Yogya Kembali

SUKARDI RINAKIT Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate

Oleh : Sukardi Rinarkit

HMINEWS- Sejujurnya, tiga hari terakhir ini kepala saya agak sakit karena mencoba mencerna pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika rapat kabinet terbatas, Jumat (26/11), tiba-tiba Presiden menyinggung soal keistimewaan Yogyakarta dengan menyatakan bahwa tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi dan nilai demokrasi.

Menyaksikan saya lebih sering bikin kopi dari biasanya, istri bertanya apa yang sedang penulis pikirkan. Sulit untuk tidak menjawab bahwa saya tidak mengerti sikap SBY. Saat ini Yogya dan sekitar Merapi sedang dirundung keprihatinan. Mengapa Presiden justru melontarkan pernyataan seperti itu di tengah kegundahan sekitar 22.000 keluarga yang mungkin harus memulai hidup dari nol dan tidak menentu.

Dalam keadaan galau seperti ini, penulis disergap begitu saja oleh pesan Emak, ”Urip iki ngono yo ngono ning ojo ngono” (dalam hidup ini sebaiknya bijaksana melihat situasi).

Sebagai anak yang tumbuh di Madiun, Jawa Timur, penulis bisa saja tidak peduli terhadap dinamika yang terjadi di Yogyakarta. Tapi keinginan untuk mempunyai sikap adil subyektif sulit dibendung begitu saja. Dorongan semacam itu lahir karena pergumulan beberapa fakta, seperti perkenalan dengan Sultan Hamengku Buwono X, kehangatan para sahabat dan teman di Yogyakarta, keadilan praksis penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, keinginan untuk membangun keunikan demokrasi Indonesia, dan kekhawatiran akan pembelahan masyarakat Yogya yang multikultur apabila aspek penetapan diabaikan dalam posisi gubernur dan wakil gubernur.

Sintesis cerdas

Apabila Presiden berkehendak untuk konsisten dengan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi seperti dilontarkan Jumat lalu, seharusnya bukan hanya Yogyakarta yang menjadi perhatian, tetapi juga DKI Jakarta, Aceh, dan Papua. Ketiga provinsi tersebut jelas menabrak konstitusi dan nilai demokrasi yang diyakini Presiden. Dari sisi penegakan nilai demokrasi, yang harus bersifat universal, misalnya, DKI Jakarta adalah paling tidak demokratis. Wali kota dipilih oleh gubernur. Sudah begitu, tidak ada DPRD Kota yang bisa melakukan kontrol terhadap wali kota dalam mekanisme checks and balances. Praksis demokrasi macam apa ini?

Lalu soal penegakan konstitusi, ideologi negara kita adalah Pancasila. Tapi justru karena keistimewaannya, Aceh boleh menerapkan hukum Islam. Ini menjadi representasi keistimewaan ideologis. Demikian juga dengan Papua, justru karena kekhususannya, Majelis Rakyat Papua (MRP) boleh duduk di legislatif. Lalu apa masalahnya jika keistimewaan Yogyakarta juga berarti Sultan HB dan Paku Alam secara otomatis menjadi gubernur dan wakil gubernur sebagai representasi keistimewaan eksekutif?

Oleh sebab itu, saya selalu berargumen secara konsisten. Hakikat demokrasi pada dasarnya bukanlah sekadar eksistensi angka (jumlah suara), banyaknya jumlah partai, momen ketika warga negara datang ke tempat pemungutan suara, pemimpin dipilih langsung, akan tetapi penghormatan pada hak-hak individu, cita-citanya, dan kepemimpinan yang luhur. Tanpa itu, seperti dikatakan Merkel (2010), sejatinya demokrasi menjadi defektif.

Dengan demikian, demokrasi seharusnya memberi jalan terang agar rakyat bisa mesem (tersenyum) karena cukup pangan, sandang, papan, biaya pendidikan dan kesehatan terjangkau. Bahkan demokrasi harus membuat jalan itu lebih lebar agar rakyat dapat gemuyu (tertawa). Artinya, selain bisa mesem, rakyat juga bisa piknik dan menabung. Singkatnya, demokrasi bisa membuat rakyat tata tentrem kerta raharja (aman tenteram dan makmur).

Lebih daripada itu, karakter dan nilai- nilai lokal juga bisa menyemarakkan demokrasi dan memperkaya keunikannya. Lihat saja China yang sekarang mengibarkan ideologi ”sosialisme China” sebagai sintesis cerdas antara komunisme dan kapitalisme.

Oleh sebab itu, demokrasi yang kita bangun pun tidak akan kalah indah kalau pilar-pilar keistimewaan juga bersinar. Aceh istimewa dari sisi ideologi, Papua legislatif, dan Yogyakarta eksekutif. Sejauh sistem ini menjamin kesejahteraan rakyat, bukan saja praksis demokrasi ini unik, tetapi juga menunjukkan kecerdasan anak bangsa dalam melakukan sintesis antara kebijakan lokal dan demokrasi barat.

Mirip agresi

Dengan semua argumen itu, secara intelektual dan emosional yang didasarkan pada aspek latar belakang sejarah dan tuntutan masyarakat Yogyakarta, saya lebih bangga jika keistimewaan Yogyakarta dipertahankan sesuai dengan amanat Sri Sultan HB IX dan KGPAA Paku Alam, tanggal 5 September 1945. Penetapan Sultan HB dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur adalah ”mas kawin” yang disepakati Republik saat itu. Jika mas kawin itu diminta kembali, maka seperti kerap disebut Sultan HB X, berarti ”ijab kabul” batal. Anda tahu artinya, kan?

Kita semua, atas nama demokrasi yang sebenarnya cuma prosedural, beberapa tahun terakhir ini telah melakukan semacam ”agresi” terhadap Yogya. Kita seperti Belanda dulu, yang sejak 19 Desember 1948 mengusik ketenteraman Yogya. Kini saatnya kita hargai sejarah, kesepakatan para bapak bangsa, dan keinginan rakyat Yogya. Itulah salah satu kepingan terpenting dari hakikat demokrasi substansial. Seperti peristiwa 29 Juni 1949 di mana agresi militer Belanda berhenti, kini saatnya ”Yogya Kembali”.[]sumber kompas

SUKARDI RINAKIT Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate

Surat Terbuka Jaringan Advokasi Penyintas buat Gubernur DIY

Kepada Yth
Sri Sultan Hamengku Buwono X
Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Di
Y o g y a k a r t a

Dengan hormat,

Kami berharap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dapat menjalankan segala aktivitas dengan baik dan amanah.

Terkait dengan penanganan bencana Merapi, sejak ditetapkannya status awas hingga kini telah memasuki hari ke 40 Dimana telah terjadi erupsi sebanyak dua kali,  yang pertama pada tanggal 26 Oktober 2010 mengakibatkan 40 orang meninggal dunia. Dan erupsi pada tanggal 5 November 2010 menyebabkan 230 orang meninggal. Belum termasuk banyaknya korban yang menderita luka-luka, serta harus kehilangan harta benda. Cukup memprihatinkan dalam penanganan bencana ini adalah kontradiksi antara kesiapan pemerintah dalam penanganan yang sebelumnya telah disampaikan dengan kenyataan di lapangan. Kesiapan menghadapi kondisi darurat, sama sekali tidak dapat dibuktikan – baik ketersediaan tempat penampungan dan hunian maupun kebutuhan yang menjadi hak-hak dasar pengungsi, seperti air bersih, pangan, sanitasi, maupun pelayanan kesehatan.

Penanganan bencana erupsi Merapi kembali menunjukan ketidak-mampuan pemerintah sebagai pemegang mandate pelaksanaan Negara. Tidak ada peningkatan pelayanan yang diberikan kepada warga negaranya yang signikan. Kebijakan yang seharusnya menjadi acuan tidak cukup bermakna dalam menjamin perlindungan dan keselamatan warga Negara dari ancaman bencana. demikian juga dalam memenuhi hak-hak dasar pengungsi sesuai standar minimum penanganan pengungsi.

Hal krusial adalahpengambil alihan penanganan oleh pemerintah pusat dengan status Bencana Nasional tidak membuat penanganan bencana menjadi lebih baik. Bahkan memunculkan kecenderungan memunculkan persoalan baru karena pendekatan-pendekatan yang diambil mengabaikan sosial –  budaya masyarakat tempatan, inisiatif lokal maupun sumberdaya potensial yang tersedia dan dapat dimobilisasi dalam penanganan bencana yang cepat, tepat, prioritas, koordinasi, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif dan nonproletisi sebagai tertuang dalam pasal 3 (2).

Tidak adanya perlindungan dan jaminan keselamatan asset warga Merapi yang ditinggal mengungsi serta tidak adanya/disiapkannya mata pencaharian selama mengungsi memposisikan Warga Merapi pada posisi dilematis. Tidak adanya alternative penyelesaian persoalan ini serta ketidak jelasan penanganan memposisikan warga Merapi untuk mengambil sikap. Sekaligus menjalankannya sesuai prioritas di tingkat individu atau kelompok masyarakat sendiri.

Pilihan kembali ke desa sebagai upaya perlindungan dan penyelamatan asset-aset yang dimiliki secara mandiri, serta menjalankan mata pencaharian pada lokasi berbahaya (KRB 3) memposisikan penduduk pada tingkat tertinggi kerentanan. Respon atas kembalinya warga masyarakat pada saat status awas disikapi negative sebagai sikap membangkang atau melanggar aturan atau larangan.

Pengungsian mandiri atau dikenal dengan posko mandiri yang terbentuk secara alamiah ditingkat masyarakat sebagai respon dan sikap kepedulian social antar masyarakat tidak mendapatkan perhatian.  Bahkan cenderung dimatikan dengan tidak mengakui dan menutup kran menadapatkan berbagai kebutuhan dasar. Sebaliknya poko utama kondisinya sangat memprihatinkan dengan menempatkan pengungsi terabaikan hak-hanya dan memposisikan sebagai manusia yang tidak bermartabat.

Hal yang krusial untuk disikapi dalam penanganan bencana adalah bayang-bayang hutang luar negeri dalam proses pemulihan dan pembangunan kembali. Indonesia saat ini telah terbebani hutang luar negari US$ 186,43 miliar atau setara dengan Rp. 1.666,43 triliun, implikasi hutang tersebut 25% APBN tersedot untuk membayar kawajiban membayar hutang Negara.
Penanganan bencana cenderung disederhanakan dengan hanya menyelamatkan jiwa dan memenuhi kebutuhan dasar “alakadarnya” dengan fasilitas di bawah standar minimum. Penyederhanaan juga terjadi dalam mensikapi dan memposisikan pada peran-peran masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam penanganan bencana.

Mensikapi kondisi tersebut di atas dan perkembangan penanganan bencana erupsi gunung Merapi 2010, Jaringan Advokasi Penyintas, yang merupakan jaringan kelompok masyarakat sipil untuk penanganan erupsi Merapi menyampaikan sikap :

1.       Menuntut Pemerintah Daerah untuk memperbaiki manajemen penanganan penyintas dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyintas di posko mandiri dan posko yang dikelola pemerintah berdasarkan Perka BNPB No. 7 Tahun 2008. Serta memenuhi kebutuhan penyintas yang sudah kembali ke rumah masing-masing hingga penyintas mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2.       Melindungi aset penghidupan penyintas dengan memperhatikan hak-hak kelompok rentan (lansia, difable, dll) termasuk di dalamnya aset penghidupan alternatif.

3.       Mengembalikan penanganan bencana kepada Pemerintah Daerah Propinsi D.I Yogyakarta dan BNPB sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendukung sepenuhnya upaya penanganan bencana.

4.       Menolak hutang luar negari dalam proses penanganan bencana erupsi Merapi

5.       Menolak proses Post Disasster Need Assesment (DALA dan HRNA) yang tidak partisipatif dan  melakukan upaya ulang penghitungan kerusakan dan kerugian akibat erupsi gunung Merapi dengan melibatkan partisipasi para penyintas

6.       Forum Pengurangan Risiko Bencana D.I Yogyakarta bukan satu-satunya representasi kelompok masyarakat sipil dalam penanganan erupsi Merapi.

Demikian surat kami. Atas perhatian Bapak Gubernur, kami sampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 29 Nopember 2010

Jaringan Advokasi Penyintas

Suparlan, S.Sos.I
Juru Bicara

Skandal IPO KS, Century Jilid II. Semoga DPR Tidak Omdong!!

Kasus IPO KS Bisa Jadi Century Kedua

HMINEWS- Polemik berkepanjangan tentang kasus penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) PT Krakatau Steel Tbk (KS) dinilai bisa berkembang ke pembentukan panitia khusus (pansus) atau panita kerja (panja) DPR kasus IPO KS. Jika demikian, kasus IPO KS ini berpotensi menjadi semacam kasus Century kedua.

“Saudara-saudara tahu konsekuensinya kalau Komisi XI putuskan perlu untuk bikin pansus atau panja. Politis dan hukum kalau sudah jadi satu, ini bisa jadi Century kedua,” ujar anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan pihak-pihak terkait IPO KS di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/11) malam.

Komisi XI DPR mulai memanggil sejumlah pihak yang terkait dengan proses pelaksanaan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) PT Krakatau Steel Tbk.

“Kehadiran bapak-bapak di sini merupakan tindak lanjut atas kecurigaan publik terhadap keseluruhan proses IPO Krakatau Steel. Karena itu DPR memanggil semua pihak terkait ke sini,” kata anggota Komisi XI lainnya, Edwin Kawilarang.

Di internal Komisi XI sendiri berkembang usul untuk melaksanakan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun pembentukan pansus atau panja. Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat I Wayan Gunastra mengatakan, untuk menuntaskan polemik berkepanjangan serta kecurigaan yang beredar di masyarakat, maka perlu dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penetapan harga.

“Sangat penting dilakukan audit investigasi terhadap penetapan harga. Agar masyarakat tahu bahwa tidak ada yang main-main di sini. Agar semua terbuka dan clear. Tidak ada duga-menduga. Sementara soal penjatahan, kita tunggu saja hingga lock up period selesai. Nanti akan terbuka semua,” tegasnya.

Mutya Hafidz dari Fraksi Partai Golkar pun menegaskan diperlukan adanya audit investigasi untuk mengamankan IPO-IPO lain, khususnya IPO BUMN ke depan. “Agar kontroversi semacam ini tidak terulang lagi,” tukasnya.[]MI/dni

Hendardi Kembali Tegaskan Bubarkan Satgas

Hendardi

HMINEWS- Keberadaan Satgas Mafia Hukum tak henti menuai kontroversi. Keterlibatan Satgas, menurut Gayus Tambunan, dalam isu suap Grup Bakrie telah menjadi catatan hitam sepak terjang Satgas. Fakta itu pulalah yang membuat direktur Setara Institute mendesak agar Satgas dibubarkan saja.

“Daripada membuat kontroversi-kontroversi seperti pengakuan Gayus, dibubarkan sajalah Satgas itu. Satgas ini apa? Bikin kacau saja dalam politik,” tandas Hendardi usai diskusi di Jakarta, Senin (29/11/2010).

Ia mengingatkan agar lingkaran Istana tidak membela Satgas secara membabi-buta dengan alasan personel Satgas punya integritas. Sebab, sambung Hendardi, seorang yang berintegritas bisa terjebak dalam permainan politik penguasa. “Orang berintegritas pun bukan tidak mungkin terjebak dalam manuver-manuver politik kepentingan kekuasaan. Dan mungkin mereka punya interest kekuasaan,” tandasnya.

Hendardi menjelaskan Satgas berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski sama-sama lembaga yang bersifat ad hoc (sementara). “Satgas kan tidak bisa ikut dalam proses penyelidikan dan penyidikan, apalagi penuntutan. Beda halnya dengan KPK yang memang lembaga ad-hock. Tapi punya kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh UU untuk melakukan penyidikan dan penututan,” terangnya.

Ia menilai keberadaan Satgas justru merusak tatanan dan mekanisme hukum yang sudah ada. Mestinya, kata Hendardi, Presiden melakukan penguatan terhadap lembaga hukum yang sudah ada ketimbang membentuk Satgas. “Yang penting dilakukan adalah penguatan terhadap lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan,” tandasnya. Setiap waktu, katanya, Presiden bisa memanggil dan memperbaiki Kejaksan dan Kepolisian.

“Kepolisian dan kejaksaan itu kan aparat di bawah presiden. Bisa dipanggil setiap kali Kapolri atau Jaksa Agung. Kalau perlu tiap bulan diganti Jaksa Agungnya juga bisa kalau presiden mau,” ujarnya.(ach/inl)

Ahmadinejad : Kami Tidak Menganggap Informasi ini Dibocorkan

Ahmadinejad Tuding Amerika Serikat Lakukan Propaganda yang Terorganisir

HMINEWS- Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad menyebut bocoran pesan teleks para diplomat Amerika yang mengatakan negara-negara Arab mendesak Washington agar menghancurkan fasilitas nuklir Iran sebagai propaganda.

Ahmadinejad mengatakan penerbitan bocoran dokumen rahasia di situs Wikileaks itu hanyalah perang psikologis melawan Iran.

Dalam konferensi pers di televisi dia mengatakan seharusnya orang-orang tidak membuang-buang waktu membaca informasi seperti itu. “Kami tidak menganggap informasi ini dibocorkan,” kata Presiden Ahmadinejad.

“Kami beranggapan penerbitan itu diorganisir agar diterbitkan secara rutin untuk mencapai tujuan politik.”

Terasing
Dia menambahkan bocoran itu tidak akan mempengaruhi hubungan Iran dengan negara-negara lain.

Di satu sisi penerbitan dokumen-dokumen di Wikileaks itu bisa berdampak sangat merusak terhadap Iran, kata wartawan BBC di Iran, James Reynolds.

Untuk pertama kalinya -hitam di atas putih- ada bukti bahwa negara-negara Arab secara aktif mendorong Amerika agar menyerang Iran, kata Reynolds, dan dari dokumen-dokumen itu Iran tampak terasingkan dan terancam, tambahnya.

Bila hal ini memang membuat khawatir pemerintah Iran, pemerintah tidak akan mengungkapkannya kepada umum. Sebaliknya, menurut James Reynolds, tanggapan Ahmadinejad itu tampaknya sesuai dengan pandangan Iran selama ini, bahwa segala tindakan Amerika sangat terorganisir dan bermaksud menimbulkan keretakan di antara negara-negara Muslim.

Amerika Serikat mengatakan pembocoran dokumen rahasia itu “sembrono” dan membahayakan jiwa banyak diplomat. Namun pendiri Wikileaks, Julian Assange, mengatakan pihak berwenang Amerika takut harus bertanggung jawab.[]Ins/jp/dni

Mahasiswa Tolak Kedatangan SBY ke Aceh

Mahasiswa Tolak Kedatangan SBY ke Aceh

HMINEWS- Aksi demo yang digelah mahasiswa dari berbagai universitas di Aceh untuk mendemo kedatangan SBY terpaksa harus dibubarkan Polisi pada senin 29/11/2010. Polisi meminta mahasiswa membubarkan aksinya, di Simpang Mesra Banda Aceh, karena dianggap dapat menganggu kunjungan presiden ke Aceh. Namun mahasiswa bersikeras bertahan dan ingin tetap bertemu Presiden.

Polisi yang telah membuat barikade akhirnya menghalau demonstran. Aksi saling dorong pun tak dapat dihindarkan. Mahasiswa melempari polisi dengan batu dan dibalas dengan tembakan peringatan oleh polisi.

Mahasiswa kemudian mundur sekitar seratus meter dari Simpang Mesra, dan memblokir jalan serta membakar ban bekas. Mereka juga merazia kendaraan dinas yang melintasi kawasan tersebut. Satu orang mahasiswa yang diduga sebagai pemicu kerusahan juga sempat ditahan polisi.

Kordinator mahasiswa, Safruddin mengatakan, pihaknya hanya menuntut agar presiden segera mengeluarkan peraturan pemerintah untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Pemerintahan Aceh.

Mereka juga meminta pemerintah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta membebaskan tahanan dan narapidana politik dari konflik Aceh, yang hingga kini masih ditahan di beberapa penjara.

Pengamanan aksi demonstrasi ini juga melibatkan personil TNI dari Kodam Iskandar Muda. Polisi telah berusaha membujuk mahasiswa untuk meninggalkan jalan yang akan dilewati presiden tersebut. akhirnya bentrokan tidak bisa dihindarkan.

Presiden berada di Aceh untuk meresmikan meresmikan taman hutan Kota Banda Aceh, di Desa Tibang dan meresmikan program jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Dijadwalkan pada Selasa, 30 November 2010, besok, Presiden akan membuka perkemahan Wirakarya Nasional di kawasan Seulawah, Kecamatan Bandar Dua, Pidie.

Hingga petang ini polisi dan mahasiswa masih bertahan dilokasi bentrokan. Mahasiswa masih bertahan dan meminta polisi melepaskan rekan mereka yang diamankan.(mkn)

Saat Ini, MPR Nyaris Tanpa Kerja

MPR Nyaris Tanpa Kerja

HMINEWS- Amandemen IV Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menjadikan MPR sebagai lembaga yang hanya menyosialisasikan konstitusi dan melantik serta memberhentikan Presiden RI. Di luar itu, tidak ada kesibukan lain bagi MPR. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Umum PBNU, KH As’ad Said Ali.

“Ini nyaris tidak ada kerjaan namanya. Kalau mau negara ini lebih baik, MPR harus diberikan peran seimbang dengan lembaga-lembaga lainnya,” kata As’ad Said Ali dalam seminar ‘Evaluasi atas Amandemen UUD 45’ yang digelar oleh Fraksi PPP MPR RI, di Gedung MPR RI, Senayan Jakarta, Senin (29/11).

Penguatan fungsi dan peran itu, lanjut As’ad Said Ali, menjadi penting mengingat setiap UU yang dilahirkan oleh legislatif harus benar-benar menjadi produk kolektif bangsa. Dengan demikian, arah negara tetap terjaga pada koridor konstitusionalnya dan tercegah dari kemungkinan pembajakan.

Selain itu, kata As’ad, ada baiknya dalam MPR diperkuat dengan unsur utusan golongan yang diangkat untuk mewakili kekuatan-kekuatan dalam masyarakat yang memiliki kepentingan spesifik yang tidak bisa direpresentasikan oleh partai maupun DPD. “Dengan demikian, MPR mencerminkan kolektifitas bangsa,” cetusnya.

As’ad menambahkan, kolektifitas itu menjadi penting karena DPR yang memegang hak legislasi (pembuatan UU) selain eksekutif yang juga diberi hak untuk mengajukan RUU, membuka peluang terjadinya kolusi. “Sistem itulah yang rawan terhadap usaha pembajakan oleh pihak-pihak tertentu dengan kepentingan ideologis dan politiknya,” tandasnya.

Menyinggung keberadaan DPD RI, As’ad mengatakan lembaga tingi negara itu bisa dipertimbangkan kembali keberadannya mengingat kewenangannya bisa dirangkap oleh DPR dan secara fungsional oleh utusan golongan. “Atau DPD dimasukkan dalam keanggotaan DPR sehingga lebih efektif sebagai representasi utusan daerah, sehingga kepentingan daerah di DPR menjadi lebih artikulatif. Atau masuk dalam struktur anggota MPR, tapi hanya melakukan fungsi-fungsi MPR dengan menghapus kelembagaan DPD,” usulnya.

Justru yang menjadi problem saat ini, lanjutnya,  karena legislatif dipecah menjadi tiga (MPR, DPR, dan DPD) yang oleh konstitusi kedudukannya sejajar. “Namun fungsi, tugas dan kewenangannya berbeda, sehingga menghasilkan distribusi kekuasaan yang tidak merata,” pungkasnya,” pungkasnya.[]/jpnn/dni

Tangani Kasus-Kasus Besar, Penegak Hukum Mandul

Komisi III (bidang Hukum) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo,

HMINEWS- Penegak hukum, baik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, dinilai masih melakukan tebang pilih dalam menangani kasus hukum. Aparat penegak hukum dinilai amat antusias menangani dugaan mafia pajak yang melibatkan terdakwa Gayus HP Tambunan.

Di sisi lain, aparat penegak hukum dianggap tidak mampu mengusut skandal pemberian dana talangan kepada Bank Century. Padahal, kasus itu telah direkomendasikan oleh DPR untuk diusut. Oleh karena itu, pimpinan Polri, pimpinan KPK, dan Jaksa Agung yang baru diminta untuk menggelar perkara dan mengusut dugaan skandal Bank Century itu secepatnya.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi III (bidang Hukum) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Minggu (28/11) di Jakarta. ”Tiga institusi penegak hukum, bersama Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, mempertontonkan penanganan kasus hukum secara tebang pilih,” kata dia lagi.

Bambang menilai, ada perbedaan perlakuan penanganan aparat penegak hukum dalam dugaan kasus mafia pajak, yang melibatkan terdakwa mantan pegawai pajak Gayus Tambunan dengan kasus skandal Bank Century. ”Pimpinan Polri, KPK, Kejaksaan Agung, termasuk Satgas, tiba-tiba termotivasi untuk mengeroyok dan menuntaskan kasus Gayus. Ada apa?” kata dia.

Sebelumnya, pimpinan KPK Bibit Samad Rianto, Chandra M Hamzah, dan M Jasin menemui Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Setelah itu, diumumkan Polri akan menggelar bedah kasus yang terkait Gayus dan diikuti institusi lain. Satgas juga berkoordinasi dengan Polri dan KPK.

Sebaliknya, Didi Irawadi S, Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, justru meminta pimpinan KPK, Jaksa Agung, dan Kepala Polri yang baru harus segera berbenah dan berkoordinasi. Mereka harus bersama-sama menuntaskan kasus yang menarik perhatian masyarakat, terutama terkait kasus perpajakan.

Dorong KPK

Bambang mengecam perbedaan perlakuan aparat penegak hukum dalam menangani kedua kasus itu. Padahal, kasus pemberian dana talangan pada Bank Century diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun. Karena itu, kalangan DPR, khususnya Komisi III, tetap berupaya mendorong KPK, khususnya dengan pimpinan yang baru, untuk menuntaskan penyelidikan kasus Bank Century.

”Selama ini pimpinan KPK sudah menyelidiki. Namun, pimpinan KPK kemungkinan besar ragu-ragu dan takut akibat proses kriminalisasi pimpinan KPK sebelumnya,” kata Bambang.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, sebelum pelantikan Basrief Arief sebagai Jaksa Agung, pekan lalu, menegaskan, kritik masyarakat terhadap pemberantasan korupsi adalah tantangan yang harus dijawab Jaksa Agung baru bersama Kepala Polri dan pimpinan KPK. Ketiga penegak hukum itu harus bersinergi menjawab tantangan masyarakat. []KCM/dni

Buya dan Romo Magnis Terima Habibie Award

Buya Syafii

HMINEWS- Empat orang ilmuwan Tanah Air akan menerima penghargaan Habibie Awards 2010. The Habibie Center, Senin (29/11/10), mengumumkan, keempat ilmuwan yang akan menerima penghargaan itu.Dua pakar yang menerima penghargaan tersebut adalah Prof Dr Ahmad Syafii Maarif yang kini tercatat sebagai guru besar emeritus di Universitas Negeri Yogyakarta, serta Prof Dr Franz Magnis Suseno SJ, budayawan dan agamawan yang menjadi Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta.

Para pemenang akan menerima penghargaan besok di Hotel Sahid Jaya Jakarta, diberikan serangkaian dengan ulang tahun ke 11 Habibie Center. Sebelum penganugerahan, para penerima penghargaan akan menyampaikan presentasi makalahnya. “Saya besok akan menyampaikan presentasi dengan judul Tuhan, Kebebasan Manusia dan Keamanan Ontologis,” kata Syafii Maarif. Presentasinya terinspirasi dari karya Nietsze, Tuhan Telah Mati.

Hadir dalam acara tersebut Prof Dr Zuhal AQ, Dewan Pengurus Yayasan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Habibie Center. Habibie Awards yang merupakan penghargaan tahunan sebenarnya terdiri dari lima kategori, yaitu kategori ilmu dasar, bioteknologi dan kedokteran, sosial dan ekonomi, rekayasa dan sejarah. “Tapi, kali ini penghargaan hanya diberikan di dua kategori, rekayasa dan sejarah, melihat persyaratan-persyaratan yang ada,” ungkap Zuhal. Penerima kedua penghargaan itu adalah Prof Dr Adrian Bernard Lapian, seorang tokoh yang menekuni bidang sejarah maritim serta Dr Eng Eniya Listiani Dewi, ahli dari BPPT yang menekuni bidang elektrokimia, khususnya tentang sel bahan bakar. Dua orang pemenang tersebut dipilih berdasarkan lima syarat.

“Beberapa yang dinilai adalah tentang inovasi, harus bermanfaat, ada kemampuan untuk disebarluaskan dan dikembangkan, dapat pengakuan nasional dan internasional serta konsistensi menekuni bidang yang dipilih,” kata Zuhal. Selain dua pemenang tersebut, Habibie Awards tahun ini juga memberikan penghargaan spesial pada dua tokoh yang dinilai berperan dalam pembangunan kerukunan antar umat beragama. “Penghargaan ini kita nilai perlu, karena itu kita berusaha mewujudkannya tahun ini juga,” lanjut Zuhal.[]KCM

Buku : Menerawang Perilaku Beragama Para Pelacur

Menerawang Perilaku Beragama Para Pelacur

Setiap manusia menjalani lelaku keberagamaannya sesuai dengan jejak hidup yang melekat dalam diri. Jejak hidup membentuk identitas yang berpengaruh dalam menjalani masa depan yang ingin dicapai. Identitas manusia dalam beragama terbentuk oleh ruang dan waktu yang mengitari. Ruang dan waktu itu bersifat sangat fleksibel, bergantung pada cara manusia menyelami ruang dan waktu itu dalam identitas keberagamaannya.

Kalau identitas keagamaan terpaku dengan satu ruang dan waktu, maka model keberagamaannya sangat tekstual sekali. Mudah menjelekkan dan mengafi rkan pihak lain. Padahal, beragama di tengah modernitas sekarang ini butuh kepekaan sosial di tengah gejolak zaman. Kepekaan sosial ini sangat penting karena banyak model manusia yang ada di sekitar kita.

Buku bertajuk Agama Pelacur: Dramaturgi Transedental karya Prof Nur Syam mencoba mengupas model keberagamaan yang dilakukan para pelacur. Para pelacur bukanlah makhluk yang harus dipinggirkan. Mereka memunyai nurani yang melekat dan mendorong mereka untuk taat dalam beragama.

Hanya saja, model keberagamaan yang mereka praktikkan tidak biasa dengan model yang dijalankan manusia umumnya. Mereka membentuk identitas sendiri dalam jejak hidupnya. Penulis melihat model keberagamaan pelacur dalam dramaturgi transedental. Teori dramaturgi menjelaskan bahwa identitas manusia adalah tidak stabil dan setiap identitas tersebut merupakan bagian kejiwaan psikologi yang mandiri.

Identitas manusia bisa saja berubah-ubah bergantung dari interaksi dengan orang lain. Di sinilah dramaturgis masuk, bagaimana kita menguasai interaksi tersebut. Dalam dramaturgis, interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan teater. Manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain melalui “pertunjukan dramanya sendiri”.

Dengan konsep dramaturgis dan permainan peran yang dilakukan oleh manusia, terciptalah suasana-suasana dan kondisi interaksi yang kemudian memberikan makna tersendiri. Munculnya pemaknaan ini sangat bergantung pada latar belakang sosial masyarakat itu sendiri. Terbentuklah kemudian masyarakat yang mampu beradaptasi dengan berbagai suasana dan corak kehidupan.

Masyarakat yang tinggal dalam komunitas heterogen perkotaan, menciptakan panggung-panggung sendiri yang membuatnya bisa tampil sebagai komunitas yang bisa bertahan hidup dengan keheterogenannya. Para pelacur itu beragama menyesuaikan dengan konteks sosiologis lingkungannya. Cara beragamanya begitu transedental, tidak terjebak dalam naluri formal yang biasa dijalani.

Yang paling krusial bagi para pelacur adalah menggapai titik transedental, sehingga oleh penulis dikatakan sebagai dramaturgi transedental. Dalam dramaturgi transedental, pelacur memaknai ajaran agama disesuaikan dengan tingkat hidup dan suasana hati yang sedang menancap dalam diri mereka.

Peresensi adalah Muhammadun, Peneliti pada Center for Pesantren and Democracy Studies (Cepdes) Jakarta.

Judul : Agama Pelacur: Dramaturgi Transedental
Penulis : Prof Dr Nur Syam
Penerbit : LKiS Yogyakarta
Tahun : I, November 2010
Tebal : 365 halaman

sumber : rimanews