Presiden Diminta Tak Membiarkan Posisi Gubernur BI Kosong

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk diminta tidak meremehkan posisi Gubernur Bank Indonesia dengan membiarkan posisi Gubernur Bank Indonesia dalam keadaan kosong.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Ekonomi PB HMI (MPO), Ayib Rudi, hari ini (30/7) melalui press release yang diterima HMINEWS.

Pengunduran diri Boediono dari jabatan Gubernur Bank Indonesia untuk mendampingi Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pencalonan presiden dan wakil presiden 2009 – 2014 telah menyebabkan posisi pimpinan di BI tersebut dalam keadaan kosong terhitung sejak 15 Mei silam.

Ayib menegaskan,  Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang sangat penting, yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2004, sehingga posisi Gubernur BI harus segera terisi kembali.

Komisi Ekonmomi PB HMI (MPO) meminta kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera menunjuk dan menyerahkan nama-nama calon Gubernur Bank Indonesia kepada DPR, agar posisi Gubernur Bank Indonesia segera terisi, sehingga kinerja Bank Indonesia bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Nama-nama calon Gubernur Bank Indonesia yang nantinya ditunjuk Presiden Soesilo Bambang Yudoyono (SBY), agar juga segera dipublikasikan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat berkesempatan menilai kredibilitas calon-calon tersebut dalam mengelola kebijakan moneter” ujar Ayib. (MAS)

Peran Pemuda Terjebak Pragmatisme Sesaat

hu-pakuan.com

Peran pemuda di era reformasi harus optimal di semua bidang kehidupan masyarakat karena wadah tempat mereka berhimpun baik di Ormas maupun partai politik di era Orde Baru selalu mendengungkan visi dan misi mengembangkan demokrasi, namun ketika Orde Baru tumbang kalangan pemuda justru terjebak dalam pragmatisme politik sesaat.

Demikian pemikiran yang mencuat dalam diskusi “Menakar Nasionaliema Pemuda” yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta , Senin (27/07).

Diskusi ini menghadirkan mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, Asisten Deputi Pendidikan Menpora Erlangga Masdiana, dan Direktur Program The Indonesia Instittute Dr Cecep Effendy.

Akbar Tandjung menjelaskan, peran pemuda di era reformasi diharapkan mampu mengembangkan semua bidang, baik politik, ekonomi, hukum, budaya dan mendorong demokratisasi. Partai politik dan Ormas kepemudaan harus menunjukkan kepeloporan yang kuat di berbagai bidang.

Namun menurutnya peran pemuda di era reformasi justru terjebak pada pragmatisme kepentingan politik. Saat ini orientasi memperebutkan jabatan-jabatan politik di kalangan pemuda begitu kuat, dibanding kepeloporan di bidang ekonomi, hukum dan budaya. Begitu juga penanaman nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas publik belum tampak dilakukan pemuda.

Kalangan pemuda masih berwacana mengenai wacana-wacana praktis dan kepentingan pragmatis sesaat. Orientasinya belum diarahkan untuk kepentingan jangka panjang.

“Dari sisi perpektif politik, mereka belum mampu perjuangkan idealisme seperti yang didengungkan sebelum reformasi,” katanya.

Akbar mengatakan, ketika reformasi yang seharusnya membawa perubahan, pemuda justru terkejut menghadapi perkembangan yang ada. Ini membuktikan bahwa wacana-wacana yang dikembangkan di bangsa ini belum diarahkan untuk kepentingan jangka panjang.

Erlangga Masdiana memperkuat pernyataan Akbar Tandjung, dia mencoba mengupas akar persoalan dari rendahnya kepeloporan pemuda di era reformasi. Menurut Erlangga kalangan pemuda sudah berada di simpang jalan dan terkesan gamang dalam menghadapi perubahan di era globalisasi ini.

Di sisi lain, Erlangga mengatakan partai politik dan Ormas yang selama era Orde Baru mendengungkan demokratisasi kini kian menempatkan pemuda sebagai aset politik semata.

“Untuk bidang politik, pemuda memang sudah tampak berperan. Tetapi bagaimana dengan bidang lain,” kata Erlangga

“Slogan demokratisasi dan perubahan yang didengungkan di era Orde Baru tidak diimbangi dengan kesiapan menghadapi perubahan. Mereka pun terjebak kepentingan pragmatisme”, tambah Erlangga.

Untuk menumbuhkan nasionalisme baru dikalangan pemuda masa kini, Erlangga menyarankan agar ditumbuhkan lagi semangat kebangsaan dengan mengingat kembali rentetan peristiwa sejarah perjuangan bangsa di masa lalu.

Dengan nasionalisme baru, kata Erlangga, pemuda diharapkan bisa berperan untuk memajukan bangsa dimasa yang akan datang.

“Bangsa ini membutuhkan pemuda-pemuda yang berkomitmen untuk memajukan bangsa,” katanya. (Rita Z)

Mahasiswa : Pemerintahan SBY-Boediono Sulit Bawa Perubahan

Berbagai kalangan mahasiswa menilai terpilihnya Sby-Boediono menyisakan banyak  kekhawatiran. Menurut mereka, sebagai figur yang dikenal berpaham ekonomi neoliberal, SBY-Boediono sulit diharapkan bisa membawa perbaikan terhadap bangsa ini, terutama dalam bidang ekonomi. Menurut Ahmad Subhan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pemerintahan kedepan  dipastikan amburadul jika dipimpin oleh figur penganut paham ekonomi neoliberal. Subhan mengatakan,  Boediono menempati posisi amat strategis dalam penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah. Terlebih lagi SBY sendiri kemungkinan besar memberi keleluasaan bagi pendampingnya dalam menggariskan kebijakan di sektor ekonomi.

” Jika negara ini dipimpin oleh antek neolib, maka jangan berharap akan ada ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil”, kata Ahmad.

Subhan juga mengatakan SBY dan Boediono tidak cocok berpasangan memimpin negara ini. Menurutnya  mereka berdua kurang greget dan terkesan lamban dalam mengambil kebijakan stategis untuk memajukan bangsa ini.
“Indonesia butuh pemimpin yang berani melahirkan terobosan baru untuk perubahan bangsa ini,” kata Ahmad.

Muhammad Ismail, Sekretaris Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai terpilihnya SBY-Boediono merupakan suatu kesalahan. Selama lima tahun berkuasa, kata Ismail, SBY telah menempatkan peran negara sebagaimana yang dikehendaki pihak asing dan liberalisasi. Menurut Ismail, sudah banyak kebijakan masa lalu pemerintahan SBY  yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Diantaranya adalah penetapan UU BHP, UU migas dan beberapa kebijakan  di sektor lain yang sangat merugikan rakyat.

“Terpilihnya SBY tidak akan membawa perubahan apa-apa bagi kelangsungan bangsa ini, bahkan kehancuran bangsa ini tinggal menunggu waktu saja”, kata Ismail

Sementara itu Rudy Afriansyah, aktivis FORKOT juga mengatakan kekecewaan yang dalam atas terpilihnya kembali SBY menjadi presiden. Menurut Rudi, dimasa pemerintahan SBY yang lalu, banyak rakyat  yang masih hidup dalam garis kemiskinan dan penderitaan . Dia juga mengatakan SBY tidak mempunyai program yang jelas tentang pembangunan ekonomi.

” Terpilihnya SBY berarti, mari kita lanjutkan penderitaan, lanjutkan kemiskinan dan kesengsaraan rakyat,” tutur Rudy. (Rita Z)

Kapten Baru Untuk HMI Indonesia Bagian Tengah

Purwokerto, Skuad HMI Indonesia Bagian Tengah kini telah memiliki kapten baru yakni Ahmad Khoirul Umam atau yang akrab disapa Umam. Umam yang tidak lain adalah mantan ketua cabang Wonosobo tersebut berhasil terpilih sebagai ketua Badko Inbagteng periode 2009-2011 M mengalahkan 2 calon lain yakni Arfianto Purbolaksono (Purwokerto) dan Muamar (Semarang) di hari kedua acara Musdabadko XXII HMI Indonesia Bagian Tengah 26 Juli 2009 di Purwokerto. Umam mengumpulkan 8 suara sedangkan Anto dan Amar masing-masing memperoleh 6 suara dan 5 suara. Pemilihan ketua badko dimulai selepas dhuzur dan langsung dilanjutkan dengan acara penutupan Musdabadko dan baru berakhir sekitar pukul 13.30 WIB. Continue reading “Kapten Baru Untuk HMI Indonesia Bagian Tengah”

Negara Minus Spiritual; Kebobrokan Negara Berada di Tangan Rakyat

Mendirikan sebuah negara mengawali sebuah resiko baru bagi perjuangan bangsanya. Negara harus mendapatkan pengakuan de facto dari negara lain, serta de jure dengan falsafah yang jelas. Dengan kata lain, sebuah negara berdaulat mau tidak mau harus terjerat dalam sistem pengakuan secara profan.

Pada 17 Agustus nanti, sebuah ritus kenegaraan kembali digelar. Pada hari dimana diproklamasikan oleh Soekarno, bertepatan dengan hari orang-orang muslim berpuasa, menjadikannya sebagai hari kemerdekaan negeri ini. Selama 350 tahun dijajah, hanya dengan hitungan menit sang proklamator sudah ‘memerdekakan dirinya’. Berita tentang kemerdekaan itupun langsung tersebar ke penjuru nusantara diiringi teriakan lantang “merdeka”.

Mengawali hari kemerdekaan itu, sang proklamtor sibuk mempersiapkan kebutuhan kenegaraan, bahkan mencari dukungan dari negara asing. Akhirnya, negara yg pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Walaupun sudah memerdekakan diri dan sudah diakui oleh sebagian negara dunia, akan tetapi rongrongan terhadap eksistensi Indonesia masih hebat. Disamping Indonesia dituntut untuk membayar ganti rugi perang kepada Belanda pada perjanjian Renville dan KMB di Den Haag Belanda, pasalnya sang Presiden pertama melancarkan politik Mercusuar, demi pengakuan yang lebih akuntabel di mata dunia.

Membuat sarana olahraga yang mewah, monumen nasional, serta tempat ibadah yang sangat berlebihan, membuat negara merogoh kantong lebih banyak, bahkan menimbulkan inflasi tinggi pada tataran ekonomi nasional. Dampak selanjutnya adalah, melambungnya utang luar negeri, plus hasil dari kedua perjanjian tadi. Thus, rakyatlah yang makin merasakan akibatnya.

Pada era 60an, tibalah jaman para komunis menjamur. Dengan kepentingan politik salah satu jendral perang ‘terbaik’, peristiwa G 30/S/PKI tercatat sebagai suatu pembohongan publik selama kekuasaan Soeharto berhasil menggeser posisi Soekarno. Dengan kepiawayannya dalam taktik peperangan, dipakainya strategi jitu untuk mengelabuhi lawan politiknya mengatasnamakan nasionalisme sebagai ‘khittah falsafah negara’. Dengan dalih apapun, segala ketentuan-ketentuan yang minus nasionalisme versi orba, ditumpas habis, sehingga demokrasi hanya sebagai jargon pada pertarungan politiknya.

Kemajuan intelektual dipangkas dengan dalih, memojokkan demokrasi. Dampak panasnya politik negeri mengilhami segala betuk pembaharuan terhadap agama, ormas, bahkan parpol. Tokoh politik seperti Soeharto patut diacungkan jempol, dalam akselerasi pembaharuan Islam tentunya, karena pressing orba telah memaksa untuk itu, sehingga mewarnai keislaman indonesia.

Karena akar ke-Islaman di Indonesia bervarietas, budaya lokal berbaur dengan keislaman timur, dapat dipastikan bahwa dalam budaya islam Indonesia terbagi tiga kelompok, yaitu; santri, abangan, priyayi. Galur keislaman itu semakin samar, ketika penguasa Soeharto tumbang dan laju akselerasi pembaharuan semakin kencang. Sehingga ketika Soeharto lengser, banyak aliran-aliran keislaman yang dulu sempat padam, menjadi tersulut kembali. Diantaranya adalah,fundamentalis ortodoksis.

Aksi fenomenal mahasiswa kedua setelah peristiwa malari, adalah aksi 21 Mei 1998, yang lebih dikenal dengan peristiwa penembakan 11 mahasiswa, tragedi Semanggi. Pasca runtuhnya rejim orba, tibalah masa reformasi, yang sudah 11 tahun terasa seperti mendekati rejimentasi baru pada orla dan orba. Pores demokrasi yang terkesan liberal di awal-awal reformasi, namun pada hitungan tahun, rejimentasi baru muncul bak tunas pisang yang tumbuh di lubang buaya.

Indonesia yang sering disebut dengan negara demokrasi terbesar, ternyata harus menerima hasil karya para elit-elit politik yang tidak bertanggungjawab. Beban yang harus ditanggung oleh masyarakat menjadi simbol besar akan kebobrokan negara ini. Bumi yang terhampar luas dengan berbagai macam flora, fauna, serta etnis manusia Indonesia, hanya menjadi kebanggaan sesaat. Padahal majikan dari semua itu hanya sebagai pembantu dan kuli kaum imperialisme. Sungguh sangat ironi, negara megadiversiti seperti Indonesia bisa tunduk dalam cengkeraman AS.

Betapa tidak? Seluruh unsur kenegaraan telah bekerjasama dengan AS. Bahkan segala kebijakan pemerintah Indonesia, dianggap pro AS. Tidak adanya keberanian untuk memberontak dan atau ‘bermain’ dengan AS. Thus, semakin memperjelas diafragma eksistensi sebuah negara.

Masalah terorisme misalnya, telah menggegerkan seluruh elemen bangsa ini. Padahal nyatanya dengan peristiwa pemboman di Rits Carlton dan JW Marriot kemarin telah menguntungkan pihak tertentu, terkait pilpres. Sungguh sangat tidak etis, seorang pemimpin membocorkan rahasia negara di depan publik, hanya untuk mendapatkan simpati dari konstituen. Mungkin, hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam berbangsa dan bernegara ini adalah, kematangan spiritualitas.

Perlu kita acungkan jempol, tetangga kita, Republik Islam Iran, dan Republik Rakyat China yang telah benar-benar memerdekakan dirinya tanpa takut mengambil resiko tinggi. Padahal, setting dari kedua negara itu dengan negara kita sama-sama mempunyai beberapa sejarah peradaban yang kaya nan matang. Kapan Indonesia akan menyusul seperti Iran dan China?

Semoga bermanfaat
Oleh: M. Insan Kamil

Deklarasi Gerakan CICAK Yogyakarta

Yogyakarta – Bertempat di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta Jl. Bulaksumur Blok E-12, Pusat Kajian Anti (PUKAT) korupsi mengadakan rapat kordinasi untuk deklarasi gerakan CICAK (Cinta Indonesia Cinta KPK). Acara ini juga turut dihadiri oleh elemen organisasi baik internal maupun ekternal kampus.  Menurut Danang Ketua Koordinasi, deklarasi Cicak ini nantinya akan di laksanakan pada hari Ahad (26/07) bertempat di Monumen Serangan Umum 1 Maret Jl. Malioboro pukul 09.00-12.00. ” Monumen serangan umum 1 Maret kita pilih sebagai tempat deklarasi ini karena tempatnya setrategis dan menyimpan banyak kenangan sehinga nantinya deklarasi gerakan Cicak ini juga dikenag,” ujar Danang ketua Kordinasi deklarasi.

Danang mengatakan tujuan dari deklarasi ini tidak lain adalah mendukung upaya KPK untuk terus melakukan aksinya dalam memberantas korupsi di Indonesia. ” Selama ini kita tahu KPK dimusuhi banyak pihak dan banyak upaya pelemahan tugas KPK sebagai lembaga yang bertujuan memberantas korupsi,” kata Danang ” Ini juga bentuk dukungan kita sebagai mahasiswa yang ada di Yogyakarta terhadap KPK.” ucapnya.

Untuk acara deklarasi sendiri menurut Danang akan ada orasi dari beberapa tokoh diantaranya: Prof. Amien Rais, GKG. Hemas, Prof. Mahfud. MD, Bp Busro Muqodam, dll. Deklarasi ini juga didukung oleh beberapa elemen organisasi baik internal dan ekternal kampus seperti BEM UGM, HMI, KAMMI, FPPI, LSM yang ada di Yogyakarta, dll. (M.Ismail)

Mahasiswa Kecam Ledakan Bom

Ledakan bom JW Marriott dan Rizt Carlton yang telah menewaskan 9 jiwa mendapat perhatian khusus dari kalangang aktivis mahasiswa, mereka mengutuk keras peristiwa itu dan berharap pemerintah segera menangkap pelaku peledakan tersebut.

Anwar Hakim, aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadyah Universitas Muhammadiyah Jakarta saat dihubungi HMINEWS, Rabu (22/07) menyatakan pihaknya mengecam sekeras-kerasnya pembantaian  peledakan bom  yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab “Perbuatan tersebut merupakan terorisme yang nyata sehingga harus diusut tuntas dan kemudian diberi hukuman yang seberat-beratnya,” tegas Hakim.

Hakim menyatakan keprihatinannya dan mengharapkan peristiwa ini segera diselesaikan pemerintah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sementara itu, Muhammad Raja Al-Faruq aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk tetap menjaga keutuhan negara Indonesia dengan berpikir jernih dan tidak terpancing dengan isu-isu yang dapat menghancurkan persatuan bangsa ini.

“Jangan pernah terpancing untuk berkonflik dan memperkeruh suasana. Kita harus tetap jernih dalam menghadapi kasus ini,” ujar Raja.

Raja mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama berkomitmen menjaga perdamaian Indonesia. Mengecam aksi pengeboman dan segala bentuk tindakan terorisme lainnya. Dan mengimbau pemerintah dan polisi segera menuntaskan kasus pengeboman tersebut tanpa mendiskreditkan agama tertentu

Raja juga sangat menyayangkan anggapan dari sebagian pihak yang mengkambing hitamkan Islam sebagai dalang dari peledakan bom tersebut. Menurutnya Islam adalah agama yang damai dan tidak pernah diajarkan pada kekerasan. Dia mengajak semua pihak untuk menghentikan konflik yang teradi dengan tidak mencampur adukkan persoalan politik dengan agama.

‘Jangan mengaitkan ledakan bomdengan Islam,  kekerasan adalah musuh kita bersama, hentikan politisasi konflik,Islam adalah agama damai dan usut dan siaga segala kemungkinan yang ada,kata Raja. (Rita Z)

Buktikan Bukan Neolib

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden usai sudah. Sementara ini, hasil perhitungan cepat atau quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survey menempatkan pasangan SBY–Boediono sebagai pemenang, dengan perolehan suara di kisaran 60 %. Dengan mempertimbangkan ketepatan quick count dan hitungan riil yang selama ini terjadi, maka hasil hitungan KPU kemungkinan besar tidak akan jauh berbeda dengan quick count. Lima tahun kedepan, pasangan SBY-Boediono akan memimpin perjalanan bangsa Indonesia.

ada awal pencalonan pasangan capres dan cawapres, keputusan SBY memilih Boediono sebagai cawapresnya mendapat tantangan dari banyak kalangan – mahasiswa, politisi, maupun ekonom. Boediono dianggap sebagai penganut faham ekonomi liberal atau Neolib. Mahfum, Boediono dikenal luas memiliki kedekatan dan patuh menjalakan resep-resep kebijakan ekonomi yang diberikan oleh lembaga keuangan internasional semacam World Bank dan IMF. Semasa menjabat di kementrian bidang ekonommi, Boediono juga dikenal menempuh kebijakan ekonomi yang lebih pro pasar dan pro asing. Undang-undang penanaman modal asing (PMA) tahun 2007 adalah salah satu contoh produk undang-undang yang pro asing, dimana Boediono adalah konseptornya.

Tentu saja, keputusan SBY memilih Boediono sebagai pasangan cawapresnya menjadi sasaran empuk bagi pasangan capres dan cawapres yang lain (Baca: JK-Win dan Mega-Pro) untuk menyerangnya. Namun, dengan style nya yang santun, tenang, dan sederhana, Boediono menampik tuduhan dan terus meyakinkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dirinya bukanlah penganut faham ekonomi liberal. Alhasil, walaupun tuduhan sebagai penganut faham Neolib terus dilancarkan oleh pihak pasangan capres dan cawapres yang lain, mayoritas masyarakat Indonesia menaruh kepercayaan kepada pasangan SBY-Boediono. Hal ini berarti bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak percaya bahwa pasangan SBY-Boediono adalah penganut faham Neolib yang lebih berfihak kepada asing. Sebaliknya, mayoritas masyarakat Indonesia meyakini bahwa pasangan SBY-Boediono akan berpihak kepada rakyat.

Kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pasangan SBY-Boediono untuk memimpin Indonesia periode lima tahun kedepan begitu besar. Bersama kepercayaan yang besar tersebut, tentunya terdapat harapan yang juga besar akan perbaikan nasib seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, SBY-Boediono harus membuktikan kepercayaan tersebut, bahwa dalam periode lima tahun ke depan mereka akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada asing, serta membuang jauh-jauh agenda ekonomi neoliberal yang telah terbukti gagal mensejahterakan rakyat Indonesia.

Untuk membuktikan keberpihakan kepada rakyat dan anti Neolib, ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh SBY-Boediono selama periode lima tahun ke depan. Pertama dan yang sangat mendasar adalah berkaitan dengan mind set pengelolaan ekonomi Indonesia. Cara berfikir bahwa negara tidak usah berperan besar dalam perekonomian, dan menyerahkan perekonomian kepada mekanisme pasar, harus dirubah. Negara harus berperan besar dalam perekonomian, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. Cara berfikir bahwa pihak asing, baik para pemodal atau tenaga ahli, lebih baik dari pihak domestik juga mesti dibuang jauh-jauh. Harus ada keyakinan bahwa Indonesia pada dasarnya mampu mandiri untuk mengelola perekonomiannya, tanpa campur tangan asing. Bukan berarti menutup hubungan ekonomi dengan pihak asing, namun hubungan ekonomi yang terbangun semestinya dalam bentuk hubungan yang saling menguntungkan. Selain itu, pengelolaan ekonomi yang selama ini lebih berperspektif jangka pendek, seperti menutup defisit anggaran dengan utang luar negeri dan program sosial semacam BLT, harus dirubah. Pengelolaan ekonomi kedepan juga harus berperspektif jangka panjang, semisal kebijakan investasi dibidang infrastruktur dan investasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedua, SBY-Boediono harus membentuk team ekonomi dalam kabinetnya yang berisi ekonom dan atau praktisi yang memiliki semangat nasionalisme, pro rakyat dan anti Neolib. Ini penting, karena jika yang dipilih dalam kabinet adalah orang-orang yang market friendly, mustahil akan muncul kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Hanya dari orang-orang yang faham ekonominya ”benar” saja, kebijakan ekonomi yang berpihak kepada orang bayak akan muncul.

Ketiga, penanganan masalah utang secara benar. Saat ini utang pemerintah Indonesia sebesar Rp1.700 trilyun, terdiri atas Utang Dalam Negeri (UDN) dan Utang Luar Negeri (ULN). Sementara itu, beban utang yang harus dibayar, terdiri atas cicilan pokok dan bunganya sekitar Rp 200 trilyun. Utang dan beban utang yang begitu besar tersebut sudah pasti sangat membebani anggaran pemerintah, dan bukan hal yang mustahil jika tidak ada penanganan serius, maka kedepan akan terjadi kebangkrutan fiskal. Oleh karena itu, mesti ada kebijakan radikal, semisal penjadwalan ulang, moratorium, atau penghapusan sebagian utang.

Keempat, melakukan revitalisasi BUMN. Selama ini yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu pelemahan BUMN dengan cara privatisasi. Efisiensi dan penguatan modal selalu dijadikan pembenar privatisasi. Jika alasannya dua hal tersebut, bukan privatisasi seharusnya yang dijadikan solusi, namun pembenahan manajemen dan penambahan modal oleh pemerintah. Kedepan, BUMN harus menjadi motor penggerak perekonomian.

Kelima, meninjau kembali seluruh kontrak karya eksploitasi sumberdaya alam. dengan pihak asing. Kerjasama eksploitasi sumberdaya alam harus menguntungkan kedua pihak secara wajar dan adil. Kontrak karya eksploitasi sumber daya alam yang saat ini yang lebih menguntungkan pihak asing harus ditinjau ulang, agar tercipta kerjasama yang saling menguntungkan. Jika pihak asing tidak mau, maka pemerintah harus bertindak tegas dengan mempersilahkan mereka untuk meninggalkan Indonesia.

Keenam, meninjau dan merubah undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA). Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang PMA sangat welcome kepada pemodal asing. Seharusnya modal asing tidak diberi kebebasan yang seluas-luasnya, namun perlu ada pembatasan-pembatasan tertentu. Misalnya adalah pembatasan besaran modal asing yang diperbolehkan dan juga sektor-sektor mana yang boleh dimasuki oleh pemodal asing. Jika tidak dilakukan pembatasan, maka bisa dipastikan pelaku ekonomi domestik akan tergusur. Fenomena Carrefour yang menggusur pasar tradisional dan pedagang kecil, adalah contoh sederhana yang harus diperhatikan.

Ketujuh, mendorong tumbuh berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jika berbicara tentang pemihakan kepada ekonomi rakyat, tanpa adanya kebijakan yang nyata untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM adalah omong kosong. Lebih dari 99 persen pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, yang menyerap 97- an persen tenaga kerja, dan berkontribusi lebih dari 50 persen total PDB. Selama ini, persoalan UMKM cenderung dilihat hanya pada aspek permodalan, padahal persoalan riil yang dihadapi UMKM juga menyangkut manajemen, pasar, dan juga teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang menyeluruh untuk mendorong terus tumbuh berkembangnya UMKM.

Kedelapan, mendorong tumbuhnya industri domestik yang tangguh, berbasis pada keunggulan yang dimiliki Indonesia. Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) mulai dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, sampai tambang migas maupun non migas, adalah keunggulan Indonesia yang jarang dimiliki oleh bangsa lain. Semestinya, kedepan industri yang harus dikembangkan adalah industri yang berbasis pada kekayaan SDA yang dimiliki Indonesia. Meskipun sumbangan SDA terhadap perekonomian Indonesia sudah relatif besar, namun jika lebih digarap lebih serius, maka sumbangannya akan menjadi berlipat.

Sudah terlalu lama sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam bayang-bayang kemiskinan dan penderitaan. Selayaknya, SBY-Boediono yang telah diberikan mandat oleh mayoritas rakyat untuk memimpin Indonesia periode lima tahun ke depan, benar-benar menepati janjinya untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan rakyat akan tercipta, jika dan hanya jika SBY-Boediono mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang pro rakyat, dan membuang jauh-jauh agenda Neolib.

Ayib Rudi adalah Ketua Komisi Ekonomi Pengurus Besar HMI (MPO) dan Peneliti pada Bright Indonesia, Jakarta.

BHP Harus Berpihak Pada Rakyat Kecil

Kompas Foto

Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Arif Rahman menapik tudingan bahwa UU BHP akan menjadikan kampus komersil. Guru Besar Universitas Negeri Jakarta ini justru sangat mendukung BHP asalkan diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan dan menjamin kelangsungan pendidikan rakyat miskin.

Hal tersebut dikatakan Arif kepada Hminews beberapa saat setelah mengisi Seminar di Gegung Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, Sabtu (18/7).

Menurut Arif UU BHP akan berpihak kepada rakyat kecil apabila pihak kampus masih menyediakan tempat bagi mahasiswa miskin dengan memberikan beasiswa prestasi.

” Boleh  BHP asalkan ada tempat bagi mahasiswa yang cerdas’, kata Arif.

Pria kelahiran Malang 19 Juni 1942 ini juga mengatakan  UU BHP itu merupakan salah satu jalan untuk meningkatkan kemandirian kampus dan mutu pendidikan. Hanya saja menurutnya pemerintah harus tetap mengontrol dengan menetapkan beberapa standar khusus yang harus dijalankan oleh kampus, sehingga lanjut Arif  keuangan yang dikelola kampus tidak dipergunakan pada hal-hal yang tidak penting.

” Pemerintah harus terus mengendalikan kebijakan kampus dengan menetapkan standar tertentu dan keungan kampus harus diarahkan pada program yang menyeluruh secara nasional untuk perbaikan mutu pendidikan”, Ujar Arif

Berbeda dengan Arif, Giyanto mantan aktivis Universitas Indonesia justru sangat menentang angggapan tersebut. Menurutnya UU BHP merupakan  undang-undang komersialisasi pendidikan yang diciptakan untuk membunuh harapan mahasiswa khususnya dari kalangan rakyat miskin.

“UU BHP tidak dibutuhkan, seharusnya  pemerintah lebih memperhatikan dan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mensejahterakan masyarakat miskin dan membela mahasiswa miskin,” papar Giyanto.

“UU BHP tersebut, telah melenyapkan mimpi-mimpi  rakyat miskin yang kesulitan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Hanya orang-orang kaya yang mempunyai banyak uang saja yang bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi,” tambah Gyanto.

Gyanto mencontohkan, saat ini  UI sudah menjelma menjadi kampus raksasa yang tidak lagi diperuntukkan bagi mahasiswa kelas menengah kebawah.

”  Di UI sendiri sudah berkembang culture gape, sudah tidak ada tempat lagi bagi mahasiswa miskin, padahal lebih dari 80% penikmat UI adalah masyarakat miskin,”, kata Gianto dengan penuh kekecewaan.
Gianto berharap seharusnya kampus lebih mementingkan kualitas pendidikan, kesejahteraan mahasiswa dan menjamin masyarakat miskin dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi.
Dia juga tidak dapat membayangkan bagaimana kondosi UI lima tahun kedepan, apabila kondisi seperti ini terus dipertahankan. (Rita Z)

Indonesia Kehilangan Pemimpin yang Bertanggung Jawab

Bila kita renungkan sejenak kondisi hidup bernegara kita mungkin membuat kita semakin putus asa sebagai warga negara yang cinta tanah air republik indonesia.

Tidak henti-hentinya berbagai masalah yang melanda setiap umat manusia di bumi pertiwi ini, belum saja rakyat berakhir bicara dan menuntut terhadap negara soal kemiskinan, pengangguran dan lapangan pekerjaan, penegakan hukum, kesehatan yang layak, pendidikan yang mencerdaskan, yang dirasa masih jauh harus melangkah kedepan apa yang menjadi tujuan hidup sebagai warga negara yang merdeka yaitu “kesejahteraan”. Konsep demokrasi serta mengatasnamakan demokratisasi yang terus menerus dikumandangkan oleh para elit politik dan penguasa dimana selalu dijadikan pijakan dalam menjalankan politiknya untuk sampai pada kekuasaan, para elitpun yang terus menerus saling curiga-mencurigai serta saling tuduh-menuduh dan bahkan saling menyalahkan demi kekuasaan semata, betapa sengsaranya rakyat indonesia hidup di bumi yang penuh gunjingan-gunjingan manusia yang rakus dan tamak atas kekuasaan. pertanyaannya berikutnya apakah kita benar-benar sudah berdemokrasi? Sangat ironi para pemimpin dan elit politik dinegri ini yang mengatasnamakan demokrasi dan damokratisasi tapi tidak mempunyai sedikitpun yang tertanam didalam jiwanya untuk berdemokrasi, seolah-olah tidak ada lagi tempat yang bisa untuk menghindar dan bersembunyi dari cengkraman-cengkraman untuk hidup layak dan nyaman di negeri yang kaya dan merdeka dari kolonial penjajah. Salah satu contoh persoalan pemilihan presiden dan wakil presiden yang baru saja usai yang masih menimbulkan gejolak-gejolak yang fundamental di kalangan masyarakat, ditambah lagi dengan terorisme yang membuat panik dan menakutkan masyarakat banyak yang melanda jakarta pada hari jumat pagi (17/7) kemarin.

Sikap Para pemimpin serta elit politik yang seharusnya menunjukan jiwa kepemimpinan dan kenegarawanan yang tegar dan siap menghadapi segala sesuatunya, bukan justru hanya melinangkan air mata disaat berbicara dihadapan rakyat atau bahkan saling menyalahkan diantaranya ketika rakyat membutuhkan sosok seorang pemimpin yang tangguh dan sanggup untuk melindungi warganegaranya dari berbagai aspek ancaman yang melanda atau disaat rakyat mendapat musibah. Bahkan seharusnya bersama-sama menunjukan kebersamaan menghadapi persoalan-persoalan darurat di negeri ini tatkala seperti pilpres (DPT) dan pengeboman yang terjadi di hotel JW Mrriott dan Ritz-Carlton, agar nantinya rakyat dapat menyandarkan harapan besar atas penderitaan yang mereka hadapi, bukan saling sindir disaat-saat rakyat dalam ketegangan dan kepanikan “bahwa siapa dalang dibalik pengeboman” yang mengguncangkan kota jakarta itu, dan atau “siapa yang salah dengan masalah DPT”. Sangat ironis bila persoalan terorisme, ancaman yang begitu membahayakan disandingkan dengan politik kepentingan antar kandidat yang seharusnya tragedi pengeboman tersebut yang dapat dijadikan isu musuh bersama oleh para elit-elit politik.

Bisa dibayangkan jika bangsa ini tidak lagi mampu mempertahankan sebagai bangsa yang merdeka dari berbagai persoalan akibat para elit politik serta para pemimpin yang rakus kekuasaan. Bisa dipastikan juga takkan mungkin hilang himpitan-himpitan rakyat dari ancaman-ancaman yang menghawatirkan seperti masalah kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, privati asing, serangan teror (keamanan) dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta hilangnya demokrasi dinegri ini, maka punahlah bangsa ini sebagai bangsa yang memiliki kredibilitas dan merdeka dimata bangsa lain. Yang jelas siapapun dibalik dalang pengeboman JW Mrriott dan Ritz-Carlton, serta dibalik dalang masalah kesejahteraan rakyat dan privatisasi asing yang tak kunjung dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang terkait dan berwenag adalah perbuatan hina dan memalukan untuk bangsa indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan kaya atas sumberdaya yang dimiliki.

Betapa indah suatu ungkapan yang harus didengarkan oleh para pemimpin dan elit politik dinegri ini “Barangsiapa yang mengetahui kredibilitas saudaranya dalam agamanya dan berada dijalan yang lurus, maka janganlah dia mendengarkan gunjingan orang-orang terhadapnya. Sebab, sesungguhnya seorang pemanah terkadang melepaskan panahnya namun panah itu meleset dari sasaran. Demikia pula pembicaraan, terkadang ia direkayasa dan kebatilannya membinasakan. Dan Allah maha pendengar lagi maha menyaksikan. Ketahuilah sesungguhnya jarak antara kebenaran dengan kebatilan hanya empat jari (sangat dekat)”. (Ali Bin Abitholib). (Oleh : Sumiardi)