Good Governance Kepentingan Siapa?

HMINEWS, Opini- Sejak  bergulirnya reformasi 1997 yang menumbangkan tirani orde baru yang dikenal dengan pemerintahan korup, sentralistik dan otoriter, diharapkan terwujudnya pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan demokratis sehingga kesejahteraan rakyat banyak dapat terwujud.

Dalam dokumen kebijakannya United Nations Develoment Program (UNDP) yang berjudul kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas dalam masyarakat yaitu Good governance.

Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000, merumuskan arti good governance adalah kepemerintahan yang akan mengemban dan menerapkan prinsip-prnisip profesionalitas, akuntabilitas, transfaransi, pelayanan prima, demokratis, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Secara konseptual pengertian baik (good) dalam istilah kepemerintahan yang baik (good governance) mengandung dua pemahaman: pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. tujuan tersebut tergantung sejauh mana pemerintah (pemda) mempunyai kompetensi, serta struktur maupun mekanisme administratif dan politik berfungsi secara efektif dan efisien.

Namun kenyataannya turunan konsepsi tersebut berlandaskan sistem yang mengatur tiga pilar diantaranya. Pertama, negara/pemerintah: konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan atau pemerintah daerah untuk menjalankan tugas kenegaraan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Kedua, sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal. Ketiga, masyarakat: kelompok masyarakat dalam kontek kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tangah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinterkasi secara sosial politik, dan ekonomi.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan konsep good governance, Gambhir Bhatta (1996) mengungkapkan bahwa “unsur utama governace”, yakni akuntabilitas, transfaransi, keterbukaan, dan aturan hukum ditambah dengan kompetensi manajemen dan hak-hak asasi manusia.

Namun permasalahannya konsepsi ketiga pilar good governance tersebut telah menfosisikan sektor swasta sebagai salah satu pilar didalamnya, padahal sektor swasta tersebut merupakan bagian dari masyarakat, karena konsensus dalam negara adalah adanya pemerintah, wilayah dan rakyat yang berdaulat, akhirnya dikarenakan sektor swasta termasuk dalam pilar penompang terlaksananya good governance, sektor swasta banyak menjadi penentu kebijakan dan telah menjadi penyeimbang bahkan telah menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah telah digerakan/diremot oleh “pengusaha” sehingga akibatnya masyarakat semakin lemah dan termarginalkan oleh pemerintah, dan pengusahalah yang diuntungkan.

Siapakah sebenarnya yang berkepentingan dengan good governance?

Sesungguhnya yang berkepentingan dalam hal ini adalah World Bank, karena menurut world bank institusi yang memainkan domain penting dalam good governance adalah tiga unsur (state, privat sektor dan society), ini terlihat dari pendefinisian governance the way state power is used in managing economic and social resources for development and society.

Kepentingan ini terlihat dari kebijakan pasar bebas dengan menjamurnya sistem kapitalis yang berorientasi pada pasar sekaligus meng legitimate proses neo-liberalisme yang dimainkan oleh Bank Dunia/World Bank secara sentral dan yang diuntungkan dalam hal ini eropa (amerika).

Padahal konsepsi ini sangat merugikan bangsa/pemerintah dikarenakan sistem yang terbangun merupakan pola lama, hanya berganti wajah saja, sementara kebijakannya seperti jaman kolonial yang menjadikan masyarakat pribumi (inlander) bekerja dengan paksaan, kemerdekaan dikekang, kekayaan negara dikuras habis, pemerintahan peodal yang menjadi antek-antek/boneka belanda melalui kaki tangannya VOC, berdirinya banyak perusahaan yang mempekerjakan kaum buruh/kuli kontrak, tetapi upah hanya cukup buat mengisi perut saja, keringat pekerja diperas (Tan Malaka: pergulatan menuju republic).

Lalu berlanjut dengan jaman pasca kemerdekaan, dengan pemerintahan orde lama berupaya keras menyingkirkan sistem pemerintahan kolonial tetapi goncangan kemerdekaan dimasa transisi ini sangat kuat pengaruhnya terutama belanda untuk kembali menjajah Indonesia, ini terbukti dari perundingan lingarjati yang banyak menguntungkan belanda, disisi lain para kolonial ingin menggulingkan pemerintahan orde lama dikarenakan pemerintahan ini sangat kuat sekali menolak imperialisme-imperialisme apapun kemasan dan bentuknya, akhirnya pemerintahan ini harus berakhir dengan gejolak munculnya isu Tri Tura dan pemusnahan terhadap ideologi komunis (PKI) diindonesia sehingga tumbang dan muncul pemerintahan orde baru yang lagi-lagi berlahan memberikan ruang kepada kapitalis-kapitalis asing, konsekwensinya muncul pelayanan pemerintah yang berorientasi terhadap pasar, yang diuntungkan akhirnya pemodal-pemodal yang terus menggerogoti uang negara dan rakyat, mereka muncul sebagai konglomerat berdasi dengan kedok sebagai investor lalu berlahan tapi pasti menunjukan muka sebagai penjahat kelas kakap yang sangat licik menipu rakyat dengan dalih bahwa usaha mereka bangkrut akibat krisis multi dimensi sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah/rakyat dan ironisnya pemerintah memuluskan upaya mereka dengan membantu memberikan suntikan dana yang dikenal dengan BLBI (bantuan likuiditas bank indonesia).

Marwan Batubara dalam bukunya ramai-ramai merampok uang negara merangkum berbagai masalah terkait bantuan tersebut. Sekali lagi, lagi-lagi pemerintah sangat berpihak terhadap pengusaha bukan kepada rakyat, upah buruh tidak layak, demokrasi dikekang, ini dikarenakan konsep good governance yang melibatkan dan di hegemoni oleh sektor swasta.

Di era pemerintahan SBY-JK, pemerintahan ini tidak ubahnya dengan pemerintahan orde lama, seperti dikatakan sebelumnya, pemerintahan ini hanya berganti wajah saja tetapi memakai system lama, pengaruh asing sangat terasa, ini terlihat dari pengesahan Undang-undang penanaman modal yang banyak menguntungkan asing (Amien Rais; selamatkan Indonesia), kenaikan harga BBM akibat pengaruh Neo-liberalisme dan para antek-antek IMF yang bercokok di kabinet. Bila demikian hal itu terjadi, konsepsi good governance tersebut perlu diubah, karena penempatan pilar sektor swasta hanya sebagai faktor penciptaan lapangan kerja, mengapa dipertahankan !, karena bicara mengenai lapangan pekerjaan pemerintahlah yang berkewajiban menyediakannya bukan pengusaha karena hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang dasar Pasal 27 ayat (2) bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Good governance sekarang ini hanya menjadi upaya barat dalam menggerogoti sistem perekonomian Indonesia yang di kendalikan dari eropa (Amerika), mereka hanya ingin menguasai indonesia lalu kekayaannya diekploitasi besar-besaran, negara hanya diam saja !, perusahaan raksasa sepenuhnya dijual dan dikuasai oleh asing serta kekayaan alam indonesia tidak dinikmati olah rakyat indonesia tetapi diambil oleh asing, indonesi harus bangkit !, dan keluar dari sistem good governance barat (neo-liberalisme) bila ingin benar-benar merdeka. Wallahu a’lam.

Dikirim : Reka Punanta

Badko Sumatera Raya