Mengapa Kita Menggugat Pelarangan Buku?

Segepok dokumen itu dibundel dalam map khusus. Isinya : surat gugatan, surat kuasa, selembar dokumen bertulis judul buku-buku terlarang, kutipan pasal perundangan, kutipan koran, artikel, dalam dokumen adapula fotokopi KTP. Inilah dokumen yang hendak dibawa Pengurus Besar HMI MPO ke Mahkamah Konstitusi  pada Kamis 18 Februari silam. Mereka mendaftarkan judicial review terhadap UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan UU Kejaksaan No.16 Tahun 2004. Aturan inilah yang telah membuat sejumlah buku dilarang di Indonesia.

Pada 23 Desember tahun lalu misalnya, lima judul buku dilarang beredar oleh Kejaksaan Agung. Kelima buku tersebut adalah “Dalih Pembunuhan Massal” karya John Roosa, “Suara Gereja bagi Umat Tertindas: Penderitaan, Tetesan Darah, dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri” karya Socratez Sofyan Yoman; “Lekra Tak Pernah Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965” karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, “Enam Jalan Menuju Tuhan” karya Darmawan MM, dan “Mengungkap Misteri Keberagaman Agama karya” karya Syahrudin Ahmad.

Kejaksaan Agung berdalih kelima buku tersebut telah mengganggu ketertiban umum. Keputusan Kejaksaan Agung yang melarang peredaran 5 buku inilah  yang membuat sejumlah pihak geram.

HMI MPO menyatakan pelarangan terhadap buku merupakan bentuk pengkhianatan terhadap intelektualitas. Melarang buku berarti mengingkari setiap setiap informasi yang dilahirkan dari produk intelektual. Melarang buku bararti melanggar prinsip Hak Asasi Manusiadan kehidupan berdemokrasi, membatasi kebebasan berekspresi, berpendapat, memperoleh dan menyampaikan informasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pelarangan terhadap buku justru hanya akan menjadi

preseden buruk atas motivasi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

“Saya pribadi merasa gerak intelektual saya terbatasi dengan pada pelarangan buku-buku tersebut,” ujar Ketua HMI MPO kepada Antara di Jakarta.

Komunitas Goodread Indonesia menyatakan palarangan terhadap sejumlah buku telah merampas hak atas informasi yang merupakan bagian dari hak asasi para pembaca. Pelarangan buku dan penarikan buku dari peredaran hanya mengajarkan ketakutan dan kepicikan dalam menghadapi keberagaman pemikiran.

“Kalaupun ada yang tak setuju pada isi buku-buku tertentu, seharusnya pihak tersebut mempublikasikan pendapat tandingan bukan malahan melarang. Perlakukanlah buku sebagai komoditi intelektual dengan melakukan debat publik atas buku yang bersangkutan bila tidak berkenan “ demikian pernyataan mereka.

Muhidin M Dahlan penulis buku “Lekra Tak Pernah Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965” kini tengah mengajukan gugatan ke MK.

Selain Muhidin, Darmawan penulis buku “Enam Jalan Menuju Tuhan” juga melakukan hal serupa. Darmawan menilai UU Pelarangan Buku merupakan bentuk kesewenang-wenangan Kejaksaan Agung. ”Pelarang terhadap buku tidak zamannya lagi. Saat ini informasi melalui internet begitu cepat dan kita semua dapat download apa saja,” ujarnya.

Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) juga mengajukan uji materi UU nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Menganggu Ketertiban Umum, Selasa 23 Februari 2010.

Institut Sejarah Sosial Indonesia merupakan penerbit buku “Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto” yang ditulis John Roosa. Sementara Rhoma bersama Muhidin M Dahlan adalah penulis buku “Lekra Tak Pernah Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965.”

Dua buku itu merupakan bagian dari lima buku yang dilarang Kejaksaan Agung untuk diedarkan pada tahun 2009 lalu.  Kuasa Hukum mereka Taufik Basari kepada Vivanews mengatakan, UU Pnps Nomor 4 Tahun 1963 telah memberikan kewenangan kepada negara melampaui yang diamanatkan konstitusi. “Kami memohon uji keseluruhan isi undang-undang yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menentukan mana yang cara berpikir yang benar dan mana yang tidak,” kata Taufik. Kewenangan itu jelas, kata Taufik, melanggar prinsip negara hukum.

***

Di bawah Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan dan pasal 30 (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, sudah lebih daripada 2.000 buku pernah dilarang di Indonesia, mulai dari novel, studi sejarah, ajaran agama, buku-buku mengenai kontroversi sosial-politik, termasuk karya-karya tulis tentang gerakan sosial awal abad 20, teologi liberal, hingga naiknya Asia sebagai pusat kapitalisme global. (Laporan Human Rights Watch dalam “Academic Freedom in Indonesia: Dismantling Soeharto-Era Barriers”, Book Censorship, hal. 58).

Kita tidak lupa bahwa sebelum kejadian ini buku kisah perjalanan semacam The Naked Traveler karya Trinity pun pernah dilarang terbit. Penulis dan penerbitnya diharuskanKejaksaan Agung menghapus tiga bab bila ingin buku itu diterbitkan lagi. Lalu pada 31 Oktober 2008, buku HM Misbach: Kisah Haji Merah karya Nor Hikmah juga ditarik dari peredaran setelah pihak kejaksaan merazia toko buku Gramedia Matraman, Jakarta Timur. Itu belum termasuk sejumlah buku lain yang sudah dilarang oleh Kejaksaan Agung sebelumnya, antara lain:

  • Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik, Vol. I karya Harry A. Poeze,
  • Di Bawah Lentera Merah karya Soe Hok Gie,
  • Sang Pemula karya Pramoedya Ananta Toer,
  • A Story of Indonesian Culture karya Joebaar Ajoeb,
  • The Devious Dalang: Sukarno and the So-Called Untung Putsch karya Bambang S. Widjanarko,
  • Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno karya Peter Dale Scott,
  • Primadosa: Wimanjaya dan Rakyat Indonesia Menggugat Imperium Soehartokarya Wimanjaya K. Liotohe,
  • Kehormatan Bagi yang Berhak: Bung Karno Tidak Terlibat G30S/PKI karya Manai Sophiaan,
  • Nyanyi Sunyi Seorang Bisu karya Pramoedya Ananta Toer,
  • Memoar Oei Tjoe Tat karya Oei Tjoe Tat.

Sekedar catatan, inilah daftar buku yang dilarang semasa Pemerintahan SBY. Catatan ini disarikan dari Republika.

2006: Terlarang
1. Buku Atlas West Irian
Karena mencantumkan gambar bendera Bintang Kejora dengan label ‘WIRIAN’ dan pembagian Provinsi Papua menjadi tiga (tiga) provinsi, yaitu Papua Barat, Papua Timur, dan Papua Tengah. Dilarang sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-050/A/JA/06/2006 tanggal 16 Juni 2006.

2. Buku berjudul  Kutemukan Kebenaran Sejati dalam Alquran
Penulis Maksud Simanungkalit, Penerbit Yayasan Al-Hanif. Dilarang sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-051/A/JA/06/2006 tanggal 16 Juni 2006.

2006: Diawasi

1. Buku:  Sukarno File, Penulis Antonie CA Dake laporan dari Yayasan Bung Karno.
2. Buku berjudul  Menembus Gelap Menuju Terang. Penulis Ardi Hussein. Penerbit Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA).
3. Buku berjudul Aku Melawan Teroris. Penulis Imam Samudra. Penerbit Jazeera.

2007: Terlarang

1. Buku Teks Pelajaran Sejarah untuk Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang mengacu pada Kurikulum 2004. Yaitu,  Kronik Sejarah untuk SMP (Penulis Anwar Kurnia, penerbit Yudistira),  Sejarah I untuk SMA (TB Purwanto dkk), dan  Pelajaran Sejarah SMP dan SMA yang mengacu pada kurikulum 2004 . Buku tersebut dilarang karena pada peristiwa pemberontakan PKI Tahun 1965 hanya memuat keterlibatan G-30-S tanpa menyebutkan keterlibatan PKI. Dilarang pada 9 Maret 2007.

2009: Terlarang

1. Buku berjudul  Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, Penulis John Roosa, Penerjemah Hersiri Setiawan, Penerbit Institut Sejarah Sosial Indonesia. Sesuai Keputusan Jaksa Agung KEP-139/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009.
2. Buku berjudul  Suara Gereja Bagi Umat Tertindas Penderitaan, Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan Di Papua Barat Harus Diakhiri. Penulis Socratez Sofyan Yoman, Penerbit Reza Enterprise. Sesuai Keputusan Jaksa Agung KEP-140/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009.
3. Buku berjudul  Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965. Karangan Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan. Penerbit Merakesumba. Sesuai Keputusan Jaksa Agung KEP-141/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009.
4. Buku berjudul  Enam Jalan Menuju Tuhan, penulis Darmawan. Penerbit PT Hikayat Dunia. Sesuai Keputusan Jaksa Agung KEP-142/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009.
5. Buku berjudul  Mengungkap Misteri Keberagaman Agama, Penulis Drs H Syahrudin Ahmad. Penerbit Yayasan Kajian Al-Qur’an Siranindi (YKQS). Sesuai Keputusan Jaksa Agung KEP-143/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009.

Yang Sedang Dikaji:
1. Buku berjudul  Membongkar Gurita Cikeas: Dibalik Skandal Bank Century. Penulis George Junus Aditjondro. Penerbit Galang Press.

Pada masa reformasi, berbagai pelarangan buku masih terjadi.

Download daftar buku terlarang dari Tahun 1968-198

Hampir dapat dipastikan, selama Kejaksaan Agung masih memiliki kewenangan berdasarkan kedua UU yang berlaku, di masa depan pelarangan dan penarikan buku dari peredaran tidak akan berhenti.