Pelantikan SBY – BOEDIONO di Yogyakarta Diwarnai Aksi Mahasiswa

Berbagai elemen mahasiswa ramai-ramai turun ke jalan saat Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) karena (20/10) dilantik menjadi Presiden untuk kedua kalinya.

Mahasiswa dari berbagai organisasi kampus di Yogyakarta ini membawa tuntutan yang berbeda-beda namun bertema dengan isu yang hampir sama. Mereka antara lain (Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM), Forum Mahasiswa Nasional (FMN), dan Himpunan Mahasiswa Islam (MPO). Mereka menganggap pemerintahan SBY jilid dua penuh dengan rekayasa, tidak akan ada perubahan dan rakyat akan tetap miskin.

Mahasiswa yang tergabung dalam IMM menyatakan bahwa pelantikan Presiden SBY ini tidak memperlihatkan sebuah kemerdekaan satu bangsa. Namun justru menunjukkan dimulainya babak baru “permainan politik” dengan menutupi kebobrokan pemerintahan dengan isu-isu yang tidak bermutu.

“Negara ini berlimpah banyak emas dan bahan tambang lainya juga terdapat dibumi kita. Semua itu adalah milik rakyat Indonesia. Tapi mengapa masih banyak rakyat miskin bertebaran di negri ini,” teriak salah satu kordinator IMM). “Mengapa harus membuat UU yang justru membolehkan asing mengacak acak kekayaan alam kita.” ujarnya menambahkan.

Sementara itu mahasiswa yang  tergabung dalam FMN mengaggap pelantikan presiden dan wakilnya ini dilakukan di tengah mandeknya penyelesain hukum kasus Bank Century yang merugikan negara sebesar 6,7 triliun. Mereka menduga pejabat pemerintahan SBY terlibat dalam kasus ini ermasuk Wakil Presiden Boediono yang dilantik.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Yogyakarta melakukan aksi turun jalan di jalan-jalan protocol Jodjakarta. Mereka melakukan logmach dari Tugu Jogja sampai kantor Pos Pusat Jl. Malioboro Yogyakarta. Sebelumnya masa HMI ini juga melakukan orasi di Kantor DPRD Yogyakarta dan disambut Wakil Ketua DPRD Yogyakarta.

Setelah mereka melakukan orasi di gedung DPRD Yogyakarta masa aksi HMI melanjutkan orasinya di depan Monumen Serangan Umum 1 Maret dan membacakan peryataan sikap.

Massa dari HMI-MPO Cabang Yogyakarta menuntut agenda 100 hari pertama SBY-Boediono dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Mereka menuntut pengembalian fungsi KPK seperti yang diamanatkan oleh reformasi, memecat Susno Adji dari jabatannya sebagai Kabagreskrim POLRI.

Mereka juga menuntut Pemerintah SBY mengusut tuntas kasus Bank Century yang telah merugikan negara, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM seperti kasus Munir dan penculikan aktivis pada zaman orde baru, serta mencabut UU BHP dan UU Penanaman Modal Asing

Ketua HMI-MPO Cabang Yogyakarta, Danag Tri Hartanto mengatakan apabila SBY-BOEDIONO tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut pada 100 hari pertama, maka  SBY-BOEDIONO dianggap “gagal” dan tidak berhak melanjutkan kepemimpinan bangsa. (Ismail)