Perempuan Bahrain: Maju ke Depan

Protes Bahrain

Oleh : Sana’ Mohammad Bou Hamoud

Manama – Walaupun masih tiga tahun lagi ke depan, pemilu parlemen Kerajaan Bahrain 2014 telah dibicarakan sebagai sebuah peluang bagi perempuan Bahrain untuk memperkuat kehadiran mereka dalam perpolitikan. Dalam pemilihan umum 2010, perempuan maju menjadi calon anggota parlemen dan dewan daerah, dan meraih beberapa hasil positif. Tetapi untuk melanjutkan tren ini, siapa pun pemerintah Bahrain harus secara aktif mendukung keterlibatan politik-dan-kewargaan dari para perempuan sebelum pemilu 2014 berlangsung.

Mariam Al-Ruwai, Presiden Persatuan Perempuan Bahrain, sebuah lembaga yang mewakili 12 organisasi yang berupaya memajukan perempuan, juga tengah berencana untuk maju dalam pemilu 2014 meski tidak mendapat suara yang cukup untuk melewati putaran pertama dalam pemilu parlemen tahun lalu.

Perempuan Bahrain telah membuat kemajuan besar dalam waktu singkat, apalagi mengingat kalau mereka telah dipinggirkan hampir sepanjang sejarah negara ini. Setahun setelah kemerdekaan Bahrain dari Inggris pada 1971, laki-laki Bahrain diberi hak untuk memilih dan terwakili dalam parlemen. Namun, perempuan tidak diberi hak untuk memilih atau maju menjadi kandidat.

Karenanya, organisasi-organisasi perempuan melancarkan upaya-upaya bersama untuk membantu perempuan mendapatkan hak-hak politik mereka. Sebuah komite-bersama organisasi-organisasi perempuan dibentuk pada 1972 untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Keadilan dan Urusan Islam guna mengkaji masalah partisipasi perempuan dalam politik. Pada tahun yang sama, para aktivis perempuan juga membentuk komite untuk menyerahkan petisi kepada Raja Bahrain Isa bin Salman Al-Khalifah tentang hak-hak politik perempuan. Para aktivis organisasi perempuan menghadiri suatu pertemuan dengan dewan pendiri negara untuk mendiskusikan pasal pertama draf konstitusi, yang menyatakan bahwa “warganegara mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah publik dan menggunakan hak-hak politik, seperti hak untuk memilih dan dipilih.” Tetapi partisipasi perempuan ditunda hingga konstitusi kedua Bahrain resmi diundangkan pada 2002.

Pada 2002, Raja Hamad bin Isa Al-Khalifah meluncurkan sebuah proyek pembaruan yang memberi perempuan hak untuk ikut serta dalam pemilu dewan daerah dan parlemen. Tiga puluh satu perempuan dan 306 laki-laki maju dalam pemilu daerah, tetapi tidak satu pun kandidat perempuan yang terpilih. Namun, dua di antara mereka, berhasil maju ke putaran kedua.

Lalu pemilu parlemen dilangsungkan pada 24 Oktober 2002, yang punya arti penting karena inilah pemilu nasional pertama yang digelar di Bahrain dalam lebih dari 30 tahun, lantaran lamanya masa hukum darurat yang diberlakukan dari 1975 hingga 2002. Pemilu ini jugalah pemilu nasional pertama di mana perempuan bisa maju sebagai calon sekaligus bisa memilih.

Dalam pemilu daerah dan parlemen pada 2006, Latifa Al-Uqoud, seorang direktur di Kementerian Keuangan, menang karena tidak ada lawan di distrik Hiwar. Ia pun menjadi perempuan pertama di Teluk Arab yang terpilih menjadi anggota parlemen negaranya.

Pada 2010, 18 perempuan maju menjadi calon anggota parlemen, dan lima perempuan maju memperebutkan kursi di dewan daerah. Fatima Salman, yang waktu itu bekerja di Bulan Sabit Merah, merebut satu kursi di dewan daerah setelah 35 tahun melayani masyarakat lewat kerja-kerja amal dan kerelawanan. Ia menjadi perempuan pertama yang meraih kursi dewan daerah dan mematahkan dominasi laki-laki di dewan daerah. Ini sebuah kemenangan bersejarah bagi perempuan Bahrain.

Perempuan Bahrain tidak boleh melupakan tujuan-tujuan mereka di tengah kekisruhan yang terjadi sekarang ini. Mereka justru harus menggunakan kesempatan ini untuk bersiap-siap merebut kursi parlemen pada 2014. Pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah untuk mendorong terpilihnya perempuan dengan menentukan kuota jumlah perempuan di parlemen. Dukungan langkah-langkah khusus untuk membantu perempuan maju sebagai kandidat diberikan oleh Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang juga diadopsi oleh banyak negara Arab. Langkah-langkah seperti ini diperlukan mengingat adanya penolakan dari banyak organisasi politik dan keagamaan untuk mendukung kandidat perempuan dan adanya keputusan mereka untuk membagi-bagi kursi parlemen di antara mereka sendiri.

Solusi terbaiknya adalah memperkenankan organisasi masyarakat sipil mendukung calon perempuan secara finansial, dan memberikan dorongan yang diperlukan untuk pemberdayaan politik perempuan.

Pemerintah juga harus mendukung organisasi politik perempuan, seperti Awal yang menjalankan kampanye kesadaran tentang hak-hak perempuan dan menyerukan dipilihnya para perempuan untuk posisi-posisi pemegang kebijakan di semua bidang pemerintahan dan masyarakat sipil. Ada pula Fatat Al-Reef, sebuah organisasi yang berupaya mengubah citra perempuan di media, agar menjauh dari citra-citra stereotipe tentang perempuan, dan berusaha mengubah pemikiran bahwa karir dalam dunia politik hanyalah untuk laki-laki.

Mendukung proyek-proyek perempuan, dan menyetujui kuota khusus perempuan di parlemen adalah dua langkah dasar untuk memajukan hak-hak perempuan di Bahrain. Baru setelah itu akan ada harapan bahwa Mariam Al-Ruwai – dan yang lainnya – bisa menang dalam pemilu. Kehadirannya dalam panggung politik tahun lalu sudah merupakan sebuah keberhasilan. Kemenangan Al-Ruwai dan lainnya dalam pemilu 2014 akan menjadi kemenangan berarti bagi seluruh perempuan Bahrain.

###

* Sana’ Mohammad Bou Hamoud ialah seorang pengacara dan aktivis hak-hak perempuan di Kerajaan Bahrain.  Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews) dan HMInews.com.

SBY : Jangan Bangun Tempat Perjudian!

Presiden SBY : Jangan Pernah Bangun Tempat Perjudian!

HMINEWS- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melarang jajaran pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau untuk membangun pusat judi di daerah tersebut.

“Saya ingatkan jangan pernah berpikir, jangan pernah kita punya niat, jangan punya rencana untuk membangun tempat seperti itu,” kata presiden saat memberikan sambutan dalam acara pemberian bantuan langsung kepada masyarakat di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (25/2/2011)

Presiden mengatakan hal itu setelah mendengar pemberitaan dari media massa bahwa akan ada pembangunan pusat judi di Kepulauan Riau. “Saya mendengar kabar, walaupun kabar itu tidak benar, diangkat di media massa di ibukota, katanya dalam pengembangan kawasan di Kepri ini akan ada tempat judi,” kata presiden.

Presiden meminta pejabat daerah memegang teguh moral dan nilai kebajikan dalam melaksanakan pembangunan. Yudhoyono menegaskan, setiap daerah memiliki kebijakan pembangunan yang berbeda. Indonesia, katanya, sebaiknya membangun dengan membuka kegiatan ekonomi yang membawa kebaikan, sesuai ajaran agama.

“Jangan ada rencana-rencana untuk membuka sesuatu yang sama-sama tidak kita kehendaki yang akan menimbulkan perpecahan di antara bangsa Indonesia,” katanya.

Presiden berada di Tanjungpinang untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, seperti kredit usaha rakyat, bantuan sosial, dan bantuan program nasional pemberdayaan masyarakat. Turut dalam rombongan presiden, antara lain Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, dan Mensesneg Sudi Silalahi.

Presiden juga dijadwalkan berkunjung ke Bintan untuk meninjau pelaksanaan pembangunan daerah tersebut sebagai kawasan pariwisata.[]ant/ian

SBY Kunjungin Kasino di Pulau Bintan?

Presiden SBY

Lawatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Brunei Darussalam yang dijadwalkan hari ini, Kamis (24/02) menuai polemik. Pasalnya bukan kepergian SBY ke Brunei, namun dalam jadwal yang dirilis Istana Negara disebutkan bahwa SBY akan mampir sejenak di pulau Bintan untuk sebuah agenda yang belum disebutkan dengan jelas. Meski sempat dibantah ternyata kecurigaan adanya sebuah kasino (tempat judi) dan tudingan proyek fiktif justru mendekati kenyataan, benarkah?

Adalah AM Hendropriyono mantan kepala BIN yang dengan terang mengungkapkan bahwa ada proyek ‘fiktif’ yang patut di curigai di Bintan.

Proyek itu menurut saya fiktif. Pada 2007 sudah ada peletakan batu pertamanya oleh Menbudpar Jero Wacik dan sampai sekarang saya belum pernah dengar batu terakhirnya (proyeknya selesai -red),” kata mantan KaBIN, AM Hendropiyono di sela-sela pameran buku di Istora, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2011).

Sepengetahuannya, proyek fasilitas wisata yang dibangun di desa Seboklagoi, Pulau Bintan, tersebut sudah mulai dibangun pada 2007 lalu. Namun pengerjaanya sempat lama terhenti akibat aksi penolakan warga setempat setelah mendengar salah satu fasilitas penunjang di dalam kompleks wisata itu adalah tempat perjudian. “Saya kaget, karena proyeknya tidak terselesaikan. Warga menolaknya sebab akan ada casino,” cetus Hendro.

Hal lain yang membuatnya ragu adalah investor pengelolanya yang berganti dari PT Wisata Siburia menjadi PT Rekayasa Prima, namun dengan orang yang sama, yaitu Mark Wee, seorang pengusaha berkewarganegaraan Malaysia yang rekam jejaknya dalam dunia usaha dianggap belum kompeten.

“Nilai proyek di Bintan ini Rp 30 triliun. Tetapi Mark Wee ini saya belum pernah dengar di proyek yang nilai Rp 1 milyar. Saya belum pernah lihat. Dia tidak ada rekam jejaknya,” ungkap dia.

“Kalau ternyata proyek ini fiktif, nanti presiden lagi disalahkan. Padahal saya baca di media, presiden bilang ke pemda jangan sampai bikin proyek pepesan kosong nanti tidak berguna,” tandasnya.

Saat dihubungi Julian Aldrin Pasha, juru bicara kepresidenan menolak jika dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meresmikan rumah judi atau proyek bodong lainnya di Bintan, Kepulauan Riau, 25-27 Februari mendatang.

“Presiden akan berangkat ke Brunei Darussalam besok pagi. Beliau beserta rombongan dijadwalkan kembali tiba di Jakarta hari Minggu. Namun, jika tidak ada perubahan, Presiden direncanakan singgah terlebih dahulu di Bintan. Ada sejumlah agenda penting di sana,” katanya, Rabu (23/2).

Namun ia tidak bisa menyebutkan secara pasti apa yang dilakukan oleh presiden dalam kunjungan singkat di Bintan. “Saya belum bisa memberi tahu apa saja yang akan dilakukan Presiden di Bintan. Kemungkinan, beliau akan sekalian menyampaikan hal itu dalam keterangan persnya besok pagi terkait kunjungan kenegaraan ke Brunei. Namun, saya bisa pastikan tidak benar soal peresmian perjudian di Bintan atau pun yang lainnya,” ujarnya.

Dari Kepulauan Riau akhirnya kami mendapatkan penjelasan mengenai kehadiran presiden di pulau Bintan tersebut. Disebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberi nama baru pada kawasan wisata terpadu Treasure Bay Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada 26 Februari 2011. “Belum ada yang mengetahui nama baru Treasure Bay yang akan diberikan Presiden Yudhoyono,” kata Bupati Bintan Ansar Ahmad, Kamis (24/02).

Selain memberi nama baru pada Treasure Bay Bintan, kata dia, Presiden Yudhoyono juga akan menandai pembangunan tahap pertama kawasan terpadu. Treasure Bay Bintan dibangun secara bertahap oleh konsorsium dari Malaysia, Landmark Holding Sdn Bhd, dengan nilai investasi sekitar Rp24 triliun. Tahap awal investasinya sebesar 425 juta dolar Amerika.

Investor asal Malaysia itu akan membangun pusat kebugaran, butik di hotel, hunian wisatawan dan marina. Selain itu juga membangun Cristal Lagoon yang merupakan inovasi terbaru dalam pengembangan kawasan wisata terpadu. “Itu salah satu bentuk keseriusan konsorsium asal Malaysia untuk membangun kawasan wisata di Lagoi,” ujarnya.

Pembangunan kawasan wisata terpadu Treasure Bay Bintan sudah direncanakan sejak tahun 2007, namun mengalami kendala sehingga baru dapat dilanjutkan sekarang. Pembangunan kawasan wisata terpadu tersebut tidak disertai dengan fasilitas perjudian, kata Ansar.

Ternyata apa yang dipaparkan oleh mantan kepala BIN AM Hendropriyono sebagian besar benar, meskipun belum dapat dipastikan mengenai keberadaan kasino dalam lokasi wisata yang dimaksud. Jika benar , maka polemik ini diprediksi akan menjadi sebuah skandal baru bagi pemerintahan SBY yang sedang mendapat sorotan dari banyak pihak.[]seruu/ian

Indonesia Menuntut Nurdin Mundur

Indonesia Menuntut Nurdin Mundur

HMINEWS- Mereka datang dari mana-mana. Ada dari Surabaya, Pasuruan, Malang, Bandung. hingga Papua, dan tentu saja Jakarta. Ada yang datang dengan menumpang kereta, ada yang berkendara bus, ada juga yang berpesawat terbang.

Dialek berbicara mereka lain-lain, juga bahasa ibunya, apalagi kebiasaannya.  Tapi tujuan mereka satu; merombak tubuh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan menghentikan Nurdin Halid tak lagi memimpin organisasi itu.

“PSSI harus dirombak total, Nurdin harus turun. Ini bukan kerajaan bung,” kata Alex Dasmasela (40), kordinator suporter Persipura asal Papua.

Alex datang jauh-jauh dari Jayapura.  Menyeberangi lautan dan mengangkasa di atas ratusan pulau yang membujur dari pulau besar Papua, sampai Kepulauan Seribu, hingga akhirnya tiba di Jakarta.

Bersama 250 orang rekannya dari Papua, Alex bergabung dalam satu unjuk rasa besar demi apa yang dia dan rekan-rekannya sebut “terwujudnya sepakbola Indonesia yang bersih.”

Alex bergabung dengan orang dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya di kantor pengurus pusat PSSI di Gelora Bung Karno, Jakarta.  Selama di Jakarta, bersama sebagian dari ratusan kawannya dari Papua, Alex tinggal di Mes Papua di Jakarta.

Alex bergerutu, seluruh pengurus PSSI harus diganti karena dianggapnya sebagai biang keladi dari kian terpuruknya prestasi sepakbola nasional.  Semenjak Nurdin berkuasa, katanya, sepakbola Indonesia telah begitu dimonopoli.

“Kami akan tetap demo di Jakarta hingga Nurdin Halid diturunkan,” sumpahnya.

Sejak Selasa lalu, para demonstran telah menyegel kantor PSSI dengan menggembok pintunya. Tekad serupa Alex diikrarkan oleh para pendukung PSMS Medan, diantaranya Bara Sitompul (33).

Mengenakan ikat kepala merah bertuliskan “Revolusi PSSI”, Bara berujar keras, “Saya mau revolusi di tubuh PSSI.” Ia menilai Nurdin tidak lagi selaras dengan kepentingan sepakbola nasional karena dia bukan orang yang berlatarbelakang sepakbola dan tak paham main sepakbola. Kekalahan Tim Praolimpiade dari Turkmenistan Rabu kemarin, disebut Bara sebagai buah buruk dari kepemimpinan Nurdin di PSSI.

Sementara, dengan mengangkat spanduk bertuliskan “Inul Dukung Revolusi PSSI, Dayat Sakera bersumpah tak kalah militannya. “Saya rela berdemo di sini, niatnya cuma saya, turunkan Nurdin Halid,” katanya.

Dayat adalah lelaki berusia 30 tahun dan salah seorang dari ratusan lelaki asal Pasuruan, Jawa Timur, yang juga berniat menggelar demonstrasi menurunkan Nurdin Halid.

Katanya, dia dan ratusan suporter Sakera Mania asal Pasuruan baru saja tiba di Jakarta dengan menggunakan bus yang dibiayai mereka sendiri.  Begitu tiba di Jakarta, mereka langsung bergabung dengan suporter dari daerah lain di Gelora Bung Karno.

Dayat yang berprofesi wiraswastawan ini bercerita, mereka adalah kloter pertama gelombang suporter Pasuran berjumlah 150 orang. Mereka ini rela meninggalkan pekerjaan demi bersihnya persepakbolaan Indonesia.

Dia mengungkapkan masih ada tiga kloter lagi yang segera menyusul mereka ke Jakarta. Mereka sendiri akan bermalam di sekitar stadion terbesar Indonesia itu.

Ia mengatakan apa yang mereka maksud dengan revolusi di PSSI itu adalah merombak total PSSI dengan memberi tempat kepada tokoh-tokoh yang paham sepakbola dan jejak rekam bersih untuk memimpin PSSI.

“Ini bukan momentum, tetapi sudah saatnya sepakbola kita bersih,” ujarnya.

Kordinator suporter Jakmania Kemayoran, Jakarta Pusat, Adri Amin, menimpali, dengan mengatakan PSSI harus dirombak agar institusi itu lebih maju dan lebih bagus dalam membina sepakbola Indonesia.

Mereka tidak sedang berpolitik, pun tidak sedang memanfaatkan keadaan atau mengail di air keruh. Karena hampir seluruh dari mereka penggila bola dan sekaligus pecinta sepakbola nasional, maka mereka hampir selalu bilang ini adalah “demi sepakbola nasional yang bersih.”

Mereka mungkin bukan elite, dan tidak paham aturan-aturan berorganisasi, tapi mereka sangat paham bahwa sepakbola –seperti juga semua cabang olahraga– seharusnya menjunjung sportivitas dan kebersihan prilaku.

Bagi mereka, bidang kehidupan lain –apalagi politik– boleh saja kotor, tetapi tidak untuk sepakbola. Oleh karena itu, mereka sangat ogah didomplengi siapapun, sampai-sampai banyak dari mereka yang membiayai sendiri untuk sampai ke Jakarta.

“Perjuagan kami murni dan kami tidak dibayar,” kata Susilo, anggota bonekmania asal Jawa Timur yang sejak Selasa ikut menduduki Gelora Bung Karno.

Susilo marah besar ketika siang tadi terjadi bentrok antarsuporter. Dia menuduh provokator telah memicu bentrok dalam upaya membuat rusuh dan memburukkan revolusi damai di PSSI.

Berulangkali Susilo meyakinkan bahwa dia dan rekan-rekannya yang berjumlah sekitar 300 orang itu datang jauh-jauh ke Jakarta, murni untuk bersihnya sepakbola Indonesia.

Susilo dan 300 rekannya itu, berkumpul bersama ratusan pecinta sepakbola lainnya dari berbagai daerah di pintu X, depan kantor PSSI, dari Selasa lalu, sampai entah kapan.

Mereka bersumpah tetap bertahan di depan kantor PSSI hingga tuntutan mereka dipenuhi.

Jumlah mereka sendiri terus bertambah, dan mereka semakin kuat menuntut bersihnya persepakbolaan nasional. Mereka akan bertahan lama.

“Demi masa depan sepakbola Indonesia yang lebih baik, kami akan terus demo hingga tuntutan dipenuhi,” kata Edi Susilo (27), suporter asal Surabaya.

Mereka bahkan mungkin bisa disebut nekad. Bayangkan lelaki pengangguran asal Pacitan seperti Joko Susilo (25) saja rela berjauh-jauh menyambangi kantor PSSI demi apa yang mereka sebut ‘Revolusi PSSI.”

Sejak Selasa lalu, Joko menumpang sana sini, entah di tempat sanak keluarganya, atau kenalannya di Jakarta.

“Saya nekat ke Jakarta demi Revolusi PSSI. Yang bawa uang sedikit itu bukan saya saja lho, banyak kok,” aku Joko.

Orang seperi Joko itu bukan satu. Jumlahnya malah bertambah dari hari ke hari. Mereka sudah tidak lagi peduli dengan bekal hidup yang sedikit atau di mana mereka harus tidur.  “Ah itu bukan persolan, itu justru bagian dari perjuangkan mewujudkan cita-cita menciptakan sepakbola Indonesia yang bersih,” kata Joko.

Apakah tuntutan mereka terpenuhi, kita lihat saja nanti.  []Yudha Pratama/antara

Elemen Mahasiswa Kecam Dipo Alam

Jakarta, HMINEWS –  Dua elemen mahasiswa yaitu Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI- MPO), Kamis (24/2), mengeluarkan pernyataan atas tindakan Dipo Alam kepada media yang kritis terhadap pemerintah.

“Dipo Alam memang dijadikan senjata bagi rezim anti-kritik,” ujar Lamen HS, ketua umum LMND. Lamen juga mengatakan bahwa sejarah pers dan perjuangan nasional sangat dekat dan erat. “Pers itu alat kaum pergerakan, maka sudah semestinya kita berteriak lantang menjawab seruan boikot Dipo Alam itu,” tegasnya.

Senada dengan Lamen, M Chozin Amirullah, Ketua Umum HMI-MPO, menyatakan dukungannya terhadap media yang bersikap kritis terhadap pemerintah. “Media itu ibarat urat-urat syaraf yang menjadi penyampai dan perespons dalam demokrasi,” ujarnya.

Ia juga menuturkan bahwa tanpa media, demokrasi akan lumpuh. “Jika pemerintah memboikot media kritis, akan ada potensi diktator yang akan menindas rakyat,” tegasnya. [] MI/lara

Sidang Perkara Ruhut Ditunda, Hakim Beri Kesempatan Damai

Ruhut Sitompul

Jakarta, HMINEWS –  Perkara perseteruan akivis dengan Ruhut Sitompul yang menyebut penolak gelar pahlawan Suharto sebagai anak PKI dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Rabu, 23/2/2011). Sidang hadiri oleh masing-masing pihak, Ruhut diwakili kuasa hukumnya Fendrik Adibuana Patria, sedang para penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya Gatot Goei dan Gartono. Sementara itu pihak penggugat juga hadir secara langsung, diantaranya adalah M Chozin Amirullah (ketua umum PB HMI) dan Chris Siner Key Timu dari Petisi 50.

Ruhut digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena telah menuduh pihak yang menolak penganugerahan gelar pahlawan bagi almarhum Presiden Soeharto adalah anak-anak Partai Komunis Indonesia (PKI). Para penggugat merasa dihina dan dirugikan, oleh karena itu mereka menuntut ganti rugi material sebesar Rp. 131.300,- dan ganti rugi immaterial sebesar hampir Rp. 63 miliar.

Dalam sidang tersebut, pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi waktu kepada politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul berdamai dengan penggugatnya. Pengadilan berharap gugatan yang dilayangkan oleh grup anti-Soeharto dapat diselesaikan melalui proses mediasi.

“Sidang hari ini ditunda untuk memberikan kesempatan agar kedua belah pihak melakukan mediasi,” kata Ketua Majelis Hakim Pramodana Kusumah Atmadja dalam sidang perdana gugatan grup anti-Soeharto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 23 Februari 2011.

Pramodana juga telah menunjuk hakim Marsudin Nainggolan sebagai mediator. Selanjutnya sidang dijadwalkan kembali pada 20 April mendatang. “Para pihak, penggugat meupun tergugat hadir dalam persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi,” terangnya.

Kuasa Hukum Ruhut Sitompul, Fendrik Adibuana Patria mengatakan, kliennya masih membuka kesempatan untuk berdamai. Dia pun berharap gugatan ini cukup diselesaikan dalam mediasi. Rencananya kuasa hukum dari kedua belah pihak akan bertemu tanggal 10 Maret 2011 nanti. “Pintu damai selalu terbuka. Tapi kita lihat saja nanti di mediasi,” terang Fendrik yang ditemui usai sidang.

Chozin Amirullah

Menanggapi sidang yang ditunda, selesai sidang Ruhut menelepon Chozin melalui HP-nya. Dalam pembicaraan telepon tersebut intinya Ruhut mencerca Chozin sebagai salah pihak penggugat yang tidak tahu hukum. “Seperti biasanya, Ruhut kalau bicara selalu emosional, demikian juga ketika menelepon saya, nadanya selalu emosional.  Sayangnya suaranya kurang jelas, sehingga saya tidak bisa menangkap semua pembicaraannya. Intinya yang bersangkutan mengatakan saya tidak tahu hukum. Makanya nanti kita buktikan, siapa yang lebih paham hukum”, tukas Chozin.

Lebih lanjut Chozin mengatakan bahwa tuntutan tersebut sebenarnya untuk memberi pelajaran kepada Ruhut agar berjati-hati dalam berbicara. Sebagai pejabat publik, Ruhut tidak layak kalau bicara tidak pakai etika.  “Saya heran, kenapa Demokrat masih menjadikannya sebagai juru bicara, apa tidak ada orang lain?”, tanya Chozin. [] lk

Imam Musa Sadr Ternyata Masih Hidup

Imam Musa Sadr Masih Hidup

HMINEWS- Menyusul kian tersudutnya rezim Presiden Libya, Muammar Gaddafi, tersebar berita kontroversial soal keberadaan Imam Musa Sadr.

Sami al-Misrati, seorang tokoh oposisi rezim berkuasa Libya dalam wawancaranya dengan televisi Alalam menyatakan, “Sebuah pesawat kecil kemarin (Senin, 21/2) merelokasi seorang yang ciri-cirinya seperti Imam Musa Sadr, dari bandara al-Abraq.

Seorang tokoh oposisi lain bernama Isa Abdul Majid Mansour, juga mengatakan bahwa Imam Musa Sadr masih hidup.

Sementara itu, sejumlah perwira militer Libya penentang rezim Gaddafi juga menyatakan bahwa saat ini Imam Musa Sadr dipenjara di kota Sabha.

Namun tidak jelas apakah seorang yang memiliki ciri-ciri seperti Imam Musa Sadr itu direlokasi ke kota lain di Libya atau diterbangkan ke luar negeri.

Berita ini tak ayal direaksi dengan cepat oleh banyak pihak di dunia Islam mengingat Imam Musa Sadr merupakan seorang ulama yang dicintai dan dielu-elukan di dunia Islam. Berita tersebut seakan menguak kembali kekhawatiran bercampur kerinduan masyarakat regional atas Imam Musa Sadr. Berbagai pertanyaan muncul soal di mana Imam Musa Sadr ditahan.

Pada 25 Agustus 1978, Imam Musa Sadr bersama dua orang yaitu, Syeikh Muhammad Yaqub dan Abbas Badruddin, pimpinan redaksi kantor berita Lebanon, tiba di Libya. Menurut rencana tanggal 29 atau 30 Agustus, mereka akan berdialog dengan Presiden Libya, Muammar Gaddafi. Namun sejak itu hingga kini Imam Musa Sadr raib tanpa jejak. Para pejabat tinggi Libya mengklaim bahwa Gaddafi mendadak membatalkan pertemuannya dengan Imam Musa Sadr.

Pemerintah Tripoli mengklaim bahwa Imam Musa Sadr telah berangkat menuju Italia. Namun pemerintah Italia menepis klaim tersebut. Rakyat Lebanon berpendapat bahwa pemerintahan Gaddafi mendalangi raibnya Imam Musa Sadr.

Hubungan antara Lebanon dan Tripoli meregang setelah seorang hakim peneliti Lebanon pada tahun 2008 menyusun gugatan atas kasus penculikan Imam Musa Sadr. Gugatan tersebut ditindaklanjuti oleh Penyidik Kejaksaan Lebanon, Samih al-Haj, yang menuding Muammar Gaddafi berada di balik kasus penculikan Imam Musa Sadr dan dua rekannya.

Pengadilan Lebanon menyatakan bahwa Gaddafi dalam pidatonya pada tahun 2002 mengaku telah menculik Imam Musa Sadr.

Imam Musa Sadr adalah seorang ulama, faqih, sastrawan, ekonom, dan politisi Islam terkemuka yang dicintai dan dihormati di Lebanon. Imam Musa Sadr adalah seorang ulama Syiah yang paling getok mengupayakan kehidupan rukun antara umat Islam, Kristen, Syiah, dan Sunni. Beliau menentang segala bentuk friksi antaretnis.

Imam Musa Sadr sangat berjasa besar dalam mereduksi perang saudara di Lebanon sampai beliau diculik pada 1978. Beliau juga membentuk gerakan Amal pada tahun 1975 dalam melawan segala bentuk agresi rezim Zionis Israel ke Lebanon.[]irib/ian

Sembilan Kebohongan Nurdin, Revolusi PSSI!

Sembilan Kebohongan Nurdin, Revolusi PSSI!

HMINEWS- Forum Pecinta Sepak Bola Yogyakarta dalam aksi penolakan terhadap Nurdin Halid di Perempatan Tugu, Yogyakarta, Selasa (22/2) menyampaikan sembilan kebohongan Nurdin Halid.

  1. Diduga menggunakan politik uang saat bersaing menjadi ketua umum PSSI pada November 2003
  2. Terindikasi jual beli trofi sejak musim 2003 bergulir.
  3. Nurdin juga dituding sebagai biang kerok jebloknya prestasi Timnas, yakni tiga kali gagal ke semifinal SEA Games.
  4. Dianggap membohongi FIFA dengan menggelar musyawarah Luar Biasa di Makasar 2008 untuk memperpanjang masa jabatannya.
  5. Melalui Nurdin Halid, PSSI dinilai memberikan laporan yang tidak jelas, terutama dana Goal Project dari FIFA setiap tahun.
  6. Bahkan, di bawah kendali Nurdin pula diduga banyak terjadi suap dan makelar pertandingan yang melibatkan para petinggi PSSI.
  7. Nurdin juga dianggap bertanggung jawab atas banyaknya pertandingan yang tidak bisa digelar karena tidak mendapat izin.
  8. Dalam sejarah PSSI, Nurdin satu-satunya ketua yang memimpin dari balik jeruji besi.
  9. Nurdin Halid dinilai terlalu banyak melakukan intervensi terhadap keputusan-keputusan Komisi Disiplin untuk kepentingan pribadi, termasuk Nurdin dituding orang yang berperan dicoretnya George Toisutta dan Arifin Panigoro dari bursa ketua umum PSSI.[]mi/ian

Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi

Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi

HMINEWS- Reformasi Birokrasi sendiri diawali oleh negara-negara lain di dunia, Cina adalah negara yang terlebih dahulu memulai program reformasi birokrasi pada abad 11, Dinasti Song (960-1279), dengan Reformasi Birokrasi dan Pertanian dengan UU baru Xin-Fa (PM Wang Anshi) dengan 6 kali Reformasi Birokrasi dan Ekonomi. Lalu di Eropa pada abad 14, dengan belajar dari pengalaman Cina pada abad 11. selanjutnya Jepang pada 1860an pada era Restorasi Meiji dengan Reformasi politik dan sosial, tahun 1960an dengan reformasi adminstrasi, tahun 1970an dengan reformasi ekonomi, tahun 1996 dengan 17 UU paket reformasi pada masa pemerintahan PM Hashimoto. Amerika Serikat tahun 1883 dengan The Pendleton Act, mengenai reformasi adminstrasi dan pegawai untuk menerapkan sistem merit dan komisi pegawai, selama tahun 1883-1993 telah terjadi 13 kali reformasi dengan pembentukan 9 kali komisi reformasi, sedangkan India memulai reformasi di tahun 1991 pada masa pemerintahan PM Narashima Rao, Australia menghembuskan angin reformasi birokrasi 30 tahun yang lalu.

Indonesia sendiri sebenarnya sudah mulai ingin mempercepat proses reformasi birokrasi, dalam rangka menuju arah reformasi birokrasi untuk perbaikan semangat yang mendasari adalah sebuah kesungguhan (Seriousness) dan ke “ajeg’an (Consistency), selain itu reformasi birokrasi akan terwujud dengan konsep yang jelas yaitu Crystal Clear Concept, Competence, Connections, dan comitment.

Adapun pilar-pilar yang dibutuhkan di dalam reformasi birokrasi di Indonesia adalah 1)berbagai produk peraturan tentang pemberantasan korupsi, 2) peraturan tentang perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah, 3) peraturan tentang perindungan saksi sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat di dalam reformasi birokrasi, 4) peraturan tentang akses publik terhadap informasi yang menyangkut kebijakan negara, seperti RUU Pelayanan Publik, Administrasi Pemerintahan, Etika Penyelenggara Pemerintah (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif), Kepegawaian Negara, Tata Hubungan Pusat-Daerah, Sistem pengawasan Nasional, Badan Layanan Nirlaba, Kementerian Negara yang sudah disahkan oleh DPR-RI, Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintah,

Untuk mewujudkan agenda-agenda Reformasi Birokrasi prinsip-prinsip Good Goovernance seperti:

  1. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
  2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
  3. Asas Kepentingan Umum, adalah asas yang medahulukan kesejahteraan umum daripada kepentingan individu atau kelompok dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
  4. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
  5. Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
  6. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kompetensi, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Asas Efektifitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
  9. Asas Efisisensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Secara umum sasaran yang ingin dicapai adalah 1)Berkurangnya secara nyata praktek-praktek korupsi di birokrasi dan dimulai dari tataran jajaran pejabat yang paling atas, 2)erciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa, 3) Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat, 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, 5) Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan dan perundangan diatasnya.

Saat menerapkan berbagai konsep yang dipakai dalam menciptakan reformasi birokrasi biasanya akan muncul berbagai permasalahan didalam birokrasi yang bisa dikategorikan menjadi 6 perspektif yaitu:

  1. Politik: Politisasi birokrasi, Netralitas Birokrasi
  2. Ekonomi: In-Efisiensi , Daya Saing Lemah
  3. Manajemen: Koordinator lemah sehingga manajemen publik menjadi tidak berkualitas
  4. Tradisional: Hirarki (Iron Laws of Oligarchy) muncul penyalahgunaan wewenang sehingga menjadi birokratis
  5. Sosial-Budaya: Kurangnya tanggung jawab sosial dan budaya feodal yang kuat
  6. Kinerja : Produktivitas Rendah dan belum memiliki orientasi outcomes

Apabila ditarik benang merah sedikitnya ada tiga masalah besar dalam penataan Reformasi Birokrasi saat ini yaitu: (1) jumlah yang terlalu besar dibandingkan dengan beban pekerjaan yang ada sehingga banyak terjadi praktek-praktek pengangguran terselubung; (2) rendahnya etos kerja akibat tidak tersedianya pola insentif yang memadai; (3) rendahnya kompetensi PNS sebagai akibat pola rekruitment yang tidak memenuhi standart meritokrasi.

Solusi alternatif: Rasionalisasi dan Kompensasi

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka alternatif untuk memberikan peningkatan gaji jelas tidak cukup, bahkan berpotensi tidak memenuhi prinsip keadilan, dimana rendahnya produktivitas sebagian PNS bukannya mendapat punishment justru mendapat reward dalam bentuk kenaikan gaji.

Pilihan yang tepat adalah menata ulang struktur PNS yang ada melalui restrukturisasi yang berisikan pilihan-pilihan dengan konsekuensi keuntungan ataupun kerugian yang akan diterima PNS yang didasarkan pada kesadaran dan kerelaan.            Pelaksanaan rasionalisasi dapat dilaksanakan dengan cara menawarkan terlebih dahulu beberapa pilihan yang harus diambil oleh para PNS. Sedikitnya ada tiga pilihan untuk PNS didalam Program rasionalisasi, yaitu: (1) untuk yang masih mau melanjutkan karier sebagai PNS diharuskan mengikuti ujian kompetensi sehingga sesuai dengan aturan penempatan dan kemampuan; (2) untuk PNS yang memiliki keterbatasan ditawarkan untuk memilih pensiun dini dengan kompensasi yang ”memadai” ; apabila pilihan ini tidak diambil dan tidak lulus uji kompetensi maka PNS tersebut akan dipensiunkan dini tanpa kompensasi.

Dengan alternatif tersebut, tindakan selanjutnya adalah menerapkan sistem meritokrasi yang ditunjang dengan pola insentif dan disinsentif secara tegas dan terukur, alternatif ini sendiri akan berimplikasi pada peningkatan kebutuhan belanja pegawai yang berlipat: (1) untuk membayar kompensasi PNS yang pensiun atau dipensiunkan dini; dan (2) untuk menambah kenaikan gaji PNS pasca rasionalisasi.

Strategi ”Carrot and Stick”

Carrot adalah pendapatan netto untuk PNS yang mencukupi untuk hidup dengan standar yang sesuai dengan pendidikan, pengetahuan, kepemimpinan, pangkat dan martabatnya sehingga tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan dengan tingkat pendapatan orang yang sama dengan kualifikasi pendidikan, kemampuan dan kepemimpinan yang sama di sektor Swasta. Pemberian carrot ini dimaksudkan untuk meningkatkan konsentrasi PNS dalam menunaikan kerjanya. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban untuk memberikan kompensasi yang memadai sebagai suatu carrot. Jika carrot tersebut sudah diberikan dan masih terdapat PNS yang korup, tidak produktif dan tidak efisien dalam kerjanya maka sudah sepantasnya mendapatkan hukuman (stick).

Untuk menerapkan strategi carrot and stick secara optimal, maka sistem penggajian yang dipakai harus dibenahi secara bertahap sesuai dengan prinsip meritokrasi sehingga mencerminkan proporsionalitas dan prinsip keadilan.

Kenyataan tersebut sejalan dengan rumusan salah satu situasi yang paling penting dalam menciptakan rangsangan korupsi yaitu: para pejabat sektor publik mungkin mendapatkan insentif yang kecil untuk melakukan pekerjaannya secara baik dan karenannya sogokan dijadikan sebagai pendapatan bonus, dan pemerintah memberikan kemudahan keuangan maupun fasilitas yang sangat besar pada pengusaha melalui proteksi, pelelangan, privatisasi, dan pemberian konsensi. Kondisi tersebut bertemu dengan sebuah kenyataan lain di sektor swasta, yaitu: perusahaan swasta dan individu berupaya mengurangi biaya yang dibebankan pada mereka oleh pemerintah (pajak, bea dan cukai) dengan melakukan sogokan, dan sogokan dapat mengganti bentuk hukum seperti dalam proses bagaimana mempengaruhi kebijakan politik dan jual beli suara untuk memperoleh jabatan. Bertemulah persengkongkolan korupsi, kolusi, dan nepotisme dimana aparat birokrasi merupakan salah satu aktor penting. Jika hal tersebut terus menerus terjadi maka akan menjadi bom waktu dimana gaji yang kecil akan memicu PNS ber KKN yang menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perlunya Perbaikan Kebijakan tentang Gaji PNS

Selain itu, fakta menunjukkan bahwa didalam pemerintahan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang yang memiliki produktivitas rendah. Padahal pekerjaan tersebut sebenarnya dapat dilakukan oleh jumlah tenaga yang jauh lebih sedikit namun memiliki kemampuan dan kualifikasi yang memadai dengan mendapat gaji yang cukup. Secara yuridis masalah penggajian diatur dalam UU No 43 Tahun 1999 Pasal 7 yaitu: (1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab; (2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya; (3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan terhadap pasal dalam UU tersebut menyatakan: (1) Yang dimaksud sebagai adil dan layak adalah bahwa gaji PNS harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga PNS dapat memusatkan pehatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. (2) Pengaturan gaji PNS yang adil dimaksudkan untuk mencegah kesenjangan baik antar PNS maupun antara PNS dengan Swasta.

Rumusan dalam UU No 43 Tahun 1999, tersebut terbilang ideal seandainya secara empirik bisa terlaksana dan terluang langsung dalam isi undang-undangnya. Untuk menjabarkan pengaturan gaji yang layak dan ideal tersebut, tetapi ada sejumlah pertanyaan yang terkandung didalam UU No 43 tahun 1999 yang perlu kita jadikan wacana terutama mengenai permasalahan gaji PNS, yaitu:

  1. Dalam ayat 1 pasal 7 UU No 43 Tahun 1999, disebutkan bahwa Pegawai Negeri mendapatkan gaji yang adil dan layak disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini perlu kita simak pertanyaan (i) bahwa gaji yang layak dan ideal yang dimaksud tersebut belum terealisasi dan belum mempunyai kemampuan prediktif pada tahun ke berapa amanat dalam UU tersebut bisa terealisasi ?? (ii) karena gaji yang dimaksud harus disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawabnya, lantas rumusan seperti apa yang menjelaskan indikator beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya??
  2. Dalam ayat 2 Pasal 7 UU No 43 Tahun 1999, disebutkan gaji yang diberikan kepada PNS diharapkan memacu produktifitas, kreativitas dan menjamin kesejahteraan. Dalam hal ini, (i) seperti apa rumusan produktifitas yang dimaksud ?? (ii) apa yang dimaksud dengan menjamin kesejahteraan, dan standar ukuran apa yang digunakan didalam jaminan kesejahteraan??
  3. Dalam penjelasan Pasal 7 UU No 43 Tahun 1999, disebutkan gaji yang adil dan layak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga memusatkan perhatian, pikiran dan tenaga hanya untuk tugas yang dipercayakan kepada PNS. Dalam hal ini, bagaimana rumusan terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga sehingga konsentrasi pekerjaan tetap terjaga??
  4. Penjelasan Pasal 7 UU No 43 Tahun 1999 juga menyebutkan pengaturan gaji PNS yang adil harus mencegah kesenjangan, baik antar PNS maupun PNS dengan Pegawai Swasta. Atas hal ini perlu kita simak pertanyaan (i) bagaimana dapat mengatasi kesenjangan jika rumusan gaji tidak membuat skala perbandingan gaji yang adil antara gaji yang terendah dengan gaji yang tertinggi dalam hubungannya terhadap faktor beban kerja, tanggung jawab, serta masa pengabdian. (ii) dalam mencegah kesenjangan kesejahteraan dengan pegawai swasta, mungkinkah membuat standar yang persis sama karena antara instansi pemerintah dengan swasta memiliki perbedaan dalam (i) misi dan tujuan. (ii) output yang dicapai, (iii) outcomes yang dihasilkan, (iv) karakteristik/ jenis pekerjaan yang didasarkan atas berbagai tipe/jenis badan usaha/lembaga swasta.

Jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi maka hukum permintaan dan penawaran (supply and demand) akan berlaku pada PNS karena gajinya yang hanya cukup untuk dua pekan maka kewenangan yang dimilikinya akan dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan hidupnya dan sekaligus berusaha untuk memperkaya diri dengan menjadi rent-seeker.

Sapto Raharjanto, Pegiat Kelompok Studi ResPublica Institute Jember

Pengemplang Pajak Puas, Negara Rugi!

Ichsanuddin Noorsy: Angket Kandas, Pengemplang Pajak Puas

HMINEWS- Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Ichsanuddin Noorsy mengatakan penolakan DPR terhadap pembentukan panitia khusus hak angket mafia pajak adalah bukti kuatnya lobi-lobi perusahaan besar pengemplang pajak, termasuk sejumlah perusahaan transnasional (TNC).

“Penolakan ini justru dalam rangka melanggengkan penghisapan ekonomi Indonesia oleh perusahaan TNC dan perusahaan besar melalui pajak yang dikemplang, dan mempertahankan modus operandi mafia pajak.

Pernyataan hak angket merusak iklim investasi justru memberi gambaran pajak memang sudah dimanipulasi” katanya di Jakarta, Selasa menanggapi penolakan hak angket mafia pajak oleh DPR.

Ia mengatakan, penggelapan pajak adalah modus operansi TNC dan perusahaan-perusahaan besar untuk memperbesar keuntungan dan akumulasi modal.

Selama ini, menurut dia, perilaku tersebut mendapat peluang.

“Dan bisa jadi peluang itu malah menjadi sumber dana bagi transaksi politik untuk kepentingan masing-masing pihak,” katanya.

Selain itu, menurut dia, jika persoalannya adalah hak angket harus ada UU yang dilanggar, maka penolakan dengan alasan ini seolah membenarkan pelanggaran berbagai UU.

Ia menambahkan, soal pengemplangan pajak oleh para pengusaha kaya seharusnya benar-benar ditangani dengan tegas baik oleh institusi hukum maupun politik karena jika tidak tegas maka penghisapan ekonomi akan langgeng mengingat kuatnya lobi pengusaha.

Ia mencontohkan saat AS dilanda krisis, Presiden Obama mendapatkan bukti bahwa ribuan orang kaya menyelundupkan pajak dengan cara menyimpan uangnya di bank-bank Swiss.

“Obama meminta pemerintah Swiss membuka rekening itu. Baru sekitar 200 rekening terbuka, Pengadilan Negeri Swiss memutuskan menghentikan pembukaan rekening. Ini membuktikan kuatnya lobi para pengusaha besar,” katanya.[]ant/ian