KPK Oh KPK

Sebenarnya agenda pemberantasan korupsi dengan pola penangkapan dan penghukuman tidak begitu menarik bagiku, setidaknya sampai saat ini. Bagaimana tidak menarik, penangkapan koruptor jalan terus, kaderisasi alami koruptor jalan terus. Penghukuman jalan terus, kerugian negara tidak dikembalikan. Kerugian negara milyaran dan trilyunan, denda hukuman cuma ratusan juta rupiah.

Dulu pernah saya berpikir, bahwa agenda pemberantasan korupsi akan mengalami yang namanya kontraproduktif di mana gerakan pemberantasan korupsi dengan pola penangkapan dan penghukuman justru akan menghambat tujuan pemberantasan korupsi itu sendiri. Hukum aksi reaksi dari Newton menjadi dasar di mana seorang koruptor akan membentengi dirinya dan akan membuat gerakan perlawanan semaksimal mungkin serta justru membuat suatu gerakan pembalasan yang arahnya bisa secara acak bisa juga berjalan sistematis. Dan kini kita lihat secara jelas, institusi yang berada di garda depan pemberantasan korupsi malah asyik berkonflik ria sementara para koruptor bertepuk tangan melihatnya.

Kita tidak perlu menyalahkan siapa – siapa, apalagi mencoba menerka akan kemana arah konflik KPK – Polri itu akan berujung. Yang perlu kita pikirkan adalah apa yang salah dengan semuanya ini, jangan – jangan yang salah bukan para koruptor tapi kita sendiri yang bersalah.

Mari kita renungkan sejenak. Bila diibaratkan uang negara adalah padi. Birokrasi adalah lumbung padi. Koruptor adalah tikus pemakan padi. Lembaga pemberantasan korupsi adalah pemburu / penembak tikus. Sang tikus melihat betapa terbuka lebarnya lumbung padi, bisa masuk dari arah mana saja, bisa dari pintu depan, bisa dari pintu belakang, bisa dari atap, bisa dari dinding, bisa dari lantai, bisa dari gerobak pembawa padi, dan yang lebih dahsyat adalah bisa dari samping kaki pemburu / penembak tikus. Dan yang lebih mengerikan adalah padi menjelma menjadi tikus. Lumbung padi akan diserbu oleh ribuan tikus, sementara pemburu / penembak tikus jumlahnya terbatas, apalagi pelurunya lebih terbatas lagi. Sang tikus selain melahap padi di lumbungnya juga sempat beranak pinak di atas tumpukan padi, sempat berlatih bagaimana melahap padi, sementara sang pemburu / penembak tikus mulai terganggu kekuatannya akibat kehabisan tenaga juga terkena virus dan penyakit yang dibawa oleh tikus. Demikianlah perumpamaan yang terjadi pada agenda pemberantasan korupsi di tanah air tercinta ini. Tragis, perumpamaannya malah sesama pemburu / penembak tikus malah saling tembak dengn sesamanya. Tragis, perumpamaannya tembakan sang pemburu / penembak tikus justru merusak padi – padi itu sendiri.

Sampai kapan akan terjadi seperti ini? Atau jangan – jangan secara tidak sengaja kita memelihara kondisi yang seperti ini dan kita menikmatinya demi kepuasan batin masing – masing ?

Mari kita berpikir secara sehat. Tikus tidak akan masuk ke lumbung padi apabila tidak ada jalan masuk ke lumbung padi. Kalaupun jalan menuju lumbung padi sudah terbentengi sedemikian rupa, dan ternyata sang tikus masih bisa membuat jalan masuk yang dibuatnya sendiri maka sang pemburu / penembak tikus sudah siap secara cepat menembak tikus sebelum tikus sempat memakan padi. Perumpamaan seperti inilah yang sebenarnya kita butuhkan dalam agenda pemberantasan korupsi.

Mari kita instropeksi diri. Sudah seberapa jauh, atau seberapa dekat, kita membangun sistem birokrasi administrasi pemerintahan yang tangguh yang terbentengi secara sistemik sehingga usaha korupsi sulit dilakukan ? Salah satu contoh saja, elektronisasi birokrasi seperti e-procurement / pelelangan secara elektronik, sudah sejauh mana sistem ini dilaksanakan di semua instansi pemerintahan?. Yang saya tahu statusnya masih dalam tahap “dianjurkan”. Belum lagi pola promosi jabatan yang nyaris tanpa pola, hanya bermodal pangkat saja tanpa mengindahkan basis latar belakang keilmuan dan kemampuan bisa menduduki jabatan apa saja. Belum lagi sistem penggajian yang “pintar-bodoh penghasilan sama, rajin-malas penghasilan sama”. Dan masih banyak lagi.

Sekali lagi mari kita instrospeksi diri, mari kita bangun sistem birokrasi administrasi pemerintahan yang tangguh, yang memiliki antivirus yang autodetect langsung mengclean setiap virus yang mencoba masuk dan antivirus yang terupdate secara otomatis setiap saat.

Lantas, bagaimana memulainya? dan dari mana mulai bergerak ? Tenang saja, kita punya ribuan orang pintar di negeri ini yang siap memikirkan dan mengkonsep serta mendesain sebuah sistem birokrasi administrasi pemerintahan yang tangguh, setangguh Candi Borobudur, sehebat Gajah Mada, segesit pesawat Sukhoi dan seindah Luna Maya.

Rahmad Daulay, ST
e-mail : banglaeohbanglae@yahoo.co.id

Lafran Pane Smart Generation

Kondisi perekonomian Indonesia yang semakin tidak menentu menyebabkan banyak permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama di kota besar, yang mengakibatkan semakin tingginya populasi di suatu daerah. Seiring dengan semakin padatnya populasi penduduk yang tidak diikuti peningkatan penghasilan perkapita menjadikan masyarakat memiliki beban berat dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini kebutuhan hidup manusia yaitu, meliputi pangan, sandang, dan papan serta kebutuhan akan pendidikan semakin meningkat pula terutama di negara berkembang. Salah satunya Indonesia, pemenuhan kebutuhan pendidikan baik formal maupun non – formal sangat dibutuhkan karena hal ini dapat memberikan dampak yang besar terhadap penduduk dalam rangka peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia.

Ada dua jenis pendidikan yang kita kenal di masyarakat kita, yaitu pendidikan formal seperti TK, SD sampai Univesitas, dan pendidikan nonformal seperti kursus komputer, Les Bimbingan Belajar, maupun kegiatan sejenisnya. Pendidikan formal jelas tujuannya untuk memperoleh jenjang keberhasilan yaitu kelulusan. Disini kita akan mendapatkan titel seperti sarjana muda, sarjana, magister dan sebagainya.

Dalam hal ini pendidikan luar sekolah memiliki peranan yang tidak kalah penting. Pendidikan ini berfungsi untuk membantu sang anak didik untuk memaksimalkan potensinya yang mungkin belum seluruhnya bisa diperoleh melalui jenjang pendidikan formal. Apa yang diperlukan dalam menjalankan pendidikan non formal ini? Keahlian.Seandainya kita ambil kursus komputer, biasanya yang mengajarkan adalah orang yang benar ahli dalam komputer. Begitu pula dengan bidang study yang ada di pendidikan formal. Artinya, yang dibutuhkan di pendidikan luar sekolah adalah keahlian. Suatu sertifikat keberhasilan mungkin memang perlu tapi itu hanya jadi sekedar pelengkap. Sebab walaupun kita memiliki sertifikat S2 dalam berbagai bidang study yang dikuasai tapi tidak bisa mengajar dan anak didik kita tidak bisa menerima ajaran kita, maka usaha kita jadi percuma. Baik tidaknya mutu dan kualitas jasa sebetulnya sangat dipengaruhi oleh fasilitas yang diberikan kepada anak didik. Apabila fasilitas yang diberikan itu memadai maka bukan tidak mungkin jika usaha yang kita jalankan akan memenuhi baik mutu maupun kualitasnya.

Mengenai permasalahan di atas, maka kami tertarik untuk melakukan bimbingan belajar untuk meningkatkan pendidikan. Hal yang cukup menarik disini adalah penggunaan modal dan sumber daya manusia yang terbatas namun mampu memberikan pelayanan yang terbaik sebagai solusi yang digunakan untuk meminimalkan contribusion margin, sehingga diharapkan bimbingan belajar yang dijalankan memiliki pengeluaran yang rendah, maka biaya yang ditawarkan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat yang ingin mengikuti bimbingan belajar. Oleh karena itu, dengan argumentasi dasar pemikiran inilah kami memberikan nama LAFRAN PANE SMART GENERATION. Dari latar belakang diatas maka cabang paguntaka tarakan membentuk suatu kompenen belajar bimbingan untuk anak-anak bangsa. (Sule)

Misteri di Balik Fenomena KPK vs Polri (Sebuah Terstimoni)

Perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semakin memanas. Kesan adu kekuatan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan besar di negeri ini sangat kentara. Mereka dengan berbagai kewenangan yang dimiliki seakan ingin menunjukkan kedigjayaan dan eksistensi mereka di depan publik. Politik pencitraan inilah yang akhir-akhir ini sangat vulgar mendorong mereka sebagai lakon-lakon setidaknya dalam drama tayangan berita-berita di berbagai media massa kita. Dan lebih tragis lagi, perseteruan ini semakin menunjukkan tanda-tanda akan kehancuran atau setidaknya kemandulan terhadap kinerja KPK itu sendiri nantinya.

Bersama ini saya ingin memaparkan sebuah testimoni (bukan bermaksud meniru Antasari Azhar yang juga menulis testimoni). Testimoni yang hendak saya buat ini adalah terkait dengan runtutan perjalanan perseteruan sengit antara KPK dan Polri, dimana ternyata SBY berada di balik itu semua!

Kisah “Pilu” Antasari Azhar

Tidak banyak orang yang tahu, ada apa di balik penangkapan Antasari Azhar. Penangkapan Antasari Azhar, tak dapat dilepaskan dengan kemarahan SBY terhadap “kekuarangajaran” KPK yang diketuai oleh Antasari terhadap SBY sendiri.

Awalnya SBY masih bisa sabar dengan ditangkapnya Aulia Pohan (besan SBY) atas dugaan korupsi, dan disusul dengan beberapa anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat oleh KPK. SBY masih bisa legowo dengan berdalih bahwa demi pemberantasan korupsi dia tidak akan memberikan toleransi pelaku korupsi, walaupun pelaku korupsi itu berasal dari lingkungan keluarga SBY sendiri.

Namun kesabaran SBY rupanya sudah habis. Menurut berbagai sumber, setelah membongkar praktik korupsi besan SBY dan beberapa anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Antasari berencana mengungkap sumber-sumber tersembunyi harta SBY. Hal inilah yang membuat SBY murka dan menyusun strategi bersama Amerika lewat CIA. Dari hasil konsultasinya itu disusunlah sebuah skenario besar menghancurkan KPK dengan menangkap Antasari Azhar.

Caranya adalah dengan menjebak Antasari lewat rayuan maut Rhani Juliani (istri siri Nasruddin Zulkarnain). Dan dengan bayaran Rp300 miliar, bercintalah Antasari dengan Rhani Juliani dan direkam oleh Nasruddin.

Nasruddin sendiri awalnya memperkirakan tidak akan sampai dibunuh oleh orang suruhan Antasari, paling naas dia hanya berisiko dipukuli saja oleh orang suruhan Antasari tersebut. Namun ternyata perkiraannya meleset, Antasari menyuruh orang-orang profesional untuk membunuhnya!

Kemarahan SBY ternyata tersulut lagi. Hal itu diawali dengan rencana KPK yang akan memeriksa beberapa pejabat yang diduga terlibat dalam perampokan (demikian disitilahkan oleh JK) dana di Bank Century senilai lebih dari Rp6,7 triliun. Di antara nama-nama itu adalah Sri Mulyani, Boediono, dan Susno Duadji (Kabareskrim Polri). Dari sinilah dimulai drama unjuk kekuatan antara KPK dan Polri. Berawal dari kegerahan Susno Duadji yang namanya disebut-sebut ada di balik kasus Century.

Tak mau kalah, Susno Duadji pun memberikan pernyataan bahwa Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto juga melakukan penyalahgunaan wewenang sebab meminta pencegahan (larangan ke luar negeri) terhadap Direktur PT Masaro Anggoro Widjojo serta pencegahan dan pencabutan pencegahan terhadap Direktur PT Era Giat Prima Djoko S Tjandra. (Kompas,19/9). Padahal upaya Polri tersebut dinilai berbagaikalangan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak proporsional, sehingga bisa dikategorikan sebagai upaya nyata melemahkan KPK. Tak lama kemudian pemeriksaan terhadap kedua petinggi KPK itu pun berlangsung.

Sebuah tindakan yang terkesan paranoid dialami oleh Polri. Dan lebih vulgar lagi, Presiden segera mengeluarkan Perppu untuk menunjuk pejabat sementara pimpinan KPK. Sangat jelas, SBY ingin menghilangkan “macan-macan” KPK yang selama ini suka “nakal” mengusik-usik ketenangannya selama berkuasa hinga ke akar-akarnya, dan menunjuk orang-orang pengganti yang tentu saja pro dengan dia. Dan Polri-lah yang “diperalat” SBY untuk memberangus KPK.

Dan memang, konon pula pimpinan KPK yang saat ini menjabat bukanlah orang-orang yang loyal kepada SBY, tapi loyal kepada salah satu rival politik SBY.

Inilah beberapa fakta tersembunyi yang dapat saya himpun dari berbagai sumber rahasia…..
Tapi saya rasa masuk akal juga…
Betapa kacaunya negeri ini…

Adhel Setiawan
(email : presiden.ri2019@yahoo.com)

Gerakan Pemuda dan Mahasiswa dalam Transisi

Sekarang ini gerakan mahasiswa banyak dikritisi oleh karena penurunan kualitasnya yang dianggap cukup signifikan bila disbanding dengan gerakan-gerakan sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya polarisasi peta-peta gerakan dalam internal Mahasiswa itu sendiri. Polarisasi ini terjadi karena para mahasiswa  lebih mengedepankan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan sosial secara universal. Dalam jangka panjang, hal ini akan mengakibatkan perjuangan gerakan mahasiswa keluar jalur, karena tidak lagi konsisten dalam perjuangan.

Itulah hasil kesimpulan dari diskusi yang diselenggarakan GMPI (Gerakan Mahasiswa Pelajar Indonesia) pada hari Rabu (9/9/09) di sebuah café di TIM (Taman Ismail Marzuki), Jakarta.

Diskusi yang mengusung tema “Arah posisi Gerakan Mahasiswa terhadap pemerintahan SBY-Boediono” menghadirkan lima pembicara mewakili organisasi kepemudaan dan mahasiswa. Salah satu pembicara utama adalah Ketua Umum PB HMI-MPO, M. Chozin Amirullah yang menyampaikan mengenai perlunya sikap independensi gerakan mahasiswa ditengah kuatnya pusaran tarik-menarik dengan Negara (kekuasaan). Adapun pembicara lain adalah Danial Nafis  dari GMPI, Rully dari GMNI dan dari PMII. Turut berbicara juga Rahman Toha, mantan Ketua Umum KAMMI.

Disampaikan bahwa pemerintahan sekarang pada hakikatnya tidaklah jauh beda dengan rezim orde baru yang cenderung otoriter; bahkan bisa dikatakan pemerintahan orde baru jilid dua yang menggunakan kekerasan secara halus hingga kita tidak sadar dibuatnnya. Kita dinina-bobokan dengan serangan kapitalisme dan neoliberalisme: di luarnya berbau wangi didalamnya penuh dengan bakteri,  dimana orentasinya lebih kejam dari penjajahan fisik jaman belanda dan portugis dulu.

Ketika kita membandingkan antara gerakan mahasiswa angkatan 66, dan zaman Roformasi dengan kondisi sekarang ini sungguh sangat jauh harapan kita. Sekarang, justru gerakan kita sebagai Mahasiswa sangat menurun drastis padahal kalau dipikir mustinya mahasiswa mampu bekerja lebih dua kali lipat dibanding dengan masa lalu. Marilah kita kembali melirik sejarah gerakan  mahasiswa dari angkatan 66 telah berhasil menghabisi unsur-unsur orde lama, berhasil membubarkan PKI dan antek-anteknya, berhasil menghabisi Soekarno yang berkuasa selam 22 tahun. Watak gerakan mahasiswa yang ”Revolusioner” pada angkatan 98 telah sukses menunaikan tugasnya menjungkirkan Soeharto dari kursi kekuasaannya yang telah didudukinya selama 32 tahun adalah sebuah prestasi yang sangat spektakuler.

Zaman ini, kita sebagai gerakan mahasiswa musti menyusun strategi gerakan baru dalam mengontrol pemerintahan SBY-Boediono (2009-2014). Caranya, kita musti mengkonsolidasikan gerakan agar orientasi gerakan kita semakin terara dan tersistematis. Selanjutnya dalah proses penyadaran masyarkat dengan learning society (pembelajaran masyarakat) dari segala bidang agar sadar dan tidak dibodohi terus menerus.

Tetapi yang harus kita garis bawahi adalah agar gerakan kita masih dalam koridor ilmiah, bukan gerakan proyek yang di luar berwajah aktivis namun di dalamnya berisi coorporasi. Gerakan mahasiswa harus mampu menyentuh kepada level politik masyarakat bawah  dengan komitment moral yang kuat. (Herman)

Negara ‘Pemburu’ Proyek

Jika kita memerhatikan satu bulan ke belakang, tergambar dalam benak bangsa, bahwa aparatus negara telah ‘berhasil’ mengelabui musuh negara; teroris. Yang paling diburu adalah Noerdin M Top, konon dia sebagai gembong teroris.

Nama dan kriteria Noerdin sudah dipublikasikan lewat berbagai media untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam penangkapannya. Pengepungan di salah satu rumah teroris di temanggung membuahkan hasil 1 korban dari teroris tewas, dan diperkirakan itu adalah Noerdin. Densus 88 telah ‘berhasil’ membredel 1 korban itu dengan jumlah pasukan sebanyak 600 orang.

Tapi tidak lama kemudian, ternyata yang diburu itu bukan Noerdin. Melainkan Ibrohim, yang konon Noerdin berhasil melarikan diri setelah diketahui ada penggerebekan. Harap cemas dari segenap elemen bangsa mewarnai awal-awal ramadhan, dengan akan diberlakukannya pengintaian di sejumlah pengajian dan majlis ta’lim, guna penjagaan akan datangnya bulan suci. Dengan berbagai macam cara, pemerintah rupanya ingin sekali menghapuskan aliran ektrim ini, terlihat dari kegigihan Densus 88 dan aparatus lainnya.

Tiga hari ini rupanya Densus benar-benar dalam upayanya mencari Noerdin, tanpa diketahui oleh media, Densus 88 tengah bergerilya di Solo Jawa Tengah. Ternyata membuahkan hasil, dan Noerdin dinyatakan tewas. Hal ini disambut gembira, dengan antusias warga dan pers ketika terjadi dialog dengan mereka di gedung dpr kemarin. Dengan perangkap jitu ala wartawan, akhirnya Kapolri mengaku telah ‘berhasil’ membunuh Noerdin, yang konon gembong teroris itu.

Yang membuat gemas para pemirsa televisi adalah, gambar si pelaku teroris terbunuh tidak pernah dipublikasikan lewat media, jika memang benar sudah berhasil, tentunya akan lebih baik lagi ketika bukti-bukti kuat itu dipublikasikan. Karena pemerintah telah ‘memaksa’ masyarakat untuk lebih mempercayai ‘cucuran keringat’ atas usaha tersebut, seyogyanya masyarakat harus mengembalikan citra pemerintah sekarang itu bernilai ‘plus’, walaupun yang telah tewas diburu itu benar-benar Noerdin atau bukan. Yang penting Densus 88 dan Polri telah berusaha sekuat tenaga. Dan memang pantas diberikan ‘isapan jempol’ bagi Densus dari pejuang HAM, seperti kasus munir, tragedi priok, tragedi semanggi, tragedi poso, dan tragedi-tragedi yang lainnya hingga terlupakan begitu saja, dengan dalih ancaman berbahaya atas negara. Atau dengan kata lain proyeksi penyelesaian kasus-kasus HAM berbanding terbalik dengan penyelesaian terorisme di Indonesia, tentu ada pertimbangan penting mengapa hal itu terjadi, apa lagi jika bukan uang.

Muhammad Insan Kamil

Bank Century, Bukti Kebodohan Sistemik

Kasus penyelamatan Bank Century masih menjadi bola liar. Disatu sisi pemerintah dan Bank Indonesia merasa sudah melakukan hal yang benar, pada saat yang sama drama penyehatan bank hasil merger itu penuh cerita tak sedap. Terutama soal lemahnya pengawasan internal maupun pengawasan oleh bank sentral. Pada posisi terakhir muncul diskursus bahwa bail out Bank Century sebesar Rp6,67 triliun demi menyelamatkan angka potential loss industri perbankan yang lebih besar, diperkirakan mencapai Rp30 triliun. Mengingat bank hasil merger dari Bank CIC, Bank Danpac dan Bank Pikko itu memiliki hubungan antar bank yang luas, meliputi 23 bank. Sehingga jika dilikuidasi maka akan berdampak pada 23 bank umum nasional dan BPD tersebut.

BI menjelaskan terdapat 18 bank dalam peer group atau kelas yang sama dengan Bank Century, ditambah lima BPD. Dikhawatirkan akan adanya perpindahan dana nasabah jika Bank Century tidak diselamatkan. Hitungan Rp30 triliun tersebut berasal dari dana deposito nasabah bank-bank tersebut, yang di bawah Rp2 miliar.

BI dapat memahami mengapa pemerintah melalui LPS akhirnya mengambil alih Bank Century. Karena pada saat krisis, potensi dampak sistemik sangat nyata.

Alasan lainnya sehingga Bank Century diambil alih adalah bank tersebut mempunyai nasabah sebesar 65 ribu, dengan 36 kantor cabang. Apabila terjadi masalah terhadap Bank Century, diperkirakan akan memicu penarikan dana. Hal itu dikarenakan pada saat itu suasana khawatir menyelimuti masyarakat.

Kemungkinan terjadinya efek domino dan rush lain terjadi karena ada peer bank yang alami tekanan likuiditas yang tidak mudah.

Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution menjelaskan 23 bank yang setara kondisinya tidak seberat Bank Century. Namun dikhawatirkan kondisi 23 bank itu akan memburuk jika Bank Century ditutup. Pada saat itu terjadi gejala flight to quality, yaitu perpindahan dana bank lebih kecil ke bank besar. Yang masuk dalam peer group itu, tidak berarti mereka buruk, namun terimbas flight to quality.

Tapi jika melihat triger mengucurnya dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebegitu besar, memang sangat memilukan. Bayangkan, awalnya Bank Century hanya kalah kliring sebesar Rp5 miliar. Jumlah yang sangat kecil itu hanya gara-gara bagian kliring bank itu telat 15 menit dalam melakukan settlement. Sehingga kendati sekecil itu dan secepat itu, tetap saja Bank Century harus mendapat lebel ‘kalah kliring’.

Dalam kondisi krisis keuangan global, lebel ‘kalah kliring’ itu menjadi triger bagi terbongkarnya kasus yang lebih besar di bank itu yang dilakoni langsung oleh pemegang saham pengendali, yakni Robert Tantular. Lewat PT Antaboga Delta Sekuritas, spekulan itu berupaya merayu para nasabah untuk memindahkan ke surat berharga yang diterbitkan Antaboga, tentu dengan iming-iming return yang jauh lebih tinggi ketimbang bunga deposito, tabungan maupun giro.

Pada awalnya ada migrasi dana nasabah sebesar Rp1,4 triliun ke portfolio investasi yang ditawarkan Antaboga. Tapi belakangan diketahui dana itu telah melambung menjadi Rp2,6 triliun. Sejumlah itulah unsur kriminal yang terkandung dalam diri Bank Century.

Lantas, mengapa kemudian LPS harus mem-bail out hingga Rp6,76 triliun? Tentu sebagai ekses psikologis nasabah-nasabah kakap yang khawatir dananya hilang lalu melakukan rush terhadap bank itu. Tapi kini rush memang sudah terhenti dan LPS telah menyuntikkan dananya sebesar itu sehingga CAR bank itu sudah mencapai 9% dan berhasil membukukan laba hampir Rp140 miliar. Tentu itu bukan laba operasional, melainkan laba akibat placement dana LPS ke bank itu.

Jejak Busuk Century

Pertanyaan, mengapa BI tak sejak awal bertindak tegas terhadap Bank Century terus mencuat akhir-akhir ini. BI dianggap lemah mengawasi bank bermasalah.

Permasalahan Bank Century sudah terendus sejak 2004, di mana Century memiliki permasalahan dengan surat berharga valas sebesar US$203 juta dan US Treasury Strips senilai US$185,36 juta berkualitas rendah dan memiliki bunga yang rendah.

Bahkan kebusukan Bank Century sebenarnya sudah tercium pada 2001. Berdasarkan dokumen autentik pemeriksaan BI tertanggal 22 Juli 2002 terungkap, manajemen telah melakukan pemberian kredit dalam jumlah besar yang melanggar prinsip kehati-hatian. Beberapa pelanggaran di antaranya memiliki unsur tindak pidana.

Rasio kecukupan modal Bank CIC, yang pada saat belum merger menjadi Bank Century sudah merah menyala di level minus 83,06%, mengalami kekurangan modal Rp2,67 triliun.

Pada 2004 hingga November 2008, Bank Century kemudian masuk di bawah pengawasan khusus (special mention) bank sentral. Tapi pelanggaran yang dilakukan Bank Century, menurut pejabat BI tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menutup bank itu. Ini membawa debat hukum mengenai peraturan yang dilanggar, ini di ranah legalistik.

Ranah hukum ini merupakan wilayah abu-abu. Hal ini tergantung pengawasnya, mau galak, agresif, atau moderat. Dasar hukum sebenarnya bisa dicari, tinggal bagaimana pengawasnya.

Tak ada dasar hukum yang kuat itulah yang membuat BI tak berani menutup Bank Century. Apalagi kekurangan modal bisa dipenuhi Bank Century dengan menyetor modal kembali.

Soal Antaboga

Namun demikian, tidak ada yang menyangka bahwa kondisi Bank Century akan seperti saat ini. Bahkan ketika dikaitkan dengan kasus Antaboga, yang membuat Robert Tantular menjadi pesakitan, kasus Bank Century hanyalah merupakan kasus bank kecil yang kesulitan likuiditas.

Pemerintah mulai campur tangan ketika LPS masuk. Manajemen Century dirombak. Berbagai langkah dilakukan, hingga akhirnya LPS memutuskan untuk menalangi dan menyuntikkan dana hingga Rp6,76 triliun.

Publik juga agak terkecoh dengan dengan dana itu, karena itu mereka menilai itu dana pemerintah. Padahal dana Rp6,76 triliun adalah dana kelolaan LPS yang dihimpun dari premi dana pihak ketiga perbankan, jadi itu adalah dana industri perbankan sendiri. LPS memang dimodali pemerintah untuk operasional sebesar Rp4 triliun, tapi premi dana pihak ketiga yang terhimpun sudah mencapai Rp14 triliun, sehingga total dana LPS telah mencapai Rp18 triliunan.

Kini, kontroversi Century semakin mengkristal. Nama-nama yang disebut-sebut menjadi tokoh sentral dalam kasus ini antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mantan Gubernur BI Boediono dan deposan kelas kakap yang masih menjadi misteri merupakan tiga pelaku utama dalam kontroversi bail out Bank Century.

Dari sisi peristiwa juga terdapat tiga momen penting yang menjadi kunci untuk mengurai benang kusut kasus ini. Di antaranya mutasi 50 pegawai BI, rapat di departemen keuangan yang dihadiri oleh pejabat terkait, serta rapat dengan DPR yang menyetujui bail out Rp1,3 triliun.

Kredibilitas Bank Indonesia sebagai bank sentral kembali terkoyak. Masuknya dua warga negara asing (Rafat Ali Rizvi dan Alwarraq Hesyam Talaat M) sebagai pemegang saham yang belum menjalani fit and proper test oleh BI menjadi salah satu bukti lemahnya pengawasan BI.

Belakangan, pemerintah juga mengakui bahwa kucuran dana untuk Century mencapai Rp6,76 triliun. Sementara DPR hanya menyetujui pengucuran dana Rp1,3 triliun. Di antara kurun waktu tersebut ada penarikan dana hingga Rp5,6 triliun dilakukan deposan kakap yang ditengarai dekat dan membiayai suatu parpol tertentu.

Rumor dari Kebon Sirih juga menyebutkan bahwa mutasi 50 pegawai BI yang dilakukan pada 1 Desember, atau 10 hari sejak Bank Century dinyatakan gagal juga disebabkan langkah untuk menghukum mereka-mereka yang menolak untuk menyelamatkan Bank Century. Meski Deputi Gubernur BI Budi Rochadi juga telah membantah hal ini.

Kini, masa depan perbankan nasional dan transparansi kasus ini berada di tangan KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua lembaga yang diamanahi untuk melakukan audit dan memeriksa kasus tersebut harus benar-benar fair dan obyektif. Jangan sampai kentalnya nuansa politis dalam kasus Bank Century membuat mereka melupakan tugas dan fungsi mereka bagi rakyat. Semoga.

Setali Tiga Uang

Mencuatnya kasus kejahatan perbankan di PT Bank Century Tbk mengingatkan kembali pada kasus kejahatan perbankan di Unibank dan Bank Global.

Dua bank terakhir dilikuidasi oleh Bank Indonesia. Unibank ditutup pada 2001 dan Bank Global dilikuidasi 2004. Kedua bank ini juga diketahui melakukan pelanggaran hukum perbankan dan modalnya anjlok.

Sedangkan, Century kendati terbukti melakukan kejahatan perbankan dan modalnya amblas diselamatkan oleh pemerintah. Pertimbangannya, Century jatuh di saat krisis finansial global menghantam dan berdampak sistemik.

Yang mirip dari ketiga kasus bank bermasalah ini adalah soal pemegang saham pengendali. Para pemegang saham pengendali bank-bank menggunakan berbagai siasat untuk menghindar dari tanggung jawab dan kewajibannya.

Misalnya, saat Unibank akan ditutup pada Oktober 2001, pemilik Unibank sempat memecah-mecah sahamnya di pasar modal dua bulan sebelumnya. Akibatnya, jumlah pemegang saham bertambah dari 5 menjadi 21 pemegang saham, semuanya dengan kepemilikan di bawah 5% sehingga tak wajib melaporkan siapa mereka.

Begitupun saat Bank Global ditutup pada 2004. Saat bank ini ditutup, tidak ada kejelasan siapa pengendali bank ini. Sebelum ditutup, saham Bank Global dimiliki oleh PT Permata Prima Jaya sebesar 9 persen dan PT Intermed Pharmatama sebesar 11,5%. Kepemilikan saham publik sebesar 79%.

Semula Irawan Salim, Direktur Utama bank ini disebut sebagai pemegang saham pengendali. Kemudian, tidak jelas siapa pengendalinya. Apalagi, setelah Irawan Salim kabur ke luar negeri. Hingga saat ini tidak jelas batang hidungnya.

Akan halnya Bank Century. Menurut BI, bank ini dikendalikan oleh tiga orang pemegang saham, yakni Robert Tantular, Hesham Al Warraq dan Rafat Ali Rizvi. Dua pemilik terakhir sudah kabur ke luar negeri.

Sedangkan, Robert meringkuk di tahanan. Namun, Robert mulai berkelit jika dirinya dianggap sebagai pemegang saham utama.

Setidaknya, itu terungkap dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 25 Agustus 2009. Itu disampaikan oleh Bambang Hartono, selaku pengacara Robert yang didakwa menggelapkan dana nasabah Bank Century.

Menurut dia, Robert bukan pemegang saham Century. Sebab, kata dia, Robert hanya pemegang saham di PT Century Mega Investindo sebesar 7%. Sedangkan, perusahaan ini menjadi pemegang saham 9% di Bank Century.

Jadi, penasihat hukum berkesimpulan dakwaan berlapis yang ditujukan pada kliennya tidak terbukti. “Kami minta agar hakim membebaskan terdakwa Robert Tantular karena tidak terbukti secara sah,” kata dia.

Sebelumnya, Robert dituntut 8 tahun penjara. Jaksa menilai Robert secara bersama-sama dengan Dewi Tantular telah mencairkan deposito milik Boedi Sampurna sebesar US$18 juta tanpa seizin pemiliknya.

Dia juga dinilai bersama-sama direktur Bank Century, Hermanus Hasan Muslim telah mencairkan kredit tanpa melalui prosedur kepada PT Wibowo Wadah Rejeki dan PT Accent Investment Indonesia.

Berangkat dari kasus yang terus berulang, dengan motif dan modus yang serupa tapi tak sama, menunjukkan upaya pembodohan sistemik dari para pihak yang berkepntingan. Dikatakan serupa, karena modusnya terkadang hampir mirip, atau pengulangan dari modus lama yang ujung-ujungnya merugikan rakyat atau institusi negara. Dikatakan tak sama, terutama dari segi pelaku, besaran kasus dan momentum. Tapi dari semua hal tersebut, yang sama tentu adalah BI sebagai pengawas, celakanya bank sentral melakoni keledai yang bolak balik masuk lubang…!

Djony Edward

Ketimpangan Gender Dalam Pendidikan di Banyumas

Ketimpangan gender dalam dunia pendidikan belum mampu dihapuskan sepenuhnya. Di Banyumas tercatat rasio partisipasi perempuan dalam pendidikan masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan rasio partisipasi laki-laki.

“Akses perempuan di wilayah Banyumas terhadap pendidikan baik itu SD, SMP, SMA masih sangat sedikit, ketimpangan begitu terlihat terlebih di sekolah kejuruan SMK” ungkap Khalimah M salah seorang pengamat gender yang juga staff pendidikan masyarakat Dinas Pendidikan Banyumas.

Merurut Khalimah ketimpangan tersebut selain karena keadaan ekonomi juga karena konstruksi sosial di masyarakat yang masih memposisikan perempuan pada umumnya sebagai “kanca wingking” belum lagi kurikulum pendidikan pada buku ajar yang mendeskriditkan perempuan.

Di tingkat SD, terdapat 73.720 murid perempuan sedangkan laki-laki ada sekitar 81.327, murid-murid tersebut tersebar di 824 SD se-kabupaten Banyumas. Untuk tingkat SMP jumlah murid perempuan sebanyak 32.083 dan laki-laki sebanyak 32.331 orang murid yang tersebar di 143 SMP se-Kabupaten Banyumas. Sedangkan SMA terdapat 9287 murid perempuan dan 6528 murid laki-laki.

Menurut Khalimah meskipun jumlah murid perempuan besar ditingkatan SMA namun tidak begitu di tingkat SMK, disparitas jumlah begitu menonjol dimana murid laki-laki begitu mendominasi yakni sebanyak 17.048 murid sedangkan murid perempuan hanya berjumlah 11.662 orang.

Triana Ahdiati, staff pengajar mata kuliah Gender dan Politik UNSOED Purwokerto, ketika dihubungi mengatakan ada beberapa hal yang mendasari ketimpangan gender diwilayah pendidikan diantaranya adalah ketika jenjang pendidikan semakin tinggi maka biaya semakin tinggi pula, pada sebagian besar masyarakat bila ada pihak laki-laki, maka laki-lakilah yang didahulukan dari pada perempuan. Selain itu investasi pendidikan formal pada perempuan yang kurang dirasakan oleh orang tua, karena adanya anggapan pada nantinya perempuan setelah menikah akan mengikuti suami. “Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat yang menyebabkan ketimpangan gender, bukan hanya diwilayah pendidikan tapi juga kesehatan, politik, dan lain sebagainya” ungkap Triana.

banyumasnews.com/ctr

UNSOED Harus Jadi Kampus Rakyat

Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) harus tetap menjadi kampus rakyat, dimana semua orang dan lapisan masyarakat dapat menikmati bangku pendidikan tinggi di kampus ini.

Demikian dikatakan Rektor terpilih UNSOED Edy Yuwono dan mantan presiden BEM FISIP UNSOED, Khoirurizq dalam diskusi public “Undoed Kampus Desa Harga Kota” di Aula FISIP UNSOED, Purwokerto, kamis (10//9) kemarin. Diskusi ini digelar oleh BEM FISIP UNSOED.

Edy Yuwono maupun Khoirurizqo mengungkapkan ketidaksepakatannya terhadap biaya pendidikan di UNSOED yang makin mahal.

Departemen Advokasi dan Sosial Politik BEM FISIP Unsoed menyatakan UNSOED mematok sumbangan BOPP seorang mahasiswa dengan bayaran sekitar Rp. 2,5 juta hingga Rp 180 juta.

“Meskipun UNSOED ada di desa, tapi untuk masuk kesini semua mahasiswa harus membayar dengan harga kota, hanya orang kaya yang bisa masuk UNSOED,”ungkao Syahid Muttahari dari Departemen Advokasi dan Sosial Politik BEM FISIP UNSOED “Anak Indonesia akan tetap bodoh kalau seperti ini” tambahnya. (Citra Banch Saldy)

Seniman Banyumas Serukan Aksi Ganyang Malaysia

Gerakan Bela Martabat Bangsa Ganyang Malaysia

Purwokerto – Klaim sepihak yang dilakukan Malaysia terhadap berbagai kebudayaan Indonesia banyak menuai aksi kecaman di berbagai daerah di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Banyumas. Pagi kemarin (9/9) sekitar 10 orang seniman Banyumas yang tergabung dalam Gerakan Bela Martabat Bangsa melakukan aksi simpatik di depan pendopo Si Panji alun-alun Purwokerto. Dalam aksinya mereka membawa sebuah spanduk bertuliskan “Gerakan Bela Martabat Bangsa Ganyang Malaysia” Koordinator aksi Arno Suprapto mengatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap prilaku Malaysia yang telah sewenang-wenang mengklaim berbagai kebudayaan warisan Indonesia. “Bukan sekali ini saja Malaysia melakukan provokasi terhadap Indonesia dengan mengklaim kebudayaan Indonesia, sebelum Tari Pendet Bali, Malaysia juga pernah mengklaim Reog Ponorogo, Batik, Lagu Rasa Sayange, Angklung, bahkan Malaysia telah merebut Pulau Sipadan dan Ligitan” Ujar Arno. “Belum lagi aksi penyiksaan yang kerap dilakukan mereka terhadap para TKI, untuk itu mari kita melakukan jihad sebenarnya dengan aksi Ganyang Malaysia” tambahnya.

Dalam aksi tersebut para seniman juga membawa sebuah bendera merah putih dan Malaysia serta sebuah patung berbahan Styrofoam berbentuk Bawor. “Jangan sampai Bawor ini juga diklaim sebagai milik Malaysia” tutur Arno yang juga merangkap sebagai humas aksi. “Bendera Malaysia ini tidak akan kami bakar, melainkan akan kami kirim kepada Duta Besar Malaysia di Jakarta, ini sebagai bukti kalau bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dan bermartabat sehingga jangan sekali-kali lagi mereka melakukan provokasi terhadap Indonesia” Adapun tuntutan aksi Ganyang Malaysia tersebut :

(1) Pemerintah diharap lebih tegas dengan Malaysia. (2) Pemerintah Malaysia harus meminta maaf secara resmi kepada rakyat Indonesia dan berjanji tidak akan melakukan lagi.

Apabila point ke 2 tidak dilakukan, Pemerintah bersama rakyat akan memboikot semua produk Malaysia; memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia; menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia; menarik semua Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia; usir semua warga negara Malaysia yang berada di Indonesia; mengajak semua lapisan masyarakat untuk memerangi semua bentuk dari Malaysia; serta menyatakan Jihad dengan Malaysia. (Citra B Saldy)

KAMMI Gelar Aksi Penggalangan Dana untuk Korban Gempa

Puluhan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Ciputat menggelar aksi penggalangan dana bantuan bagi korban gempa Tasikmalaya di Jawa Barat.

“Aksi ini merupakan bentuk dukungan yang kami berikan kepada para korban gempa bumi di Jawa Barat,” kata Ketua KAMMI Ciputat M Sulaiman, di sela-sela aksi penggalangan dana yang berpusat di depan UIN Jakarta, Sabtu (5/9).

Aksi penggalangan dana itu dilakukan oleh sekitar 20 mahasiswa dan mahasiswi dari KAMMI Ciputat dengan membawa kotak dus bertulisan bantuan gempa di sepanjang kanan kiri sisi jalan Djuanda-Ciputat.

Selain itu, aksi itu juga dilakukan di sejumlah kampus di wilayah Jakarta Selatan, seperti Univeersitas Muhammadyah Jakarta (UMJ), STIBA, LP31, dan BSI.

Menurut rencana, aksi itu akan digelar selama dua hari dengan mengumpulkan donasi dari warga di Jakarta Selatan yang peduli dan memberikan bantuan untuk korban gempa di Tasikmalaya, Jabar.

Sulaiman mengatakan, aksi yang diikuti para kader KAMMI itu dilakukan untuk membangkitkan kepedulian seluruh elemen anak bangsa untuk memberikan dukungan moril maupun materi kepada para korban gempa.

Donasi yang terkumpul, katanya, akan dikirimkan ke KAMMI PUSAT untuk selanjutnya disalurkan kepada korban gempa.

“Kami berharap aksi ini menjadi jembatan yang efektif sebagai penyaluran bantuan. Apalagi dilakukan pada masa bulan ramadhan yang Insya Allah bisa menjadi momentum yang tepat untuk menyatukan kembali masyarakat yang beberapa waktu lalu terkotak-kotak dalam agenda politik pemilihan presiden 2009,” katanya.

Humas KAMMI Ciputat, Maya Iskandar Putri menambahkan, aksi ini diharapkan dapat menggugah hati masyarakat lainnya untuk bersama merasakan penderitaan para korban gempa dan memberikan bantuan untuk para korban gempa teratama yang berada dalam pengungsian.

“Kamipun berharap agar aksi penggalangan dana juga dapat dilakukan bersama oleh elemen masyarakat/kepemudaan lainnya,” kata Maya.(Rita Z)