Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Mafia Istana

Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan tidak terlibat dalam mengusut tuntas mafia hukum di tubuh kepolisian terkait dengan rekening perwira polri yang mencurigakan. Mereka berdalih ini adalah urusan internal Korps Bhayangkara.

Penegasan sikap Satgas ini disampaikan langsung oleh ketuanya, Kuntoro Mangkusubroto pada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (29/6). Sikap ini merupakan pernyataan resmi Satgas.

Sepak terjang Satgas Mafia Hukum dalam prakteknya sangat diskriminatif dalam menangani berbagai kasus hukum. Satgas sangat agresif dan tanggap pada kasus hukum yang tidak terkait dengan istana, kami menduga kasus rekening di tubuh Polri banyak melibatkan para pihak termasuk jaringan istana, makanya satgas diam.

Sejumlah kasus hukum yang diduga melibatkan lingkaran utama istana seperti skandal Bank Century, pengemplangan pajak, dugaan korupsi salah satu pengurus partai Demokrat, tidak pernah dibicarakan oleh Satgas

Pembentukan Satgas mencerminkan ketidakmampuan dan kegagalan SBY dalam meminpin dan membenahi institusi penegak hukum. Kekacauan, kebobrokan dan kebusukan yang terjadi pada institusi Polisi adalah wujud nyata kegagalan SBY sebagai kepala negara dan pemerintahan dalam memimpin penegakan hukun serta pemberantasan korupsi, ujar Haris Rusly di Jakarta. (ham)

Tempo Sang Peniup Pluit

Berikut ini adalah Rekening Perwira Polisi yang diduga tidak wajar :

1. Inspektur Jenderal Mathius Salempang, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

Kekayaan: Rp 8.553.417.116 dan US$ 59.842 (per 22 Mei 2009)

Tuduhan:
Memiliki rekening Rp 2.088.000.000 dengan sumber dana tak jelas. Pada 29 Juli 2005, rekening itu ditutup dan Mathius memindahkan dana Rp 2 miliar ke rekening lain atas nama seseorang yang tidak diketahui hubungannya. Dua hari kemudian dana ditarik dan disetor ke deposito Mathius.

“Saya baru tahu dari Anda.”
Mathius Salempang, 24 Juni 2010

2. Inspektur Jenderal Sylvanus Yulian Wenas, Kepala Korps Brigade Mobil Polri
Kekayaan: Rp 6.535.536.503 (per 25 Agustus 2005)

Tuduhan:
Dari rekeningnya mengalir uang Rp 10.007.939.259 kepada orang yang mengaku sebagai Direktur PT Hinroyal Golden Wing. Terdiri atas Rp 3 miliar dan US$ 100 ribu pada 27 Juli 2005, US$ 670.031 pada 9 Agustus 2005.

“Dana itu bukan milik saya.”
Sylvanus Yulian Wenas, 24 Juni 2010

3. Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian
Kekayaan: Rp 4.684.153.542 (per 19 Agustus 2008)

Tuduhan:
Melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai dengan profilnya. Bersama anaknya, Budi disebutkan telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar.

“Berita itu sama sekali tidak benar.” Budi Gunawan, 25 Juni 2010

4. Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian
Kekayaan:
Rp 2.090.126.258 dan US$ 4.000 (per 24 Maret 2008)

Tuduhan:
Membeli polis asuransi pada PT Prudential Life Assurance Rp 1,1 miliar. Asal dana dari pihak ketiga. Menarik dana Rp 700 juta dan menerima dana rutin setiap bulan.

“Itu sepenuhnya kewenangan Kepala Bareskrim.”
Badrodin Haiti, 24 Juni 2010

5. Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal
Kekayaan:
Rp 1.587.812.155 (per 2008)

Tuduhan:
Menerima kiriman dana dari seorang pengacara sekitar Rp 2,62 miliar dan kiriman dana dari seorang pengusaha. Total dana yang ditransfer ke rekeningnya Rp 3,97 miliar.

“Transaksi mencurigakan itu tidak pernah kami bahas.”
(M. Assegaf, pengacara Susno, 24 Juni 2010)

6. Inspektur Jenderal Bambang Suparno, Staf pengajar di Sekolah Staf Perwira Tinggi Polri
Kekayaan:
belum ada laporan

Tuduhan:
Membeli polis asuransi dengan jumlah premi Rp 250 juta pada Mei 2006. Ada dana masuk senilai total Rp 11,4 miliar sepanjang Januari 2006 hingga Agustus 2007. Ia menarik dana Rp 3 miliar pada November 2006.

“Tidak ada masalah dengan transaksi itu. Itu terjadi saat saya masih di Aceh.”
Bambang Suparno, 24 Juni 2010

Sumber: Majalah Tempo, Sumber Tempo, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

SBY Simbol Penderitaan Rakyat

Belum sempat rakyat kita mampu menyesuaikan diri dengan keadaan mahal dan langkanya harga kebutuhan pokok, kini akan ditambah lagi dengan kenaikan harga tarif dasar listrik.

Jaman modern seperti ini, listrik sudah menjadi kebutuhan dasar setiap masyarakat. Dahulu, Indonesia pernah mencetuskan konsep modernisasi yang diagung-agungkan oleh bangsa barat. Kemajuan teknologi dengan sendirinya mengharuskan adanya ketersediaan sumber energi, diantaranya adalah listrik.

Akhir-akhir ini, kita sudah terbiasa dengan pemadaman listrik secara bergilir. Banyak pelaku usaha yang merasa rugi atas kebijakan ini. Tetapi, apakah pemerintah pernah berpikir mengenai kerugian sebagian besar penduduk negeri ini yang miskin? Dengan entengnya pemerintah mengkampanyekan hemat energi dan hemat listrik. Apakah anjuran itu berlaku juga bagi kediaman para pejabat negara? Apakah kebijakan itu berlaku juga pada kantor-kantor pemerintah di pusat, atau kantor-kantor swasta milik perusahaan raksasa di negeri ini? Kemungkinan besar itu tidak berlaku.

Ternyata kemerdekaan tidak menjamin bahwa keamanan, kenyamanan dan ketentraman akan didapat. Ternyata reformasi tidak seperti yang diarapkan oleh kita semua. Ternyata kolonialisme dan imperialisme tidak hanya terjadi pada jaman tradisional, namun dia bisa datang menyesuaikan diri pada jaman modern saat ini. Bahkan wajah imperialisme ditutupi oleh ‘kebaikan’ yang dinamakan dengan pembangunan dan pertumbuhan.

Setiap detik kita dengar jerit tangis manusia-manusia tak berdosa yang tak kuat menahan cobaan hidup. Setiap hari selalu ada orang yang tak bisa makan karena tidak ada yang dimakan. Tiap hari pula kita melihat tindak kriminal akibat masalah makan. Setiap hari selalu ada orang yang mati akibat tidak adanya biaya untuk berobat dan tidak ada yang mau peduli. Cobaan yang demikian luar bisanya yang selalu menimpa mereka-mereka yang tidak pernah tahu apa salahnya. Mereka semua tidak pernah berharap dan tidak pernah mau mendapat cobaan yang demikian berat yang hanya untuk dibayangkan saja sudah tak sanggup. Tetapi di sisi lain negeri ini masih pula kita dengar suara terbahak orang yang sedang menikmati indahnya hidup, masih kita dengar dengkuran orang yang tidur akibat kekenyangan, masih pula kita dengan suara orang bersenandung dalam gemerlap pesta meriah.

Aubade penderitaan hidup inilah yang setiap detik, setiap jam, dan setiap hari kita dengar, dan kita lihat lewat media. Seakan hidup tak pernah adil dan berpihak pada mereka yang memang tak sanggup menghadapi hidup. Roda kehidupan seperti enggan untuk berputar meski hanya untuk sesaat untuk membalik semua keadaan, bahkan untuk sedikit condong saja pun tak mau. Apakah roda kehidupan ini telah lelah dimakan jaman sehingga tak mampu berputar? Atau roda kehidupan memang tak mampu menahan bebannya setiap saat untuk berputar? Entahlah…tetapi itulah kenyataannya. Kehidupan ini seperti berhenti pada satu titik. Masih adakah keadilan untuk mereka?

Setiap saat selalu didengungkan keadilan. Setiap saat selalu bicara kepentingan rakyat kecil. Setiap saat selalu bicara soal kemakmuran dan kesejahteraan. Semua celotehan yang tak berguna itu tak banyak membantu. Semua itu hanyalah layaknya nyanyian burung berkicau di pagi hari yang indah dan menyejukan bagi yang mendengar. Tetapi, ketika kita sadar akan kenyataan, kita akan mulai mual, muak, benci akan hidup. Hiburan sesaat itu tak banyak membantu.

Demokrasi yang dijanjikan akan membawa perubahan dan kemajuan bangsa dan negara, sampai saat ini hanya sebatas mitos yang biasa kita dengar lewat nenek moyang kita. Welfare state yang menjadi tujuan negara kita, hanya gombal. Semua itu bohong!!. Rakyat sudah benci pada pemerintah dan negara ini. Rakyat sudah bosan dengan pemerintah. Keberadaan pemerintah, pemerintahan, dan negara sudah tidak ada signifikansinya lagi. Dia hanya sebatas simbol bagi penderitaan rakyat kecil, yang hanya akan semakin menyakitkan jika menyebutnya.

Sejenak kita bangga akan kesuksesan kita menjalankan demokrasi yang paling demokratis sejak tumbangnya orde baru. Negara kita mendapat penghargaan karena menjalankan sistem pemilu yang demokratis lewat pilihan langsungnya. Semua negara di dunia mengacungkan jempol mereka atas prestasi itu. Tapi, pernahkah kita berpikir apa arti itu semua? Buat apa demokrasi, jika dia tak mampu menyampaikan keluhan. Buat apa demokrasi, jika masalah rakyat tak kunjung diatasi?. Buat apa rakyat bebas berteriak jika tak ditanggapi?. Semua itu hanya buang-buang energi saja! Persetan dengan demokrasi!! Mungkin itulah ungkapan yang ada di benak sebagian besar rakyat Indonesia.

Demokrasi kita telah disalah artikan oleh segelintir orang yang tak bertanggungjawab. Demokrasi kita hanya melahirkan kelompok-kelompok baru penindaas rakyat kecil atas nama demokrasi. Atas nama dukungan rakyat, mereka bertindak semaunya. Mereka memohon dukungan rakyat, tetapi setelahnya mereka mencampakan rakyat seperti mencampakan sampah yang tak berarti meski mereka meneteskan air mata darah sekalipun.

Masih ingatkah kawan-kawan sekalian, ketika pemerintah berjanji tidak akan menaikkan harga BBM? Namun apa buktinya? SBY menyatakan bahwa ini adalah opsi terakhir untuk menyelamatkan APBN kita. Apakah kita tahu ke mana aliran dana APBN kita? Mungkin sebagian besar hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Malah lebih menyakitkan lagi SBY menyatakan bahwa sebenarnya ekonomi Indonesia mulai mebaik dan mengalami pertumbuhan. Bagaimana bisa di saat banyak rakyat miskin yang semakin menderita, bertambahnya pengangguran, dan semkin meningkatnya angka putus sekolah, ekonomi kita dianggap mengalami kemajuan/pertumbuhan.

Mempertanyakan eksistensi lembaga negara

Negara lahir karena adanya kebutuhan orang akan rasa aman, dan sejahtera. Rakyat membentuk sebuah negara atas dasar komitmen mereka untuk hidup bersama dalam naungan lembaga yang mengatur mereka semua demi terciptanya kesejatereaan yang merata. Tetapi apa yang terjadi pada negara Indonesia kita tercinta? Negara tak mampu mengakomodir keinginan rakyatnya—walau hanya sebatas rasa aman—apalagi kesejahteraan. Mereka seperti tertindas di negeri sendiri. Mereka dieksploitasi hanya untuk melanggengkan sistem yang ada dan untuk menyejahterakan kaum kapitalis asing.

Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik, menjadi bukti ketidakberdayaan negara dalam memberikan rasa aman bagi rakyatnya. Bertapa tidak, setiap saat kita selalu dibayangi oleh ketakutan akan tidak mampunya kita untuk memenuhi kebutuhan yang paling primer. Meski peluh telah mengering, tulang telah remuk berkeping-keping, air mata telah habis, kulit telah hangus terbakar, tenaga telah menguap, namun tetap saja tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan. Semua daya dan upaya telah dikerahkan demi bertahan hidup.

Ditengah kondisi seperti ini, pemerintah malah menganjurkan untuk hidup bersahaja alias berhemat. Sungguh lucu memang. Mereka tidak pernah tahu-menahu begitu bersahajanya rakyat kecil melalui hidupnya sehari-hari. Bahkan hidup rakyat kecil sudah melebihi batas kewajaran dalam bersahaja. Pernyataan pemerintah seperti itu lebih pantas ditujukan kepada para pejabat pemerintahan, konglomerat, yang setiap harinya hanya menghambur-hamburkan uang.

Dimana rasa kemanusiaan mereka, ketika di sekitarnya masih ada jerit tangis kelaparan? Di mana moral mereka ketika masih ada yang sulit untuk tidur. Di mana hati mereka ketika ada yang membutuhkan pengobatan?? Lantas di manakah peran negara sebagai lembaga yang mengayomi rakyatnya, yang seharusnya memeberikan jaminan bagi rakyatnya untuk dapat merasakan hidup aman, tentram, dan sejahtera? Masih adakah negara itu di sini? Jika para pemimpin negeri ini tak sanggup memberikan apa yang diharapkan oleh rakyatnya, dia sudah tak pantas lagi memimpin negeri ini.

Sepertinya sistem di negara ini sudah tidak relevan lagi bagi kehidupan rakyatnya. Bahkan mungkin lembaga pemerintahan atau negara sudah tidak dibutuhkan lagi bagi kelangsungan hidup. Mestikah kita membubarkan lembaga negara yang selama ini hanya menyisakan kepedihan bagi yang di dalamnya?. Jika memang mungkin itu terjadi, maka benarlah apa yang dikatakan oleh para filsuf dahulu bahwa negara itu akan dengan sendirinya hilang ketika rakyat sudah tidak membutuhkannya lagi. Sebab negara ada, atas dasar kepentingan bersama dan demi tercapainya tujuan besama. Itu artinya negara ada hanya ketika dibutuhkan. Apakah kondisi seperti ini yang akan terjadi pada Indonesia tercinta. Hanya waktu yang akan menjawabnya.

Oleh: Bambang Wibiono*

HMI Cabang Purwokerto

TDL Kepentingan Asing

Menurut Salamuddin Daeng, hasil pertemuan G 20 di Toronto Canada sudah diduga, Indonesia akan menjadi tempat limpahan beban krisis yang saat ini dihadapi negara-negara industri maju. Keadaan ini akan dijawab oleh Indonesia dengan kebijakan mencabut seluruh subsidi sektor energi  termasuk TDL dslam rangka mengakomodir kepentingan modal asing dan liberalisasi perdagangan.
Dani menambahkan bahwa pertemuan G 20 hanya akan memperalat negara-negara berkembang, terutama negara Indonesia. Dan pertemuan G-20 tak mempunyai legitimasi sebagai forum pengambilan keputusan untuk rakyat dunia. Pertemuan ini, akan mendikte SBY untuk melakukan permintaan hutang baru sebagai bagian dari agenda liberalisasi yang dipaksakan oleh negara-negara maju.

Pendapat yang senada diungkapkan oleh ridwan, “ketika Amerika Serikat mengalami krisis akibat kredit macet, yang mencapai usd 2 triliun, pemerintah Amerika melakukan kebijakan bailout terhadap beberapa bank,  Amerika telah menjilat ludahnya sendiri ternyata teori pasar telah gagal. Maka runtuhlah tesis bahwa kapitalisme sebagai percontohan terbaik bagi Indonesia. Keterlibatan pemerintah SBY dalam pertemuan G-20,  sebagai upaya untuk mendapatkan hutang baru. Ini bukti konkrit bahwa pemerintah SBY tak bisa melepaskan diri dari jerat kepentingan negara-negara maju.

Kenaikan tarif dasar listrik, sebagai skenario untuk menarik pemodal asing dalam menanamkan modalnya disektor kelistrikan. Sudah jelas seknario ini merugikan masyarakat, pekerja dan pengusaha nasional. Kedaulatan ekonomi dan politik indonesia sudah tak ada lagi. Semua sudah diserahkan kepada pasar dan negara-negara kapitalis, jelas Ridwan. (dni)

Subsidi Listrik dan Kenaikan Tarif Dasar listrik

Listrik merupakan salah satu energy yang sangat dibutuhkan dan menjadi tumpuan banyak jenis usaha di masyarakat. Apabila ada kenaikan terhadap biaya listrik, maka akan disikapi oleh pemakai listrik dengan berbagai macam cara. Pengurangan penggunaan sebagai bentuk penghematan listrik menjadi salah satunya. Aka tetapi industry akan sulit mengurangi besarnya penghematan. Kesulitan tersebut dapat dikarenakan pertumbuhan produksi akan memerlukan daya listrik yang sangat besar.

Seberapa besar peta kelistrikan di Negara kita ini?. Pada saat ini kondisi ketenagalistrikan kita sedang mengalami deficit karena tahun 2009 besarnya produksi listrik lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan dimasyarakat. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dari pemerintah untuk meningkatkan daya dari PLN agar dapat mencukupi kebutuhan akan listrik. Padahal masih banyak daerah di wilayah Indonesia yang belum dapat penerangan listrik dari PLN. Pada gambar dibawah ini terlihat bahwa kedepan apabila deficit daya masih terjadi dimungkinkan adanya pemadaman bergilir.

Kelistrikan di Indonesia

Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan industry yang menyebabkan permintaan akan listrik meningkat. Permintaan untuk rumah tangga dan industry merupakan dominan dari permintaan listrik di Indonesia. Pertumbuhan perumahan yang memerlukan listrik untuk penerangan mau tidak mau harus dipenuhi. Sector industry yang sedang mengalami perkembangan juga memerlukan supplay energy yang tidak sedikit.

Pada gambar 1 menunjukan bahwa dari tahun 2002-2008 besarnya produksi listrik masih diatas konsumsi. Namun pada tahun 2009 sudah mulai berubah dari konsumsi berada lebih besar dibandingkan dengan produksinya. Sementara produksi listrik di Indonesia sebagain besar berbahan bakar solar, batubara dan gas. Sehingga apabila terjadi kenaikan harga bahan bakar akan terjadi peningkatan harga produksi.

Gambar 1 perkembangan Produksi dan Konsumsi Listrik Di Indonesia

listrik_naik_lagi1

Kita juga perlu mengetahui seberapa besar subsidi untuk listrik oleh pemerintah. Pada gambar dibawah ini menunjukan perkembangan subsidi dari tahun ke tahun. Besarnya anggran yang digunakan untuk subsidi dari pemerintah kepada sector kelistrikan mengalami tren naik sampai tahu 2008 karena harga minyak mentah tinggi. Mulai tahun 2009 terjadi penurunan subsidi untuk listrik dan subsidi tahun 2010 melebihi tahun 2009 setelah mengalami perubahan.

Gambar 2 Perkembangan subsidi listrik oleh pemerintah

listrik_naik_lagi2

Pada APBN-P 2010 terjadi perubahan anggaran terkait juga dengan subsidi. Salah satu sumber perubahan pada Belanja Negara adalah pada Subsidi Energi yaitu Subsidi BBM, LPG dan BBN menjadi Rp88,9 triliun dari sebelumnya di APBN 2010 hanya Rp68,7 triliun. Subsidi Energi lainnya yaitu Subsidi Listrik, di APBN-P 2010 menjadi Rp55,1 triliun atau naik dibanding APBN 2010 yang hanya Rp37,8 triliun. Untuk Subsidi Non-energi, di APBN-P 2010 sebesar Rp57,3 triliun atau naik dibanding APBN 2010 yang hanya Rp51,3 triliun. Kenaikan Subsidi Non-energi tersebut antara lain disebabkan adanya kenaikan Subsidi Pangan, Subsidi Pupuk dan Subsidi Benih. Subsidi Pangan menjadi Rp14,0 triliun dari sebelumnya di APBN 2010 hanya Rp11,4 triliun. Subsidi Pupuk menjadi Rp18,4 di APBN-P 2010 naik dibanding APBN 2010 yang hanya 14,8 triliun. Subsidi Benih juga mengalami kenaikan menjadi Rp2,3 triliun dibanding APBN 2010 hanya sebesar Rp`1,6 triliun.

Dari hasil perubahan anggaran pemerintah, semua subsidi mengalami peningkatan apabila dibandingkan dari sebelumnya. Subsidi untuk BBM, LPG dan BBN merupakan paling besar pada tahun 2010 setelah mengalami perubahan sebesar 44 % dari total subsidi. Sedangkan subsidi untuk listrik sebesar 27 %, lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya 24%. Subsidi yanglainl adalah untuk sector non energy hanya 29 %. Dapat lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3 dan 4.

Gambar 3 Perubahan besaran subsidi tahun 2010

listrik_naik_lagi3

Gambar 4 Persentase Subsidi Pada APBN-P 2010

listrik_naik_lagi4

Kenaikan Subsidi listrik dan Kenaikan Tarif dasar listrik

Ironis memang kalau besarnya subsidi naik, akan tetapi justru tarif listrik dinaikan. Hitung hitungan dari dari pemerintah bukan menjadi dasar yang tepat. Hal ini karena kanaikan listrik yang akan diberlakukan akan berpengaruh terhadap sektor yang tidak selalu tercatat, sehingga kebijakan akan menjadi bias apabila data yang digunakan sebagai acuan kurang akurat. Selain inflasi yang akan terjadi akiba adanya kenaikan tarif dasar listrik. Ada beberapa hal yang akan terpengaruh.

Pertama adalah mengenai dampak bagi sektor usaha kecil dan menengah. Apabila untuk jenis pelanggan 450-900 volt tidak dinaikan belum tentu sektor usaha kecil tidak terpengaruh. Hal ini karena beberapa sektor usaha kecil mempunyai ketergantungan dengan usaha menengah terkait dengan bahan baku. Kenaikan harga barang-barang hasil produksi pasti akan terjadi dan yang menanggung adalah konsumen. Kenaikan harga produksi dapat membebani perusahaan dan sangat memungkinkan adanya rasionalisasi karyawan untuk mengurangi biaya. Sehingga pengangguran dapat meningkat.

Kedua, perdagangan bebas sudah diberlakukan terutama dengan cina. Kenaikan listrik akan mengurangi daya saing kompetitif harga di pasaran. Padahal dengan kondisi normal saja industri nasional mengalami banyak kesulitan. Sehingga dalam jangka pendek industri akan terpukul dan sektor industri dapat mengalami kelesuan dan penurunan.

Ketiga, hak masyarakat untuk mendapat fasilitas lisrik belum dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Mengingat masih banyak daerah yang belum dilayani oleh listrik. Sehingga pembangunan tidak akan dapat merata ke seluruh wilayah indonesia.

Kebijakan Pemerintah dalam kelistrikan untuk pembangunan

Pemerintah terkesan sangat membela kaum miskin dan masyarakat bawah. Padahal banyak kebijakan yang merugikan masyarakat bawah. Subsidi dinegara manapun selalu ada, termasuk di Negara yang sangat kapitalis seperti Amerika serikat. Bahkan subsidi menjadi acuan bagi keberlangsungan sebuah pemerintahan. Dijepang dan AS, subsidi terhadap produk pertanian cukup besar dan dari decade ke decade tidak berani untuk dilakukan perubahan. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang berusaha untuk mencabut semua subsidi jikalau memungkinkan.

Sector kelistrikan dan energy serta non energy yang dalam anggaran pemerintah terdapat komponen subsidi lambat laun berusaha dikurangi karena dianggap membebani dan salah sasaran. Dengan belum efisienya PLN dan persediaan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang efisien belum dilakukan. Pola yang sudah ada menjadi sebuah aktivitas yang berbiaya tinggi dan akibatnya apabila ditanggung oleh masyarakat akan keberatan.

Kemandirian energy seharusnya menjadi prioritas pemerintah yang akan menjadi modal dalam pembangunan ekonomi bangsa. Listrik menjadi sangat vital bagi pertumbuhan industry dan produksi nasional. Maka perlu untuk dikelola dengan seefisien mungkin tanpa harus membebani kepada masyarakat. Dalam hal ini terobosan energy untuk listrik dapat dilakukan termasuk penggunaan energy nuklir untuk pembangkit energy listrik.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Subsidi merupakan hal yang wajar bagi sebuah Negara. Terlepas dari subsidi tidak medidik kemandirian, akan tetapi kondisi bangsa Indonesia yang masih banyak mengalami kemiskinan, sehingga memerlukan subsidi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengurangan subsidi akan berdampak langsung kepada masyarakat kecil dan bukan pada masyarakat menengah atas. Karena memang subsidi diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Listrik merupakan kebutuhan yang vital masyarakat. Dengan kenaikan listrik akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat kalangan bawah. Sektor usaha kecil dan menengah yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia akan terkena imbasnya. Sehingga kemungkinan terjadinya peningkatan pengangguran dimasyarakat. Padahal pemerintah berusaha untuk mengurangi pengangguran dengan pertumbuhan industri.

Pemerintah tidak perlu untuk mengurangi subsidi untuk listrik apabila pengusahaan listrik dilakukan dengan benar dan efisien. Sehingga yang perlu untuk di benahi adalah system penyediaan energi terutama listrik. Pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak bagi pembangkit harus segera dilakukan.

Penulis: Warijan

Ketua Komisi Ekonomi PB HMI

email: warijan@gmail.com

Mayoritas Ilmuwan Jepang Tidak Bahagia

Jepang sendiri adalah negara yang tidak begitu luas dibandingkan dengan Indonesia. Namun Jepang sudah mampu mengalahkan negara-negara Asia lainnya. Luas negara Jepang sendiri adalah + 378.000km2 (ada pula yang menyebutkan hanya 370.000 km2). Itu berarti hanya 1/25 (seper dua puluh lima) dari negara Amerika. Bahkan cenderung lebih kecil dari California.

Tetapi kebesaran Jepang tersebut tidak sebanding dengan apa yang di rasakan oleh Ilmuwan Jepang, berdasarkan survei yang dilakukan oleh jurnal Nature Inggris ilmiah dan dipublikasikan tanggal 24 Juni 2010, ilmuwan Jepang merasa tidak bahagia dibandingkan ilmuwan dari negara-negara lain.

Menurut studi, ketidakbahagiaan di antara para ilmuwan Jepang berasal dari kurangnya waktu dan sedikit kebijaksanaan dalam memilih tema penelitian dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama Denmark, yang menduduki peringkat pertama di kepuasan ilmuwan. Sementara itu, meskipun pemerintah mempromosikan ide bahwa Jepang adalah negara yang dibangun di atas teknologi, ilmuwan di sini cenderung meminta dukungan lebih dari pemerintah untuk kebijakan untuk mendukung riset masa depan yang lebih bahagia.

Nature melakukan survei berbasis internet di bulan Maret dan April tahun ini, meminta para ilmuwan untuk mengatakan apakah mereka puas (skor satu titik) atau tidak puas (skor nol poin) tentang kondisi di delapan kategori, termasuk hari libur, gaji, dan ketersediaan dari orang tua pergi. Para ilmuwan di Jepang, Amerika Utara, Eropa, Korea Selatan, India dan China ditanya dalam survei tersebut, dengan responden sekitar 10.500 orang.

Hasil survei menunjukkan, ilmuwan Jepang paling tidak bahagia diantara negara yang disurvei, Jepang diperingkat ke 15 di antara 16 negara.

“Jepang tidak harus jatuh kebelakang , jika dibandingkan dengan Cina dan India, dimana secara fasilitas lJepang memiliki segalanya” kata Atsushi Sunami, profesor di National Graduate Institute for Policy Studies. “Namun, rendahnya tingkat kepuasan di antara para ilmuwan di Jepang karena kondisi kerja yang dirasakan seperti perbudakan, dan anda bisa mengatakan mereka tidak melihat harapan untuk masa depan, oleh karena itu Pemerintah harus peduli tentang hal ini..ujarnya. (dni)

Sumber: the Mainichi Daily News, Japan, June 24, 2010
URL:http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/national/news/20100624p2a00m0na012000c.html

Jalur Tengah yang Semakin Penuh Sesak

Kali ini kita tidak sedang membicarakan kemewahan hotel ini yang tentu saja diatas rata-rata. Jangan tanya juga siapa pengunjungnya, banyak bule-bule serta wajah yang bermata lima watt, terpampang jelas di lift kaca yang tembus pandang itu. Tentu saja gaun para perempuannya bukan jilbab, atau gamis seperti layaknya kaum muslimah PKS yang sedang melaksanakan Munas. Pakaian mereka rok mini, tank top, atau paling tidak celana legging.

Kenapa Ritz Carlton? Kenapa Amerika? Kenapa juga komentar para petinggi partai bernada merayu Amerika? Bahwa Amerika penting sampai-sampai ada lomba anak-anak menulis surat kepada presiden Amerika.

Kita akan membincang sedikit tentang siyasah yang digunakan oleh partai yang mempopulerkan semboyan bersih dan peduli. Apa sebenarnya yang dipikirkan PKS dalam meniti dunia politik Indonesia. Apakah asumsi-asumsi yang dia bangun. Apakah tepat jalan yang ditempuh itu.

Dunia Citra
Seperti kata para pakar politik tidak bisa berlepas diri dari pencitraan. Segala langkah politik dan investasi yang dilakukan adalah dalam rangka membentuk citra politik tertentu. Apa citra yang hendak dibentuk oleh PKS? Apakah ada perubahan citra yang diinginkan oleh partai berlambang ka’bah dengan padi kapas emas ini? Untuk menjawab pertanyaan itu maka kita harus tahu dulu bagaimana citra PKS selama ini.

PKS adalah salah partai yang lahir pascareformasi. Dia bermula bernama Partai Keadilan (PK) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Sejauh ini PKS cukup berhasil membangun citra sebagai partai islam yang baru, bersih, profesional, dan peduli. Para pemilihnya memutuskan memilih karena alasan-alasan seperti itu. Sehingga memilih PKS berarti punya satu landasan nilai, untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Harapan itu ada dalam diri PKS. Maka basis pemilihnya adalah golongan islam, rasional, menengah keatas, cenderung puritan, dan idealis. PKS berhasil membentuk brand immage sebagai partai modern sekaligus idealis-islam.

Citra yang islam cukup kuat dalam diri PKS itu memang menarik simpati dari massa muslim yang memang besar jumlahnya di Indonesia. Buktinya dia berhasil masuk menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan dalam pentas politik nasional.

Akantetapi citra ini juga tidak membuat PKS serta merta nyaman. Persepsi publik yang semacam itu sepertinya menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Mereka sering dituduh sebagai partai yang eksklusiv, bagian dari jaringan internasional, dan berniat mendirikan negara islam.

Dan langkah mendekati Amerika dengan simbol Ritz Carlton ini saya kira dalam rangka sedikit menggeser citra islam yang mungkin cenderung kaku dan fundamentalis tersebut. Bahwa PKS tidak anti-Amerika. Bahwa PKS juga bisa terbuka dan bekerjasama dengan yang lain.

Mau Kemana PKS?
Lalu perubahan apa yang dilakukan PKS? Dia ingin menjadi partai terbuka. Struktur pengurusnya akan bisa dari orang nonislam. Bahkan dalam rangka mempertegas citra terbukanya salah seorang petinggi partai mengatakan bahwa para artis yang sedang tersandung skandal seks sekalipun bisa masuk PKS, kemudian “masuk PKS tidak perlu syahadat…”, PKS adalah “islam nasionalis”, diperkuat dengan sitiran hadis, “cinta tanah air adalah bagian iman”.

Dengan menyatakan diri sebagai partai terbuka maka PKS mengikuti jejak partai-partai (berbasis massa islam) sebelumnya seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN). Artinya PKS bergerak ke jalur tengah. Jalur yang tidak khusus. Jalur yang memungkinkan mendapat penumpang lebih banyak untuk memuluskan tujuan politik PKS. Sepertinya PKS mengikuti asumsi bahwa ceruk suara islam sagat terbatas. Oleh karena itu dia merasa perlu untuk memperluas segmen pasar yang lebih besar. Dan segmen yang besar itu ada di jalur tengah.

Sekilas ini masuk akal. Tapi apakah ini langkah yang tepat? Mari kita lihat partai berbasis massa islam yang sudah lebih dulu koar-koar sebagai partai yang menempuh jalur tengah, partai terbuka. Ambil contoh PKB. PKB suaranya tidak bergerak, dia tetap mengandalkan massa tradisional Nahdatul Ulama, itupun sangat terbatas sehingga hanya dominan di Jawa Timur saja. Bahkan ada yang berkomentar miring bahwa PKB itu partai lokal, partainya orang-orang Jawa Timur.

PAN bagaimanapun kuatnya ketokohan Amin Rais belum bisa menggeser sumber suaranya dari luar Muhammadiyah. Suara PAN ya suara Muhammadiyah. Bahkan untuk menutupi suaranya pada pemilu kemarin PAN merasa perlu merekrut artis banyak-banyak supaya suaranya tidak jeblok-jeblok amat. Jadi memilih jalur tengah tidak semudah yang dibayangkan. Buktinya PAN dan PKB tidak memperoleh hasil yang signifikan.

Itu pertama. Nah, kedua. Mesti diingat, siapa saja kompetitor di jalur tengah ini. Meskipun jalur ini diasumsikan jalur yang penuh dengan penumpang tapi pemain di jalur ini tidak enteng dan tidak kalah garang. Disini ada pemain lama; Partai Golkar. Partai anak emas orde baru ini punya pengalaman yang panjang dan tentu saja uang. Belum lagi partai nasionalis yang memiliki massa fanatik tersendiri, PDI Perjuangan. Ditambah pemain baru yang fenomenal Partai Demokrat (PD). Partai yang besarkan oleh citra seorang SBY. Partai kemarin sore yang jadi juara pemilu 2010 lalu.

Kekuatan
PKS sebetulnya memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh partai lain. Kekuatan massa yang idealis. Kekuatan massa yang dididik dengan rutin dan rapi hingga tingkat yang paling bawah sekalipun. Ciri massa fanatik barangkali dimiliki oleh beberapa partai berbasis massa islam; Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PKB, dan PAN. Tapi citra PPP adalah partai orang tua. PKB adalah partai orang Jawa Timur. PAN adalah partai warga Muhammadiyah. PKS relatif lebih mengakomodir aneka golongan meskipun memang masih terbatas massa muda, terpelajar, dan perkotaan. Jadi PKS memiliki keunggulan komparatif yang menarik. Plus tingkat kekentalan ideologi cukup pekat.

Berbeda dengan partai lain yang mengandalkan kekuatan uang bukan kader. Mungkin PKS tidak nihil dari uang. Tapi sejauh ini uang bukan faktor fundamen. Dan yang lebih penting massa partai-partai lain tidak seloyal massa PKS. Kebanyakan massa loyal dengan uang. Dalam era yang serba sulit seperti ini masyarakat juga berpikir pragmatis. Mereka pilih yang memberi duit. Bukan masalah idealisme lagi.

Nah, lalu apa risiko jika PKS mengambil jalur tengah seperti yang lain. Jalur yang dipenuhi dengan tokoh-tokoh pragmatis yang berhadapan dengan massa pragmatis. Belum lagi dengan masuk ke jalur yang umum ini akan berakibat tidak enteng. Setidaknya ini akan menjadi amunisi partai lain untuk menyerang moral massa PKS; ternyata PKS sama saja, tidak ada bedanya dengan yang lain-lain. Apalagi belakangan berkembang isu yang kurang sedap menerpa partai ini karena konon ada dua faksi di PKS; faksi keadilan dan faksi sejahtera. Yang satu dianggap masih sesuai dengan nilai-nilai idealisme yang dijunjung tinggi PKS yang satu dianggap faksi yang cenderung pragmatis, menggunakan kesempatan yang ada untuk kepentingan pribadi. Ditambah toh, tokohnya tidak bersih-bersih amat karena belakangan sudah ada beberapa yang jadi tersangka kasus korupsi.

Ini tentu serangan yang serius. Ketika selama ini kekuatan PKS bertumpu pada idealisme yang artinya kekuatan moral lalu diserang titik krusial itu maka tentu saja itu serangan yang berbahaya. Kejatuhan moral maka kejatuhan partai itu sendiri. Tentu saja ini bergantung pemimpin dan ustaz-ustaz PKS meyakinkan dan menjelaskan kepada massa dibawah tentang pilihan politik yang mereka ambil. Mungkin massa fanatik akan tidak goyah dan mudah dijelaskan oleh jaringan pengajian PKS. Tapi bukan pekerjaan mudah untuk meyakinkan para simpatisan yang secara kultur tidak atau belum bisa disentuh PKS.

Idealisme adalah emas PKS. Jika itu dipertaruhkan untuk kepentingan jangka pendek dan asumsi-asumsi yang kurang tepat maka itu sangat disayangkan. Menempuh jalur tengah bisa jadi blunder yang bisa membuat PKS terjerembab kedalam kubangan hitam dunia politik Indonesia. Sekali masuk kubangan maka tidak akan mudah untuk bangkit apalagi tumbuh dan berkembang.

Atau ini bisa jadi karena PKS ketakutan dengan semakin maraknya penumpasan teroris di Indonesia? Bagaimana garangnya Densus 88, unit khusus kepolisian yang didanai oleh Amerika dan Australia. Apakah PKS memiliki data yang cukup akurat bahwa posisi politik dan citra politik mereka akan membahayakan masa depan mereka. Itu sangat sulit dibuktikan. Tapi fakta bahwa beberapa partai politik yang terlampau kental ideologinya cenderung gampang dihantam oleh lawan politiknya. Misalnya ikhwanul muslimin di Mesir yang dibubarkan paksa. Atau yang didalam negeri adalah Masyumi yang juga dibubarkan oleh Sukarno. Dan pemimpinnya, Muhammad Natsir dijebloskan ke penjara.

Tidak mudah memang mengelola politik. Ada banyak pilihan-pilihan di hadapan. Tapi saya jadi teringat salah seorang teman saya yang cukup puritan. Dia mengatakan kecewa berat dengan langkah politik PKS ini. Menurut dia PKS sudah sangat pragmatis, mengejar kedudukan semata, hubbud dunya. Saya kira teman saya ini mewakili sebagian –kalau tidak sebagian besar- massa PKS.

Langkah yang ditempuh PKS memang sangat berisiko. Mempertahankan ideologi politiknya mungkin bisa jadi terancam jadi sasaran tembak lawan politikya, misalnya bisa saja dituduh sebagai sarang teroris. Tapi jika terlalu pragmatis tentu akan mengaburkan identitas dan karakter PKS dan itu berarti rawan ditinggalkan massa fanatiknya. Karena jika itu terjadi maka tentu saja akan menjadi kiamat bagi PKS. PKS bisa terdegradasi dan menjadi paria dalam politik Indonesia.
Kita lihat hasilnya di 2014!

Roni Hidayat
Koordinator Majelis Syuro PB HMI

Blog PKS Watch Ditutup

Setelah bertahun-tahun mengkritisi PKS dan selalu ramai, serta selalu bikin pendukung PKS hanya bisa marah-marah tanpa mampu mengimbangi dengan argumen yang sepadan, kini blog tersebut ditutup permanen oleh pemiliknya. Simak alasan sang pemilik blog menutup blognya berikut ini :

Selamat Tinggal PKS dan PKSWatch

Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala, kita memujiNya, minta tolong padaNya, mohon ampun padaNya dan bertaubat hanya padaNya. Shalawat dan salam untuk qudwah kita Muhammad Rasulullah shallalLahu ‘alaihi wassalam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setia kepadanya hingga hari kiamat.

26 Oktober 2005, ketika saya memulai blog PKSWatch untuk pertama kalinya, didasari dengan sebuah rasa keprihatinan atas sepak terjang gerakan dakwah yang saya cintai, yang saya lihat mulai keluar dari rel dan celakanya tidak banyak disadari oleh para penghuninya. Ada total 83 tulisan dan ribuan komentar dari para pembaca, hingga saya memutuskan untuk membekukannya pada tangga 25 Desember 2006, ketika hit blog sedang tinggi-tingginya.

Ketika saya mulai pertama kali, saya menggunakan nada tulisan yang keras terutama pada 2-3 bulan pertama, dengan maksud untuk menyentak pemikiran, tapi saya salah karena yang terjadi malah sikap antipati yang berlebihan meskipun setelah berjalan beberapa bulan nada tulisan sudah jauh berubah. Namun demikian beberapa tulisan yang keras tersebut tetap ada sehingga pembaca yang baru mengikuti cenderung untuk bersikap antipatif pula. Selain itu kebijakan sensor komentar juga sangat liberal, sehingga suasana diskusi terkadang sangat panas. Atas beberapa pertimbangan, saya memutuskan untuk membekukan blog itu terlebih dahulu.

Dalam perjalanannya, periode di atas itu saya sebut blog PKSWatch versi 1.

Pertengahan 2007, beberapa ikhwah kader di Jakarta menghubungi saya, menasehati dan meminta saya untuk mengaktifkan lagi blog PKSWatch sebagai sarana kontrol kepada jama’ah. Akhirnya tanggal 12 November 2007, saya mulai kembali blog PKSWatch (versi 2). Dengan tulisan yang lebih kuat pada referensi ilmiah, dalam perjalanannya ada 77 tulisan dengan total ribuan komentar pembaca hingga tanggal 9 Juni 2009. Sebagian tulisan tersebut dibuat oleh asatidz yang juga prihatin terhadap PKS, ada tulisan mereka yang memang sudah tersedia di ranah publik, ada pula tulisan yang memang baru dimuat di blog PKSWatch.

Kemudian sempat vakum karena saya sempat merasa amat “mual” melihat polah politik PKS pada waktu itu, terutama menjelang pemilu presiden 2009. Sampai kemudian saya mulai lagi pada tanggal 17 Desember 2009. Kali ini hanya ada tiga tulisan hingga saya membuat tulisan ini. Mood saya untuk menulis tidak seperti dulu lagi, mungkin karena sudah malas melihat PKS semakin jauh dari yang saya bayangkan, dari rel yang semestinya PKS berada di atasnya.

Padahal sangat banyak data dan informasi masuk kepada saya, sebagian lengkap dengan bukti-bukti, yang bisa saya gunakan untuk membuat tulisan, tapi saya sudah seperti kehilangan minat kepada PKS. Dulu, saya membuat blog ini karena saya yakin bahwa PKS bisa tetap dijaga agar tetap berada di atas relnya.

Banyak ikhwah yang mengakui bahwa mereka tersadarkan oleh keberadaan blog ini, tapi juga banyak yang jengkel dan tidak setuju dengan blog ini, lalu meminta saya untuk menghentikan blog ini. Kepada mereka, saya menjawab bahwa saya akan menghentikan blog ini kalau ada satu dari dua kondisi sudah tercapai, yaitu:- Pertama, PKS kembali lurus minimal seperti di masa awal-awal pendirian PK, atau- Kedua, PKS sudah rusak parah, atau sudah bukan menjadi partai Islam lagi.

Karena saya tidak memiliki kepentingan ekonomi apapun dari blog ini. Motivasi saya murni karena mencintai sebuah jama’ah dakwah, yang cukup berjasa dalam memberikan pemahaman Islam kepada saya. Ketika saya melihat PKS sudah mulai keluar rel, saya coba ingatkan sebisa saya, secara publik tanpa membongkar hal-hal rahasia, semacam melakukan debunking terhadap PKS.

Dulu ada yang bertanya, mengapa saya tidak membuat juga PDIPWatch, GolkarWatch, dan seterusnya, mengapa hanya PKS? Jawaban saya, karena PKS berbeda. PKS (dulu) adalah sebuah jama’ah dakwah, bukan hanya partai politik. Saya kritisi, karena saya sayang pada jama’ah dakwahnya, bukan karena ke-parpol-annya. Yang lain saya sama sekali tidak berminat, karena sama saja, partai yang berorientasi kekuasaan dan materi. PKS, sempat sangat saya khawatirkan akan menjadi seperti itu juga, karena itulah saya mencoba menjaga sebisa saya.

Tapi hari ini, baru saja munas PKS berakhir. Sejak dari pemilihan tempat di hotel super mewah, sudah jelas PKS mengumumkan untuk perubahan citra, dan kemudian semakin dikukuhkan dengan berbagai manuver yang telanjang diperlihatkan kepada masyarakat.

Sekjen PKS Anis Matta mengatakan bahwa mereka ingin keluar dari tema-tema sempit, dalam rangka mengubah citra Islamis, dengan jargon “PKS Untuk Semua”. Ini bukan pertama kalinya diungkap oleh Anis Matta, PKSOnline tanggal 23 Januari 2009 juga mencatat pernyataan semacam ini dari Anis Matta, bahwa era politik aliran sudah berakhir. Lalu diperkuat lagi dengan pernyataan wakil Sekjen Zulkiflimansyah pada tanggal 30 Januari 2009, bahwa syariat Islam itu sudah agenda masa lalu.

Jadi misi-misi dakwah seperti pemurnian akidah tauhid, penegakan nilai syari’ah, adalah hal-hal yang sudah tidak relevan lagi buat PKS dan dianggap sebagai tema yang sempit. Nastaghfirullah, padahal tidaklah Allah Ta’ala mengutus para nabi dan rasul kecuali untuk tugas-tugas ini, tapi ternyata itu ditegaskan sebagai hal yang tidak relevan lagi oleh PKS.

Lalu dalam munas 2010 hal ini lebih ditegaskan lagi, sampai kepada masalah teknis seperti pengurus dari daerah hingga pusat yang tidak perlu berikrar syahadat lagi sehingga bisa diduduki oleh kalangan non muslim. Jelas ini sudah menyimpang sangat jauh.

Tujuannya sudah jelas, ingin mengubah diri menjadi partai “aliran tengah”, terbuka dan nasionalis. Hal ini dalam koridor hukum di Indonesia sah-sah saja. Tapi saya jadi merasa tertipu, karena dulu saya mendukung dan mencintai PKS karena adanya tujuan penegakan nilai-nilai Islam di Indonesia melalui koridor konstitusional, meskipun dengan cara yang lambat karena harus dibarengi dengan dakwah kepada masyarakat, bahwa masyarakat yang memilih PKS memang karena mereka menyadari pentingnya sebuah wasilah dakwah di ranah politik.

Ternyata sebagian oknum pimpinan tidak sabar dengan lambatnya pencapaian ini, lalu dakwah dikuantifikasi menjadi perolehan angka-angka kursi. Padahal dalam hadits sudah dijelaskan, bahwa di hari kiamat nanti ada nabi yang datang dengan banyak pengikut, ada yang nabi yang datang dengan sedikit pengikut, ada pula nabi yang datang tanpa pengikut. Kalahkah mereka? Tentu saja tidak, karena tugas dakwah adalah tugas mulia, di mana manusia hanya dibebankan untuk menyampaikan secara hikmah dengan koridor dakwah yang sudah digariskan di dalam Islam, sementara hasilnya itu urusan Allah semata.

Karena tidak sabar ingin menjadi besar, maka citra partai harus diubah “ke tengah”, agar tidak lagi terkesan sebagai partai Islam. Lalu kalau sekarang menjadi partai tengah atau nasionalis atau terbuka, lantas apa bedanya dengan PDIP, PD atau Golkar? Sudah sama saja. Toh mayoritas di partai-partai itu juga umat Islam, saudara seakidah juga. Toh juga ada ustadz dan kyai di partai-partai itu. Kalau untuk Indonesia yang lebih baik, maka semua partai juga memiliki slogan itu. Kalau alasannya nasionalis religius, maka partai-partai lainpun begitu juga. Dengan demikian, jelaslah sudah.

Ya, dengan begini lebih jelas dan enak. PKS adalah partai terbuka, sementara saya mengkritisi PKS karena mencintainya sebagai gerakan dakwah. Setelah menjadi partai terbuka dan meninggalkan tujuan-tujuan dakwah, maka hilangnya “illat” atau alasan saya untuk mengkritisi PKS lagi.

Dari dua point yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya akan menghentikan blog ini kalau PKS kembali lurus atau sudah rusak parah, maka point kedua sudah terjadi. Inilah sebabnya saya buat tulisan ini, ini sebabnya saya kemudian memutuskan untuk menutup blog ini secara permanen, bukan dalam rangka pembekuan sementara.

Untuk ikhwah yang merasa mendapatkan ilmu dan manfaat dari blog ini, saya katakan bahwa kalau itu memang ilmu yang benar, maka itu datangnya semata dari Allah Ta’ala. Kalau salah, maka itu datang dari kelemahan saya. Semoga Allah mengampuni saya dan kita semua.

Untuk ikhwah (dan pengurus PKS) yang merasa jengkel dengan keberadaan blog ini, setulusnya saya mohon maaf. Tidak ada sedikitpun niat saya kecuali untuk menjaga jama’ah tetap berada pada rel dakwah, dan hari ini sudah ditegaskan bahwa PKS bukan lagi partai dakwah. Jadi kalaupun harus dakwah, tidak ada alasan lagi buat saya untuk memperhatikan PKS secara khusus seperti selama ini.

Untuk ikhwah yang selama ini sudah mengenal saya secara langsung, maka hubungan ukhuwah kita tidak akan putus kecuali Allah menghendaki demikian. Untuk yang belum mengenal saya secara langsung, mudah-mudahan suatu saat Allah mempertemukan kita. Tidak ada niat saya untuk bersembunyi secara pengecut, tapi semata karena saya orang yang lemah, yang mudah terganggu keikhalasan hatinya kalau diri ini terpublikasi secara luas.

Kepada para asatidz dan ikhwah yang selama ini sudah menjaga saya, menasehati saya, mengkritisi saya kalau saya keliru, semoga Allah Ta’ala membalas Anda semua dengan kebaikan.

Kepada semua ikhwah, jangan patah arang, jangan putus asa untuk berdakwah, anggaplah perilaku PKS saat ini sebuah ujian bagi sebuah gerakan dakwah. Sebuah ujian yang sudah ratusan mungkin ribuan kali ditimpakan kepada sebuah kaum, ada yang selamat tapi lebih banyak yang gugur, karena ujian dalam bentuk kenikmatan duniawi (seperti yang menimpa PKS sekarang) memang lebih berat daripada ujian berupa kesulitan. Dakwah tetap harus jalan dengan atau tanpa PKS. Masih banyak wasilah dakwah yang lain.

Sedikit curhat, saya sempat sedih seminggu belakangan ini, perasaan saya seperti kehilangan, mirip waktu almarhum bapak saya wafat (meskipun tidak sesedih itu). Ya, sedih karena kehilangan wasilah dakwah yang saya cintai dan saya harapkan selama ini. Lalu sudah menjadi qadarullah, beberapa hari yang lalu, saya menghadiri sebuah halaqoh yang diisi oleh ustadz Abdullah Gymnastiar. Paparan beliau mengenai dakwah, tauhid dan keikhlasan hati sungguh menyentuh, membuat saya menangis (tentunya setengah mati saya tahan karena malu terlihat yang lain). Intinya, saya bisa melihat kesalahan terbesar saya selama ini, bahwa saya berharap pada PKS. Ini sudah salah. Saya hanya boleh berharap kepada Allah Ta’ala semata. Hanya Allah yang tidak akan mengecewakan kita.

Kini, alhamdulillah, saya mulai bisa melepaskan PKS dari hati saya, dari pikiran saya, dan saya malah merasa plong. Selamat tinggal PKS. Pembicaraan dan pikiran mengenai PKS sudah sama sekali tidak menarik minat saya lagi, sudah sama seperti ketika membicarakan partai-partai politik yang lain. Dengan hati yang yakin, mantap dan ringan, dengan menyebut asma Allah Ta’ala, saya menyatakan menutup blog ini.

Singapura, 7 Rajab 1431 Hijriyah, 21 Juni 2010, 00:30.DOS

http://www.pkswatch.blogspot.com/

Dibalik Genderanng 1 Abad Muktamar Muhammadiyah

Oleh Jantu Sukmaningtyas

Genderang 1 abad Muhammadiyah telah menjadi topic yang menarik bagi banyak kalangan, berbagai pembahasan tentang gerak langkah ke depan Muhammadiyah, calon pemimpin yang baru dan berbagai ulasan seputar tema Muktamar yang akan dilaksanakan di Kota Gudeg Jogjakarta terus – menerus di bahas. Tapi pastinya tidak banyak yang membahas tentang apa yang terjadi di balik pergelaran akbar ini.

Di Yogyakarta dimana basis Muhammadiyah nya sangat besar menyambut pergerlaran Muktramar ini dengan antusias.  Basis pendidikan Muhammadiyah yang banyak tersebar di Jogjakarta dari SD hinga perguruan tinggi tak pelak ikut terlibat dalam dalam pesta akbar warga muhammadiyah ini. Kampus-kampus Muhammadiyah misalnya, persiapan menyambut muktamar Muhammadiyah dijadikan sebagai bagian dari aktivitas resmi akademik. Dari mulai materi kuliah yang dipadatkan, jam kuliah dipersingkat, hingga pungutan sepihak dari pihak kampus untuk biaya penyelenggaraan muktamar.

Sebagai contoh Universitas Ahmad Dahlan (1994) yang merupakan pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Yogyakarta, yang didirikan tahun 1960, memadatkan jam kuliah dari 14 kali pertemuan menjadi 12 kali pertemuan dalam 1 semester, pungutan sebesar Rp.75.000/ mahasiswa yang dilakukan secara bertahap dalam 2 semester (50.000 dan 25.000).

Adapula KKN Muktamar. Untuk ikut KKN program khusus ini, mahasiswa cukup mengumpulkan 100 sks (yang seharusnnya 120 sks) sudah dapat ikut KKN. Konsep KKN Muktamar malah seperti hanya menjadikan mahasiswa sebagai EO (Event Organizer) atau kasarnya panitia untuk acara muktamar . Hal ini telah melunturkan makna KKN itu sendiri sebagai perwujudan pengabdian kepada masyarakat. Belum lagi para mahsiswa KKN baik untuk KKN regular maupun KKN Muktamar di haruskan untuk membuat liputan tentang Muktamar, inilah penindasan gaya baru yang dilakukan pihak universitas. Demi terlihat baik di depan para peserta muktamar, mahasiswalah yang dijadikan sapi perasan untuk kesuksesan penyelanggaraan muktamar. Tak mau bayar biaya muktanar tak keluar pula kartu ujian, padahal seharusnya ini dijadikan sumbangan sukrela bukan paksaan dengan alasan UAD adalah bagian dari Muhammadiyah.

Jadi Muktamar ini bukanlah pesta akbar bagi semua orang karena di balik ini adalah keluhan ribuan mahasiswa yang seharusnya menjadi pertimbangan pihak birokrat kampus sebelum mengeluarkan kebijakan dan pungutan yang bukan bagian dari aktivitas akademis.

Jantu Sukmaningtyas adalah aktivis HMI, tinggal di Jogjakarta

Email: jantusukma@yahoo.co.id

Utang VS Kesejahteraan Negara

Oleh : Enal Riam

Beberapa bulan terakhir, isu krisis kembali menjadi topik perbincangan hangat di eropa. Hal tersebut didasarkan pada fakta gejolak ekonomi yang menimpa Yunani seakan menjadi pertanda bahwa nuansa krisis masih membelit benua biru, bahkan yang paling terkini Spanyol pun mulai goyah.

Krisis yang terjadi di Eropa dikhawatirkan akan berbentuk sistemik sehingga beberapa negar termasuk Indonesia mulai pasang kuda-kuda. Pada dasarnya sikap waspada pemerintah bukanlah hal berlebihan mengingat secara normal tak satupun negara yang benar-benar aman terhadap ancaman krisis, terlebih untuk konteks Indonesia yang senang membangun perekonomiannya dengan model kebijakan utang yang dalam beberapa kasus berhasil menjerat perekonomian negara pengutang untuk terjerembeb kedalam kubangan krisis.

Walaupun dalam beberapa kesempatan aparat pemerintah terkadang sesumbar memamerkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ketiga setelah Tiongkok dan India, namun rasanya anggapan tersebut terlalu muluk-muluk mengingat negeri ini masih penuh sesak dengan jutaan orang miskin.

Penyebab utama terjadinya keterputusan antara penilaian positif pemerintah dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang terlalu jauh untuk dikategorikan sebagai kekuatan ekonomi mapan sebenarnya berasal dari penilaian pemerintah sendiri yang menjadikan (bahkan memitoskan) pasar elit sebagai indikator kemajuan, padahal faktanya perubahan kondisi pasar elit sama sekali tidak membawa pengaruh terhadap sektor riil.

Dari segi manfaat, sebenarnya utang tetap mendatangkan keuntungan tertentu bagi negara pengutang. Asumsi ini akan terbukti apabila utang mampu digunakan untuk peningkatan kapasitas investasi sebab itu berarti pembayaran utang akan beriringan dengan hasil investasi. Maka idealnya negara tidak perlu lagi menambah utangnya.

Namun demikian semua itu tidak semudah dengan yang kita harapkan karena sumber utang dan negara donor merupakan faktor lain yang turut menentukan plus minusnya utang sebuah negara. Untuk konteks indonesia  paling tidak ada dua faktor penyebab sehingga utang yang seharusnya diarahkan ke wilayah investasi ekonomi tidak berjalan mulus malah hanya melahirkan penumpukan utang. Pertama. Sistem birokrasi formal  pemerintah yang masih bobrok dan cenderung melegalkan praktek korupsi. Proses sunat terhadap anggaran untuk sebuah proyek merupakan salah satu bukti riil bahwa sistem birokrasi pemerintahan kita masih memberikan ruang bagi pelegalan praktek korupsi.

Kedua, utang yang dialokasikan untuk investasi terkadang tidak sepenuhnya tepat sasaran karena tidak bisa dinikmati oleh segenap lapis masyarakat bahkan terkadang hanya masyarakat kelas elit yang diuntungkan dengan utang tersebut ditambah lagi investasi tersebut biasanya tidak berorientasi jangka panjang.

Disisi lain kita juga patut mempertanyakan perekonomian seperti apa yang dilahirkan dari stimulus berupa pinjaman. Kalau ternyata yang dijadikan ukuran adalah sektor non riil dan indikator mengenai kesejahteraan ekonomi diukur dari sektor jangka pendek, maka sangat wajar kalau utang menggunung namun masyarakat semakin  miskin. Seharusnya penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka kemiskinan lebih layak dijadikan indikator untuk menguji dampak positif penggunaan utang.

Yang lebih membahayakan lagi adalah ketika utang justru dilarikan ke arena politik dalam bentuk bantuan yang secara kasat mata seakan menguntungkan karena diberikan secara gratis dan berbasis pemberdayaan. Selain membuka ruang penipuan terhadap rakyat (karena rakyat beranggapan uang tersebut murni milik pemerintah padahal nyatanya uang tersebut berasal dari negara donor yang suatu saat harus dibayar kembali dengan jumlah yang lebih besar) proyek ini juga lebih dimotivasi oleh tujuan politis jangka pendek. Proyek pemberdayaan yang digarap dari mengutang terkadang membesarkan kedua sisi (utang membesar dan pemberdayaan berkembang tetapi ia seringkali tidak maksimal menutupi utang) atau lebih celakanya lagi ketika ia hanya membesarkan satu sisi (utang membesar namun proyek pemberdayaan terbengkalai). Kondisi kedua sangat dimungkinkan terjadi karena didukung olek birokrasi pemerintahan yang amburadul dan menghalalkan tindakan sunat sana sunat sini.

Bila negeri ini ingin benar-benar sejahtera maka mengutang bukan jalan tepat, sebab sebesar apapun kontrol pemerintah terhadap utang tetap akan selalu ada celah yang bisa digunakan oleh negara donor dan kelompok lain yang juga berkepentingan untuk meloloskan ambisi pribadi mereka sehingga negara menjadi tergantung dan didikte oleh negara pengutang. Oleh karena itu bukan utang yang perlu kita perbesar namun yang paling urgen adalah membangun terwujudnya kemandirian bangsa disegala sektor termasuk sektor ekonomi.

***

Enal Riam, adalah aktivis HMI MPO Korkom Makassar Selatan

Email : hmimpotarbiyah@rocketmail.com