Suding : Terkutuklah Mereka yang Gagalkan Angket Pajak!

Suding : Terkutuklah Mereka yang Gagalkan Angket Pajak!

HMINEWS- Inisiator hak angket pajak, yang juga Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Suding pesimistis Ditjen Pajak akan melakukan audit pajak secara maksimal atas banyaknya dugaan kasus penyelewengan pajak yang melibatkan birokrat kecil hingga pejabat tinggi negara.

Sudding menilai mencuatnya kasus mafia pajak menunjukkan sumber carut-marutnya masalah perpajakan justru ada di lembaga tersebut. Apalagi, dugaan kasus pajak menyeret birokrat hingga pejabat publik yang dekat dengan pusat kekuasaan.

“Sumber masalah kasus-kasus pajak memang di Ditjen Pajak. Oknum-oknum Ditjen Pajak menggunakan kelemahan sistem dan regulasi perpajakan yang memberikan kewenangan amat besar. Celah kelemahan ini dimanfaatkan oleh oknum aparat Ditjen Pajak untuk memperkaya diri,” kata politisi Partai Hanura ini, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (21/2/2011).

Syarifuddin merasa sulit mengharapkan ditjen pajak akan dapat mengaudit bahkan membongkar kasus-kasus pajak besar. Apalagi jika kasusnya sensitif karena menyangkut penguasa.

Seperti diberitakan, hingga kini kasus pengusutan 151 wajib pajak yang ditangani pegawai pajak Gayus Tambunan, serta dugaan penyelewengan pajak yang dilakukan PT Ancora Mining Services (AMS) yang dimiliki pejabat negara tidak kunjung tuntas. Padahal berbagai pihak telah mendesak penuntasan dugaan penyelewengan tersebut, tak terkecuali pihak AMS yang juga telah membuka diri dan menunggu hasil audit pihak Ditjen Pajak.

“Kita tak bisa lagi menunggu pasif langkah pemerintah. Jika menunggu terus, sampai kapanpun kasus-kasus pajak ini tidak akan terbongkar tuntas sampai ke akarnya. Paling yang dikorbankan level pegawai setingkat Gayus Tambunan. Sementara mastermind-nya masih bisa ongkang-ongkang kaki. Untuk itu kami akan terus memperjuangkan supaya hak angket pajak ini dapat segera disetujui,” tegasnya.

Syarifuddin mencurigai adanya kemungkinan lobi-lobi kekuasaan yang akan menjegal kasus pajak besar dan sensitif. “Lobi-lobi oleh penguasa seperti halnya Pansus Bank Century itu terbuka kemungkinan. Kalau ada fraksi yang melakukan transaksi politik dengan penguasa, silahkan. Tapi kalau itu terjadi, terkutuklah mereka,” ujarnya.[]mi/dni