Periodisasi Perampokan Uang Rakyat Oleh Bank Swasta

leatherlollipop.com

PERIODE I

Penjarahan dana KLBI, yang merupakan pengurasan kantong Bank Indonesia (BI) untuk mengisi kantong konglomerat, terjadi selama tahun 1885-1996. Setelah terjadi pembantaian ratusan umat Islam di Tanjung Priok 1984 yang dilanjutkan dengan penangkapan para muballigh yang dianggap keras, maka di kalangan masyarakat timbul rasa takut dan tidak berani melakukan kritik terhadap penguasa.

Dalam kemelut ketakutan masyarakat untuk mengeluarkan kritik itu, maka pada tahun 1985 dengan diam-diam Trio RMS (Radius-Mooy-Sumarlin) melali BI meluncurkan Skim Kredit Pembauran untuk industri. Kredit besar untuk industri yang dibiayai KLBI itu sendiri. Dengan alasan, mempercepat industrialisasi di Indonesia, kredit besar-besaran melalui KLBI dikucurkan.

Untuk mengikutsertakan pribumi dalam pertumbuhan ekonomi, memang ada klausula yang menegaskan bahwa kredit diberikan hanya kepada perusahaan yang lebih 50 persen dan lebih 50 persen pengurusnya adalah pribumi. Tapi pada kenyataannya, yang siap mengelola industri ialah nonpribumi. Mereka merekrut pegawai-pegawai rendahan pribumi (seperti pekerja rumah tangga, sopir, pesuruh, dll) menjadi pemilik saham dan pengurus perusahaan.

Setelah ratusan miliar rupiah kredit pembauran dicairkan, maka para pegawai pribumi itu mendapat “hadiah” ratusan juta rupiah dengan syarat “menjual” sahamnya dan menarik diri dari perusahaan. Para pribumi yang tidak tahu masalah ini tentu kegirangan mendapat “rezeki nomplok dari bos” dan selanjutnya 100 persen perusahaan jatuh ke tangan nonpribumi.

Sudah menjadi pembicaraan umum bahwa mulai tahun 1985 di bawah kepemimpinan RMS (Radius-Mooy-Sumarlin) dengan operator Deputi Gubernur BI Hendrobudiyanto, bermunculanlah konglomerat baru di Indonesia akibat kucuran dana KLBI. Presiden Soeharto yang tidak punya visi pembangunan ekonomi rakyat dan hidupnya dikelilingi para pedagang yang cuma memikirkan keuntungan materi, setuju saja dengan kebijakan moneter itu, karena anak-anaknya pun menerima kucuran dana KLBI itu.

Dalam periode 1985-1988, KLBI yang dikucurkan tidak kurang dari Rp 100 Triliun. Jumlah yang pasti sulit dilacak karena terbakarnya gedung tinggi BI (Jl Thamrin, Jakarta) yang penuh berisi dokumen pada Desember 1997. Sebagaian besar dokumen milik 15 bank yang dilikuidasi pada November 1997 ludes dilalap api, yangmenyebabkan tim investigasi BPK atau BPKP mengalami kesulitan untuk menelusuri pengucuran dan penggunaan KLBI/BLBI 15 bank tersebut. Jumlah Rp100 triliun itu amat besar, mengingat waktu itu kurs Dollar Amerika hanya berkisar pada angka Rp 1000,-. Dengan demikian dana dari kantong Negara terkuras masuk kantong konglomerat.

PERIODE II

Penjarahan dana rakyat oleh perbankan swasta akibat Pakto 88, modus ini terjadi selama 1988-1996. Setelah uang BI terkuras oleh KLBI masuk ke kantong konglomerat, maka perlu diberikan jalan agar konglomerat bisa lebih kaya lagi. Maka pada tanggal 27 Oktober 1988 dikeluarkanlah Pakto 88 oleh Menteri Keuangan JB Sumarlin, suatu peraturan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin membuka dan mengembangkan bank dengan modal ringan (hanya Rp 10 miliar), dan syarat personalia yang ringan pula. Sehingga kelak terbukti orang bermental rampok bisa menjadi komisaris dan direktur bank swasta nasional.

Para pedagang dan konglomerat yang berkat Pakto 88 mendadak menjadi bankir yang tidak berjiwa prudent (bijaksana, dan berhati-hati), kemudian terbukti berperan besar dalam menghancurkan fondasi ekonomi nasional moneter.

Rakyat ditipu untuk menyimpan uang di berbagai bank swasta dengan iming-iming bunga menarik, ditambah hadiah, tetapi sedikit sekali rakyat yang memperoleh kredit bagi usahanya yang produktif. Setelah berhasil menghimpun dana yang amat besar dari masyarakat, sebagian besar dananya disalurkan ke grup perusahaan sendiri.

Praktik jahat melanggar BMPK ini di negara maju merupakan suatu kejahatan besar yang dihukum berat dan bankirnya menjadi cemoohan masyarakat.

Dengan cara kedua ini akhirnya bukan hanya kantong BI yang dikuras, tapi juga kantong rakyat diperas ke kantong konglomerat melalui jalur perbankan.

PERIODE III

Penjarahan dana BLBI, merupakan pengurasan kantong BI sampai bangkrut oleh konglomerat yang berlangsung selama 1998-1999.

Pemilik bank swasta yang berdiri akibat dilonggarkannya peraturan pendirian bak swasta melalui Pakto 88, memanfaatkan bank miliknya itu justru utuk menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kepada grup usahanya sendiri. Ketika kreditnya macet (atau sengaja dibikin macet), maka terjadi rush, pengambilan besar-besaran dana simpanan oleh para nasabahnya.

Dengan dalih mencegah hancurnya sistem perbankan dan perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat melidungi dan menguntungkan para bankir jahat. Kebijakan tersebut adalah Keppres No 24 dan Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Pemerintah atas Uang Masyarakat yang Disimpan di Bank-bank Pemerintah maupun swasta serta pemberian jaminan atas kewajiban bank di dalam negeri kepada nasabah maupun kepada kreditor di luar negeri berdasarkan Frankfurt Agreement.

Pada bulan Juni 1998 pemerintah membayar utang bank swasta nasional dengan dana segar sebesar US $ 1 miliar kepada bankir luar negeri tanpa verifikasi BPK/BPKP.

Dalam memenuhi kewajiban pemerintah tersebut, maka BI menyediakan dana talangan yang direalisasikan dalam bentuk fasilitas BI yang lebih dikenal dengan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

Peluang emas ini dimanfaatkan secara optimal oleh para bankir jahat yang memang sudah ikut membidani (kolusi dengan berbagai pejabat Negara) lahirnya kebijakan ini, sehingga dalam waktu yang relatif singkat terkucurlah dana BLBI sebesar Rp 164,54 triliun hanya untuk 54 bank nasional pada posisi 29 Januari 1999.

Utang pokok BLBI itu antara lain diterima Sjamsul Nursalim (BDNI) sebesar Rp 37,040 triliun, Soedono Salim alias Liem Sioe Liong (BCA) Rp 26,596 triliun, Usman Admajaya (Bank Danamon) Rp 23,050 triliun, Bob Hasan (BUN) Rp 12,068 triliun, dan Hendra Rahardja (BHS) Rp 3,866 triliun.

Sejak saat itu, dari jumlah dana tersebut, sebesar Rp144,54 triliun di antaranya dialihkan oleh BI kepada pemerintah dalam hal ini BPPN. Sedangkan Rp20 triliun lainnya menjadi penyertaan modal pemerintah (PMP) pada PT BEII (Persero). Dengan demikian maka sejak tanggal tersebut dana BLBI beserta bunganya menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah, berarti beban rakyat.

Hasil audit investigasi BPK menunjukkan bahwa potensi kerugian Negara mencapai Rp138,4 triliun atau 95,8 persen dari total BLBI yang disalurkan menyimpang, lalai, dan sistemnya lemah.

Total BLBI yang diselewengkan bankir nakal, konglomerat koruptor, mencapi Rp84,5 triliun atau Rp58,7 persen dari Rp144,5 triliun BLBI.

Jenis penyimpangannya meliputi penggunaan BLBI untuk kepentingan grup sendiri, melunasi pinjaman, membiayai kontrak derivative baru, ekspansi kredit, dan investasi seperti membuka cabang baru.

Harus dicatat bahwa kecuali pemerintah Indonesia, tidak ada pemerintah di seluruh Indonesia pun yang berani mengambil alih utang bank swasta. Di luar negeri, jika terjadi rush yang mengakibatkan suatu bank menjadi bankrut, maka pemerintah tidak campur tangan. Pemilik bank harus mengembalikan semua simpanan nasabah dan semua utangnya. Kalau tidak sanggup, maka pemerintah akan melakukan tindakan hukum.

PERIODE IV

Akibat krisis moneter sejak tahun 1997, karena tidak mampu menanggulangi krisis ekonomi yang melanda tanah air, akhirnya pada tahun 1998 Soeharto menyerahkan penyelesaian krisis ekonomi kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Di depan “dokter” IMF, terbongkarlah borok-borok perekonomian Indonesia yang selama ini ditutup-tutupi. Ternyata pemerintah punya utang luar negeri sebesar US$ 60 miliar. Yang lebih hebat lagi, para konglomerat Indonesia punya utang di luar negeri yang lebih besar dari pemerintah, yaitu sebesar US$ 75 miliar.

Kreditor swasta luar negeri meminta bantuan dari pemerintah negaranya masing-masing untuk menagih hutang mereka yang macet pada konglomerat Indonesia. Pemeritnah asing kemudian menalangi uang pinjaman para kreditor swasta, warga negaranya. Selanjutnya pemerintah Negara asing tersebut menekan Indonesia untuk dapat mengambil alih utang swasta.

Demikianlah akhirnya pemerintah mengambil alih utang konglomerat kepada kreditor luar negeri. Pemerintah mengambil alih tanggung jawab utang kepada luar negeri, sedangkan konglomerat yang punya utang ke luar negeri mengalihkan utangnya kepada pemerintah/BPPN. Berdasarkan Frankfurt Agreement, pada bulan Juni 1998, pemerintah membayar utang bank swasta nasional dengan dana segar US$ I miliar kepada bankir luar negeri tanpa verifikasi BPK/BPKP.

Pemerintah Indonesia yang begitu santun kepada para konglomerat yang sebelumnya sudah menerima seabreg fasilitas dari rezim Soeharto. Mereka berutang kepada luar negeri tanpa minta persetujuan lebih dulu daripemerintah, tetapi ketika utangnya macet, kewajibannya kemudian diambilalih pemerintah, tentunya dengan uang milik rakyat yang semakin miskin dan sengsara.

Utang konglomerat kepada luar negeri yaitu sebesar US$ 75 miliar. Dengan kurs Rp 8.000, jumlah itu mencapai Rp 600 triliun. Utang sebesar itulah yang harus dibayar dan ditanggung rakyat.

PERIODE V

Penjarahan dana rakyat melalui rekapitalisasi berlangsung 1998-1999. Adalah penting jika bank-bank BUMN milik pemerintah direkapitalisasi alias diberi suntikan tambahan modal untuk bisa melakukan aktifitas normal. Tetapi bank-bank swasta yang sudah menuelewengkan dana KLBI dan BLBI maupun melanggar BMPK untuk kepentingan usahanya sendiri kemudian direkapitalisasi. Apa gunanya untuk rakyat?

Soal rekapitalisasi bank-bank swasta nasional, pemerintah sudah terjebak Keppres Nomor 24 dan No 26 Tahun 1998. Langkah apapun yang akan dipilih, pemerintah harus menyediakan (mengeluarkan) biaya lebih dari Rp600 trilun. Bira direkapitalisasi harus menyediakan biaya lebih dari Rp400triliun.

Untuk membiayai dana rekapitalisasi tersebut, pemeritnah telah dan akan menerbitkan obligasi seluruhnya senilai Rp430 triliun. Dari obligasi yang sudah diterbitkan dan sudah dimasukkan sebagai asset produktif bank-bank yang sakit -sebagaimana tercantum dalam penjelasan APBN tahun 2000- bunga obligasi yang akan dibayar oleh pemerintah dan telah dibebankan pada APBN tahun 2000 tercatat sebesar Rp42 triliun. Dan yang akan dibebankan pada APBN tahun 2001 berjumlah Rp80 triliun.

Tapi ternyata Menko Ekuin Kwik Kian Gie di SCTV 4 Agustus 2000 pukul 22.30 WIB menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka rekapitalisasi sudah menerbitkan obligasi sebesar Rp650 triliun dengan bunga atas beban APBN tahun 2000 sebesar Rp42 triliun.

Program rekapitalisasi melalui penerbitan obligasi ini ternyata tidak mampu menggerakkan roda perekonomian nasional yang sudah lama lumpuh, hanya mampu memperbaiki posisi CAR-nya. Hal ini karena obligasinya tidak atau kurang likuid, sehingga sulit dicairkan (dijual) di pasar modal. Sementara itu Negara (rakyat) tetap harus menanggung beban bunganya.

Kebijakan pemerintah mensubsidi para konglomerat lewat program rekapitalisasi perbankan sangat tidak adil dan melukai hati rakyat bila mereka tahu. Para konglomerat yang sudah terbukti membuat ekonomi Indonesia berantakan,malah mendapat suntikan modal hingga ratusan triliun rupiah yang sebelumnya berhasil membobol uang rakyat melalui BLBI ratusan triliun rupiah). Sementara subsidi untuk perekonomian rakyat banyak, seperti pengadaan pupuk murah yang sebesar 3 triliun saja dicabut.

Ketua BPK waktu itu Satrio B Joedono dalam laporan investigasi BPK atas BLBI meyatakan bahwa Negara terancam rugi Rp138 triliun akibat dana BLBI yang disalurkan secara ngawur -baik oleh BI maupun bank swasta penerima BLBI).

Di republik ini memang aneh. Banyak bank-bank yang dilikuidasi, di-BBO-kan, atau di-BBKU-kan atau artinya bangkrut, tapipara bankir (pemilik dan pengelolanya) hidup supermewah, bebas berkeliaran berpesta ria.

Kalau keadaan ini dibiarkan, bukan hal mustahil para bankir nakal, para pejabat BI, dan para oknum penegak hukum ber-KKN dalam merampok uang rakyat melalui sistem dan jaringan perbankan nasional ini akan ramai-ramai diseret, dikeroyok, dan dibakar massa. Sekarang ini itu belum terjadi, Karen asebagian besar rakyat tidak tahu besarnnya uang yang dirampok oleh para konglomerat dengan cara tindak kejahatan melalui sistem dan jaringan perbankan.

PERIODE VI

Penjarahan melalui BPPN -dengan korting besar-besaran utang konglomerat- berlangsung selama 1998-2000. Dalam uapaya penyehatan perbankan nasional, BPPN mengelola asset pemeritah pada perbankan. Ini mencakup tagihan BLBI/KLBI (Rp 217,53 triliun), tagihan pada BBO, BTO, bank rekap, dan bank BUMN (Rp194,66 triliun), asset eks pemegang saham  BBO dan BTO (Rp103,70 triliun). Total asset yang dikelola BPPN Rp618,13 triliun).

Kinerja BPPN yang dibentuk berdasarkan Keppres No 26 Tahun 1998 perlu dipertanyakan, lebih-lebih setelah di bawah kepemimpinan Cacuk Sugiarto (mantan Dirut PT Telkom). Walaupun menghabiskan biaya Negara yang amat besar, tampaknya BPPN bekerja bukan utuk kepentingan Negara, tetapi kepentingan konglomerat yang telah mencuri ratusan triliun rupiah uang rakyat.

Kebeprihakan BPPN pada kepentingan konglomerat tampak jelas dalam materi Master Settlement of Acquistion Agreement (MSAA) antara bankir dengan BPPN. Itu merupakan langkah-langkah yang sangat merugikan rakyat dan menguntungkan konglomerat, antar alain disepakati: “Bila asset yang dijual tidak cukup untuk melunasi utang konglomerat, maka BPPN atau Negara yang akan menanggung kekurangannya“.

Berdasarkan MSAA tersebut, Presiden Gus Dur menyetujui usul rencana Kepala BPPn Cacuk Sudarijanto untuk menjual PT Holdiko Perkasa (HP) dengan harga paket Rp20 triliun. Padahal PT HP adalah asset eks Salim Group yang sudah diserahkan kepada BPPN sebagai jaminan utang mereka kepada Negara. Ketika MSAA ditandatangani, keseluruhan asset eks Salim Group itu dinyatakan bernilai Rp51 triliun. Ini berarti Negara (rakyat) akan mengalami kerugian sebesar Rp31  triliun. Apalagi kemudian diketahui bahwa calon pembeli PT HP dengan harga murah itu ternyata adalah keluarga Salim (Lim Sioe Liong) sendiri.

Menko Ekuin kwik Kian Gie menyatakan menolak usulan Kepala BPPN Cacuk Sudarijanto untuk menjual PT HP denan harga murah di bawah persetujuan MSAA. Karena itu Kwik meminta agar MSAA yang menguntungkan konglomerat nakal ditinjau ulang dan diganti dengan peraturan yang lebih rasional. Bila kesepakatan ini benar-benar dilaksanakan dan tidak dibatalkan, maka menurut kwik, Negara akan menderita kerugian Rp80 triliun.

PERIODE VII

Perampokan melalui bunga deposito yang tinggi (Sementara dana KLBI dan BLBI dengan bunga rendah didepositokan oleh konglomerat) berlangsung selama 1998-2000. Belum puas para konglomerat merampas dan menguras uang pemerintah melalui KLBI, BLBI, dan penarikan dana masyarakat melalui bank-bank swasta, BI menaikkan suku bunga SBI hingga mencapai 58 persen. Dengan demikian bunga simpanan deposito sangat tinggi, mencapai 60 persen.

Bukan hal yang tidak mungkin, dana BLBI yang disalurkan kepada bank-bank swasta nasional dengan bunga hanya 3 persen kemudian didepositokan dengan bunga tinggi di bank BUMN dengan menggunakan nama orang lain (karena ada jaminan bahwa simpanan deposito di bank tidak akan diusut asal-usulnya, berapa pun jumlahnya).

BI harus membayar bunga SBI dalam jumlah triliunan rupiah, bank-bank, terutama bank BUMN harus membayar bunga deposito kepada para deposan dalam jumlah yang sangat besar. Sementara bank-bank tidak dapat menyalurkan kreditnya karena bunga kredit sangat tinggi (diselaraskan dengan bunga deposito). Akibatnya, banyak bank yang mengalami negative spread, alias mengalami kemunduran modal dan kinerja. Terutama bank-bank BUMN mengalami kerugian triliunan rupiah.

Seluruh bank nasional nyaris mengalami kekurangan modal, CAR-nya banyak yang di bawah 0 persen bahkan di bawah minus 60 persen.  PT Bank Mandiri perlu disuntik dana rekapitalisasi Rp178 triliun, Bank BNI Rp61,8 triliun, BRI Rp29 triliun, BTN Rp14 triliun, dan lain-lain.

Dan lebih menyedihkan, para perampok duit rakyat itu ketika menyadari iklim usaha sudah tidak kondusif lagi, mereka pun memindahkan sebagian besar usahanya ke negeri seberang. Membawa lari uang dan teknologi dari Indonesia, kemudian mengekspor hasil produksinya ke Indonesia, sebagaimana dilakukan oleh Sjamsul Nursalim (Gadjah Tunggal Group) -yang mendirikan pabrik popok bayi di Cina dan memasarkannya di Indonesia.

Celakanya lagi, pemerintah nampaknya tidak mau (atau tidak bisa) bersikap tegas kepada mereka (para konglomerat koruptor), bahkan justru pemerintahlah yang “disandera” oleh para pencuri uang rakyat itu. Walaupun banyak utang tetapi konglomerat koruptor punya uang tunai, sedangkan pemerintah walau punya banyak asset piutang tetapi tidak punya uang cash di kantong.

Sekarang ini pada saat rakyat banyak hidup melarat, melimpahnya pengemis dan pengamen di jalan-jalan, para perampok uang rakyat justru hidup mulia dan sejahtera dilindungi centeng-centengnya yaitu aparat pemerintah yang seharusnya menangkap mereka. [] Adhel Setiawan/Komisi Hukum & HAM PB HMI (Diolah dari berbagai sumber).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *