Format Baru Tatanan Kepemudaan Kita

Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga (Menegpora) Adhyaksa Dault menargetkan RUU Kepemudaan akan tuntas Agustus mendatang sebelum pelantikan anggota legislatif baru. Keberadaan UU Kepemudaan sangat penting sebagai format tatanan kepemudaan kita.

“RUU ini diharapkan sudah rampung secepat mungkin, kalau memungkinkan Agustus ini sudah bisa sahkan,” ujar Adhyaksa Dault, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Menurut Adyaksa, RUU ini bukan sekedar kumpulan aturan, tetapi benar-benar sebagai payung hukum yang menyentuh kepentingan dan peningkatan kapasitas generasi muda. Melalui legalitas itu akan diatur kompensasi kegiatan kepemudaan di daerah untuk mendapat bantuan kewirausahaan. UU Kepemudaan tidak akan sama dengan UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Keormasan yang didalamnya mengatur kategori batasan usia pemuda, yakni berumur 18 – 35 tahun.

Dengan demikian, UU tersebut akan lebih nyata sasaran dan tujuannya. Namun masih perlu penelusuran lebih dahulu agar tidak berbenturan dengan aturan atau program kerja departemen lain yang juga mengatur tentang kepemudaan.

Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga (Kemenegpora) menyusun RUU tentang Kepemudaan ini sebagai sebuah respon dari fenomena peran pentingnya keberadaan pemuda sebagai aktor penting dalam pembangunan nasional, apalagi saat ini dari 217 juta penduduk Indonesia, ada sekitar 97 juta lebih kalangan generasi muda.

RUU ini dimaksudkan untuk mengatur kebijakan nasional bidang kepemudaan secara komprehensif, konsisten, sistemik, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi upaya-upaya pemenuhan hak asasi pemuda.

“RUU akan mengatur semua aspek kepemudaan dalam kategori sosial, yang tidak ditujukan untuk membatasi ruang gerak pemuda, tetapi memberikan fasilitasi dan akses bagi pemuda untuk mengembangkan potensi dirinya,” tambah Adhyaksa.

Adhyaksa menjelaskan, RUU Kepemudaan tidak bertujuan mengekang pemuda tetapi berupaya melindungi pemuda dari dampak negatif pembangunan serta memberikan kepastian hukum bagi aktivitas-aktivitas organisasi kepemudaan di semua tingkat.

Dalam rangka menjaring aspirasi untuk itu, Menegpora sempat bekerjasama dengan beberapa pihak, salah satunya sempat bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (FIS UNJ) setahun lalu untuk melakukan jaring aspirasi RUU tentang Kepemudaan.

Dalam usahanya memperjelas peran pemuda, sejumlah organisasi kepemudaan mendukung penuh upaya Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Menneg Pora) melahirkan Undang-undang (UU) Kepemudaan. Namun hingga saat ini, perdebatan masalah batas umur yang dikategorikan pemuda dan tercantum di draf Rancangan UU Kepemudaan masih menjadi perdebatan.
Kepala Badan Pusat Pembinaan Hukum Nasional Prof DR Abdul Gani menyatakan, bahwa Undang-undang ini tidak hanya menekankan dari aspek kepastian hukum, melainkan juga memberikan tekanan kepada aspek keadilan bagi para pemuda dan organisasi kepemudaan. Produk hukum ini juga sekaligus bisa mengatur peran pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Namun beberapa masalah krusial menjadi perdebatan di antaranya soal definisi usia pemuda. Dalam draf RUU, pemuda disebut berusia 18 sampai 35 tahun. Terkait hal ini, beberapa aktivis pemuda mengusulkan usia pemuda hingga 40 tahun.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi X DPR Prof Dr. Anwar Arifin mengatakan, RUU ini masih cenderung mengatur batasan umur berdasarkan aspek biologis, yakni mengatagorikan batasan umur pemuda antara 18 hingga 35 tahun.

“Kami melihat hendaknya itu diarahkan ke sosilogi-politiknya, bukan biologis saja. Pemuda di sini harus diposisikan sebagai calon pemimpin masa depan,” kata Anwar.

Di sisi lain, katanya, jangan sampai ada tumpang-tindah dengan departemen lain yang juga mengurusi tentang pemuda. Misalnya Departemen Perdagangan yang juga memberikan bantuan kewirausahaan kepada pemuda.

Nasib Jelas Setelah Lama Terkatung
Nasib RUU tentang Kepemudaan yang menjadi salah satu dari 284 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2004-2009 dan telah menjadi keputusan antara pemerintah dan DPR ini sempat menjadi tak jelas setelah adanya penolakan salah satu pasalnya yang mengatur batasan umur. Ketidakjelasan ini tergambar pada lamanya proses keluar surat pengantar presiden (surpres) sebagai syarat pengajuan dan pembahasan di DPR. Apalagi, mengingat pemerintahan SBY telah berjalan kurang lebih empat tahun, ini berarti tinggal setahun lagi. Padahal, RUU ini termasuk yang diusulkan oleh pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM untuk jadi RUU yang diprioritaskan dibahas tahun 2008.

Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebagai institusi yang sangat berkepentingan terhadap persoalan pemuda merasa telah berupaya keras menyusun naskah akademik, batang tubuh, dan penjelasan. Kementerian ini juga telah melakukan koordinasi dengan Departemen Hukum dan Ham, baik pada era Hamid Awaluddin maupun Andi Mattalata. Proses harmonisasi oleh Dephukham pun telah dilakukan. Toh sampai sekarang, nasib RUU ini terkatung-katung.

Kelahiran RUU tentang Kepemudaan dipandang sangat mendesak mengingat posisi strategis golongan pemuda dalam konteks pembentukkan karakter bangsa dan potensinya yang bisa memberikan kontribusi bagi bangsa. Akan tetapi, urgensi RUU ini juga semakin penting jika melihat ragam persoalan yang kerap mendera kaum muda.

Pada saat ini, pemuda turut memainkan peran dalam banyak bidang sebagai penggerak, sekaligus motivator, misalnya dalam proses demokratisasi, penemuan teknologi, pembentukkan karakter budaya bangsa, dan sebagainya. Akan tetapi, pemuda juga tidak lepas dari ragam persoalan yang mengitarinya. Gaya hidup yang hedonistis (hidup senang berfoya-foya), kenakalan pemuda, kekerasan pemuda (baik putri maupun putra), angka pengangguran yang tinggi, terjemurus ke dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang, kehidupan free sex yang semakin meningkat jumlahnya adalah sejumlah persoalan yang menghinggapi para pemuda.

Tuntasnya RUU tentang Kepemudaan memang bukan satu-satunya solusinya untuk memecahkan persoalan pemuda. Akan tetapi, political will pemerintah dengan mendukung secara penuh tuntasnya RUU ini menjadi daya dorong yang luar biasa bagi kelangsungan kepemimpinan bangsa. Pemerintah/SBY seharusnya menyelesaikan persoalan prosedur keluarnya surpres yang dapat menghambat pembahasan RUU ini. Jangan sampai persoalan administatif yang kecil ini, yang diduga terkait dengan lambannya prosedur di Sekneg dan Seskab, mengganggu persoalan bangsa yang lebih besar, yaitu hilangnya sebuah generasi.