Anies Baswedan Masuk “20 Tokoh Dunia 20 Tahun Mendatang”

Rektor Paramadina Anies Baswedan terpilih sebagai satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang versi majalah Foresight yang terbit di Jepang akhir April ini. Dalam edisi khusus yang berjudul “20 Orang 20 Tahun”, itu Foresight mengulas 20 tokoh yang diperkirakan bakal menjadi perhatian global karena mereka akan sangat berperan dalam perubahan dunia dua dekade mendatang.

Direktur Marketing & Public Relations Univ.Paramadina, Syafiq Basri Assegaff, menyatakan bahwa apresiasi Foresight itu menjadi sinyal bahwa dunia pendidikan di Indonesia punya peran penting.

“Sebab beliau bukan saja satu-satunya orang dari Asia Tenggara yang disebut di situ, melainkan juga merupakan satu-satunya pendidik dalam daftar di Foresight itu,” kata Syafiq, Jumat (30/4).

Siaran pers Universitas Paramadina di Jakarta, Jumat (30/4), menyebutkan, nama Anies dicantumkan bersama 19 tokoh dunia lain seperti Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, Presiden Venezuela Hugo Chavez, Menlu Inggris David Miliband, anggota Parlemen dan Sekjen Indian National Congress India Rahul Gandhi, serta politisi muda Partai Republik dan anggota House of Representative AS, Paul Ryan.

Majalah bulanan berbahasa Jepang itu menulis bahwa cucu pejuang kemenrdekaan AR Baswedan itu merupakan salah satu calon pemimpin Indonesia masa mendatang. “Anies adalah seorang muslim moderat yang sampai saat ini tetap konsisten pada pendiriannya untuk tidak memihak pada kekuatan (politik) tertentu,” tulis Foresight.

Menurut majalah itu, karena citranya yang netral, adil, serta memiliki pandangan yang berimbang itulah, Anies berhasil meraih kepercayaan luar biasa dari masyarakat luas, termasuk banyak tokoh politik.

Anies sendiri tidak ingin membanggakan diri. Ayah empat anak yang dikenal sederhana dan selalu optimis itu menganggap bahwa berbagai penghargaan kelas dunia yang diterimanya sebenarnya menunjukkan makin besarnya perhatian dunia terhadap Indonesia.

Pada April 2008 lalu majalah Foreign Policy, Amerika, pernah memilih Anies sebagai satu-satunya orang Indonesia yang masuk dalam daftar “100 Tokoh Intelektual Dunia” bersama Noam Chomsky, Al Gore, Francis Fukuyama, Samuel Huntington, Vaclav Havel, Thomas Friedman, Bernard Lewis, Lee KuanYew dan pemenang Nobel asal Bangladesh Muhammad Yunus
Tahun 2009 Anies juga mendapatkan penghargaan sebagai salah seorang “Young Global Leaders 2009” dari Forum Ekonomi Dunia (The World Economic Forum, WEF). Namanya disejajarkan bersama 230 orang Pemimpin Muda Dunia yang dianggap memiliki prestasi dan komitmen kepada masyarakat, serta mempunyai potensi untuk berperan dalam memperbaiki dunia masa mendatang.

Tokoh dunia lain yang juga masuk daftar Pemimpin Muda Dunia di antaranya adalah pendiri dan CEO Facebook Mark Zuckerberg, pegolf Tiger Woods, Anchor CNBC-India Shireen Bhan, CEO YouTube Chad Hurley dan pebalap F-1 Michael Schumacher.

Majalah bulanan Foresight diterbitkan salah satu penerbit tertua Jepang, Shinchosha, dan merupakan majalah berkualitas prima yang mengulas berita dan analisa poilitik dan ekonomi internasional dan domestic Jepang.

Anies Baswedan lahir pada 7 Mei 1969. Doktor ilmu politik dari Northern Illinois University, AS, ini lahir dari keluarga pendidik ini menyimpan tekad untuk turut membangun bangsa melalui jalur pendidikan. (Nonblok.com)

KPK Jangan Diskriminatif pada Boediono dan Sri Mulyani

Rencana KPK memeriksa Boediono dan Sri Mulyani, dua orang yang dipandang paling bertanggung jawab dalam pengucuran dana talangan Rp6,7 triliun ke Bank Century di kantor mereka masing-masing dikecam sejumlah aktivis. Sikap KPK itu dinilai merupakan bentuk diskriminatif .

Boediono adalah Gubernur Bank Indonesia dan Sri Mulyani menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) saat dana talangan itu dikucurkan.

Keduanya mengaku telah menerima surat KPK untuk klarifikasi mengenai kasus Bank Century. Namun, Boediono dan Sri Mulyani mendapat keistimewaan. Mereka diperiksa di kantor masing-masing pada Kamis (29/4). KPK beralasan, tidak ada aturan melarang memeriksa seseorang di luar KPK.

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi – PB HMI (MPO). M Chozin menilai perlakuan istimewa dalam pemeriksaan terhadap Boediono dan Sri Mulyani menunjukkan sikap KPK yang tidak sensitif dan telah menciderai hati nurani rakyat.

“Perlakuan diskriminatif ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di negeri ini yang kini tinggal bertumpu pada KPK,” ujar Chozin.

Menurut Chozin, pemeriksaan Boediono dan Srimulyani di luar Gedung KPK merupakan bentuk pelangaran terhadap  prinsip dasar equal before the law atau persamaan di depan hukum yang dijamin  oleh konstitusi negara

“Semua orang diperlakukan sama di depan hukum baik si kaya maupun si miskin, baik pejabat maupun rakyat jelata. Tak terkecuali Boediono dan Sri Mulyani.”

Chozin meminta KPK untuk tidak perlu ragu dan takut oleh intervensi kekuasaan dan bersikeras meminta KPK memeriksa Boediono dan Sri Mulyani di Gedung KPK.

“Jika KPK tetap memperlakukan istimewa terhadap Boediono dan Sri Mulyani, berarti KPK sudah mulai melemahkan dirinya sendiri.”  (Muhammad AS)

Boediono, Sri Mulyani Datanglah ke KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menepis keraguan publik tentang ketidakseriusan lembaga itu menangani skandal Bank Century seperti yang telah direkomendasikan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hampir tiga bulan lalu. KPK telah mengirim surat kepada Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dua pejabat yang menjadi sentral dari penelusuran DPR tentang skandal Century.

Boediono dan Sri Mulyani pun mengaku telah menerima surat KPK itu. Dalam pekan ini keduanya siap diperiksa. Tidak semata untuk menjawab tentang kelangsungan rekomendasi DPR, tetapi untuk menjelaskan semuanya secara terang benderang, jujur, dan transparan.

KPK, lembaga yang terkenal keras dalam penegakan hukum, terutama dalam penanganan kasus korupsi, memberi keringanan kepada Boediono dan Sri Mulyani soal tempat pemeriksaan. Keduanya diizinkan untuk diperiksa di luar Gedung KPK.

Sri Mulyani dan Boediono akhirnya memilih diperiksa di kantor masing-masing. Sebuah keistimewaan yang tentu saja mengundang protes dari berbagai kalangan.

Ketika skandal Century diselidiki Pansus Angket DPR, seluruh pejabat yang diduga mengetahui atau terlibat dalam kasus tersebut datang ke DPR. Termasuk Boediono dan Sri Mulyani.

Kini, giliran KPK memeriksa keduanya, mengapa itu harus dilakukan di kantor masing-masing? Sangat tidak elok bila Boediono dan Sri Mulyani sebagai pejabat tinggi negara mendapatkan keistimewaan untuk diperiksa di kantor mereka atau di tempat lain selain di KPK. Cara itu akan merendahkan reputasi dan kredibilitas semua pihak, baik Boediono dan Sri Mulyani maupun KPK sendiri.

Boediono dan Sri Mulyani, meskipun merupakan pejabat tinggi negara yang sangat penting, tetaplah berkedudukan sederajat dengan warga negara yang lain di hadapan hukum. Karena itu, keduanya harus menunjukkan sikap kenegarawanan mereka dengan datang ke KPK, dengan menghormati KPK, seperti ketika mereka datang dan menghormati Pansus Angket Century di DPR, beberapa waktu lalu.

Sebelum dan seusai pemeriksaan, keduanya sebaiknya juga masuk dan keluar dari pintu depan. Jangan dari pintu-pintu rahasia yang luput dari pemantauan publik. Jangan pula ngacir ketika dimintai keterangan oleh pers. Karena melalui pers, publik membutuhkan penjelasan dari anda berdua, sejelas-jelasnya dan segamblang-gamblangnya.

KPK sendiri juga harus mampu menjaga dirinya sendiri sebagai sebuah lembaga penegak hukum yang kredibel. Jangan sampai ikon KPK yang bersih dan ditakuti koruptor luruh gara-gara memberikan perlakuan istimewa kepada Boediono dan Sri Mulyani.

Apa pun yang terjadi, dalam menegakkan hukum KPK harus mampu menunjukkan sikap independen dan berwibawa kepada siapa pun, tidak terkecuali wakil presiden dan menteri keuangan.

Karena itu, tempat terbaik untuk memeriksa Boediono dan Sri Mulyani adalah di KPK. Tidak semata karena di KPK tersedia seluruh infrastruktur pemeriksaan, tetapi juga sekaligus wujud dari penghargaan kita semua sebagai warga negara tentang kesamaan derajat di mata hukum.

Salah satu penyebab korupsi yang merajalela di Tanah Air adalah privilese kepada koruptor. Semakin besar jumlah yang dikorupsi dan semakin tinggi pejabat yang melakukannya, semakin terhormat mereka.

Mengejutkan! Banyak Siswa yang Tak Lulus UN

Ujian nasional yang hasilnya diumumkan pada Senin (26/4/2010) kemarin mengejutkan banyak pihak, terutama orangtua siswa, guru, kepala sekolah, dan siswa yang bersangkutan. Ini antara lain disebabkan meningkatnya jumlah siswa yang tidak lulus.

Daerah yang paling banyak siswanya tidak lulus dan harus mengulang ujian nasional (UN) adalah Nusa Tenggara Timur sebanyak 18.333 orang, Jawa Tengah 13.914 orang, Nusa Tenggara Barat 9.086 orang, dan Sulawesi Selatan 8.451 orang.

Secara nasional, dari 1.522.162 peserta, ada 154.079 peserta yang harus mengikuti UN ulang pada 10-14 Mei.

Ujian tahun ini juga diwarnai banyaknya sekolah yang siswanya 100 persen tidak lulus UN. Di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, misalnya, ada tiga SMA yang angka kelulusannya nol, yaitu SMA Kampung Laut, SMA Bahari, dan SMA Jenderal Soedirman.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Cilacap Marjaka, Senin, mengatakan, jumlah siswa dari ketiga SMA yang tidak lulus semua itu hanya sedikit, yakni 88 siswa. SMA Bahari dan SMA Jenderal Soedirman, contohnya, siswa peserta UN di kedua sekolah itu masing-masing hanya 10 dan 18 siswa.

Namun, untuk SMA Kampung Laut, Marjaka mengakui, memang cukup mengkhawatirkan karena tak satu pun dari 60 siswa kelas tiga di sekolah itu yang lulus UN. Tahun lalu pun hanya 50 persen siswa di sekolah itu yang lulus UN.

“Para siswa dari ketiga sekolah ini harus mengulang semua mata pelajaran,” katanya.

Enam sekolah Di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, ada enam madrasah aliyah (MA) yang tidak satu pun siswanya lulus UN. Sementara di Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi yang merupakan kabupaten pemekaran terbaru, tingkat kelulusannya hanya 46 persen.

“Kami langsung melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk membahas persiapan ujian susulan,” kata M Mithar, Ketua Panitia UN Kabupaten Majene.

Keenam madrasah yang siswanya tidak lulus 100 persen adalah Madrasah Aliyah Daru Da’wah wal Irsyad (DDI) Kampung Baru, MA Tande, MA DDI Baruga, MA Limboro, MA Simullu, dan MA Rangas. Ada pula SMK 2 Majene yang jumlah siswa yang lulus hanya 128 dari 700 peserta.

Sementara di Sulteng, Kabupaten Sigi menempati urutan teratas yang persentase kelulusannya rendah. Di kabupaten pemekaran baru ini, dari 3.645 peserta ujian nasional, hanya 45 persen yang lulus dan sisanya 55 persen harus mengulang.

Di Sumatera Selatan, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo menjelaskan, di Sumsel terdapat empat SMA yang siswanya tidak lulus 100 persen untuk mata pelajaran tertentu. “Ketidaklulusan sampai 100 persen merupakan kasus yang tidak wajar,” kata Ketua Komisi V DPRD Sumsel yang membidangi pendidikan, Bihaqqi Sofyan.

Di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, semua siswa peserta UN di MA Darul Amman di Kecamatan Pringsurat tidak lulus UN. Siswa peserta UN di MA tersebut terdata 13 orang, dan semuanya berasal dari jurusan IPS. “Kami belum mendata kegagalan siswa terjadi pada mata pelajaran apa saja,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tri Marhaen Suhardono.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, siswa tak perlu panik jika tak lulus UN karena masih ada kesempatan untuk mengikuti UN ulang. Hasil UN pun akan diserahkan pada masing-masing guru dan sekolah untuk diperhitungkan dengan aspek-aspek lainnya, seperti aspek akhlak dan kepribadian, lulus mata pelajaran yang diujikan di sekolah, dan telah merampungkan seluruh program pendidikan.

Guru terbatas

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Nusa Tenggara Timur (NTT) Thobias Uly di Kupang mengatakan, ada banyak faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kelulusan siswa SMA/SMK di NTT. Namun, rendahnya penghayatan dan pemahaman guru terhadap kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dianggap sebagai faktor paling krusial.

“Kreativitas guru sangat rendah untuk mengembangkan KTSP,” ujarnya.

Faktor lainnya yang menyebabkan hasil UN untuk NTT kali ini rendah, menurut Uly, adalah kondisi geografis sekolah yang sulit dijangkau, kurangnya sarana dan prasarana penunjang, jumlah guru yang terbatas, dan rendahnya tanggung jawab orangtua atas pendidikan siswa. Kondisi ini ditambah lagi dengan pemerintah kabupaten/kota juga kurang memberikan perhatian pada sektor pendidikan dan kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk provinsi terkait persiapan UN.

“Prestasi yang dihasilkan dalam UN tahun ini menunjukkan kegagalan serius NTT di bidang pendidikan,” kata Wakil Ketua DPRD NTT Ansel Talo.

Padahal, dana untuk pendidikan di NTT meningkat. Tahun 2009, misalnya, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTT mengelola dana Rp 100 miliar dari dana APBD dan Rp 300 miliar dari APBN. Adapun tahun 2010 anggarannya meningkat menjadi Rp 250 miliar dari APBD dan Rp 400 miliar dari APBN.

Bisa diprediksi

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Rochmat Wahab mengatakan, penurunan jumlah kelulusan UN tahun ini sebenarnya bisa diprediksi. Kebijakan dalam pelaksanaan UN yang waktunya dipercepat dengan standar minimal kelulusan yang dirasa tinggi untuk diberlakukan secara nasional membuat persiapan sekolah dan siswa tidak maksimal.

Di sisi lain, lanjut Rochmat, adanya pengawasan yang serius dengan berperannya tim pemantau independen dan dilibatkannya perguruan tinggi dalam pengawasan membuat celah kecurangan semakin sempit.

“Soal UN yang sama di semua daerah sebenarnya tidak masalah. Tetapi dalam penentuan standar minimal kelulusan, mestinya unit analisisnya provinsi. Ada keleluasaan sekolah untuk bisa memilih apakah dia mau ikut di standar kelulusan yang tinggi, rendah, dan menengah,” ujar Rochmat.

Rully Chairul Azwal, Wakil Ketua Komisi X DPR, mengatakan, DPR tetap pada sikapnya untuk mengevaluasi sistem UN yang akan dilaksanakan tahun 2011. Pelaksanaan UN mesti bisa mengakomodasi pentingnya UN untuk penyamaan standar mutu secara nasional, syarat kelulusan, dan teknik pelaksanaan.

Untuk itu, Komisi X akan segera membentuk Panja Evaluasi UN. Dalam pelaksanaan UN tahun 2011 tetap harus ada perubahan sistem yang lebih baik, yang adil untuk semua pihak yang berkepentingan dengan kemajuan pendidikan nasional.[] Kompas

PNS Jadi Tukang Pel, Meski Lulus Cum Laude

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pepatah Melayu ini yang dirasakan Jack Lord, PNS di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Riau. Dia lulus dengan status cum laude di Universitas Riau (Unri), namun kini tugasnya mengepel ruangan.

Jack, begitulah panggilan akrab pria bertubuh kecil kelahiran Tanjung Pinang, 30 tahun silam. LPMP Riau tempatnya bekerja, ada di bawah naungan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kementerian Pendidikan Nasional. Jack adalah PNS golongan III A, yang berkantor di Jl Gajah, Kecamatan Tenyanan Raya, Pekanbaru.

Pria lajang ini, tidak gengsi walau selaku sarjana dia diberi tugas sebagai tukang sapu dan pel di tempat kerjanya. LPMP Riau memiliki banyak ruangan diklat untuk pelatihan para guru atau para calon PNS. Kantor LPMP berdiri di atas lahan 3,6 hektar dengan puluhan ruangan. Di sanalah Jack harus bertugas menyapu ruangan dan mengepel.

“Saya tidak pernah mengeluh soal kerjaan ini. Tapi ketika saya dinyatakan menjadi golongan III A, masak iya pemerintah menugaskan tukang pel lantai harus sarjana,” kata Jack, Selasa (27/04/2010) di Pekanbaru.

Jack yang bekerja pada bagian umum, setiap hari harus berangkat kerja lebih awal dibanding PNS lainnya yang ada di LPMP Riau. Usai salat subuh, dari rumahnya di Jl Genteng, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, sarjana cum laude dengan nilai IPK 3,75 itu harus buru-buru ke tempat kerja.

“Sebelum PNS pada masuk, saya dan teman-teman PNS yang bertugas sebagai tukang sapu, harus lebih dulu sampai dan bekerja. Setelah seluruh ruangan kami bersihkan bersama, barulah PNS lainnya tiba. Padahal idealnya, PNS masuk kerja pukul setengah delapan pagi,” kata anak kedua dari dua bersaudara itu.

Bila melihat kondisi kerja Jack dibandingkan PNS di jajaran Pemprov Riau, maka hal ini sangat berbanding terbalik. Di jajaran Pemprov Riau, ataupun instansi pegawai negeri pusat lainnya, tidak ada lagi pekerja pel lantai dan membersihkan parit berstatus PNS. Sebab, pekerjaan bersih-bersih seperti itu biasanya dikontrakkan dengan pihak swasta.

“Di tempat saya ini, ada 12 PNS golongan II A yang bekerja sebagai petugas cleaning service. Malah tidak hanya saya yang sarjana, ada teman satu lagi juga sarjana hukum tugasnya sama seperti saya,” kata alumni Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisipol) tahun 2003 itu.[] Detik

Partisipasi Politik Perempuan atau Praktek Politik Perempuan (Analisis Kritis Fenomena Pencalonan Perempuan Dalam Pemilukada)

Oleh : Tofiq Saeifuddin

Geliat politik tanah air kembali menjadi perbincangan hangat yang tidak luput dari wacana ditingkat daerah. Mulai dari kampus-kampus hingga sudut warung-warung kopi perbincangan ini seolah menjadi sebuah obrolan guna membangun sebuah iteraksi.

Partisipasi politik tidak melulu harus dilekatkan dengan keterlibatan secara personifikasi kaum perempuan dalam sturuktur politik baik dalam sakala nasional maupun lokal.  Namun yang lebih subtantif yang harus dilihat adalah sejauh mana elektabilitas dari legitimasi konstutisional mampu mengakomodir hak-hak kaum perempuan.

Meningkatkan jumlah perempuan di panggung politik merupakan isu yang banyak diperdebatkan sepanjang tahun 2002. Inti diskusi itu terfokus pada masalah kuota 30 persen yang bakal diterapkan dalam UU pemilu atau UU partai politik. Para aktivis politik, tokoh-tokoh perempuan di parpol, kalangan akademisi dan LSM nyaris semuanya setuju akan perlunya meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia.

Ada banyak alasan yang menjadikan isu ini sebagai topik perdebatan yang kian menghangat di Indonesia. Pertama, keterwakilan politik perempuan Indonesia (baik di tingkat nasional maupun lokal) masih sangat rendah, yakni sekitar 9.2 persen kursi di DPR pusat, 5.2 persen kursi di DPRD, dan di DPD partai-partai politik bahkan lebih rendah lagi (lihat Tabel 1, 2, dan 3 di bawah).

Alasan kedua berkaitan dengan alotnya proses transisi demokrasi di Indonesia. Transisi tersebut memberikan peluang untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Banyak LSM perempuan yang bergerak di bidang politik sekarang mulai berusaha meningkatkan kesadaran politik kaum perempuan. Oleh karenanya, kini lembaga-lembaga politik di Indonesia mendapat tekanan yang kuat untuk menjadikan isu jender itu sebagai unsur yang penting di dalam proses demokratisasi.

Beberapa alasan tersebut seolah menjadi sebuah bentuk afirmasi terhadap keterlibatan perempuan dalam konstelasi politik tanah air. Namun yang harus dipikirkan lebih jauh adalah tidak hanya sekedar memberikan porsi struktural dengan jatah sekian persen kepada kaum perempuan. Namun lebih dari itu, keterwakilan perempuan juga harus seimbang dengan produk kebijakan terhadap pemenuhan hak-hak kaum perempuan dalam memberikan ekspresi terhadap demokrasi.

Sejarah kenabian mencatat sejumlah besar perempuan yang ikut memainkan peran-peran ini bersama kaum laki-laki. Khadijah, Aisyah, Umm Salamah, dan para isteri nabi yang lain, Fathimah (anak), Zainab (cucu) dan Sukainah (cicit). Mereka sering terlibat dalam diskusi tentang tema-tema sosial dan politik, bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang patriarkis. Partisipasi perempuan juga muncul dalam sejumlah “baiat” (perjanjian, kontrak) untuk kesetiaan dan loyalitas kepada pemerintah. Sejumlah perempuan sahabat nabi seperti Nusaibah bint Ka’b, Ummu Athiyyah al Anshariyyah dan Rabi’ bint al Mu’awwadz ikut bersama laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan. Umar bin Khattab juga pernah mengangkat al Syifa, seorang perempuan cerdas dan terpercaya, untuk jabatan manejer pasar di Madinah.

Sayangnya sekarang partisipasi politik perempuan mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar-besaran. Ruang aktivitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat. Pembatasan ini tak hanya terbaca dalam buku-buku pelajaran, tetapi juga muncul dalam realitas sosial. Sejarah politik Islam sejak Nabi SAW wafat dan masa khulafa al-rasyidun sampai awal abad 20 tak banyak menampilkan tokoh perempuan untuk peran-peran publik.

Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: (bukan) Jumlah Semata

Untuk membicarakan upaya memperkuat partisipasi politik perempuan di Indonesia kita harus menempatkannya di dalam konteks transisi yang tengah dialami bangsa Indonesia menuju ke sistem politik yang lebih demokratis. Inti demokrasi adalah upaya menjamin kesetaraan politik bagi seluruh warga, tak terkecuali kelompok marjinal dan kaum minoritas. Meskipun secara demografis mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan, mereka tak lebih dari mayoritas bisu  (baca: kelompok besar yang termarjinalisasi secara politis, sosial, kultural dan ekonomis) yang hampir selalu absen pada proses-proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, representasi perempuan di DPR mengalami penurunan dari 12% pada tahun 1992 menjadi 9.2% pada tahun 1999 (Seda, 2002). Keadaan ini mengakibatkan terjadinya pengesahan dan penerapan berbagai produk hukum (UU dan peraturan) dan penetapan prioritas program-progam pembangunan di tingkat nasional dan lokal yang sama sekali tidak mencerminkan kesetaraan politik, keadilan sosial, maupun kepentingan kaum perempuan.

Fenomena diatas adalah bagian dari praktek demokrasi yang masih pada fase demokrasi prosedural semata. Diakui atau tidak tahapan demokrasi kita masih berada pada tahap on going prosces sehingga wajar jika dimata internasional kita dikelompokkan dalam negara-negara dunia ketiga atau sering kita sebut sebagai negara berkembang. Sekali lagi aspek partisipasi tidak harus dimaknai hanya sebatas keterlibatan persentase kaum perempuan dalam struktur politik, namun yang lebih memiliki subtansi adalah pemenuhan hak-hak perempuan dalam pelaksanaan undang-undang.

Memperkuat partisipasi politik, dan ‘bukan semata jumlah’ berarti menempuh upaya-upaya yang tak hanya terbatas pada meningkatkan jumlah perempuan di dunia politik, namun juga memperbaiki kinerja dan keberhasilan perempuan dalam berpolitik, mengkaji dampak yang ditimbulkan partisipasi mereka di dalam sistem politik, memonitor perkembangan agenda politik, dan memantau isu-isu yang muncul seiring dengan keterlibatan mereka di dalam sistem politik.

Prof. Farida Nurland, Kepala Pusat Penelitian Jender dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, telah mengidentifikasikan berbagai masalah dan kendala dalam partispasi politik perempuan sebagai berikut: pertama, budaya Indonesia bersifat feodalistik dan patrialkal; kedua, masyarakat Indonesia memiliki pemahaman dan penafsiran yang konservatif tentang ajaran-ajaran agama; ketiga, hegemoni negara masih sangat dominan, hal ini tercermin pada lembaga-lembaga negara yang melestarikan budaya partriarkis di segala tingkatan.3

Jelas terlihat bahwa di tingkat nasional dan propinsi, kultur patriarki dan sistem politik yang ada berdampak sangat negatif terhadap kaum perempuan yang berusaha melaksanakan hak mereka untuk berpartisipasi secara politis. Dalam masyarakat tradisional Indonesia, perempuan tidak didorong untuk berperan aktif dalam kehidupan publik; keterampilan dan bakat mereka lebih diakui di dalam lingkungan rumah tangga yang sangat pribadi sifatnya. Dikotomi ini masih dipelihara, bahkan dalam Era Reformasi sekarang ini. Oleh karenanya, perempuan Indonesia menghadapi kendala besar pada dua tingkat. Di luar perjuangan mereka melawan kultur partriarkis itu, mereka juga harus mengatasi praktek-praktek yang bersifat diskriminatif dan ‘buta jender’ dalam proses pemilu, di lembaga-lembaga legislatif maupun di tubuh parpol.

Pencalonan Artis antara Partisipasi atau Sensasi

Berbagai upaya dan strategi dilakukan oleh partai politik guna mendapatkan simpati dan dukungan publik. Hal ini terlihat dari maraknya partai politik yang menjadikan popularitas artis sebagai sebuah jembatan guna memperoleh suara. Indikasi utama dari degradasi politik ini adalah partai tidak melihat trade rekor dari sang artis, sejauh mana kapabilitas dan pemahamannya akan proses pembangunan daerah dimana ia dicalonkan. Kita semua sepakat bahwa tidak ada yang salah dari pencalonan artis dalam konteks kontestasi politik, namun melihat sejauh mana sang artis mampu memberikan kontribusi positif adalah sesuatu yang lebih menarik untuk diperhatikan.

Sebagai publik figur tentunya artis memiliki sekian banyak popularitas dalam mendapatkan simpati masyarakat. Yang harus dianalisis kemudian popularitas itu diperolah melalui pergulatan sang artis dalama wahana entertainment. Berbada kemudian popularitas anggota DPR yang diperoleh melalui proses pergulatannya melalui perdebatan sengit di parlemen. Dua tipikal popularitas ini kemudian harus dilihat dalam dimensi partisipasi artis dalam pemilukada.

Secara sosiologis ada dua tipikal pemilih yang ada di Indonesia yaitu pemilh rasional dan pemilih emosional. Pemilih rasional adalah individu masyarakat yang melihat sejauh mana tawaran parpol dalam kehidupan demokrasi, sedangkan pemilih emosional adalah mereka yang memilih parpol berdasarkan kedekatan kekerabatan, pengaruh agitasi politik dan kesamaan ideologi atas ormas tertentu yang dimilikinya.

Dibutuhkan sebuah rekonstruksi pemahaman yang lebih komprehensif guna menciptakan sebuah proses pemilukada yang lebih demokratis. Berangkat dari dua tipikal pemilih diatas, maka proses pemilukada tidak hanya bisa dilihat dari sejauh mana rekruitmen artis dalam pemilukada mampu mendulang suara guna memperoleh kemenangan. Rekonstruksi pemahaman adalah proses transformasi yang harus dilakukan oleh kaum intelektual kepada masyarakat, sehingga mampu mendapatkan informasi sebagai wadah pendidikan politik.

Proses politik haruslah dimaknai sebagai upaya penciptaan demokratisasi yang bersifat dinamis. Absoluditas dari proses demokrasi meniscayakan adanya penciptaan kesejahteraan sehingga dalam konteks ini partai politik sebagai representasi keterwakilan rakyat harus melihat dimensi diatas guna memberikan sebuah rekayasa demokrasi kepada masyarakat tidak hanya sebatas sensasi.

Bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, status yang setara bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik sesungguhnya telah mendapat dasar yuridis dalam UUD 1945. Terlepas masih adanya diskriminasi atas perempuan, sejumlah kemajuan atas status perempuan telah dicapai. Adanya responsi dan akseptabilitas terhadap partisipasi politik perempuan diharapkan bukan hanya karena kepentingan politik sesaat demi menarik dukungan kaum perempuan dalam perebutan kekuasaan yang bernama pemilu. Wallahu a’lam. []

Digoyang Politik “Artis Panas”

DIA tampil begitu percaya diri. Berkemeja putih ketat, kerahnya sengaja dibiarkan terangkat tak terlipat, Julia Perez sedang melakukan ‘pembelaan’ terbuka. Di sebelahnya, duduk Gusti Randa, bekas artis yang kini banting stir menjadi pengacara, dan aktif di Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

“Gusti akan menjadi wakil Jupe bicara pilkada,” kata Julia Perez alias Jupe mengenalkan Gusti Randa dalam jumpa pers di sebuah mal di Bekasi itu. Dia kerap menyebut nama diri ketika berbicara dengan orang lain. Jupe rupanya bakal maju sebagai calon Wakil Bupati Pacitan, Jawa Timur.

Dengan mata agak sayu, dia melanjutkan,“Jupe ingin memajukan Pacitan, pendidikan baik dan sejahtera sandang, pangan, papan”. Itu sebabnya Gusti Randa hadir di sebelahnya pada acara di awal April 2010. Bukan untuk bermain sinetron. Sebagai aktivis Hanura, Gusti tergerak membantu rekannya itu. Partainya mendukung Jupe.
Pertanyaan pun menyeruak.

Apa yang dicari Jupe, artis seksi tersohor, pada jabatan wakil bupati yang gaji pokoknya dari negara Rp 1,8 juta itu?

Terkenal lewat iklan kondom yang menggoda, Julia tahu betul memanfaatkan lekuk tubuhnya di layar kaca. Bertualang lama di Perancis, Jupe pernah masuk nominator 100 top model di negeri dandan itu. Dia pernah menjadi model buat majalah beken gaya hidup lelaki, FHM dan Maxim.

Namanya dikenal di Indonesia sekitar 2002. Tapi kini nyaris semua film hiburan, dengan adonan seks dan horor, memakai Jupe sebagai pemeran. Tercatat kurang lebih 20 film dibintangi Jupe sejak 2007 sampai sekarang. Jupe seperti sadar, bahwa tubuh yang permai adalah kekuatannya. “Julia Perez, alias Julia Ngeres”, begitu dia menyebut dirinya dalam satu dialog di film horor, Ter(e)kam (2010).

Lantaran namanya yang sohor itu, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Hanura, Yuddy Chrisnandi, memilih Jupe sebagai “alat dongkrak” suara calon bupati yang diusung Hanura di Pacitan. Yuddy tak sembarang usul. Menurut survei independen, begitu kata Yuddy, Jupe cocok menjadi calon kuat Wakil Bupati. “Berpasangan dengan artis itu, tinggi elektabilitasnya,” kata bekas politisi Golkar itu.

Lalu merayaplah Jupe ke panggung politik. Agar niat kian kuat, Hanura mencari dukungan dari tujuh partai. “Hanura sebagai pemimpin koalisi,” ujar Yuddy. Tujuh partai itu, antara lain Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Bulan Bintang, dan sejumlah partai yang gagal meraih kursi di DPRD Pacitan.

Tentu, suara sinis atas pencolanan Jupe pun menyebar. Di internet, dan juga lewat telepon seluler, beredar olok-olok bagi calon “Pacitan 2” itu. Gambar dia memakai bikini, dengan lekuk tubuh teraksentuasi maksimal, beredar dengan caption “Ini dia calon Wakil Bupati Pacitan”.

Ada gambar lain, dan lebih “kurang ajar”. Di latar belakang ada sawah hijau membentang, para petani lagi bekerja, dan logo Pemda Pacitan. Tapi ada tulisan begini: “Mari GENGGAM masa depan untuk Pacitan. Kecup mesra …Jupe”. Persis di dekat tulisan itu ada gambar Jupe berdiri. Dua tangannya bersilang menutupi buah dadanya yang telanjang.

Barangkali, apa yang belakangan disebut Jupe foto syur dia beredar sebagai black campaign itu, menggusarkan Bima Arya Sugiarto, Ketua Bidang Komunikasi Politik Partai Amanat Nasional. Bima kaget mendengar informasi PAN Pacitan mendukung Julia Perez. Pencalonan Julia Perez tak sesuai visi dan misi partai itu.  DPP PAN, kata Bima, sudah menghubungi cabangnya di Pacitan, dengan wanti-wanti tak lagi memunculkan wacana calon artis yang berkonotasi negatif. “Karena akan merusak nama baik PAN,” kata Bima.

Pro dan kontra pun mencuat. Jika Bima Arya mengecam keras, Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo,membunyikannya lebih lunak. Partainya, kata Dradjat, tidak mendiskriminasi siapa pun. PAN hanya minta tiga syarat: integritas, kapasitas, dan elektabilitas. Jadi, tak soal dia artis atau bukan. “Sepanjang prosesnya memenuhi mekanisme organisasi, PAN akan mendorong seseorang maju dalam Pilkada,” ujar Dradjad.

Jupe pun mulai belajar tenang menghadapi serangan. Beredarnya foto syur seperti tadi, kata Jupe, termasuk black campaign. “Biar orang yang melakukannya mendapat pahala,” ujar dia. Dia merasa haknya dilindungi hukum, dan akan tetap maju ke politik.

Sebelumnya, kasus seperti ini pernah terjadi pada Ayu Azhari, yang mau maju sebagai wakil bupati Sukabumi. Pencalonan Ayu akhirnya batal pada Februari 2010 silam, ketika foto syurnya beredar luas. Sebagian adalah cuplikan gambar Ayu dalam film “Without Mercy” (1995). Dalam cuplikan film itu, ada adegan Ayu berhubungan seks dengan lelaki asing.

Pencalonan Ayu yang tadinya didukung PDIP Sukabumi, tanpa ampun, akhirnya kandas.

***

BELUM kelar heboh Jupe, mendadak muncul Maria Eva, seorang artis yang sebetulnya kurang dikenal di layar lebar. Tapi, nama Maria pernah melejit di media massa tatkala video “saru”-nya dengan politisi Golkar Yahya Zaini beredar di masyarakat luas, tiga tahun silam.

Meski digosipkan didukung tiga partai, Maria mengaku hanya mengantongi satu, yaitu dari PAN. Dia digadang-gadang menjadi kandidat dalam pemilihan kepala daerah Sidoarjo, Jawa Timur. “Aku wisuda Kamis, Jumat dilamar oleh salah satu petinggi PAN Sidoarjo yang saat ini jadi calon,” kata Maria Eva kepada VIVAnews. Maria baru saja menyelesaikan pendidikan pasca sarjananya di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.

Lahir di Sidoarjo, pemilik nama asli Maria Ulfah ini, menyebut keluarganya sampai ke tingkat buyut pun lahir di sana dan dikubur di sana. “Kalau meninggal aku juga mau dikubur di Sidoarjo,” kata Maria Eva.

Tentu bagi Maria Eva, Sidoarjo yang berpendapatan daerah Rp 1,1 triliun pada 2009 itu, adalah kota penting. “Apa jadinya kalau Surabaya kalau tidak ada Sidoarjo. Banyak sektor yang bisa dibangun seandainya aku maju,” katanya. Dia lalu mengenang keindahan kota itu, masa kecilnya bermain di tambak, dan betapa nikmatnya bandeng Sidoarjo.

Tapi sayangnya, pencalonannya tak mendapat restu dari Dewan Pimpinan Pusat PAN. Setelah perdebatan keras, akhirnya PAN Sidoarjo tak lagi menandu Maria Eva. Mereka memilih Imam Sugiri. “Imam Sugiri yang diusung partai kami mengikuti Pemilukada 2010,” kata Zainul Lutfi, Ketua Tim 9 Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Sidoarjo Dewan Pimpinan Daerah PAN Sidoarjo.

Tak ada alasan kuat mengapa PAN menolak Maria. “Aku nggak sempat nanya,” kata Maria Eva. Dia mengatakan salah satu Ketua PAN Sodaorjo adalah adiknya. Tapi dia enggan bertanya lagi. “ “Awalnya saya nggak punya obsesi jadi Sidoarjo 1 atau 2. Tapi, buru-buru meminang aku, buru-buru mereka lari, nggak apa-apalah. Namanya juga pesta demokrasi.”

Tapi meski belum ada yang mencalonkan, gairah Maria Eva tetap membara maju dalam pilkada nanti.

***

LATAR belakang sebagai artis “panas” rupanya membuat langkah para calon ini tak mudah. Misalkan, ada “hadangan” dari Jalan Medan Merdeka Utara, kantor Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan merevisi Undang-undang Pemerintahan Daerah, terutama soal larangan cacat moral mencalonkan diri dalam pilkada. Gamawan lalu menjelaskan maksud cacat moral itu. “Orang yang sudah berzina tidak boleh menjadi bupati,” kata Gamawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 16 April 2010.

Dia meminta Komisi Pemilihan Umum lebih selektif. “Misalnya ada video berzina, itu tidak boleh. Harus dibatalkan oleh KPU. Ada 16 syarat (calon), misalnya dikenal dan mengenal. Saya dengar dulu ada video selingkuh, belakangan muncul, itu sebenarnya tidak boleh,” kata mantan Bupati Solok dan Gubernur Sumatera Barat itu.

Gamawan mengakui 16 syarat calon Gubernur/Bupati masih belum cukup. Untuk itu perubahan Undang Undang nanti akan memasukkan syarat pengalaman. “Jadi tidak tiba tiba misalnya dia artis terkenal, tidak pernah berorganisasi, tidak pernah memimpin partai, tidak pernah DPRD, tiba tiba muncul jadi calon gubernur,” katanya.
Apakah revisi ini untuk menjegal langkah Julia Perez maju di pilkada? “Nggak. Nanti marah Jupe sama saya,” kata Gamawan.

Gamawan menambahkan, mereka yang menjadi kepala daerah punya tanggung jawab hukum, politik, moril memajukan daerahnya. “Kalau modal popularitas saja, apa itu pas,” kata dia.

Kalangan parlemen tidak mendukung gagasan Gamawan ini. Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum misalnya menyatakan pada dasarnya di peraturan pilkada sudah ada persyaratan berkelakuan baik. Jadi tidak perlu sampai dibunyikan spesifik seperti itu (tidak pernah berzina). “Lagipula, bagaimana cara mengetes seorang calon pernah berzina atau tidak?” kata Anas.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo juga tak sepakat melakukan revisi UU Pemerintahan Daerah secara mendadak. Tjahjo menyatakan klausul moral seperti itu sudah menjadi pertimbangan partai politik, sehingga tak perlu memasukkannya lagi dalam undang-undang. “Apakah yang seperti itu pantas masuk undang-undang?” Tjahjo bertanya.

Bahkan Partai Keadilan Sejahtera yang berasas Islam pun tak setuju formalisasi itu. Mantan Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menyatakan, norma yang hendak diatur di undang-undang jangan multitafsir. Harus jelas indikatornya, agar tak kisruh belakangan. “Biarlah rakyat yang menilai soal moral si calon. Masyarakat kan juga sudah cerdas. Tak perlu pakai instrumen,” kata Mahfudz yang terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Cirebon dan sekitarnya itu.

Lalu apa kata Jupe? Pernyataan Mendagri itu ditanggapinya santai. Dia tidak merasa cacat moral. Kalau pun aturan baru itu masuk dalam UU yang berlaku saat ini, Jupe yakin bakal lolos seleksi karena merasa tidak melanggar. “Saya tidak pernah melakukan perzinaan,” kata Jupe.

Perlu diingat, kata Jupe, tidak mudah mengatakan seseorang berbuat zina. Setidaknya dibutuhkan keterangan, atau putusan dari pengadilan. Selain itu, menurut ajaran Islam harus dibuktikan minimal tiga saksi.

Sementara Maria Eva menyesalkan usulan Mendagri itu. “Omongan itu tidak ada dasarnya,” kata mantan Wakil Bendahara Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, underbouw Partai Golkar, itu. “Semua warga negara mempunyai hak yang sama, baik itu pelacur sekalipun, untuk apapun,” kata Maria Eva.

Soal video “saru”nya yang pernah menyebar luas, Maria menolak aksinya bersama Yahya Zaini itu disebut berzina. “Saya dulu nikah siri, dan kiai yang menikahkan kami mudah-mudahan masih ada,” ujarnya kepada VIVAnews. Maria balik mengkritik. Kata dia, sebaiknya aturan bagi calon peserta pilkada tidak menyerempet ke urusan pribadi.

Baginya yang penting, “Tidak pernah menggeranyangi uang rakyat,” ujar Maria Eva.

Lontaran Gamawan ini ditanggapi Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampouw, sebagai bentuk diskriminasi. Menurut pengamat Pemilu ini, sebaiknya hak warga negara ikut pilkada jangan dibatasi oleh aturan moral yang tak jelas indikatornya. Dia lebih suka menyerahkan persoalan moral itu kepada pemilih.

Jeirry juga yakin jika Julia Perez maju sebagai calon Bupati, belum tentu menang.”Masyarakat sudah cerdas memilih siapa yang pantas jadi pemimpin mereka,” kata Jeirry.

***

BENARKAH rakyat sudah cerdas memilih? Mantan Putri Indonesia, Angelina Sondakh, membuktikannya. “Kebetulan saya menulis tesis tentang ‘Pengaruh Popularitas dan Kapabilitas dalam Elektabilitas’,” ujar Angelina. “Dalam penelitian saya itu, terbukti pengaruh popularitas hanya menyumbang sekitar 16,3 persen terhadap tingkat keterpilihan.”

Dalam diskusi ‘Selebritas dalam Pilkada Bukan Sekadar Popularitas’ di Gedung Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta, Rabu 14 April 2010, Angelina mencatat, dari sekitar 96 nama selebriti yang maju dalam pilkada, hanya sekitar 11 saja yang terpilih. Jadi, popularitas memang harus diimbangi oleh kapabilitas. “Masyarakat tidak akan memilih figur yang populer saja, tapi juga harus yang punya kompetensi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu.

“Khusus untuk Jupe, saya yakin dia memang ingin maju, dan dia juga sadar bahwa populer saja tidak cukup. Oleh karena itu, ia menggandeng Gusti Randa sebagai think tank-nya,” kata Angelina.

Tapi Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, menyatakan, artis masih bisa dipakai untuk merebut suara di pedesaan. “Ini merupakan paradoks dan realitas politik yang ada,” kata Burhan. Realitas ini terjadi karena ada keterputusan antara partai dengan massa. “Padahal massa yang mengambang sangatlah besar,” ujar Burhan.

Apakah itu pula alasan Jupe dan Maria Eva memilih maju dari kabupaten, bukan perkotaan?

Tapi meski bukan perkotaan, dinamika Pacitan ternyata luar biasa. Misalnya, pada Rabu 21 April lalu, sekitar 20 organisasi kemasyarakatan termasuk Aisyiyah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Fatayat NU di Pacitan sepakat menolak Julia Perez sebagai calon dalam pilkada.

Aksi itu, kata klaim yang beredar, akan semakin membesar.

Kekerasan (Negara) Di Perkotaan

Oleh Anto Sangaji
ADA tendensi melihat kekerasan perkotaan sebagai soal identitas. Peristiwa di Koja Priok, Jakarta, dihubungkan dengan makam penyiar Islam Habib Hasan Al Haddad, yang luas dikenal Mbah Priok. Di Benteng, Tangerang, penggusuran di sana memunculkan isu Tionghoa. Terakhir, adalah amukan buruh galangan kapal PT Drydocks World Graha di Batam, juga dihubungkan dengan soal ras. Saya tidak ingin mengatakan bahwa soal simbolik tidak penting. Tetapi berkutat pada argumentasi semacam itu, kita melupakan hal mendasar, berkenaan kenyataan konkrit sehari-hari yang dihadapi warga, karena tereksploitasi di tempat kerja, kalah bersaing di tengah privatisasi ruang kota, kesulitan mencari kerja, dan sebagainya. Juga, dari romantisasi aspek-aspek identitas secara tidak sadar menyebabkan kita ikutan-ikutan memelihara rasisme.

Tendensi kedua melihat kekerasan sebagai soal lokal. Kasus Koja dibuat sederhana menjadi konflik kuburan di tengah kompleks pelabuhan: penggusuran, ahli waris habib, makam keramat, bos satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang bermasalah, dan seterusnya. Dalam semangat yang sama, dan tidak bisa difahami, adalah sikap Presiden SBY dan Menteri koordinator politik hukum dan keamanan (kopolhukam) yang meminta kedua belah fihak – warga dan Satpol PP – harus menahan diri. Ini terang-terangan cuci tangan, seolah satpol PP bukan organ pemerintah dan yang bersengketa adalah organisasi milisia, bukan warga dengan pemerintah.

Tendensi ketiga, turunan dari yang kedua, mengarahkan jari ke Satpol PP, sebagai kambing hitam. Peristiwa Priok mengundang kutukan bertubi-tubi terhadap Satpol PP. Karena, tidak ada yang bisa membantah, mereka adalah pelaku tindak kekerasan di lapangan. Apalagi semua penggusuran dengan kekerasan yang melibatkan Satpol sudah merupakan pemandangan umum di mana-mana. Tetapi, menyalahkan Satpol PP dan solusi pembubarannya tanpa melihat konteks yang lebih luas bukan saja merupakan tindakan tidak fair, tetapi menggambarkan cara pandang sesat mengenai kekerasan negara dalam hubungan dengan logika konsolidasi modal di kawasan perkotaan. Karena, kekerasan akan selalu terjadi, dengan atau tanpa organ ini.

Di luar itu, ada juga macam-macam spekulasi. Dari yang menghubung-hubungkan dengan kasus Priok 1984 secara konspirasional hingga bumbu-bumbu cerita berbau mistis saat penggusuran. Tentu saja, kisah-kisah itu akan mengasyikkan di telinga bagi yang doyan teori konspirasi dan cerita pertapaan di kaki gunung,

****
Sentral dari percakapan ini adalah kekerasan negara dalam menciptakan ruang perkotaan yang mendukung modal. Ahli filsafat dan sosiologi Henri Lefebvre mengulas peran pokok negara dalam mengatur ruang sebagai productive force melalui investasi infrastuktur, perencanaan ruang, kebijakan industri, dan juga soal keuangan. Dalam karya seminal dia ‘the Production of Space,’ Lefebvre menyatakan ruang sudah berkembang menjadi sasaran utama dalam perjuangan politik. Menurutnya, perjuangan mengontrol ruang sosial menjadi soal pokok dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan produksi industri, pengaturan politik, dan bahkan konflik-konflik geopolitik secara lebih luas. Pendek kata, production of space, karenanya, adalah soal hidup atau mati.

Dalam konteks ‘hidup atau mati’ itulah kita perlu mendiskusikan soal kekerasan negara di perkotaan. Bahwa kekerasan adalah soal yang tertanam di dalam jantung kapitalisme, yang kemudian dipraktekkan secara menjadi-jadi di era proyek neoliberalisasi ruang perkotaan. Kita menyaksikan ruang-ruang perkotaan mengalami privatisasi secara progresif, di bawah tema-tema keindahan dan penghijauan kota, pembangunan infrastruktur, mall, hotel, kondomonium dan lainnya. Alasannya jelas, menciptakan ruang kota yang efisien untuk akumulasi modal, dimana sirkulasi barang dan jasa tidak terganggu. Pengusuran paksa dengan kekerasan yang melanggar hak-hak sipil, sosial-budaya, politik, dan ekonomi warga adalah metode yang perlu untuk membuat proses akumulasi berjalan lebih lancar. Peristiwa Koja Priok dan Benteng harus dilihat dalam kerangka ini.

Di sisi lain, penggusuran paksa juga melahirkan surplus populasi yang menyuburkan perkembangan kapitalisme. Seperti pengungsi karena perang atau kerusuhan, penduduk yang dipindahkan secara paksa akan kehilangan atau terancam kehilangan pekerjaan, alat produksi, dan usaha-usaha swadaya milik mereka sendiri di tempat asal. Oleh karena itu, penggusuran ikut menyediakan tenaga kerja murah yang secara laten siap dieksploitasi oleh kelas kapitalis. Akibatnya, penggusuran ikut melemahkan posisi tawar kelas pekerja secara keseluruhan, karena melimpah-ruahkan surplus populasi. Menentang penggusuran penduduk perkotaan, seperti dalam kasus Benteng, oleh karena itu, merupakan bagian dari perjuangan kelas.

Dalam kekerasan Koja Priok, lebih baik melihat efek terapi kejut dari peristiwa ini. Nyata, solusi khas neoliberal keluar setelah peristiwa itu. Makam yang sudah berkembang menjadi semacam ‘common good,’ dari mana orang-orang rela menyabung nyawanya, setelah peristiwa 15 April, lantas dipercakapkan sebagai perkara ahli-waris individu tertentu. Urusan ‘keyakinan’ banyak orang, kemudian dimentahkan menjadi soal harta-milik orang-perorang. Ujung dari cerita ini terang-benderang, demi kapital maka tidak ada ruang milik bersama. Dalam sejarah pertumbuhan kapitalisme di belahan dunia manapun, praktik seperti ini adalah bagian kecil dari apa yang dalam literatur-literatur lazim disebut enclosure of common. Dan metodenya juga sama, darah dan air mata.

Sementara itu, karena segregasi kelas yang kian tajam dan ruang kota yang semakin dikendalikan kapital, maka muncul juga bentuk pengamanan baru. Di bawah logika neoliberalisme, pengamanan baru ini mengalami privatisasi, ditandai hadirnya industrsi jasa pengamanan swasta. Industri ini memberikan ekstra kenyamanan terutama terhadap pusat aktivitas bisnis dan pemukiman-pemukiman kelas menengah dan elit yang mewah. Sementara itu, kegiatan surveillance terhadap kelompok miskin dan marginal dilakukan oleh aparat kekerasan negara sebagai ‘tukang pukul’ paling primitif.

Menanggapi ruang perkotaan yang kian kejam itu, tumbuh dua bentuk reaksi perlawanan di kalangan kaum miskin kota dan kalangan bawah lainnya. Pertama, terjadi aliansi kelas dalam menentang negara dan pemodal (internasional). Apa yang terjadi di Priok, kendati dengan dalih simbolik, tetapi perlawanan yang begitu keras dengan memakan korban jiwa menunjukkan aliansi itu, sadar atau tidak. Kelas pekerja yang tidak terorganisir, bergabung dengan penganggur, lumpenproletariat, dan petty bourgeoisie menemukan saluran amarahnya, ketika makam – tempat di mana kepuasan batin bisa terpenuhi di tengah-tengah semua kesulitan hidup dan perasaan tersingkir – diganggu.

Kedua, munculnya kekerasan antara sesama kelas bawah. Banyak orang seringkali gagal mengurai konflik kekerasan perkotaan, karena mereduksinya sebagai konflik antara warga miskin dengan elit pemerintahan lokal, yang bercampur aduk dengan isu-isu etnik, agama, dan identitas lainya. Dari latar belakang kelas, apa yang terjadi di Priok sebenarnya merupakan perang àntara warga dengan latar belakang kelas yang sama. Karena sebagai ‘tukang gebuk’ anggota-anggota Satpol PP banyak direkrut dari keluarga kelas pekerja, penganggur, dan sejenis itu, dengan kualifikasi tingkat pendidikan rata-rata SLTA atau di bawahnya. Di sejumlah kota, anggota-anggota Satpol PP biasanya direkrut dari atau melalui jaringan beberapa organisasi pemuda berwatak fasis, entah bertameng agama, suku, atau nasionalisme dangkal. Dalam hubungan ini, kasus Priok mengajarkan kita bahwa teknik mengelola negara telah berkembang sedemikian rupa, di mana warga dengan latar belakang ‘kelas’ yang sama diadu seperti ayam.

****
Diskusi tentang kekerasan negara di perkotaan perlu difokuskan ke dua hal. Pertama, soal di dalam sistem kapitalisme sendiri, di mana kekerasan negara diperlukan untuk menstimulasi dan menjaga ekspansi dan akumulasi modal. Satpol PP hanya salah satu organ dari mesin kekerasan itu, di mana dari tindakan-tindakan yang sering dilakukannya jelas menunjukkan bahwa organ ini dihtiarkan sebagai pemukul di dalam menghadapi warga, yang dipersepsikan sebagai hama dalam pergerakan modal. Tentara dan polisi saja sudah tidak cukup, ternyata diperlukan ‘angkatan ke-5’ untuk mengawasi dan menindak warga, di tengah kebutuhan ruang kota yang kian laju dan tanpa henti untuk kapital.

Kedua, soal yang lebih pragmatis dalam mengelola kekuasaan di antara fraksi-fraksi kepentingan dalam tubuh pemerintah sendiri. Dengan mobilisasi Satpol PP dalam penggusuran di perkotaan, pemerintah tampaknya ingin menghindar dari; pertama, mahalnya ongkos penggusuran kalau melibatkan tentara dan polisi, karena para komandannya kadang suka mengajukan ‘proposal keamanan’ lebih besar. Jadi tetap ada saja soal-soal pemangsaan dana APBD/APBN; Kedua, isu pelanggaran HAM oleh aparat bersenjata yang sudah buruk itu akan makin bertambah buruk, kalau penggusuran perkotaan dilakukan polisi atau tentara. Kekerasan oleh kedua institusi bersenjata itu dengan segera menjadi santapan empuk media massa.

Ini berbeda ketika terjadi penggusuran petani di pelosok-pelosok tanah air karena ekspansi industri-industri kapitalis berbasis sumber daya alam. Di lokasi yang sulit di jangkau media massa itu, polisi atau tentara tetap dipakai sebagai pemukul utamanya, dengan jumlah korban jatuh sering lebih mengerikan.

*) Mahasiswa Doktoral di York University, Kanada

Artikel ini disalin dari Jurnal Indoprogress


Mei ini, Mahasiswa Tetap Fokus pada Skandal Bank Century

Mahasiswa akan tetap  fokus penuntasan skandal bailout Century Rp6,7 triliuni pada bulan Mei ini yang dianggap sebagai bulan perlawanan.

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) Muhammad Chozin Amirullah mengatakan aka nada gerakan mahasiswa secara serempak dari sejumlah daaerahsoal Century.
Kenapa fokus di Century? Chozin menjelaskan, Century merupakan kasus besar dan melibatkan pejabat negara dengan potensi kerugian uang negara cukup banyak.

“Kami buka lebar-lebar dan masyarakat terus diingatkan akan Century, sehinga tidak lupa ada pencurian uang rakyat Rp6,7 triliun. Sebab, banyak peristiwa yang segaja dimunculkan untuk pengalihan isu central Century ini,” tandasnya.

Aksi mahasiswa, kata Chozin, juga tetap mendukung proses politik di DPR yang masih berlanjut. “Kami juga terus dorong agar DPR menggunakan hak menyatakan pendapat,” terang dia yang mengaku kecewa dengan proses hukum Century di KPK.

Menurut dia, KPK cenderung lambat dalam mengusut skandal yang melibatkan Boediono dan Sri Mulyani ini lantaran sejumlah komisionernya sudah masuk angin. “Beberapa pimpinan KPK malah menjadi bagian dari rezim,” imbuhnya.

HMI juga mempertanyakan komitmen dari Bibit-Candra yang sempat dibela mati-matian publik termasuk mahasiswa dari kriminalisasi. “Tapi setelah bebas kok jadi melempen,” ujar Chozin.

Dia juga mencurugai adanya agenda terselubung dari Satgas Pamberantasan Mafia Hukum yang terkesan hanya pencitran dan lift service dari presiden.

“Sebelum mampu menangkap koruptor kelas kakap, belum ada bukti Satgas komitmen dalam pemberantasan korupsi,”  tandasnya yang melihat sepak terjang Satgas bentukan Presiden SBY ini menjadi bagian dari pengalihan isu Century.