Anas: Impian Politisi Bukan Pemakzulan. Sok Tahu Lho!

Walah, Anas Sok Tahu Impian Politisi. Gak Rela Nih Presiden Pembohong Tumbang?

HMINEWS- Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengubah syarat kuorum Hak Menyatakan Pendapat di UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dari 3/4 ke 2/3, bukan sebuah ancaman.

Menurut Anas, pengunaan hak menyatakan pendapat merupakan fungsi kontrol, bukan untuk mengancam pemerintahan. “Politician dream adalah bekerja untuk rakyat, bukan impeachment,” ujar Anas kepada wartawan, Kamis (13/1/2011).

“Politik bukan hanya soal angka dan prosentase. Politik pasti menghadirkan rasionalitas, akal sehat dan pemahaman tentang kepentingan bangsa. Saya kira itu bukan hantu politik. Yang paling penting adalah bagaimana semua lembaga negara (pemerintah, DPR, yudikatif dan lembaga lainnya) bekerja yang terbaik sesuai dengan perintah konstitusi dan lingkup tanggung jawabnya masing-masing,” paparnya.

Sebagaimana diberitakan, putusan MK yang mengabulkan permohonan Bambang Soesatyo Cs terkait syarat kuorum Hak Menyatakan Pendapat di UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dari 3/4 ke 2/3 menjadi sinyal bagi pemerintahan SBY agar lebih mawas diri dan tidak jumawa.

Putusan MK itu jelas memiliki implikasi penting bagi konstalasi politik nasional. Proses pemakzulan terhadap presiden/wakil presiden bukan lagi menjadi persoalan sulit di DPR jika memang presiden/wakil presiden menyalahi konstitusi dan melakukan tindak pidana korupsi.

Pemohon uji materi UU No 27/2009 Bambang Soesatyo menegaskan syarat kuorum dalam hak menyatakan pendapat yang tercantum di pasal 184 ayat 4 sama saja mengurangi hak konstitusional anggota DPR.

“Akibatnya, DPR kemudian tidak bisa menjalankan fungsi check and balance terhadap kebijakan pemerintah,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta, Rabu (12/1/2011).

Dengan dikabulkannya gugatan ini, menurut Bambang, ke depan presiden tidak boleh bermain-main mengambil suatu keputusan. “Sebab, hak penggunaan menyatakan pendapat di DPR dapat berjalan tanpa Demokrat, PAN dan PKB,” katanya.

Dengan keluarnya keputuan ini, sambung Bambang, jalan untuk penuntasan kasus Century makin terbuka lebar tanpa tergantung pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan.

Merujuk syarat kuorum hak menyatakan pendapat sebelum dikabulkan uji materi Pasal 184 ayat 4 UU 27/2009 sebanyak 3/4 atau sama dengan 420 anggota DPR. Artinya, jika DPR berkehendak memakzulkan presiden/wakil presiden harus terpenuhi angka kuorum 420 orang. Namun dengan dikabulkannya uji materi MK, proses pemakzulan presiden/wakil presiden kuorum hanya membutuhkan 2/3 atau 373 anggota DPR.[]inil/ian