Bla Bla Bla Pendidikan

“PENDIDIKAN itu penting. Karena berpendidikan, maka kita tahu bahwa pendidikan itu tidak penting.”

(potongan dialog dalam “Alangkah Lucunya Negeri Ini”)

Jika saya mempunyai tongkat sulap, saya akan mengucapkan “Abrakadabra!” untuk membuat semua orang di dunia ini menjadi pintar. Tapi sayang, pendidikan bukanlah hal yang hasilnya dicapai sekejap. “Simsalabim” penyihir atau “doa sapujagat” yang dipanjatkan Kyai Langitan pun tak dapat membuat kita pintar secepat pesan singkat via ponsel. Pendidikan adalah sebuah proses yang tak sebentar. Bisa dibilang sangat lama. Sepertinya, pesan moral “tuntutlah ilmu dari rahim ibu hingga liang lahat” merupakan pendorong kita yang “kelelahan” belajar.

Proses pendidikan yang panjang mengharuskan penyediaan sebagian besar waktu di setiap hari dalam usia hidup kita. Aksioma ini, harus diludahi oleh tak sedikit dari kita yang dihimpit beban ekonomi dalam hidupnya. Pilihan untuk “sekolah” atau “kerja” sering menjadi sikap yang realistis. Karena, harapan hidup untuk menjadi orang berada, seperti masa depan yang kosong saat diletakan di rel (proses) pendidikan.

Proses kehidupan

Sebagai makhluk yang sempurna, kesempurnaan manusia bukan diwujudkan dengan sifat/sikap merasa lebih. Makhluk berakal ini dapat menjadi sempurna, justru karena diposisikannya pada entitas yang “kurang”. Manusia sempurna, karena dirinya merasa “tak sempurna”, membutuhkan banyak hal untuk didapat dan dipelajari. Hidupnya dijalani dengan tindak mengisi ketiadaan dengan belajar.

Bila diartikan dengan kalimat yang lebih akrobatik, pendidikan adalah proses kesadaran (dan menyadari) manusia dalam kehidupannya untuk menjadi dirinya sempurna dari ketaksempurnaan. Sehingga, tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Proses yang bernama pendidikan ini, merupakan perjalanan manusia menuju “manusia”.

Dasar nilai bahwa pendidikan adalah proses, bagi saya bisa menjawab kebingungan masyarakat terhadap pendidikan yang dijalani. Adalah salah, jika kita sekolah untuk menjadi “pintar”. Tak benar, jika kita sekolah untuk mendapat nilai (angka), kelulusan, raport, ranking, ijazah, indeks prestasi (IP), cumlaude, gelar atau status hasil lainnya. Sehingga, bukan hal yang aneh jika banyak sarjana yang menganggur. Pengangguran terdidik semakin meningkat karena sebagian masyarakat menganggap pendidikan bertujuan untuk mendapat gelar, dan gelar itu digunakan untuk mendapatkan pekerjaan.

Pendidikan adalah proses juga bisa mengoreksi bagi masyarakat yang memandang bahwa pendidikan didapat harus dan hanya dengan masuk sekolah formal. Ada penilaian di masyarakat kita bahwa, cuma mereka yang bergelar sekolah formal yang dianggap sebagai orang berpendidikan. Padahal pendidikan jauh lebih kaya berada di luar gedung sekolah. Pendidikan adalah (proses) kehidupan itu sendiri. Menjalankannya selalu menyertai refleksi terhadap kehidupan manusia. Cukup banyak tokoh dunia dalam “100 Tokoh Paling Berpengaruh” (Michael H. Hart), tak tumbuh dari sekolah formal. Tak sedikit pendidikan diterapkan di negeri ini tak relevan dengan yang terjadi dan dibutuhkan di dalam kehidupan. Itulah mengapa sang juara kelas belum tentu baik dalam menjalani kehidupan bermasyarakat pasca sekolah.

Kesalahan juga terjadi pada masyarakat yang berpandangan bahwa pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan. Bagi mereka, pendidikan dijalankan karena dia bisa menjadikan manusia kaya harta. Ini watak pendidikan ala pedagang. Pendidikan dinilai sebagai modal investasi yang terus dikeluarkan, di mana nantinya, setelah lulus ia menghitung-hitung apakah gaji dari pekerjaanya sudah balik modal (break event point) atau belum.

Yang membebaskan

Selain karena kesadaran akan “ketidak sempurnaan”-nya, manusia dinobatkan sebagai makhluk sempurna karena dia diberikan “kebebasan” oleh Penciptanya. Ia bukanlah malaikat yang ditugaskan hanya untuk patuh beribadah. Bukan pula ia sebagai setan yang kerjanya membangkang dan menggoda. Homo sapiens tak sama dengan binatang yang hanya tahu makan, buang air, beranak dan mem(/di)buru. Ia pun tak sama dengan abiotik yang eksistensinya patuh pada kausalitas alam. Manusia punya pilihan bebas untuk menentukan apa dan bagaimana dirinya eksis.

Saya meyakini, bahwa pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang membebaskan. Artinya, dasar menjalankannya adalah kesadaran, bukan paksaan. Kita memberikan dan memilih rekomendasi hal. “Pecut” untuk menggerakan kita yang terlibat didalamnya adalah saran dan kritik, bukan angka penilaian (yang otoriter) dan hukuman. Pendekatannya dengan senyum dan dialog, bukan “jutek” dan keputusan sepihak.

Tak ada iklim yang membebaskan jika kita tak ditempatkan pada kedudukan yang setara. Kita semua tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Guru dan siswa adalah setara. Siswa lelaki dan perempuan pun setara. Siswa kelas satu, dua dan tiga juga setara. Guru dan staf adalah setara. Pimpinan dan yang dipimpin pun setara. Yang membedakan adalah fungsi kerjanya. Penilaiannya adalah benar/salah, baik/buruk yang didialogkan; bukan keputusan sepihak dari apakah dia guru, siswa, staf, atau pimpinan. Guru bisa salah, dan siswa sangat mungkin benar.

Pendidikan yang membebaskan pun berarti sekolah tak bisa otoriter menentukan apa yang benar/salah, baik/buruk bagi siswa. Sekolah, di era kebebasan informasi ini, tak menjadi satu-satunya oase ilmu dan moral (etika). Di suatu waktu, siswa bisa lebih tahu dibandingkan guru, karena setiap apa yang disebutkan oleh guru, tak lebih lengkap dengan apa yang terhampar dari situs pencarian Google. Apa yang aktual, belum tentu diketahui lebih dulu oleh guru, karena “world-wide-web” bisa menemukan apa saja setiap detiknya.

Kita bukan di zaman nabi dimana “Kebenaran” hanya ada dalam sabdanya. Kita pun bukan berada di era pra renaisans, yang pada saat itu benar/baik ditentukan oleh para agamawan yang mengklaim sebagai penerus nabi atau perpanjangan tangan Tuhan. Kita pun bukan lagi sebagai masyarakat yang mengkultuskan tokoh; memaknai “guru” dengan kepanjangan “digugu dan ditiru”. Sekolah beserta guru-guru di dalamnya bisa salah, dan masyarakat yang berada di luar pagar sekolah, sangat memungkinkan untuk merekomendasikan kebenaran. Sehingga, sekolah (sebagai lembaga komunitas guru) berdiri setara dengan keluarga (siswa beserta orang tua) dan masyarakat.

Meyakini pendidikan

Bla bla bla pendidikan tersebut penting—setidaknya bagi saya—untuk merefleksikan fenomena belakangan, di mana program standardisasi pendidikan kian marak. Bentuknya ada akreditasi, standar nasional/internasional, sertifikasi sampai Ujian Nasional (UN). Bagi saya semua itu bertentangan dengan makna pendidikan sebagai proses yang membebaskan. Kehidupan manusia adalah hamparan keragaman. Setiap manusia, setiap keluarga, setiap masyarakat, setiap daerah, mempunyai standar tersendiri. Menetapkan standar tunggal—apalagi dijabarkan dengan angka-angka—sebagai palu godam kelulusan merupakan sikap yang menafikan keragaman manusia.

Standardisasi justru tidak meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, malah hilang dengan adanya standardisasi, khususnya UN. Mengartikan kecerdasan hanya pada aspek kognitif (intelektual) telah mereduksi multi aspek kecerdasan manusia. Menurut pakar pendidikan Harvard University, Dr. Howard Garnerd, kecerdasan manusia terdiri dari kecerdasan bahasa (linguisitic intelegence), kecerdasan matematis-logis (logical-mathematical intelegence), kecerdasan ritmis-musikal (musical-rythmic intelegence), kecerdasan kinestik-tubuh (bodily-kinesthetic intelegence), kecerdasan interpersonal (interpersonal intelegence), kecerdasan intrapersonal (intrapersonal intelegence), kecerdasan naturalis (naturalyst intelegence).

Pendidikan harusnya melibatkan keragaman dan multi-potensi manusia yang ada. Ini mendorong alternatif pendidikan. Banyaknya bentuk pendidikan akan semakin mewakili karakter dan keinginan peserta didik. Jika menuntut hasil dari pendidikan, ukuran keberhasilannya adalah bagaimana peserta didik mempunyai pemikiran yang membebaskan, menyertai keunikan dari masing-masing karakternya. Tak hanya cerdas dalam arti kognitif semisal hitungan, membaca atau yang lainnya, tapi juga cerdas untuk bersikap tidak diskriminatif, adil dan bermanfaat terhadap sesama, alam beserta isinya.

Dalam proses panjang yang tak selesai dengan abrakadabra, simsalabim, atau doa sapujagat, pendidikan harus dijalani dengan keyakinan penuh yang sungguh. Keyakinan bahwa pendidikan itu penting. Bukan seperti yang dikatakan anak-anak pencopet dalam “Alangkah Lucunya Negeri Ini” bahwa pendidikan untuk kaya, seperti koruptor. Bukan pula menurut Muluk (diperankan oleh Reza Rahadian) dan Samsul (Asrul Dahlan), bahwa dengan pendidikan kita bisa tahu pendidikan itu tak penting. Pendidikan penting karena—dengan me-nulis/ucapkan ala Ribut (Sakurta Ginting)—pendidikan adalah proses adalah yang adalah membebaskan adalah manusia adalah untuk adalah memanusiakan adalah manusia (adalah cukup!). []

USEP HASAN S.

“pendidik” dalam arti yang membebaskan

Effendi Ghazali; Pilkada Terlalu Banyak Dosa

Perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat dan sistem politik yang masih mendewakan materi memaksa seorang calon pejabat melakukan permainan uang (money politic) dalam pilkada.

Hal itulah yang mengakibatkan Effendi Ghazali (Pakar Komunikasi Politik) tidak mau menjadi konsultan politik dalam pemilihan kepala daerah. “Terlalu besar dosa jika terlibat dalam pilkada” katanya dalam acara Training Politik Nasional PB HMI Rabu, (19/5) lalu.

Memang kegiatan politik takkan mungkin dilepaskan dari uang. Walau apapun namanya, baik money politik, ataupun yang sering dihaluskan sebagai cost politik. Apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat, merupakan praktek pragmatis, yang mau tidak mau akan mengarah pada kekuatan ekonomis.

Menurutnya, masih sedikit masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya dalam pilkada berdasarkan hati nurani. Karena, masyarakat masih berfikir, siapa yang memberi itu yang akan dipilih.[] Thomi

Seorang Nenek, Cucu, dan Satu Pertanyaan Tentang Kematian

anythingusearch.blogspot.com

Akhirnya hari itu datang juga, akhirnya ketakutan itu nyata juga. Maka dia terkulai, dia menangis. Ada hari-hari yang entah indah entah tidak, namun jelas pernah dia jalani. Dan karena itu ada kenangan yang hidup, bukan hanya kemarin, tapi bahkan masa setelah hari pengkuburan itu.

Kematian, adakah pantas dia dipikirkan. Bukankah dia merupakan kenyataan yang biasa saja, yang perlangsungannya dialami sejak semesta awal dilahirkan. Kematian, bisakah kita meratapinya meski kita tahu dia niscaya.

Sejak yang renaisans dilahirkan di eropa, manusia memandang peradaban dengan mata rasional. Usaha disegala hal dikontruksi lebih objektif, tapi toh manusia tetap juga menangis. Adakah yang rasional belum sepenuhnya terwujud, dan kita manusia masih berproses terus ke arah sana. Dan apakah ukuran sempurna tidaknya peradaban adalah sampai atau tidaknya kita. Ataukah memang manusia lahir dibekali dengan sikap-sikap irasional yang menjadi potensi dan sekaligus cacat bawaannya.

Cacat?, pantaskah kata itu. Bukankah yang subjektif membuat hidup lebih personal, lebih bisa merasa. Apakah tangis tanda kelemahan, cermin bahwa si manusia belum bisa menyerap ilmu-ilmu modern dalam dirinya. Ataukah tangis hanya berbicara tentang penderitaan belaka, sirat bahwa si jiwa sedan tertekan. Bukankah dalam tangis ada juga kenikmatan, dalam ratapan ada getaran, dan dalam kesedihan terlahir energi. Dan kesemua itu menghidupkan si manusia bersangkutan.

Kematian dalam manusia bukanlah kenyataan biasa tak bergreget. Kematian dalam manusia bukanlah kenyataan biasa yang berlangsung sama pada setiap manusia. Karena selain punya potensi objektif, manusia juga mahluk subjektif. Maka kematian sebagai perpisahan berlangsung lebih personal, lebih intim, dan oleh sebab itu lebih menyedihkan.

Maka lelaki itu menangis, meskipun mungkin sang nenek memang sudah mengimpi mati. Dia bersedih, meskipun rasionalnya dia bahagia. Karena neneknya yang itu, adalah nenek yang renta sudah, dimana tubuh tidak lagi sanggup menyerap kebahagiaan hidup. Tubuh yang tua adalah tubuh neneknya itu, adalah tubuh yang membangkan sudah, tubuh yang tidak lagi patuh. Maka normalnya dia bersuka. Namun toh dia tetap menangis, karena rumitnya kematian melebihi rumitnya kerja otak manusia. Maka seperti Chairil Anwar dia pun mencipta puisi :

Kau yang pergi, menghilang tertanam di bumi.

Adakah bisa bersua di semesta yang lain.

Kau yang renta dan tua sudah, tahu kau mesti kini aku berkabung.

kau yang lapuk sudah, sirnalah kini kau tertanam di bumi.

(Nasrul Sani M Toaha)

Rakyat Berperang Tumpas Mafia Hukum

Ketidakadilan dipertontonkan seolah-olah perangkat Negara digunakan hanya untuk kejahatan, pemerintahan telah kehilangan kemaslahatan  untuk  rakyatnya, maka dengan penomene hilangnya keadilan, merajalelanya kejahatan tingkat tinggi. Peran mafia- mafia merekayasa hukum, seolah-olah hukum telah mati. Sehingga yang ada hanya kekuasaan para mafia, seolah-olah negeri ini adalah negeri para Mafioso.

Melihat kebiadaban para mafia ini, HMI-MPO melalui komisi hukum PB-HMI-MPO, Adel Setiawan (19/05/2010) di jakarta, menyatakan bahwa untuk memerangi mafia hukum rakyat harus bersatu, tumpas penjahat negri ini.  Adel melanjutkan penuturannya, para mahasiswa yang peduli dengan nasib negri ini diharapkan ikut aksi bersama  Aliansi Mahasiswa Tolak Mafia Hukum  pada tanggal 20 mei 2010 , aksi akan digelar di Mabes Polri dan Bundaran HI dengan tuntutan  ‘Segera Wujudkan Reformasi Total di Tubuh Polri’, tangkap dan penjarakan mafia-mafia hukum dan Makelar Kasus di tubuh Polri. Buka secara transparan rekening-rekening seluruh petinggi dan mantan petinggi Polri, dan proses sesuai hukum yang berlaku, Copot segera Bambang Hendarso Danuri, karena telah gagal menciptakan Polri yang bersih dan berwibawa, tegas Adel dijakarta (Moh. Ma’arif  S,ZA)

Sudah Ada Perpustakaan Digital di Kebun Raya Bogor

Para pengunjung Kebun Raya Bogor kini tidak hanya dapat menikmati kerindangan aneka pepohonan dan tanaman langka tetapi juga layanan perpustakaan digital.

Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor-LIPI, Mustaid Siregar, mengatakan, kehadiran perpustakaan digital itu dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan Kebun Raya Bogor sebagai pusat konservasi.

“Perpustakaan digital salah satu layanan terbaru yang ada di Kebun Raya Bogor,” katanya.

Penggunaan perpustakaan digital tersebut diresmikan bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun Kebun Raya Bogor yang ke-193, Selasa (18/5).

Mustaid mengatakan, perpustakaan digital diharapkan membantu para pengunjung Kebun Raya yang ingin mendapatkan informasi secara praktis tanpa media buku.

Kehadiran perpustakaan digital ini merupakan pengembangan dari perpustakaan yang sudah ada di kebun raya seluas 87 hektar dengan 15 ribu jenis koleksi pohon dan tumbuhan itu, katanya.

Ia mengatakan, perbedaan antara perpustakaan digital dan perpustakaan konvensional yang sebelumnya ada terletak pada layanan yang disediakan seperti mengisi buku tamu secara digital.

Di perpustakaan itu, disediakan empat buah komputer yang dapat diakses para pengunjung yang hendak mencari literatur.

“Jika pengunjung tidak sempat membaca (buku) di perpustakaan, kami menyediakan layanan buku digital dengan memberikan `soft copy` buku dalam bentuk `file`,” kata Pengawas Perpustakaan, Sutarsyah.

Menurut Sutarsyah, pengelola perpustakaan digital ini tidak hanya memberikan layanan baca di tempat dan peminjaman, tetapi juga layanan pojok anak, penggandaan bahan, dan “scanning”.

“Layanan peminjaman hanya khusus untuk karyawan dan staf LIPI, sedangkan pengunjung umum hanya bisa memfotokopinya,” jelasnya.

Sejauh ini, perpustakaan Kebun Raya Bogor memiliki enam ribu koleksi berupa buku, majalah, Karya tulis, artikel, laporan eksplorasi dan artikel perkebunrayaan.

“Yang membedakannya dengan perpustakaan lainnya adalah Perpustakaan Kebun Raya Bogor adalah perpustakaan khusus menyediakan buku-buku tentang botani,” katanya.

Bahkan, Perpustakaan Kebun Raya Bogor merupakan perpustakaan khusus botani tertua di Indonesia, ujarnya.

Kehadiran perpustakaan digital ini diharapkan dapat memudahkan akses dan pelayanan bagi para pengunjung dan peneliti yang datang ke kebun raya, katanya.[] Rif/ANT

UNJ Bertekad Tidak Akan Naikkan SPP

Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof Dr Bedjo Sujanto, MPd menegaskan,  bahwa pihaknya tidak akan menaikkan uang kuliah bagi mahasiswa lama dan baru UNJ, agar mahasiswa dari kalangan masyarakat menengah ke bawah tetap mampu berkuliah di universitas di ibukota negara itu.

Rektor yang alumni HMI ini mengemukakan hal itu pada pembukaan acara Dies Natalis ke-46 UNJ, di Jakarta, Senin, yang diisi dengan atraksi kesenain betawi dan sejumlah kesenian dari daerah. Dies Natalis tersebut bertemakan “membangun keunggulan, menggapai kemandirian”.

Rektor mengatakan, alasan UNJ tidak menaikkan biaya pendidikan, karena masih bisa mencari sumber dana lain selain dari mahasiswa, seperti memberdayakan sarana dan prasarana kampus lewat menyewakan gedung untuk pesta, asrama mahasiswa dan lahan perpakiran serta kerja sama dengan pihak ketiga.

Kendati dengan anggaran yang tidak berlebih, katanya, jajaran sivitas akademika UNJ, termasuk dosen, karyawan dan mahaiswa dituntut bekerja seoptimal guna memajukan pendidikan di UNJ sesuai tema dies yakni membanguan keunggulan dan menggapai kemandirian.

Oleh karena itu, UNJ telah lama menetapkan diri sebagai kampus berwawasan kewirausahaan, sehingga para mahasiswa selama kuliah diminta tidak hanya memperdalam ilmu sesuai jurusannya, tetapi harus mengembangangkan diri menjadi calon wirausahawan dan mengisi berbagai lapangan pekerjaan.

“Saya optimis mahasiswa UNJ yang sebagian besar belajar bidang pendidikan dan keguruan, nantinya dengan pengetahuan dan pengalaman berwirausaha, akan mampu bekerja di berbagai bidang, tanpa harus menggantungkan profesi di bidang pendidikan,” katanya.

Pemilihan tema dies didasari oleh acuan programatik yang terdapat dalam Renstra UNJ 2006-2017, yang saat ini memasuki tahap ke-2 (2010-2013) yaitu tahap pemantapan dan pemandirian, setelah melewati tahap pertama yang merupakan tahap reposisi dan konsolidasi.

Kata kemandirian dimaksudakn agar UNJ memiliki kemampuan yang diandalkan sehingga tidak bergantung dan mengandalkan kepada kekuatan luar, melainkan bisa mengandalkan dari kekuatan dan kemampuan dari sumberdaya yang dimiliki.

“Kemandirian akan terwujud, jika kita punya produk unggulan yang bisa dijual dan laku di pasaran. Untuk itu, UNJ perlu membangun keunggulan terhadap sumberdaya yang dimiliki, terutama sumberdaya akademik,” kata Rektor.

Sementara itu, ketua panitia dies UNJ yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNJ Drs Komarudin,MSi mengatakan, kegiatan dies akan dilaksankan selama sebulan 17 Mei-16 Juni 2010 yang diisi kegiatan bidang seni dan budaya, ilmiah, olah raga, Family Gathering, temu alumni serta pameran dan bazar.[]Ant

Di Asia Tenggara, UI Peringkat Enam

Universitas Indonesia (UI) masuk jajaran elit enam besar di Asia Tenggara dan menempati peringkat 50 perguruan tinggi terbaik di Asia.

“Peringkat ini berdasarkan penilaian yang dikeluarkan Asian University Rankings-QS.com terhadap 200 perguruan tinggi di Asia pada tanggal 13 Mei 2010,” kata Kepala Kantor Komunikasi UI, Vishnu Juwono, di Depok, Minggu.

Ia mengatakan sebagai universitas terbaik di negeri ini, UI menggungguli beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia, seperti National Taiwan University of Science and Technology (56), University Kebangsaan Malaysia (58), dan Tokyo Metropolitan University (64).

“Indonesia patut berbangga karena lima perguruan tinggi terbaiknya masuk dalam kriteria penilaian,” katanya.

Universitas Gajah Mada (UGM) menduduki peringkat 85, Universitas Airlangga (Unair) pada peringkat 109, Institut Teknologi Bandung (ITB) pada peringkat 113, dan Intitut Pertanian Bogor (IPB) pada peringkat 119.

Lebih lanjut ia mengatakan penilaian pemeringkatan ini berdasarkan empat kriteria utama, yaitu research quality, teaching quality, graduate employability, dan internationalitation.

Untuk ranking per-subject, kata Vishnu hasil yang diperoleh UI adalah sebagai berikut; bidang Arts and Humanities (peringkat 18), Life Sciences & Biomedicine (27), Natural Sciences (44), Social Sciences (23), IT & Engineering (50).

Dikatakannya upaya pencapaian standar internasional didukung pula dengan sejumlah prestasi yang diukir mahasiswa UI di ajang Internasional, diantaranya adalah mahasiswa FKG UI yang menjadi Juara I Scientific Research Competition dalam The Asia Pacific Dental Students Association (APDSA).

Mahasiswa FH UI berhasil menjadi 1st Runner Up International Maritime Law Arbitration Moot in Brisbane.

Selain itu, UI meraih sertifikasi International Organizations for Standarization (ISO) 9001:2008 untuk sistem manajemen mutu (QSM).

Ia mengatakan sesuai dengan visi UI untuk menjadi universitas riset kelas dunia, secara akademik UI terus meningkatkan kualitasnya dalam bidang riset dan pengajaran. .

Selama 2009, lanjut dia Sivitas Akademika UI telah menghasilkan 1.005 riset dan sebanyak 10.050 telah dipublikasikan dalam jurnal bertaraf Regional dan Internasional.

Hasil ini menempatkan UI bertahan pada posisi yang sama seperti tahun lalu yaitu peringkat 50 di Asia.

“UI terus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas akademik dan non akademik yang dimilikinya sebagai Universitas Riset Kelas Dunia,” katanya.[]

Membangun Budaya Demokrasi

Demokrasi adalah pilihan masyarakat modern untuk menyelenggarakan kehidupan bersama. Demokrasi merupakan hasil pengalaman berabad-abad berbagai peradaban dalam mengelola kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam kerangka kontrak sosial.

Demokrasi menjadi sistem karena di dalam demokrasilah kepentingan kehidupan bersama dikelola. Sebagai sistem, demokrasi memiliki tiga elemen utama, yaitu: input,proses, dan output.

Input dari demokrasi tentulah aspirasi, partisipasi publik dan, dalam bentuk yang formal, suara (vote). Input inilah yang diolah dalam proses demokrasi politik yang berupa agregasi dan kondensasi informasi, pilihan serta preferensi induvidu. Proses tersebut akan menghasilkan output berupa pengelolaan kehidupan bersama yang memberi manfaat untuk semua.

Proses demokrasi ini harus dijaga dari distorsi serta harus dipastikan dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Proses yang terdistorsi atau proses demokrasi yang gagal dapat berujung pada dua (2) skenario:

(1)        tidak ada output, seperti yang terjadi di jaman Presiden Soekarno, dimana dinamika politik ideologi gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat;

(2)        ada output, tapi tidak baik untuk rakyat; seperti yang terjadi di jaman Presiden Soeharto, dimana kesejahteraan hanya dinikmati oleh sebagian orang dan banyak terjadi deteriorisasi kebebasan politik.

Dengan kerangka tersebut, saya ingin menggulirkan suatu diskusi tentang demokrasi yang produktif, sebagai hasil dari pengelolaan input, proses dan output yang terjaga, baik oleh sistem, maupun oleh etika politik. Demokrasi yang produktif adalah demokrasi yang mampi memecahkan masalah.

Partai politik merupakan pilar penting dalam mewujudkan demokrasi yang produktif. Partai politik menjadi kanal aspirasi publik ke dalam sistem dan saluran informasi dari sistem politik ke ranah masyarakat.

Partai politik adalah lini terdepan dari sistem politik yang berhadapan dengan publik. Sudah waktunya partai politik memberi porsi yang seimbang antara masalah-masalah nasional dan lokal. Justru partai politik mesti makin tertarik untuk merespon kebutuhan-kebutuhan lokal. Harusnya ada insentif ketika partai politik mampu menyelesaikan masalah lokal, tapi sekarang kita kerap menyaksikan betapa yang mampu menyelesaikan keinginan elitelah yang diberi insentif

Contohnya, dalam perumusan kebijakan publik. Partai politik seharusnya menjadi kanal aspirasi publik dan memberikan informasi, bukannya malah menjadi kasino tempat kebijakan publik dirumuskan di ruang tertutup dan rentan terhadap intervensi vested interest.

Partai politik dengan komitmen untuk mengembangkan kemampuan permasalahan lokal akan memberi ruang bagi tumbuhnya pemimpin-pemimpin politik yang “berkeringat,” berakar dan merintis dari bawah. Dengan kesadaran itu, partai politik juga akan mengembangkan meritokrasi sebagai pilihan rasional untuk mewujudkan demokrasi yang produktif.

Beranjak dari kerangka itu pula, pemimpin politik dalam demokrasi yang produktif harus memiliki dua (2) klasifikasi, yaitu

(1)        kualifikasi politis, ini adalah kualifikasi dimana seorang pemimpin politik harus akseptabel. Akseptabilitas kepemimpinan merupakan hasil yang didapat dari integritas, moralitas, kompetensi dan penerimaan terhadap pluralitas bangsa. Pemimpin politik haruslah memiliki catatan moralitas yang baik, integritas yang tidak cacat, kompetensi yang dapat diandalkan, dan-yang tidak kalah penting-kesadaran akan fakta bahwa Indonesia adalah sebuah negara dengan keragaman dalam hampir seluruh aspek kehidupannya. Kualifikasi politis ini akan membangun legitimasi politik seorang pemimpin;

(2)        kualifikasi teknis, berkaitan dengan begaimana kepercayaan publik dikelola dan diwujudkan dalam kinerja nyata kepemimpinan politik. Kemampuan teknis adalah kapabilitas manajerial untuk menggerakan sumber daya yang dimilikinya dan dalam bentuknya yang formal, mampu mengelola organisasi partai hingga pemerintahan. Pengalaman berorganisasi yang melatih kemampuan seseorang untuk mengomunikasikan visi, menyinergikan kekuatan dan memediasi konflik sangat relevan di sini.

Dua kualifikasi di atas tidak terpisahkan dan komplementer. Tanpa kualifikasi teknis, kualifikasi politis seorang pemimpin akan tergerus karena kegagalan mewujudkan kinerja yang efektif. Namun, kecakapan memimpin dan mengelola organisasi tidak bermakna jika pemimpin tersebut tidak menunjukan integritas dan tidak memiliki akseptabilitas. Tidak mungkin sebuah kepemimpinan politik berjalan tanpa kepercayaan dari konstituennya.

Pemimpin dengan dua kualifikasi di atas hanya lahir dari proses yang panjang, bukan “karbitan.” Kematangan kualifikasi politis baru bisa dimiliki setelah melalui proses pembuktian legitimasi dalam dimensi integritas, moralitas, kompetensi dan kapabilitas politik.

Kualifikasi teknis, meski dapat dipelajari, juga tidak bisa diperoleh secara instan. Kemampunan menata dan mengelola politik tidak hanya mengacu pada aspek teoretik. Dibutuhkan pengalaman langsung di lapangan untuk menguji kapabilitas seorang calon pemimpin.

Itulah kerangka besar dari demokrasi yang modern yang produktif, demokrasi yang mampu menyelesaikan masalah dan mewujudkan kesejahteraan, yang bersendikan pada partai politik yang berkomitmen untuk merespon permasalahan lokal yang mampu melahirkan pemimpin yang berakar dengan kualifikasi teknis dan politis yang memadai.

Budaya Demokrasi

Saya akan melengkapi pembahasan mengenai demokrasi sebagai sistem dengan urgensi membangun budaya politik. Lebih jauh lagi, saya mengusulkan masalah perubahan budaya sebagai agenda perubahan dan perbaikan politik Indonesia ke depan.

Perubahan politik tidak boleh berhenti hanya dalam dimensi perubahan struktur politik, apalagi semata perubahan elit. Perubahan struktur, apalagi dalam tataran formal, adalah perubahan yang dapat dengan cepat dilakukan. Perubahan elit juga memiliki dimensi waktu yang dapat diprediksi. Namun, tanpa perubahan budaya, kurva belajar perpolitikan Indonesia akan mandek.

Dalam literatur ilmu politik, istilah “budaya politik” terutama mengacu pada: orientasi politik, sikap terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya, serta sikap terhadap peranan individu (diri kita sendiri) dalam sistem tersebut. Pengertian budaya politik juga mengacu pada dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu.

Budaya politik suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur politik, sedangkan daya operasional suatu struktur politik sangat ditentukan oleh konteks kultural tempat struktur itu berada.

Saya membaca blog teman saya Philips J. Vermonte¸ peneliti CSIS  yang sedang menempuh studi doktoral di Northern Illinois University, AS. Dalam salah satu posting-nya yang membahas budaya politik Philips menjelaskan betapa dalam bidangcomparative politics, kajian budaya politik memang sempat tertinggal. Padahal, di masa jaya bidang studi comparative politics tahun 1950-an dan 1960-an, penekanan kajiannya lebih banyak pada budaya politik. Agaknya karena di masa-masa itu kajian comparative politics amat di dominasi paradigma modernisasi, dimana persoalan budaya politik dianggap merupakan bagian inheren dari proyek modernisasi.

Menurut Philips, kajian budaya politik kemudian ditinggalkan karena beberapa sebab. Sebab pertama, konsep budaya politik terlalu abstrak. Persoalan yang ditimbulkan dari abstraknya konsep budaya politik ini antara lain adalah persoalan menentukan unit analisa. Atribut budaya politik harus diasosiasikan pada level mana: kultur individu, kelompok atau negara? Jika pada tingkatan individu, apakah dia bisa digeneralisasi? Jika pada level negara, apakah dia mencerminkan individu? Apabila diletakkan dalam konteks kelompok (etnis atau religius, misalnya), bagaimana menjelaskan variasi kultur kelompok yang satu dengan yang lainnya? Persoalan kedua yang ditimbulkan karena sifatnya yang terlalu abstrak adalah variabel budaya sering diperlakukan sebagai variabel residu. Artinya, variabel kultur menjadi the last resort, kalau variabel lain tidak mampu menjelaskan sebuah fenomena. Alias, jika sudah mentok dan otak sudah malas berpikir, tinggal bilang: “yah, memang sudah budayanya begitu.”

Sebab kedua ia ditinggalkan adalah karena budaya politik selalu dikaitkan denganpolitical correctness. Artinya, budaya politik cenderung dijadikan alat untuk menyalahkan keadaan. Misalnya, bila sebuah masyarakat gagal membangun demokrasi, maka budaya dijadikan kambing hitam latar belakang gagalnya demokrasi itu.

Philips kemudian menjelaskan bahwa sejak tahun 1990-an, kajian budaya politik kembali mendapat perhatian dari para comparativists. Ada beberapa penyebabnya, diantaranya adalah mulai tersedianya data set global mengenai budaya, seperti data dari World Value Survey. Tersedianya data set ini memungkinkan budaya politik dikaji secara lebih saintifik dengan dukungan data empirik. Sehingga, kajian budaya politik tidak lagi menjadi kajian yang vague dan abstrak.

Dari ranah pembahasan akademik di atas, saya ingin membawanya ke dalam ranah praktis politik di Indonesia. Pertanyaannya: Mengapa budaya?

Dalam kesempatan ini saya menggunakan sebuah analogi: budaya adalah adalah kotak perkakas (toolbox) yang dimiliki oleh sebuah masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Jika ingin memasang paku kita menggunakan palu, jika ingin memasang sekerup kita menggunakan obeng. Semua perkakas itu ada di dalam toolbox kita. Kesatuan instrumen pemecahan masalah dalam suatu kelompok atau masyarakat inilah yang saya tempatkan sebagai budaya.

Dalam konteks politik, kita tentu menginginkan agar kotak itu berisi perkakas yang sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan kita. Kita ingin agar kotak itu berisi instrumen yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Sebaliknya, kita tidak menginginkan instrumen tersebut berwujud paternalisme, kekerasan, politik uang, atau nilai-nilai lain yang tidak sesuai dengan hakikat kemanusiaan dan demokrasi.

Jika kita merunut sejarah politik, kita dapat membandingkan isi kotak perkakas bangsa dalam menyelesaikan permasalahannya. Dulu, pada masa kerajaan nusantara, paternalisme, atau bahkan feodalisme, adalah perkakas yang efektif, karena hubungan pemimpin dan rakyat ditundukkan di bawah klaim-klaim irasional, seperti keturunan hingga wakil Tuhan. Di masa yang lain, kita menyaksikan koersi dan hegemoni menjadi perangkat politik yang beroperasi dalam menyelesaikan masalah politik.

Perjalanan waktu membuktikan bahwa instrumen-instrumen tersebut, dalam contoh ini saya pilih paternalisme dan kekerasan, bukan saja secara normatif absolut kedua hal tersebut buruk, karena mensubordinasikan kemanusiaan yang hakiki, namun juga terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah di dalam masyarakat.

Masalah-masalah yang dihadapi Indonesia kontemporer sudah berkembang menjadi begitu kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan perkakas-perkakas lama. Masalah keragaman bangsa kita, misalnya, tidak bisa diselesaikan dengan koersi dan kekerasan, sementara paternalism dan budaya oligarkis terbukti menghasilkan ketimpangan dan sumbatan aspirasi.

Seringkali kita terjebak dalam sikap “taken for granted” ketika berhadapan dengan budaya politik. Dalam menghadapi korupsi dan ketidakefektifan birokrasi, misalnya, dengan cepat kita menuding budaya. Persis seperti yang diuraikan Philips tentang budaya sebagai “variabel residu” ketika menjelaskan suatu fenomena politik.

Budaya, yang kita ambil dari kata dalam bahasa Sanskerta, memiliki dua elemen penting, yaitu “budi” (akal) dan “daya” (kemampuan melakukan tindakan). Jadi, bisa kita simpulkan bahwa, budaya demokrasi adalah hasil dari suatu proses dimana setiap manusia memiliki pemikiran dan kemampuan melakukan tindakan politik yang didasarkan pada penghargaan terhadap persamaan hak, kebebasan, keteraturan bersama dan keragaman.

Budaya demokrasi akan memungkinkan semua orang berkontribusi menjaga kelangsungan hidup sistem. Dalam mengkaji dan mengembangkan budaya demokrasi, kita harus memasukan unsur kearifan lokal tempat demokrasi tersebut berkembang. Kita mencatat betapa para bapak bangsa kita, Bung Karno, Bung Hatta, Natsir, Sjahrir, Tan Malaka, begitu intens mendialogkan narasi-narasi besar universal dengan kondisi dan konteks lokal. Persentuhan mereka dengan filsafat politik Barat, dan perenungan atas kondisi bangsa yang terjajah, tidak saja melahirkan gerakan nasionalisme yang bermuara perjuangan kemerdekaan, namun juga merupakan manuskrip filsafat politik yang berharga dari sisi intelektual.

Satu hal yang bisa dibaca dari berbagai studi penelusuran terminologi demokrasi adalah bahwa ia tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kompleksitas masyarakat, maka akan semakin kompleks pula demokrasi didefinisikan.

Penelusuran lebih jauh mengenai budaya demokrasi akan membimbing kita untuk menemukan model demokrasi yang sejalan dengan cara pandang dunia dan kearifan bangsa Indonesia. Dengan demikian tidak akan ada lagi resistensi atau penolakan terhadap demokrasi, karena demokrasi dianggap sebagai satu gagasan yang berasal dari “Barat.”

Tantangan Membangun Budaya Demokrasi

Ada beberapa masalah yang harus kita petakan sebagai tantangan membangun budaya demokrasi.

(1)     Politik uang saya tempatkan sebagai tantangan utama dalam membangun budaya demokrasi. Politik uang merusak budaya demokrasi dan menggerus kultur organisasi. Bahkan, politik uang akan menjerumuskan kita ke dalam pragmatisme negatif dalam bentuknya yang paling telanjang. Politik uang, yang menihilkan meritokrasi, akan mengubur semangat berprestasi.

(2)   Patronase merupakan bom waktu karena kepentingan dan kelangsungan hidup orang banyak ditumpukan semata kepada figur yang kuat. Tidak perlu diingkari adanya kelompok yang meraup keuntungan dari situasi paternalistik di dalam suatu kelompok atau organisasi. Masyarakat perlu diajak dan dididik untuk percaya pada sistem dan cita-cita, bukan semata-semata pada orang. Figur yang kuat harus secara sadar dilembagakan menjadi kekuatan sistem. Pada saat yang sama, figur yang besar dan kuat mesti didorong untuk membangun sistem yang mapan.

(3)    Kita juga masih melihat adanya semangat sub-nasionalisme yang begitu kuat. Saya beri nama “sub-nasionalisme” karena masalahnya bukan semata semangat kedaerahan sempit, fanatisme beragama, atau identitas kelompok kepentingan yang begitu kuat, namun kecenderungan untuk mengaktualkan identitas dan kepentingan entitas yang lebih kecil atas ongkos identitas dan kepentingan bangsa. Sejalan dengan perlunya membangun sistem dan meritokrasi, ke depan sudah tidak perlu lagi ada prasangka primordialitas dalam pengelolaan kehidupan politik. Siapa saja bisa jadi gubernur Jakarta, atau jadi bupati di kampung saya, Blitar, dan bukan tidak mungkin saudara kita dari Papua akan menjadi presiden Indonesia.  Dalam sosiologi kita mengenal berbagai jenis status yang menentukan posisi seseorang dalam suatu bagunan struktur dan interaksi sosial. Dua di antaranya adalah“ascribed status” dan “achieved status.” Ascribed status adalah status sosial yang melekat pada seseorang karena kelahiran atau afiliasi keturunan. Status ini tidak dapat dipilih atau diraih oleh seseorang namun “terberi” oleh keadaan. Sebaliknya, achieved status adalah posisi sosial yang diperoleh melalui usaha dan kemampuan seseorang (merit). Kedua kategori status tersebut akan terus hadir dalam masyarakat. Yang menjadi tantangan bagi budaya demokrasi adalah ketika ascribed status menjadi lebih penting dan determinan dibanding achieved status dalam masalah-masalah yang membutuhkan akuntabilitas. Lagi-lagi, ini masalah yang akan mengerdilkan meritokrasi dan kompetisi.

(4)     Faktor-faktor yang saya sudah sebutkan di atas menciptakan sistem dan budaya meritokrasi yang lemah. Bukan tidak mungkin orang akan mengalami disinsentif mewujudkan kemampuannya (merit) ketika yang dihargai dalam suatu kelompok adalah faktor-faktor non-meritokratis, seperti uang dan ascribed status. Masalah yang berkaitan dengan lemahnya meritokrasi.

(5)      Tantangan terhadap budaya demokrasi yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kecenderungan “zero sum game” di dalam persaingan politik. Dalam pemikiran kalah-menang dan “winner takes all” yang hitam putih seperti itu, yang menang tidak bisa atau tidak mau menerima yang kalah; dan yang kalah tidak mampu menghormati yang menang. Yang dirugikan dari situasi ini adalah hilangnya potensi sinergi dari dua pihak yang tentu memiliki kemampuan dan sumber daya yang patut diperhitungkan.

Melihat peta pemasalahan di atas, maka saya menempatkan meritokrasi sebagai sebagai agenda terpenting dalam membangun budaya demokrasi. Meritokrasi harus dijaga dari polusi politik uang dan, sebaliknya, meritokrasi yang kokoh akan membentengi suatu organisasi dari politik uang.

Meritokrasi juga akan melahirkan sejumlah pemimpin yang kompeten setelah ditempa oleh proses dan memiliki akar dan penerimaan publik. Meritokrasi tidak akan melahirkan orang kuat yang melampaui sistem dan institusi karena pemimpin yang dihasilkan oleh sistem meritokratis adalah “primus interpares” atau “yang utama dari yang setara” sehingga check and balance, baik secara formal maupun kultural, dapat berlangsung dengan efektif.

Membangun meritokrasi membutuhkan komitmen dari semua pihak. Konflik dan kompetisi yang timbul harus bisa diserap dan diakumulasi sebagai pembelajaran bagi sistem politik itu sendiri. Meritokrasi tidak akan membunuh pemimpin, malah menjadi ladang persemaian kepemimpinan. Bahkan mampu melakukan reproduksi kepemimpinan.

* * *

Itulah rangkuman observasi dan perenungan saya.  Saya menawarkan suatu pemetaan dimana tantangan dan agenda kita ke depan adalah membangun budaya demokrasi baru sebagai prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang produktif.

Saya memilih meritokrasi sebagai pilar utama dalam membangun budaya politik. Tentu meritokrasi tidak akan menjadi satu-satunya obat bagi masalah budaya politik; juga bukan karena yang lain tidak penting, namun karena kita harus punya prioritas dan urgensi dalam melakukan perubahan.

Rakyat yang mampu untuk melakukan tindakan politik yang didasarkan pada penghargaan terhadap persamaan hak, kebebasan, keteraturan bersama dan keragaman adalah kondisi yang kita capai. Untuk menuju ke arah itu, partai politik harus berhasil memainkan peranannya sebagai sarana agregasi kepentingan publik ke dalam sistem politik dan menjadi saluran informasi.

Partai politik harus didorong untuk menyelesaikan masalah-masalah kongkrit dan lokal sesuai dengan lingkupnya. Partai politik yang terbiasa merespon masalah lokal juga akan menjadi tempat persemaian bagi tumbuhnya kepemimpinan politik yang berakar dan memiliki kualifikasi politis dan teknis.

Semua itu dibutuhkan untuk menjaga demokrasi sebagai sistem dapat tetap produktif, yaitu menghasilkan output keputusan yang memberi manfaat bagi rakyat.

——-

Anas Urbaningrum adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Periode 2009-2014

Tulisan ini disarikan dari isi Pidato Kebudayaan Anas Urbaningrum: Membangun Budaya Demokrasi.

Pendidikan di Indonesia Belum Mencerahkan

Dalam beberapa tahun terakhir pendidikan di negeri ini sering menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Selain itu secara prinsip perangkat penilaian dan penentuan kelulusan (Ujian Nasional) masih dinilai banyak pihak sebagai kebijakan yang keliru dan merugikan para pelajar dan masyarakat secara umum.

Sepanjang sejarah baru dalam era reformasi ini saja, siswa atau siswi yang tidak lulus ujian nekad bunuh diri. Ironisnya mereka yang lulus pun tidak mengekspresikan kelulusannya itu dengan cara-cara yang wajar sebagai seorang pelajar. Kondisi ini tentu bukan problem sederhana. Sebaliknya sangat serius dan berdampak jangka panjang terhadap kualitas generasi muda bangsa.

“Kekacauan yang ditimbulkan dalam dunia pendidikan saat ini disebabkan oleh kerancuan ilmu. Ilmu yang rancu akan menimbulkan kekacauan pada masyarakat,” terang Adian Husaini dalam kajian bulanan INSISTS di Ponpes Husnayain Jakarta, Minggu (9/5).

Menurutnya, pendidikan seharusnya melahirkan manusia-manusia yang beradab. Bukan manusia yang materialis, apalagi inferior dalam menghadapi tantangan zaman yang mengalami lost of adab (hilangnya
adab).

“Pendidikan itu mestinya melahirkan generasi yang beradab. Sebab adab itu prinsip hidup. Secara hukum juga mestinya pendidikan kita ini melahirkan generasi yang beradab. Coba lihat sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sekarang murid-muridnya banyak yang tidak beradab, jelas pendidikannya perlu dievaluasi dan disempurnakan,” terangnya.

Adab, menurut Adian, bukan seperti anggapan kebanyakan orang saat ini yang hanya sebatas pada masalah budi pekerti dan sopan-santun.

“Adab itu bukan sopan-santun. Adab itu kemampuan seorang muslim untuk mengenal dan mengakui sesuatu sesuai dengan harkat dan martabatnya. Jadi jika ada orang tahu saja bahwa ada Tuhan dan dia tidak mengakuinya sebagai Tuhan, jelas manusia itu adalah manusia tidak beradab. Contohnya sederhana, Iblis itu tidak beradab, Yahudi juga demikian, dan kaum musyrikin pun sama,” tegasnya.

Dalam kajian yang bertajuk “Meluruskan Tujuan dan Praktik Pendidikan”, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia ini menegaskan bahwa seharusnya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan negeri ini dengan lebih baik, khususnya jika dibandingkan dengan masa penjajahan dulu.

“Kalau dibandingkan masa penjajahan, pendidikan sekarang jauh lebih buruk. Ketika M. Natsir sekolah di AMS dulu misalkan, sekarang setingkat SMA, syarat siswa untuk lulus setidaknya telah tuntas
membaca 20 buku sastra. Sekarang tidak sama sekali. Justru pemerintah lebih konsen pada soal daripada kebutuhan dasar dan problem utama pendidikan kita sekarang,” jelasnya.

Oleh karena itu pendidikan kita mestinya melahirkan manusia-manusia beradab, bukan manusia terpelajar tapi biadab.

“Pemerintah mestinya melakukan pembenahan, khususnya terkait dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang benar itu adalah melahirkan manusia-manusia beradab. Bukan manusia pintar tapi biadab (tidak beradab). Imam Syafi’I saja pernah mengatakan bahwa beliau mengejar-ngejar adab,  seperti seorang ibu yang mencari-cari anak satu-satunya yang hilang. Jadi jelas adab lebih utama daripada sekedar pintar,” katanya