Royalti Freport Paling Rendah di Dunia , Bagaimana Nih Pa Beye?

PT Freeport di PAPUA

HMINEWS.COM- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak agar pemerintah segera merenegosiasi royalti emas PT Freeport Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan Kontrak Karya (KK) perpanjangan tahun 1991. Pasalnya royalti tersebut merupakan yang paling rendah di seluruh dunia.

“Renegosiasi kontrak ini tidak sekedar untuk meningkatkan penerimaan negara. Lebih dari itu, sebagai langkah untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia (RI) atas sumber daya alamnya,” tegas anggota Komisi VII DPR-RI, Muchammad Romahurmuziy.

Saat ini, royalti pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2003, tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam PP itu, royalti emas ditetapkan sebesar 3,75% dari harga jual kali tonnase. Namun untuk Freeport, hanya dikenakan sebesar 1% dari harga jual kali tonnase.

Romahurmuziy mengatakan, kalau dibandingkan dengan negara-negara seperti Afrika Selatan, Namibia, dan Tanzania yang juga memiliki sumber daya emas, angka 3,75% yang diberlakukan pemerintah itu sebenarnya sudah terlalu rendah. Karena 3,75% itu dihitung dari pendapatan bersih.

Sedangkan pada negara-negara tersebut, pengenaan royalti emasnya mencapai 3 – 8% dari bruto (pendapatan kotor, red). Sedangkan pengenaan royalti emas pada Freeport yang beroperasi di Papua, selain hanya 1%, perhitungan juga setelah di-netto-kan pada biaya smelter dan biaya-biaya lain yang terkait dengan proses penambangan. “Jadi kesannya seperti ada cost recovery,” tandasnya.

“Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan royalti emas pada Freeport, adalah yang paling rendah di seluruh dunia,” ujar politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) ini kepada Majalah TAMBANG, awal Oktober 2010. Itu pun (royalti emas Freeport, red), tambahnya, baru diberlakukan pada KK perpanjangan tahun 1991.

Sebelumnya, selama kurang lebih 25 tahun, Freeport hanya memembayar royalti tembaga kepada pemerintah. Sejak masuk ke Papua berdasarkan KK Generasi I (pertama) tahun 1967, Freeport hanya melaporkan pihaknya menambang tembaga. Padahal setelah Pemerintah RI mengirim misi khusus pada 1978, terbukti selain mengekspor tembaga, Freeport juga mengekspor emas.

Namun karena beroperasi berdasarkan kontrak (Kontrak Karya) maka pengenaan royalti emas pada Freeport baru bisa diterapkan pada 1991, saat perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu memperpanjang kontrak. Itu pun angkanya cuma 1%, dan hingga kini belum disesuaikan dengan PP 45/2003.

Kasubdit Penerimaan Negara Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Paul Lubis mengakui, pihaknya saat ini sedang melakukan renegosiasi terhadap semua KK dan PKP2B, termasuk dengan Freeport. Akan diusulkan agar royalti emas Freeport sesuai dengan PP 45/2003, yakni sebesar 3,75% dari harga jual kali tonnase.

Namun, kata Paul, karena Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan kontrak yang sifatnya lex specialis, maka sejauh mana penyesuaian royalti itu akan diterima tergantung kemauan Freeport. “Saya pikir Freeport mau naik dari 1% menjadi 2% saja sudah bagus,” ungkapnya kepada Majalah TAMBANG.

Secara terpisah, Direktur Pembinaan Pengusahaan Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan, saat ini renegosi KK dan PKP2B saat ini sedang berlangsung, termasuk dengan Freeport. Beberapa perusahaan sudah menyetujui adanya kenaikan atau penyesuaian royalti, namun angkanya belum ditetapkan.

Terkait hal ini, pihak Freeport terkesan enggan menanggapi. General Superintendent Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait yang ditemui di Jakarta pada Rabu, 13 Oktober 2010, menyatakan hendak mengirimkan jawaban tertulis ke Majalah TAMBANG.

Namun jawaban yang diterima hanya beberapa pers rilis, yang tidak menjawab substansi persoalan. Dalam beberapa pers rilis itu disebutkan, total kewajiban keuangan yang telah dibayarkan Freeport kepada pemerintah sejak 1992 sampai Juni 2010 adalah USD 10,4 miliar. Freeport memberikan manfaat langsung USD 1,4 miliar kepada Pemerintah Indonesia di tahun 2009.[]M.Tambang/qian

(Selengkapnya tentang “Menggugat Privilese Freeport” ikuti di Majalah TAMBANG Edisi Cetak, Oktober 2010)