Apa ? Rezim SBY Telah Tandatangani 20 Proyek Hutang

Rezim SBY, Utang Indonesia saat ini berjumlah Rp 1.625 triliun

HMINEWS.COM- Pemerintahan SBY-BOEDIONO telah  menandatangani 20 pinjaman baru sejak Januari hingga 30 Juni 2010, yang terdiri dari delapan pinjaman program dan 12 pinjaman proyek.

Menurut data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Senin, menyebutkan, delapan pinjaman proyek berasal dari Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA), Badan Pembangunan Prancis (AFD), dan The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).

Dimana Rincian delapan pinjaman program itu adalah Development Policy Loan (VI) dari JICA yang ditandatangani pada 19 Maret 2010 sebesar 9,00 miliar Yen.

Pinjaman untuk Climate Change Program Loan III dari JICA sebesar 27,195 miliar Yen ditandatangani 23 Juni 2010, pinjaman Climate Change Program Loan III dari AFD Perancis sebesar 300 juta dolar AS ditandatangani 17 Juni 2010.

Selain itu, pinjaman Add Financial BOS KITA-School Operation dari IBRD sebesar 500 juta dolar AS ditandatangani 23 Juni 2010, pinjaman untuk Indonesia Climate Change Development dari IBRD ditandatangani 23 juni 2010 sebesar 200 juta dolar AS.

Pinjaman untuk Program Third National Program Community Empowerement Rural dari IBRD sebesar 785 juta dolar AS ditandatangani 9 April 2010.

Pinjaman untuk Program Local Government decentralization Project dari IBRD sebesar 220 juta dolar AS ditandatangani 15 Januari 2010. Terakhir pinjaman untuk Indonesia Infrastructure Finance Facility sebesar 100 juta dolar AS ditandatangani 15 Januari 2010.

Sementara itu 12 pinjaman proyek terdiri dari pinjaman untuk Indonesia Infrastructure Finance Facility dari ADB sebesar 100 juta dolar AS ditandatangani pada 20 Januari 2010, pinjaman untuk Paiton Steam Power Plant dari JBIC sebesar 4,21 miliar Yen ditandatangani pada 26 Maret 2010.

Pinjaman untuk Saguling Electricity Power Rehabilitation dari JBIC sebesar 1,30 miliar Yen ditandatangani 26 Maret 2010.

Pinjaman proyek lainnya adalah pinjaman untuk Regular Solid Waste Management dari JICA sebesar 3,54 miliar Yen ditandatangani 30 Maret 2010.

Pinjaman untuk Third National Program Community Empowerement Urban dari IBRD sebesar 149,98 juta dolar AS ditandatangani 9 april 2010, pinjaman untuk Java-Sumatra Interconnection Transmition (I) sebesar 36,994 miliar Yen ditandatangani 30 April 2010.

Selain itu pinjaman untuk Java-Bali Distribution Improvement Project dari AFD Perancis sebesar 50 juta dolar AS ditandatangani 3 Juni 2010.

Pinjaman untuk 30 unit Airport Rescue and Fire dari Ing Bank Amsterdam Belanda sebesar 13,49 juta Euro ditandatangani pada 11 juni 2010, pinjaman untuk Java-Bali Electricity Distribution dari ADB sebesar 50 juta dolar AS ditandatangani 22 Juni 2010.

Dua pinjaman proyek terakhir untuk Peningkatan Capacity Building Program Lemhanas dari Fortis Bank Spanyol dan institusi lain di Spanyol masing-masing sebesar 3,695 juta Euro ditandatangani 8 Juli 2010 dan 26 Juli 2010.

Pinjaman tersebut tidak termasuk pinjaman untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk keperluan pertahanan dan keamanan dan Polri. [] Antara/ham

Outstanding Utang Pemerintah, 2001-2010

(Miliar US$)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
20081)
20092)
20103)
Bilateral4)
35.16
40.37
46.19
46.48
42.16
41.07
41.03
44.28
41.27
40.77
Multilateral5)
20.68
20.61
19.98
19.48
18.78
18.84
19.05
20.34
21.53
21.41
Komersial6)
2.41
2.20
2.19
2.17
1.82
2.01
2.08
1.98
2.15
2.98
Suppliers6)
0.48
0.39
0.37
0.29
0.17
0.11
0.08
0.09
0.07
0.06
Lain-Lain6)
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
Total
58.90
63.74
68.91
68.59
63.09
62.02
62.25
66.69
65.02
65.22

Catatan :

  1. Angka sementara
  2. Angka sangat sementara
  3. Angka sangat-sangat sementara, per 31 Juli 2010
  4. Termasuk pinjaman semi komersial
  5. Beberapa yang masuk semi konsesional
  6. Merupakan pinjaman komersial

Pers Kampus, Jangan Jadi Hamba Birokrasi atau Kapitalisme Kampus

Oleh : ENAL A.R.

Dalam sistem kehidupan kampus modern, pers kampus telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan kampus, pers kampus yang secara posisi kelembagaan dapat dibagai kedalam dua mainstream utama (yang berada dibawah naungan birokrasi dan yang tidak berada dibawah naungan birokrasi) merupakan wadah yang bertindak sebagai penyambung lidah mahasiswa, corong aspirasi yang senantiasa mengekspresikan suara-suara ketertindasan yang dialami oleh warga kampus sehingga tidak heran dalam sejarah perjalanannya, pers kampus (sekalipun berada dibawah naungan birokrasi) terkadang mengambil posisi vis a vis dengan aparat birokrasi sebagai konsekuensi logis yang harus mereka tanggung dengan gagah berani dalam memperjuangkan idealisme pers, tentunya kita tetap tidak mungkin menutup mata bahwa disisi lain pers kampus juga terkadang dimanfaatkan oleh birokrasi  dalam memuluskan kepentingannya dengan menghantam balik pers kampus yang pro kepada mahasiswa dan mahasiswa secara umum.

Gambaran mengenai pers kampus yang idealis dan anti pragmatis merupakan potret yang dapat kita sambangi pada pers kampus era reformasi, tidak dapat dipungkiri kepiawaian dan kelihaian pers kampus saat itu dalam menebar angin perubahan kepada warga kampus telah menjadi faktor x bagi tumbuhnya benih reformasi 98, selepas reformasi pers kampus masih mampu unjuk gigi dalam mengawal agenda reformasi di lingkungan kampus namun sejalan dengan perputaran waktu, pers kampus seakan mengalami masa-masa suram dalam dialektika kehidupannya.

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa pers kampus yang dulunya pernah menjadi momok menakutkan bagi aparat birokrasi yang ingin menyempal justru mengalami titik balik kesejarahan. Mata kita justru disajikan dengan realitas yang berbanding terbalik dengan masa-masa sebelumnya.

Bagi sebagian besar pers kampus, sikap idealisme yang seharusnya dijaga malah mulai dipersepsi sebagai emas murni yang terlihat seksi untuk dijual kesana-kemari. Baju perisai kebanggaan itu telah ditanggalkan lalu diganti dengan kostum pragmatisme material karena dianggap lebih memikat dan dapat mendatangkan keuntungan dalam jumlah materi lebih besar. Maka jangan heran jika sebagaian pers kampus dulunya terlihat sangat garang terhadap birokrasi kampus tetapi sekarang cenderung bersikap jinak dengan membungkukkan badan dihadapan birokrasi bahkan dalam kasus tertentu mereka rela berkompromi demi keuntungan sesaat. Jeritan mahasiswa teraniaya yang seharusnya menjadi tanggungjawab untuk mereka perjuangkan seakan tidak terdengar lagi (atau mungkin telinga mereka sengaja ditutup), sehingga kalau dulu pers kampus dianggap sebagai representasi corong mahasiswa maka sekarang ia justru terkadang dijuluki sebagai “peng iya setia birokrasi”.

Penulis tidak bermaksud menafikan eksistensi pers kampus tertentu yang masih setia memegang ikrar untuk bertindak sebagai corong aspirasi mahasiswa, hanya saja tingkat imunitas mereka dalam menghadapi tekanan represif birokrasi juga terlihat mengalami kemunduran ia bukan lagi terlihat layaknya baja yang tidak bisa ditembus namun ia lebih mirip kertas karton yang lebih mudah disobek, lihat saja beberap bukti ketika pers kampus menyuarakan tuntutan yang seratus persen bertentangan dengan kemauan birokrasi kampus, pada awalnya mereka sangat percaya diri dengan aspirasi yang mereka bawakan tetapi sikap percaya diri tersebut bisa langsung memudar ketika ancaman dan tindakan represif birokrasi datang menerpanya.

Memang tetap ada sebagian kecil pers kampus yang tetap mampu eksis ditengah badai ancaman dan prilaku represif tersebut, hanya saja jumlahnya terus berkurang dari waktu kewaktu belum lagi pada sisi lain terdapat berbagai lembaga pers kemhasiswaan yang hanya asyik mempublikasikan kegiatan-kegiatan mahasiswa yang yang lebih bersifat hedonistik (hura-hura/senang-senang) namun sama sekali tidak berkaitan dengan pembangunan karakter gerakan yang sepatutnya mewarnai dinamika kampus kita. Menurut hemat penulis lembaga pers kemahasiswaan semacam ini seharusnya merasa malu untuk melabeli dirinya sebagai lembaga pers kemahasiswaan karena ia memang lebih cocok digelari sebagai tabloid gosip belaka sebab berita-berita yang disajikan tak ada ubahnya dengan konten tabloid gosip yang biasa diperjualbelikan dengan harga murah ditengah masyarakat.

Kedepan, seharusnya pers kampus mampu kembali menampilkan diri sebagai corong aspirasi yang selalu menggelorakan suara kritis di lingkungan kampus, tentunya idealisme menjadi sebuah hal yang tidak tertawar, untuk menjamin persemaian idealisme maka dibutuhkan pembenahan tertentu, anggap saja perekrutan calon anggota yang harus seideal mungkin. Hendaknya anggota yang direkrut tidak hanya diberi pelatihan profesionalisme kewartawanan, dalam arti pelatihan meliput, mewawancarai, dan mencari narasumber belaka akan tetapi lebih dari itu para calon anggota seharusnya ditanamkan nilai-nilai doktrin idealisme kedalam diri mereka, hal ini penting  mengingat masa awal bergelut didunia pers merupakan saat-saat krusial yang akan mempengaruhi dirinya dalam melakukan pembentukan karakter, singkat kata “bila sedari awal ia dilatih untuk aportunis maka kedepan ia juga lebih berpeluang untuk menjadi wartawan aportunis, namun bila sedari awal ia dibekali dengan nilai idealisme kewartawanan maka untuk selanjutnya ia juga lebih berpeluang untuk menjadi wartawan yang idealis”.

Disamping itu para wartawan seharusnya memiliki kecerdasan yang cukup dalam menjalankan tugas kewartawanannya, mengingat jurnalis (khususnya yang bertugas meliput di lapangan) adalah orang yang paling bertanggungjawab atas suatu realitas, bila hanya dengan kecerdasan yang pas-pasan, maka mereka tidak memilki analisis tajam terhadap sebuah kejadian sehingga realitas yang disajikan hanyalah realitas semu  sebab ia hanya memandangi permukaan dari sebuah kejadian ia tidak sampai melihat sumber masalahnya dan bagian peristiwa yang diliput hanyalah yang dianggap paling menarik saja sementara bagian lain diabaikan, akhirnya yang sampai ke audiens hanyalah berita sepotong-sepotong yang justru berindikasi kuat membohongi publik (bagian editing juga memainkan peran penting dalam masalah ini). Sama halnya dengan aksi-aksi mahasiswa yang sangat sering disalahtafsirkan oleh jurnalis media elektronik dan cetak. Ingat, pers kampus adalah pengusung suara kebenaran bukan hamba birokrasi atau kapitalisme kampus.

ENAL A.R adalah Kader HMI MPO Komisariat Tarbiyah UIN Alauddin Makassar

Obama Presiden Negara Terbelakang

USA

HMINEWS.COM- Presiden Obama pada hari Minggu dikaitkan desas-desus terus-menerus tentang iman dan tentang tempat kelahirannya ke jaringan “misinformasi” yang katanya ada di era media baru saat ini.

“Saya tidak bisa menghabiskan seluruh waktuku dengan sertifikat lahir saya menempel di dahi,” kata Obama dalam sebuah wawancara di New Orleans. “Fakta adalah fakta dan begitu, bukan sesuatu yang bisa saya pikir akan menghabiskan seluruh waktuku untuk mengkhawatirkan. Dan saya tidak berpikir orang-orang Amerika ingin saya menghabiskan semua waktu saya untuk mengkhawatirkan tentang hal itu.”

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan CBS News pada bulan April ditemukan bahwa 20 persen orang Amerika percaya presiden lahir di luar Amerika Serikat.

Sementara itu, sebuah jajak pendapat Pew Research Center dirilis awal bulan ini menunjukkan bahwa 18 persen orang Amerika mengatakan mereka salah berpikir Obama adalah Muslim. 43 persen lainnya mengatakan mereka tidak tahu agama presiden, sementara hanya 34 persen benar mengatakan dia adalah seorang Kristen.

Keyakinan Obama terus gunjingkan akhir-akhir ini, ketika Glenn Beck, dalam siaran Fox News, menantang ” Presiden versus Kekristenan”. Beck pada hari Sabtu menarik hampir 100.000 orang ke National Mall untuk menarik simpati masyarakat konservatif dengan isu ras dan agama.

Seperti inilah cermin Negara demokrasi yang ternyata sangat kental dengan gesekan SARA. Apalagi yang bisa diharapkan dari Negara seperti itu, sebuah Negara yang tak pernah bisa menerima perbedaan, sebuah Negara tertinggal.[]OMG

SBY Tak Dianggap Penting PM Malaysia

Najib Rajak

Kuala Lumpur,HMINEWS.COM- Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengirimkan surat kepada Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Rajak menyusul ketegangan Indonesia-Malaysia belakangan ini. Namun surat tersebut sepertinya belum dibaca oleh PM Najib.

“Mungkin Presiden SBY menyatakan kekecewaannya atas kondisi hubungan kedua negara yang terjadi saat ini, dalam suratnya. Mungkin ia (SBY) ingin memastikan kepada Malaysia jika aksi protes yang terjadi saat ini tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Indonesia,” ungkap PM Najib seperti dikutip The Star, Senin (30/8/2010).

Menyikapi masalah ini PM Najib mengatakan, Pemerintah Indonesia amat sadar jika ada dua juta WNI yang bekerja di Malaysia. Selain itu banyaknya investasi yang dikeluarkan olehnya perusahaan Malaysia di Indonesia, dinilai PM Najib sebagai perekat hubungan kedua negara.

“Kedua negara memiliki hubungan menguntungan satu sama lain. Ketegangan yang terjadi saat ini seharusnya tidak menganggu hubungan bilateral kedua negara,” tandas PM Najib. Najib juga menambahkan jika negaranya tidak memiliki niat untuk mengeluarkan larangan berpergian ke Indonesia. Sementara itu sampai saat ini SBY belum melakukan tindakan apa-apa.[]OMG

Mahasiswa Malaysia Demo di KBRI

Kuala Lumpur – HMINEWS.Com, Puluhan mahasiswa Malaysia melakukan demontrasi di depan kantor kedutaan Indonesia di Malaysia, Senin (30/08). Demontrasi dilakukan sebagai bentuk protes mereka atas aksi yang dilakukan oleh Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) yang melemparkan kotoran manusia di halaman kantor kedutaan Malaysia di Indonesia beberapa waktu yang lalu.

Sebagaimana di beritakan Antara, demontrasi tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa Malaysia, tapi juga beberapa perwakilan dari Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia (PPIM). Mahasiswa Malaysia memandang serius demontrasi Bendera di depan Kedubes Malaysia di Jakarta. “Aksi tersebut merupakan perbuatan yang memalukan dan memberikan dampak yang besar kepada hubungan dua negara yang akrab dan terjalin selama ini,” kata Presiden Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Teknologi Malaysia (MPM UTM) Johor Bahru, Muhammad Zaki, didampingi Ketua PPIM (Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia) Muhammad Hamidi.

“Kami menuntut agar Indonesia mengambil tindakan tegas kepada pengunjuk rasa yang tidak menghormati jalinan persahabatan yang berharga dalam era globalisasi ini. Persaudaraan yang terjalin sejak sekian lama dicemari dengan perbuatan yang tidak beretika dan bertentangan dengan semangat setia kawan dan Asean,” katanya melanjutkan.

Sementara itu, Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia (PPIM) Muhammad Hamidi menyesalkan aksi massa yang dilakukan segelintir orang di Kedutaan Malaysia di Jakarta yang tidak mencerminkan nilai-nilai dan jati diri Bangsa Indonesia dan meminta kepada Pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan.

“Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia meminta kepada seluruh media Indonesia agar lebih profesional (tidak sepihak) dalam menyampaikan laporan yang berkaitan dengan hubungan baik Indonesia-Malaysia untuk menjaga serta menghindari keretakan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia,” kata Hamidi, mahasiswa S2 di Universitas Malaya.[] Adi

Lailatul Qadar Vs Budaya Konsumerisme

Puasa ibarat sebuah kompetisi. Pada sepuluh hari pertama adalah babak penyisihan. Dalam babak penyisihan ini, semua peserta ambil bagian, baik itu sebagai peserta yang memang benar-benar serius dalam mengikuti kompetisi dan mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya. Dan juga peserta yang hanya sekedar peserta yang tidak mempunyai persiapan apapun.

Sepuluh hari kedua, masuk babak perempat final dan semifinal. Pada babak ini, hanya tinggal beberapa peserta yang telah melewati babak penyisihan. Dan sepuluh hari ketiga, adalah babak final. Sudah barang tentu, peserta yang masuk babak final adalah peserta yang sudah mempersiapkan diri secara maksimal jauh sebelum kompetisi dimulai.

Sesuai tahapan-tahapan tersebut, maka fase sepuluh hari ketiga adalah fase akhir dari kompetisi yang sedang kita lalui. Sebagaimana biasanya sebuah kompetisi, maka ganjaran dan hadiah yang diberikan pada babak akhir kompetisi sangat besar dan banyak. Apalagi bila menjadi juara, fasilitas yang didapatkan akan begitu besar dan banyak.

Sepuluh hari ketiga pada bulan Ramadhan, Allah SWT menjanjikan pahala yang begitu besar bagi ummatnya. Bahkan ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam lailatul Qadar. Lailatul qadar adalah malam yang lebih mulai dari pada seribu bulan.

Para ulama pada akhir-akhir bulan ramadhan, selalu mengajak kepada kaum muslim untuk terus meningkatkan intensitas dan frekwensi beribadahnya. Bahkan kita diajak untuk melakukan beri’tikaf dimesjid demi untuk mendapatkan malam lailatul qadar.

Namun, fakta yang ada di masyarakat justru sebaliknya. Pada sepuluh hari terkahir ramadhan, masyarakat Indonesia di sibukkan oleh persiapan menjelang hari lebaran. Persiapan lebaran mulai dari mempersiapkan baju baru untuk anak, ibu, suami atau istri dan untuk keluarga lainnya. Sementara persiapan yang lainnya adalah persiapan mudik. Hampir semua masyarakat Indonesia, disibukkan oleh dua hal tersebut. Tak heran jika pada akhir Ramadhan, sebahagian umat Islam lebih memilih pusat perbelanjaan dan tempat penjualan tiket, baik itu agen perjalanan, terminal, stasiun, dan pelabuhan penyeberangan. Setali tiga uang dengan budaya masyarakat, pusat perbelanjaan pun menawarkan penawaran-penawaran yang menarik bagi pengunjungnya. Sehingga mampu meraup keuntungan yang besar.

Fakta ini menunjukkan bahwa, budaya konsumerisme dalam masyarakat begitu menonjol. Dan budaya ini telah mengalahkan janji-janji pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT. Akibanya frekweksi dan intensitas beribadah masyarakat Islam pada akhir ramadhan bukannya semakin meningkat bahkan sebaliknya semakin menurun.

Di Mesjid-mesjid, baik itu di Mesjid-mesjid besar hingga mushalla dan surau-surau, jamaah mesjid semakin sedikit. Dan menjelang hari lebaran, hanya akan tinggal beberapa orang saja. Dalam sebuah kompetisi, yang beberapa orang inilah yang masuk babak final dan kemungkinan akan menjadi juara.

Puasa adalah tempat training bagi segenap umat Islam, untuk bisa konsisten dalam melakukan segala hal. Tempat pelatihan dimana setiap orang diajarkan untuk bisa melawan segala hawa nafsunya. Jika pada akhir bulan Ramadhan kita tidak lagi mampu untuk menjaga konsistensi beribadah kita dan larut dalam menuruti keinginan untuk keinginan kita semata, maka training yang kita lakukan pada bulan ramadhan telah gagal menghasilkan sesuatu bagi diri kita[]

Oleh : Ardi (adi_robben@yahoo.com)

HMI Mewakili Indonesia di 6th Congress of Islamic World Students di Teheran, Iran

Delegasi Indonesia dalam 6th Congress of Islamic World Students di Teheran, Iran. Delegasi Indonesia diwakili oleh Ketua Umum HMI M. Chozin Amirullah (Tengah) dan Ketua Komisi Luar Negeri PB HMI Imam Subhan (Kanan)
Delegasi yang hadir dalam 6th Congress of Islamic World Students di Teheran, Iran diantaranya mereka yang berasal dari Indonesia , Turkey , Lebanon , Sudan , Algeria , Chad , Iraq , Pakistan dan lain-lain

Sumber : http://www.rohama.org

Demokrat : Bambang Maupun Busyro Layak Pimpin KPK

Ketua Fraksi Partai Demokrat Muhammad Jafar Hafsah

Jakarta, HMINEWS.COM- Ketua Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Jafar Hafsah menyambut baik kedua calon pimpinan KPK yaitu Busyro Muqoddas dan  Bambang Widjojanto. Keduanya dianggap layak untuk memimpin Lembaga KPK kedepannya.

Demikian Dikatakan Muhammad Jafar Hafsah, Ketua Fraksi Partai Demokrat dalam acara buka puasa bersama sekaligus pemberian bantuan kepada anak yatim piatu dikediamannya  di kawasan Jakarta Selatan Minggu (29/8).

Jafar menilai  Busyro dan Bambang adalah sosok yang cerdas, jujur, dan komit, oleh karena itu Fraksi Demokrat sangat mendukung pencalonan keduanya, tinggal bagaimana memilih salah satu dari keduanya.

Busyro adalah  Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial, sementara itu Bambang pernah aktif diberbagai LSM serta pernah menjadi Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum yang saat ini masih aktif menjadi advokat, jelas Jafar

Untuk menentukan siapa yang bakal menjadi Pimpinan KPK, Jafar mengatakan akan mengadakan rapat ditingkatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk menentukan siapa yang bakal dipilih, dimana hasil rapat tersebut akan diteruskan ke Fraksi Demokarat di DPR.

Terkait dengan beredarnya isu tentang adanya calon titipan, jafar langsung menampiknya, kami tidak akan memutuskan calon titipan dalam rapat DPP. Demokrat akan memberikan dukungannya berdasarkan pada kriteria calon bukan berdasarkan pada titipan pemerintah, kata Jafar. []dni

Hot Topic RUU Mata Uang

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis

Jakarta, HMINEWS.COM-  Perdebatan Rancangan Undang Undang (RUU)  Mata Uang terus berlanjut, pasalnya ada 4 hal yang menjadi hot topic yang belum mencapai kata sepakat antara pemerintah yang dalam hal ini diwakili Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI,  Harry Azhar Azis kepada Tribunnews.com Kamis (26/8/) mengatakan  ada 4 hal yang menjadi hot topic dalam pembahasan RUU Mata Uang, dimana keempat hal tersebut adalah tentang tanda tangan di lembar pecahan uang, tempat mencetak uang, Mengenai redenominasi, terakhir mengenai  keharusan menggunakan rupiah di dalam negeri.

Bank Indonesia  terlalu mendominasi dalam  segala hal terkait dengan 4 hot topic tersebut, dimana peran pemerintah sangat terbatas, oleh karena itu perlu ada wacana baru terkait dengan hal tersebut sehingga pengawasannya menjadi jelas. Demikian dikatakan Ayat Muhammad dari Lembaga Ekonomi  Mahasiswa Islam (LEMI) Minggu (29/8) di Jakarta

Oleh karena itu sangat penting untuk membahas RUU Mata Uang,  ini terkait dengan apa yang menjadi kewenangan Pemerintah, Kewenangan BI, serta Pengawasan oleh DPR, sehingga tidak terulang lagi kasus-kasus dugaan korupsi dalam mencetak uang, jelas Ayat. [] dni

Komis XI DPR Bahas RUU Mata Uang Di Hotel, Ada Apa?

Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis

HMINEWS.COM- Pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) mata uang, seharusnya tetap dilakukan di Gedung DPR/MPR RI, bukan di hotel. Jadi menutup peluang dilakukan negosiasi dan transaksi.

“Harusnya tetap dilakukan di Gedung DPR RI, kalau dibahas di luar takutnya akan masuk angin atau terjadi banyak negoisasi,” ucap Pengamat Ekonomi dari INDEF, Aviliani, Minggu (29/8).

Dalam hal ini, para analis mendesak menkeu sebaiknya jangan mau rapat di hotel karena publik curiga ada arah negosiasi fulus soal RUU mata uang itu. ”Ini mencurigakan, diduga ada pat gulipat. Apalagi ada Emir Muis di situ, biangnya ,”kata seorang pengamat ekonom UI yang enggan disebut namanya.

Aviliani menuturkan, peluang negoisasi akan semakin sempit jika pembahasan dilakukan di Gedung DPR/MPR RI, pasalnya akan terdapat banyak pihak yang secara langsung atau pun tidak langsung mengawasi pembahasan itu. “Kalau di hotel akan sedikit yang mengawasinya, pembahasan RUU ini harus terus diawasi,” ucapnya.

Seperti yang diketahui, mulai pekan depan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Mata Uang tak lagi bertempat di Gedung DPR, tetapi di hotel. Rencananya, pembahasan akan dilakukan di Hotel Arya Duta, Lippo Village, Tangerang, setiap Rabu dan Kamis.

Hal ini merupakan keputusan rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. “Agar lebih efektif dan cepat selesai,” kata Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis saat memimpin rapat, Kamis (26/8).

Mulai Rabu besok, pembahasan Rancangan Undang-Undang Mata Uang tak lagi bertempat di Gedung DPR, tetapi di hotel. Rencananya, pembahasan akan dilakukan di Hotel Arya Duta, Lippo Village, Tangerang.

Keputusan ini setelah mempertimbangkan duangan DPR akan terpakai untuk rapat. Pansus RUU Mata Uang harus bergantian dengan jadwal rapat lain setiap akan melanjutkan rapat pansus. Walaupun rapatnya dilakukan setiap hari Rabu dan Kamis saja, kondisi ini dinilai cukup mengganggu. “Agar lebih efektif dan cepat selesai,” kata Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis saat memimpin rapat, Kamis lalu usai kesepakatan itu diputuskan di Komisi XI.

Namun DPR keberatan kalau hasrat rapat di hotel merupakan keinginan mereka semata. Pemilihan ruang rapat di hotel tersebut bukan keputusan DPR sendiri melainkan juga pemerintah. “Ini sudah kesepakatan bersama,” jawab Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mencoba memperjelas.

Ia menambahkan, ruang rapat dipilih karena kepadatan jadwal rapat di Komisi XI DPR karena ruang tersebut digunakan untuk pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). [] Rima/dni