LSB: RUU Cagar Budaya Berpotensi Represif

Direktur LSB Hijau Hitam Qusthan Abqary (foto: facebook)

HMINEWS.COM- Salah satu agenda Komisi X DPR RI dalam waktu dekat ialah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Republik Indonesia tentang Cagar Budaya (draf versi 1.0 tertanggal 25 Februari 2010 yang sesuai dengan file yang terdapat di situs DPR RI hingga 24 September 2010).

Dimana dalam draf RUU tersebut tidak hanya terdapat beberapa kerancuan (pasal 9 huruf a, d; pasal 48 ayat 6, pasal 48 ayat 8, pasal 49 ayat 2 huruf b, pasal 50 ayat 1, 2, dan 3, pasal 56 ayat 2, pasal 62 ayat 1), memperbesar kemungkinan penyelewengan (pasal 6 ayat 2 huruf d; pasal 17 ayat 3; pasal 19 ayat 3; pasal 22 ayat 1 huruf c; pasal 22 ayat 2), merugikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya (pasal 30 ayat 1, pasal 33, pasal 57), hingga berpotensi menimbulkan sikap represif, khususnya dalam pengamanan cagar budaya (pasal 1 ayat 11).

Demikian disampaikan Direktur Lembaga Seni Budaya  Hijau Hitam, Qusthan Abqary kepada HMINEWS. COM lewat press realesenya Minggu (26/9/10).

Qusthan menilai naif untuk menyebutkan dan memosisikan pada pasal 9 huruf a bahwa status/peringkat cagar budaya nasional atas sebuah benda cagar budaya memiliki kriteria “mencerminkan kesatuan dan persatuan bangsa.” Pertanyaannya, apa batasan bagi kriteria tersebut?

Apakah hanya cagar budaya yang dihasilkan oleh Kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit? Bagian penjelasan RUU hanya mengatakan cukup jelas. Pun demikian dengan pasal 9 huruf d yang menyuratkan “…pertukaran nilai penting kemanusiaan…” sebagai salah satu kriteria bagi status/peringkat cagar budaya nasional, tegas Qusthan

Pasal 48 ayat 6 (dianggap cukup jelas) mengenai klaim kepemilikan pemerintah atas keterbatasan serta kelangkaan jenis dan jumlah benda cagar budaya juga berpotensi menjadi pasal karet. Pasal ini berkaitan dengan pasal 48 ayat 8 (dianggap cukup jelas) yang memberikan kesempatan klaim kepemilikan kepada penemu jika jumlah dan jenis benda cagar budaya tersebut banyak (sic!). Apakah tepat bila klaim kepemilikan negara maupun individu terhadap benda cagar budaya hanya ditentukan oleh banyak-sedikitnya jumlah serta jenis benda cagar budaya?, tany Qusthan

Pemerintah pun terkesan menjadi sangat eksesif dengan menyatakan “…telah memenuhi kebutuhan negara” dalam pasal 49 ayat 2 huruf b (dianggap cukup jelas) mengenai kepemilikan atau penguasaan benda cagar budaya, karena tidak dijelaskan secara memadai apa yang dimaksud dengan ‘kebutuhan negara’ dan apa tolok ukurnya.

RUU ini pun tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar pertimbangan/argumentasi bagi pengecualian untuk benda cagar budaya yang bergerak dan jumlahnya (tanpa jenis) banyak untuk dimiliki oleh warga negara asing (pasal 50 ayat 2 dan 3 [dianggap cukup jelas]), sedangkan pada saat yang bersamaan terdapat pasal 50 ayat 1 (dianggap cukup jelas) dinyatakan bahwa warga negara asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai cagar budaya.

Sungguh naif apabila warga negara asing dapat memiliki cagar budaya Indonesia yang bergerak dan dikarenakan jumlahnya masih banyak, tanpa kemudian mengikutsertakan jenis cagar budaya tersebut. Padahal, jenis cagar budaya menjadi perhatian dalam pasal 48 ayat 6 mengenai klaim kepemilikan pemerintah atas kelangkaan jumlah dan jenis cagar budaya tertentu.

Di satu sisi, pemerintah terkesan agresif dalam melindungi cagar budaya dengan melarang perseorangan, masyarakat, kelompok orang, atau badang hukum (pasal 1 ayat 27) untuk melakukan pencarian cagar budaya dengan cara tertentu.

Di sisi lain, pemerintah justru tidak menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian terhadap cagar budaya.

Warga negara asing dapat melakukan penelitian murni terhadap cagar budaya (pasal 30 ayat 1 dianggap cukup jelas), tetapi sebaiknya ditambahkan klausul bahwa penelitian warga negara asing harus menyertakan warga negara Indonesia (akademisi) yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai di bidang keilmuan terkait.

Dengan demikian, selain terjadi transfer pengetahuan juga akan meningkatkan kemampuan dan pengalaman peneliti Indonesia serta “meringankan” kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan penelitian terhadap cagar budaya seperti yang terdapat dalam pasal 40 ayat 2 huruf c (dianggap cukup jelas).

Hasil penelitian yang dilaporkan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota (pasal 33 dianggap cukup jelas) sebaiknya dalam jangka waktu singkat seharusnya dapat diakses oleh publik. hal ini berangkat dari  kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi cagar budaya bagi masyarakat (pasal 40 ayat 2 huruf d) serta keinginan untuk memberikan hak atas pengetahuan terhadap cagar budaya kepada masyarakat sekitar, khususnya mengenai cagar budaya bawah air yang relatif sulit untuk diakses publik.

Tidak hanya itu, pasal 62 ayat 1 (dianggap cukup jelas) agak rancu karena tidak jelas siapa saja yang dimaksud dengan penyidik PNS: apakah kejaksaan? Atau tim penyidik yang dibentuk secara khusus? di sisi lain, ayat 2 cukup jelas karena kepolisian ialah bagian dari pegawai negeri (tanpa sipil) menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

RUU Cagar Budaya pun menjadi sangat represif karena pasal 1 ayat 11 menyatakan “pengamanan adalah upaya preventif dan represif dalam rangka menjaga dan melindungi cagar budaya.” Tidak ada penjelasan yang memadai mengenai upaya represif seperti apa yang dimaksud? Apakah memang diperlukan dalam usaha pengamanan? Siapa yang “berwenang” melakukan tindak represif tersebut? Apa batasan tindakan represif tersebut?

Sepertinya, pasal 1 ayat 11 hanya akan berpotensi menimbulkan konflik kekerasan yang justru akan merugikan cagar budaya itu sendiri. Upaya represif ini pun tidak dijabarkan dalam pasal 15 ayat 1, 2, 3, dan 4 sehingga sangat rentan dengan tindakan represif yang semena-mena dari pihak keamanan maupun pihak lain yang berkepentingan.

Oleh karena itu, Lembaga Seni & Budaya (LSB) Hijau Hitam, kata Qusthan,  menolak RUU Cagar Budaya (draf versi 1.0 tertanggal 25 Februari 2010) yang sangat represif dan merugikan perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan serta teknologi Indonesia.

Mendesak Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata) dan DPR RI (dalam hal ini Komisi X) untuk tidak tergesa-gesa mengesahkan serta mengakomodasi secara adil dan berimbang berbagai kritik dan saran dari masyarakat sipil demokratis.

Menghimbau berbagai organisasi kebudayaan, kesenian, sejarah, arkeologi,  serta masyarakat sipil demokratis untuk mengarahkan pisau analisa pada RUU Cagar Budaya yang represif dan merugikan perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan serta teknologi Indonesia.[]dni