Kemenbudpar Tidak Realistis

Tidak jarang pariwisata digemborkan oleh pemerintah sebagai komoditas utama dalam menghasilkan pendapatan – di samping utang dari dalam (SUN) maupun luar negeri. Keindahan alam Indonesia seringkali dibanggakan sebagai penarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Sayangnya, potensi pariwisata tersebut tidak dikelola dan diolah dengan baik oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar). Hal tersebut nampak jelas dalam beberapa data yang dilansir oleh Kemenbudpar.

Kemenbudpar dalam Rencana Strategis Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata 2009-2014 menargetkan angka rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2010 (7,8 hari), 2011 (7,7 hari), 2012 (7,7 hari), 2013 (7,6 hari), dan 2014 (7,5 hari). Hal itu lebih rendah dibanding tahun 2001 (10,49 hari), 2002 (9,79 hari), 2003 (9,69 hari), 2004 (9,47 hari), 2005 (9,05 hari), 2006 (9,09 hari), dan 2007 (9,02 hari). Menanggapi hal ini, Lembaga Seni & Budaya PB HMI mempertanyakan Apa saja alasan dan pertimbangan Kemenbudpar sehingga menetapkan angka target dalam hal rata-rata lama tinggal wisman di Indonesia dalam lima tahun ke depan lebih rendah ketimbang periode 2001 – 2007.

Qusthan Abqary

Kemenbudpar juga menargetkan rata-rata pengeluaran/pembelanjaan wisawatan mancanegara per hari dalam USD pada tahun 2010 (1.000 USD), 2011 (1.050 USD), 2012 (1.100 USD), 2013 (1.150 USD), dan 2014 (2.000 USD). Padahal, menurut Qusthan Abqary (Direktor Lembaga Seni dan Budaya) dalam rentang tahun 2001 – 2007 rata-rata pengeluaran per wisman dalam setiap kunjungan yang berada di atas 1.000 USD hanya pada tahun 2001 (1.053,36 USD) dan yang lainnya di bawah 1.000 USD. “Apa saja alasan dan pertimbangan Kemenbudpar sehingga menetapkan target capaian dalam lima tahun ke depan secara over optimistic? Bahkan, terjadi lonjakan yang sangat tajam dari rata-rata pengeluaran seorang wisman dalam setiap kunjungan sebesar 1.150 USD pada tahun 2010 hingga melonjak pada angka 2.000 USD pada tahun 2014. Apakah Pemilu tahun 2014 dianggap oleh Kemenbudpar dapat menjadi magnet bagi wisman?” lanjut Qusthan dalam siaran pers yang diterima redaksi Hminews.

Kemenbudpar pun menargetkan jumlah wisman secara berlebihan dalam lima tahun ke depan, yaitu 2010 (6.750.000 wisman), 2011 (7.100.000 wisman), 2012 (7.500.000 wisman), 2013 (8.000.000 wisman), dan 2014 (8.600.000 wisman). Padahal, dalam rentang tahun 2001 – 2008 tidak pernah mencapai angka angka target terendah dalam lima tahun ke depan (6.750.000 wisman), bahkan ketika angka riil jumlah wisman telah ditambahkan dengan jumlah penumpang transit penerbangan internasional [pada tahun 2008 jumlah wisman ke Indonesia hanya mencapai 6.429.027 termasuk di dalamnya 194.530 penumpang transit internasional]. Padahal, kita masih ingat bahwa pada tahun 2008 dicanangkan program tahun kunjungan wisata ke Indonesia (“Visit Indonesia Year” yang [sekurangnya] keliru secara tata bahasa) akan tetapi hanya mampu meningkatkan jumlah kunjungan sebesar 923.268 dari angka kunjungan wisman pada tahun 2007 (6.429.027 [dihitung dengan penumpang transit oleh Kemenbudpar] – 5.505.759).

Beranjak dari data statistik produksi Kemenbudpar tersebut, Lembaga Seni dan Budaya PB HMI menyatakan:

1.      Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata tidak realistis dalam menetapkan angka target rata-rata lama tinggal wisman di Indonesia dalam lima tahun ke depan lebih rendah ketimbang periode tahun 2001 – 2007. Penetapan tersebut lebih rendah sehingga menyisakan kesan tidak ingin lebih buruk ketimbang periode tahun 2001 – 2007.

2.      Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata over optimistic karena tidak menetapkan target capaian dalam beberapa tahun ke depan dengan tidak mengindahkan berbagai kegiatan berskala nasional semisal Pemilihan Umum pada tahun 2014.

3.      Ketidakmampuan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata untuk membuat rencana strategis secara realistis dan optimistis menunjukkan bahwa kerja kebudayaan tidak dapat disatukan dengan kerja pariwisata. Seharusnya keduanya dipisahkan dalam dua kementrian yang terpisah guna maksimalisasi kerja dan usaha pada, di satu sisi, wilayah kebudayaan dan, di sisi lain, wilayah pariwisata yang seharusnya dapat menjadi sumber devisa yang lebih besar bagi negara dan bangsa.[]