Elemen Masyarakat Yogya Satu Suara Soal Penetapan. Tolak Pemilu Kada!!

Dukungan Warga Yogyakarta kepada Sultan

HMINEWS- Ratusan relawan referendum melakukan aksi mengibarkan bendera dan membawa spanduk siap referendum.  Tidak hanya itu, Hari ini, Senin (13/12/2010), ribuan masyarakat Yogyakarta akan turun ke jalan. Mereka akan berkumpul di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta, menghadiri sidang paripurna yang membahas Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta. Aksi ini  diikuti dari semua elemn masyarakat Yogyakarta, mulai dari pedaganmg hinga pegawai pemerintah. Bahkan mereka siap ikut demo. Ikhlas saja kalau harus libur sehari.

Kawasan perdagangan Jl Maliboro dan A Yani di Kota Yogyakarta dipastikan bakal lumpuh. Para pedagang memilih menutup kegiatan usahanya untuk menghadiri sidang tersebut.

Kepastian penutupan itu disampaikan sejumlah pedagang di kawasan yang tak pernah ‘mati’ itu. “Kami siap ikut demo. Ikhlas saja kalau harus libur sehari. Kami mendukung penetapan Sultan (Sri Sultan Hemengku Buwono X) sebagai gubernur,” kata dua orang pedagang kakilima, Sumiyati (37) dan Eko (32), Minggu (12/12/2010).

“Tujuannya untuk memasyarakatkan penetapan,” terang Inung Nurzani, Ketua Paguyuban Kawula Mataram (PKM) dan Komunitas Altar di Yogyakarta

Menurutnya, yang penting rakyat Yogyakarta mempunyai satu visi misi secara keseluruhan mendukung penetapan. Setelah suara rakyat bersatu, seluruh rakyat akan mendesak semua anggota DPRD, baik tingkat I maupun tingkat II, hingga tingkat pusat, untuk mendukung penetapan dan menolak pemilu kada.

“RT, RW, dan lurah akan mengundurkan diri apabila pemerintah memutuskan pemilihan. Semua rakyat Jogja akan menolak Pemilu Kada,” ancamnya.

Pedagang batik dan cinderamata anggota Tri Dharma itu mengaku bisa kehilangan omzet Rp 100 ribu-Rp 300 ribu bila menutup dagangannya. “Demi solidaritas, kami rela. Ikhlas,” ujarnya.

Ketua Paguyuban Parkir Malioboro, Sigit Karsana Putra, mendukung penuh pergerakan massa. Ia sudah mengoordinasikan rekan-rekannya agar ikut berunjuk rasa. “Akan ada pembagian tugas, ada yang berdemo, dan ada yang jaga parkir,” ujarnya.

Sejumlah pengusaha di kawasan Malioboro yang tergabung dalam berbagai paguyuban, juga mengaku siap mendukung aksi dan menutup usahanya. Mereka antara lain Paguyuban Tri Dharma, Pemalni, Komunitas Juru Parkir, Patma, Handayani, Pamarta, Paguyuban Pedagang Lesehan Maliboro (PPLM), Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM), dan Paguyuban Pengusaha Ahmad Yani (PPAY).

Minggu sore masing-masing pengurus paguyuban sibuk mengkonsolidasi para pedagang. Seperti yang dilakukan Paul Zulkarnaen, Humas Paguyuban Tri Dharma. Tak menghiraukan banyaknya pejalan kaki di kawasan Jalan Malioboro, ia terus berteriak.

“Teman-teman, baik yang asli Jogja ataupun pendatang kita harus ikut sidang penetapan RUUK di DPRD! Semuanya wajib libur dari pukul 06.00 WIB hingga 21.00 WIB,” teriak Paul sambil berjalan di kawasan wisata itu.

Kepada Tribun Jogja, Humas Tri Dharma itu mengatakan, bila ada toko yang tetap buka ia menganggapnya sebagai pengkhianat. Sebab, bertolakbelakang dengan solidaritas rakyat yang mendukung penetapan Sri Sultan sebagai gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Tak hanya sanksi moral, kami akan menegur dan menutup toko untuk beberapa waktu,” tegasnya.
Hari ini, Senin (13/12/2010), ribuan masyarakat Yogyakarta  turun ke jalan. Mereka akan berkumpul di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta, menghadiri sidang paripurna yang membahas Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.Kawasan perdagangan Jalan Maliboro dan Jalan A Yani di Kota Yogyakarta dipastikan bakal lumpuh. Para pedagang memilih menutup kegiatan usahanya untuk menghadiri sidang tersebut.

Kepastian penutupan itu disampaikan sejumlah pedagang di kawasan yang tak pernah “mati” itu. “Kami ikut demo. Ikhlas saja kalau harus libur sehari. Kami mendukung penetapan Sultan (Sultan Hamengku Buwono X) sebagai gubernur,” kata dua pedagang kaki lima, Sumiyati (37) dan Eko (32), Minggu (12/12/2010).

Pedagang batik dan cendera mata anggota Tri Dharma itu mengaku bisa kehilangan omzet sebesar Rp 100.000-Rp 300.000 jika menutup dagangannya. “Demi solidaritas, kami rela. Ikhlas,” ujarnya.

Ketua Paguyuban Parkir Malioboro Sigit Karsana Putra mendukung penuh pergerakan massa. Ia sudah mengoordinasikan rekan-rekannya agar ikut berunjuk rasa. “Akan ada pembagian tugas, ada yang berdemo, dan ada yang jaga parkir,” ujarnya.[]surya/MI