Merancang-bangun Model Pergerakan Mahasiswa

Oleh : Watir Pradhika*

Sebagai kaum muda yang terdidik, tentu mahasiswa mempunyai peran dan tanggungjawab besar dalam mengayuh terwujudnya negara yang demokratis. Watak kepoloporan, keberanian, dan sifat kritisnya menjadi modal utama dalam memberikan warna dan karakter sebuah bangsa. Itu sebabnya, tak berlebihan ketika Soekarno meletakkan kaum muda terdidik sebagai lokomotif kemajuan bangsa.

Berbicara tentang peran dan tanggung jawab mahasiswa mengingatkan kita pada insiden 13 tahun silam dimana dengan modal semangat dan militansi gerakannya, mahasiswa mampu menumbangkan rezim orde baru beserta kroni-kroninya yang telah berkuasa selama 32 tahun. Di samping itu, peran mahasiswa pada angkatan 66, 74 dan 98 telah memberikan label The Agent of Social Control. Apalagi perjuangan mereka tidak lain adalah penyalur lidah masyarakat yang tertindas. Kekuatan moral yang terbangun lebih disebabkan karena mahasiswa yang selalu bergerak aktif, seperti turun ke jalan berteriak demi menuntut keadilan dan pembelaan terhadap hak-hak wong cilik. Itulah salah-satu capaian yang telah ditorehkan mahasiswa dalam peta sejarah pergerakan kita.

Namun patut diakui juga bahwa pergerakan mahasiswa dari waktu ke waktu selalu mengalami transformasi pasang surut. Pergerakan mahasiswa mengalami dinamika sosial yang berbeda-beda sesuai dengan konteks dan karakteristik zamannya. Bahkan  hingga saat ini pun dinamika pergerakan mahasiswa masih terus bergulir saling berganti sesuai dengan jiwa zamanya.

Akhir-akhir ini, gerakan mahasiswa tampaknya kian meredup bahkan mengalami krisis. Gerakan mahasiswa seperti kehilangan gregetnya di mana aksi-aksi penentangan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat tidak lagi mampu mengundang simpati mereka. Bahkan, terkadang pergerakan mahasiswa bukan lagi mahasiswa yang berpolitik, tetapi politikus yang memegang kartu mahasiswa karena tanpa disadari hingga kini pergerakan yang dianggap murni dari mahasiswa ternyata terdapat kepentingan lain di belakangnya.

Akibatnya, beberapa stereotype negatif mulai berkembang di masyarakat kita, seperti demo bayaran, mahasiswa cuma bisa demo, urak-urakan di jalanan, dan lain-lain. Belum lagi perilaku negatif yang kian marak dibawa sebagian mahasiswa ke dalam lingkungan kampus. Semua itu turut menanbah daftar kekecewaan masyarakat terhadap citra mahasiswa.

Rancangan Baru

Saatnya kita harus merancang-bangun format baru terkait efektifitas pergerakan mahasiswa. Para aktivis pergerakan perlu mengubah orientasi dengan menegedepankan nuansa gerakan intelektual. Kembalinya Mahasiswa ke ranah intelektual menjadi solusi alternatif untuk berekspresi. Untuk menuju ke arah itu penulis ingin menawarkan 2 (dua) format baru bagi  gerakan mahasiswa.

Pertama, menghidupkan tradisi membaca dan diskusi. Dua hal ini merupakan pintu masuk untuk menyemai gerakan intelektual. Begitu cepat pergeseran berita dan opini publik, memaksa kita untuk senantiasa membaca. Kesibukan bukan alasan tepat untuk tidak membaca. Di samping itu, elemen gerakan mahasiswa harus mengkaji lebih detil mengenai apa, mengapa, akibat dan latar belakang kebijakan pemerintah harus didukung atau ditentang. Dari kajian-kajian dalam bentuk diskusi dengan mengundang para pakar di bidangnya akan mampu melahirkan gagasan-gagasan dan analisa yang cemerlang.

Kedua, menghidupkan tradisi menulis. Tokoh-tokoh penting Indonesia, seperti Cak Nur, Bung Karno, Abdurrahman Wahid, Amin Rais, dan lain-lain, yang notabene mantan tokoh aktivis pemuda dan mahasiswa, lebih banyak melemparkan gagasan atau ide-idenya dalam bentuk tulisan, baik berupa kritik tajam maupun dalam membangun wacana. Jika kita kembali pada pergerakan mahasiswa, maka menyebar opini atau isu lewat tulisan jelas lebih efektif dan efisien. Karena, mewacanakan isu-isu melalui media dapat dibaca oleh kalangan lebih luas.

Itulah tiga model pergerakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kultur masyarakat kita saat ini. Tentu dua model itu bukan wacana baru dalam peta pergerakan kita, ia sudah lama dibincang di berbagai media dan ruang-ruang diskusi. Akan tetapi, dalam kondisi mahasiswa yang tengah stagnan serta selalu mengedepankan dimensi pragmatisnya, wacana semacam ini tampaknya menemukan momentumnya kembali.

*Mahasiswa Falsafah dan Agama Universitas Paramadina Mulya

Barat Berlebihan Sikapi Islamopobhia

HMINEWS,COM,- Barat bersikap terlalu berlebihan terhadap Islam dan Dunia Islam. Ketakutan berlebihan, dan cenderung memojokkan Islam karena dianggap sebagai sebuah kumpulan teroris. Hal itu merupakan pendapat yang salah sekaligus perlu diluruskan.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, dalam Seminar Internasional Sosio-Political Changes in the Islamic World : Challenges and Opportunities, di UC UGM, Sleman, DIY, Selasa (17/5/2011). Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti pandangan yang salah mengenai Islam tidak bisa hidup di negara demokratis.

“Itu salah besar. Nyatanya Indonesia dengan mayoritas beragama Islam juga dapat menjaga semangat demokratisasi,” tutur Priyo, pada acara yang juga menampilkan pembicara mantan perdana menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dan mantan ketua MPR RI, Amien Rais.

Ia mengatakan pascareformasi Indonesia kini telah dapat dikatakan sebagai salah satu negara paling demokratis di muka bumi. Hal ini pun menurutnya bisa menjadi percontohan dan cerminan, terutama untuk negara-negara Barat bahwa Islam pun dapat menciptakan sebuah sistem demokrasi yang mendekati makna demokrasi sebenarnya.

Terkait sejumlah krisis dan permasalahn di beberapa negara Islam di Timur Tengah, Priyo menilai hal tersebut dapat menjadi suatu entri poin tersendiri. Ia menjelaskan, entri poin yang dimaksud di sini adalah permasalahan tersebut dapat menjadi momentum untuk menyongsong sebuah dunia baru.

“Dunia Islam dan Barat yang selama ini tidak akur, bukan tidak mungkin nantinya akan berubah. Ini bisa menjadi jembatan hubungan baru antara dunia Islam dan Barat, begitu pula sebaliknya,” lanjut Priyo.

Adapun Amien Rais lebih menyoroti pada penyelesaian krisis yang terjadi di beberapa negara Islam di Timur Tengah. Amien, yang juga ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UGM dan pakar Timur Tengah, mengajak kaum Muslim untuk kembali pada kitab suci Alquran.

“Di Alquran kita tidak diajari untuk saling bunuh atau pertumpahan darah untuk mengubah dunia,” tegasnya.

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini juga menekankan perlunya kesadaran diri masing-masing pihak, terutama umat Muslim, untuk bijak dalam melihat suatu permasalahan. Menurutnya, dengan cara demikian, segala persoalan akan dapat diselesaikam secara baik tanpa perlu  kekerasan atau perang saudara.

Seminar  Sosio-Political Changes in the Islamic World : Challenges and Opportunities merupakan rangkaian kegiatan The 7th Gathering of Union of Islamic World Student yang digelar Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Acara diselenggarakan 16-19 Mei 2011. /hast/ Tribun Jogja/.

Penyaluran BOS: Pola Baru, Masalah Baru

Kewenangan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2011 kini telah berada di tangan pemerintah daerah. Namun, hingga akhir Maret ini, penyaluran BOS masih terkendala banyak persoalan yang sarat dengan dugaan penyimpangan dan korupsi.

Sejatinya, program BOS bertujuan agar seluruh siswa SD dan SMP negeri bebas dari pungutan biaya operasional sekolah, terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin. Adapun bagi siswa sekolah swasta, BOS diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya operasional sekolah.

Pembebasan ataupun peringanan biaya operasional sekolah tentunya mutlak perlu dinikmati oleh para pelajar tanpa hambatan prosedural dan kejahatan korupsi. Bila kemacetan penyaluran dana BOS saja bisa sangat mengganggu hak pendidikan para pelajar, apalagi dengan kejahatan penyelewengan dan korupsi. Hal itu sama saja berarti melanggar hak konstitusional para pelajar.

Dana BOS juga seharusnya secara eksklusif mampu mencapai sasarannya, yaitu para pelajar. Tidak adil bila sekolah memaksakan diri “menyempurnakan” bangunan fisik gedung sekolah, tapi di sisi lain pelajar tetap harus mengeluarkan dana untuk membeli buku pelajaran, perlengkapan sekolah, SPP, hingga karya wisata. Dana BOS juga tidak hanya diperuntukkan bagi pemenuhan kesejahteraan tenaga pendidik. Baik pemerintah daerah maupun lembaga pendidikan sebaiknya fokus pada sasaran dana BOS, yakni kepentingan operasional setiap pelajar.

Temuan Pattiro Institute (2010) sampai 2009, masyarakat masih mengeluarkan uang (OOP=out-of-pocket) untuk 6 jenis biaya sekolah (uang pangkal, SPP, buku, ATK, kursus, dan iuran lain) berkisar Rp 50.000 – Rp 350.000 per bulan. Peningkatan OOP karena dua komponen utama, yaitu SPP (atau pungutan sejenisnya) dan iuran lain. Ini mengherankan mengingat jenis iuran ini yang menjadi target BOS (program sekolah gratis).

Mulai tahun ini, dana BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran. Semula dari skema APBN, kini berupa dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk BOS sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 10/2010 tentang APBN 2011. Alokasi dana program BOS 2011 sendiri mencapai Rp 16,8 triliun (untuk sekitar 37,8 juta siswa SD dan SMP) yang akan ditransfer ke daerah melalui mekanisme dana alokasi umum/dana alokasi khusus (DAU/DAK).

Setiap tahun, anggaran BOS (per satuan siswa) memang terus meningkat. Pada tahun 2011 untuk per siswa SD mendapat anggaran sebesar Rp. 400.000,- dan siswa SMP sebesar Rp. 575.000,-. Total anggaran dana BOS tahun 2011 sebesar Rp. 16,8 triliun. Akan tetapi, menurut anggota Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, amat disayangkan penggunaan BOS di sekolah masih didominasi belanja untuk pos honorarium guru/guru honorer dibanding peruntukan awalnya, yaitu belanja pos siswa.

Kenyataan seperti ini menunjukkan masih lemahnya manajemen (miss management) pengelolaan dana BOS pada tingkat lembaga pendidikan. Pola yang telah lama terulang ini terus bertahan akibat dari lemahnya sistem pengawasan dari pemerintah daerah dan kementrian pendidikan nasional.

Dengan pola penyaluran dana BOS yang baru, sama sekali tidak berimplikasi pada tertutupnya potensi masalah lama seperti kelemahan manajemen. Justru terindikasikan bahwa pola baru tersebut membawa masalah baru, yaitu makin terbuka dan tersebarnya modus baru penyelewengan dan korupsi atas dana BOS.

Masalah pertama terkait pola penyaluran baru ialah keterlambatan dan macetnya penyaluran BOS. Sebagian besar terjadi pada saat dana BOS telah diterima di kas daerah, akan tetapi tidak segera dicairkan untuk sekolah-sekolah.

Pada triwulan pertama tahun 2011, penyaluran dana BOS langsung terkendala. Baru menjelang akhir Maret inilah dana BOS sebagian besar berhasil dicairkan. Padahal, batas akhir penyaluran dana BOS adalah tanggal 15 Maret 2011 yang lalu.

Di Jawa Timur, penyelesaian pencairan dana BOS diharapkan baru bisa sepenuhnya tercapai di akhir bulan Maret. Kendala yang muncul yakni persoalan adaptasi dengan sistem baru. Banyak petugas di lapangan yang butuh waktu lebih untuk menyelesaikan masalah kelengkapan administrasi. Di Kota Banjar, Jawa Barat, pencairan dana BOS juga baru terlaksana pada tanggal 29 Maret, setelah sebelumnya sempat “parkir” di kas daerah selama beberapa waktu.

Beberapa masalah langsung muncul mengikuti keterlambatan pencairan dana BOS. Beberapa sekolah terpaksa harus menanggung terlebih dahulu kebutuhan operasional sekolah hingga dana BOS cair. Bahkan, beberapa guru swasta dan honorer terpaksa tidak menerima gaji akibat BOS yang terlambat.

Masalah keterlambatan ini, menurut Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Eko Haryanto, termasuk ke dalam salah satu modus penyimpangan, selain 17 modus penyimpangan lainnya.

Disinyalir keterlambatan ini merupakan upaya yang disengaja untuk mendapatkan bunga dengan diendapkan dulu di bank. “Modus seperti ini banyak dijumpai di kabupaten kota yang menerima dana penyertaan, baik dari APBN maupun dari APBD Provinsi,” kata Eko.

Modus kedua yang tidak kalah penting adalah ketika dana disalurkan ke sekolah, diduga telah dipotong lebih dulu oleh Dinas Pendidikan setempat. Jumlah pemotogan berkisar antara 10%-60 %. “Alasannya macam-macam, dari terang-terangan meminta setoran langsung, rekayasa penjualan produk, melakukan suap dan biaya administrasi,” jelasnya.

Dalam beberapa kasus, menurut Eko, dana BOS sering dipinjamkan ke pihak lain atau untuk membayar hutang dan bunga pinjaman. Lalu digunakan untuk membayar bonus dan transportasi rutin guru atau pihak luar sekolah.

Sementara itu, Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan mengatakan bahwa kebijakan pemerintah pusat yang menyerahkan penyaluran BOS ke daerah telah memunculkan masalah baru. “Dari awal kami sudah mengingatkan pemerintah kalau langkah ini bukanlah solusi terbaik. Coba cek semua daerah di Indonesia, mayoritas mengalami keterlambatan pencairan BOS pusat.”

Sebenarnya, Kementrian Pendidikan Nasional telah melakukan mitigasi dengan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) sejak akhir tahun 2010 lalu. Tim inilah yang bertugas mengawasi proses penyaluran dana BOS. Beberapa hal yang akan dimonitor misalnya waktu transfer ke rekening-rekening sekolah, jumlah uang yang ditransfer dan kontrol penggunaan dana tersebut oleh sekolah-sekolah yang bersangkutan. Anggota tim ini terdiri dari satu orang perwakilan dari Kementerian Pendidikan Nasional, satu orang dari Kementerian Keuangan, dan satu dari Dinas Pendidikan Daerah. Karena dana ini juga menyangkut APBN, anggota tim monitor juga beranggotakan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Namun kenyataannya, langkah antisipatif ini belum nyata hasilnya hingga akhir Maret 2011 ini. Problem keterlambatan dan indikasi modus penyelewengan seperti dibiarkan berlalu begitu saja, tanpa adanya tekanan dan tindakan nyata dari Kemendiknas.

Di pihak lain, Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh membantah bila penyaluran BOS pada triwulan pertama tahun 2011 ini mengalami penyelewengan. Meski membantah, Mohammad Nuh mengakui setidaknya ada 2-3 persen penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tapi, disanggahnya lagi itu belum tentu korupsi. Menurutnya, indikasi penyimpangan tersebut masih dalam pengeluaran kebutuhan sekolah yang tidak masuk perincian anggaran.

Kendati begitu, Muhammad Nuh kembali menegaskan sanksi akan tetap dilakukan bila terbukti terdapat daerah yang melakukan pelanggaran dalam penyaluran dana BOS. Kemendiknas mengancam akan memberlakukan potongan atas realisasi dana BOS pada periode berikutnya. Namun, distribusi besaran potongan tersebut akan berebda. “Distribusi berat ringannya tergantung lama keterlambatan penyaluran dan pencairan dananya,” ujar Nuh.

Di tempat lain, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan Kepala Dinas Pendidikan di suatu daerah dapat diberikan sanksi jika ditemukan terlambat mencairkan BOS. “Diberikan sanksi administrasi dan jabatan, karena aturan melekat pada mereka,” ujarnya usai memberikan keterangan di kantor Kementerian Pendidikan Nasional.

Sanksi yang diberikan memiliki jenjangnya. Pertama berupa sanksi lisan, tertulis lalu pernyataan tidak puas dari pemerintah daerah. “Bisa pemecatan kalau memang ditemukan,” ujar Donny. Yang menindak, katanya lagi, adalah Kepala Daerah langsung.

Tampaknya, masyarakat harus kian sadar dan waspada terhadap potensi korupsi yang dipicu oleh pengalokasian dan penggunaan anggaran yang tidak dikendalikan secara baik. Termasuk dalam kasus penyaluran dana BOS tahun 2011. | Rul/Adi

Korupsi Kepala Daerah: Yang Terpilih, Yang Jadi Terdakwa

Seakan tak pernah jera atau menjadi pelajaran, kabar tentang kepala daerah yang tersandung kasus korupsi tak pernah berhenti mengalir. Ironisnya, setiap minggu selalu ada kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Umumnya, terjeratnya para kepala daerah itu terkait erat dengan proses Pilkada yang sudah menelan biaya cukup banyak.

Pernyataan yang mengejutkan tersebut diucapkan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dihadapan para peserta Rapat Kerja dengan Komite I DPD di Gedung DPD RI, Senayan, pertengahan Januari lalu. “Setiap minggu selalu saja ada tersangka baru. Dari 155 kepala daerah yang jadi tersangka korupsi, 74 orang di antaranya gubernur,” papar Gamawan.

Gamawan menuding pelaksanaan Pilkada sebagai akar permasalahannya. Dimana seseorang yang berminat untuk maju sebagai calon bupati, calon walikota ataupun calon gubernur harus siap menanggung pendanaan (materi) selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung. Dalam sekali proses pemilihan mulai dari kampanye, kunjungan ke daerah-daerah hingga pembuatan atribut kampanye diperkirakan menghabiskan dana Rp 60 sampai 100 miliar. Lantas dari mana dana itu berasal, bisa dari hasil menjual barang-barang pribadinya atau meminjam dari kanan-kiri.

Berdasarkan hitung-hitungan Mendagri, untuk menjadi gubernur, seorang calon membutuhkan dana antara Rp 60-100 miliar. Bila terpilih, rata-rata gaji gubernur sekitar Rp 8,6 juta per bulan. Jika mendapatkan insentif lain-lain, maka bisa mencapai maksimal Rp 90 juta per bulan, atau minimal Rp 34 juta per bulan.

Atau, menurutnya, mengikuti perhitungan gaji Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang diperkirakan mendapat penghasilan Rp100 juta per bulan, yakni dari gaji plus tambahan, maka dalam waktu setahun baru terkumpul Rp1,2 miliar. “Dalam lima tahun periode pemerintahannya, maksimal hanya terkumpul Rp6 miliar,” ungkap Gamawan.

Sementara, andaikan dana yang dihabiskan sebesar Rp 60 miliar yang diperoleh dari pinjaman bank atau ada pengusaha yang menjadi sponsor, maka dana yang harus dikumpulkan oleh gubernur terpilih setiap bulannya sekitar Rp 1 miliar.

“Andaikata terpilih menjadi gubernur dan ia harus mengganti dana yang ia keluarkan selama proses sampai terpilih sebesar Rp 60 miliar, coba dari mana uang itu harus dikembalikan, minimal Rp 1 miliar sebulannya? Padahal, gajinya hanya Rp 8,7 juta saja?” ujar Gamawan balik bertanya.

Atau bisa saja seorang calon mengumpulkan dana dari cara-cara yang tidak sah atau melanggar hukum. Kalau ini yang terjadi, menurut Mendagri, tidak tertutup kemungkinan calon terpilih harus siap menanggung konsekuensinya di kemudian hari.

Saat ini saja tercatat 17 gubernur yang terjerat kasus korupsi. Dari 17 gubernur tersebut, hanya tinggal tiga gubernur yang masih menjabat, yakni Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin (terdakwa korupsi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan serta bea penerimaan hak atas tanah), Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak (tersangka korupsi dana pengelolaan dana bagi hasil penjualan saham PT Kaltim Prima Coal) dan Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin (tersangka korupsi pengembalian dan pemanfaatan lahan bekas pabrik kertas Martapura).

Sedangkan total kepala daerah yang tersangkut masalah hukum ada 155 kepala daerah yang berstatus tersangka atau terdakwa dan tersebar hamipr di semua propinsi. Sebagian besar kepala daerah terjerat kasus korupsi yang terkait penyimpangan APBD, terutama pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penyaluran bantuan sosial. Dalam evaluasi APBD provinsi,

”Kesalahan bisa terjadi dalam pengadaan barang dan jasa yang seharusnya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu juga pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah, perjalanan dinas, dan bantuan sosial,” ungkap Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Yuswandi Temenggung.

Terkait dana hibah, ada temuan yang menarik dan lucu. Hal ini terkaikt dengan penyusunan keuangan daerah yang sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). Mungkin karena saking berkuasanya, penyusunan anggaran dapat masuk ke area yang sebenarnya tidak terkait dengan pembangunan daerah, baik langsung maupun tidak langsung, yakni anggaran untuk hibah kepada persatuan golf dan anggaran kendaraan untuk anggota DPRD. “Khusus anggaran hibah untuk persatuan golf, setelah ditelusuri, ternyata ketuanya gubernur atau sekretaris daerah,” ujar Direktur Anggaran Daerah Kemdagri Hamdani yang mempertanyakan, “Apa hubungan pemerintah daerah dengan golf?”

Lantas adakah jalan keluarnya? Satu-satunya jalan menurut Gamawan, sudah waktunya partai politik untuk tidak lagi meminta bayaran dari para calon yang akan diusungnya, yang juga menyebabkan beban tanggungan materi yang harus dipikul oleh calon.

Parpol, menurut mantan Gubernur Sumatera Barat, ini harus mengubah sikap dan orientasinya untuk meminta materi atau bayaran dari calon. Ke depan justru parpol yang seharusnya membiayai calonnya yang dianggap berkualitas dan didukung oleh masyarakat.

Tak hanya dalam urusan pendanaan, parpol juga harus selektif dalam memutuskan siapa calon yang layak dan pantas untuk di dukung. Ukurannya sederhana saja, apakah seseorang yang akan dicalonkan tersebut tersangkut kasus hokum atau tidak. Kalau ternyata tersangkut kasus hukum, parpol memiliki kuasa untuk menggugurkan pencalonannya.

“Kalau dia memaksa ikut dan menang, dengan dasar cacat moral yang disandangnya karena sudah berstatus hukum terdakwa itu, ia bisa dianulir,” ujarnya.

Agaknya Gamawan hendak menjadikan kasus Wali Kota Tomohon Bone Bolango, Gorontalo, dan Bupati Boven Digul sebagai sebuah pelajaran yang mahal. “Yang dua sudah menang dalam pilkada dan yang satu menunggu pilkada,” kata Gamawan.

Begitu juga dengan masyarakat, menurut Gamawan, sudah harus memiliki kerelaan dan ketulusan jika memang mendukung calonnya yang dianggap berkualitas dan bisa memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerahnya.

“Calon kepala daerah itu bukan hartawan dan miliarder yang pasti dan harus memberikan imbalan atau uang yang berlebihan untuk sekadar ongkos mendukungnya,” ungkap Gamawan.

Paradigm tersebut harus dibalik oleh masyarakat, justru jika masyarakat merasa bahwa calonnya merupakan orang yang tepat untuk memimpin daerahnya, maka masyarakat yang secara suka rela mengeluarkan dana atau bergabung dengan kelompok masyarakat lain untuk mencari pendanaannya.

Misalnya, membuat malam dana, malam dukungan, atau semacamnya agar masyarakat kelompok pendukung calon, seperti organisasi atau partai politik memiliki dana untuk menjual calonnya.

Harga yang teramat mahal untuk sebuah pesta demokrasi. []adi

Krisis Politik Dunia Arab: Demokrasi Tanpa Arah

Oleh: Sunardi Panjaitan

Secara hampir bersamaan, sedikitnya dua Negara dibagian utara benua Afrika mengalami krisis dan perubahan politik yang luar biasa. Mesir dan Tunisia bergolak dengan diawali oleh krisis pangan. Beberapa pekan sebelumnya, Sudah terbelah karena demokrasi yang belum mapan. Sejak saat itu, hampir semua Negara di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah dilanda gelombang badai krisis yang tak berkesudahan. Suriah dan Yaman saat ini terus bergolak dan hampir setiap hari terjadi kerusuhan. Lebih tragis lagi, Libya bahkan terjerembab dalam perang sudara yang melibatkan pihak ketiga, yakni Amerika Serikat bersama Fakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Entah siapa yang memulai memantik api pemberontakan rakyat Timur Tengah. Namun yang pasti, pemberontakan ini diawali oleh aksi bakar diri Mohamed Bouazizi, seorang sarjana di Tunisia pada tanggal 17 Desember 2010 di Kota Sidi Bouzid, sebagai aksi protes atas tindakan brutal polisi yang menyita grobak sayurnya. Aksi ini tidak saja mampu menggulingkan Presiden Ben Ali dari posisinya yang berkuasa selama hampir 24 tahun di Tunisia, namun juga menjadi awal dari gelombang badai demokrasi yang melanda hampir seluruh tanah Arab. Selain Presiden Ben Ali, Husni Mubarok yang memimpin Mesir selama 30 tahun, juga harus meninggalkan jabatannya dan bahkan kini sedang menghadapi tuntutan pengadilan atas dirinya.

Hingga saat ini, gelombang badai demokrasi sudah mengorban ribuan orang di Timur Tengah dan Afrika Utara dan hingga kini belum ada tanda untuk berhenti. Suriah dan Yaman hingga kini terus bergolak, menuntut perubahan sistem bernegara kearah yang lebih demokratis. Namun sepertinya, demokrasi yang berkembang di Timur Tengah dan Afrika Utara seperti tanpa arah dan tujuan, melainkan hanya bertujuan untuk menjatuhkan penguasa yang sedang berkuasa.

Hal ini memungkinkan terjadinya intervensi pihak asing. Amerika Serikat dan Eropa adalah dua kelompok yang sangat berkeinginan untuk mendorong lahirnya sistem demokrasi yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Bahkan keduanya siap melakukan intervensi terhadap pemerintah berkuasa di Timur Tengah dan Afrika Utara jika pemerintah tersebut melakukan tindak kekerasan terhadap para demonstran. Libya adalah contoh nyata bagaimana intervensi Amerika Serikat dan Eropa terhadap gejolak yang terjadi di Negara tersebut.

Meskipun demikian, demokrasi yang dianggap sebagai sistem yang terbaik oleh Amerika Serikat dan Eropa akan mereka tolak jika menguntungkan pihak-pihak yang berlawanan dengan keinginan mereka. Lihatlah bagaimana Amerika Serikat dan Eropa tidak mengakui kemenangan Hamas pada pemilu di Palestina beberapa tahun lalu hanya karena mereka menganggap Hamas adalah kelompok yang menentang keberadaan Israel. Padahal pemilu dilaksanakan secara demokratis.

Bahkan ironisnya, sejak kemenangan Hamas dalam pemilu tersebut semakin meningkatkan serangan Israel terhadap Palestina atas dukungan Amerika Serikat. Keberadaan Negara Palestina bahkan semakin terpuruk sejak dilakukannya pemilu yang demokratis tersebut.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagi kita, demokrasi seperti yang diinginkan oleh Amerika Serikat? Bukankah demokrasi itu harus sesuai dengan keinginan rakyat? Lantas, apakah tuntutan demokrasi yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang terjadi saat ini, sudah sesuai dengan keinginan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat gelombang demokrasi yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara saat ini, merupakan demokrasi yang belum mempunyai arah. Demokrasi tidak hanya bertujuan untuk menggulingkan pemerintah berkuasa, namun demokrasi harus dijadikan alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Tuntutan demokrasi di Tanah Arab harusnya semakin memperkuat posisi dan daya tawar Negara-negara Arab terhadap Amerika Serikat dan Israel untuk membebaskan Negara Palestina dari cengkraman Israel. Serta demokrasi yang semakin memperkuat persatuan kawasan Arab sehingga kawasan Arab kembali hadir menjadi pusat peradaban dunia seperti yang terjadi pada masa-sama lampau.[]