Politisasi Pendidikan

Oleh : ALI RASYID Aktivis Pendidikan, Peneliti Bandung Intellectual Circle (BIC)

Di republik yang besar ini, entah kapan semua elemen masyarakat bisa bergabung, bersatu padu, bersama-sama bekerja untuk memajukan bangsanya. Kompetisi warna politik cukup ketika sedang menggelar pemilu, setelah itu selesai dan membangun kembali negara secara gotong royong sesuai dengan porsi dan tugasnya masing-masing, pikiran ini mungkin hanya ada di alam ide. Di negeri ini, politik masih menjadi panglima dan uang menjadi primadonanya. Pendidikan, hukum, ekonomi dan yang lainnya selalu berselingkuh dengan politik dan kemudian diselesaikan secara transaksional (uang). Akhirnya yang mendominasi adalah kepentingan dan materi, mengutip Megawati ini adalah bencana mental yang melanda negeri kita.

Di tengah-tengah banyaknya skandal yang belum tuntas, dunia pendidikan sedang mengalami “politisasi” yaitu masuknya buku-buku tentang SBY, presiden kita saat ini. Buku-buku tersebut baru teridentifikasi masuk di beberapa sekolah tingkat SMP di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kabupaten Tegal Edy Pramono mengatakan bahwa buku-buku tentang SBY bisa masuk ke sekolah karena telah lolos penilaian pusat kurikulum dan perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), (kompas, 27 Januari 2011). Kalau alasan lainnya adalah bahwa buku-buku tersebut hanya buku bacaan biasa yang akan disimpan di perpustakaan dan tidak ada kewajiban murid untuk membacanya, kenapa hanya buku-buku SBY saja yang dipromosikan, padahal kan kita sudah memiliki lima mantan presiden yaitu Soekarno, Soeharto, B.J Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati. Mereka tidak kalah keren dan memiliki kontribusi yang mungkin jauh lebih besar dari pada SBY.

Pendidikan adalah media sakral untuk mencetak generasi cerdas, dia tidak boleh di intervensi oleh politik apalagi yang sifatnya sangat individual. SBY adalah salah satu putra terbaik bangsa yang dalam beberapa hal patut diteladani, tapi mengenalkan sosok beliau kepada generasi bangsa tidak mesti dipaksakan melalui institusi pendidikan formal seperti ini. Pak Beye akan lebih dihargai oleh rakyatnya bahkan dunia internasional apabila dapat meningkatkan kualitas pendidikan, tidak ada lagi anak yang tidak sekolah, kualitas guru ditingkatkan, infrastruktur sekolah dibenahi, lulusan sarjana, magister dan doktor makin bertambah.

Sampai detik ini buku-buku tersebut masih kontroversial, dalam hal ini penulis hanya ingin mengatakan bahwa ini merupakan salah satu bukti masih semrawutnya pengelolaan pendidikan kita, jangan-jangan ada mafia buku juga. Keadaan seperti ini bukanlah hal baru di negara kita, pada masa Orde Baru Pancasila sangat identik dengan Pak Harto dan ini diajarkan hampir di semua level pendidikan, salah satu hasilnya adalah Pak Harto dikenal luas sebagai Bapak Pembangunan.

Kasus ini tentu harus dilihat secara fair, apakah ini didistribusikan secara sistemik dalam pengertian SBY memberikan perintah atau ini hanyalah pekerjaan orang-orang yang sedang cari muka di hadapan SBY. Kalau ini perintah SBY betapa lemahnya karakter presiden kita ini, dan secara telanjang dia telah merampok uang negara karena buku-buku tersebut dibiayai oleh negara melalui dana alokasi khusus (DAK). Tapi kalau ini pekerjaan oknum, jangan terlalu dibawa ke wilayah politik karena bukan domainnya, proses saja secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kata Pramodya Ananta Toer, semua bermula dari pikiran. Cara pandang kita selalu politis sehingga hasilnya pun selalu saling curiga mencurigai. Nampaknya kita harus membaca ulang salah satu isi pembukaan UUD 1945, bahwa Pemerintahan Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi seganap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Para pendiri republik ini bermimpi bahwa Indonesia di masa depan menjadi bangsa maju dan bermartabat. Mereka dapat bersatu padu melawan dominasi yang tidak ringan, sehingga mereka dapat menunaikan tugasnya memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Kini kemerdekaan itu sudah kita rasakan lebih dari setengah abad, tugas kita sebagai generasi bangsa adalah mewujudkan mimpi tersebut.

Pendidikan adalah kunci utama untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa, tidak ada satu pun negara yang maju tanpa memiliki dan memberi perhatian serius terhadap institusi pendidikan. Sekali lagi, pendidikan adalah ruang sakral yang tidak boleh diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik yang dapat memasung ruhnya itu sendiri.

Buku-buku Pak Beye tidaklah jelek, malah akan memberi inspirasi positif buat generasi bangsa. Tapi, alangkah mulianya kalau buku-buku tersebut diperlakukan seperti buku-buku yang lainnya, biar mekanisme pasar yang bekerja supaya suasana kompetisi dapat berlangsung secara adil dan sehat. Argumentasi Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal bahwa tidak ada titipan dalam pengadaan buku SBY, prosedurnya normal, kebetulan saja buku SBY yang terpilih lalu jadi wacana, padahal buku itu tidak beda dengan buku lainnya, sudah dinilai para ahli independen (kompas, 29 Januari 2011).

Dalam pandangan penulis, argumentasi ini sulit diterima karena SBY adalah presiden yang masih aktif yang tentu masih memiliki kepentingan politik entah itu pada saat ini maupun pencitraan dia setelah nanti tidak jadi presiden. Baiknya, tim ahli independen itu menyeleksi buku-buku yang lebih menunjang yang berkaitan erat hubungannya dengan pelajaran-pelajaran siswa, kalaupun mau dipaksakan bertindaklah secara adil karena pemimpin negeri ini bukan hanya SBY.

ed: Hast

Utamakan Rakyat Kecil, Bukan Kenaikan Gaji Pejabat

Utamakan Rakyat Kecil, Bukan Kenaikan Gaji Pejabat

HMINEWS- Budayawan pemerhati pemerintah, Butet Kertarajasa, meminta pemerintah memprioritaskan perhatian terhadap nasib rakyat kecil. Butet heran pemerintah justru sibuk mempersiapkan kenaikan gaji pejabat negara.

“Masih banyak persoalan yang lebih penting daripada ngurusin kenaikan gaji pejabat. Harusnya yang diprioritaskan itu rakyat kecil,” ujar Butet , Minggu (30/1/2011).

Hal ini disampaikan Butet menanggapi rencana Kemenkeu menaikkan semua gaji pejabat negara. Kemenkeu juga akan menaikkan gaji wakil rakyat di DPR. Menurut Butet, pemerintah seharusnya memprioritaskan anggaran untuk fasilitas rakyat kecil. Sarana pendidikan dan kesehatan di daerah juga masih banyak yang kurang mumpuni.

“Bagaimana agar petani mendapat pupuk murah, pendidikan murah, akses kesehatan mudah, harga obat murah, pedagang kecil dibuatkan kredit tanpa bunga, itu jauh lebih penting,” imbaunya.

Lebih dari itu, menurut Butet, gaji pejabat negara di Indonesi sudah lebih dari cukup. Sehingga, menurutnya, tak perlu ada kenaikan gaji dalam waktu dekat.

“Pejabat itu ngakunya gajinya kecil. Presiden itu gajinya RP 62 juta tapi dana taktisnya Rp 2 milyar, itu saja masih mengeluh. Lebih baik bagaimana memperhatikan nasib TKI yang masih sengsara di Arab Saudi,” tandasnya.

Ironi Negeri Pemaaf

Ironi Negeri Pemaaf

Di sebuah negeri bernama Indonesia, harmonitas, kerukunan, gotong royong, saling membantu sesama tanpa pamrih, adalah modal sosial-kultural yang diwariskan nenek moyang selama berabad-abad. Kondisi kerukunan masyarakat menyiratkan sebuah pesan; bahwa kesalahan dan dosa adalah susuatu yang nyaris coba diabsenkan (ditiadakan) demi menjaga harmonitas tersebut. Dosa dianggap akan mencederai semangat kerukunan di masyarakat.

Kendati begitu, kesalahan dan dosa adalah bagian integral dari sifat manusia. Sepanjang sejarah manusia pertama, salah dan dosa tak pernah luput mengiringi hidup manusia. Seiring perkembangan peradaban manusia, konflik antarindividu menjadi sangat kompleks. Perjuangan manusia untuk bertahan hidup, meningkatkan taraf hidup, menjadikan manusia, seperti kata Thomas Hobbes, adalah homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi yang lain). Atau Sartre mengatakan, “orang lain adalah neraka”.

Dari dua tesis dua filsuf Barat tersebut, kita mengamini bahwa berhubungan dengan pihak lain dengan latar belakang yang berbeda rentan menghadirkan konflik, entah itu kecil atau besar. Bagaimana rasanya hidup di tengah suasana batin yang bekecamuk curiga dan dendam serta diringi sikap waspada menghadapi ancaman orang lain? Agama, dengan spiritualitas dan religiositas laksana oase di tengah kegersangan relasi manusia yang tak bisa dilepaskan dari dosa.

Memaafkan menjadi keyword (kata kunci) dalam relasi religio-kultural demi sebuah harapan akan kualitas hidup yang lebih baik serta terjalinnya harmoni sosial di masyarakat. Maaf menjadi kata sakti bagi umat Islam untuk menerima dan melupakan kesalahan orang lain. Di hari Lebaran, individu-individu yang pernah terlibat konflik bertemu, menge-nol-kan diri. Jika ternyata yang terjadi adalah seremoni artifisial, sekadar melunasi tradisi, itu adalah perkara lain yang menurut Baudrillard (1981) adalah dunia simulakra, penyamaran tanda dan citra.

Perampokan Tradisi

Celakanya, negara mengambil momentum Lebaran untuk memaafkan para narapidana dan penjahat negara, terutama para koruptor yang ramai-ramai mendapat remisi di hari Lebaran. Tak jarang momentum kebangsaan seperti hari kemerdekaan Tujuh belas Agustus juga menjadi hari kemerdekaan (kebebasan) para koruptor. Grasi seolah dibuat untuk legalitas hukum di negeri pemaaf, yang dianggap sebagai hak narapidana. Tapi apakah itu lantas menjadi kewajiban negara?

Bagaimana sebetulnya menempatkan tradisi memaafkan yang dimiliki umat Islam di hari Lebaran yang telah “diakuisisi” oleh negara? Ada perampokan tradisi oleh negara yang justru mencederai proses hukum yang bertujuan psy war (perang mental) agar para pelaku kejahatan mendapat efek jera.

Filsuf dekonstruktif, Jacques Derrida dalam buku kecilnya, Cosmopolitanism and Forgiveness mendedahkan secara “serampangan” sesuai filsafat dekonstruksinya yang “antidisiplin dan antiteori” tentang bagaimana konsep pengampunan berkait erat dengan hospitalitas. Bagi Derrida, pengampunan sesungguhnya adalah tindakan mengampuni orang lain tanpa syarat. Proses yang menghadirkan relasi nirparanoid (tanpa kecurigaan) di kemudian hari antara subjek dan objek ampunan. Derrida sengaja menolak Imanuel Kant yang dianggapnya kurang berani karena masih mensyaratkan relasi yang masih diliputi kecurigaan dan penerimaan bersyarat.

Di sini, negara telah “mengajarkan” kepada masyarakat untuk melupakan dosa-dosa masa lalu yang telah diperbuat para “penjahat”. Syarat-syarat bagi penerimaan kembali “alumnus hotel prodeo” juga sangat manipulatif dan kamuflatif. Mereka bisa kembali ke masyarakat tanpa rasa dosa dan malu.

Bahaya bagi pengampunan, -sebersyarat apa pun-, adalah timbulnya situasi memaafkan, melupakan, dan pada akhirnya menimbulkan penipuan sejarah bangsa (Richard Rorty; 1998). Kita pernah dibuat terharu biru dengan sakit Pak Harto yang diekspos habis oleh media sehingga masyarakat pun mengamini untuk memaafkan Pak Harto, dengan melupakan kesalahan-kesalahan masa lalu. Pak Harto pun dikubur bersama seribu tanda tanya tentang sejarah bangsa di mana dia terlibat
Semestinya, proses hukum dan putusan pengadilan (hakim) harus tetap dihormati demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia yang kian karut marut dan menjadi barang dagangan. Hukum humanis harus diletakkan pada proporsi yang tepat, bukan kepada koruptor yang telah divonis bersalah di pengadilan. Koruptor jelas-jelas menghabiskan uang rakyat demi kesenangan pribadi dan kelompoknya. Tegaknya hukum berkait erat dengan harga diri sebuah bangsa yang besar bernama Indonesia.

Perlu langkah progresif untuk melakukan sekularisasi agama dan tradisi di satu sisi serta negara dan hukum di sisi yang lain. Budaya (tradisi) saling memaafkan mesti kita jaga, tapi proses hukum adalah hal lain yang mesti ditegakkan sampai titik darah penghabisan. Negara tidak boleh merampok tradisi (kearifan lokal) memaafkan dan memberi ampunan demi langgengnya hegemoni kekuasaan yang dikuasai para kleptokrat. Inikah ironi negeri pemaaf ketika ritus agama-budaya dirampok oleh negara dan disulap menjadi ritus politik?

Junaidi Abdul Munif
Peneliti el-Wahid Center, Universitas Wahid Hasyim Semarang

Sumber Tulisan; okezone

Pemerintah Tawarkan Konsep Kolonial Untuk Yogyakarta!

HMINEWS- Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang dibahas DPR RI benar-benar "istimewa", karena pemerintah menyodorkan konsep penjajah kolonial Belanda dengan menerapkan sebutan gubernur utama dan wakil gubernur utama bagi provinsi ini.

HMINEWS- Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang dibahas DPR RI benar-benar “istimewa”, karena pemerintah menyodorkan konsep penjajah kolonial Belanda dengan menerapkan sebutan gubernur utama dan wakil gubernur utama bagi provinsi ini.

Menurut kerabat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat GBPH Joyokusumo, istilah gubernur utama dan wakil gubernur utama merupakan konsep penjajah kolonial Belanda yang diterapkan pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.

“Istilah itu justru mengikuti organisasi keraton sebelum masa kemerdekaan. Metode tersebut diterapkan penjajah Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia,” katanya dalam pertemuan dengan delegasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Yogyakarta, Sabtu.

Anehnya, kata dia, konsep itu sekarang justru akan diterapkan oleh pemerintah, seperti yang diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sementara itu, Ketua Komite I DPD Deni Anwar mengatakan istilah gubernur utama dan wakil gubernur utama tidak jelas. Dalam RUUK DIY versi pemerintah disebutkan gubernur utama diatur oleh peraturan daerah istimewa (perdais).

Namun, menurut dia, dalam waktu yang bersamaan, perdais tersebut harus disetujui Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal itu rancu, karena kewenangan Sultan menjadi tidak jelas.

Anggota DPD Paulus Sumino mengatakan konsep gubernur utama pada zaman dulu merupakan strategi untuk menempatkan posisi Sultan sebagai pemimpin kebudayaan saja, dan tidak memiliki kekuasaan. Hal itu diterapkan penjajah untuk membatasi kekuasaan Sultan.

Menurut dia, yang menjadi aneh sekarang adalah pemerintah justru beralasan bahwa hal tersebut diterapkan untuk menghindari adanya Sultan yang kebal hukum.

“Padahal, sebenarnya permasalahan itu terbantahkan karena Sultan memiliki perlakuan sama di mata hukum ketika dirinya terjerat kasus hukum,” katanya.

Sri Sultan Hamengku Buwono X sendiri bahkan mengatakan jabatan gubernur utama dan wakil gubernur utama seperti yang diusulkan pemerintah dalam RUUK DIY tidak ada dalam sistem manajemen pemerintahan.

“Namun demikian, saya tetap menyerahkan keputusan lanjutan mengenai hal itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut dia, istilah gubernur utama dan wakil gubernur utama tersebut selama ini memang tidak dikenal dalam sistem manajemen pemerintahan. Namun, kata dia, semua itu tergantung pembahasannya di DPR.

“Meskipun saya menyatakan setuju atau tidak setuju, jika di DPR lain, saya bisa apa. Kita lihat dulu saja, saya baru mau bicara jika saya diundang di DPR,” kata Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Oleh karena itu, Sultan tidak bersedia memberikan komentar terkait RUUK DIY versi pemerintah yang kini sedang dibahas di DPR. Sultan hanya akan berbicara jika mekanisme di tingkat DPR sudah berjalan.

“Pembahasan RUUK DIY mekanismenya di DPR dulu. Saya tidak mau komentar sebelum saya ke DPR, karena memang bukan forumnya untuk dibicarakan di luar,” katanya.

Ia mengatakan dirinya juga tidak mau menanggapi perdebatan mengenai konsep Sultan sebagai gubernur yang memiliki kedudukan sama di mata hukum. “Saya tidak mau menanggapi hal itu, karena persoalan tersebut sudah menyangkut pembicaraan politik,” katanya.

Cederai Nilai Budaya

Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Djoko Suryo mengatakan istilah gubernur utama dan wakil gubernur utama yang diusulkan pemerintah dalam RUUK DIY dapat mencederai nilai budaya.

“Istilah gubernur utama, baik dari aspek budaya sebenarnya memang tidak ada, begitu pula dari sisi hukum. Istilah itu hanya mengada-ada,” katanya usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, secara tradisi atau budaya dan hukum, istilah gubernur utama tidak ada. Istilah itu hanya gagasan sepihak pemerintah, sehingga akan sulit diterima.

“Hal itu perlu dibahas secara serius di DPR, karena pada dasarnya Yogyakarta merupakan salah satu benteng kebudayaan,” kata Djoko yang juga anggota Tim Asistensi RUUK DIY.

Ia mengatakan adanya istilah gubernur utama menunjukkan pemerintah kurang memperhatikan aspirasi warga Yogyakarta. Pemerintah juga terkesan berubah-ubah sikap dengan dulu mengusung pararadya, sekarang gubernur utama.

“Kami belum mengetahui konsep sebenarnya yang diinginkan pemerintah. Secara resmi belum ada sikap atau protes yang akan disampaikan, dan masih akan menunggu kejelasan dari apa yang melatarbelakangi pemerintah menyodorkan istilah gubernur utama,” katanya.

Menurut dia, Tim Asistensi RUUK DIY belum mengeluarkan sikap karena tidak mengetahui secara persis keinginan pemerintah yang sebenarnya. Selain itu, konsep gubernur utama juga belum jelas.

“Namun demikian, kami tetap akan mencari solusi bersama untuk mengarahkan yang lebih tepat. Kami optimistis penetapan itu bisa berlaku, karena pada dasarnya tidak menyalahi undang-undang dan demokrasi,” katanya.

Minta Dilibatkan

Terkait dengan hal tersebut, maka Tim Asistensi RUUK DIY meminta kepada pemerintah maupun DPR RI untuk melibatkan tim itu dalam pembahasan rancangan undang-undang ini.

“Hal itu dimaksudkan untuk mengawal pembahasan RUUK DIY dari aspek materi, termasuk memberikan hak suara selaku anggota tim,” kata Asisten Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY Tavip Agus Rayanto, di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, jika nanti Komisi II DPR bisa melibatkannya dalam pembahasan RUUK DIY, pihaknya bersama tim asistensi akan memberikan masukan. Pihaknya bersama tim asistensi akan mengawal dari aspek materi jika dilibatkan dalam pembahasan RUUK DIY.

“Kami akan mencermati draft RUUK DIY dari pemerintah yang sudah dikirim ke DPR, termasuk adanya istilah gubernur utama,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya akan mengundang pakar untuk mendengarkan aspek yuridis dari pembahasan RUUK DIY guna menyeimbangkan argumentasi. Hal itu dimaksudkan agar ketika ada perspektif lain yang muncul, sudah ada kesiapan.

“Sultan dalam pertemuan dengan tim asistensi tidak membahas tentang dinamika RUUK DIY yang terjadi di Jakarta. Jadi, ada penetapan atau tidak, ada penggembosan atau tidak, Sultan hanya menyampaikan pembahasan itu bisa cepat, bisa juga lama, sehingga semua pihak diminta untuk menyiapkan materi,” katanya.

Menurut dia, hal paling menonjol yang disampaikan Sultan adalah presiden menginginkan Sultan untuk menempati posisi gubernur utama. Hal itu dimaksudkan agar jangan sampai Sultan terkena masalah hukum.

“Namun, Sultan menegaskan bahwa dirinya menjadi gubernur atau tidak, seharusnya memiliki posisi dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sultan jusru berpandangan, yang seperti itu (membedakan perlakuan) justru adalah monarki, karena pemerintah ingin memberikan tempat tersendiri,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya tidak mengetahui kapan pembahasan RUUK DIY akan selesai, tetapi sikap optimistis selalu dipegang teguh.

“Pembahasan RUUK DIY cepat atau lambat, yang jelas pada Oktober 2011 masa perpanjangan jabatan gubernur sudah habis,” katanya.

Kumpulkan Data Keraton

Sementara itu, Delegasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengumpulkan data internal Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang akan digunakan sebagai bahan klarifikasi dalam pembahasan RUUK DIY.

“Kami merasa perlu untuk mengumpulkan banyak informasi mengenai seluk beluk Yogyakarta,” kata Ketua Komisi I DPD Deni Anwar di sela pertemuan dengan kerabat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat GBPH Joyokusumo, di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut dia, pengumpulan data tersebut dilakukan karena banyak hal mengenai RUUK DIY di tingkat pemerintah yang seolah berbelok dengan fakta yang ada, termasuk sikap pemerintah yang seolah tidak melibatkan DPD dalam pembahasan RUUK DIY.

“Kami sempat bersitegang dengan DPR karena mereka telah mereduksi kewenangan konstitusi yang membolehkan DPD ikut membahas RUUK DIY. Kami hanya diminta mendengarkan penjelasan pemerintah, kemudian tidak dilibatkan lagi, hanya dimintai pendapat pada akhir pembahasan,” katanya.

Ia mengatakan untuk memperkaya pengetahuan tentang seluk beluk DIY, pihaknya juga akan mengundang ahli tata negara yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan pararel. Informasi yang diperoleh dari pihak keraton akan digunakan untuk melakukan klarifikasi.

“Kami akan hadir ketika pemerintah memberikan penjelasan terkait internal keraton. Kami akan menyampaikan bantahan dan sudah menyiapkan draf tersendiri, karena kami menganggap apa yang disampaikan pemerintah itu banyak yang bertentangan,” katanya.

Menurut dia, pihaknya masih menemui kebingungan atas pernyataan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait kewenangan Sultan, dan segala hal mengenai kelangsungan kepemimpinan kepala daerah di Yogyakarta.

“Banyak hal yang seolah dimasalahkan pemerintah, meskipun sebenarnya hal itu telah memiliki jawaban,” katanya.

Misalnya, sampai sekarang yang masih dipertanyakan oleh Mendagri adalah bagaimana aturannya nanti jika Sultan yang menjabat sudah sepuh. Sebaliknya, Sultan yang menjabat justru belum cukup umur.

“Hal itu beserta persoalan lainnya yang akan kami cari tahu langsung dari keluarga keraton, kami tidak ingin keliru ketika menyampaikannya kepada pemerintah,” katanya. (Masduki Attamami/antara)

Firaun Abad 21 Terancam Lengser

Demostran Mesir Menuntut Presiden Mubarak Mundur

HMINEWS- Gelombang protes ratusan ribu warga Mesir yang berlangsung sejak Selasa lalu mencapai puncaknya di hari Jum’at. Aksi demo ini menelan korban puluhan orang di Kairo, Suez, Iskandariah dan sejumlah kota. Para demonstran menuntut pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak. Protes massal warga Mesir membuat nasib Mubarak kian mendekati mantan Presiden Tunisia, Zein al-Abidin Ben Ali.

Aksi demo warga Mesir hari Jum’at (28/1) diikuti berbagai kalangan masyarakat. Pemerintah pun mengerahkan pasukan khusus untuk menjaga keamanan. Tak pelak lagi korban pun berjatuhan. Sedikitnya 13 orang tewas di kota Suez, 23 orang di Iskandariah dan lima lainnya di Kairo menemui ajal karena diterjang timah panas dan brutalitas polisi anti huru hara. Sebelumnya di hari Selasa dan Kamis, tercatat delapan warga tewas di berbagai wilayah Mesir.

Berita tentang jumlah korban di kalangan demonstran tetap simpang siur akibat kebijakan pemerintah Mesir yang melarang wartawan meliput aksi protes di negara ini, khususnya di Kairo. Transformasi terbaru di Mesir menghiasi berbagai laporan dan halaman media massa regional dan internasional. Laporan CNN, BBC, France 24, Aljazeera, Alarabiya dan berbagai media lainnya menunjukkan terjadinya bentrokan sengit antara warga dan polisi Mesir.

Hosni Mubarak yang tidak ingin bernasib sama seperti Ben Ali telah mengerahkan militer dan polisi yang didukung oleh kendaraan lapis baja. Tak tanggung-tanggung, Mubarak juga merombak kabinetnya dan menerapkan kondisi darurat militer. Namun sepertinya upaya tersebut sia-sia. Terbukti warga tidak menghiraukan kondisi darurat dan tetap turun ke jalan-jalan menuntut pengunduran diri Mubarak.

Hari ini pun dilaporkan, ratusan warga masih tetap turun ke jalan-jalan. Sejak pagi mereka berkumpul di pusat kota dan meneriakkan yel-yel anti pemerintah. Setelah tertekan selama 30 tahun, akhirnya rakyat Mesir bangkit menentang kekuasaan diktator Hosni Mubarak. Warga memprotes kondisi ekonomi negaranya dan maraknya aksi korupsi di tubuh pemerintah.

Sementara itu, Mubarak yang selama beberapa waktu lalu hilang dari peredaran dan tidak memberikan reaksi apapun soal kondisi negaranya, akhirnya kemarin malam muncul di televisi. Ia meminta warga untuk tidak mencontoh kondisi di Tunisia dan menggunakan cara lain untuk merealisasikan tuntutannya. Ia pun mulai mengumbar janji untuk meredam kemarahan warga. Mubarak berjanji akan menyelesaikan krisis pengangguran secara bertahap. Presiden Mesir ini dalam penampilannya seolah-olah menghormati kebebasan berpendapat warga. Ia menekankan bahwa harus ada batas antara kebebasan dan brutalitas.

Kini posisi Mubarak menyerupai Ben Ali. Aksi protes massal warga dalam beberapa hari ini belum pernah terjadi selama 30 tahun terakhir. Mubarak pun terpaksa menggunakan segenap kemampuannya untuk mengontrol keadaan. Di sisi lain, Ikhwanul Muslimin menjadi kambing hitam dalam kerusuhan dan aksi protes warga. Departemen Dalam Negeri Mesir menuding kelompok oposisi terbesar di negara ini sebagai pihak yang bertanggung jawab atas aksi protes massal warga. Namun tudingan ini dibantah oleh para pengamat dan berbagai laporan televisi. Mereka menilai, apa yang terjadi di Mesir saat ini khususnya di hari “Jum’at Kemarahan” adalah ibarat ledakan pekikan warga yang tertekan selama 30 tahun. Mereka juga menilai aksi ini akan berakibat pada lengsernya Mubarak dan pergantian kepemimpinan di Mesir.

Sementara itu, Mohammad Elbaradei, salah satu pemimpin oposisi Mesir yang mencalonkan diri dalam pilpres di negara ini kian optimis dapat menggantikan posisi Mubarak. Elbaradei kemarin yang baru datang dari Wina langsung bergabung dengan warga yang menggelar aksi protes. Akibat ulahnya ini, Elbaradei pun dikenai sanksi tahanan rumah oleh pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Mesir, Ahmed Aboul Gheit menepis analisa bahwa transformasi di Tunisia akan merembet ke Mesir. Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi di Tunisia tidak akan menyebar ke negara Arab termasuk Mesir, karena menurutnya kondisi di setiap negara berbeda. Aksi demo warga Mesir kian mendekatkan prediksi para pengamat bahwa nasib Mubarak akan menyusul Ben Ali. Benarkah Mubarak akan lengser akibat protes warga, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.[]irib/ian

Lebih Dalam tentang (in)Toleransi di Indonesia

Lebih Dalam tentang (in)Toleransi di Indonesia

Oleh : Testriono

Pada pengujung tahun 2010, dua lembaga swadaya masyarakat yang berupaya mendorong toleransi dan kesalingpengertian di Indonesia, yakni Moderate Muslim Society (MMS) dan Wahid Institute (WI), secara terpisah mempublikasikan hasil penelitian mereka tentang kehidupan beragama di Indonesia. Kedua lembaga ini melaporkan adanya peningkatan signifikan jumlah tindak kekerasan bermotivasi agama dan diskriminasi terhadap pemeluk agama minoritas.

MMS mencatat ada 81 kasus intoleransi agama sepanjang tahun lalu, naik 30 persen dari tahun 2009, sedangkan WI mencatat 193 kejadian diskriminasi agama dan 133 kasus intoleransi tanpa kekerasan, naik sekitar 50 persen dari tahun lalu. Di antara berbagai kejadian ini, penutupan gereja secara paksa dan gangguan terhadap pelaksanaan ibadah merupakan pengaduan yang paling sering dilaporkan. Termasuk yang dilaporkan adalah pemboman sebuah masjid Ahmadiyah dan berbagai tindak kekerasan terhadap jemaat mereka.

Sepintas, ini melukiskan potret menyeramkan kehidupan beragama di Indonesia. Apalagi inilah yang paling sering diberitakan di media Barat.

Berbagai tulisan yang hanya terfokus pada kekerasan terhadap minoritas agama menggambarkan Muslim Indonesia sebagai orang-orang yang marah dan perusak yang membatasi kebebasan beragama penganut agama lain, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 secara formal menjamin hak untuk meyakini dan mengamalkan agama.

Meskipun menyoroti berbagai masalah nyata di Indonesia, potret yang digambarkan tentang orang-orang Indonesia cukup menyesatkan: sesungguhnya kebanyakan orang Indonesia menerima keberadaan agama-agama lain, dan sebagian besar daerah di Indonesia kini dalam keadaan damai-damai saja.

Misalnya, di Jakarta, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral terletak berseberangan, saling berhadapan dalam harmoni. Di Yogyakarta, orang Muslim dan Kristen bekerja bersama-sama membantu para korban letusan Gunung Merapi baru-baru ini, yang memaksa banyak orang mengungsi. Juga di banyak daerah di Indonesia yang dihuni banyak kaum minoritas agama, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Bali, kerukunan antaragama telah menjadi norma.

Warga Indonesia tidak begitu saja menutup mata pada tindakan intoleransi beragama. Sebaliknya, dengan sebagian besar warga Indonesia yang mendukung koeksistensi damai, aksi-aksi intoleransi tadi justru memberi dorongan bagi mereka yang bergerak di bidang itu untuk terus melanjutkan berbagai program dan prakarsa bina-damai.

Misalkan, Yayasan Paramadina – yang didirikan oleh almarhum Nurcholish Madjid – baru-baru ini menerbitkan sebuah terjemahan dari buku Mohammad Abu Nimer, Non-violence and Peace Building in Islam: Theory and Practice yang ia tulis pada 2003 (edisi Indonesianya diberi judul: Nirkekerasan dan Bina-Damai dalam Islam: Teori dan Praktik—red.). Abu Nimer adalah guru besar sekaligus aktivis bina-damai dari American University, Washington DC.

Abu Nimer melawan stereotipe di media Barat bahwa dunia Muslim bersifat intoleran dan menyukai perang, dan bahwa Islam adalah agama dan budaya yang berseberangan dengan prinsip-prinsip perdamaian. Menurutnya, masalah utama terletak pada banyaknya analis yang terobsesi dengan tindakan kekerasan dan terorisme yang dilakukan atas nama Islam, sehingga nilai-nilai dan praktik-praktik Islam tentang bina-damai tidak terperhatikan.

Dengan menerjemahkan buku itu ke bahasa Indonesia, Paramadina bermaksud menyuguhkan perspektif dan prinsip Islam tentang bina-damai bagi pembaca di Indonesia, menyajikan sebuah model nirkekerasan, seperti yang telah berhasil diterapkan di Poso, Aceh dan tempat-tempat lain di Indonesia, untuk menyelesaikan kekerasan yang sering terjadi di antara orang-orang beda agama.

Benar, Indonesia sekarang masih berada dalam transisi demokrasi. Namun, Indonesia diakui sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan India, dan sebagai negara mayoritas Muslim yang paling demokratis.

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Indonesia diberi peringkat sebagai negara “setengah bebas” oleh Freedom House, yakni bebas dari kekerasan lantaran masyarakat takut menyuarakan pendapat mereka. Tapi sejak 2005, Indonesia telah masuk jajaran negara yang “sepenuhnya bebas” di mana orang-orang merasa bebas mengekspresikan pendapat mereka. Sayangnya, ini terkadang juga berarti bahwa orang-orang bisa melanggar kebebasan orang lain – misalnya, dengan mengekspresikan pendapat yang menentang hak orang lain untuk mendirikan tempat ibadah.

Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa turut menyuburkan debat yang sehat tentang agama, dan bagaimana orang Indonesia bisa secara baik mendorong pluralisme dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain, tanpa melanggar kebebasan orang lain.

Transisi demokrasi yang telah berlangsung sejak 1998 masih menyisakan banyak pekerjaan yang belum dituntaskan dalam penegakan hukum, termasuk perlindungan hak untuk secara bebas mengamalkan agama. Ini adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh pemerintah, tokoh agama, aktivis LSM, maupun semua pecinta damai dan kebebasan.

Sejarah menunjukkan bahwa orang Indonesia siap menghadapi tantangan. Mudah-mudahan, saat lebih banyak orang dan kelompok bergabung dalam barisan mereka yang sudah berusaha mendorong pluralisme dan toleransi agama, kita akan menyaksikan perbaikan yang cukup kentara dalam laporan-laporan penelitian tentang toleransi agama di tahun 2011.

###

* Testriono ialah peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews).

Media Jauh Dari Harapan Masyarakat

Media Jauh Dari Harapan Masyarakat

Hari ini media massa telah keluar dari relnya, sebagai alat untuk menyuarakan kepentingan publik media telah jauh melenceng, keberpihakan terhadap publik begitu lemah. Alih-alih menyuarakan kepentingan hajat hidup orang banyak, media kini telah tampil sebagai corong para penguasa. Dan ini jelas terbukti dalam perjalan media massa dewasa ini, di saat iklim demokratisasi terbuka luas dimana harapan publik terhadap salah satu pilar negara demokrasi menumpuk, para praktisi media justru melakukan penghianatan.

Hal ini tentu bukan sebuah isapan jempol belaka, semua nyata serta bisa dibuktikan dan nampak. Kita bisa lihat bagaimana media massa dalam memunculkan sebuah pemberitaan dan mengolah sebuah isu. Hampir 70 persen isi pemberitaan media mutlak berhubungan dengan penguasa, lalu kemana porsi untuk rakyat.

Tak  hanya isi pemberitaan yang jumlahnya begitu minim, kebutuhan untuk mendapatkan sebuah informasi yang utuh serta benarpun rasanya sulit untuk dijawab. Ketimbang mengabarkan media lebih suka mengaburkan. Inilah gambaran tentang sebuah transformasi dalam dunia media. Dari sebuah lembaga kontrol serta pemenuh hak masyarakat akan informasi berubah menjadi sebuah lembaga bisnis serta alat kepentingan.

Lalu dimanakah masyarakat akan menumpukan harapannya ketika media tak lagi mampu menjalankan perannya dan masyarakat tak juga mendapatkan haknya. Kondisi demikian mengingatkan kita pada masa awal pergerakan pra Indonesia meredeka, dimana saat itu masyarakat pribumi haus akan sebuah informasi mereka juga membutuhkan sebuah media dimana ia tak hanya menjadi sebuah bahan bacaan melainkan sebagai alat pembelaan.

Hingga akhirnya Raden Mas Tirto Adi Suryo tampil bersama Medan Prijaji pada tahun 1907 sebagai media massa pertama dibentuk oleh seoarang pribumi dan satu-satunya media masa yang berani dengan lantang melakukan sebauh pembelaan terhadap masyarakat pribumi sekaligus menjadi alat propaganda dalam rangka pembentukan opini publik.

Dalam buku berjudul Jejak Langkah Pramoedya Ananta Toer menggambarkan betapa hebatnya Medan Prijaji dimasa itu, sebagai alat pembelaan hak rakyat Medan mampu menjalankan peranya begitu gemilang. Masyarakat yang pada kala itu buta akan hukum serta menjadi objek eksploitasi hukum dan kerap ketakutan perlahan tapi pasti mulai berani. Kondisi demikianpun yang akhirnya sedikit demi sedikit merong-rong kekuasan kolonial. Meskipun akhirnya dibredel sedikitnya Raden Mas Tirto Adi Suryo telah meletakan fondasi awal dalam sejarah pers di Indonesia. Setidaknya dalam dirinya ada sebuah harapan tentang gambaran akan sebuah media ?

Mengaca sejarah awal pembentukan pers di Nusantara dan melihat dengan kondisi saat ini tentu rasa prihatin itu tentunya akan muncul. Padahal bila kita telisik kondisi saat ini dengan kondisi saat itu atau era sebelum Indonesia merdeka tak jauh beda. Hanya ruang dan waktunya saja yang kemudian berbeda. Toh nyatanya masyarakat hari ini masih jadi objek eksploitasi di depan hukum dan mengalami penidasan oleh pemerintah. Kasus Prita Mulya Sari serta dipenjarakanya sang nenek tua hanya karena buah kakao adalah kenyataan yang harusnya mengores nurani.

Untuk itu hari ini sudah saatnya media massa kembali pada semangat awalnya yakni sebagai alat kontrol dan pemenuh harapan publik kalau bisa sebagai alat untuk melakukan pembelaan bagi mereka yang terdzholimi. Pertanyaannya mampukah ? Sebuah impian yang sulit tentunya jika media masa dikuasai oleh orang-orang macam Abu Rizal Bakrie serta Surya Paloh, yang terang-terang menggunakan media sebagai alat kepentingan.

Namun tak ada kata terlambat tentunya selama kita mau mencoba, dan HMI NEWS sudahkah menyuarakan kehendak publik seberapa kuat media pergerakan ini melakukan pembelaan kepada masyarakat. Sebuah pertanyaan yang layak untuk dijawab.

Oleh Ivan Faizal Affandi, Mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi

Bambang Soesatyo : Demokrat Bermuka Dua Dalam Berantas Mafia Pajak!

Bambang Soesatyo: Soal Hak Angket Mafia Pajak, Demokrat Bermuka Dua

HMINEWS- Partai Demokrat boleh mundur dari Pansus Hak Angket Mafia Pajak. PKB boleh mengekor. Tapi upaya kita untuk membongkar gembong mafia pajak dan jaringannya tidak boleh surut. Sikap Demokrat sangat bertolak belakang dan bermuka dua dalam melaksanakan semangat.rakyat dalam memberantas mafia dan korupsi. Demikian ditegaskan anggota komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, yang juga salah satu inisiator Pansus Hak Angket Mafia Pajak DPR RI

“Kita harus satukan antara ucapan dan perbuatan. Jangan hanya basa-basi dan membohongi rakyat terus menerus,” ungkapnya.

Menurut Bambang, Kalau ada parpol atau fraksi yang menolak usulan pansus hak angket mafia pajak DPR, patut dicurigai ada upaya sistematis untuk melindungi gembong mafia pajak dan menutup-nutupi praktik korupsi dan kolusi di elit kekuasaan.

“Sampai Jumat sore kemarin, penandatangan hak angket sudah lebih dari 30 minus Demokrat dan PKB. Saya perkirakan Senin atau Selasa akan mencapai di atas 50. Dan itu sudah lebih dari cuku untuk diajukan kembali kepada pimpinan DPR untuk dibahas di Bamus dan selanjutnya diagendakan di Paripurna,” lanjutnya.

Dalam pengambilan keputusan nanti rakyat dapat menilai pihak mana sesungguhnya yang selama ini melindungi mafia pajak dan menutup-nutupi praktik korupsi dan kolusi di negara ini.[]dni

Nusantara Akan Jadi Pusat Peradaban Dunia

HMINEWS,- Kawasan Nusantara, khususnya Indonesia yang terletak di kawasan Asia Tenggara pada masa yang akan datang diprediksi akan menjadi pusat perbadan dunia. Indonesia dan nusantara adalah taruhan masyarakat dunia di masa yang akan datang.

Demikian salah satu kesimpulan dalam diskusi, Menggali Nilai dan Identitas Nusantara, yang dilaksanakan oleh Nusantara Institute di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Hadir sebagai pembicara mantan Anggota DPR Marwah Daud Ibrahim, yang juga penggagas program Indonesia Jaya 2045 dan Zubaidah Yusuf,  peneliti Nusantara Institute.

Marwah Daud Ibrahim dalam paparannya menilai, targetnya pada tahun 2045, Indonesia harus sudah menjadi pusat  peradaban dunia. “Hanya ada tiga pilihan bagi kita pada masa yang akan datang. Berjalan di tempat, hilang dan tinggal sejarah atau maju,” ujarnya.

Marwah menambahkan salah satu yang paling mendesak untuk kita lakukanadalah membangun rasa kebersamaan (modal sosial) antar segenap pemimpin bangsa dan seluruh rakyat Indonesia agar mau mempererat tali persatuan dan kesatuan. “Ada tiga kata kunci untuk membangun peradaban tersebut, yakini unity (persatuan), peace (perdamaian) dan Properity,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Zubaidah Yusuf. Menurutnya bangsa Indonesia tidak perlu mencari peradabannya ke Negara lain. “Jika kita kehilangan sebuah koin di rumah kita, jangan kita cari ke rumah tetangga. Segelap dan seburuk apapun rumah kita, koin itu harus kita cari di rumah kita, bukan di rumah orang lain. Kita tidak perlu melihat ke Negara lain, tapi kita harus menggali sendiri peradaban itu di Indonesia,” ujarnya. [Adi]

Beasiwa Studi ke AS

Tawaran Beasiwa Studi ke AS, Mau Buruan Daftar ?

HMINEWS- Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan membuka pintu bagi pelajar Indonesia yang ingin menempuh pendidikan langsung di negeri Paman Sam. Selain pendidikan formal, sejumlah kursus keahlian juga disediakan bagi profesional dan lulusan perguruan tinggi. Hal ini diungkapkan Atase Pers Kedutaan Amerika Serikat, Paul Belmont di Jakarta  Kamis (27/1).

“Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para pelajar Indonesia untuk menempuh pendidikan di AS,” ujar Belmont. Dia menjelaskan, bagi pelajar yang berminat memperoleh bea siswa ke Amerika dapat berhubungan langsung dengan kedutaan AS di Jakarta.

AS pun siap membuka kerjasama untuk membantu pendidikan di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam usahanya itu, AS akan menggandeng sejumlah otoritas dan perusahaan Indonesia,   “Kami harap kerjasama juga dapat dilakukan dalam hal pendidikan,” tukas Belmont.