Amarah Kaus Merah

Andy Nelson / Getty Images

VIVAnews – NYARIS dua bulan terakhir Bangkok adalah kota terbelah. Puluhan ribu orang tumpah ke tengah kota dalam dua warna, merah dan kuning. Merah melambangkan sikap anti pemerintahan Perdana Menteri Abhisit Vejjaviva. Dan, kuning adalah sebaliknya.

Gerak Kaus Merah mengejutkan. Sejak awal April lalu, mereka menduduki satu wilayah bisnis penting di Bangkok: Ratchaprasong. Sebentang jalan di jantung Bangkok itu sarat mal mewah, dan hotel bintang lima. Aliran masa berbaju merah itu datang, dan mendirikan panggung besar di sana, lalu menguasai tiga kilometer persegi daerah itu.

Satu “Kota Merah” pun berdiri. Di tiap titik masuk, ada barikade ban, kawat berduri, dan ribuan bambu runcing. “Pintu masuk” itu dijaga pengawal berkaus merah. Di bentangan jalan itu kini berdiri tenda, panggung, lengkap dengan generator, klinik darurat, serta toilet. Massa mengalir, kata sumber pemerintah seperti dikutip laman Bangkok Post, naik turun di kisaran 100 ribu orang.

“Sebagian besar datang dari desa miskin,” ujar Prangtip Duoreng, wartawan lepas, yang berdiam di Bangkok kepada VIVAnews, Sabtu 21 Mei 2010. Menurut pengamatan dia, kekuatan kian besar karena kaum miskin di Bangkok turut bergabung dengan barisan anti pemerintah itu.

Situasi pun kian panas ketika bisnis di wilayah itu lumpuh diterjang aksi massa intens, setiap hari selama berpekan-pekan. Bentrokan dengan aparat pecah. Sejumlah mal dan toko dijarah. Mal mewah yang menjual produk merek global tutup. Satu taksiran menyebutkan, kerugian dari semua toko di kawasan itu mencapai 300 juta baht per hari.

Itu sebabnya, ketika militer menyapu bersih kawasan itu pekan lalu, Bangkok berubah menjadi ajang perang kota menakutkan. Tank, bazoka, dan rentetan tembakan senapan menghajar kumpulan massa. Teriakan histeris, tubuh berjatuhan bersimbah darah, hampir empat puluhan orang dinyatakan tewas.

“Bangkok kini tak beda dengan Baghdad. Tentara dan massa demonstran sama saja. Mereka membawa pistol, senjata M-16, granat dan bazoka,” demikian tulis seorang eksekutif Thailand di Bangkok dalam blognya. Kesaksian serupa bermunculan di laman internet, dan berita media massa.

***

KAUS merah, dan gerakan radikal mereka di tengah jantung Bangkok, adalah episode yang belum usai dari kisruh politik Thailand pasca Thaksin.

Dalam sejarah Thailand modern, negeri ini kerap diguncang konflik politik. Sejak 1932, setidaknya sudah 18 kali Thailand digoyang kudeta militer. Tapi sengketa kali ini paling parah dalam 20 tahun terakhir.

Thailand selalu diwarnai intrik politik tak sehat sejak kudeta militer atas PM Thaksin Shinawatra pada 2006. Sekitar setahun di bawah kendali militer, roda pemerintahan selalu dirongrong oleh kubu penentang begitu mandat dikembalikan kepada kekuatan sipil melalui pemilu 2007.

Harian The Nation dan Bangkok Post mengingatkan ketegangan di jalanan antara kubu pemerintah – dengan dukungan pasukan keamanan – dan kelompok “Kaus Merah” sulit dikendalikan, dan bisa mengarah kepada Perang Saudara.

Sejak gelombang demonstrasi dimulai pada 12 Maret 2010, sekitar 40 orang tewas akibat bentrokan kubu pemerintah dengan Kaus Merah. Kelompok ini berasal dari kaum miskin kota dan penduduk pedesaan yang bergabung dengan nama resmi “Front Bersatu untuk Demokrasi Melawan Kediktatoran” (UDD).

Jumlah korban bisa terus bertambah, bila militer tetap beraksi menghajar massa demonstran dengan kekuatan bersenjata. Kubu Kaus Merah selama ini menuntut parlemen, dan pemerintahan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva dibubarkan, dan diganti melalui pemilihan umum (Pemilu). Tapi kubu Abhisit menolak tuntutan itu. Situasi kian buruk ketika militer turun tangan.

Militer mendukung Abhisit yang belum genap satu setengah tahun berkuasa. Bagi kebanyakan kaum kelas menengah dan kalangan mapan, Abhisit adalah pemimpin tepat, terdidik dan masih muda. Tapi bagi kaum miskin kota, dan para petani di desa, Abhisit adalah wakil kelompok elit yang tak peduli nasib rakyat. Abhisit lebih sibuk soal intrik, dan memburu harta Thaksin ketimbang, misalnya,  memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi, terutama bagi rakyat pedesaan di utara Thailand.

Menurut UDD, cara pemerintahan Abhisit dibentuk, adalah sama tidak elegannya dengan apa yang mereka lakukan di Bangkok saat ini. Bergabung di Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD), massa pendukung Abhisit yang bersimbol “Kaus Kuning” ini berhari-hari menyandera dua bandara utama di Bangkok, Don Muang dan Suvarnabhumi, pada 2008. Sama seperti sekarang, aksi dua tahun lalu itu membuat rugi ekonomi Thailand.

Memang, ada target PAD yang berhasil. Akibat aksi sandera bandara itu pada Desember 2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan Partai Kekuatan Rakyat (PPP) pro Thaksin bersalah karena curang dalam Pemilu 2007. Pada Pemilu akhir Desember 2007, Partai Demokrat pro Abhisit menggaet 39,63 persen suara, nyaris sama dengan 39,60 persen suara Partai Kekuatan Rakyat, partainya “Kaus Merah”.

Para pemimpin PPP dilarang berpolitik selama lima tahun. Hukuman ini berlaku juga bagi pemimpin partai, yang juga PM Thailand saat itu, Somchai Wongsawat. Dia  adalah juga kerabat Thaksin.

Akibatnya keputusan Mahkamah Agung itu, kubu PAD berhak tampil di pucuk kekuasaan menggantikan PPP. Mereka memunculkan kandidat yang kalah dalam pemilu 2007, Abhisit Vejjajiva sebagai perdana menteri baru.

Aksi PAD inilah menimbulkan sakit hati di kalangan pengikut Thaksin. Mereka lalu membentuk front yang dikenal dengan UDD itu.  Para pengikutnya menilai Abhisit dan para pendukungnya merebut tampuk kepemimpinan dengan cara tidak fair. Jabatan di pucuk kekuasaan itu dinilai “hadiah” atas penggulingan rezim Thaksin cs,  dan bukan dicapai lewat cara yang demokratis. Itulah sebabnya, UDD meminta pemilu segera digelar kembali.

Celakanya, kedua kubu bertentangan ini – di luar intervensi militer dan pengaruh raja – punya pengaruh dan kekuatan relatif berimbang. Bagi Thailand, yang demokrasinya menganut prinsip satu orang satu suara, situasi itu sangat meresahkan.

Thaksin Sinawatra – yang digulingkan dari kekuasaan melalui kudeta militer tak berdarah pada 2006 – menyadari dan memanfaatkan perimbangan kekuatan itu. Dia merasa terhina oleh para lawan-lawan politiknya – terutama di kubu Abhisit – yang membuat dia kini berstatus buronan.

Menurut The Economist, keputusan pengadilan di Bangkok pada 26 Februari 2010, yang membekukan aset Thaksin senilai US$1,4 miliar membuat dia kian marah. Dua tahun sebelumnya dia dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan terkait pembelian lahan, kasus yang juga menjerat istrinya. Thaksin dinyatakan sebagai narapidana.

Tapi pendukung Thaksin di pedasaan murka. Maklumlah, mereka tak lupa bagaimana Thaksin menghidupkanm ekonomi mereka di pedesaan selama lima tahun menjadi perdana menteri (2001-2006). Thaksin pula yang paling antusias berkampanye di daerah menjelang pemilu. Bagi pendukung Kaus Merah, Thaksin adalah konglomerat pembela wong cilik.

Sebaliknya, kalangan politisi pro pemerintah pun  menudeing Kaus Merah sebagai massa bayaran Thaksin. Mereka sengaja membuat kacau situasi, dan tidak mewakili rakyat kebanyakan. Maka, tuntutan pemilu dipercepat adalah permintaan tidak realistis. Bagi pendukung kubu pemerintah, Thaksin adalah biang kerok dari konflik ini.

Upaya lokal mengatasi krisis pun masih belum mendatangkan hasil. Sejumlah organisasi, dan tokoh-tokoh masyarakat di Thailand berupaya mendamaikan kubu pemerintah dan Kaus Merah dalam satu meja. Tapi upaya itu gagal mendapatkan titik terang, terutama menentukan kapan parlemen dan pemerintahan bisa diganti.

Kaus Merah menuntut tenggat waktu: pemilu harus berlangsung dalam 30 hari ke depan. Sebaliknya, kubu Abhisit menghendaki pemilu baru terlaksana sembilan bulan ke depan. Inilah batu ganjalan dalam penyelesaian krisis politik di Thailand.

Lalu, di mana peran raja?

***

Kedua kubu bertikai maupun rakyat yang netral sebenarnya berharap ada campur tangan Raja Bhumibol Adulyadej. Dalam sejarah politik di Thailand, raja tidak turut campur dalam pemerintahan, namun intervensinya sangat diperlukan saat negara dalam keadaan genting.

Semasa masih bugar, Bhumibol pun berkali-kali bertindak sebagai “Bapak Bangsa” yang mampu melerai “anak-anak-”nya bertengkar. Bagi rakyat Thailand, keputusan raja adalah suara tuhan yang sulit dibantah. Kini Raja Bhumibol sudah renta dan sakit-sakitan. Di usia 82 tahun, dia kerap masuk rumah sakit karena gangguan pernafasan. Tampaknya, sang raja tak boleh lagi diganggu dengan krisis politik di kerajaannya.

Krisis tambah berat karena Thailand harus bersiap mengganti raja mereka. Setelah memerintah lebih dari 60 tahun, dan kondisi kesehatannya kian menurun, Raja Bhumibol dikhawatirkan tak bisa bertahan dalam waktu dekat.

Masalahnya, putra mahkota Pangeran Vajiralongkorn masih belum mendapat tempat di hati rakyat. Bahkan, dikhawatirkan dia sulit menandingi sifat baik ayahnya – sebagai penganut Budha taat, hanya beristri satu, dan penderma – yang membuat rakyat segan.

Bahkan muncul desas-desus Vajiralongkorn turut bermain dalam krisis politik ini. Kepada Economist, sumber di istana mengungkapkan putra sulung Bhumibol dan Ratu Sirikit ini dikenal dekat dengan Thaksin, yang selama dua tahun terakhir berada di pengasingan.

Hubungan itu tak disukai oleh orang dekat raja, salah satunya Prem Tinsulanonda, sang penasehat terpercaya.  Mungkin itu sebabnya mengapa Thaksin dijatuhkan. Prem tak suka dengan konglomerat itu.

Itu sebabnya, tatkala wawancara dengan media Inggris beberapa waktu lalu, Thaksin memberikan ekspresi antusias bila suatu hari kelak Vajiralongkorn tampil sebagai raja baru Thailand.