Tindakan Biadab Serang Misi Kemanusiaan

Penyerangan tentara Israel terhadap Kapal Mavi Marmara yang membawa misi kemanusian adalah bentuk tindakan pelanggaran dan kejahatan terhadap misi kemanusiaan. Kejahatan itu membuktikan bahwa Israel bangsa barbar. Biadab.

Hal tersebut disampaikan Pegurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dalam press riliesnya terkait penyerangan tentara Israel terhadap Kapal Mavi Marmara yang membawa misi bantuan kemanusiaan internasional “Freedom Flotilla” ke Jalur Gaza, Palestina, pada Senin 31 Mei kemarin.

Sekitar 19 orang diperkirakan tewas dalam serangan tersebut, dan puluhan lainnya luka-luka.

Menurut  Al Jazeera, penembakan dilakukan tentara Israel dengan peluru tajam. Selama penembakan berlangsung, helikopter Israel terbang di atas kapal tersebut.

Reporter Al Jazeera di Jerussalem, Ayman Mohyeldin, mengungkapkan bahwa penyerangan terhadap kapal kemanusiaan oleh Israel itu mengejutkan. “Berdasar gambar yang dikirimkan awak kapal jelas sekali menunjukkan bahwa penumpang kapal itu adalah warga sipil yang datang dengan damai,” ujar dia. Hal ini, menurut Ayman, jelas mengejutkan dunia internasional.

Penyerangan ini pun langsung mengundang keprihatinan. Ribuan warga turki berunjuk rasa ke konsulat Israel di Istanbul, Shubuh, waktu setempat. Pemimpin Hamas, Ismail Haniya, langsung mengatakan bahwa tindakan Israel itu barbar. Sementara pihak Israel beralasan bahwa kapal kemanusiaan itu lebih menjalankan provokasi ketimbang mengirimkan bantuan.

PB HMI meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menggunakan jalur diplomatik yang dimiliki untuk menggalang kekuatan terutama dari dunia Islam guna menyeret pemerintah Israel ke Mahkamah Internasional atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel.

Misi Freedom Flotilla adalah misi kemanusiaan yang membawa bantuan bagi warga Gaza yang telah bertahun-tahun terkena blokade ekonomi dari pemerintah zalim Israel. (Muhammad AS)

Kemenbudpar Tidak Realistis

Tidak jarang pariwisata digemborkan oleh pemerintah sebagai komoditas utama dalam menghasilkan pendapatan – di samping utang dari dalam (SUN) maupun luar negeri. Keindahan alam Indonesia seringkali dibanggakan sebagai penarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Sayangnya, potensi pariwisata tersebut tidak dikelola dan diolah dengan baik oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar). Hal tersebut nampak jelas dalam beberapa data yang dilansir oleh Kemenbudpar.

Kemenbudpar dalam Rencana Strategis Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata 2009-2014 menargetkan angka rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2010 (7,8 hari), 2011 (7,7 hari), 2012 (7,7 hari), 2013 (7,6 hari), dan 2014 (7,5 hari). Hal itu lebih rendah dibanding tahun 2001 (10,49 hari), 2002 (9,79 hari), 2003 (9,69 hari), 2004 (9,47 hari), 2005 (9,05 hari), 2006 (9,09 hari), dan 2007 (9,02 hari). Menanggapi hal ini, Lembaga Seni & Budaya PB HMI mempertanyakan Apa saja alasan dan pertimbangan Kemenbudpar sehingga menetapkan angka target dalam hal rata-rata lama tinggal wisman di Indonesia dalam lima tahun ke depan lebih rendah ketimbang periode 2001 – 2007.

Qusthan Abqary

Kemenbudpar juga menargetkan rata-rata pengeluaran/pembelanjaan wisawatan mancanegara per hari dalam USD pada tahun 2010 (1.000 USD), 2011 (1.050 USD), 2012 (1.100 USD), 2013 (1.150 USD), dan 2014 (2.000 USD). Padahal, menurut Qusthan Abqary (Direktor Lembaga Seni dan Budaya) dalam rentang tahun 2001 – 2007 rata-rata pengeluaran per wisman dalam setiap kunjungan yang berada di atas 1.000 USD hanya pada tahun 2001 (1.053,36 USD) dan yang lainnya di bawah 1.000 USD. “Apa saja alasan dan pertimbangan Kemenbudpar sehingga menetapkan target capaian dalam lima tahun ke depan secara over optimistic? Bahkan, terjadi lonjakan yang sangat tajam dari rata-rata pengeluaran seorang wisman dalam setiap kunjungan sebesar 1.150 USD pada tahun 2010 hingga melonjak pada angka 2.000 USD pada tahun 2014. Apakah Pemilu tahun 2014 dianggap oleh Kemenbudpar dapat menjadi magnet bagi wisman?” lanjut Qusthan dalam siaran pers yang diterima redaksi Hminews.

Kemenbudpar pun menargetkan jumlah wisman secara berlebihan dalam lima tahun ke depan, yaitu 2010 (6.750.000 wisman), 2011 (7.100.000 wisman), 2012 (7.500.000 wisman), 2013 (8.000.000 wisman), dan 2014 (8.600.000 wisman). Padahal, dalam rentang tahun 2001 – 2008 tidak pernah mencapai angka angka target terendah dalam lima tahun ke depan (6.750.000 wisman), bahkan ketika angka riil jumlah wisman telah ditambahkan dengan jumlah penumpang transit penerbangan internasional [pada tahun 2008 jumlah wisman ke Indonesia hanya mencapai 6.429.027 termasuk di dalamnya 194.530 penumpang transit internasional]. Padahal, kita masih ingat bahwa pada tahun 2008 dicanangkan program tahun kunjungan wisata ke Indonesia (“Visit Indonesia Year” yang [sekurangnya] keliru secara tata bahasa) akan tetapi hanya mampu meningkatkan jumlah kunjungan sebesar 923.268 dari angka kunjungan wisman pada tahun 2007 (6.429.027 [dihitung dengan penumpang transit oleh Kemenbudpar] – 5.505.759).

Beranjak dari data statistik produksi Kemenbudpar tersebut, Lembaga Seni dan Budaya PB HMI menyatakan:

1.      Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata tidak realistis dalam menetapkan angka target rata-rata lama tinggal wisman di Indonesia dalam lima tahun ke depan lebih rendah ketimbang periode tahun 2001 – 2007. Penetapan tersebut lebih rendah sehingga menyisakan kesan tidak ingin lebih buruk ketimbang periode tahun 2001 – 2007.

2.      Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata over optimistic karena tidak menetapkan target capaian dalam beberapa tahun ke depan dengan tidak mengindahkan berbagai kegiatan berskala nasional semisal Pemilihan Umum pada tahun 2014.

3.      Ketidakmampuan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata untuk membuat rencana strategis secara realistis dan optimistis menunjukkan bahwa kerja kebudayaan tidak dapat disatukan dengan kerja pariwisata. Seharusnya keduanya dipisahkan dalam dua kementrian yang terpisah guna maksimalisasi kerja dan usaha pada, di satu sisi, wilayah kebudayaan dan, di sisi lain, wilayah pariwisata yang seharusnya dapat menjadi sumber devisa yang lebih besar bagi negara dan bangsa.[]

Sri Mulyani Indrawati (SMI), Berkeley Mafia, Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), IMF dan World Bank (WB)

Oleh :Kwik Kian Gie

Mundurnya Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan RI menimbulkan kehebohan dan banyak pertanyaan tentang penyebab yang sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa perpindahannya pada  pekerjaan yang baru di World Bank (WB) adalah hal yang membanggakan. Tetapi ada yang berpendapat, bahkan berkeyakinan tidak wajar, terutama kalau dikaitkan dengan skandal Bank Century (Century).

Saya termasuk yang berpendapat, bahkan yakin sangat tidak wajar. Alasan-alasan saya sebegai berikut.

Beberapa ungkapan dan pernyataan dalam berbagai pidato perpisahannya mengandung teka-teki dan mengundang banyak pertanyaan, yaitu : “Jangan ada pemimpin yang mengorbankan anak buahnya.” “Saya tidak bisa didikte”. “Saya menang”. “Saya tidak minggat, saya akan kembali”. Dalam pidato serah terimanya kepada Menkeu yang baru mengangisnya tidak wajar, berkali-kali dan sangat-sangat sedih. Lucu, menyatakan menang kok menangis sampai seperti itu. Juga sangat tidak wajar adanya sikap yang demikian fanatiknya dari staf Departemen Keuangan dengan ungkapan belasungkawa, seolah-olah SMI sudah meninggal.

SMI sedang diperiksa oleh KPK sebagai tindak lanjut dari penyelidikan tentang skandal Century. Dalam proses yang sedang berjalan, Bank Dunia menawarkan jabatan dengan dimulainya efektif pada tanggal 1 Juni 2010. Bank Dunia yang selalu mengajarkan good governance dan supremasi hukum ternyata sama sekali tidak mempedulikan adanya proses hukum yang sedang berlangsung terhadap diri SMI.

Menurut Jakarta Post, yang memberitakan melalui siaran pers tentang pengangkatan SMI sebagai  managing director di WB adalah WB sendiri. Setelah itu, melalui wawancara barulah SMI mengakui bahwa berita itu benar. Itu terjadi pada tanggal 4 Mei 2010.

Juru bicara Presiden memberi pernyataan bahwa Presiden SBY akan memberi konperensi pers setelah memperoleh ketegasan dari Presiden WB Robert Zoelick. Namun sehari kemudian diberitakan bahwa SBY telah menerima surat dari Presiden WB pada tanggal 25 April 2010. Mengapa SBY merasa perlu berpura-pura seperti ini ?

Dalam konperensi persnya, SBY memuji SMI sebagai salah seorang menteri terbaiknya yang disertai dengan rincian prestasi dan capaian-capaiannya. Tetapi justru dengan bangga melepaskan SMI supaya tidak melanjutkan baktinya kepada bangsa Indonesia.

SMI diberi waktu 72 jam untuk memberikan jawabannya menerima atau menolak tawaran WB. Tetapi SMI tidak membutuhkan waktu itu, karena dalam 24 jam langsung saja memberikan jawaban bahwa dirinya menerima tawaran itu.

Dan antara penerimaan tawaran dan efektifnya dia berfungsi di WB hanya 25 hari. Seorang sopir saja membutuhkan waktu transisi yang lebih lama untuk majikannya perorangan. Tetapi SMI dan SBY merasa tidak apa-apa kalau jangka waktu tersebut hanyalah 25 hari.

Mustahil bahwa WB yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia tidak mengetahui dan tidak mengikuti bekerjanya Pansus Century di DPR. Mustahil juga bahwa kantor perwakilan WB di Jakarta dan kantor pusatnya tidak mengetahui isi dari Laporan BPK. Dengan sendirinya juga mustahil bahwa WB tidak mengetahui bahwa sampai dibuktikan sebaliknya, SMI memang belum bersalah, tetapi jelas bermasalah yang masih dalam proses penyelesaian dan kejelasan oleh KPK.

Tetapi WB yang di seluruh dunia mengumandangkan dan mengajarkan Good Governance dan  jagoan dalam menegakkan supremasi hukum melakukan penginjak-injakan proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Ketika itu, tindakan WB jelas melecehkan dan bahkan menganggap keseluruhan proses yang telah berjalan di Pansus Century DPR RI sebagai tidak ada atau hanya dagelan saja. Maka sangatlah menyedihkan bahwa sikap yang demikian oleh WB didukung oleh  Presiden RI, sedangkan SMI bersikap tidak akan ada siapapun di Indonesia yang bisa menyentuhnya selama WB ada di belakangnya.

Ketika berita itu meledak, banyak orang termasuk saya sendiri yang bertanya-tanya, apakah pengangkatannya ini tidak akan menimbulkan gejolak. Ternyata sama sekali tidak. Dalam waktu 10 hari sudah tidak ada lagi yang berbicara dengan nada kritis. Sebaliknya, banyak sekali yang berbicara dengan nada memuji.

Yang lebih mengejutkan lagi  iyalah praktis tidak ada elit politik Indonesia yang marah kepada WB. Sebaliknya, dalam konperensi persnya Presiden RI SBY merasa berterima kasih kepada WB yang telah memberikan penghargaan kepada Indonesia, karena telah sudi memungut SMI menduduki jabatan yang terhormat di WB sebagai Managing Director.

Ada suara dari DPR, terutama dari Faisal Akbar (Hanura) yang menyerukan agar SMI dicekal sebelum pemeriksaannya oleh KPK tuntas dengan kesimpulan bahwa SMI memang bersih dalam kebijakannya bailout Century. Namun pernyataan yang sangat logis ini tidak bergaung. Respons dari KPK justru mengatakan bahwa pemeriksaan dapat dilanjutkan di Washington, DC. Langsung saja muncul reaksi yang mengatakan bahwa pemeriksaan semacam ini akan sangat mahal, karena jaraknya yang jauh, dan juga akan terkendala oleh tersedianya dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Saya sendiri tidak dapat membayangkan bahwa WB akan mengizinkan adanya seorang managing director–nya diperiksa oleh KPK di markas WB di Washington, DC.

Tadinya saya berpikir bahwa kalau dilakukan, pemeriksaan seorang managing director oleh KPK di Washington, DC pasti akan menarik perhatian pers internasional. Ternyata salah. Kenyataan adanya pengangkatan seorang MD WB yang bermasalah sama sekali tidak menarik perhatian pers internasional, terutama pers AS. Masih segar dalam ingatan kita betapa hebohnya reaksi pers internasional ketika Paul Wlfowitz terlibat skandal, sehingga memaksanya mengundurkan diri. Apa artinya ? Begitu hebatkah SMI, atau begitu remehnya bangsa Indonesia di mata pers internasional, sehingga peristiwa Century yang sedang berlangsung dianggap tidak ada ?

Episode paling akhir dari hijrahnya SMI ke WB adalah penampilan SMI dalam pertemuan-pertemuan perpisahan. Pidatonya yang mendapat tepuk tangan sambil berdiri (standing ovation) dari orang-orang seperti Gunawan Mohammad, Marsilam Simanjuntak, Wimar Witoelar mengundang renungan apa gerangan yang ada di belakang ucapannya yang hanya sepotong tanpa penjelasan lanjutannya itu ? Yaitu : “Saya menang”, “Jangan lagi ada pemimpin yang tidak melindungi atau mengorbankan anak buahnya.” “I will come back” yang sangat mirip dengan ucapan Mac Arthur : “ I shall return”.  Akankah SMI  membentuk semacam pemerintahan in exile yang akan kembali menjadi Presiden RI ? Sudah ada yang menyuarakan bahwa SMI-lah yang paling cocok untuk menjadi Presiden RI di tahun 2014.

Di satu pihak demikian gagah beraninya sikap yang ditunjukkan oleh SMI dalam beberapa pidatonya, tetapi beliau menangis berkali-kali dengan wajah yang sangat-sangat sedih ketika berpidato dalam acara serah terima jabatan kepada Menteri Keuangan yang baru. Ada apa ? Sedihkah ? Menurut SMI sendiri tidak, dia menangis karena merasa “plong”, merasa lega. Bukankah orang menangis karena sedih atau karena terharu ? Kalau lega, apalagi “plong” biasanya bersorak sorai.

Apa pula yang menyebabkan Presiden SBY menghapus pengangkatan Anggito Abimanyu sebagai Wakil Menteri Keuangan tanpa yang bersangkutan diberitahu sebelumnya. Anggito mengetahuinya dari media massa seperti kita semua. Maka demi harga diri profesional, dia mengundurkan diri, membuang semua karir cemerlang yang dijalaninya. Demikian kejam, manipulatif, raja tega, main diktator, ataukah ada
kekuatan besar, ada big stream that Presdient SBY can not resist ?

Metaforsa Berkeley Mafia Menjadi Organisasi Tanpa Bentuk  (OTB)

Fenomena adanya sekelompok ekonom yang dikenal dengan sebutan Berkeley Mafia sudah kita ketahui. Aliran pikiran yang dihayati oleh kelompok ini juga sudah kita kenali. Komitmennya membela rakyat Indonesia ataukah membela kepentingan-kepentingan yang diwakili oleh 3 lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF) juga sudah diketahui oleh masyarakat luas.

Pembentukan kelompok yang terkenal dengan nama  Berkeley Mafia sudah dimulai sejak lama. Namanya menjadi terkenal dalam Konperensi Jenewa di bulan November 1967 yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian akhir tulisan ini. Awalnya kelompok ini adalah para ekonom dari FE UI yang disekolahkan di Universitas Berkeley untuk  meraih gelar Ph.D. Tetapi lambat laun menjadi sebuah Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) yang sangat kompak dan kokoh ideologinya. Ideologinya mentabukan campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Afiliasinya dengan kekuatan asing yang diwakili oleh Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF, sehingga sangat sering memenangkan kehendak mereka yang merugikan bangsanya sendiri. Lambat laun para anggotanya meluas dari siapa saja yang sepaham. Banyak ekonom yang tidak pernah belajar di Universitas Berkeley, bahkan tidak pernah belajar di UI  menjadi anggota. Mereka membentuk keturunan-keturunannya.

Anggotanya ditambah dengan para sarjana ilmu politik dari Ohio State University dengan Prof. Bill Liddle sebagai tokohnya, karena dia merasa dirinya “Indonesianist” dan diterima oleh murid-muridnya sebagai akhli tentang Indonesia. Paham dan ideologi yang dihayatinya sama.

Kemudian diperkuat dengan orang-orang yang merasa dirinya paling pandai di Indonesia, sedangkan rakyatnya masih bodoh. Sikapnya seperti para pemimpin dan kader Partai Sosialis Indonesia (PSI) dahulu, yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir. Kecenderungannya memandang rendah dan sinis terhadap bangsanya sendiri, dengan sikap yang selalu tidak mau menjawab kritikan terhadap dirinya, melainkan
disikapi dengan senyum yang khas, bagaikan dewa yang sedang tersenyum sinis. Sikap ini terkenal dengan sikap “senyum dewata”. Dengan senyum dewata banyak masalah sulit yang sedang menggantung memang menjadi lenyap.

Dengan demikian sebutan Berkeley Mafia sebaiknya  diganti dengan Organisasi Tanpa Bentuk (OTB).

Ilustratif tentang adanya OTB ini adalah pidato  Dorodjatun Kuntjorojakti yang pertama kali dalam forum CGI sebagai Menko Perekonomian dalam kabinet Megawati. Kepada sidang CGI diberikan gambaran tentang perekonomian Indonesia. Setelah itu dikatakan olehnya bahwa dia mengetahui kondisi perekonomian Indonesia dengan cepat karena dia selalu asistennya Prof. Ali Wardhana dan dekat dengan Prof. Widjojo Nitisastro. Selanjutnya dikatakan bahwa “dirinya bukan anggota partai politik. Tetapi kalau toh harus menyebut organisasinya, sebut saja Partai UI Depok”. Setengah bercanda, setengah bangga, secara tersirat Dorodjatun mengakui bahwa OTB memang ada, pandai, profesional dan berkuasa.

Kaitan Sri Mulyani Indrawati (SMI), Peran Kelompok “Berkeley Mafia” dan Pengangkatannya sebagai Managing Director di Bank Dunia

Jauh sebelum SMI menjadi “orang”, Berkeley Mafia sudah lahir dan sangat instrumental buat kekuatan asing. SMI adalah salah satu kader yang berkembang menjadi “Don”.

Marilah kita telusuri sejarahnya. Pencuatan Berkeley Mafia yang pertama kali dan fenomenal terjadi di Jenewa di bulan November 1967, ketika mereka mendukung atau lebih tepat “mengendalikan” pimpinan delegasi RI, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik. Tentang hal ini akan saya kemukakan pada bagian akhir tulisan ini dengan mengutip John Pilger, Jeffrey Winters dan Bradley Simpson yang akan diuraikan pada bagian akhir tulisan ini. Kita fokus terlebih dahulu pada jejak dan track record SMI.

Jejak SMI dan Track Recordnya sebagai Kader OTB yang sangat Gigih dan Militan

SMI adalah orang yang sejak awal sudah disiapkan sebagai kader yang militan dari OTB. Seperti yang lain-lainnya, karir dimulai dari FE-UI. Karirnya yang menonjol tidak sebagai dosen, tetapi sebagai Direktur Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat UI (LPEM UI). Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa FE UI dan Departemen Keuangan adalah pusat pengkaderan OTB.

Ketika sudah terlihat jelas bahwa PDI-P akan menang dalam pemilu tahun 1999, dan Ketua Umumnya Megawati diperkirakan pasti akan menjadi Presiden, Kongres-nya di Bali menarik perhatian dari seluruh dunia. Saya terkejut melihat SMI, Dr. Sjahrir almarhum dan teknokrat Berkeley Mafia lainnya hadir dalam Kongres tersebut yang mendapat tempat khusus di stadion berlangsungnya pidato pembukaan oleh Megawati, yaitu duduk di kursi di bawah panggung. Tidak berdiri di depan panggung bersama-sama dengan massa yang mendengarkan pidato Ketua Umum PDI-P. Buat saya sangat mengherankan karena Berkeley Mafia adalah arsitek pembangunan ekonomi di era Soeharto yang dengan sendirinya bersikap berseberangan dan sangat melecehkan serta memandang rendah PDI-P. Mengapa mereka sekarang hadir dalam Kongres PDI-P ? Ternyata mereka dibawa oleh orang yang ketika itu sangat dekat dengan Megawati. Mereka diperkenalkan kepada Megawati sebagai calon-calon menteri dalam Kabinet Mega nantinya.

Dari sini sangatlah jelas bahwa buat OTB, yang penting memegang kekuasaan ekonomi tanpa peduli siapa Presidennya dan tanpa peduli apa ideologi Presidennya. Mereka mempunyai organisasi sendiri yang saya sebut OTB tadi dengan kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Sepanjang 32 tahun rezim Soeharto, mereka selalu memegang tampuk kekuasaan ekonomi.

Ketika pak Harto mengundurkan diri dan digantikan oleh Habibie, walaupun sudah tidak 100% lagi, kekuasaan ekonomi ada di tangan para menteri OTB.

Sejak pak Harto berkuasa sampai dengan Megawati, dua Don dari OTB, Widjojo Nitisastro dan Ali Wardhana selalu secara resmi penasihat Presiden atas dasar Keputusan Presiden.

Habibie digantikan oleh Gus Dur sebagai Presiden. Dalam kabinet Gus Dur tidak ada satupun menteri dari OTB. Menko EKUIN dipegang oleh Kwik Kian Gie (KKG), Menteri Keuangannya Bambang Sudibyo, Menteri Perdagangan dan Industri Jusuf Kalla. Tiga orang ini jelas tidak ada sangkut pautnya dengan OTB dan sama sekali tidak dapat dipengaruhi oleh OTB.

Dalam waktu singkat Gus Dur ditekan oleh kekuatan internasional dan kekuatan para pengusaha besar di dalam negeri untuk memecat KKG. Karena sudah lama bersahabat, Gus Dur menceriterakannya terus terang kepada KKG, sambil mengatakan bahwa beliau telah mencapai kompromi dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dengan Emil Salim sebagai Ketua dan SMI sebagai sekretarisnya. Di dalamnya ada beberapa anggota yang hanya berfungsi sebagai embel-embel. Mereka tidak pernah aktif kecuali SMI dan Emil Salim. DEN berhak menghadiri setiap rapat koordinasi oleh Menko EKUIN. Sebelum dan setelah KKG menjabat Menko EKUIN DEN tidak pernah ada. Jadi DEN memang khusus diciptakan untuk menjaga, mengawasi dan memata-matai KKG supaya jangan neko-neko terhadap OTB dan kepentingan World Bank, Bank Pembangunan Asia dan IMF.

Dalam rapat koordinasi yang pertama KKG mengatakan kepada para menteri yang ada dalam koordinasinya bahwa kita sedang berhadapan dengan IMF yang mengawasi dengan ketat pelaksanaan Letter of Intent (LoI). Banyak dari butir-butir dalam LoI yang merugikan bangsa Indonesia, antara lain,
bea masuk untuk impor beras dan gula harus nol persen, sedangkan ketika itu produksi dalam negeri melimpah. Maka KKG mengatakan supaya para menteri bersikap membela kepentingan bangsa Indonesia, kalau perlu menelikung, menghambat atau menyiasati LoI yang merugikan bangsa kita. Kalau
mereka menghadapi persoalan KKG sebagai Menko EKUIN akan bertanggung jawab.

Beberapa hari kemudian Emil Salim mendatangi KKG menegur dengan keras bahwa KKG tidak boleh bersikap seperti itu. KKG harus taat melaksanakan semua butir yang ada di dalam LoI, karena KKG sendirilah sebagai Menko EKUIN yang menandatangani LoI.

Beberapa hari lagi setelah itu, Bambang Sudibyo (Menkeu), KKG dan Emil Salim dipanggil oleh Gus Dur. Gus Dur mempersilakan Emil Salim mengkuliahi KKG dan Bambang Sudibyo yang isinya tiada lain adalah butir-butir dari LoI.

Mungkin dirasakan tidak mempan, sidang kabinet diselenggarakan secara khusus yang agendanya tunggal, yaitu membahas LoI. Kepada setiap menteri diberikan selembar formulir yang isinya butir-butir LoI yang harus dilaksanakan oleh masing-masing menteri yang bersangkutan, dan kemudian harus ditandatangani. Menteri-menteri menggerutu diperlakukan seperti anak SD.

Dalam sidang kabinet itu, Mensesneg Bondan Gunawan membacakan uraiannya tentang butir-butir LoI yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap menteri, lengkap dengan slides. SMI hadir dalam sidang kabinet itu. Seusai membacakannya, Bondan sambil berkeringat menggerutu kepada KKG sambil mengatakan “diamput” bahwa dirinya tidak mengerti ekonomi kok disuruh memaparkan hal-hal seperti itu. Ketika KKG menanyakannya siapa yang membuatnya, dijawab singkat : SMI.

Sebagai Menko EKUIN KKG ex officio menjabat Ketua KKSK yang memimpin dan memutuskan tentang rekapitalisasi bank-bank seperti yang tercantum dalam LoI. Dalam rapat tentang rekap BNI sebesar Rp. 60 trilyun, LoI mengatakan bahwa rekap dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp. 30 trilyun, seluruh Direksi diganti dan  dipantau apakah bekerja dengan baik menurut ukuran IMF. Kalau ya, maka Rekap. kedua sebesar Rp. 30 trilyun dilakukan. Darmin Nasution yang ketika itu Direktur di Kementerian Keuangan hadir mewakili Depkeu. Dia mengusulkan supaya Rekap. dilakukan sekaligus saja sebesar Rp. 60 trilyun, agar pemerintah tidak perlu dua kali minta izin/melaporkan kepada DPR. SMI yang hadir protes, mengatakan bahwa dalam LoI tercantum Rekap. dalam dua tahap. KKG merasa usulan Darmin Nasution masuk akal. Maka diputuskan olehnya bahwa Rekap. dilakukan sekaligus. Terlihat SMI sibuk dengan HP-nya.

Seusai rapat, begitu KKG tiba di ruang kerjanya dari ruang rapat, telpon berdering dari John Dordsworth, Kepala Perwakilan IMF di Jakarta yang marah-marah karena KKG memutuskan tentang Rekap. BNI yang bertentangan dengan ketentuan LoI. Begitu telpon diletakkan telpon bordering lagi dari Bambang Sudibyo yang menceriterakan bahwa dirinya baru dimarah-marahi oleh Mark Baird, Kepala Perwaklian Bank Dunia di Jakarta tentang hal yang sama. Sangat jelas tugas SMI ternyata melaporkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Pemerintah dan dianggap menyimpang dari yang dikehendaki oleh IMF, walaupun yang dikehendaki oleh IMF merugikan bangsa Indonesia.

Peristwa selanjutnya adalah ketika KKSK harus merekap Bank Danamon. Bank Danamon diwakili oleh Dirutnya, seorang Amerika bernama Milan Schuster dan Direkturnya puteranya Ali Wardhana, Mahendra  Wardhana. Mereka mengemukakan bahwa Bank Danamon menderita kerugian setiap
bulannya dan CAR-nya juga di bawah 8%. KKG bertitik tolak dari jumlah kerugian setiap bulannya. Untuk menutup kerugian ini, surat utang pemerintah yang bernama Obligasi Rekapitalisasi Perbankan (OR) yang harus diinjeksikan haruslah Rp. X  yang harus memberikan pendapatan bunga sebesar kerugian Bank Danamon. Maka keluarlah angka Rp. 18 trilyun. Dengan pendapatan bunga sebesar 1% sebulan dari OR yang Rp. 18 trilyun, kerugian Bank Danamon akan tertutup, atau Bank Danamon tidak akan bleeding lagi. SMI langsung protes mengatakan bahwa menginjeksi OR sebesar Rp. 18 trilyun berarti menjadikan CAR-nya sebesar 36%, sedangkan LoI memerintahkan merekap bank-bank sampai CAR-nya menjadi 8% saja. KKG tidak peduli, karena yang hendak dicapai adalah supaya Bank berhenti merugi. Kalau rekap dilakukan dengan jumlah yang hanya cukup untuk menjadikan CAR 8% saja, pendapatan bunganya akan jauh lebih kecil daripada kerugiannya, sehingga rekapitalisasi tidak akan menghentikan kerugian-nya (masih tetap bleeding).

Kebijakan KKG yang menyimpang dari LoI, tetapi jelas-jelas lebih logis ini ternyata dilaporkan kepada IMF oleh SMI. Saya mengetahui tentang hal ini, karena ketika melakukan kunjungan kehormatan pada Menteri Keuangan Larry Summers di kantornya di Washington, DC, saya diterima oleh Larry Summers sendiri sebagai Menteri Keuangan, didampingi oleh Timothy Geithner selalu Deputy-nya plus beberapa pejabat tinggi lainnya yang memarahi KKG bahwa KKG selalu menelikung LoI-nya IMF. Ketika saya tanyakan tentang apa konkretnya sebagai contoh, dia menceriterakan persis seperti yang dikatakan oleh SMI dalam rapat KKSK.

Selaku Menko EKUIN KKG harus memimpin delegasi RI ke Paris Club untuk berunding tentang penjadwalan kembali pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo, karena Pemerintah tidak mampu membayarnya. KKG diundang ke Departemen Keuangan guna menerima penjelasan-penjelasan tentang jalannya perundingan, dan juga diberikan arahan-arahan oleh 3 perusahaan konsultan asing yang terkenal dengan nama “Troika”. Saya lupa nama dari masing-masing perusahaan konsultan tersebut. Dikatakan juga bahwa KKG beserta delegasinya (Dono Iskandar dari BI dan Jusuf Anwar dari Depkeu) harus siap bahwa lamanya perundingan 24 jam non stop tanpa dapat tidur, yaitu dari jam 10.00 pagi sampai jam 10.00 pagi keesokan harinya.

KKG mengatakan bahwa dia tidak mau mengikuti skenario yang seperti itu. KKG minta kepada para petinggi Depkeu yang hadir agar mempersiapkan gambaran menyeluruh tentang posisi hutang luar negeri RI. KKG akan mengatakan bahwa jumlah hutang yang demikian besarnya adalah kesalahan negara-negara pemberi hutang juga, yang sejak tahun 1967 menggerojok hutang kepada Indonesia melalui IGGI/CGI. Setelah mengucapkan pidato singkat ini KKG akan tidur, dan mempersilakan mereka berunding sesukanya. Apa yang merekaputuskan akan dipenuhi oleh KKG kalau dianggap reasonable dan fair, tetapi kalau  dianggap tidak fair akan ditolak dan KKG akan segera terbang kembali ke Indonesia
sambil mengatakan akan berani menghadapi resiko apapun.

Beberapa hari kemudian Marsilam Simanjuntak (Mensesneg) menelpon KKG memberitahukan bahwa Presiden Gus Dur telah menerbitkan Keputusan Presiden yang membentuk Tim Asistensi pada Menko EKUIN yang harus mengawal (baca mengawasi dan mengendalikan) Menko EKUIN selama perundingan Paris Club. Ketuanya Widjojo Nitisastro dan Sekretarisnya SMI. Memang selama perundingan Widjojo N. dan SMI mengapit KKG dan Bambang Sudibyo selama 24 jam, supaya mereka menjaga bahwa KKG benar-benar menanggapi pasal demi pasal dari para anggota Paris Club.

Ketika Megawati menjabat Presiden, diberitakan di Kompas bahwa SMI akan menjabat sebagai anggota Board of Directors IMF di Washington mewakili Indonesia. KKG menanyakan hal itu kepada Mega. Beliau terkejut sambil mengatakan : “kok enak saja, kan harus dengan persetujuan saya ?”, sambil mengatakan juga bahwa beliau tidak pernah mengetahuinya dan tidak pernah menandatangani Keppres untuk itu. Beberapa hari kemudian diberitakan lagi di Kompas bahwa SMI sudah akan efektif menjabat per tanggal tertentu. KKG menanyakan hal itu lagi kepada Megawati, dan dijawab bahwa Keppresnya memang sudah ditandatangani dengan alasan “…daripada, daripada ….”

Konon kabarnya, sebelum susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I terbentuk, SBY didatangi oleh Dubes AS Ralph Boyce dan Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta Andrew Steer. Mereka mengatakan bahwa kendali ekonomi hendaknya diberikan kepada SMI, Boediono dan Mari Pangestu. Boediono menolak yang bisa dipahami. Seusai sidang kabinet Megawati terakhir Boediono berpamitan dengan rekan-rekan menterinya.  Dia mengatakan bahwa salah satu dari kita bisa saja diminta lagi oleh SBY untuk duduk dalam kabinetnya. Tetapi dia (Boediono) tidak akan mau duduk dalam pemerintahan. Dia sudah fed up dan akan kembali ke kampus saja. Saya termasuk yang diberitahu tentang hal ini.

Maka saya tidak heran mendengar bahwa Boediono menolak tawaran SBY untuk duduk dalam KIB-nya. Namun ketika SBY tidak tahan tekanan publik, beliau mengumumkan akan melakukan reshuffle kabinet.

Saya mendengar bahwa Boediono sedang “digarap” habis-habisan untuk mau menjadi Menko Perekonomian, dan terjadilah itu. Ini saya gambarkan betapa mutlak pengaruh kekuatan internasional dalam mengendalikan kebijakan ekonomi Indonesia. Lebih hebat lagi, Jakarta Post tanggal 25 Mei 2009 memberitakan bahwa ketika Boediono ditanya, faktor apa yang mendorongnya mau menerima pencalonan dirinya sebagai Wakil Presiden dijawab olehnya : “because of a big stream that I can not resist”, yang berarti karena arus (kekuatan) besar yang tidak dapat ditahannya. Saya merasa perlu menceriterakan ini karena hubungannya antara SMI dan Boediono yang sama-sama anggota senior OTB dan sama-sama disodorkan kepada SBY agar mereka dan Mari Pangestu memegang kekuasaan ekonomi di Indonesia. Kenyataan-kenyataan ini jelas relevan dalam menjelaskan mengapa pengangkatan SMI sebagai managing director WB yang sangat tidak wajar dan menghina bangsa Indonesia itu berjalan demikian mulusnya.

Di tengah-tengah menjalankan tugas sebagai Menkeu yang dalam proses pemeriksaan oleh KPK sebagai tindak lanjut dari hasil kerja Pansus DPR tentang Bank Century, SMI mengumumkan pengunduran dirinya untuk menjabat sebagai managing director di WB mulai tanggal 1 Juni 2010, seperti yang kita ketahui bersama.

Saya mempunyai pengalaman yang menyangkut SMI dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ceriteranya sebagai berikut : hibah dari Uni Eropa kepada Indonesia menurut investigasi WB dikorup. Karena pelaksananya Bappenas, maka saya “diperiksa” oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang dipermasalahkan bukan KKG mengkorup, tetapi mengapa KKG membayar kembali hibah yang dituntut oleh WB sebesar USD 500 juta sedangkan yang dikorup hanyalah sekitar USD 30.000. Mengembalikan hibah seluruhnya sebesar USD 500 juta dianggap merugikan keuangan negara. Tetapi ketika salah paham, bahwa justru KKG yang berkelahi tidak mau membayar dan SMI yang sebagai Menteri Keuangan yang membayarnya, SMI-nya tidak diapa-apakan. KKG juga tidak diapa-apakan, tetapi sempat diperiksa. Berkaitan dengan ini ada hal sejenis yang terpublikasikan secara luas. Indonesia menerima hutang dari WB sebesar USD 4,7 juta untuk membangun proyek infra struktur. Menurut WB lagi sebagian dikorup, dan karena itu minta supaya seluruh hutang yang USD 4,7 juta dikembalikan. Tidak jelas dikembalikan atau tidak. Rasanya dikembalikan dan tidak ada konsekwensinya, walaupun dianggap merugikan dan mengacaukan  perencanaan keuangan negara. Saya kemukakan ini karena ada kecenderungan segala sesuatunya akan kebal hukum apabila WB ada di belakangnya. Jelas ini merupakan faktor yang bisa menjelaskan mengapa pengangkatan SMI oleh WB langsung saja mematikan urusannya dengan KPK tentang Century yang sebelumnya demikian gegap gempitanya.

SMI, Berkeley Mafia, Kekuatan Asing dan Sejarah Pekembangannya

Kekuatan asing yang boleh  dikatakan menentukan semua kebijakan ekonomi dan keuangan Indonesia diwakili oleh tiga lembaga keuangan internasional, yaitu Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF.

Ketika KKG sebagai Menko EKUIN pertama kali harus mengucapkan pidato di depan CGI dalam pembukaan rapat tahunannya, kepada KKG disodorkan naskah pidato oleh staf yang jelas anggota OTB. Isinya sama sekali tidak disetujui oleh KKG, dan dia minta kepada staf yang bersangkutan supaya diubah dengan arahan dari KKG. Dia menolak sambil mengatakan bahwa sudah menjadi tradisi sejak dahulu kala bahwa pidato pembukaan IGGI/CGI oleh Ketua Delegasi RI haruslah dibuat oleh WB melalui staf Menko EKUIN. Akhirnya saya membuatnya sendiri yang isinya sesuai dengan hati nurani dan keyakinan saya, yang ternyata isinya mengejutkan pimpinan sidang, Wakil Presiden WB Dr. Kasum.

Pidato yang saya ucapkan mengandung tiga inti. Yang pertama, kalau Indonesia tidak mampu membayar cicilan pokok utang beserta bunga yang jatuh tempo, negara-negara IGGI/CGI ikut bersalah, karena barang siapa memberi utang harus mengevaluasi apakah yang diberi utang akan mampu membayar cicilan utang pokoknya beserta bunganya tepat waktu. Kalau ternyata tidak bisa, negara-negara pemberi utang harus ikut bertanggung jawab dalam bentuk hair cut. Bukan hanya penundaan pembayaran cicilan utang pokoknya saja, yang sifatnya menggeser beban di kemudian hari, sedangkan bunganya pembengkak. Kedua, KKG protes penggunaan istilah “negara donor”, dan minta supaya istilah yang sudah dibakukan oleh WB bersama-sama dengan para ekonom OTB itu diganti dengan istilah “negara kreditur” atau “negara pemberi utang”. Ketiga, KKG juga protes digunakannya istilah “aid” atau bantuan, dan minta diganti dengan “loan” atau kredit. Kesemuanya tidak dihiraukan. Belakangan saya mendengar dari Dr. Satish Mishra yang khusus diperbantukan pada Indonesia oleh PBB selama krisis. Dia memberitahukan kepada saya bahwa walaupun segala sesuatu yang saya katakan masuk akal, para ekonom OTB sendiri bersama-sama dengan WB, Bamk Pembangunan Asia dan IMF menyikapinya dengan “let him talk”. Biarlah dia bicara, tidak akan ada dampaknya sama sekali.

Sejarah Penguasaan Ekonomi Indonesia oleh Kekuatan Asing dan Kelompok Berkeley Mafia

Mari sekarang kita telaah bagaimana beberapa ahli dan pengamat asing melihat peran kekuatan asing dan kelompok Berkeley Mafia dalam perekonomian Indonesia sejak tahun 1967.

Saya kutip apa yang ditulis oleh John Pilger dalam bukunya yang berjudul “The New Rulers of the World.” Saya terjemahkan seakurat mungkin ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :

“Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konperensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil alihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili : perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonoom-ekonom Indonesia yang top”.

“Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan ‘the Berkeley Mafia’, karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan : …… buruh murah yang melimpah….cadangan besar dari sumber daya alam ….. pasar yang besar.”

Di halaman 39 ditulis : “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. ‘Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler’ kata Jeffrey Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan mahasiwanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Simpson telah mempelajari dokumen-dokumen konperensi. ‘Mereka membaginya ke dalam lima seksi : pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi;  yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan : ini yang kami inginkan : ini, ini dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infra struktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.

Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.”

Demikian gambaran yang diberikan oleh Brad Simpson, Jeffrey Winters dan John Pilger tentang suasana, kesepakatan-kesepakatan dan jalannya sebuah konperensi yang merupakan titik awal sangat penting buat nasib ekonomi bangsa Indonesia selanjutnya.

Kalau baru sebelum krisis global berlangsung kita mengenal istilah “korporatokrasi”, paham dan ideologi ini sudah ditancapkan di Indonesia sejak tahun 1967. Delegasi Indonesia adalah Pemerintah. Tetapi counter part-nya captain of industries atau para korporatokrat.

Para Perusak Ekonomi Negera-Negara Mangsa

Benarkah sinyalemen John Pilger, Joseph Stiglitz dan masih banyak ekonom AS kenamaan lainnya bahwa hutanglah yang dijadikan instrumen untuk mencengkeram Indonesia ?

Dalam rangka ini, saya kutip buku yang menggemparkan. Buku ini ditulis oleh John Perkins dengan judul : “The Confessions of an Economic Hit man”, atau  “Pengakuan oleh seorang Perusak Ekonomi”. Buku ini tercantum dalam New York Times bestseller list selama 7 minggu.

Saya kutip sambil menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.

Halaman 12 : “Saya hanya mengetahui bahwa penugasan pertama saya di Indonesia, dan saya salah seorang dari sebuah tim yang terdiri dari 11 orang yang dikirim untuk menciptakan cetak biru rencana pembangunan pembangkit listrik buat pulau Jawa.”
Halaman 13 : “Saya tahu bahwa saya harus menghasilkan model ekonometrik untuk Indonesia dan Jawa”. “Saya mengetahui bahwa statistik dapat dimanipulasi untuk menghasilkan banyak kesimpulan, termasuk apa yang dikehendaki oleh analis atas dasar statistik yang dibuatnya.”

Halaman 15 : “Pertama-tama saya harus memberikan pembenaran (justification) untuk memberikan hutang yang sangat besar jumlahnya yang akan disalurkan kembali ke MAIN (perusahaan konsultan di mana John Perkins bekerja) dan perusahan-perusahaan Amerika lainnya (seperti Bechtel, Halliburton, Stone & Webster, dan Brown & Root) melalui penjualan proyek-proyek raksasa dalam bidang rekayasa dan konstruksi. Kedua, saya harus membangkrutkan negara yang menerima pinjaman tersebut (tentunya setelah MAIN dan kontraktor Amerika lainnya telah dibayar), agar negara target itu untuk selamanya tercengkeram oleh kreditornya, sehingga negara penghutang (baca : Indonesia) menjadi target yang empuk kalau kami membutuhkan favours, termasuk basis-basis militer, suara di PBB, atau akses pada minyak dan sumber daya alam lainnya.”

Halaman 15-16 : “Aspek yang harus disembunyikan dari semua proyek tersebut ialah membuat laba sangat besar buat para kontraktor, dan membuat bahagia beberapa gelintir keluarga dari negara-negara penerima hutang yang sudah kaya dan berpengaruh di negaranya masing-masing. Dengan demikian ketergantungan keuangan negara penerima hutang menjadi permanen sebagai instrumen untuk memperoleh kesetiaan dari pemerintah-pemerintah penerima hutang. Maka semakin besar jumlah hutang semakin baik. Kenyataan bahwa beban hutang yang sangat besar menyengsarakan bagian termiskin dari bangsanya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa sosial lainnya selama berpuluh-puluh tahun tidak perlu masuk dalam pertimbangan.”

Halaman 15 : “Faktor yang paling menentukan adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Proyek yang memberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan PDB harus dimenangkan. Walaupun hanya satu proyek yang harus dimenangkan, saya harus menunjukkan bahwa membangun proyek yang bersangkutan akan membawa manfaat yang unggul pada pertumbuhan PDB.”

Halaman 16 : “Claudia dan saya mendiskusikan karakteristik dari PDB yang menyesatkan. Misalnya pertumbuhan PDB bisa terjadi walaupun hanya menguntungkan satu orang saja, yaitu yang memiliki perusahaan jasa publik, dengan membebani hutang yang sangat berat buat rakyatnya. Yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Statistik akan mencatatnya sebagai kemajuan ekonomi.”

Halaman 19 : “Sangat menguntungkan buat para penyusun strategi karena di tahun-tahun enam puluhan terjadi revolusi lainnya, yaitu pemberdayaan perusahaan-perusahaan internasional dan organisasi-organisasi multinasional seperti Bank Dunia dan IMF.”

Penutup

Fokus tulisan ini adalah peran SMI dalam perpspektif sejarah dan kaitannya dengan hubungan yang sangat erat dan subordinatif pada kekuatan-kekuatan asing, mungkin kekuatan corporatocracy yang diwakili oleh tiga lembaga keuangan internasional, yaitu Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF.

Sejak Konperensi Jenewa bulan November 1967 yang digambarkan oleh John Pilger, dalam tahun itu juga lahir UU no. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang disusul dengan UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dan serangkaian perundang-undangan dan peraturan
beserta kebijakan-kebijakan yang sangat jelas menjurus pada liberalsasi. Dalam berbagai perundang-undangan dan peraturan tersebut, kedudukan asing semakin lama semakin bebas, sehingga akhirnya praktis sama dengan kedudukan warga negara Indonesia. Kalau kita perhatikan bidang-bidang yang diminati dalam melakukan investasi besar di Indonesia, perhatian mereka tertuju pada pertumbuhan PDB Indonesia yang produknya untuk mereka, sedangkan bangsa Indonesia hanya memperoleh pajak dan royalti yang sangat minimal.

Bidang-bidang ini adalah pertambangan dan infra struktur seperti listrik dan jalan tol yang dari tarif tinggi yang dikenakan pada rakyat Indonesia mendatangkan laba baginya.

Bidang lain adalah memberikan kredit yang sebesar-besarnya dengan tiga sasaran : pertama, memperoleh pendapatan bunga, kedua, proyek yang dikaitkan dengan hutang yang diberikan di mark up, dan dengan hutang kebijakan Indonesia dikendalikan melalui anak bangsa sendiri, terutama yang termasuk kelompok OTB untuk ekonomi dan kelompok The Ohio Boys untuk bidang politik.

Keseluruhan ini sendiri merupakan ceritera yang menarik dan bermanfaat sebagai bahan renungan introspeksi betapa kita sejak tahun 1967 sudah dijajah kembali dengan cara dan teknologi yang lebih dahsyat.

Para penjajah Belanda dahulu menanam berbagai pohon yang buahnya bernilai tinggi. Kekejaman mereka terletak pada eksploitasi manusia Indonesia bagaikan budak. Kebun-kebunnya sampai sekarang menjadi PTP yang masih menguntungkan.

Sejak tahun 1967, pengerukan dan penyedotan kekayaan alam Indonesia oleh kekuatan asing, terutama mineral yang sangat mahal harganya dan sangat vital itu dilakukan secara besar-besaran dengan modal besar dan teknologi tinggi. Para pembantunya adalah bangsa sendiri yang berhasil dijadikan kroni-kroninya. Apakah pengangkatan SMI menjadi managing director WB merupakan bagian dari skenario ini saya tidak tahu.

*) Kwik Kian Gie, Menko Ekonomi Kabinet Persatuan Nasional 1999-2000 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas Kabinet Gotong-Royong 2001-2004

Masyarakat Desa Sebagai Korban Permainan Citra

Jangan macam-macam sama si anu, dia itu keturunan darah biru, punya tanah luas, orang tuanya merupakan kepala desa di kampung sini.

Uraian beberapa kalimat tersebut adalah salah satu bentuk pengekspresian kekaguman terhadap orang-orang terpandang di desa-desa, bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu bentuk penghormatan itu menerobos dinding-dinding konsensus positif bersama, sebagai contoh anak karaeng ketika melakukan prilaku menyimpang maka seringkali tidak ada masyarakat yang berani menuntutnya, berbeda ketika pelanggarannya dilakukan oleh orang awam maka seketika itu pula antrian penuntut akan sergera mencecernya.

Semua kondisi ini tidak terlepas dari hirarki strata sosial mereka yang masih dijunjung tinggi sebagai salah satu ciri dari kehidupan feodalistik. Namun penulis merasa lebih senang mengkategorikan semua fenomena diatas sebagai sebuah fenomena baku yang sudah mulai terlampaui. Menurut pembacaan saya, di desa telah berkembang kultur kehidupan baru dan sedikit demi sedikit kultur baru ini mulai menggeser budaya lama yang telah berurat berakar selama beberapa generasi, akan tetapi jika diteliti secara radikal perubahan tersebut tidak terjadi secara sim sala bim melainkan terjadi secara perlahan dan memakan waktu cukup lama, selain itu variasi-variasi kultur tidak tersubtitusi secara bersamaan namun berganti satu per satu bahkan proses tersebut masih terjadi hingga sekarang dan jenis pergantiannya dapat diklasifikasikan kedalam dua bentuk yaitu berganti secara parsial dan berganti secara imparsial. Jenis budaya yang keseluruhan sisinya tidak berganti kemudian digelari budaya belang-belang atau pop culture ( percampuran antara budaya asli dan budaya luar namun kehilangan substansi aslinya).

Dalam analisis cultural studies, fenomena seperti ini terjadi sebab teknik pencangkokan budaya yanga dilakukan adalah teknik hibridasi yaitu suatu model pencangkokan budaya yang hanya mengadopsi normanya saja sementara substansi dari budaya tersebut diabaikan padahal norma budaya selalu dibatasi oleh ruang dan waktu tempat ia hidup karena kondisi lingkungan suatu masyarakat memiliki andil besar dalam membentuk norma dari masyarakat bersangkutan. Patut diingat pula bahwa kondisi lingkungan antara masyarakat satu dan masyarakat lain berbeda-beda sehingga sangat wajar jika norma budaya bervariasi walaupun pada hakikatnya substansi tetap sama

Sebagaimana pemaparan awal tadi bahwa pada awalnya orang yang dianggap terpandang adalah apabila ia keturunan darah biru, punya tanah luas, dan salah satu kerabatnya adalah pejabat kampung (RT,RW, atau kepala desa) namun untuk konteks kekinian, orang yang dianggap terpandang bukan lagi menurut kriteria diatas akan tetapi lebih didasarkan pada pencitraan langsung dihadapan mata seseorang. Sebagai sampel sederhana, kaum muda/mudi akan mempersepsi sesamanya sebagai orang hebat atau kaya ketika ia memakai pakaian yang dianggap gaul lagi trend, mereka tidak lagi peduli apakah ortunya raja tanah, apakah dia keturunan darah biru.

Sama halnya ketika ada orang yang mengendarai motor keluaran terbaru atau mengemudikan mobil dengan plat warna hitam maka dengan sekonyong-konyong orang akan menganggap ia sebagai individu yang strata sosialnya berada di tingkat atas padahal boleh jadi mulai dari pakaian, motor, dan mobil tadi hanya merupakan pinjaman dari orang lain bukan milik pribadinya serta mungkin saja ia hanya orang biasa bahkan terlalu biasa alias miskin namun ia piawai dalam mencitrakan diri maka saat itu jadilah ia OKB, disisi lain gaya baru ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kontak mata seseorang dengan beragam tampilan yang ia sakasikan dengan mata telanjang di dunia maya khususnya TV sebab tidak dapat dipungkiri jadwal acara hiburan yang semakin padat pada setiap stasiun TV juga memberikan kesan tertentu kapada pemirsanya. Realitas tersebut semakin diperparah dengan mutu hiburan yang sangat jauh dibawah standar dan cenderung memitoskan budaya pop dan meminggirksan budaya lokal, dalam analisis althusserian, fakta semacam itu telah berhasil mengkonstruk kesadaran baru yang kemudian oleh pemujanya dipersepsi sebagai sebuah ideologi dalam memandang fakta keduniaan, sehingga implikasi negatifnya adalah terbentuknya beragam ideologi kecil sebagai sub ideologi mapan yang sangat materialistik karena dipenuhi dengan bumbu-bumbu hedonisme.

Ideologi kecil dalam perspektif althusserian lalu menjelma dan membahasakan diri di ruang publik masyarakat desa dalam bentuk prilaku yang terkesan individual serta selalu mengharap imbalan dalam melakukan sebuah tindakan, sebagai contoh jika dulu orang hanya memakai asas saling membantu tanpa ada motif balasan materi dalam melakukan panen padi maka sekarang orang sudah enggan untuk melakukan hal serupa kecuali dengan imbalan materi karena menganggap membantu tanpa ada balas jasa tak lebih dari sebuah pekerjaan sia-sia dan memborosan waktu belaka.

Dalam konteks  seperti ini maka hampir dapat dipastikan bila budaya gotong royong akan segera menemui ajal kematiannya lalu generasi masyarakat desa yang datang belakangan  hanya bisa bertutur tentang indahnya budaya gotong royong yang dahulu kala pernah menjadi tren pergaulan di lingkungannya sementara dirinya sendiri sama sekali tidak merasa terusik ketika berprilaku individual, maka jadilah gotong royong sebagai romantisme sejarah belaka. Jika diamati dengan pisau analisis yang lebih tajam maka satu lagi fakta akan terungkap bahwa tumbuh suburnya image game(permainan citra) di kampung tidak bisa dilepaskan dari pengaruh globalisasi dan lahirnya global village ,dalam kajian sosiologi kontemporer masyarakat modern sering disebut sebagai masyarakat kode (mayarakat tanda) hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan kuat dalam komunitasnya untuk selalu melakukan usaha pencitraan diri demi mendapatkan sebuah cap stempel kekayaan, keterkenalan dan cap stempel hedonisme lainnya.

Bagi masyarakat moderen yang terperangkap didalam kanal globalisasi, mencitrakan diri dalam realitas kehidupan tidak hanya wajib dipraktekkan dalam salah satu lini kehidupan akan tetapi ia harus kita terapkan dalam segala aspek kehidupan, maka terbentuklah sebuah tatanan masyarakat yang bagi penulis sendiri lebih tepat digelari sebgai masyarakat fatamorgana yang senantiasa berusaha menonjolkan ke-aku-annya  padahal apa yang berusaha untuk ditonjolkan tak lebih dari fakta-fakta palsu yang dipaksakan untuk diaslikan.

Gempuran arus globalisasi yang begitu dahsyat bahkan sampai menerobos ruang-ruang terdalam dari kehidupan manusia tak pelak lagi turut memicu percepatan metamorfosis  gaya hidup termasuk gaya hidup di kampung, kondisi percepatan ini semakain dikompori dengan ketidakpahaman mereka dalam mempersepsi globalisasi secara utuh dimana hal itu setali tiga uang dengan tingkat pendidikan masyarakat pedesaan yang masih tergolong rendah sehingga efek negatifnya adalah ketidakmampuan mereka dalam memainkan nalar kritis guna menelanjangi sisi-sisi bejat globalisasi. Sebab bagi masyarakat pedesaan globalisasi tak ubahnya dewa penyelamat yang mampu menaikkan strata sosial mereka sehingga setiap orang harus mengikut kepada fatwa kaum globalis, kalau tidak, maka siap-siap saja menyandang gelar otoda (orang tempo doloe) selain itu kita juga tidak bisa berharap banyak pada generasi tunas bangsa di kampung sebab hampir setiap hari sekolah, otak mereka selalu dicekoki dengan diktum-diktum keagungan globalisasi oleh para guru, namun situasi semacam ini sebenarnya tidak hanya tervisualisasikan dikampung  tetapi juga tergambar jelas di kota-kota, bahkan prakteknya terkadang lebih massif.

Dalam kondisi tragis ini, nilai-nilai kearifan local (local wisdom) tidak lagi berfungsi secara efektif sebagai filter penyaring guna mencegah terjadinya degradasi moral, karena bagaimanapun juga merupakan sebuah keharusan  untuk mengakui secara objektif  bahwa perubahan-perubahan kultur yang terjadi pada masyarakat pedesaan juga turut berimplikasi kepada penurunan kualitas moral masyarakatnya dan hal sangat memprihatinkan bagi penulis adalah adanya kecenderungan tertentu pada diri anak muda desa untuk mencap teman-temannya yang masih setia mempertahankan nilai-nilai local wisdom dengan label anak muda kampungan atau tidak modern, padahal di tempat kelahirannya sendiri, era modern telah mulai ditinggalkan oleh penggemar fanatiknya. Mereka sudah mulai bergerak kepada suatu tahap kehidupan baru yakni era post-moderen sekalaipun istilah post-moderen masih dalam kerangka tarik ulur antara pembela dan penentang gigihnya akan tetapi penulis menganggap pembahasan mendetail terkai post-moderen tidak pas disisipkan dihadapan pembaca sekarang.

Pada tahap tertentu, sajian realitas pencitraan diri yang lagi trend di kampung-kampung tidak bisa dilepaskan begitu saja dari fenomena lapis elit pemerintahan yang juga senang melakukan tindakan sama demi menutupi kebobrokan-kebobrokannya. Padahal dalam pandangan masyarakat desa, lapis elit pemerintahan masih dianggap sebagai panutan yang mesti dicontoh sekalipun panutan dalam hal kesalahan, karena pada hakikatnya masyarakat desa bukanlah komunitas yang 100% buta politik namun dalam hal-hal tertentu sebagai akibat dari keterbukaan informasi yang semakin meluas maka dengan sendirinya masyarakat juga mengetahui kebobrokan-kebobrokan tertentu dari elit pemerintahan yang berusaha mati-matian ditutupi lewat jalur pencitraan diri sehingga elit pemerintahan kita hanya mampu bertindak sebagai panutan dalam hal kesalahan yang kemudian melahirkan kemiskinan karakter dalam kultur masyarakat kita

Rasanya tidak bijaksana ketika seorang intelegensia hanya mampu memaparkan masalah kepada khayalak ramai tanpa bisa memberikan problem solving guna keluar dari lingkaran kesesatan, begitupun dengan artikel dihadapan pembaca, ketika ia tuidak bisa memberikan tawaran solusi maka penulis jugalah yang harus bertanggungjawab di kemudian hari (tapi perlu diingat bahwa penulis hanyalah budak tuhan, bukan nabi maksum).

Menurut hemat saya, inlah saat tepat bagi generasi muda desa yang belajar di kota dan memang merasa tercerahkan untuk melakukan social enggeneering di kampungnya masing-masing, karena golongan ini memilki pisau analisis yang tajam sehingga bisa menganalisa secara cermat perubahan kondisi di kampung apalagi dengan melihat tingkat persentase organisasi ekstra kampus yang notabenenya berbasis pencerahan dimana tingkat persentase anggotanaya kebanyakabn berasal dari daerah, penulis sama sekali tidak punya niat untuk mengabaikan peran organisasi intra kampus dalam memproduksi insan-insan tercerahkan namun sebagaimana telah menjadi rahasia umum bahwa organisasi intra kampus seringkali dijadikan ladang pertarungan untuk mencari keuntungan pragmatis dan kekuasaan belaka.

Perekayasaan sosial di desa yang nantinya harus dimotori oleh kaum muda terdidik bisa diawali dengan pembuatan simpul kekuatan diantara sesama kaum muda dengan terlebih dahulu melakukan silaturrahim gagasan diantra kaum muda sendiri karena sebagaimana jamak dipahami bahwa kaum muda yang pernah menelan asam garam dunia ekstra kampus memilki platform pemikiran tersendiri yang berbeda satu sama lain, dari segi sisi positif perbedaaa gagasan seharusnya tidak dianggap sebagai batu sandungan akan tetapi ia seharusnya dilihat sebagai kekayaan khazanah gagasan yang sangat potensial untuk dipraksisikan pada tataran riil.

Silaturrahim gagasan juga bukan dimaksudkan untuk  meyeragamkan pandangan sampai pada tahap paling detail namun paling tidak dari proses ini simpul kekuatan kaum muda mampu mencapai kemiripan pandangan pada tataran nilai dan tindakan universal. Langkah selanjutnya yang mesti diperhatikan yakni kemampuan kita untuk merangkul masyarakat setempat guna bersama-sama berjuang ke arah perubahan khusussnya kelompok pemuda desa, langkah ini tidak bermaksud untuk menspesialkan kelompok tertentu dari kelompok lain tetapi hal terpenting yang wajib dipahami bersama adalah setiap perubahan selalu membutuhkan semangat dan emosi dan setiap perubahan juga membutuhkan pengawalan untuk menjaga agar poerubahan yang telah terjadi nantinya tidak kembali mengalami kemunduran dan akhirnya terperosok kedalam kubangan kejumudan namun tetap harus ditekankan bahwa upaya perangkulan terhadap segenap lapisan masyrakat baik tua maupun muda marupakan bentuk keharusan yang mesti dilakukan karena mereka semua memiliki fungsi dalam instrument perubahan, jangan sampai kalangan pemuda desa yang pernah mengenyam pendidikan di universitas kembali terjebak pada ruang eksklusifisme gerakan dengan menjadikan komunitas merka sebagai menara gading perubahan yang tidak pernah bersentuhan dengan masyarakat, padahal semestinya untuk melakukan sebuah perubahan maka stake holder yang dibutuhkan bukan hanya mahasiswa melainkan semua golongan masyarakat, adapun kaum muda tercerahkan berfungsi untuk menyemai benih perubahan dengan melakukan penyadaran kepada masyarakat agar mereka mampu memahami realitas yang sesungguhnya lalu  keluar dari keterbungkaman yang selama ini mendikte mereka.

Akan tetapi, dalam perspektif penulis ada satu problem pengganjal yang seakan telah terprakondisikan sehingga proyek pencerahan di kampung yang seyogyanya di motori oleh kaum muda yang kuliah didaerah perkotaan belum berjalan secara maksimal hingga sekarang, problem itu adalah kecenderungan bagi sebagian tunas harapan daerah untuk menetap di kota sehabis menyelesaikan studi bukannya pulang kedaerahnya guna melakukan rekayasa soaial, tinggal dan menetap  sesuai maksud penulis adalah mereka yang menetap di kota dan tidak memperhatikan lagi kondisi kampungnya, lain halnya dengan mereka yang menetap di kota namun tetap memperhatikan kondisi daerahnya yang jauh serta tetap melakukan usaha konkrit guna merekayasa kondisi daerah menuju masyarakat mutamaddin.

Asumsi ini selain dipengaruhi oleh faktor prestise sebagaimana masyarakat desa sering menganggap jika orang yang tinggal dikota lebih tinggi prestasi sosialnya dibandingkan dengan mereka yang tinggal di dcsa juga dipengaruhi oleh pandangan bahwa perubahan selamanya berasal dari atas kebawah  dan kota digambarkan sebagai simbol atas sementara desa dilukiskan sebagai simbol bawah, mereka jarang berpikir bahwa potensi masyarat bawah sangat tepat untuk dijadikan sebagai starting point dalam mengawali sebuah perubahan  karena mereka masih berada diluar lingkaran sistem.[]

Oleh: ZAENAL ABIDIN RIAM
Ketua Umum HMI MPO Korkom Makassar Selatan

Calon Mahasiswa Jangan Terpengaruh Iming-iming Hadiah

Rektor Universitas Bung Hatta Padang, Prof Dr Hafrijal Syandri MS mengingatkan calon mahasiswa yang gagal masuk perguruan tinggi negeri (PTN) dan berniat masuk perguruan tinggi swasta (PTS) agar tidak terpengaruh iming-iming hadiah yang disediakan suatu PTS jika mendaftar ke kampusnya.

Sekarang banyak muncul PTS menjaring calon mahasiswa baru dengan iming-iming hadiah dan janji-janji lain jika mendaftarkan diri ke kampus, padahal diantara PTS-PTS itu ada yang belum terakreditasi Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI), katanya di Padang, Jumat.

Memasuki tahun akademi 2010/2011 ini, banyak calon mahasiswa gagal diterima di PTN dan harus memilih PTS untuk melanjutkan menimba ilmu pendidikan tinggi.

Menurut dia, mereka yang gagal masuk di PTN bukan berarti bodoh, tapi belum beruntung atau sebagian diantara mereka ada yang hanya mencoba-coba untuk tes.

Dalam kondisi ini, banyak bermunculan berbagai PTS yang diduga justru belum terakreditasi Dirjen DIKTI, tambahnya.

Hafrijal melihat, beberapa PTS yang belum terakreditasi berupaya mencari calon mahasiswa sebanyak mungkin dengan berbagai cara, bahkan dengan iming-iming berbagai hadiah atau janji lainnya bagi setiap calon mahasiswa yang mendaftar di PTS tersebut.

Terhadap hal ini, ia mengingatkan, calon mahasiswa harus hati-hati, karena jika salah pilih, akibatnya bisa fatal.

Ijazah sarjana yang diupayakan bertahun-tahun bisa tidak diakui pemerintah dan tentu akan menjadi masalah bagi alumnus PTS yang belum terakreditasi itu, tambahnya.

Agar terhindar dari hal tersebut, Hafrijal menyebutkan, agar calon mahaiswa memilih PTS yang sudah berstatus akreditasi.

Ia menjelaskan, status akreditasi pada PTS tidak melekat pada program studi masing-masing, sehingga dalam satu PTS mungkin ada program studi yang sudah terakreditasi dan ada yang belum.

Karena itu, para calon mahasiswa baru memilih program studi yang terakreditasi, tambahnya.

Menurut dia, program studi yang telah terakreditasi menunjukan pengakuan pemerintah terhadap keberadaan atau eksistensi program tersebut, termasuk pengakuan atas kualitasnya.[]ant

Lelaki Yang Menegaskan Diri

lelaki yang menagaskan diriRuangan itu luas, berdinding putih dan ada empat jendela berderet di sepanjang dinding yang menghadap keluar. Satu dari keempat jendela itu berkaca retak, mirip lukisan akar dan kelihatan artifisial. Tidak ada apa-apa di sepanjang empat jendela itu, kecuali retakan tadi dan sebuah kelender yang berkibar-kibar diterpa angin. Di tiga dinding lainnya enam foster anjuran kesehatan membeku diam. Sesekali si pemuda meliriknya.

Terdapat tiga meja di keseluruhan ruangan. Dua diantaranya diatur memanjang di sudut ruangan di bawah retakan tadi, tempat bersemayam bagi dua gelas dan juga puluhan botol kecil berisi cairan warna-warni yang dijejer, serta sebuah box putih bergambar insult di atas botol-botol itu. Dan di samping di ujung meja itu yang memepet tembok, memanjang sebuah tempat tidur yang berkerangka besi dan berseprai putih. Meja satunya lagi berada di tengah-tengah ruangan dan diapit tiga kursi bergabus hitam. Satu menghadap ke pintu dan duanya lagi menghadap ke jendela.

Mereka berdua, yang satu dokter dan satunya lagi si pemuda tadi. Si dokter duduk di kursi yang menghadap ke pintu dan si pemuda di kursi sebelah kiri yang menghadap jendela. Mereka berhadapan, diam dan diperantarai daun meja. Dokter itu perempuan, berumur dua puluh pertengahan dan kelihatan gugup. Si pemuda dengan ritme wajah yang bingung.

Si dokter menghela nafas dan menghempaskannya kuat-kuat di hidung Diusahakannya menenangkan diri dengan itu, mengangkat kepalanya tiba-tiba dan berkata “Aku baru bertugas di sini, belum cukup setengah tahun. Dokter itu menatap masuk ke mata si pemuda dan mengehela nafasnya lagi, mengusir ketegangan yang kembali menyerbunya.

Si pemuda diam mencoba menangkap maksud dari kalimat itu. Namun sia-sia, kata-kata itu terlalu absurd bagi dirinya.

“Positif” kata dokter itu keluh dan khawatir.

Lesu si pemuda tertunduk.

Usai menjabat tangan si dokter, si pemuda lalu pulang ke rumahnya dan tidur sampai sore. Malamnya dia nonton film percintaan sampai jam sembilan, ke diskotik dan lalu nongkrong di public park sesudahnya. Lain seperti biasa, dia tidak minum dan kelihatan lebih lega dari yang sudah-sudah “yang abu-abu telah menjadi terang” batinnya “tak perlu lagi ada yang disesalkan”. Dan setelah sekian lama cuma duduk melamun di tempatnya, dikeluarkannya spidol hitam dari saku dan menuliskan sesuatu di senderan kursi di balok paling atas. Dia hati-hati sekali melakukannya, karena tidak ingin karyanya yang itu seperti kebanyakan tulisannya. Selesai, dia jauhkan kepala mengecek. Diamati dan dibacanya “AIDS bukti bahwa aku laki-laki”.

Nasrul Sani M Toaha

Amarah Kaus Merah

Andy Nelson / Getty Images

VIVAnews – NYARIS dua bulan terakhir Bangkok adalah kota terbelah. Puluhan ribu orang tumpah ke tengah kota dalam dua warna, merah dan kuning. Merah melambangkan sikap anti pemerintahan Perdana Menteri Abhisit Vejjaviva. Dan, kuning adalah sebaliknya.

Gerak Kaus Merah mengejutkan. Sejak awal April lalu, mereka menduduki satu wilayah bisnis penting di Bangkok: Ratchaprasong. Sebentang jalan di jantung Bangkok itu sarat mal mewah, dan hotel bintang lima. Aliran masa berbaju merah itu datang, dan mendirikan panggung besar di sana, lalu menguasai tiga kilometer persegi daerah itu.

Satu “Kota Merah” pun berdiri. Di tiap titik masuk, ada barikade ban, kawat berduri, dan ribuan bambu runcing. “Pintu masuk” itu dijaga pengawal berkaus merah. Di bentangan jalan itu kini berdiri tenda, panggung, lengkap dengan generator, klinik darurat, serta toilet. Massa mengalir, kata sumber pemerintah seperti dikutip laman Bangkok Post, naik turun di kisaran 100 ribu orang.

“Sebagian besar datang dari desa miskin,” ujar Prangtip Duoreng, wartawan lepas, yang berdiam di Bangkok kepada VIVAnews, Sabtu 21 Mei 2010. Menurut pengamatan dia, kekuatan kian besar karena kaum miskin di Bangkok turut bergabung dengan barisan anti pemerintah itu.

Situasi pun kian panas ketika bisnis di wilayah itu lumpuh diterjang aksi massa intens, setiap hari selama berpekan-pekan. Bentrokan dengan aparat pecah. Sejumlah mal dan toko dijarah. Mal mewah yang menjual produk merek global tutup. Satu taksiran menyebutkan, kerugian dari semua toko di kawasan itu mencapai 300 juta baht per hari.

Itu sebabnya, ketika militer menyapu bersih kawasan itu pekan lalu, Bangkok berubah menjadi ajang perang kota menakutkan. Tank, bazoka, dan rentetan tembakan senapan menghajar kumpulan massa. Teriakan histeris, tubuh berjatuhan bersimbah darah, hampir empat puluhan orang dinyatakan tewas.

“Bangkok kini tak beda dengan Baghdad. Tentara dan massa demonstran sama saja. Mereka membawa pistol, senjata M-16, granat dan bazoka,” demikian tulis seorang eksekutif Thailand di Bangkok dalam blognya. Kesaksian serupa bermunculan di laman internet, dan berita media massa.

***

KAUS merah, dan gerakan radikal mereka di tengah jantung Bangkok, adalah episode yang belum usai dari kisruh politik Thailand pasca Thaksin.

Dalam sejarah Thailand modern, negeri ini kerap diguncang konflik politik. Sejak 1932, setidaknya sudah 18 kali Thailand digoyang kudeta militer. Tapi sengketa kali ini paling parah dalam 20 tahun terakhir.

Thailand selalu diwarnai intrik politik tak sehat sejak kudeta militer atas PM Thaksin Shinawatra pada 2006. Sekitar setahun di bawah kendali militer, roda pemerintahan selalu dirongrong oleh kubu penentang begitu mandat dikembalikan kepada kekuatan sipil melalui pemilu 2007.

Harian The Nation dan Bangkok Post mengingatkan ketegangan di jalanan antara kubu pemerintah – dengan dukungan pasukan keamanan – dan kelompok “Kaus Merah” sulit dikendalikan, dan bisa mengarah kepada Perang Saudara.

Sejak gelombang demonstrasi dimulai pada 12 Maret 2010, sekitar 40 orang tewas akibat bentrokan kubu pemerintah dengan Kaus Merah. Kelompok ini berasal dari kaum miskin kota dan penduduk pedesaan yang bergabung dengan nama resmi “Front Bersatu untuk Demokrasi Melawan Kediktatoran” (UDD).

Jumlah korban bisa terus bertambah, bila militer tetap beraksi menghajar massa demonstran dengan kekuatan bersenjata. Kubu Kaus Merah selama ini menuntut parlemen, dan pemerintahan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva dibubarkan, dan diganti melalui pemilihan umum (Pemilu). Tapi kubu Abhisit menolak tuntutan itu. Situasi kian buruk ketika militer turun tangan.

Militer mendukung Abhisit yang belum genap satu setengah tahun berkuasa. Bagi kebanyakan kaum kelas menengah dan kalangan mapan, Abhisit adalah pemimpin tepat, terdidik dan masih muda. Tapi bagi kaum miskin kota, dan para petani di desa, Abhisit adalah wakil kelompok elit yang tak peduli nasib rakyat. Abhisit lebih sibuk soal intrik, dan memburu harta Thaksin ketimbang, misalnya,  memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi, terutama bagi rakyat pedesaan di utara Thailand.

Menurut UDD, cara pemerintahan Abhisit dibentuk, adalah sama tidak elegannya dengan apa yang mereka lakukan di Bangkok saat ini. Bergabung di Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD), massa pendukung Abhisit yang bersimbol “Kaus Kuning” ini berhari-hari menyandera dua bandara utama di Bangkok, Don Muang dan Suvarnabhumi, pada 2008. Sama seperti sekarang, aksi dua tahun lalu itu membuat rugi ekonomi Thailand.

Memang, ada target PAD yang berhasil. Akibat aksi sandera bandara itu pada Desember 2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan Partai Kekuatan Rakyat (PPP) pro Thaksin bersalah karena curang dalam Pemilu 2007. Pada Pemilu akhir Desember 2007, Partai Demokrat pro Abhisit menggaet 39,63 persen suara, nyaris sama dengan 39,60 persen suara Partai Kekuatan Rakyat, partainya “Kaus Merah”.

Para pemimpin PPP dilarang berpolitik selama lima tahun. Hukuman ini berlaku juga bagi pemimpin partai, yang juga PM Thailand saat itu, Somchai Wongsawat. Dia  adalah juga kerabat Thaksin.

Akibatnya keputusan Mahkamah Agung itu, kubu PAD berhak tampil di pucuk kekuasaan menggantikan PPP. Mereka memunculkan kandidat yang kalah dalam pemilu 2007, Abhisit Vejjajiva sebagai perdana menteri baru.

Aksi PAD inilah menimbulkan sakit hati di kalangan pengikut Thaksin. Mereka lalu membentuk front yang dikenal dengan UDD itu.  Para pengikutnya menilai Abhisit dan para pendukungnya merebut tampuk kepemimpinan dengan cara tidak fair. Jabatan di pucuk kekuasaan itu dinilai “hadiah” atas penggulingan rezim Thaksin cs,  dan bukan dicapai lewat cara yang demokratis. Itulah sebabnya, UDD meminta pemilu segera digelar kembali.

Celakanya, kedua kubu bertentangan ini – di luar intervensi militer dan pengaruh raja – punya pengaruh dan kekuatan relatif berimbang. Bagi Thailand, yang demokrasinya menganut prinsip satu orang satu suara, situasi itu sangat meresahkan.

Thaksin Sinawatra – yang digulingkan dari kekuasaan melalui kudeta militer tak berdarah pada 2006 – menyadari dan memanfaatkan perimbangan kekuatan itu. Dia merasa terhina oleh para lawan-lawan politiknya – terutama di kubu Abhisit – yang membuat dia kini berstatus buronan.

Menurut The Economist, keputusan pengadilan di Bangkok pada 26 Februari 2010, yang membekukan aset Thaksin senilai US$1,4 miliar membuat dia kian marah. Dua tahun sebelumnya dia dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan terkait pembelian lahan, kasus yang juga menjerat istrinya. Thaksin dinyatakan sebagai narapidana.

Tapi pendukung Thaksin di pedasaan murka. Maklumlah, mereka tak lupa bagaimana Thaksin menghidupkanm ekonomi mereka di pedesaan selama lima tahun menjadi perdana menteri (2001-2006). Thaksin pula yang paling antusias berkampanye di daerah menjelang pemilu. Bagi pendukung Kaus Merah, Thaksin adalah konglomerat pembela wong cilik.

Sebaliknya, kalangan politisi pro pemerintah pun  menudeing Kaus Merah sebagai massa bayaran Thaksin. Mereka sengaja membuat kacau situasi, dan tidak mewakili rakyat kebanyakan. Maka, tuntutan pemilu dipercepat adalah permintaan tidak realistis. Bagi pendukung kubu pemerintah, Thaksin adalah biang kerok dari konflik ini.

Upaya lokal mengatasi krisis pun masih belum mendatangkan hasil. Sejumlah organisasi, dan tokoh-tokoh masyarakat di Thailand berupaya mendamaikan kubu pemerintah dan Kaus Merah dalam satu meja. Tapi upaya itu gagal mendapatkan titik terang, terutama menentukan kapan parlemen dan pemerintahan bisa diganti.

Kaus Merah menuntut tenggat waktu: pemilu harus berlangsung dalam 30 hari ke depan. Sebaliknya, kubu Abhisit menghendaki pemilu baru terlaksana sembilan bulan ke depan. Inilah batu ganjalan dalam penyelesaian krisis politik di Thailand.

Lalu, di mana peran raja?

***

Kedua kubu bertikai maupun rakyat yang netral sebenarnya berharap ada campur tangan Raja Bhumibol Adulyadej. Dalam sejarah politik di Thailand, raja tidak turut campur dalam pemerintahan, namun intervensinya sangat diperlukan saat negara dalam keadaan genting.

Semasa masih bugar, Bhumibol pun berkali-kali bertindak sebagai “Bapak Bangsa” yang mampu melerai “anak-anak-”nya bertengkar. Bagi rakyat Thailand, keputusan raja adalah suara tuhan yang sulit dibantah. Kini Raja Bhumibol sudah renta dan sakit-sakitan. Di usia 82 tahun, dia kerap masuk rumah sakit karena gangguan pernafasan. Tampaknya, sang raja tak boleh lagi diganggu dengan krisis politik di kerajaannya.

Krisis tambah berat karena Thailand harus bersiap mengganti raja mereka. Setelah memerintah lebih dari 60 tahun, dan kondisi kesehatannya kian menurun, Raja Bhumibol dikhawatirkan tak bisa bertahan dalam waktu dekat.

Masalahnya, putra mahkota Pangeran Vajiralongkorn masih belum mendapat tempat di hati rakyat. Bahkan, dikhawatirkan dia sulit menandingi sifat baik ayahnya – sebagai penganut Budha taat, hanya beristri satu, dan penderma – yang membuat rakyat segan.

Bahkan muncul desas-desus Vajiralongkorn turut bermain dalam krisis politik ini. Kepada Economist, sumber di istana mengungkapkan putra sulung Bhumibol dan Ratu Sirikit ini dikenal dekat dengan Thaksin, yang selama dua tahun terakhir berada di pengasingan.

Hubungan itu tak disukai oleh orang dekat raja, salah satunya Prem Tinsulanonda, sang penasehat terpercaya.  Mungkin itu sebabnya mengapa Thaksin dijatuhkan. Prem tak suka dengan konglomerat itu.

Itu sebabnya, tatkala wawancara dengan media Inggris beberapa waktu lalu, Thaksin memberikan ekspresi antusias bila suatu hari kelak Vajiralongkorn tampil sebagai raja baru Thailand.

Anwar Ibrahim: Konspirasi Jahat dalam Kasus Sodomi Dirinya

Ada konspirasi jahat yang diarahkan oleh pihak penguasa Malaysia dibawah rezim Najib Abdul Razak terhadap dirinya. Demikian kesimpulan pernyataan Anwar Ibrahim dalam menjawab pertanyaan dari ketua umum PB HMI, M. Chozin Amirullah, dalam sebuah acara jamuan makan malam di Istana Negara Bagian Selangor, Malaysia (Ahad, 23/05/2010).

Sebagaimana diketahui, kasus tuduhan sodomi terhadap asistennya kembali dituduhkan oleh pihak-pihak yang pro-pemerintah kepada Anwar Ibrahim. Oleh mayoritas warga Malaysia, tuduhan tersebut terkesan dipaksakan mengingat tidak ada landasan rasionalnya, baik dari sisi hukum Negara mapupun hukum Islam. Kekuatan politik yang berkuasa di Malaysia saat ini menggunakan segala cara untuk menghancurkan kekuata-kekuata oposisi yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, salah satunya adalah dengan tuduhan sodomi tersebut.

“Negeri ini sudah sedemikian rusaknya, sehingga mereka menghalalkan segala muslihat untuk mengokohkan kekuatan rezim. Bukan hanya itu, mereka bahkan tuduh saya pro-Yahudi, Pro-China, dan anti Melayu. Padahal kalau kita buktikan, justru mereka sendirilah yang lakukan itu.” Demikian disampaikan Anwar Ibrahim kepada audience yang terdiri dari para mahasiswa dari Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Lebih lanjut, Anwar menyampaikan bahwa persekongkolan jahat tersebut dilakukan sebagai bagian dari otoritarianisme rezim UMNO di Malaysia. Ia bahkan mengeluhkan bahwa tingkat otoritarianisme rezim di Malaysia saat ini lebih parah jika dibanding dengan otoritarianisme rezim Orde Baru di Indonesia.

Perhatian yang tinggi Anwar Ibrahim terhadap dunia gerakan mahasiswa menjadikannya menyediakan waktu khusus untuk berdialog dengan para mahasiswa yang sedang mengikuti konferensi PEPIAT (Persatuan Pelajar Asia Tenggara) yang diselenggarakan di Malaysia, 22-25 Mei 2010. Jamuan makan malam diselenggarakan oleh Menteri Besar Kerajaan Selangor, Sri Dato’ Seri Abdul Khalid bin Ibrahim. Kebetulan Anwar Ibrahim  menjadi penasihat ekonomi Negara bagian tersebut.[] lara

Welcoming Dinner PEPIAT di Selangor

Penyelenggaraan pertemuan PEPIAT (Perhimpunan Pelajar Islam Asia Tenggara) dibarengkan dengan pertemuan internasional UNIW (Union of NGOs of the Islamic World). Organisasi pelajar Islam Malaysia (PKPIM) sebagai tuan rumah penyelenggaran juga merupakan bagian dari panitia pertemuan UNIW tersebut.

Seluruh delegasi PB HMI sampai di Negara bagian Selangor pada Sabtu malam (22/05/10), disambut dengan acara makan malam bersama yang diikuti oleh seluruh delegasi PEPIAT dan UNIW dari berbagai Negara. Acara makan malam dibuka dengan sambutan dari panitia dan sekjend UNIW, Necmi SADIKOGLO dari Turkey.

Dari Indonesia, selain para utusan HMI, Nampak juga beberap utusan dari PII (Pelajar Islam Indonesia) yang dipimpin langsung oleh ketuanya, Nasrullah. Selain itu, Soeripto, salah satu pendiri PKS juga terlihat hadir dalam acara santap malam tersebut, meskipun tidak lama kemudian menghilang dari ruangan.

Acara welcoming dinner berlangsung di kampus Daarul Hikmah, sebuah kampus yang didirikan oleh ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) yang terletak di kawasan Kajang, Negara bagian Selangor. Selesai acara, sekitar pukul 22.30 waktu setempat, peserta PEPIAT diantar ke tempat penginapan  di komplek perumahan pejabat Kerajaan Selangor, dikawasan Sha Alam, Selangor.

Sebagai informasi, kawasan perumahan pejabat Negara di Shah Alam semula adalah perumahan yang dihuni oleh para elit pejabat Negara, namun seiring dengan kemanangan partai pendukung Anwar Ibrahim di Negara bagian Selangor, komplek hunian mewah tersebut tidak lagi diperuntukkan bagi pejabat, melainkan disewakan untuk aktivitas kepemudaan dan kemahasiswaan. “Saat ini para pejabat Negara dianjurkan tinggal di rumahnya masing-masing, untuk menghemat anggaran; kini perumahan ini disewakan”, demikian keterangan salah satu panitia kepada pbhmiNET. <lara>

Peringati Reformasi, Mahasiswa Datangi DPR

Tanggal 21 Mei, dua belas tahun lalu, reformasi mulai bergulir di Indonesia. Massa mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI-MPO) berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jum’at (21/5) untuk memperingati hari kejatuhan rezim orde baru itu.

Ketua PB HMI M. Chozin Amirullah dalam orasinya mengatakan, reformasi yang berusia 12 tahun lalu telah tergusur oleh politik kartel, perselingkuhan penguasa dan pengusaha sehingga terjadi banyak prahara, mulai dari prahara mafia hukum, mafia pajak, mafia pemerintahan dan mafia bisnis. Untuk itu, Chozin berharap, dengan mengembalikan semangat ruh reformasi, semua prahara yang menimpa negeri segera berakhir.

Puluhan mahasiswa ini pada awalnya membawa sebuah ban yang direncanakan akan dibakar. Namun belum sempat dibakar, pihak kepolisian langsung mengambil ban tersebut.

Alhasil, mahasiswa kemudian mengumpulkan kertas-kertas di sekitar Gedung DPR. Kertas-kertas tersebut kemudian dibakar.[] M. Ma’arif