KAMMI Nilai Pemerintah SBY Cederai Demokrasi

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menilai selama memimpin negara ini, pemerintahan SBY telah mencederai nilai-nilai demokrasi .

KAMMI setidaknya mencatat tujuh kebijakan pemerintah yang menciderai demokrasi. Pertama, rencana pengesahan RUU Rahasia Negara.  Menurut mereka, munculnya RUU Rahasia Negara akan memangkas hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan negara. Hak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menyusun suatu kebijakan akan dikebiri oleh RUU Rahasia Negara. RUU Rahasia Negara ini dianggap akan membangkitkan semangat Orde Baru yang telah menyengsarakan rakyat. Walaupun RUU Rahasia Negara telah dihentikan pembahasannya oleh DPR RI dan dicabut oleh pemerintah, namun upaya untuk memperkuat kekuasaan negara yang tak tersentuh rakyat, dapat terlihat dengan upaya pemerintah untuk memunculkan RUU Rahasia Negara kembali.

Kedua, lahirnya RUU Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor). RUU Tipikor dinilai KAMMI adalah upaya untuk menyelamatkan para pejabat negara yang berkolaborasi dengan pemilik modal untuk merugikan keuangan Negara. Upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara kasat mata, terungkap dalam RUU Tipikor yang akhirnya telah disahkan oleh DPR menjadi Undang-undang.

Ketiga, pemerintah SBY dianggap telah melakukan pelemahan terhadap KPK ketika pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK menjadi ganjalan besar bagi kemapanan para penguasa korup yang berkolaborasi dengan pemilik modal.

KAMMI menilai Upaya pelemahan sistematis semakin giat dilancarkan ketika KPK mulai masuk ke ranah kekuasaan yang dicap kebal hukum. Alih-alih menambah amunisi wewenang bagi KPK dalam rangka meningkatkan kinerjanya, penguasa di parlemen dan eksekutif justru berselingkuh untuk mengebiri KPK. Hal itu tampak ketika KPK berseteru dengan kepolisian dan menjadikan pimpinan KPK sebagai tersangka, SBY segera menerbitkan Perpu No 4 Tahun 2009 tentang Pengisian dan Penetapan Pejabat Sementara KPK serta Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim 5. Hal ini jelas merupakan upaya proses penghancuran gerakan antikorupsi yang dilakukan oleh pemerintahan kapitalis.

Keempat, penetapan status tersangka terhadap dua pejuang anti-korupsi, yaitu Emerson Yuntho dan Illian Deta Artha Sari. Kedua aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu dituduh mencemarkan nama baik karena mempertanyakan pengelolaan uang pengganti perkara sebesar Rp 7 triliun di Kejagung. Indikasi pembungkaman demokrasi makin kentara.

Kelima, ekonomi kapitalis terbukti lebih memihak kepada pemilik modal. KAMMI melihat kasus bailout Bank Century memperkuat anggapan ini. Dengan alasan menyelamatkan Bank Century, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 6,7 triliun. Padahal, besaran injeksi dana yang diajukan ke DPR sebelumnya hanya Rp 1,3 triliun. Jusuf Kalla dengan tegas-tegas menyatakan itu sebagai perampokan. Bailout Century berpotensi menjadi BLBI jilid II ketika terjadi perampokan uang negara untuk kepentingan pemilik modal yangmembebani rakyat hingga Rp 650 triliun.

Keenam, KAMMI juga menilai, selama memimpin pemerintahan, SBY banyak mengeluarkan regulasi yang diciptakan dan tidak berpihak kepada rakyat. Salah satunya disahkan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh DPR pada akhir tahun 2008. Disahkannya UU BHP, adalah bentuk liberalisme pendidikan dan privatisasi pendidikan.

Ketujuh, gejala akomodasi berlebihan terhadap semua elemen politik. Hampir seluruh parpol merapat ke SBY. Layaknya, kekuasaan utama ada di tangan SBY. Gejala ini merupakan pembentukan kartel politik. Sehingga tidak ada lagi oposisi efektif. Semua partai mendapat jatah kekuasaan. Gejala ini menyedihkan, tiada elemen yang akan mengontrol kebijakan pemerintah. (Muhammad AS)

Gerakan Mahasiswa Harus Direvitalisasi

Organisasi gerakan mahasiswa (Ormawa) saat ini masih dipandang stagnan. Berbagai isu ketimpangan social dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat yang seharusnya jadi “lading empuk”  mahasiswa untuk dikritisi. Karena pada dasarnya gerakan mahasiswa adalah murni untuk kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Jadi organisasi mahasiswa harus direvitalisasi agar lebih terarah.

Demikain yang terungkap dalam diskusi antar mahasiswa yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) cabang Makasar di Aula Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia  (PGRI).

Ketua panitia Yaser Arafat mengatakan acara yang dihajarkan untuk pelantikan HMI MPO cabang Mataram ini sengaja diikuti dengan diskusi antar mahasiswa. Karena saat ini gerakan mahasiswa tengah mengalami gejala stagnan, khususnya di NTB, sehingga dibutuhkan upaya dan format baru untuk dijadikan motivasi.

Sementara itu Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) Heri Iswanto mengatakan banyak potensi organisasi gerakan mahasiswa yang belum dimaksimalkan. Seperti daya kritis, sikap independen, dan sikap keberpihakan kepada masyarakat masih setengah hati.

“Ini bisa kita lihat dari adanya organisasi gerakan mahasiwa yang terlibat dalam setiap momen-momen politik praktis. Entah sebagai pendukung aktif maupun pasif,” sindir Heri.

Dikatakannya seharusnya organsiasi gerakan mahasiswa selalu menjunung tinggi nilai-nilai kebenaran.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) cabang Mataram. Mawardi Khairi.

Dikatakan, saat ini gerakan mahasiswa cenderung mengalami kelesuan.  Sehingga berbagai momen terlepas dari pantauan dan kritikan mahasiswa.

“Di NTB kita akui gerakan mahasiswa belum berjalan secara maksimal. Sehingga diskusi seperti ini dibutuhkan untuk menggali ide bersama. Tentu harapannya agar Ormawa di NTB lebih kondusif,” pungkasnya.  (Lombok Post)

HMI (MPO) Harus Jadi Pelopor di Kalangan Aktivis Gerakan

HMI MPO harus menyatukan pemikiran dengan organisasi mahasiswa lainnya guna merajut kembali  kekuatan  dalam rangka merealisasikan semua agenda  keumatan, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut dikatakan Angota DPR RI Tamsil Linrung dalam Syawalan HMI MPO di Galeri Café di bilangan Taman Ismail Marzuki, Sabtu (17/10) kemarin. “HMI MPO harus selalu kritis dan setia mengontrol roda pemerintahan,” ujar Tamsil Linrung. Menurut Tamsil, HMI MPO telah mampu melahirkan beberapa cendekiawan yang kritis yang dapat menyerukan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“HMI MPO saat ini sudah maju dan tidak kalah dengan organisasi lainnya, kita harus menunjukkan bahwa kita mampu bersaing dengan organisasi lainnya”, ujarnya.

Tamsil meminta HMI MPO  untuk lebih memfokuskan diri dalam menjalankan segala agenda keumatan yang sesuai dengan cita-cita reformasi.

Sementara itu Farauk alwayni, mantan aktivis HMI MPO yang sekarang menjadi  Dirut Al-Ijarah Finance mengatakan dalam menghadapi tantangan reformasi ke depan, HMI harus menjadi pelopor di kalangan aktivis untuk mendorong pemerintahan yang bersih dan teratur.

Ketua Umum PB HMI MPO Muhammad Chozin Amirullah menegaskan bahwa HMI MPO akan terus berkomitmen untuk memperjuangkan semua agenda keummatan dengan tetap kritis dalam mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan. (Rita Z)

Demokrasi Tanpa Oposisi

Demokrasi lahir dan berkembang diatas kesadaran dan fakta bahwa natur manusia adalah serba majemuk. Lalu jauh sebelum ajaran demokrasi lahir dan menjadi rujukan umat manusia dalam mengelola kehidupan bersama yang bernama masyarakat-negara, ada kekuasaan yang watak primitifnya adalah corrupct dan egois : mawat-maneh atau kumaha-kula. Watak Corrupct telah dan akan terus melahirkan pelbagai perilaku politik dan produk-produk kebijakan publik yang merugikan hak-hak banyak orang dan menzolimi rakyat. Mawat maneh politik dan kepemimpinan kumaha-kula telah sering dan akan terus melahirkan para tiran dan despot yang ujung-ujungnya bahkan dapat mendegradasi harkat dan martabat kemanusiaan rakyat yang dipimpinnya.

Berangkat dari premis-premis aksiomatik itulah sesungguhnya konsep Oposisi hadir dalam peradaban demokrasi modern. Dalam kaitan demokrasi, oposisi hadir untuk memastikan bahwa heterogenitas diterima sebagai fakta dan dihargai sebagai sunnah. Karena sungguh tidak mungkin pilihan minat, hasrat dan aspirasi rakyat dipaksa diseragamkan. Maka yang berbeda, siapapun mereka, wajib diberi ruang. Soal apakah ruang itu dilembagakan atau tidak, ini perkara teknik-manajemen dan seni-permusyawaratan saja.

Kemudian dalam kaitan kekuasaan, oposisi hadir untuk memastikan bahwa aktor-aktor yang pada satu kurun periode tertentu memegang kekuasaan, tidak dengan semena-mena mengoperasikan kekuasaan itu semata-mata atas pertimbangan dan atau untuk kepentingan pribadi, keluarga, rombongan dan kelompok-kelompok primordial, firkah, atau faksi politiknya saja, tanpa kontrol yang memadai dari separuh rakyatnya lagi.

Advocatus Diaboli

Dalam konteks itu oposisi akan menjadi semacam advocatus diaboli. “Setan yang menyelamatkan”. Perilaku kesehariannya mirip “setan” dalam urusan “ganggu-mengganggu” manusia tanpa henti, menyebalkan. Tetapi substantif, “gangguan” itu justru bisa “menyelamatkan” kehidupan bersama, dengan asumsi bahwa tidak setiap pikiran, pandangan, program dan kebijakan pemerintah yang berkuasa pasti selalu baik dan maslahat untuk rakyat. Keberadaan oposisi bisa menjadi faktor “penyelamat” negara-bangsa dalam situasi pemerintah yang berkuasa sedang khilaf atau keliru dalam mendesain dan merencanakan suatu program atau kebijakan untuk rakyatnya.

Itu sebabnya, oposisi (substantif) wajib hadir dalam format politik dan tatakelola kekuasaan negara demokrasi modern . Tanpa oposisi, demokrasi akan kehilangan makna dan jatidirinya, bahkan kehilangan alasan untuk disebut hadir. Dan tanpa oposisi, kekuasaan akan kehilangan rem, kehilangan kontrol, lantas “bablas angine” menjadi tiran dan despot mengulang peradaban absolute monarchy.

Drama sebelum Pelantikan SBY

Terpilihnya Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR periode 2009-2014 merupakan konspirasi politik yang dimainkan elit politik negeri ini (terlepas siapa yang memberi dan meminta jatah Ketua MPR) yang pasti PDI Perjuangan akan merasa berhutang budi pada Demokrat atas terpilihnya Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR. Dan kecenderungan akan terjadinya koalisi besar di bawah komando Partai Demokrat tentu bukanlah sesuatu yang mustahil apalagi dikabarkan SBY akan menjadikan 2 kader PDI Perjuangan sebagai Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2. Selain PDI Perjuangan Golkar yang diharapkan akan menjadi oposisi dalam 5 tahun kedepan ternyata memilih merapat ke koalisi besar, dan SBY sendiri telah menyatakan pemerintahannya telah didukung oleh Partai Golkar yang saat ini dipimpin oleh Aburizal Bakrie.

Hal ini tentu akan membuat kondisi negara demokrasi menjadi jompalng karena Demokrat dan koalisi besarnya akan menjadi macan bagi anak kucing Hanura dan Gerindra. Check and balances jadinya bakal sukar diwujudkan antara eksekutif dan legislatif.

Dalam kerangka ini, pilihan berbeda dari mainstream perilaku politik dan kebijakan publik penguasa perihal suatu isu akan kehilangan energi untuk bisa disalurkan dan “diadu” dalam ruang obyektifitas berpikir dan cara pandang, serta ruang kejernihan berempati dan cara menghayati.

Dan saya khawatir, dengan kekuasaan yang absolute dan dukungan parlemen yang nyaris seratus persen (Kecuali Hanura dan Gerindra/dua partai bau kencur) SBY akan menjalankan pemerintahannya dengan semena-mena. Dan orde baru jilid 2 tidak mustahil akan terjadi di negeri ini.kita semua tentu tidak mengharapkan hal itu terjadi lagi! Mari kita awasi terus pemerintahan ini kedepan semoga para elit politik cepat tersadar dan bangun dari mimpinya bahwa apa yang mereka lakukan dapat membahayakan masa depan demokrasi negeri ini!

Mastur Huda
Aktivis mahasiswa
hmi1985@yahoo.co.id

Anies Baswedan: Perlunya ‘Eskalator’ Yang Terjangkau

Beberapa tokoh profesional dibidang pendidikan disebut-disebut masuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Rektor Universitas Paramadina Anis Rasyid Baswedan pun tak luput masuk dalam daftar kandidat Mendiknas.

Ditengah para tokoh merapat ke Cikeas, Anis Baswedan malah menghadiri acara Syawalan Alumni HMI-MPO di Galeri Café Taman Ismail Marzuki Jakarta, (Sabtu, 17-10-2009). Dalam sambutannya, Anis Baswedan menegaskan pentingnya fungsi lembaga pendidikan untuk menjadi ‘eskalator’  yang mampu mengangkat derajat seseorang.

Saat ini mestinya pendidikan tak hanya dipandang sebagai menciptakan manusia cerdas, berakhlak. Secara mikro itu benar. Tapi secara makro, pendidikan harusnya menjadi alat rekayasa struktural untuk memangkas batas-batas yang membuat orang tak bisa naik kelas sosial.

Namun kendalanya ‘eskalator’ tersebut saat ini hanya bisa dinikmati oleh orang tertentu. Saat ini pendidikan tak bisa lagi digunakan orang sebagai eskalator untuk naik kelas. Karena harganya yang tak terjangkau. Jadi proses rekayasa struktural berhenti sekarang. Jika kita bukan siapa-siapa, tak bisa kita masuk universitas unggulan.

Untuk itu, Anis berharap, alumni-alumni HMI  mampu memberikan akses-akses kepada kader-kadernya, untuk dapat menaiki ‘eskalator’ tersebut.

“Akses-akses tersebut  janganlah dibebankan kepada teman-teman yang baru 10 tahun lulus kuliah, namun seperti kita ini yang sudah 10 tahun lebih lulus kuliah hendaknya bisa menyekolahkan 3-4 orang.” tandasnya.

Anies mengkritik proses perkaderan HMI saat ini tidak dipersiapkan untuk menghadapi masa depan. Harusnya perkaderan HMI sekarang harus bisa mendesain agar sepuluh sampai dua puluh tahun ke depan melahirkan orang-orang yang mampu memainkan peran utama dalam perubahan. Tema-tema diskusi dan kegiatan di HMI MPO juga harus bisa memikirkan ini dan jangan terjebak seperti tema-tema ketika periode perlawanan terhadap Orde Baru.

Penerima  penghargaan Young Global Leader 2009 di World Economi Forum ini berharap, perkaderan HMI MPO bisa melahirkan calon-calon pemimpin yang bisa memainkan peran di masa depan.

Ditanya usai acara tentang namanya yang disebut-sebut bakal menggantikan Bambang Sudibyo sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Anies mengaku belum ada kabar dari Cikeas, “Nggak ada apa-apa, itu hanya isu yang dihembuskan oleh media,” ujarnya. [Busthomi Rifa’i]

Soal Fatwa, MUI Diminta Tidak Reaktif

PURWOKERTO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus bisa menjadi lembaga yang dapat mengayomi, melindungi, dan merespon kebutuhan masyarakat Indonesia, jangan sampai terjebak pada keputusan – keputusan yang sifatnya pragmatis dan reaktif. Hal tersebut mengemuka dalam acara seminar nasional yang diselenggarakan jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri pagi (14/10) tadi. Hadir sebagai pembicara adalah Prof. Dr. KH. Muhammad Amin Summa, MA Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat Jakarta, dan Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA Pakar Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang. Seminar tersebut mengangkat tema Respon terhadap fatwa – fatwa kontroversial MUI.

Dalam pemaparannya Ahmad Rofiq menuturkan bahwa masyarakat harus memahami MUI secara utuh karena kesalahpahaman terhadap MUI akan dapat merugikan dan menguntungkan masyarakat sekaligus. Meskipun terkadang reaktif dan ada yang mencaci tetapi itulah sikap responsive yang diberikan. Menurut Rofiq kontroversi yang terjadi di masyarakat adalah soal biasa yang terpenting adalah kita bisa saling menghargai perbedaan pendapat. Dirinya juga meminta agar MUI melakukan pengkajian yang dalam sebelum membuat fatwa agar tidak terkesan reaktif.

Acara tersebut dihadiri sekitar 250 orang peserta yang terdiri dari berbagai kalangan baik itu mahasiswa (Jateng & DIY) , lembaga keagamaan (Al – Irsyad, NU, Muhammadiyah, Persis), dan berbagai instansi se – eks Karesidenan Banyumas. Acara yang diselenggarakan secara gratis tersebut baru berakhir sekita pukul 13.00 WIB. Acara tersebut menurut Kajur Syriah STAIN Purwokerto Drs. H. Ansori, MAg bukan bertujuan untuk mempertajam perdebatan yang terjadi dimasyarakat atas berbagai fatwa yang dikeluarkan MUI, namun untuk memberikan penjernihan melaui kajian yang akademis dan ilmiah. (Citra Banch Saldy)

Mahasiswa Harus Siap Demonstrasi Lagi

Mahasiswa harus siap  demonstrasi lagi. Itu himbauan Alumnus angkatan 89 Universitas Indonesia,  Muhammad Nasir dalam diskusi “Peran Gerakan Mahasiswa Pada Masa Transisi” yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, di Jakarta, Jumat (9/10).

Menurut Nasir, suksesnya gerakan mahasiswa dalam menggulirkan era reformasi tahun 98 lalu adalah karena masing-masing gerakan mahasiswa disatukan oleh satu musuh bersama, yaitu Soeharto. Agenda yang disampaikan oleh masing-masing gerakan mahasiswa pun sama, yakni berantas KKN dan turunkan harga kebutuhan pokok serta “HarGa’ (soeHarto & keluarGa) dari tampuk kekuasaan.

Selain itu, kata Nasir gerakan mahasiswa pada waktu itu juga disatukan oleh alat-alat komunikasi, yakni TV, radio, dan media massa. Internet pun juga berperan meski kurang signifikan.

Kekuatan lain menurut Sekjen Aldera (Aliansi Demokrasi Rakyat) tersebut, adalah gerakan mahasiswa pada dasarnya tidak bisa dipatahkan, karena tidak ada koordinasi langsung atau tiadanya kepemimpinan tunggal. “Namun setelah Soeharto ‘turun’, maka agenda jadi berantakan, karena ada kepentingan masing-masing,” sesalnya.

Ditambahkannya, pada masa transisi ini mahasiswa juga harus turut mengontrol pemerintah agar tidak kembali lagi kepada sifat-sifat otoriter. “Bila perlu, mahasiswa harus siap demonstrasi lagi kalau masih ada peraturan warisan peningggalan rezim otoriter, misalnya mahasiswa dilarang melakukan demo terhadap pemerintah,”, katanya.

Natsir tidak sepekat kalau gerakan mahasiswa adalah gerakan moral, bukan politik. Justru menurutnya secara faktual gerakan mahasiswa adalah gerakan politik. “Tepatnya, saya melihat gerakan mahasiswa adalah gerakan politik yang mengambil isu-isu moral,” ujarnya. (Rita Z)

HMI (MPO) Bisa Jadi Leader Pengawas SBY-Boediono

HMI MPO berpotensi menjadi leader gerakan mahasiswa untuk mengawasi kinerja rezim SBY-Boediono. Ditengah rapuhnya pergerakan mahasiswa yang mulai terpedaya dengan politik pemerintah,  HMI MPO  menjadi  satu-satunya kekuatan besar gerakan mahasiswa yang berani secara tegas  menyuarakan keinginan rakyat dengan semangat independesi yang mulai ditinggalkan oleh gerakan lain.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PB HMI-MPO, M.Chozin Amirullah dalam diskusi ” Menakar HMI Pasca Pilpres”, Sabtu (10/10) di Jakarta.

“Kita bertanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan rakyat dengan mengontrol, mengawasi dan mengkritisi  segala kebijakan pemerintah”, kata Chozin.

Menurut Chozin, kepemimpinan SBY lima tahun kedepan akan  menjadi sangat otoriter dan menakutkan. Turut campurnya SBY dalam upaya melemahkan KPK merupakan salah satu dari sekian drama politik yang diskenariokan SBY untuk menguasai bangsa ini.

“Saya tidak dapat membayangkan nasib bangsa ini, kita tinggal menunggu saja kejuta-kejutan yang akan dipersembahkan SBY.”

Chozin menghimbau kepada kader HMI diseluruh Indonesia menyatukan barisan untuk menyarakan kepentingan rakyat dengan mengkritisi segala kebijakan pemerintah yang mencederai demokrasi. (Rita Z)

Manuver Politik SBY Pasca Munas Golkar

Pendulum politik Indonesia bergerak demikian cepat dan nyaris di luar skenario yang dibayangkan oleh pengamat. Hal ini dapat dilihat dari terpilihnya secara aklamasi Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI)Perjuangan Taufieq Kiemas menjadi Ketua MPR. Padahal, notabene Taufieq Kiemas dengan PDIP-nya merupakan lawanan politik tangguh Partai Demokrat (Demokrat)pada Pemilu Presiden 2009.Dengan tampilnya Taufieq Kiemas menjadi Ketua MPR yang secara politik tidak terlepas dari dukungan PD, menguatkan skenario bakal terjadinya perubahan dalam format politik Indonesia ke depan. Sebagai eksesnya, kongsi Demokrat dengan sejumlah mitra pendukungnya, potensial pecah.

Setidaknya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengisyaratkan kekecewaaannya dan tengah mengaji kemungkinan perceraiannya dengan Demokrat. Munculnya format politik baru itu juga berimbas kepada lembaga politik formal lainnya, DPD.  Dalam hal ini, sebagian elite anggota DPD kecewa dengan terpilihnya Ahmad Farhan Hamid sebagai Wakil Ketua MPR karena dianggap tidak mewakili kepentingan politik formal DPD dan lebih merepresentasikan kepentingan scenario politik besar Demokrat. Pasalnya, Farhan sebelum terpilih menjadi anggota DPD adalah mantan anggota DPR dari PAN.

Bagaimana dengan Partai Golkar? Dengan terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar, tampaknya Golkar akan lebih memilih menjadi mitra koalisi pemerintahan SBY. Meskipun sebelumnya Jusuf Kalla (Kalla) cenderung mengarahkan Golkar menjadi oposisi. Manuver Kalla tersebut sangat mungkin terwujud manakala Surya Paloh yang terpilih menjadi Ketua Umum. Tapi karena yang terpilih Ical, tampaknya Golkar tetap akan memilih mainstream politik lama, yakni: berkoalisi dengan pemerintah yang berkuasa.

Tiga Skenario

Dampak dari konfigurasi politik tentu saja akan berdampak ketika SBY mengumumkan susunan kabinetnya pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, 20 Oktober 2009.  Terkait dengan format kabinet SBY ke depan ada beberapa skenario yang bakal terjadi. Pertama, SBY akan merangkul kader terbaik PDIP dan Partai Golkar termasuk tentu saja dengan mitra koalisi sebelumnya ke dalam Kabinet Indonesia 2009-2014.Dengan kata lain, SBY akan melakukan politik akomodasi total dengan seluruh kekuatan politik yang ada. Kedua, SBY hanya akan merangkul kader dari PDIP dan mitra koalisi sebelumnya, namun sama sekali tidak melibatkan kader dari Partai Golkar.

Dengan kata lain, SBY akan meninggalkan Partai Golkar dan membiarkan partai warisan Orde Baru itu untuk menentukan sikap politiknya sendiri.  Jika pilihan politik ini yang dipilih, artinya SBY melanjutkan sikap politiknya menjelang penentuan Calon Presiden (Capres) dengan meninggalkan Partai Golkar. Ketiga, SBY mengambil langkah politik berani dan bersiko tinggi dengan meninggalkan mitra koalisinya (seperti PAN,PKB, PPP, dan PKS) dengan lebih mengakomodasi sebagian para menterinya dari kader Partai Golkar dan PDIP.

Dengan sebagian besarnya dari kalangan profesional, akademisi, dunia usaha (nonpartisan), dan sejumlah menteri lama namun kinerjanya dianggap masih mumpuni.

Apa pun langkah politik SBY yang akan ditempuh, pasti akan menimbulkan risiko politik, Termasuk kekhawatiran bakal tidak terjadi check and balances terhadap kekuasaan (baik di legislatif maupun eksekutif), bahkan bakal matinya demokrasi di Indonesia. Generated: 11 October, 2009, 01:47 Ini manakala seluruh kekuatan politik memilih sikap oportunis dan pragmatis dan tidak ada yang memunyai nyali menjadi partai oposisi.

Namun jika yang terjadi skenerio lain, misalnya Partai Golkar atau partai politik menengah seperti PAN, PPP, dan PKS, baik seluruhnya maupun hanya sebagian kecil saja, memilih menjadi partai oposisi (by design atau karena kecewa kadernya tidak diakomodasi menjadi menteri), tetap akan menyisakan pertanyaan critical: mungkinkah akan terjadi check and balances secara efektif, baik di legislatif maupun terhadap eksekutif?

Juga, apakah kinerja pemerintahan SBY kedepan akan menjadi lebih efektif jika terdapat kekuatan oposisi di parlemen berperan signifikan? Basis Kinerja  Berkaca pada pengalaman pemerintahan SBY sebelumnya yang ditandai dengan tampilnya PDIP sebagai partai oposisi, sebenarnya kinerja parlemen juga tidak memuaskan publik.  Sedangkan kinerja pemerintahan, relatif lumayan meski tidak bisa diketegorikan sangat memuaskan.  Yang membuat kondisi tidak memuaskan adalah akibat terjadinya serangkaian teror dan bom serta bencana alam.

Sehingga, seakan-akan hasil jerih payah pemerintrahan SBY menjadi sia-sia dan kembali ke titik nol.Bagaimana dampak terhadap pemerintahan, sekiranya PDIP dan partai politik menengah lainnya menjadi mitra koalisi pemerintah dan sebaliknya Golkar justeru mengambil peran oposisi? Bagi pemerintahan SBY sendiri sebenarnya tidak terlalu masalah dan akan tetap mampu mengelola roda pemerintahan secara cukup efektif. Justeru menjadi masalah bagi Golkar, mengingat Golkar tidak punya tradisi dan budaya politik oposisi dengan pemerintah yang berkuasa.  Terlepas bagaimana pun konfigurasi dan format politik masa depan, yang jelas masyarakat luas menuntut kinerja

legislatif dan eksekutif lebih baik. Tingkat kepuasan publik itu bukan hanya sekadar berhenti pada angka-angka statistic yang bisa bias dan manipulated, melainkan juga secara realitas dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat banyak.

Dengan kata lain, format politik baru ke depan harus berbasis kinerja. Dalam konteks pemerintahan SBY, format baru pemerintahan berbasis kinerja tersebut indikasinya akan bisa terlihat dari keakuratan dan keberanian SBY dalam menyusun kabinetnya yang benar-benar memiliki kompetensi, profesionalisme, track record bagus, serta siap dan mampu bekerja. Oleh karena pemerintahan SBY sifatnya hanya melanjutkan pada program pemerintahannya sebelumnya, maka program-program tersebut selain harus lebih fokus dan harus secara fundamental dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.

Maskoen Maulana Dajti
Sekertaris eksekutif Komisi POLITIK PB HMI
ikon_maulana@yahoo.co.id

Anas Urbaningrum Pimpin KAHMI

KETUA Bidang Politik DPP Partai Demokrat yang juga Ketua FPD DPR-RI, Anas Urbaningrum,  terpilih sebagai salah satu dari enam orang Pimpinan Kolektif Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (PMKN KAHMI). Anas meraih suara terbanyak, 413 suara dalam Munas Bersama KAHMI yang digelar di Ballroom Hotel Sahid Jakarta (9-10/10). Pemungutan suara dilaksanakan secara maraton mulai pukul 23.00 WIB (9/10) hingga pukul 04.45 WIB (10/10).

Lima Pimpinan Kolektif  lainnya, berdasarkan urutan perolehan suaranya masing-masing: Viva Yoga Mauladi (326 suara), Abidinsyah Siregar (326 suara), Harry Azhar Azis (260 suara), Mubyl Handaling (250 suara), dan Tamsil Linrung (206 suara).

Selain Anas yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat, tiga dari lima pimpinan kolektif Majelis Nasional KAHMI lainnya juga anggota DPR-RI dari fraksi berbeda. Viva Yoga Mauladi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Harry Azhar Azis dari Fraksi Partai Golkar (FPG)  dan Tamsil Linrung dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (FPKS).

Selain dari latar belakang partai politik yang beragam, wajah-wajah baru di pucuk pimpinan Ormas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ini relatif muda usia. Keenam pimpinan kolektif ini juga pilihan dari representasi tiga wilayah : Barat, Tengah dan Timur Indonesia.

Munas  ini diikuti Majelis Wilayah Provinsi dan Majelis Daerah Kabpaten/Kota se-Indonesia, juga sebagai “forum islah” antara dua kubu KAHMI yang berselisih pendapat, masing-masing kubu Presidium dan Pimpinan Majelis Nasional KAHMI untuk bersepakat  mengakhiri segala perselisihan selama kurun waktu tiga tahun terakhir dalam forum “Munas Bersama”.

Perselisihan pendapat itu akhirnya dapat dijembatani melalui proses panjang dan berliku dengan dimediatori sesepuh KAHMI Akbar Tandjung. Keuletan, kesabaran, kelapangdadaan, independensi dan niat tanpa pamrih Akbar Tandjung dalam lobi-lobi diantara dua kubu KAHMI itulah yang akhirnya melahirkan Nota Kesepakatan Bersama. Nota Kesepakatan itu ditandatangani pada 30 Juni 2009 lalu, dan dituangkan dalam Deklarasi Islah Penyatuan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam.

(Dwiki Setiyawan)
http://dwikisetiyawan.wordpress.com