok masyarakat yang dinilai rendah, tak berkelas dan terbelakang baik secara sosio kultural maupun sosio politik. Kerap para TKI itu diperlakukan secara tidak sopan, kasar, dan tidak senonoh sambil berkata sinis: “Dasar Indon…! Jadi terminologi Indon lebih bernada sinis.

Lantas darimana datangnya istilah Malingsia? Merunut latar belakang sejarah terminologi itu, jelas merupakan terminologi yang relatif baru kesohor. Terminologi itu selain mencerminkan sikap Malaysia yang gemar main caplok, sekaligus mengonfirmasi bahwa Malaysia sering bersikap mentang-mentang terhadap Indonesia.

Ihwal lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dimasa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri pada 2002 setelah Indonesia dikalahkan Malaysia dalam sidang di Mahkamah Internasional, merupakan babak baru ketegangan Indonesia-Malaysia. Ketegangan dilanjutkan dimasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dimana sebagai tindak lanjut kemenangan Malaysia di Sipadan dan Ligitan, negeri jiran itu mengklaim bahwa Pulau Ambalat yang kaya akan kandungan minyak sebagai miliknya. Sikap pemerintah Indonesia dalam dua kasus ini dianggap sangat lembek.

Bahkan dalam dua pekan terakhir, kapal perang Malaysia kembali memasuki wilayah Indonesia sejauh satu mil. Alhasil, situasi keamanan di Ambalat memanas. Untuk itu, pihak TNI Angkatan Laut mengusir kapal bersenjata Malaysia dengan mendekatinya. Apalagi, radio komunikasi kapal Malaysia selalu dimatikan saat memasuki wilayah Indonesia.

Menurut Komandan Gugus Tempur Wilayah Timur, R.M. Harahap, keadaan di Ambalat relatif aman dan damai. Namun, pihak Malaysia selalu melakukan kesalahan berkali-kali dengan memasuki wilayah Indonesia terlalu jauh.

Dari peta batas wilayah antara wilayah Indonesia dan Malaysia menunjukkan perairan Indonesia lebih dalam. Kemungkinan Kapal Perang Malaysia mencari posisi yang aman untuk berlayar dengan masuk ke wilayah Indonesia. Namun, TNI AL tetap menjaga agar aksinya tidak menimbulkan pola pola yang negatif.

Data sepanjang 2009 menunjukkan, Malaysia telah 11 kali melanggar perbatasan dan pada tahunm 2008 sebanyak 26 kali masuk ke wilayah Ambalat tanpa izin.

Sikap Malaysia yang mentang-mentang itu lantaran dalam kasus Sipadan dan Ligitan pihak Malaysia yang memproses hukum adalah Menhan Mohammad Najib Tun Abdur Razak yang kini menjadi Perdana Menteri Malaysia. Karena itu ada kekhawatiran yang besar kalau-kalau Ambalat bakal mengalami nasib yang sama dengan kedua pulau tersebut.

Oleh karena itu Malaysia semakin adigang adigung adiguno dengan kasus selanjutnya, dimana Malaysia mengklaim bahwa lagu Rasa Sayange adalah karya orisinil negerinya. Dalam kasus ini Indonesia memang tidak memiliki bukti kongkret berupa hak paten, justru Malaysia yang mematenkannya dalam bentuk lagu visit Malaysia. Untung saja dalam kasus ini Malaysia akhirnya mengakui bahwa Indonesialah pemilik historis lagu Rasa Sayange.

Kasus berikutnya, Malaysia mengakui Wayang Kulit sebagai bagian dari keseniannya, dengan mengatakan asal-usul Wayang Kulit itu sebenarnya dari peninggalan Hindu Kuno. Sebagaimana diklaim oleh Menteri Kebudayaan Malaysia Rais Yatim, bahwa Wayang Kulit yang sering dipentaskan di Malaysia, tak ada urusannya dengan Indonesia karena kesenian itu berasal dari tradisi Hinduisme.

Memang benar sekarang ini Wayang Kulit sudah dimainkan dibeberapa tempat dan mendapat sentuhan lokal mulai dari Bali, Jawa, Sunda, Kalimantan, Sumatra dan Melayu. Tapi kita perlu tahu sejarahnya supaya jelas asal muasalnya.

Tidak hanya berhenti sampai disitu, Malaysia sampai pada titik nadir arogansinya dengan mengklaim Reog Ponorogo sebagai budayanya, walau Malaysia menyebutnya dengan Barongan. Pada kasus ini Malaysia amat sangat keterlaluan, karena Reog ini telah dipatenkan oleh Yayasan Reog Indonesia pada 2004, toh masih juga diklaim sebagai bagian budayanya.

Apalagi detil Reog dan Barongan setelah dirinci banyak memiliki kesamaan dan itu tak bisa dielakkan. Seperti dadak merak, pakaian, kuda lumping jas merah (Barongan pakai jas putih), lima tokoh yang tak terpisahkan (Malaysia cuma empat tokoh), gamelan yang mirip (hanya Barongan tak ada terompet).

Setelah dilacak asal-usul Barongan, ternyata bermula dari seorang WNI keturunan Jawa yang mendapat pesanan Reog dua set dari warga Malaysia. Lalu Reog itu dipentaskan di Malaysia dengan setting cerita Nabi Sulaiman yang bercengkerama dengan hewan dan orang-orang dekatnya. Pendek kata, Malaysia masih bermuka tebal mengakui Reog sebagai karya budayanya.

Mungkin masih banyak lagi budaya tanah air yang telah diakui namun belum terekspos secara luas, atau akan diakui dikemudian hari oleh negeri jiran itu. Ini tak lepas dari sisi Indonesia yang tidak terlalu care terhadap upaya mematenkan produk-produk budaya yang amat sangat kaya. Pada saat yang sama berhadapan dengan Malaysia yang berbakat “mencuri” budaya nasional.

Kekesalan demi kekesalan bangsa Malaysia terhadap Indonesia sepertinya semakin menyejarah, belum lagi jika melihat sikap arogan aparat kepolisian Malaysia yang memukuli Donald Luther Colopita, wasit karate Indonesia saat melaksanakan tugas di negeri jiran itu.

Tak tanggung-tanggung, aparat kepolisian Malaysia juga menangkap istri Atase Pendidikan Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia, Muslinah Nurdin, yang tengah berbelanja di sebuah mal. Identitas diplomatik yang diperlihatkan tak dianggap oleh Polisi Diraja Malaysia dan mereka berkeras meminta Muslinah memperlihatkan paspor. Muslinah baru dilepas setelah putranya membawakan paspor dari kediamannya.

Bayangkan, orang-orang penting yang datang ke sana saja diperlakukan semena-mena, kalau tak bisa dikatakan kurang ajar. Bagaiamana pula nasib TKI-TKI dan para pekerja kasar dari Indonesia baik yang berpaspor maupun pendatang haram, entah bagaimana nasibnya.

Begitulah, terminologi Malingsia bukan sembarang terminologi hampa. Tapi terminologi yang sarat makna sisnisme, akumulasi kekesalan, dan perlawanan atas kesewenang-wenangan.

Introspeksi diri

Berangkat dari latar belakang sosial budaya di atas, tampaknya Malaysia perlu instrospeksi diri, terutama dalam menyalurkan bakat klaim mengklaim hak budaya negeri lain. Dalam membuat paten memang Malaysia selangkah di depan, tapi dalam hal berbudaya, tampaknya Malaysia perlu belajar dengan Indonesia.

Sebelum sebuah produk budaya maupun produk industri dipatenkan, adalah lebih baik melakukan uji tuntas dan melakukan cross check, serta penelusuran budaya. Dengan cara demikian maka tidak perlu ada bangsa yang budayanya dicuri, dan tidak perlu ada bangsa yang merasa kehilangan. Cara sepertii tidak hanya fair, tapi dapat mengeleminir adanya kealpaan. Kalau kedepan masih ada kasus serupa, maka ini bukan lagi sebuah kealpaan, tapi memang bakat maling yang tak bisa dihilangkan…!

Oleh Djony Edward, Penulis bekerja sebagai Asisten Redaktur Sebuah Media Massa di Jakarta

Sri Sultan : Pemimpin Harus Wujudkan Kemandirian Bangsa

Para pemimpin bangsa Indonesia harus mampu mewujudkan kemandirian, kesejahteraan dan kedaulatan bangsanya. Hal tersebut dikatakan  Sri Sultan Hamengkubu Bowono X dalam orasi budaya saat membuka Kongres HMI ke 27 di Graha Wana Bakti Yasa Yogjakarta, Sabtu (06/3). Lebih dari 900 orang menghadiri hajatan besar HMI ini.

Sultan mengatakan ketergantungan bangsa Indonesia terhadap pihak masing terutama dalam hal ekonomi merupakan wujud dari ketidakmandirian bangsa ini. Padahal, kata Sultan, kemandirian ekonomi dasar berdirinya demokrasi..

“Tingkat kesejahteraan tinggi dijumpai negara yang demokratis berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Kerja ekonomi bagus tidak bergantung pada sistem politik. Demokrasi politik di Indonesia masih butuh waktu panjang sebagai jembatan kesejahteraan,ujar Sultan.

Mahalnya ongkos demokrasi di Indonesia juga disingung dalam orasi budaya Sri Sultan. Sultan menyinggung banyak partai melakukan paktek memperkaya diri untuk kepentingan sendiri. (Ismail)