Bambang Soesatyo : KPK Jangan Tebang Pilih, Darmin Wajib Diperiksa Soal Mafia Pajak!

KPK Harus Berani Periksa Darmin Soal Mafia Pajak PT MNA dan PT WNI

HMINEWS- KPK dan kejaksaan harus segera mendalami kasus besar lainnya yang diduga melibatkan pejabat tinggi maupun mantan pejabat tinggi. Masalahnya, kasus-kasus itu sudah terlanjur dibuka di ruang publik. Kredibilitas penegak hukum akan bertambah buruk jika kasus-kasus itu didiamkan.

Demikian hal tersebut disampaikan Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar dalam rilisnya yang diterima HMINEWS.COM minggu (6/2/2011) di Jakarta

Menurut Bambang, Ada dua kasus yang harus segera diperiksa KPK yaitu, Kasus pertama yang masih berkait dengan mafia pajak adalah restitusi pajak Rp 7,2 trilyun PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT Multimas Nabati Asahan (MNA) milik Wilmar Group.  Dua perusahaan ini praktis milik asing, karena 96 persen saham WNI-MNA dikuasai Tradesound Investment Ltd yang beralamat di PO BOX 71, Craigmuir Chamber Road Town, Tortola, British Virgin Island.

Restusi tersebut diajukan semasa Dirjen Pajak dijabat Darmin Nasution (kini Gubernur BI). KPP Besar Dua mengendus dugaan pidana dalam pengajuan restitusi WNI-MNA. Ada indikasi direksi WNI – MNA  merekayasa laporan transaksi jual-beli demi mendapat restitusi.

Berikutnya adalah dua kasus yang melibatkan mantan menteri keuangan Sri Mulyani. Menurut mantan penasehat PM Thailand Thaksin, Justiani atau Liem Siok Lan. Sri Mulyani  ternyata merangkap sebagai sales promotion girl-nya IMF, karena mendapat fee 1 persen dari setiap pinjaman.

“Modus itu jelas koruptif, karena tidak ada ketentuan perundang-undangan yang membolehkan pejabat negara mendapatkan fee dari setiap negosiasi pinjaman”, kata Bambang

Sebelumnya, KPK didesak menindaklanjuti temuan BPK soal pelanggaran prosedur penggunaan anggaran renovasi rumah dinas mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Anggaran renovasi rumah  sebesar Rp1,32 milyar itu diambil dari pos Dana Taktis Operasional Kementerian Keuangan.

“Mendiamkan kasus-kasus ini hanya akan memperkuat keyakinan publik tentang tebang pilih kasus”, kata Bambang.[]dni