Skenario Gusur Boediono-Sri Mulyani

Himbauan non-aktif Pansus Hak Angket Bank Century terhadap Boediono dan Sri Mulyani telah memperlihatkan cara-cara inskonstitusional Pansus dalam bekerja. Kata “himbauan” yang selintas memuat pesan moral, nyatanya tidak lepas dari kepentingan kekuasaan tertentu. Diprediksikan cara seperti ini akan menurunkan wibawa Pansus.

Jika merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket DPR tidak diatur masalah pemberhentian maupun pe-non-aktifan seseorang dari jabatannya saat sedang diperiksa Pansus.  Begitupun bentuk himbauan yang sebenarnya juga tidak diatur di dalamnya. Tugas Pansus adalah menyelidiki kebijakan yang di indikasikan terdapat penyelewenangan kebijakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Oleh karena itu, bentuk himbauan Pansus tidak berdasarkan pada ketentuan. Ini merupakan bentuk pelanggaran Pansus untuk  kesekian kalinya, pasca lahirnya Pansus hak Angket Bank Century.

Pelanggaran sebelumnya terkait dengan objek Hak Angket yang ditujukan pada kebijakan pemerintah sebelumnya yang tidak dikenal dalam konstitusi maupun kebiasaan tata negara di Indonesia. Berdasarkan kebiasaan tata negara di Indonesia  tidak ditemukan Hak Angket yang ditujukan pada kebijakan pemerintah sebelumnya. Objek Pansus Hak Angket selama ini hanya ditujukan pada pemerintahan yang sedang berjalan.

Misalnya tidak ada Pansus Hak Angket DPR pada masa rejim orde baru untuk menyelidiki kebijakan-kebijakan  masa Soekarno. Tidak ada Pansus Hak Angket DPR yang dilahirkan dari pemilu 1999 untuk menyelidiki kebijakan Soeharto dan Habibie dan tidak ada Pansus Hak Angket DPR tahun 2004 terhadap kebijakan Megawati Soekarno Putri. Pansus terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang hanya menyelidiki kebijakan Gus Dus pada saat itu, bukan menyelidiki kebijakan pemerintahan sebelumnya. Anggota DPR pada periode 2004-2009 pernah pula mengajukan Hak Angket kasus BBM pada masa kebijakan perminyakan SBY-JK.

Pelanggaran lainnya yakni himbauan non-aktif ditujukan juga kepada Wakil Presiden. Berdasarkan UUD 1945, tidak dikenal non-aktif terhadap Wakil Presiden tetapi hanya bisa diberhentikan jika melakukan pengkhiatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Oleh karena itu, himbauan Pansus Hak Angket berupa non-aktif bagi Wakil Presiden melanggar ketentuan dalam UUD 1945.

Begitupun himbauan non-aktif bagi Menteri Keuangan yang sebenarnya masuk dalam kewenangan Presiden. Dalam UU Nomor 39/2008 Tentang Kementerian Negara disebutkan menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pemberhentian terhadap menteri dilakukan Presiden jika mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan. Dengan demikian himbauan non-aktif terhadap seorang Menteri tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku pada saat sekarang ini.

Uraian pelanggaran-pelanggaran diatas menunjukkan buruknya pemahaman anggota Pansus terhadap kewenangannya. Entah ada atau tidak korelasi dengan kekhawatiran masyarakat tentang kemampuan anggota DPR pada periode 2009-2014, tapi faktanya anggota Pansus tidak memahami secara utuh kewenangannya. Pansus sudah tidak lagi bekerja atas dasar konstitusi tetapi  emosi, keinginan dan kepentingan kekuasaan semata.

Membaca Skenario Politik

Melihat perkembangan Pansus akhir-akhir ini, perlu kiranya kita mewaspadai skenario turunkan Gusdur yang diterapkan oleh Pansus dalam kasus Bank Century. Skenario dalam penurunan Gusdur adalah beralihnya partai koalisi yang awalnya mendukung pemerintah beralih pada koalisi baru yang mendorong peralihan kekuasaan. Kemana arah politik kedepan sangat memungkinkan mengalami perubahan, tidak menutup kemungkinan, meskipun sebelumnya Golkar, PKS, PKB, PAN dan PPP adalah partai pendukung pemerintah SBY-Boediono, akan berubah pikiran dan berkoalisi dengan partai oposisi untuk mendorong pergantian kekuasaan.

Skenario kedua adalah pembentukan opini dari para ahli, petinggi negara dan tokoh-tokoh masyarakat yang membenarkan pendapat Pansus Hak Angket. Pada masa Gus Dur penggiringan opini diarahkan pada seluruh tokoh masyarakat dan lembaga negara yang menyatakan Gusdur harus turun. Hari ini opini tentang non-aktifnya Boediono dan Sri Mulyani telah bergulir dan akan terus digulirkan, salah satunya telah kita dengarkan pendapat BPK berupa delegitimasi peran Komite kordinasi (KK) dan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dalam mengatasi krisis global 2008.

Mungkin saja kedepan opini non-aktif akan dimunculkan kembali oleh petinggi negara  atau mantan pejabat tinggi. Termasuk juga membesarnya aksi-aksi massa mendesak Boediono-Sri Mulyani turun sebagaimana yang pernah terjadi di massa Gusdur dan sudah terjadi hingga sekarang.

Terakhir yang kita amati adalah adanya pembunuhan karakter dengan teriakan maling kepada Boediono dan Sri Mulyani. Jelas ini adalah bagian untuk menyudutkan kedua orang tokoh ini. Lalu muncul juga isu tentang pergantian Sri Mulyani, dimana katanya sudah menjadi kesepakatan SBY dengan Bakrie. Padahal pergantian ini tidak pernah dibicarakan dan disepakati oleh SBY dan Bakrie. Jangan lupa sudah ada pihak yang menginginkan SBY dipanggil termasuk bertanggungjawab atas baillout Bank Century. Ini semua adalah potongan-potongan puzzle yang sengaja dibentuk untuk menuju pemakzulan dan pernah terjadi pula di masa Gus Dur.

Skenario ketiga, jika nanti Boediono dan Sri Mulyani dinyatakan bersalah oleh Pansus Hak Angket Bank Century tidak menutup kemungkinan akan berimbas pada posisi Presiden. Melihat arah Pansus yang penuh dengan “kejutan-kejutan”, dapat melampaui batas-batas konstitusional yang ada, tidak menutup kemungkinan pemakzulan terhadap Presiden atau Wakil Presiden  bergulir hingga ke Mahkamah Konstitusi.

Tiga skenario diatas pernah dihadapi oleh Gusdur yang membuatnya harus melepas statusnya sebagai Presiden. Para pelakunya antara lain PDIP, PAN, PPP, PBB, PKS, dan Partai Golkar pada masa itu dan kini ditambah dengan Gerindra dan Hanura yang memungkinkan sekali perubahan kekuasaan terjadi sebelum masa kepemimpinan SBY berakhir pada tahun 2014.

Tentu rakyat tetap tidak mendapatkan keuntungan apapun dari masalah ini. (Gatot, Mantan Ketua Umum HMI Cabang Jakarta)


Sinergisitas yang diperlukan (Catatan 100 Hari Program Kerja SBY)

gurulib.com

Pada 28 Januari 2010 Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II tepat memasuki 100 hari program pemerintahan. Banyak ‘hajatan’ untuk menyambut momen tersebut, mulai dari diskusi, seminar sampai aksi. Semua jajaran kabinet terlihat sibuk bekerja hanya untuk memperlihatkan kinerja dalam 100 hari. Para menterinya ada yang sibuk melakukan kunjungan kerja, ada yang sibuk mengurusi partainya, ada  yang kasak-kusuk supaya tidak dicopot dalam 100 hari dan ada yang masih sibuk mempelajari dan  memahami apa yang harus dikerjakan dalam 5 tahun mendatang.

Pertanyaan yang muncul adalah, sudahkah program 100 hari memperlihatkan ada perubahan, sudahkah masyarakat puas akan program 100 hari, apakah program 100 hari bisa menjadi parameter keberhasilan 5 tahun kedepan? Masyarakatpun hanya bisa menunggu dan berharap. Masyarakat  berharap segala permasalahan kebijakan, permasalahan pembangunan infrastruktur, permasalahan harga kebutuhan pokok dan sebagainya yang terus merangkak naik ada solusinya. Permasalahannya program 100 hari di jajaran kabinet masih abu – abu untuk bisa kita soroti, dikarenakan hanya tingkah laku menteri dan pejabat tinggi negara yang tidak produktif yang menjadi terlihat. Ini bisa dilihat dari program utama yaitu “pemberantasan mafia hukum” yang sampai sekarang belum juga mendapat titik terang. Pendapat saya Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (KIB jilid II) tidak jauh dari sekedar rasa terimakasih SBY terhadap partai koalisinya untuk menempatkan beberapa menteri dan termasuk  yang paling fatal adalah menggandeng Boediyono menjadi wakilnya. Kenapa fatal, hemat saya SBY hanya mencari aman. Belajar dari pengalaman KIB Jilid I memang SBY sangat berhati-hati dalam membangun koalisi, termasuk juga dalam menggandeng wakilnya sekarang yang dirasa memang itu keinginan SBY untuk benar-benar menempatkan Boediyono sebagai ‘pembantu’ nya.

Berangkat dari hal tersebut, SBY sebagai kepala pemerintahan tentunya  ingin mengatakan, bahwa kemajuan percepatan pembangunan bangsa bukan hanya dilihat dari 100 hari saja. Tetapi terlepas dari itu tentunya bahwa 100 hari program kerja menjadi evaluasi tingkat keseriusan  pemerintahan dalam mewujudkan keadaaan bangsa yang lebih kondusif.

Beragam catatan singkat yang bisa menjadikan kita untuk mengevaluasi KIB Jilid II, khususnya program utama terkait pembarantasan mafia hukum, pembarantasan korupsi sudah sejauh mana??

Skandal Bank Century masih terus menjadi idola media dikarenakan adanya keterlibatan pejabat Negara belum tuntas sampai hampir selesai KIB Jilid II dalam program 100 hari. Akibatnya masyarakat ragu akan pemerintahan SBY yang memprioritaskan pemberantasan mafia hukum, sebaliknya masyarakat hanya disuguhi berbagai permasalahan yang yang menimpa lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan mafia hukum.

Saya pun berfikir, mengurus kasus dengan bank yang relatif kecil saja tak kunjung rampung,  bagaimana mau mengurus Negara yang masih banyak harus dibenahi? Pengangguran, kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.  Belum lagi permasalahan penyuapan, diskriminasi pelayanan di LP yang memberikan pelayanan eksklusif kepada Napi berduit, permasalahan Bank Century ini setidaknya menjadi kebangkitan bangsa ini dalam memberantas mafia hukum. Masyarakat tentunya tidak berpikir terlalu jauh untuk kesitu, melainkan hanya keinginan untuk mendapatkan keadilan, kenyamanan dan mendapatkan hak-haknya yang layak sesuai yang ada dalam UUD 1945. Tetapi masyarakatpun tidak boleh tinggal diam, semakin lama diselesaikan maka semakin luas dampak kebobrokan yang ada pada bangsa ini.
Sederhana dalam benak masyarakat tentunya, mereka hanya berfikir bagaimana untuk mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan, kesehatan dan sebagaianya masih banyak terhambat oleh birokrasi yang rumit, adanya calo atau Markus (maklar kasus) yang sekarang ini banyak terlihat, naiknya kebutuhan pokok ,Infranstruktur yang belum merata, seperti jalanan macet dan tidak adanya angkutan umum yang nyaman dan aman, biaya pendidikan semakin tidak terjangkau dan lain sebagainya.

Apa yang Harus kita dan Pemerintah lakukan?

Saya melibatkan kata ‘kita’ diatas, memang sudah seharusnya kita pun terlibat dalam membangun bangsa ini. Yakin atau tidak kita terhadap pemerintahan SBY sekarang ini, tentunya kita juga bisa melihat pemerintahan SBY periode sebelumnya. Besar harapan permasalahan – permasalahan di atas bukan saja menjadi agenda program 100 hari KIB jilid II , tetapi Presiden SBY harus menjalankannya dengan tegas dan tepat sehingga Indonesia akan lebih baiik.

Evaluasi

Resuffle atau tidak tentunya sudah menjadi hak preogatif presiden, tetapi permasalahannya menjamin tidak reshuffle akan menjadikan pemerintahann lebih baik, atau bahkan sebaliknya mengalami kemunduran??

Program 100 hari  ternyata belum dirasakan  dampak positifnya bagi masyarakat. Kebijakan – kebijakan yang tertuang dalam 100 hari program kerja dinilai kurang berpihak terhadap masyarakat.

Pada dasarnya program kerja yang dengan harapanya dapat meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik perlu di kaji kembali, bahkan bisa melakukan reshuffle dalam tubuh kabinet jika memang diperlukan untuk perbaikan. Disinilah SBY untuk bisa melihat kembali kementrian, departemen – departemen, dan lembaga – lembaga untuk di evaluasi dan harapanya sesuai dengan Proporsi tugasnya masing-masing. Diakui kendala di lapangan ada, terutama dalam pemahaman peraturan baru yang belum merata. Jadi masih perlu penyamaan persepsi yang akan dilakukan baik secara langsung koordinasi maupun secara tidak langsung. Intinya adalah sinergisitas dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif dan efisien diantara kita semua.

Pemerintahan

Agak sedikit tergganggu dengan semakin ‘gemuknya’ struktur yang ada..Tetapi harapannya ini bukan menjadi kendala untuk tetap bekerjasama dalam mengawasi,mengkontrol dan bersama-sama mewujudkan program kerja.

DPR

Harapan kami terbesar bagi para anggota Dewan yang terhormat  adalah pemahaman yang besar terhadap semua masyarakat yang memberikan amanah untuk mengontrol pemerintah dalam menjalankan tugasnya, bukan sibuk pada pemuasan individu anggota dewan semata. Masyarakat tidak meminta lebih, tetapi konsistensi dan perjuangan atas nama rakyat sangat diperlukan untuk membangun demokrasi yang sesungguhnya menuju masyarakat adil dan makmur. Ibarat kata ‘ DPR jangan dijadikan lembaga representatif Partai, melainkan representatif kedaulatan rakyat’.

Media

Kontribusi media tidak kalah pentingnya dalam membantu pencitraan bangsa kita dimata dunia. Saya merasa prihatin akan posisi media sekarang ini yang terlihat menjadi lahan pencitraan kelompok tertentu saja. Salah satu kuncinya adalah penerapan sikap independensi dalam menyampaikan informasi yang efekif dan revitalisasi system pemberitaan yang berorientasi pada mutu. Media juga harus melakukan evaluasi yang menyuluruh  termasuk perihal pemberitaan isu – isu yang harus dipilah mengingat banyaknya kasus yang penuh dengan ‘rekayasa’.

Masyarakat (Rakyat)

Rakyat adalah  masa depan bangsa kita,atas dasar itulah gerak kita melangkah. Pengalaman menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam perubahan bangsa cukuplah berpengaruh. Walaupun dalam pelaksanaan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara  terasa masih kurang apresisasi, mereka cenderung dituntut untuk berfikir bagaimana menghidupi diri sendiri daripada memikirkan pemerintahan karena belum tentu juga pemerintah memikirkan rakyat . Pada dasarnya mereka memiliki rasa kegelisahan dan keinginan untuk berinteraksi dengan pemerintah, salah satunya dengan terus mengkritisi berjalannya pemerintahan. Sayangnya, pemerintahan sendiri belum bisa memberikan perncerahan bagi masyarakat.

Akhirnya saya sedikit memberi opini terkait 100 hari kinerja KIB Jilid II, karena saya rasa kesimpulan ada pada diri kita masing – masing.

Keberhasilan dalam proses berbangsa dan bernegara memerlukan kepemimpinan yang kuat yang tidak saja memiliki visi kedepan yang jauh, akan tetapi memiliki komitmen yang berkelanjutan.  Pemerintahan kali ini memasuki pemerintahan jilid II , yaitu KIB JIlid II dengan program 100 harinya memprioritaskan pemberantasan mafia hukum yang tentunya kita sepakat pemerintah sekarang jauh dari apa yang diharapkan. Kita sadar kesempurnaan masih jauh Dalam mengimplementasikan strategi, oleh kaena itu perlu kesinambungan dalam mensukseskan agenda program kerja. Tetapi langkah – langkah atau strategi untuk terus ikut mengamati masalah keumatan dan kebangsaan, terutama dengan mencoba memperlihatkan atau terlibat dalam ranah pengontrolan pemerintah, sehingga perwujudan masyarakat adil dan makmur bisa terwujud. (Dwi Denny Apriliano, Komisi Pemuda dan Mahasiswa PB HMI – MPO)

“Soe Hok-Gie …Sekali Lagi”, Kegilaan yang Menginspirasi

Benar-benar gila. Enam tahun musuhan, hanya karena demi Soe Hok-Gie (lahir di Jakarta, 17 Desember 1942, wafat di puncak Mahameru, 16 Desember 1969), mereka bersatu kembali. Saking tergila-gilanya, dalam tempo dua minggu, seorang Mira Lesmana, misalnya, di sela-sela kesibukan yang luar biasa, bisa menyelesaikan tulisan dua jam menjelang tenggat. Continue reading ““Soe Hok-Gie …Sekali Lagi”, Kegilaan yang Menginspirasi”

Periodisasi Perampokan Uang Rakyat Oleh Bank Swasta

leatherlollipop.com

PERIODE I

Penjarahan dana KLBI, yang merupakan pengurasan kantong Bank Indonesia (BI) untuk mengisi kantong konglomerat, terjadi selama tahun 1885-1996. Setelah terjadi pembantaian ratusan umat Islam di Tanjung Priok 1984 yang dilanjutkan dengan penangkapan para muballigh yang dianggap keras, maka di kalangan masyarakat timbul rasa takut dan tidak berani melakukan kritik terhadap penguasa.

Dalam kemelut ketakutan masyarakat untuk mengeluarkan kritik itu, maka pada tahun 1985 dengan diam-diam Trio RMS (Radius-Mooy-Sumarlin) melali BI meluncurkan Skim Kredit Pembauran untuk industri. Kredit besar untuk industri yang dibiayai KLBI itu sendiri. Dengan alasan, mempercepat industrialisasi di Indonesia, kredit besar-besaran melalui KLBI dikucurkan.

Untuk mengikutsertakan pribumi dalam pertumbuhan ekonomi, memang ada klausula yang menegaskan bahwa kredit diberikan hanya kepada perusahaan yang lebih 50 persen dan lebih 50 persen pengurusnya adalah pribumi. Tapi pada kenyataannya, yang siap mengelola industri ialah nonpribumi. Mereka merekrut pegawai-pegawai rendahan pribumi (seperti pekerja rumah tangga, sopir, pesuruh, dll) menjadi pemilik saham dan pengurus perusahaan.

Setelah ratusan miliar rupiah kredit pembauran dicairkan, maka para pegawai pribumi itu mendapat “hadiah” ratusan juta rupiah dengan syarat “menjual” sahamnya dan menarik diri dari perusahaan. Para pribumi yang tidak tahu masalah ini tentu kegirangan mendapat “rezeki nomplok dari bos” dan selanjutnya 100 persen perusahaan jatuh ke tangan nonpribumi.

Sudah menjadi pembicaraan umum bahwa mulai tahun 1985 di bawah kepemimpinan RMS (Radius-Mooy-Sumarlin) dengan operator Deputi Gubernur BI Hendrobudiyanto, bermunculanlah konglomerat baru di Indonesia akibat kucuran dana KLBI. Presiden Soeharto yang tidak punya visi pembangunan ekonomi rakyat dan hidupnya dikelilingi para pedagang yang cuma memikirkan keuntungan materi, setuju saja dengan kebijakan moneter itu, karena anak-anaknya pun menerima kucuran dana KLBI itu.

Dalam periode 1985-1988, KLBI yang dikucurkan tidak kurang dari Rp 100 Triliun. Jumlah yang pasti sulit dilacak karena terbakarnya gedung tinggi BI (Jl Thamrin, Jakarta) yang penuh berisi dokumen pada Desember 1997. Sebagaian besar dokumen milik 15 bank yang dilikuidasi pada November 1997 ludes dilalap api, yangmenyebabkan tim investigasi BPK atau BPKP mengalami kesulitan untuk menelusuri pengucuran dan penggunaan KLBI/BLBI 15 bank tersebut. Jumlah Rp100 triliun itu amat besar, mengingat waktu itu kurs Dollar Amerika hanya berkisar pada angka Rp 1000,-. Dengan demikian dana dari kantong Negara terkuras masuk kantong konglomerat.

PERIODE II

Penjarahan dana rakyat oleh perbankan swasta akibat Pakto 88, modus ini terjadi selama 1988-1996. Setelah uang BI terkuras oleh KLBI masuk ke kantong konglomerat, maka perlu diberikan jalan agar konglomerat bisa lebih kaya lagi. Maka pada tanggal 27 Oktober 1988 dikeluarkanlah Pakto 88 oleh Menteri Keuangan JB Sumarlin, suatu peraturan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin membuka dan mengembangkan bank dengan modal ringan (hanya Rp 10 miliar), dan syarat personalia yang ringan pula. Sehingga kelak terbukti orang bermental rampok bisa menjadi komisaris dan direktur bank swasta nasional.

Para pedagang dan konglomerat yang berkat Pakto 88 mendadak menjadi bankir yang tidak berjiwa prudent (bijaksana, dan berhati-hati), kemudian terbukti berperan besar dalam menghancurkan fondasi ekonomi nasional moneter.

Rakyat ditipu untuk menyimpan uang di berbagai bank swasta dengan iming-iming bunga menarik, ditambah hadiah, tetapi sedikit sekali rakyat yang memperoleh kredit bagi usahanya yang produktif. Setelah berhasil menghimpun dana yang amat besar dari masyarakat, sebagian besar dananya disalurkan ke grup perusahaan sendiri.

Praktik jahat melanggar BMPK ini di negara maju merupakan suatu kejahatan besar yang dihukum berat dan bankirnya menjadi cemoohan masyarakat.

Dengan cara kedua ini akhirnya bukan hanya kantong BI yang dikuras, tapi juga kantong rakyat diperas ke kantong konglomerat melalui jalur perbankan.

PERIODE III

Penjarahan dana BLBI, merupakan pengurasan kantong BI sampai bangkrut oleh konglomerat yang berlangsung selama 1998-1999.

Pemilik bank swasta yang berdiri akibat dilonggarkannya peraturan pendirian bak swasta melalui Pakto 88, memanfaatkan bank miliknya itu justru utuk menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kepada grup usahanya sendiri. Ketika kreditnya macet (atau sengaja dibikin macet), maka terjadi rush, pengambilan besar-besaran dana simpanan oleh para nasabahnya.

Dengan dalih mencegah hancurnya sistem perbankan dan perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat melidungi dan menguntungkan para bankir jahat. Kebijakan tersebut adalah Keppres No 24 dan Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Pemerintah atas Uang Masyarakat yang Disimpan di Bank-bank Pemerintah maupun swasta serta pemberian jaminan atas kewajiban bank di dalam negeri kepada nasabah maupun kepada kreditor di luar negeri berdasarkan Frankfurt Agreement.

Pada bulan Juni 1998 pemerintah membayar utang bank swasta nasional dengan dana segar sebesar US $ 1 miliar kepada bankir luar negeri tanpa verifikasi BPK/BPKP.

Dalam memenuhi kewajiban pemerintah tersebut, maka BI menyediakan dana talangan yang direalisasikan dalam bentuk fasilitas BI yang lebih dikenal dengan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

Peluang emas ini dimanfaatkan secara optimal oleh para bankir jahat yang memang sudah ikut membidani (kolusi dengan berbagai pejabat Negara) lahirnya kebijakan ini, sehingga dalam waktu yang relatif singkat terkucurlah dana BLBI sebesar Rp 164,54 triliun hanya untuk 54 bank nasional pada posisi 29 Januari 1999.

Utang pokok BLBI itu antara lain diterima Sjamsul Nursalim (BDNI) sebesar Rp 37,040 triliun, Soedono Salim alias Liem Sioe Liong (BCA) Rp 26,596 triliun, Usman Admajaya (Bank Danamon) Rp 23,050 triliun, Bob Hasan (BUN) Rp 12,068 triliun, dan Hendra Rahardja (BHS) Rp 3,866 triliun.

Sejak saat itu, dari jumlah dana tersebut, sebesar Rp144,54 triliun di antaranya dialihkan oleh BI kepada pemerintah dalam hal ini BPPN. Sedangkan Rp20 triliun lainnya menjadi penyertaan modal pemerintah (PMP) pada PT BEII (Persero). Dengan demikian maka sejak tanggal tersebut dana BLBI beserta bunganya menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah, berarti beban rakyat.

Hasil audit investigasi BPK menunjukkan bahwa potensi kerugian Negara mencapai Rp138,4 triliun atau 95,8 persen dari total BLBI yang disalurkan menyimpang, lalai, dan sistemnya lemah.

Total BLBI yang diselewengkan bankir nakal, konglomerat koruptor, mencapi Rp84,5 triliun atau Rp58,7 persen dari Rp144,5 triliun BLBI.

Jenis penyimpangannya meliputi penggunaan BLBI untuk kepentingan grup sendiri, melunasi pinjaman, membiayai kontrak derivative baru, ekspansi kredit, dan investasi seperti membuka cabang baru.

Harus dicatat bahwa kecuali pemerintah Indonesia, tidak ada pemerintah di seluruh Indonesia pun yang berani mengambil alih utang bank swasta. Di luar negeri, jika terjadi rush yang mengakibatkan suatu bank menjadi bankrut, maka pemerintah tidak campur tangan. Pemilik bank harus mengembalikan semua simpanan nasabah dan semua utangnya. Kalau tidak sanggup, maka pemerintah akan melakukan tindakan hukum.

PERIODE IV

Akibat krisis moneter sejak tahun 1997, karena tidak mampu menanggulangi krisis ekonomi yang melanda tanah air, akhirnya pada tahun 1998 Soeharto menyerahkan penyelesaian krisis ekonomi kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Di depan “dokter” IMF, terbongkarlah borok-borok perekonomian Indonesia yang selama ini ditutup-tutupi. Ternyata pemerintah punya utang luar negeri sebesar US$ 60 miliar. Yang lebih hebat lagi, para konglomerat Indonesia punya utang di luar negeri yang lebih besar dari pemerintah, yaitu sebesar US$ 75 miliar.

Kreditor swasta luar negeri meminta bantuan dari pemerintah negaranya masing-masing untuk menagih hutang mereka yang macet pada konglomerat Indonesia. Pemeritnah asing kemudian menalangi uang pinjaman para kreditor swasta, warga negaranya. Selanjutnya pemerintah Negara asing tersebut menekan Indonesia untuk dapat mengambil alih utang swasta.

Demikianlah akhirnya pemerintah mengambil alih utang konglomerat kepada kreditor luar negeri. Pemerintah mengambil alih tanggung jawab utang kepada luar negeri, sedangkan konglomerat yang punya utang ke luar negeri mengalihkan utangnya kepada pemerintah/BPPN. Berdasarkan Frankfurt Agreement, pada bulan Juni 1998, pemerintah membayar utang bank swasta nasional dengan dana segar US$ I miliar kepada bankir luar negeri tanpa verifikasi BPK/BPKP.

Pemerintah Indonesia yang begitu santun kepada para konglomerat yang sebelumnya sudah menerima seabreg fasilitas dari rezim Soeharto. Mereka berutang kepada luar negeri tanpa minta persetujuan lebih dulu daripemerintah, tetapi ketika utangnya macet, kewajibannya kemudian diambilalih pemerintah, tentunya dengan uang milik rakyat yang semakin miskin dan sengsara.

Utang konglomerat kepada luar negeri yaitu sebesar US$ 75 miliar. Dengan kurs Rp 8.000, jumlah itu mencapai Rp 600 triliun. Utang sebesar itulah yang harus dibayar dan ditanggung rakyat.

PERIODE V

Penjarahan dana rakyat melalui rekapitalisasi berlangsung 1998-1999. Adalah penting jika bank-bank BUMN milik pemerintah direkapitalisasi alias diberi suntikan tambahan modal untuk bisa melakukan aktifitas normal. Tetapi bank-bank swasta yang sudah menuelewengkan dana KLBI dan BLBI maupun melanggar BMPK untuk kepentingan usahanya sendiri kemudian direkapitalisasi. Apa gunanya untuk rakyat?

Soal rekapitalisasi bank-bank swasta nasional, pemerintah sudah terjebak Keppres Nomor 24 dan No 26 Tahun 1998. Langkah apapun yang akan dipilih, pemerintah harus menyediakan (mengeluarkan) biaya lebih dari Rp600 trilun. Bira direkapitalisasi harus menyediakan biaya lebih dari Rp400triliun.

Untuk membiayai dana rekapitalisasi tersebut, pemeritnah telah dan akan menerbitkan obligasi seluruhnya senilai Rp430 triliun. Dari obligasi yang sudah diterbitkan dan sudah dimasukkan sebagai asset produktif bank-bank yang sakit -sebagaimana tercantum dalam penjelasan APBN tahun 2000- bunga obligasi yang akan dibayar oleh pemerintah dan telah dibebankan pada APBN tahun 2000 tercatat sebesar Rp42 triliun. Dan yang akan dibebankan pada APBN tahun 2001 berjumlah Rp80 triliun.

Tapi ternyata Menko Ekuin Kwik Kian Gie di SCTV 4 Agustus 2000 pukul 22.30 WIB menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka rekapitalisasi sudah menerbitkan obligasi sebesar Rp650 triliun dengan bunga atas beban APBN tahun 2000 sebesar Rp42 triliun.

Program rekapitalisasi melalui penerbitan obligasi ini ternyata tidak mampu menggerakkan roda perekonomian nasional yang sudah lama lumpuh, hanya mampu memperbaiki posisi CAR-nya. Hal ini karena obligasinya tidak atau kurang likuid, sehingga sulit dicairkan (dijual) di pasar modal. Sementara itu Negara (rakyat) tetap harus menanggung beban bunganya.

Kebijakan pemerintah mensubsidi para konglomerat lewat program rekapitalisasi perbankan sangat tidak adil dan melukai hati rakyat bila mereka tahu. Para konglomerat yang sudah terbukti membuat ekonomi Indonesia berantakan,malah mendapat suntikan modal hingga ratusan triliun rupiah yang sebelumnya berhasil membobol uang rakyat melalui BLBI ratusan triliun rupiah). Sementara subsidi untuk perekonomian rakyat banyak, seperti pengadaan pupuk murah yang sebesar 3 triliun saja dicabut.

Ketua BPK waktu itu Satrio B Joedono dalam laporan investigasi BPK atas BLBI meyatakan bahwa Negara terancam rugi Rp138 triliun akibat dana BLBI yang disalurkan secara ngawur -baik oleh BI maupun bank swasta penerima BLBI).

Di republik ini memang aneh. Banyak bank-bank yang dilikuidasi, di-BBO-kan, atau di-BBKU-kan atau artinya bangkrut, tapipara bankir (pemilik dan pengelolanya) hidup supermewah, bebas berkeliaran berpesta ria.

Kalau keadaan ini dibiarkan, bukan hal mustahil para bankir nakal, para pejabat BI, dan para oknum penegak hukum ber-KKN dalam merampok uang rakyat melalui sistem dan jaringan perbankan nasional ini akan ramai-ramai diseret, dikeroyok, dan dibakar massa. Sekarang ini itu belum terjadi, Karen asebagian besar rakyat tidak tahu besarnnya uang yang dirampok oleh para konglomerat dengan cara tindak kejahatan melalui sistem dan jaringan perbankan.

PERIODE VI

Penjarahan melalui BPPN -dengan korting besar-besaran utang konglomerat- berlangsung selama 1998-2000. Dalam uapaya penyehatan perbankan nasional, BPPN mengelola asset pemeritah pada perbankan. Ini mencakup tagihan BLBI/KLBI (Rp 217,53 triliun), tagihan pada BBO, BTO, bank rekap, dan bank BUMN (Rp194,66 triliun), asset eks pemegang saham  BBO dan BTO (Rp103,70 triliun). Total asset yang dikelola BPPN Rp618,13 triliun).

Kinerja BPPN yang dibentuk berdasarkan Keppres No 26 Tahun 1998 perlu dipertanyakan, lebih-lebih setelah di bawah kepemimpinan Cacuk Sugiarto (mantan Dirut PT Telkom). Walaupun menghabiskan biaya Negara yang amat besar, tampaknya BPPN bekerja bukan utuk kepentingan Negara, tetapi kepentingan konglomerat yang telah mencuri ratusan triliun rupiah uang rakyat.

Kebeprihakan BPPN pada kepentingan konglomerat tampak jelas dalam materi Master Settlement of Acquistion Agreement (MSAA) antara bankir dengan BPPN. Itu merupakan langkah-langkah yang sangat merugikan rakyat dan menguntungkan konglomerat, antar alain disepakati: “Bila asset yang dijual tidak cukup untuk melunasi utang konglomerat, maka BPPN atau Negara yang akan menanggung kekurangannya“.

Berdasarkan MSAA tersebut, Presiden Gus Dur menyetujui usul rencana Kepala BPPn Cacuk Sudarijanto untuk menjual PT Holdiko Perkasa (HP) dengan harga paket Rp20 triliun. Padahal PT HP adalah asset eks Salim Group yang sudah diserahkan kepada BPPN sebagai jaminan utang mereka kepada Negara. Ketika MSAA ditandatangani, keseluruhan asset eks Salim Group itu dinyatakan bernilai Rp51 triliun. Ini berarti Negara (rakyat) akan mengalami kerugian sebesar Rp31  triliun. Apalagi kemudian diketahui bahwa calon pembeli PT HP dengan harga murah itu ternyata adalah keluarga Salim (Lim Sioe Liong) sendiri.

Menko Ekuin kwik Kian Gie menyatakan menolak usulan Kepala BPPN Cacuk Sudarijanto untuk menjual PT HP denan harga murah di bawah persetujuan MSAA. Karena itu Kwik meminta agar MSAA yang menguntungkan konglomerat nakal ditinjau ulang dan diganti dengan peraturan yang lebih rasional. Bila kesepakatan ini benar-benar dilaksanakan dan tidak dibatalkan, maka menurut kwik, Negara akan menderita kerugian Rp80 triliun.

PERIODE VII

Perampokan melalui bunga deposito yang tinggi (Sementara dana KLBI dan BLBI dengan bunga rendah didepositokan oleh konglomerat) berlangsung selama 1998-2000. Belum puas para konglomerat merampas dan menguras uang pemerintah melalui KLBI, BLBI, dan penarikan dana masyarakat melalui bank-bank swasta, BI menaikkan suku bunga SBI hingga mencapai 58 persen. Dengan demikian bunga simpanan deposito sangat tinggi, mencapai 60 persen.

Bukan hal yang tidak mungkin, dana BLBI yang disalurkan kepada bank-bank swasta nasional dengan bunga hanya 3 persen kemudian didepositokan dengan bunga tinggi di bank BUMN dengan menggunakan nama orang lain (karena ada jaminan bahwa simpanan deposito di bank tidak akan diusut asal-usulnya, berapa pun jumlahnya).

BI harus membayar bunga SBI dalam jumlah triliunan rupiah, bank-bank, terutama bank BUMN harus membayar bunga deposito kepada para deposan dalam jumlah yang sangat besar. Sementara bank-bank tidak dapat menyalurkan kreditnya karena bunga kredit sangat tinggi (diselaraskan dengan bunga deposito). Akibatnya, banyak bank yang mengalami negative spread, alias mengalami kemunduran modal dan kinerja. Terutama bank-bank BUMN mengalami kerugian triliunan rupiah.

Seluruh bank nasional nyaris mengalami kekurangan modal, CAR-nya banyak yang di bawah 0 persen bahkan di bawah minus 60 persen.  PT Bank Mandiri perlu disuntik dana rekapitalisasi Rp178 triliun, Bank BNI Rp61,8 triliun, BRI Rp29 triliun, BTN Rp14 triliun, dan lain-lain.

Dan lebih menyedihkan, para perampok duit rakyat itu ketika menyadari iklim usaha sudah tidak kondusif lagi, mereka pun memindahkan sebagian besar usahanya ke negeri seberang. Membawa lari uang dan teknologi dari Indonesia, kemudian mengekspor hasil produksinya ke Indonesia, sebagaimana dilakukan oleh Sjamsul Nursalim (Gadjah Tunggal Group) -yang mendirikan pabrik popok bayi di Cina dan memasarkannya di Indonesia.

Celakanya lagi, pemerintah nampaknya tidak mau (atau tidak bisa) bersikap tegas kepada mereka (para konglomerat koruptor), bahkan justru pemerintahlah yang “disandera” oleh para pencuri uang rakyat itu. Walaupun banyak utang tetapi konglomerat koruptor punya uang tunai, sedangkan pemerintah walau punya banyak asset piutang tetapi tidak punya uang cash di kantong.

Sekarang ini pada saat rakyat banyak hidup melarat, melimpahnya pengemis dan pengamen di jalan-jalan, para perampok uang rakyat justru hidup mulia dan sejahtera dilindungi centeng-centengnya yaitu aparat pemerintah yang seharusnya menangkap mereka. [] Adhel Setiawan/Komisi Hukum & HAM PB HMI (Diolah dari berbagai sumber).

Ada Apa dengan Petani dan Tuhan

7junipers.com

Sejarah sebuah agama bercerita, nabi adam adalah manusia pertama di dunia. Beliau diusir ke bumi gara-gara memakan buah khuldi di surga. Lalu pertanyaannya, siapa yang menanam dan memelihara buah khuldi tersebut?

Tanaman khuldi merupakan tonggak awal dari sejarah manusia ada di bumi. Namun, apakah hanya karena tanaman tersebut nabi adam harus mendapat murka dari tuhan. Nabi adam yang terhasut rayuan setan lalu memakan buah khuldi yang terlarang akhirnya dilempar ke bumi untuk selama-lamanya. Ini menjadi dasar bahwa tanaman adalah mahluk ciptaan tuhan yang bukan saja sekedar diberi kehidupan. Pun, peran keajaiban dalam menentukan sejarah alam semesta.

Terlepas dari hal itu, tanaman begitu dimuliakan oleh tuhan. Di mata tuhan tanaman diberi porsi adil tanpa dibedakan dengan manusia. Lantas bisa jadi ini ihwal mengapa tidak ada ajaran agama yang mengatakan tanaman-tanaman tumbuh di neraka. Berbagai jenis tanaman dijadikan balasan pahala oleh tuhan di surga.

Lantas, siapa yang menanam dan merawat semua tanaman di surga. Pemuliaan tanaman apapun di dunia ini sangat lekat dengan peran petani. Begitu arif dan bijak para petani memuliakan tanaman hingga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Selain petani, siapa yang berani setelah diketahui dengan bertani hanya memperoleh keuntungan kecil, hutang terus melilit, terpinggirkan, dan kesejahteraan sulit didapat- tetapi masih kembali bertani musim selanjutnya. Tanpa hati yang suci dan spiritualitas yang tinggi, tak mungkin petani memiliki kekuatan tetap melanjutkan kembali hidup mengabdi pada alam dengan cara memuliakan tanaman. Bukankah akhirnya kita harus setuju jika semua petani pantas dan seharusnya berada di surga.

Memperdebatkan soal itu takkan ada habisnya, jika dimuat dalam tulisan ini pun akan menghabiskan berlembar-lembar halaman. Namun, kiranya perlu diketahui bagi manusia yang sudah “terlanjur” hidup di dunia ini mengetahui lebih dalam keajaiban tanaman sebagai mahluk hidup selain manusia yang ada di muka bumi ini.

Tanaman sejatinya memiliki nyawa dan sifat-sifat dasar mahluk hidup. Tanaman membutuhkan makanan, kemampuan beradaptasi, bernafas, tumbuh, dan berkembang biak. Meyakini semua sifat itu lalu siapa yang akan menyangkal jika tanaman juga dapat berkomunikasi seperti laiknya manusia. Backster, seorang ahli alat penguji kebohongan di Amerika yang pertama kali menemukan perihal komunikasi antar tanaman. Ia menyambungkan alat detektor kebohongan tersebut kepada sebuah tanaman. Percobaan pertamanya, ia mengancam tanaman tersebut dengan berpura-pura akan membakar salah satu helai daunnya. Alatnya tak mendeteksi perubahan sedikit pun. Selanjutnya, karena penasaran Backster sungguh-sungguh membakar daun tanaman itu. Apa yang terjadi kemudian, alat detektor menunjukkan adanya getaran. Tanaman dapat merasakan ancaman yang hanya pura-pura atau tidak terhadap dirinya. Akhirnya, Backster berkesimpulan bahwa tanaman pun dapat berpikir. Penemuan tersebut menjadi paling penting di zamannya.

Tak berhenti di situ saja, penelitian tentang keajaiban tumbuhan terus berlanjut. Sauvin, peneliti sensitivitas tanaman, membuat sebuah alat yang dihubungkan dengan tanaman untuk mengukur potensial listrik AC (arus bolak-balik) yang terjadi pada medan energi tanaman. Sauvin segera menemukan bahwa tanaman bereaksi terhadap kegembiraan dan kesenangan. Bahkan Sauvin mengubah alatnya dengan menggunakan tanaman Begonia dalam pot menjadi barang komersial. Setelah terbukti bahwa alat tanaman temuannya itu mampu memonitor para suami yang mata keranjang dan sering selingkuh.

Tanaman ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa, mampu berkomunikasi dengan lingkungan disekitarnya. Mahluk hidup yang diciptakan tuhan jauh sebelum manusia ada di bumi ini. Namun, selama ini terkadang ada golongan manusia tamak selalu menyiksa tanaman. Ada juga golongan lain yang begitu memahami tanaman. Mereka mengabdikan diri untuk merawat tanaman, bekerja selaras dengan alam, menjunjung tinggi kearifan lokalitas. Karena golongan ini begitu mengkultuskan bahwa alam adalah satu-satunya petunjuk dan penentu bagi kehidupan tanaman agar menghasilkan panen yang melimpah. Prinsip menjaga alam agar tetap selaras, serasi, dan seimbang terus dijaga hingga kini. Petani, adalah salah satu golongan tersebut.

Petani pada akhirnya menjadi subjek yang menghubungkan antar mahluk hidup (manusia dan tanaman) serta antara manusia dengan alam semesta. Jalan peradaban manusia secara sederhana dapat dibilang seusia dengan riwayat pertanian. Pertanian adalah cara manusia terdahulu untuk bertahan hidup. Manusia memperoleh energi untuk melakukan aktivitas karena output dari pertanian. Sistem pertanian pun perlahan demi perlahan memaksa manusia untuk mempelajari alam. Manusia akhirnya mampu merenungkan berbagai gejala alam seperti pergantian musim, pergantian siang dan malam, dan gejala-gejala dunia flora dan fauna.

Perkembangan pertanian dari masa ke masa menjadikan manusia mengenal fakta alam semesta. Manusia menjadi mahluk berjiwa yang begitu dekat dengan seluruh ciptaan tuhan. Bahkan memahami dan mengkultuskan peristiwa alam semesta. Untuk meningkatkan produksi pertaniannya manusia mengamati gejala alam yang kemudian menemukan kesamaan dan hubungan. Pertanian menjadi modern karena pengetahuan langit dan bumi sudah dapat diramalkan oleh petani.

Pertanian akhirnya membuat manusia dekat dengan unsur ketuhanan. Kegiatan pertanian yang mementingkan keselarasan alam semesta memiliki sisi religiusitas bahkan makna keagamaan. Mengingat memelihara keseimbangan alam semesta berarti memelihara kualitas hidup bagi manusia. Baik kaitannya bahwa tanaman merupakan produk pertanian juga menjadi asosiasi dari ganjaran atas perbuatan manusia yang baik kelak, yaitu surga. Seperti diajarkan kitab suci dan tradisi, bukan saja surga digambarkan dengan kehijauan tanaman. Kata surga sendiri dalam bahasa arab disebut jannah, yang berarti taman. Maka bukan tanpa sebab pula jika Nabi Muhammad mewanti-wanti agar dalam keadaaan peperangan pasukannya dilarang -selain menggangu orang tua, perempuan, dan anak-anak- juga untuk tidak menginjak-injak tanaman. Penghargaan Nabi terhadap tanaman begitu tinggi hingga tanaman disederajatkan dengan manusia. Laiknya kebiasaan sifat menghargai dari para petani kepada tanaman dengan merawat dari benih hingga panen.

Kebiasaan bertani di masyarakat tradisional pun mengalami perkembangan hingga merasuki adat istiadat yang begitu religius. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang ekosistemnya sama dengan tingkat sejarah perkembangan masyarakat itu sendiri. Masyarakat menjadikan alam dan lingkungan sebagai guru, untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan potensi. Sistem pertanian akhirnya menjadi beragam sesuai kultur lingkungan dan berakar dari keadaan alam. Seperti sistem ladang berpindah di kawasan hutan, sistem sawah beririgasi (subak) di bali, penataan ruang, tumpang sari, cakar ayam di daerah pasang surut, dan lainnya.

Cara-cara bertani itu akhirnya mengakar hingga membentuk sebuah kebudayaan lokal bahkan kepercayaan. Di Indonesia sendiri, misalnya proses ritual dalam budidaya padi di Toraja. Segalanya dipandang bersifat sakral atau disucikan misalnya sawah dianggap suci dan air yang mengalir pun bersifat suci. Padi mula-mula dianggap muncul dari aktivitas dewa-dewi. Sejarah Dewi Sri dan Dewa Wisnu secara umum dikenal sebagai dewi kemakmuran mencatatkan kultur di tengah masyarakat. Masyarakat Bali selain menyebut Dewi Sri juga ada Dewa Danu sebagai pusat sumber air dan Dewa Sangskara sebagai pemelihara tanaman. Pemeliharaan padi dijadikan sebagai sentral dari berbagai macam upacara adat. Pada prinsipnya masyarakat petani yang bergerak dalam bidang produksi pertanian, secara sadar atau tidak sadar telah dituntun oleh nilai-nilai karma. Di mana memelihara tanaman dan memproduksi makanan dianggap sebagai wujud jalan bakti (bakti marga) dan jalan kerja (karma marga) terhadap sang pencipta.

Jika ditinjau dari perspektif agama islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia, pertanian memiliki posisi penting dalam kehidupan. Kitab suci Al-Quran yang berisi firman Tuhan memiliki perspektif yang khas dan orisinal terhadap kegiatan persawahan, perkebunan, pertanaman, perhutanan, peternakan hingga perikanan. Dalam ajaran kitab suci tersebut ada banyak surat dan ayat yang membahas hal tersebut antara lain Surat Al-An’am 6:99, Al-An’am 6:141, Al-Kahfi 18:32-34, Al-Kahfi 18:42, Al-Baqarah 2:25, Yaassiin 36:35, Ibrahim 14:37, Al-Baqarah 2:266, Al-A’raf 7:130, Ar-Ra’d 13:3, An-Nahl 16:10-11, dan An-Nahl 67-68.

Bahkan karena demikian besarnya manfaat dan keberkahan yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. Tuhan banyak sekali menggambarkan perbuatan baik seperti seseorang yang melakukan kegiatan pertanian. Misalnya seseorang yang berinfak di jalan Allah diumpamakan seperti seseorang yang menanam satu butir benih yang kelak menghasilkan berbagai butir lainnya. Selain itu, gambaran untuk orang yang memiliki akidah yang kokoh dengan anggapan seperti tanaman yang menghujamkan akarnya dengan kokoh di dasar bumi, dan memancarkan tunasnya yang menjulang tinggi di langit.

Pertanian menjadi kegiatan yang ternyata berakar dari bawah tanah hingga ke surga. Hidup bertani menjadi sumber inspirasi bagi manusia untuk melakukan hal arif dan berbudi pekerti serta mencintai lingkungan. Namun, era terus berganti. Manusia bukanlah mahluk sempurna yang diciptakan tuhan. Nafsu dan keserakahan akan terus melilit jiwa-jiwa manusia.

Sebagaimana perjuangan Nabi adam melawan rayu setan, namun akhirnya kalah dan telah berdosa karena melanggar larangan tuhan. Perkembangan pertanian yang dijalankan manusia pun diliputi dosa besar yang berupa salah kelola dari sistem pertanian modern. Revolusi hijau adalah salah satu dosa besar pertanian sehingga tuhan memberikan azabnya di bumi ini. Dewi kesuburan pun akhirnya hilang dari kepercayaan karena manusia tak lagi mampu menjaga alam. Gagal panen, puso, kekeringan, banjir dan bencana alam lain mulai membuat susah petani akibat kebrutalan teknologi revolusi hijau yang tak lekat dengan fungsi alamiah.

Sejatinya revolusi hijau dilatar belakangi oleh akibat perang dunia II yang mengakibatkan kelaparan yang melanda dimana-mana. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara revolusioner melalui benih unggul dan teknologi pertanian. Sayangnya, dibalik tujuan brilian itu revolusi hijau justru mengancam keberlanjutan penghidupan. Relasi antar manusia dengan alam (tanaman), juga antar manusia dengan manusia justru berubah jadi semangat mengeksploitasi bukan lagi semangat hidup harmonis seperti dulu. Pada akhirnya petani justru terperangkap dalam teknologi yang diciptakannya sendiri, petani menjadi korban pasar, kesehatan memburuk, dan rusaknya kelestarian lingkungan.

Revolusi hijau menimbulkan dampak terburuk pada kelestarian alam. Bahan pertanian yang digunakan banyak mengandung residu yang berasal dari kimia sintetik. Sehingga bahan tersebut tidak terurai dan mengganggu proses rantai makanan. Serta menyebabkan residu tertinggal dalam tanah, air, dan udara yang dapat menjadi racun bagi mahluk hidup. Penggunaan pestisida kimia dalam revolusi hijau pun dapat merusak kesehatan karena residu pestisida tersebut masih tertinggal dalam makanan. Bahkan, menurut WHO, ada 772 ribu kasus penyakit baru akibat penggunaan pestisida kimiawi. Belum lagi jasad pengganggu (hama) yang akhirnya mampu melahirkan generasi hama baru yang lebih kebal terhadap pestisida. Kondisi ini memaksa para petani untuk menambah dosis pestisida, padahal hal itu dapat menambah kerusakan alam dan kesehatan manusia.

Parahnya lagi, intensifikasi pertanian menurut data FAO telah meyumbang lebih dari 20% emisi rumah kaca global. Kegiatan pertanian tersebut mengancam 70% spesies burung dan 49% spesies tanaman. Revolusi hijau adalah jebakan setan yang ingin merusak alam secara perlahan.

Plasmanutfah yang tersedia di dunia dihabisi oleh proses monokulturisasi yang dianut revolusi hijau. Selama lebih dari 10.000 tahun, petani telah bekerja sama dengan alam untuk mengembangkan secara evolusi ribuan varietas tanaman yang cocok dengan iklim dan budaya lokal petani. Namun, hingga sekarang ini keanekaragaman hayati terancam karena erosi keragaman dan pencurian genetik dengan kekuatan hak paten yang disalahgunakan. Misalnya, dari 10.000 varietas gandum dari China hanya tinggal 1000 dalam waktu 10 tahun. Di papua, lebih dari 5.000 varietas ubi jalar ditanam. Sekarang disana semua seragam menanam padi sebagai pangan pokok. Selanjutnya, diperkirakan ada sebanyak dua benih hilang tiap minggunya.

Proses monokultur ini telah memberangus kedekatan petani dengan alam, bahkan kedekatan petani dengan tuhan. Padahal, tuhan pun mengajarkan untuk mencintai keberagaman. Disitu mengandung makna perbedaan patut disyukuri sebagai karunia langsung dari Tuhan. Petani telah belajar lama untuk mensyukuri keberagaman dengan menciptakan berbagai benih yang sesuai dengan kondisinya. Namun, industri pertanian yang kotor menyusup dan menjauhkan petani dari rasa syukurnya, dengan cara mengenalkan keragaman varietas agar menjadi ketergantungan dengan satu bibit dan faktor produksi lainnya (pupuk, pestisida, dsb).

Teknologi pertanian yang digunakan pun tak pernah ramah terhadap petani. Menggiurkan pada awalnya, selanjutnya malah mematikan. Mengapa bisa begitu? Revolusi hijau dengan teknologinya secara sistematis telah membunuh kreativitas petani untuk menghasilkan pangan dengan menggunakan sumber daya lokalnya. Pada awalnya, teknologi yang ditawarkan gratis. Benih gratis, pestisida gratis, dan pupuk gratis. Setelah petani mulai terperangkap dengan teknologi itu maka semua yang tadinya gratis, untuk memperoleh lagi harus membayar. Petani akhirnya ketergantungan dan tak dapat memutus mata rantai teknologi impor. Karena untuk mengadaptasi teknologi pabrikan itu, petani harus berhadapan dengan hak paten. Untuk kembali ke sumber daya lokal pun sudah tak tersedia lagi.

Revolusi hijau adalah aib bagi dunia pertanian. Petani sendiri yang akhirnya harus menanggung dosa. Tuhan pun telah menurunkan azabnya untuk mengingatkan manusia pada dosa itu. Alam semesta terlanjur menjadi kacau balau. Berbagai musibah terus melanda tanpa henti karena alam sudah tidak seimbang. Rantai makanan terputus karena organisme mati oleh pupuk kimia, pestisida kimia, dan racun lainnya. Semakin banyak lahan kritis akibat erosi pengaruh residu kimia. Pergantian cuaca dan iklim sudah tidak bisa lagi diramalkan oleh petani. Musim kemarau semakin panjang dan kekeringan akhirnya terus menggerus hasil pertanian. Pemanasan global sudah di depan mata akibat salah kelola dari sistem pertanian di bumi ini. Kelaparan di seluruh belahan dunia telah merajalela. Jika sudah seperti ini, manusia harus segera melakukan perubahan. Satu-satunya cara dengan kembali mendekatkan diri pada alam dengan memperbaiki kondisinya. Sebelum Tuhan murka dan memberi amanat kepada Izrail untuk meniup sangsakala. Naudzubillah.

Langkah taubat yang sekarang banyak digembar-gemborkan para praktisi pertanian juga pemerintah adalah sistem pertanian organik. Menurut kamus Wikipedia usaha tani organik adalah bentuk usaha tani yang menghindari atau secara besar-besaran menyingkirkan penggunaan pupuk dan pestisida sintetik, zat pengatur pertumbuhan tanaman, dan perangsang. Pertanian organik memiliki prinsip kembali ke alam (back to nature). Alam mengajari kebajikan bagi umat manusia. Mengutip Saragih (2008), alam merupakan suatu kesatuan, terdiri dari banyak bagian, seperti organisme dengan organ-organnya. Semua bagian berjalan dengan harmoni, saling melayani dan berbagi.Tiap organ memiliki peran masing-masing, saling melengkapi dan memberikan sinergi untuk menghasilkan keseimbangan secara optimal dan berkelanjutan. Itulah gambaran organis, seperti alam melindungi dan mengayomi bagian-bagiannya secara harmonis.

Usaha budidaya tanaman secara organis sebenarnya kembali ke sistem terdahulu. Sekitar tahun 5.000 Sebelum Masehi, petani sudah menggunakan kotoran hewan dan sisa tanaman untuk menyuburkan tanah. Teknik pergiliran tanaman, tumpang sari, dan menumpuk sisa tanaman juga sudah dilakukan. Bahkan penggunaan pupuk kandang dan kompos juga ditemui di Kerajaan Romawi sekitar tahun 23-79 Setelah Masehi. Di Indonesia sudah secara turun-temurun keterampilan bertani organis ditularkan dari generasi ke generasi. Misalnya sistem perladangan Suku Dayak Pedalaman Kalimantan yang memiliki unsur tanah berkadar alumunium beracun, sistem perladangan berpindah pada Suku Batak, Suku Melayu yang efektif mengembalikan kesuburan tanah, sistem Surjan pada Suku Jawa yang cocok pada lahan yang tidak terkontrol, sistem tumpang sari yang mampu menghindarkan tanaman dari meledaknya hama dan penyakit, sistem bertani lada di Lampung dan Sulawesi dengan sistem tanah bakar untuk memperbaiki struktur dan konsistensi tanah, sistem peramalan musim tanam Suku Batak, Suku Jawa, Suku Dayak, Suku Bali untuk mengendalikan serangan hama, dan Sistem Bondang di Desa Silo, Sumatera Utara, yang cukup efektif menciptakan keseimbangan lingkungan.

Melihat tradisi itu, dapat dilihat bahwa akar dari pertanian organik adalah pertanian tradisional yang sudah berabad-abad lalu dipraktikan oleh petani dan teruji kemanjurannnya. Saat ini, pilihan tergantung pada manusia sebagai mahluk Tuhan. Akankah terus mendapat dosa dengan melakukan budidaya pertanian yang merusak alam, dengan mewarisi tradisi revolusi hijau. Atau memilih menjadi orang suci dengan sistem pertanian yang bersahabat dengan alam, melestarikan dan menjaga keseimbangannya untuk generasi selanjutnya.

Penting untuk dicamkan, ternyata setiap rinci kegiatan bertani bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan serampangan dan eksploitatif. Melainkan sebuah ikhtiar penyatuan aktualisasi diri dengan alam, bahkan dengan Sang Maha Pencipta. Ketiganya, seikat bagai sirih, serumpun bagai serai.

Oleh Umar Said
Penulis adalah lulusan Teknik Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pernah aktif di BPPM Balairung dan sempat menjadi pimpinan umum Lembaga Pers Mahasiswa AGRITA semasa kuliahnya. Penulis saat ini tinggal di Cirebon dan dapat dihubungi melalui e-mail : bungumarsaid@yahoo.co.id