Membangun Kemandirian Bangsa

Bingar-bingar politik sudah mulai bermunculan dipermukaan. Isu dan wacana mencoba dimunculkan untuk mendapatkan simpati masyarakat supaya nantinya pada tanggal 8 Juli 2009 dapat menjadi orang nomer satu di negara Indonesia ini.

Banyak permasalahan yang melanda bangsa Indonesia ini dan tidak pernah selesai sampai detik ini. Bangsa ini bangsa besar namun sekarang sudah sirna oleh orang-orang kita sendiri yang menegelamkan kejayaan nama baik bangsa Indonesia ini.

Kongres HMI ke-27 yang diselengarakan di Yogyakarta pada 6-11 Juni 2009 mendatang diharapkan dapat memberi solusi perubahan yang dapat membantu bangsa Indonesia ini keluar dari keterpurukan dan berbagai masalah yang tidak pernah selasai.

Selasa (02/06) pukul 18.00 HMI di undang TVRI Yogyakarta untuk berdiskusi langsung mengenai tema yang diangkat dalam tema kogres HMI ke 27 yaitu “ Membangun Kemandirian, Kesejahteraan dan Kedaulatan Bangsa.” Dari tema tersebut dikaitkan dengan keadaan bangsa ini terutama dalam pemilu presiden 2009. Siaran ini bertajuk Fokus Yogyakarta dan disisrkan secara langsung.

Muhammad Safi’i mewakili Pengurus Besar (PB) HMI di studio TVRI dalam pengantar diskusi mengatakan “Sistem kenegaraan bangsa ini sudah tidak bisa melindungi keadan rakyat yang tidak mampu. Hal tersebut dapat bisa dilihat ketika modal besar yang berkuasa di Indonesia seperti sekarang. Banyak didirikan mal-mal besar menyebabkan pasar tradisional semakin terjepit dan bahkan menghilang dengan sendirinya.”

Kata Syafii, upaya untuk mewujudkan kemandirian bangsa yakni dengan mengembalikan pasar pada rakyat dan kembali ke pasar tradisional dan negara harus melindunginya dan membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.”

Animo warga Yogyakarta dalam acara diskusi langsung ini sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat ketika dalam acara diskusi ini membuka telpon langsung pada masyarakat Yogyakarta.

Kidemang, salah satu penelpon mengatakan “Setuju dengan peryataan Muhammad Safi’i mengenai kemandirian bangsa dengan mengutamakan pasar tradisional sebagai basis menuju kemandirian bangsa. Dan adanya pasar moderen seharusnya dikemas untuk rakyat kecil yang kurang mampu.”

Penelpon lain, Air Lambang menyatakan sepakat dengan gagasan dan pemikiran Syaf’I soal kemandirian bangsa. “Cuma yang saya takutkan apakah nanti ketika orang-orang seangkatan mas Safi’i ketika sudah duduk di posisi yang paling tinggi lupa dengan gagasan awal yang pernah di ucapkan,” ujar Bapak Lambang. Diujung pembicaraan pak Lambang berpesan pada pemateri mas Safi’i untuk berkomitmen kembali pada pembukaan UUD 1945.

Acara diskusi yang berdurasi tiga puluh menit ini diahiri dengan suatu harapan dan gagasan yang kongret oleh para penelpon ketika Kongres HMI ke 27 di Yogjakarta nanti selesai mampu memberi solusi pada bangsa Indonesia untuk keluar dari keterpurukan seperti saat ini. (M.Ismail/LAPMI)

Peran Pasar dan Negara: Inti Debat Neoliberal vs Ekonomi Kerakyatan

Kamis malam lalu (28/5), saya menonton diskusi tentang ekonomi kerakyatan di TVRI yang menghadirkan cawapres Prabowo. Satu ungkapan Prabowo yang terngiang cukup keras adalah

bahwa pemerintah tidak boleh hanya jadi wasit, namun harus campur tangan langsung untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Bentuknya antara lain adalah pemberdayaan BUMN untuk menggerakkan ekonomi, membalikkan arus privatisasi saat ini.

Kalau BUMN sudah rugi, pada akhirnya pemerintah juga yang diminta menutupi kerugian tersebut dengan anggaran negara. Uang yang semestinya bisa digunakan untuk kemanfaatan rakyat justru digunakan untuk mensubsidi BUMN yang dikelola dengan buruk.

Privatisasi dianjurkan untuk mengobati BUMN bermasalah seperti ini. Kepemilikan swasta diharapkan dapat menegakkan disiplin pengelolaan. Jika inefisiensi terjadi lagi, pasar akan meresponnya dengan kejatuhan harga saham. Kerugian tidak akan ditolerir oleh pemilik swasta.

Pemilik swasta merasa lebih baik melikuidasi perusahaan yang rugi terus-menerus. Likuidasi ini bagi manajemen dan karyawan berarti kehilangan pekerjaan. Karenanya, mereka akan berusaha mencegah jangan sampai perusahaan merugi.

Sayang sekali, tujuan baik privatisasi disalahgunakan oleh oportunis asing maupun domestik. Dengan menumpangi privatisasi, pemodal asing mengambil alih BUMN dari tangan pemerintah.

Mending jika BUMN yang dibeli memang perusahaan yang selama ini merugi. Kenyataannya, BUMN yang dijual justru yang selama ini berkinerja cukup bagus dan memiliki prospek yang sangat baik. Pola ini paling nampak dalam kasus privatisasi Indosat dan Telkomsel. Kedua BUMN ini memimpin pasar oligopolis pada sektor telekomunikasi yang mengalami pertumbuhan tercepat di Indonesia.

Kegagalan privatisasi juga disebabkan metode pengalihan saham dengan menjualnya pada investor strategis. Pemilihan investor strategis sangat tidak transparan dan rawan korupsi. Metode penjualan di bursa saham jauh lebih transparan dan memastikan adanya disiplin pasar.

Pemerintah saat itu beralasan bahwa pemilihan investor strategis akan memastikan terjadinya transfer teknologi dari investor strategis ke BUMN yang diprivatisasi. Masalahnya, tidak ada ukuran dan cara evaluasi yang pasti untuk mengetahui apakah transfer teknologi tersebut benar-benar terjadi pasca pengalihan.

Kegagalan privatisasi di Indonesia dikontribusi sebagian oleh proses penyelenggaraan negara yang buruk. Kegagalan pengelolaan BUMN juga disebabkan buruknya penyelenggaraan negara. Masalah terjadi dengan atau tanpa privatisasi, karena sumber masalahnya bukan pada privatisasi, melainkan pada kegagalan negara.

Pasar di mana pelakunya mengejar kepentingan diri masing-masing memang tidak bisa menjamin pemerataan. Di sisi lain, kita punya negara yang tidak bisa diandalkan. Seperti kampanye Ronald Reagan, “the state is not the solution, the state is the problem”.

Prabowo menyadari hal ini di tengah pemaparan usulannya mengenai penggunaan BUMN sebagai penggerak ekonomi dengan menyebut bahwa memang selama ini belum sempurna namun bisa diperbaiki. Pengertian “belum sempurna” ini yang sering luput dari pendukung liberalisasi. Kebelumsempurnaan mencerminkan adanya manfaat, walaupun tidak sepenuhnya sesuai harapan.

Program pemerataan seperti BLT dan program pemberdayaan lain memang belum mampu mewujudkan tujuan pengentasan kemiskinan, namun bukannya tanpa guna. Pengendalian harga bahan pokok oleh BULOG mungkin tidak sepenuhnya efektif dan banyak kebocoran, namun tanpa BULOG harga bahan pokok jauh lebih tak terkendali.

Kaidah yang perlu diterapkan adalah, “kalau tidak dapat semua, jangan dibuang semua”. Intervensi negara dalam setiap ranah kehidupan selalu diwarnai ketidaksempurnaan, namun tanpa intervensi tersebut banyak ketidakadilan dan ketelantaran.

Korupsi memang menghambat pencapaian kesejahteraan, namun eksistensi korupsi tidak menihilkan kemampuan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan rakyat. China dan India adalah contoh negara yang tumbuh cepat walau korupsi masih dipraktikkan secara luas.

Pemberantasan korupsi dan intervensi pemerintah dalam ekonomi adalah dua masalah yang berbeda dan dapat dijalankan secara paralel. Walau pemberantasan korupsi belum selesai, intervensi pemerintah dalam ekonomi tetap dapat berjalan dan memberikan hasil.

Perekonomian kita memang memerlukan penyesuaian struktural agar fundamen lebih kokoh. Namun penyesuaian tersebut harus dijalankan secara pelan dan bertahap, sambil memperhatikan dampak-dampak yang tidak diinginkan. Penyesuaian tergesa-gesa yang dipaksakan oleh IMF dan ditunggangi banyak kepentingan justru membawa masalah yang bisa jadi lebih besar daripada masalah asal.

Oleh : Muhamad Said Fathurrohman, Penulis adalah Mahasiswa Universitas Airlangga

Kemajuan Daerah, Tergantung Pada Good Governance

Kemajuan dan kesejahteraan daerah tergantung kepada good gavernance (Kepemimpinan yang baik). Hal ini terlihat pergantian pemimpin di Indonesia secara periodik tersebut tidak sepenuhnya akan membawa kemajuan khususnya di daerah Riau. Demikian disampaikan  Chaidir MM, saat menjadi pembicara seminar daerah dan pelantikan pengurus Himpunan Mahasisa islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) cabang Pekanbaru, Selasa (2/6), di Hotel Mona plaza pekanbaru. Menurutnya sistem kualisi yang dilakukan dalam Pemilihan Presiden secara tidak langsung tidak berpengaruh positif terhadap kemajuan daerah.

”Kita bisa melihat bahwa sistem kualisi yang dilakukan itu hanya semata mata untuk kepentingan belaka,”ungkap Chaidir.

Chaidir menjelaskan, bahwa di Indonesia memang sudah merealisasikan sitem demokrasi, namun belum sepenuhnya. Karena tambahnya, sistem Demokrasi di Indonesia ini masih jauh ketinggalan dari segala bidang, hal itu telihat seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu di banyak dipengaruhi oleh penguasa.

Dalam seminar daerah itu juga Dewan Penasihat Partai Golkar Provinsi Riau, Tamrin Nasution, mengakui kelemahan sistem kualisi partai. Menurutnya, sistem kualisi partai dalam parlemen secara tidak langsung masih ngambang. Karena lanjutnya masih banyak kepentingan-kepentinga dalam berkualisi tersebut.

”Namun kita tidak bisa memungkiri, seperti itulah proses perpolitikan yang ada sekarang ini,” ujar Penasehat Partai Golkar ini.

Untuk mencapai kemajuan daerah itu jelas Tamrin Nasution, butuh pemimpin yang benar-benar menjalankan kewajibannya, dengan menerapkan nilai-nilai kredibelitas, tranparansi, dan partisipasi.

Menurut Tamrin, untuk kemajuan daerah khususnya Riau, perlu pembenahan disegala bidang. Dia menyebutkan antara lain menanamkan jargon kemajuan perekonomian rakyat, mengedepankan hak-hak rakyat. Tamrin juga perlunya pengalangan aset-aset produksi serta mentranformasikan pendidikan, politik dan ekonomi.

Mengakhiri seminar daerah tersebut, pembicara seminar DR Mawardi LC, mengatakan, bahwa menjelang pemilihan presiden, bahwa kriteria pemimpin dalam islam harus mempunyai sifat jujur serta amanah. Sehingga lanjutnya, pemimpin yang terpilih benar -benar mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Mawardi mengharapkan, dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat, memang betul-betul dilihat dari segala aspek. Agar rakyat tidak merasa menyesal dalam memilih pemimpin tersebut.

”Kita ingin perubahan, jadi perubahan itu akan kita wujudkan melalui pemimpin yang jujur dan samanah melekat di dadanya,” harap Marwadi. (Triono Hadi)

Alumni Muda HMI Sesalkan KAHMI Jadi Alat Politik Praktis

Sejumlah alumni muda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang tergabung dalam Eksponen Alumni Muda HMI menyesalkan Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dijadikan alat politik praktis. Khususnya sikap pengurus KAHMI yang mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2009.

“Kami menyesalkan dan sekaligus mengingatkan kepada segenap Alumni KAHMI untuk tidak membawa institusi KAHMI ke dalam ranah politik praktis untuk dukung-mendukung calon presiden,” kata mantan Sekjen Pengurus Besar HMI Haerullah, di DOM Kafe, Jakarta, Selasa (2/6/2009).

Hal ini diungkapkan Eksponen Alumni Muda HMI, terkait pernyataan Presidium Majelis Nasional KAHMI usai melakukan pertemuan dengan calon presiden (capres) Jusuf Kalla. Hasil pertemuan menyatakan bahwa organisasi itu mendukung pasangan JK-Wiranto di Pilpres 2009. Hal itu mengingat JK merupakan kader HMI. Alasannya, JK merupakan kader dan almuni HMI.

Menurut Haerullah, sebagai salah satu ormas Islam, KAHMI bercorong pada nilai-nilai universal dan alumni HMI berdiri sebagai forum silahturahmi sesama mantan kader HMI yang bebas dari tarik menarik politik praktis.

“Kita akui ada mantan alumni HMI yang memperebutkan kursi presiden, tapi juga mesti diingat kader eksponen HMI juga bertebaran di kubu SBY-Boediono dan Mega-Prabowo,” jelasnya.

Jadi, lanjut Haerullah, sangat naif jika alumni HMI atau KAHMI hanya memberikan atensi tertentu pada satu calon kandidat presiden, apalagi ada semacam istilah wajib mendukung.

“Itu tidak sehat bagi masa depan KAHMI ke depan,” tegasnya.

Karena itu, Haerullah kembali meminta KAHMI sebagai forum silaturrami kader tidak dijadikan kendaraan politik dari satu capres. “Akan lebih terhormat jika KAHMI memposisikan kembali identitas pendiriannya sebagai lembaga yang berorintasi pada pendidikan, penggembangan kader HMI,” pungkasnya.

Sumber : detik.com

HMI-MPO Pekanbaru Gelar Seminar Daerah

Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelemat Organisasi (HMI MPO) cabang Pekanbaru, selasa (2/6), hari ini, menggelar seminar daerah dan pelantikan Pengurus . Kegiatan ini dilakukan dalam rangka berpartisipasi mensukseskan Pemilihan Presiden (Pilpres) dalam kemajuan daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Mona Plaza Panam Pekanbaru.

Ketua Umum HMI Mpo Cabang Pekanbaru, Raffi Koto mengatakan bahwa kegiatan seminar daerah ini juga berpartisipasi dalam menggagas konsep untuk kemajuan daerah. sesuai dengan tema yang di bawa yaitu implikasi pilpres dalam kemajuan daerah.

”Kita melakukan kegiatan ini bertepatan dengan momen pemilihan presiden RI. Selain itu dengan mengundang pakar dalam kegiatan ini akan memberikan solusi dalam meningkatkan kemajuan daerah,” Ungkapnya kepada Riau Pos, Senin (1/6), disekretariat HMI MPO cabang Pekanbaru Jalan Ikhlas Panam.

Raffi Koto menambahkan, seminar ini akan membahas tentang berbagai permasalahan yang mencakup terhadap pembangunan daerah. Seperti sebutnya, masalah politik, ekonomi kerakyatan, kepemimpinan, dan lain sebagainya.

Seminar ini akan mengahadirkan Chaidir MM yang membahas tentang kultur politik lokal. Hadir pula Thamrin Nasution yang membahas tentang kualisi parpol dan parlemen dalam mengambil kebijakan. Kemudian prof Nazir Karim, Rektor UIN Suska membahas masalah politik dan pemimpin dalam prespektif islam.

Seminar juga menghadirkan Fauzi Kadir yang akan berbicara tentang Ekonomi kerakyatan. Termasuk Zulfan Heri, anggota Dewan Provinsi Riau yang membahas soal kontrol parlemen terhadap ekskutif.

”Saya harap dengan mendatangkan pakar tersebut, akan menuai solusi dalam kemajuan daerah, khususnya daerah Riau,”harapnya mengakhiri.  (Triono Hadi)