Hasil Pemeriksaan Boediono-Sri Mulyani Belum Bisa Menjelaskan dana Bailout Bank Century

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (30/4) menyatakan, hasil pemeriksaan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani  dalam kasus Bank Century belum bisa menjelaskan apakah sudah bisa membuat semakin terang adanya dugaan korupsi terhadap proses kucuran dana bailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun itu. “Kita belum tahu masih dianalisa tim,” kata Jasin

Menurut Jasin, tim penyelidik masih membutuhkan waktu untuk menganalisis semua data dan informasi yang didapat selama penyelidikan. “Jadi tergantung analisa tim penyelidik,” katanya.

Jasin juga mengatakan, tidak menutup kemungkinan KPK akan meminta keterangan pihak lain. Namun demikian, Jasin menegaskan, KPK berprinsip untuk mengambil keterangan secepat dan seefektif mungkin.

KPK menyatakan pemeriksaan terhadap Boediono  sudah dinyatakan selesai oleh KPK. Sementara pemeriksaan terhadap Sri Mulyani masih akan dilanjutkan pada Selasa (4/5) mendatang.

Boediono diperiksa oleh tim penyelidik KPK dalam kapasitasnya sebagai mantan Gubernur BI, sedangkan Sri Mulyani sebagai mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Keduanya diduga memiliki peran dalam pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) senilai Rp689 miliar dan pengucuran dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century.

Pemeriksaan keduanya yang berlangsung di luar gedung KPK mendapat kritikan dari berbagai elemen masyarakat. KPK dianggap tunduk pada Boediono-Sri Mulyani.

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto seperti dikutip situs NonBlok.Com membantah ada tekanan dalam rencana pemeriksaan ini. Meski Bibit mengakui bahwa yang diperiksa (Boediono-SriMulyani) KPK kali ini bukan sembarang orang.  Mereka adalah pejabat tinggi dan simbol negara.

Buruh Tuntut Hak Untuk Sejahtera

detiknews.com

Ratusan buruh turun kejalan memenuhi bunderan HI trus menuju istana. Gerakan satu mei turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh (May Day) Sabtu, 1 Mei 2010.

KASBI (kongres aliansi serikat buruh indonesi) menililai  rejim SBY –budiyono gagal mensejahtrakan rakyat, tidak memerankan fungsinya sebagai agen kesejahtraan rakyat , pemerintaham SBY telah gagal, selayaknya rezim dan sistemnya diganti untuk memberikan harapan kepada rakyat,

FOR I (front oposisi rakyat indonesia) menyuarakan, buruh harus bersatu , hancurkan  neoliberalisme, ganti rezim dan sistemnya yang menyengsarakan rakyat,  bangun pemerintahan agen kesejahtraan rakyak. FORI menilai pemerintahan telah gagal melaksanakan fungsinya sebagai agen kesejahtraan dan keadilan bagi  rakyat,, FORI mengharapkan kemenangan bagi buruh dengan meniadakan kebijakan yang merugikan kaum buru,

KP PRP (komite pusat perhimpunan rakyat pekerja) menyuarakan tuntutan kesejahtraan rakyat , KP PRP menilai pemerintah (negara) telah gagal menjalankan fungsinya  untuk mensejahtrakan rakyat, justru penyebab kesengsaraan rakyat itu kebijakan pemerintah yang pro kafitalis, lebih berbahaya lagi pemerintah telah jadi antek kafitalis sehingga pemerintah dan kapitalis mengeksploitasi buruh untuk memperkaya dirinya dengan berhasil memiskinkan buru,

Bukan hanya  organisasi buruh saja turun kejalan menyerukan tuntutan hak mereka untuk bisa sejahtra, organisasi mahasiswa pun (HMI-MPO) ditemukan bergabung memperjuangkan hak buruh, dengan tuntutan Hapuskan sistem kerja kontrak dan sistem kerja out sourching, pengusaha harus mendahulukan hak-hak pekerja, dan pemerintah harus memperhatikan kaum pekerja dan menindak pengusaha yang seenak perut memberlakukan buruh, (moh ma’arif)

Ideologis Kritis dan Masyarakat Multikultural

Oleh Kasman

Dalam bukunya yang berjudul The Wretched of the earth (1961) Frantz Fanon banyak mengulas mengenai bangunan psikologi pembebasan. Fanon menemukan adanya kondisi psikologi Oedipal yang bekerja dan melanda para elit dan kelas menengah dari bangsa-bangsa bekas koloni. Kondisi Oedipal itu kemudian dinamainya dengan istilah colonial mind. Mentalitas kolonial ini bekerja dan menunjukkan dengan gamblang bagaimana para elite dan kelas menengah bahkan rakyat jelata dari negara bekas jajahan melakukan perlawanan dan upaya pembebasan dari para penjajahnya.

Mereka melakukan perlawanan kepada para penjajah, namun dibalik itu mereka juga memendam hasrat untuk segera menggantikan posisi yang selama ini ditempati para penjajah. Mereka pada saat yang sama sangat membenci sekaligus mengidolakan para penjajah. Kondisi psikologi ini berdampak pada hasil dari upaya dekolonisasi yang dilakukan, mereka hanya berhasil mengganti posisi para penjajah namun tidak benar-benar membebaskan rakyatnya.

Melihat realitas seperti ini, Frantz Fanon sangat meragukan manfaat dari kebaikan hati para elit borjuasi dan kelas menengah dari negara-bangsa hasil dekolonisasi bagi kesejahteraan ataupun pemberdayaan dan pendidikan kesadaran kritis bagi rakyat keseluruhan. Upaya yang di tawarkan oleh Fanon untuk menghadapi kondisi seperti ini adalah membangun budaya nasional bangsa (lokal) sebagai alternatif sekaligus sebagai sarana untuk melakukan aksi perlawanan kultural terhadap budaya penjajah. Pengembangan kultur lokal menjadi arena yang strategis untuk sebuah pembebasan.

Kultur (budaya) menurut Raymond Williams, dapat didefenisikan menjadi tiga defenisi yaitu, Pertama, budaya mengacu pada suatu proses umum perkembangan intelektual, spiritual dan estetis. Kedua, budaya bisa diartikan sebagai pandangan hidup tertentu dari masyarakat, periode atau kelompok tertentu. Dan yang terakhir ketiga, budaya merujuk pada karya dan praktik-praktik intelektual, terutama aktivitas artistik. Dengan melihat begitu luasnya defenisis budaya yang dikemukakan Williams, dapat dikatakan bahwa bahasan budaya mampu merambah hampir semua (bahkan mungkin semua) wilayah kehidupan manusia.

Dengan melihat betapa luasnya cakupan budaya, maka akan memungkinkan bagi orang-orang yang memiliki kesadaran kultural, untuk berperan sebagai intelektual organik (meminjam istilah Gramsci) bagi rakyat jelata untuk secara kolektif membongkar jeratan sosial budaya yang membungkam dan kemudian mengekspresikan spontanitas emosional mereka secara kolektif. Dengan cara inilah kesadaran kultural para intelektual organik (termasuk seniman dan budayawan) itu dirembeskan kedalam subaltern (meminjam istilah Gramsci) yang selama ini dibenamkan dalam ’kebudayaan bisu’ (submerged in the culture of silence) yang dibangun oleh para elite intelektual dan budayawan borjuasi.

Kebudayaan bisu sebagaimana dijelaskan Freire merupakan suatu kondisi kultural sekelompok masyarakat yang ciri utamanya adalah ketidakberdayaan dan ketakutan umum untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan sendiri, sehingga diam nyaris dianggap sebagai sesuatu yang begitu sakral, sikap yang sopan, serta harus ditaati dan dipertahankan. Kebudayaan bisu yang membeku ini hanya bisa di pecahkan dengan perayaan kesadaran (meminjam istilah Ivan Illich) yang ditawarkan dan dialirkan dari bangunan kesadaran kultural.

Kesadaran kultural yang terbangun (menurut Fromm) akan melahirkan manusia yang dapat mengaitkan diri secara spontanitas kepada dunia cinta dan karya dalam ekspresi emosional, sensasional dan kapasitas intelektual yang asli sehingga dapat bersama manusia, alam dan diri mereka tanpa kehilangan kemerdekaan dan integritas pribadinya. Kesadaran seperti inilah yang mampu menyelamatkan manusia yang telah kehilangan kepribadian asli dan spontanitas mereka, sehingga mereka menderita lantaran gagal mencapai kebahagiaan dan aktualisasi diri akibat dari kesepian dan ketakberdayaan sebagai konsekuensi ’alienasi’ dari sistem industri kapitalisme lanjut masyarakat global.

Untuk membangun kesadaran kultural membebaskan maka masyarakat harus mampu diajak untuk senantiasa melakukan kritik ideologi, sehingga bangunan ideologi yang dianutnya bukanlah ideologi yang membaku dan membatu melainkan merupakan bangunan ideologi kritis. Bangunan ideologi secara sederhana dapat diartikan sebagai tubuh ide-ide yang sistematis yang diartikulasikan oleh sekelompok orang, sehingga sebagai sekumpulan ide, maka seyogyanya setiap orang mengkritisi gagasan tersebut, sehingga gagasan yang diterimanya sebagai ideologi itu bisa di rasionalkan dan membebaskan.

Kemampuan melakukan kritik ideologi ini akan melahirkan ideologi kritis, sehingga setiap orang akan mampu melihat dan mencermati kuasa, motif, dan kepentingan yang bekerja dibalik sebuah wacana atau pengetahuan yang di dedahkan. Jadi pondasi utama dari kritik ideologi adalah self reflection yang memberi kemampuan setiap orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tersadari, tindakan-tindakan kultural yang spontan dan alami. Ideologi kritis akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan tindakan-tindakan kulturalnya sebagai upaya untuk menjadi makin manusiawi dan tidak terjebak pada kultur dominan hegemonik yang melahirkan kesadaran palsu dan ketergantungan kultural dan ekonomi. Ideologi kritis inilah yang akan menjadi basis dari sebuah bangunan masyarakat multikultural.

Secara sederhana, masyarakat multikultural adalah bangunan masyarakat yang mengedepankan perkembangan budaya (kultur) emansipatoris dan keadilan sosial, ini dapat dicapai melalui upaya refeleksi diri untuk kembali mencari jawaban atas setiap permasalahan pada hati nurani melalui perenungan-perenungan mendalam atas hakekat kemanusiaan dan tidak lagi hanya berbasis pada empirisme analitik yang mengedepankan eksperimentasi, juga tidak hanya pada historis hermeneutik yang mengedepankan penafsiran yang membuahkan intersubyektifitas dan saling memahami.

*) Kaman adalah mantan aktivis HMI Makasar

Kapitalisme dan Buruh

Oleh Adhel Setiawan

Kapitalisme adalah pola hubungan produksi komoditi dalam bentuk hubungan kelas antagonis yaitu hubungan antara kelas pemilik modal dengan kelas pekerja (buruh) atau antara keuntungan dengan upah. Prinsip kapitalisme adalah “kerja bersama-sama, giliran untung majikan makan sendiri”.
Upah adalah uang yang diterima pekerja sebagai pengganti biaya hidup yang telah dikeluarkan si pekerja (buruh) agar mampu berproduksi (labour cost of production). Besaran upah disesuaikan dengan standar hidup minimum di daerah tempat si buruh bekerja. Standar upah berkisar antara US$ 60-150 per bulan yang ditetapkan oleh pemilik modal (kaum kapitalis) dan pejabat pemerintah.

Keuntungan adalah nilai lebih yang diperoleh dari selisih antara harga jual dengan harga produksi suatu barang. Nilai lebih itu merupakan hasil kerjasama antara pemilik modal dengan buruh dalam wujud barang yang laku dijual di pasar.
Para kapitalis senantiasa berusaha mengejar keuntungan lebih ini 100% atau lebih dari total biaya produksi. Kaum buruh tidak mendapat bagian dari keuntungan karena mereka dipisahkan (diasingkan) dari hasil kerjanya tersebut. Keuntungan itu bersifat external dan bermusuhan terhadap diri mereka sendiri. Undang-undang dan berbagai peraturan pemerintah sengaja dibuat untuk membenarkan berlakunya sistim kapitalisme ini. Akibatnya, rezeki kaum buruh telah dibatasi oleh kekuatan politik dan permodalan. Maka harapan akan peningkatan kesejahteraan kaum pekerja, kini dan esok, nihil ! Maka terbentuklah kelas pekerja yang  miskin dan terasing dari kekayaan yang mereka hasilkan, sementara kelas kapitalis hidup kaya raya dan berfoya-foya. Struktur kemiskinan ini mencerminkan besarnya tingkat pemerasan oleh kaum kapitalis terhadap kaum buruh atau berlakunya sistim riba dalam hubungan produksi.

Riba adalah kelebihan yang diambil dengan cara mengexploitasi atau memeras pihak lain. Buruh dalam posisi lemah dan diexploitasi menghasilkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan harga hasil penjualan barang-barang di pasar. Keuntungan itu merupakan produk sosial yang dihasilkan bersama antara si kapitalis dengan si buruh. Oleh karena itu, sebagian dari keuntungan tersebut yang tidak pernah diterima si buruh merupakan penghasilan riba bagi si kapitalis. Di bawah sistim riba inilah kaum kapitalis berjaya dan mengabdikan kemiskinan struktural bagi kaum pekerja.
Selanjutnya, penghasilan riba si kapitalis itu berubah menjadi modal obyektif (modal yang dimiliki umum) berbentuk deposito dan kertas-kertas saham yang dijual di pasar modal. Setiap orang boleh menguasai modal tersebut, sementara para buruh harus bekerja keras mempertahankan stabilitas kegiatan produksi agar kualitas perusahaan tetap tinggi dan nilai saham tidak jatuh. Maka terbentuklah pasar modal yang memperdagangkan barang-barang riba atau modal hasil keringat kaum buruh yang tidak pernah dibayarkan majikan kepada buruhnya.

Kepemilikan Alat-Alat Produksi
Pada tahun ke-10, keuntungan perusahaan kapitalis telah berhasil mengembalikan modal produksi. Mesin-mesin, bahan baku, sewa, pajak dan upah buruh telah dimiliki dan berjalan rutin sehari-hari sebagai modal tetap (konstan) yang dihasilkan bersama. Bahkan, modal awal si kapitalis telah dapat dikembalikan. Akan tetapi, modal dan alat-alat produksi itu tetap menjadi milik kaum kapitalis, bukan merupakan milik bersama antara majikan dan pekerja.
Penguasaan atas hak kepemilikan alat-alat produksi ini dilindungi oleh Undang-undang dan peraturan tentang perusahaan swasta. Peraturan perundang-undangan itu telah dengan sengaja memisahkan buruh dari alat-alat dan hasil kerja produksi. Berbagai dalih sejarah dan ideologi liberalisme (individualisme) diterapkan sebagai legitimasi atau pembenaran atas berlakunya perampokan hak orang banyak dalam proses produksi.
Ideologi liberalisme membenarkan hak individu atas alat-alat produksi dan keuntungan. Katanya, pada proses awal produksi, Pemilik modal individual atau swasta menggerakkan kegiatan produksi dan buruh hanya memainkan peran pembantu. Oleh karena itu, berdasarkan perjanjian kerja, buruh hanya menerima upah dan tidak berhak atas keuntungan perusahaan dan pemilikan alat-alat produksi.
Kenyataannya, tidak ada proses dan hasil produksi yang bersifat individual, Seorang buruh yang datang ke pabrik untuk bekerja telah memberikan (mengexternalisasikan) ketrampilannya dalam proses produksi. Untuk kegiatan ini, buruh tersebut mengeluarkan biaya hidup (Living Cost) agar tetap dapat melakukan kegiatan berproduksi. Oleh karena itu, modal produksi terdiri dari modal constant (tetap) dan modal variable (modal berubah-ubah/bervariasi/kehidupan) dalam bentuk biaya hidup yang berubah-ubah. Jadi, tidak benar, kapitalisme menjalankan proses produksi dengan biaya atau modal yang berasal dari diri mereka sendiri (individual).

Dalam praktek kapitalisme biaya hidup tersebut dibayar si kapitalis dengan upah yang berada dibawah harga biaya hidup si buruh sehari-hari. Artinya, sebagian dari harga biaya hidup tersebut diambil oleh si kapitalis dari sektor pengupahan atas dasar peraturan perundang-undangan tentang upah minimum. Dengan kata lain, upah minimum tidak sama dengan biaya hidup. Nilai yang diambil si kapitalis dari upah seharusnya, itu merupakan nilai riba atau pemerasan tingkat pertama atas kaum pekerja.  Sedangkan pengambilan hak buruh atas keuntungan dan penguasaan atas alat-alat produksi merupakan pemerasan atau riba tingkat ke-2 dan ke-3. Dari sudut pandangan inilah kapitalisme itu dalam kesehariannya melakukan penumpukan kekayaan yang bersifat riba atau exploitation(exploitasong) d’lhome(lom) par’lhome (penghisapan manusia terhadap manusia lainnya).

*) Adhel Setiawan adalah Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO