Surat Terbuka Yon Inf.Hotman: Pro SBY Lanjutkan Demokrasi, Stop Santunkrasi!

undefined

Demi & demikian surat terbuka ini wajib saya tulis teriring harapan semoga SBY selamat sejahtera saat nanti kembali seperti manusia biasa pasca 2014, hingga saya pun kembali ke ranah semula sebagai The President Maker.

Sebagai mantan Campaign Manager anda 2002/2004 (ucapan anda sendiri bulan SUCI di Bumi Siliwangi Bandung Lautan Api) saya ditaqdirkan Tuhan ekstra sabar, tetap tak berada di sebrang anda sejak 2005 meski anda mengabaikan sisa komitmen profesional non-kontrak seperti cukong beri donasi tanpa kwitansi, yang sudah saya ikhlaskan tertanggal 27 Januari 2011 tak lagi saya tagih kepada anda. Bersama kawan-kawan dari berbagai negara lain, saya sedang menagihnya kepada dunia melalui HUMAN RIGHTS FUNDRAISING yang bertujuan damai demi semua.

Jika 2004 doeloe para pencaci maki kita di sebrang sana berubah iman puja puji 2009 karena goda kursi & materi – hingga lanjutan kemenangan anda jadi tak berkah tapi tulah, bencana – biarlah Tuhan yang mengadilinya.

Saya tak memilih dendam versus dendam warisan setan 9 turunan tapi sayang demi ikhtiar jadi kekasih Tuhan. Pun karena demi masa wajib saling mengingatkan, saya sudah ikhtiar via ratusan SMS,”Saling Mengingatkan Sesama”. Tanpa pernah lembagakan oposisi caci maki apalagi pelorotkan anda di tengah jalan – sesuatu yang lazimnya bisa agak lebih mudah dilakukan mantan Campaign Manager –  bukan sukarelawan/tim sukses.

Selemah-lemah iman, paling lanjutkan berjihad memberi pelajaran seperti yang sedang dilakukan  bule-bule di Washington DC & Chicago, yang meminta Madonna menyanyi, “Please cry for me Indonesia”.

Harta kuasa & ragam gelar bisa dicari, cantik ganteng didandani. Kacang lupa kulit hobi tebar fitnah santun sambil korupsi, mustahil diobati karena kualat karma 9 turunan. Stop resep makan teman: ”Tuang 9 sendok irihati ke wajan fitnah & rebus kepercayannya dengan santun. Lanjutkan bersama kita bisa makan teman sambil korupsi & curhat dizalimi”.

Masalah moral masalah akhlak, simaklah Iwan Falls,”Urus saja moralmu urus saja akhlakmu peraturan yang sehat yang kami mau/Tegakkan hukum setegak-tegaknya/Adil dan tegas tak pandang bulu”.

Sebelumnya,”Turunkan harga secepatnya/Berikan kami pekerjaan/Akan kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa”. Isu anda berhomoria dengan Prof.Dr.Daniel Sparingga pun isu affairs tempo doeloe di Port Benning dengan Olga Kelly, biarlah urusan pribadi anda dengan Tuhan karena yang rugi bukan rakyat. Beda dengan isu apalagi praktek korupsi yang merugikan semua orang. Saya kuraang percaya isu-isu tanpa bukti itu sebab jika benar, tentu anda secanggih Bung Karno, JFKennedy & Bill Clinton.

Seperti orang-oran lain yang ekstra cerdas, harapan saya, SBY Pro lanjutkan Demokrasi menuju Godkrasi bukan Santunkrasi:” Licik di balik topeng santun”, DARI korupsi OLEH kolusi UNTUK nepotisme. So, jangan katakan,”TIDAK pada korupsi.TIDAK MASALAH asal santun karena saya yang akan memimpinnya di barisan terdepan sebagai Gurita Homo Humini Lupus”.

Kepada Para kontra SBY, cukuplah sudah fitnah & caci maki yang mestinya tak pantas dialamatkan ke pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia. Ragam tuduhan & julukan: “Curangi Pilpres 2009, Kafir, Gurita Homo, Sesat, Pembohong, Plintat plintut, Kacung Amerika, Tak beriman & Abused Power serta Ani Business Brokerage” juga memerih jiwa saya sebagai bagian awal dari batu bata dinding kuasa SBY. Cukup! Jangan lanjutkan menganugerahinya, ”The Most Bigger Lier Behind Polite Mask”, Pembohong Terbesar Di Balik Topeng Santun. Menderita itu perih Jenderal!

Terima kasih untuk kasih yang saya terima dari SBY, Ibu Ani, Pak Sudi Silalahi dkk pun mohon khilaf saya ikhlas dimaaf,”Sai anju ma au”. Seperti janji Tuhan, di balik musibah pasti ada hikmah, karena interaksi dengan SBY lah saya terus berproses menjadi Campaign Guru & The Best Partner for the Best Leader pun tertanggal 17 Agustus 2010 merayakan berdirinya Indonesian Next Foundation di Washington DC, USA-www.indonext.org sebagai  IndoNEXT’s Dream anak cucu kita nanti menjemput taqdir baru menjadi ”The 3rd Super Power country with America & China” karena modal bumi raya pun indahnya alam bak di surga, kita punya.

*Yon Inf.Hotman Campaign Manager SBY 02/04 & Pendiri BCA:”Blora Center Asli’ Galeri bukti & testimoni di www.mcleader.com

NU-Muhammadiyah Tetapkan 1 Agustus Awal Ramadhan

HMINEWS – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim pada 5 Juni lalu menghasilkan ketetapan bahwa awal Ramadan tahun 1432 Hijriyah jatuh pada tanggal 1 Agustus 2011.

Ketetapan itu menurut Sekretaris PWM Jatim, Nadjib Hamid, Selasa (28/6/2011) didasarkan pada perhitungan sistem hisab hakiki dengan pusat markas di pantai Tanjung Kodok, Lamongan.

Dijelaskannya, ijtima akhir 29 Sya’ban terjadi pada 31 Juli pukul 01.39.42 sampai dengan 01.41.09. Saat matahari terbenam pukul 17.31.51 WIB, dan posisi hilal sudah wujud di 7 derajat 7 menit 36 detik sampai dengan 7 derajat 16 menit.

‘Hasil itu sama dengan hasil musyawarah yang dilakukan Pimpinan Pusat Muhammadiyah,’ katanya.

Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Jatim juga memprediksi awal Ramadan tahun ini jatuh pada 1 Agustus 2011 dengan perhitungan ijtima yang hampir sama dengan Muhammadiyah.

Namun, Ketua Lajnah Falakiyah PWNU Jatim, Abdus Salam Nawawi tidak menjamin penentuan 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri akan sama dengan PWM Jatim. Karena ijtima’ awal Syawal terjadi pada 29 Agustus pukul 10 lebih 5 menit dengan tinggi hilal hakiki 1 derajat.

‘Karena ketinggian hilal tidak mencapai 2 derajat, maka ada kemungkinan perbedaan penetapan Idul Fitri, bisa 30 atau 31 Agustus,’ katanya.

Selain melakukan hisab, NU menurutnya tetap memprioritaskan metode rukyatul hilal atau melihat bulan. Ada 11 lokasi yang biasa dipakai dalam metode ini, di antaranya di Pantai Tanjung Kodok Lamongan, Menara Masjid Al Akbar Surabaya, Bukit Condro Dipo Gresik, dan Pantai Serang Blitar. (kmps)

Bakti Sosial Yayasan Anand Ashram di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4 Margaguna

HMINEWS – Minggu (26/6/2011) Yayasan Anand Ashram (YAA) kembali melakukan acara bakti sosial. Kali ini mengambil tempat di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4 Margaguna. Tepatnya di Jln. Margaguna No. 1 Radio Dalam, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

Tresna Werdha Budi Mulia 4 Margaguna merupakan unit pelaksana teknis bidang kesejahteraan sosial lanjut usia. Terdaftar dalam Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Panti ini memberi pelayanan kepada masyarakat. Khususnya para lanjut usia yang tidak mampu. Tresna Werdha diresmikan oleh Menteri Sosial, Nani Soedarsono SH pada 20 Februari 1988 silam.

Acara seharusnya dimulai pukul 08.00 pagi tapi dimajukan 20 menit dari jadwal semula. Karena antusiasme para bapak dan ibu di Panti Werdha tersebut. Mereka sudah berkumpul di Aula tatkala kami sedang mempersiapkan tempat.

Bakti sosial rutin diadakan oleh YAA.  Acara ini bukan sekedar bentuk kepedulian Yayasan yang didirikan Anand Krishna itu terhadap masyarakat, tapi juga sebagai sarana untuk mempraktikkan kesadaran dan meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Bakti sosial niscaya mengingatkan bahwa dengan melayani orang lain sejatinya kita melayani diri sendiri.

Acara ini diikuti oleh 160 orang lebih. Sebagian besar berusia 65 tahun ke atas. Berasal dari Panti Werdha dan teman-teman dari Anand Ashram sendiri. Banyak dari para lanjut usia (lansia) lainnya tidak dapat mengikuti acara di Aula karena sakit. Sehingga mereka terpaksa harus berbaring di kamar masing-masing.

Acara dibuka dengan sambutan dari ketua panitia, Rudi Hartono. Lantas, dilanjutkan dengan menyanyi bersama para lanjut usia. Yang tak kalah heboh ialah sesi olah raga tawa yang dipandu Sitha Soerjo dan Dewi Juniarti. Pasca olah raga tawa, semua bernyanyi dan menari bersama dengan penuh semangat.

Sebagai tanda tali kasih dan silaturahmi, Yayasan Anand Ashram (telah berafiliasi dengan PBB) memberikan bingkisan yang diwakili oleh Slamet Harsono, Hasibuan, dan Ryan. Acara ditutup dengan makan bersama bapak dan ibu di sana. Saat itu, kami mengantar makanan kepada para lanjut usia. Khususnya bagi mereka yang mengikuti acara dari dalam kamar. Karena kesulitan untuk berdiri, berjalan, dan datang ke Aula secara langsung.

Acara ini sangat mengesankan. Aura keceriaan terpancar dari para lanjut usia yang dikunjungi. Hal ini otomatis menular pada teman-teman dari Anand Ashram. Terima kasih untuk semua pihak yang mendukung acara ini. Dan terutama bagi para bapak dan ibu di Panti Werdha Budi Mulia 4 Margaguna.

Reporter: Adrian Kristanto. Foto: Satu Bumi, Prabu Dennaga. Editor: T. Nugroho Angkasa

Siaran Pers Imparsial: Kritik RUU Keamanan Nasional 2011

HMINEWS – Pemerintah akhirnya menyerahkan draft RUU Keamanan Nasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Setelah mengalami beberapa kali perubahan, akhirnya Presiden mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) untuk memulai pembahasan RUU Keamanan Nasional kepada Parlemen. Hal itu sejalan dengan agenda Prolegnas pada 2011 yang memprioritaskan pembahasan RUU Kamnas.

Imparsial menilau RUU Keamanan Nasional memiliki banyak permasalahn yang dapat mengancam HAM, penegkan hukum dan demokrasi. Hal ini terlihat dari pengaturan antara lain:

1. Penangkapan dan Penyadapan (54 huruf e jo pasal 20)

Pemberian kewenanangan khusus bagi TNI dan BIN untuk melakukan pemeriksaan dan penangkapan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 54 huruf e jo pasal 20 RUU Keamanan Nasional mengancam penegakkan hukum, HAM dan demokrasi itu sendiri.

Penjelasan Pasal 54 huruf e:

“Kuasa khusus yang dimiliki oleh unsur keamanan nasional berupa hak menyadap, memeriksa, menangkap dan melakukan tindakan paksa ………..”

Pasal 20 :

Unsur Keamanan Nasional tingkat pusat meliputi :

“TNI, BIN, BNPT dan Polisi……..”

Keinginan untuk meminta kewenangan menangkap itu sesungguhnya pengulangan dari kewenangan yang diminta dalam RUU Intelijen. Hal ini menunjukkan adanya rencana yang terselubung dan terencana dari pemerintah dalam membuat RUU bidang pertahanan dan keamanan (RUU Keamanan Nasional dan RUU Intelijen) dengan tujuan yang politis yakni berkeinginan  mengembalikan posisi dan peran aktor keamanan (TNI dan BIN) seperti pada format politik orde baru yakni meletakkan kedua institusi itu sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Hal ini merupakan langkah mundur dalam reformasi sector keamanan.

Sikap pemerintah yang berkeinginan memberikan kewenangan menangkap kepada BIN dan TNI bukan hanya akan merusak mekanisme criminal justice system tetapi juga akan membajak sistem penegakkan hukum itu sendiri. Sebagai lembaga yang bukan menjadi bagian dari aparat penegak hukum, pemberian kewenangan menangkap BIN dan TNI sama saja melegalisasi kewenangan penculikan di dalam RUU Keamanan nasional maupun RUU Intelijen mengingat proses yang dilakukan tanpa di damping pengacara, tidak diketahui keluarga ataupun pihak lain yang terkait sebagaimana di atur dalam KUHAP.

Penting untuk diingat bahawa kewenangan penangkapan sebagai bentuk upaya paksa dalam proses penegakan hukum hanya bisa dan boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa dan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam konteks itu, BIN maupun TNI bukanlah bagian dari aparat penegak hukum sehingga adalah salah dan keliru apabila mereka diberikan kewenangan menangkap.

Lebih dari itu, pemberian kewenangan penangkapan kepada lembaga intelejen akan menimbulkan tumpang tindih kerja antar aktor keamanan khususnya antara BIN, TNI dengan institusi kepolisian.  Hal ini akan menimbulkan kerumitan dalam tata kelola sistem keamanan nasional dan menimbulkan persoalan dalam pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam pelaksanaaanya.

2. Penyadapan (54 huruf e jo pasal 20)

Pemberian kewenanangan khusus bagi TNI dan BIN untuk melakukan penyadapan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 54 huruf e jo pasal 20 RUU Keamanan Nasional mengancam mengancam hak-hak privasi warga negara dan kebebasan pers. Keinginan untuk meminta kewenangan menyadap itu sesungguhnya pengulangan dari kewenangan yang diminta dalam RUU Intelijen. Bedanya di dalam RUU Kamnas ini tidak diatur mengenai mekanisme penyadapan apakah perlu melalui ijin pengadilan atau tidak. Sedangkan dalam RUU Intelijen, mekanisme penyadapan tidak perlu melalui ijin pengadilan. Itu artinya RUU Kamnas memberikan cek kosong bagi TNI dan BIN untuk melakukan penyadapan.

Adalah suatu hal yang sangat berbahaya apabila mekanisme penyadapan tidak diatur secara rinci dalam perundang-undangan. Pengaturan yang tidak rinci akan sangat mudah disalahgunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi kekuasaan (abuse of power). Mekanisme penyadapan itu bisa digunakan oleh penguasa untuk kepentingan menghadapi lawan-lawan politiknya.

3. Paradigma/Dasar Mengingat

Paradigma/dasar mengingat RUU Kamnas belum menjadikan tata nilai HAM sebagai salah satu dasar paradigma di dalam RUU. Hal itu dapat dilihat dari tidak dimasukkannya pasal-pasal tentang HAM dalam Kostitusi (pasal 28 A sampai Pasal 28 I) dalam dasar mengingat RUU. Padahal perlindungan terhadap HAM adalah inti dari keamanan. Hal ini dapat menimbulkan persoalan pada penegakkan HAM.

4. Ruang lingkup, identifikasi ancaman dan unsur keamanan nasional

Ruang lingkup keamanan nasional, identifikasi ancaman dan unsur keamanan nasional yang diatur dalam RUU ini terlalu luas sehingga menimbulkan ruang dan peluang terjadinya tumpang tindih kerja dan fungsi antar aktor keamanan. Hal itu dapat dilihat dari Pasal 5 jo Pasal 9 point a huruf 4 jo Pasal 1 ayat 12 jo pasal 17 jo Pasal 20.

Meskipun ancaman yang berkembang semakin kompleks dan aktor keamanan yang menghadapinya semakin beragam namun ruang lingkup UU keamanan nasional sebaiknya lebih dominan membahas dan mengatur tentang manajemen keamanan naional yakni mengatur tentang manajemen aktor-aktor keamanan yang memiliki penggunaan kewenangan koersif/kekerasan meliputi TNI, Polisi dan Intelijen dan hubungannya dengan Presiden, DPR dan kementerian.

5. Status Keadaan Keamanan Nasional

Pengaturan status keadaan keamanan nasional  yang meliputi tertib sipil, darurat sipil, darurat militer dan darurat perang (pasal 10-Pasal 15 jo Pasal 34) tidak diatur secara lebih rinci. Hal ini lagi lagi dapat membuka kerancuan tanggungjawab dan tumpang tindih fungsi dan kewenangan antar aktor keamanan dalam setiap status keadaan keamanan nasional yang ada. Lebih dari itu, Indonesia sebenarnya telah memiliki UU darurat no 23/1959 dan seharusnya UU itu yang direvisi.

Sementara itu di RUU kamnas tidak disebutkan apakah dengan adanya RUU kamnas itu artinya UU 23/1959 tidak diberlakukan kembali. Dengan demikian Indonesia memiliki dua peraturan tentang kondisi darurat yang berbeda dengan substansi yang berbeda.

Selain itu RUU Kamnas menimbulkan ketidakjelasan kewenangan antara Penguasa Darurat baik Sipil dan Militer, Koordinator Intelijen Nasional dan Forum Koordinasi Keamanan Nasional di daerah menyebabkan kesimpangsiuran dalam pertanggungjawaban pengambilan keputusan (Pasal 46 dan Pasal 48). Ditambah lagi RUU Keamanan Nasional tidak secara tegas memberlakukan atau menghapuskan keberadaan UU Prp No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang kemudian menimbulkan dualism dalam pemberlakuan keadaan darurat.

6. Militer dan Tertib sipil

Pengaturan tentang pengerahan TNI pada status tertib sipil bias sekuritisasi dan bias dominasi militer sebagaimana dapat dilihat pada pasal 12 jo Pasal 34 ayat 2 RUU kamnas.

Selain itu apakah “tertib sipil” merupakan keadaan yang terjadi setelah dicabutnya status keadaan darurat atau “keadaan tiadanya ancaman terhadap keamanan nasional” (keadaan normal). Kalau yang pertama yang dimaksud, seharusnya cukup hanya pengaturan tentang pemberlakukan dan pencabutan keadaan darurat; kalau yang kedua yang dimaksud akan terasa janggal mengapa sebuah UU yang mengatur ketidaknormalan tatalaksana diberlakukan untuk keadaan yang hanya memerlukan tatalaksana normal. Sudah semestinya status tertib sipil tidak termasuk dalam status keamanan nasional. Selain itu kondisi tertib sipil juga tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan lain berkait dengan hukum tata negara.

7.      Legalisasi Kelompok Sipil Bersenjata atau Milisi

RUU Kamnas berupaya untuk melegalisasi satuan-satuan sipil bersenjata atau milisi dalam darurat militer dalam RUU melalui Pasal 47(4). Hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara haruslah diatur secara jelas baik bentuk dan sarananya namun penjelasan pasal tersebut sangat luas dan multitafsir sehingga dapat menjadi dasar hukum bagi militer untuk menggunakan pasal ini membentuk satuan-satuan sipil bersenjata atau milisi selama darurat militer.

8. Pembentukan KCPN dengan Keputusan Presiden

Pembahasan RUU KCPN yang mendapatkan tantangan luas dari masyakarat ternyata masih dilanjutkan dalam RUU Kamnas. Pasal 35(6) jo. Pasal 36(1) hingga(4) RUU Kamnas menyatakan penentuan unsusr utama dan unsur pendukung ditetapkan oleh presiden.

Pengaturan KCPN melalui penetapan presiden akan membuka ruang bagi digunakannya komponen cadangan untuk kepentingan-kepentingan politik presiden ke depan. RUU Kamnas melihat pelibatan masyarakat sebagai komponen cadangan tidak hanya untuk menghadapi ancaman dari luar namun termasuk menghadapi ancaman dari dalam. Selain itu, pelibatan masyarakat sudah seharusnya menjamin HAM sebagai hak konstitusi wargan negara namun dalam RUU Kamnas tidak diatur sama sekali soal conscientious objection dalam penerapan wajib militer

9.      Penyelenggara Keamanan nasional

Mengapa penyelenggara keamanan nasional hanya dilakukan oleh lembaga intelijen sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 jo Pasal 23? Usaha menempatkan penyelenggara keamanan nasional hanya pada satu aktor yakni intelejin adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan dan merupakan bentuk sekuritisasi. Sudah seharusnya penyelenggara keamanan nasional terkait dengan actor-aktor keamanan negara meliputi Polisi, TNI dan Intelijen sesuai dengan fungsi dan tugas yang telah ditegaskan dalam UU TNI maupun UU polisi dan UU Intelijen yang akan dibentuk.

10. Dewan Keamanan Nasional

Kewenangan dewan keamanan nasional terlalu luas yakni sampai memiliki kewenangan untuk  menetapkan kondisi keamanan nasional sesuai dengan eskalasi ancaman sebagaimana diatur dalam pasal 25 point b RUU kamnas. Sudah seharusnya penetapan itu menjadi kewenangan Presiden sedangkan dewan keamanan nasional hanya memberikan pandangan dan masukan meski Presiden juga sebagai ketua DKN akan tetapi keputusan terakhir penetapan itu tetap ada di Presiden.

11. Sekjen Dewan Keamanan nasional

Seharusnya tidak perlu ada Sekjen dewan keamanan nasional sebagaimana diatur dalam pasal 26 mengingat telah ada Mengkopolhukam yang bertanggugnjawab atas persoalan bidang keamanan. Sebaikanya pelaksana harian DKN dilakukan oleh kantor mengkopolhukam.

12. Struktur, kedudukan dan kewenangan Polisi dan Intelijen

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan intelijen memiliki kewenangan yang luas yakni sebagai institusi yang membuat kebijakan dan juga pelaksana kebijakan (Pasal 30 ayat 2 jo Pasal 30 ayat 3). Sudah seharusnya polisi dan intelijen hanya  sebagai pelaksana kebijakan  dan bukan pembuat kebijakan. Hal ini untuk memisahkan akuntabilitas antara aktor penanggungjawab atas kebijakan dan aktor yang bertanggungjawab secara operasional. Dengan demikian pertanggungjawabannya menjadi jelas. Hal ini merupakan prasyarat demokrasi yang mensyaratkan perlunya diferensiasi fungsi dan kerja antar actor pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan.

Meski masih memiliki kelemahan dan belum cukup tegas pengaturan tentang struktur dan kedudukan antara departemen pertahanan dengan Panglima TNI di dalam UU pertahanan akan tetapi paling tidak pengaturan tentang struktur dan kedudukan mereka dalam undang-undang petahanan bisa menjadi salah satu contoh dalam mengatur struktur dan kedudukan Polri dengan departemen. Pasal 16 dan pasal 18 UU pertahanan menyebutkan:

(1)Menteri memimpin Departemen Pertahanan.

(2)Menteri membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara.

(3)Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.

(4)Menteri menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya.

(5) Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.

(6) Menteri menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.

Pasal 18

(1) Panglima memimpin Tentara Nasional Indonesia.

(2) Panglima menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer, serta memelihara kesiagaan operasional.

(3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang.

(4) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia.

13. Forum koordinasi keamanan nasional daerah

Karena fungsi pertahanan dan keamanan adalah bersifat terpusat dan tidak didesentralisasikan maka tidak diperlukan forum koordinasi keamanan nasional daerah (Pasal 33). Dengan demikian seluruh pasal yang mengatur tentang forum itu sebaiknya dihapus. Kehadiran forum ini tak ubahnya seperti “Bakorinda” yang pernah dibentuk masa orde baru dan di masa reformasi telah dibubarkan

14. Pemerintah daerah

Usaha melibatkan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebijakan keamanan nasional seharunya tidak diperlukan sebagaimana dimaksud pasal 31. Karena fungsi pertahanan dan keamanan adalah bersifat terpusat dan tidak didesentralisasikan maka Pasal 31 ini sebaiknya dihapus.

15. Penanggulangan Ancaman Keamanan di Laut (TNI AL)

Pasal 42 sebaiknya dihapus karena RUU Kamnas ini terkesan hanya membahas dan mengistimewakan TNI AL.

16.  Tugas Perbantuan

Karena tujuan utama RUU ini adalah untuk sinkronisasi kerja antar aktor keamanan maka seharusnya pengaturan tentang tugas perbantuan tidak hanya terkait dengan tugas perbantuan internaional sebagaimana diatur dalam pasal 43. Seharusnya tugas perbantuan yang perlu diatur dalam RUU ini adalah pengaturan tentang tugas perbantuan TNI kepada Polisi yakni mengatur tentang batas-batas dan prinsip-prinsip tentang tugas perbantuan itu.

Secara empiris, sebenarnya selama ini TNI sudah dilibatkan untuk membantu kepolisian di dalam menghadapi ancaman dalam negeri semisal dalam penanganan konflik Ambon dan Konflik Poso. Mekanisme pelibatan itu berpijak pada Protap (Prosedur tetap) yang dimiliki oleh polisi maupun oleh TNI itu sendiri. Masalahnya adalah Protap bukanlah bagian dari tata peraturan perundang-undangan sehingga status hukumnya lemah dan tidak memiliki kekuatan mengikat (legaly binding). Dalam praktiknya, kadangkala justru terjadi rivalitas dan kurangnya koordinasi akibat kelemahan pengaturan tentang tugas perbantuan itu.

Rencana pengaturan tugas perbantuan TNI ke polisi dalam kerangka operasi militer selain perang sudah sepantasnya memperhatikan beberapa prasayarat berikut ini yakni tugas perbantuan  baru bisa dilakukan apabila: pertama adanya ancaman nyata dan tingkat eskalasinya telah meningkat tajam; kedua adanya kondisi dimana aparat kepolisian sudah tidak bisa lagi menanggulanginya secara sendiri; ketiga adanya permintaan aparat kepolisian ke otoritas sipil untuk meminta perbantuan dari TNI; keempat, adanya penilaian dari otoritas sipil atas permintaan itu: kelima, adanya keputusan dari otoritas sipil untuk melibatkan TNI membantu kepolisian maupun dalam menghentikan tugas perbantuan itu sendiri; keenam, kendali pasukan TNI yang diperbantukan dilapangan harus tetap berada di bawah kendali pimpinan kepolisian kecuali dalam situasi darurat militer; ketujuh, memperhatikan prinsip proporsionalitas dalam pengerahan kekuatan TNI; kedelapan,perbantuan itu sifatnya sementara dan tidak permanen; kesembilan,pelibatan TNI merupakan alternatif terakhir; kesepuluh; adanya pembagian tugas yang jelas diantara keduanya guna menghindari tumpang tindih kerja; Kesebelas memperhatikan tata nilai HAM dalam tugas perbantuan, keduabelas; adanya pengawasan dan evaluasi dari otoritas sipil dari pelaksanaan tugas perbantuan itu.

17.  Pembiayaan (anggaran)

Pasal 55 dan pasal 56 sebaiknya dihapus karena membuka ruang adanya pembiayaan kepada aktor keamanan selain dari APBN. Karena fungsi pertahanan dan keamanan adalah terpusat dan tidak didesentralisasikan maka pembiayaan untuk aktor keamanan hanya diperbolehkan melalui APBN.

Ruang lingkup pengaturan RUU Kamnas terlalu luas, belum terfokus dan belum      terstruktur secara sistematis. Secara Umum RUU ini masih memiliki banyak kelemahan dan perlu pembahasan lebih    dalam serta perlu sosialisasi ke masyarakat.

Poengky Indarti, Direktur Eksekutif

Pejabat Sibuk di Partai, TKI Tak Terurus. Sungguh Ironis!

HMINEWS – Wakil Ketua DPD RI Laode Ida menyatakan, tidak terurusnya TKI di luar negeri, termasuk terabaikannya berbagai masalah lainnya yang krusial oleh pemerintahan sekarang, karena banyak pejabat lebih sibuk mengurus partai.

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya lebih tegas dalam mengendalikan para pembantunya. Karena, ketidakprofesionalan sejumlah pejabat, telah mencoreng citra baiknya di mata publik,” katanya di Jakarta, Minggu (26/6).

Akibatnya, menurut dia, banyak pembantu Presiden Yudhoyono yang lebih menonjol sebagai pejabat partai, daripada pejabat pemerintah dengan kewajiban menjalankan amanat penderitaan rakyat tanpa pilih kasih.

Tetapi semua ini, katanya, juga bersumber dari ketidakprofesionalan perekrutan personel, dengan menempatkan pejabat terkait di bidang-bidang strategis dan krusial, termasuk dalam pengelolaan ketenagakerjaan hasil sodoran partai.

“Akibatnya, banyak masalah umum bangsa ini terabaikan, karena para politikus yang dipakai dalam kabinet lebih peduli mengurus partainya dan kepentingan pragmatis pribadi serta kelompoknya,” katanya.

Karena itu, lanjutnya, saatnya bagi Presiden Yudhoyono untuk lebih mengedepankan aspek profesionalitas dalam proses penempatan serta penugasan para pembantunya.

“Juga tentunya, tetap mempertimbangkan kadar ideologis serta patriotik personel tersebut, sehingga benar-benar bisa menjalankan amanat konstitusi secara signifikan, bukan hanya jadi penyambung kepentingan pemilik modal,” ujarnya.

Laode Ida berharap, ada perbaikan signifikan dalam proses menjalankan kebijakan dari pemerintahan ini, yang benar-benar lebih pro-rakyat, dan selalu berada pada setiap problem masyarakat, bukan menjaga jarak atau malah terus membela diri serta saling menyalahkan.

Semangat Gotong Royong di Balik Penggarapan Film “Soul Quest”

HMINEWS – Gaia Production menggelar jumpa pers di sebuah Mall di bilangan Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat (24/6/2011). Acara tersebut bertajuk, “Soul Quest Preproduction Ceremony.” Film “Soul Quest” ialah adaptasi dari sebuah buku autobiografi karya Anand Krishna (Gramedia Pustaka Utama, 2003, lantas diterbitkan juga di India pada 2005).

Isinya menggambarkan perjalanan hidup dan pencarian jati diri seorang anak manusia bernama Krishna Gangtani. Kini penulis produktif 140-an buku lebih itu lebih dikenal sebagai aktivis spiritual lintas agama.

Sesuai dengan latar belakang kisah aslinya di dalam buku, film ini juga akan digarap dengan melakukan perjalanan ke 3 negara. Yakni Indonesia, Jepang, dan India. “Soul Quest” dibintangi oleh Prashant Gangtani, Wulan Guritno, Ayu Dyah Pasha, dan Eliza.

Film ini menawarkan tontonan baru bagi pemirsa. Dengan menyajikan perjalanan penuh misteri untuk menemukan jati diri dalam ziarah kehidupan ini. Kisahnya memang berbingkai riwayat hidup Anand Krishna. Kendati demikian sejatinya lakon tersebut merupakan kisah semua pejalan spiritual yang sedang mencari jati diri.

“Soul Quest” diproduseri oleh Abdul Azis, dengan Co-Producer Putu Sri Yuliawati Maruo. Sedangkan, sutradara dibesut oleh Sitha Soerjo. Kemudian, sebagai Scriptwriter ialah Ari Syarif, DOP diampu oleh Yadi Sugandi, dan musiknya digarap secara khusus oleh Bona Alit.

Gotong Royong

Abdul Azis mengakui bahwa proses produksi film ini memakan biaya bermilyar-milyar. Kalau kami melalui tahapan secara profesional maka belum tentu film ini dapat digarap sekarang. Namun karena “Soul Quest” dibuat berlandaskan semangat gotong royong – meski dipersiapkan dalam waktu yang sangat mepet – proses pembuatan film ini dapat terus berlanjut. Bahkan kini kami siap melakukan syuting di Bali.

“Banyak sponsor yang secara tidak terduga bersedia mensponsori film ini. Bahkan  termasuk para sponsor di Jepang” ujar Azis dengan penuh semangat.

Lantas ketika ditanya apa yang membuat Azis berani untuk memproduseri film ini. Azis dengan jujur menjawab, “Kisah dalam film ini menggambarkan perjalanan kita semua dalam menempuh kehidupan yang lebih baik. Semangat tersebutlah yang membuat kami yakin untuk tetap maju dan memproduksi film ini secara bergotong-royong.”

Perdana

Wanita dengan senyum manis secara jujur mengakui bahwa “Soul Quest” merupakan film perdana yang disutradarai Sitha Soerjo. Meski sebelumnya wanita berdarah Indo ini pernah studi perfilman. Sutradara wanita ini siap menggarap film tersebut dengan sebaik-baiknya. Sehingga dapat menyuguhkan tontonan yang bermutu bagi para pemirsa.

Menurutnya, tontonan dengan semangat Indonesia lah yang kita butuhkan sekarang ini. Lewat film ini Sitha mengajak semua penonton untuk berjalan bersama, “Karena film ini adalah film perjalanan kita semua dalam memaknai kembali kehidupan yang lebih baik” ujarnya dengan suara lepas.

Karir

Prashant Gangtani juga mengakui siap untuk berkarir di dunia entertainment. Ia akan memerankan Krishna Gangtani sebagai debutnya di kancah perfilman Indonesia. Anand Krishna kebetulan ialah ayahnya sendiri. Prashant akan beradu akting dengan aktris senior Ayu Dyah Pasha dan Eliza, seorang  artis pendatang baru. Dyah maupun Eliza mengaku sangat senang dapat bermain di film “Soul Quest” ini.

Sementara itu Wulan Guritno akan memerankan Mahamaya. Tokoh ini merupakan personifikasi dari energi feminim. Wulan mengaku sedikit kesulitan dalam menghayati perannya tersebut. Agar dapat lebih mendalami perannya, Wulan lebih banyak membaca buku dan berdialog dengan penulis buku “Soul Quest”, Anand Krishna. Saat ini Wulan  sedang mengandung,  kendati demikian,  ia mengatakan bahwa kehamilannya bukan merupakan sebuah hambatan, karena akting ialah jalan hidupnya.

Para pemain dan seluruk awak film “Soul Quest”  dengan semangat gotong royong bertekad akan mempersembahkan yang terbaik untuk film ini. Silakan menyimak teasernya di http://www.youtube.com/watch?v=myWi-ROGB2M.

(Penulis: Su Rahman, Foto: I Made Bhaskara, dan Editor: T. Nugroho Angkasa)

Beragam Wajah Muslimah Amerika

Oleh: Bethsaida Nieves*

Madison, Wisconsin – Apa artinya menjadi seorang Muslimah di Amerika dewasa ini? Dalam I Speak for Myself, 40 Muslimah Amerika bertutur tentang pengalaman tumbuh besar di Amerika. Cerita pribadi mereka tentang perjuangan dan keberhasilan mengingatkan bahwa kita punya lebih banyak kesamaan dalam perjalanan kehidupan daripada yang sering kita bisa sadari.

I Speak for Myself: American Women on Being Muslim, yang disunting oleh Maria M. Ebrahimji dan Zahra T. Suratwala, menyuguhi pembaca bagaimana rasanya tumbuh besar sebagai seorang Muslimah di Amerika, dengan berbagai pertimbangan emosi, simbolik dan sosial yang cukup ruwet.

Cerita-cerita di buku ini adalah manifestasi dari evolusi spiritual. Di permukaan, kita membaca tentang hubungan yang bermasalah dengan para suami, rekan kerja, orangtua dan teman, tapi, di tingkat yang lebih dalam, perjalanan itu adalah sebuah ekspresi semangat manusia. Para perempuan ini berhasil mengatasi kesulitan dalam hidup mereka dan mengingatkan kita potensi dan keberanian yang ada pada masing-masing kita. Saat kita tumbuh berkembang dan dewasa, kita menjadi sadar akan keindahan dan kesucian hidup yang melampaui budaya. Misalnya, salah satu Muslimah menulis tentang pengalaman mendapati suaranya lebih kuat dan bertenaga setelah mengalami perceraian dan pelecehan. Seorang Muslimah lainnya membincangkan signifikansi kultural dari perbincangan-perbincangannya ketika bekerja sebagai anggota dewan.

Kita juga membaca tentang bagaimana seorang perempuan dengan kocak dan cemas mengatasi kesenjangan generasi dan budaya yang ia alami dengan orangtuanya. Bergulat dengan hasrat untuk menyesuaikan diri, perempuan lainnya menggambarkan bagaimana ia berjuang untuk menjelaskan dan merasionalisasi namanya, sementara yang lain bicara tentang sulitnya memutuskan apakah perlu mengenakan jilbab atau tidak. Setiap perempuan menggambarkan potensi kreatif terdalamnya sendiri, dan mengekspresikan hakikat tentang eksistensi manusia.

Disusun di Amerika Serikat dan beberapa negara lain, I Speak for Myself dikontekstualisasikan dalam berbagai wacana identitas Amerika dan Muslim. Himpunan cerita ini memperluas wacana-wacana ini hingga mencakup isu ras, kelas, agama, etnis, sejarah, politik, bahasa dan jender. Cerita-cerita tersebut mengesankan pemikiran masing-masing masyarakat tentang sejarah, Islam dan budaya tampak ruwet, sehingga pada akhirnya menantang anggapan bahwa para Muslimah tak bisa bersuara dan tak berdaya. Para penulis mengajari kita bahwa di luar budaya, ada ikatan yang lebih mendalam yang mempertalikan kita – hasrat kita akan perdamaian dan keadilan sosial.

I Speak for Myself menyediakan beragam contoh yang menjelaskan berbagai kemungkinan yang dihadapi manusia. Masing-masing perempuan menggambarkan identitas Amerika yang terganggu dengan ambivalensi dan kecemasan nyata tentang keterkaitan yang jelas di antara agama, politik dan ekspektasi sosial. Salah seorang perempuan bicara tentang seorang temannya pada masa kanak-kanak yang melihatnya sebagai orang Amerika dan bukan Muslim, dan bagaimana, pada saat itu, itu membuatnya bangga. Tapi kebingungan membuatnya berpikir sejenak dan menyadari bahwa ia tidak harus memilih antara menjadi Muslim dan menjadi orang Amerika. Ia bisa menjadi dua-duanya.

Muslimah lainnya menerangkan bagaimana pada masa mudanya ia berjuang untuk menjadi Muslim yang “benar” dan menyesuaikan diri dengan komunitas Muslim. Ia segera menyadari bahwa tidak hanya ada satu cara untuk menjadi Muslim dan bahwa Islam menyambut baik bermacam ekspresi keberagamaan.

Tapi tantangan ada tak hanya pada masa anak-anak dan remaja. Seorang Muslimah Afrika-Amerika menggambarkan bagaimana ia merasa menjadi bagian sekaligus terkucil dalam komunitas Muslim, serta hasratnya agar Muslim mengatasi masalah diskriminasi dalam sebagian komunitas Muslim. Seorang Muslimah Afrika-Amerika lainnya menggambarkan frustrasi yang ia alami ketika mencoba merangkul identitas Islam, feminis dan Afrika-Amerika yang “sejati”. Alih-alih, ia memutuskan untuk merangkul berbagai kepingan terpisah dan kontradiktif dari kepribadiannya, daripada mencoba menjadi seperti orang lain.

Perbincangan tentang keyakinan agama masing-masing perempuan mencerminkan bagaimana identitas mengalami pasang surut, disesuaikan dan dinegosiasikan. Masing-masing perempuan menjadi bagian dari negosiasi antara kekuatan dan ketidakberdayaan ini di mana ia melemahkan mitologi tentang Muslimah yang tertindas dan menciptakan sebuah model perlawanan.

Para perempuan yang berbagi cerita di buku ini adalah para insinyur, dokter, pengacara, tokoh masyarakat, pejuang keadilan sosial, mantan relawan Peace Corps dan Teach for America, seniman, profesor, mahasiswa, politisi, peraih penghargaan, bloger, jurnalis, aktivis lingkungan dan, terutama sekali, saudara-saudara kita dalam kemanusiaan. Melalui pengalaman masing-masing perempuan, para pembaca I Speak for Myself mendapatkan pemahaman yang lebih kuat tentang bagaimana rasanya tumbuh besar sebagai seorang Muslimah di Amerika.

###

* Bethsaida Nieves ialah seorang mahasiswa doktoral di University of Wisconsin-Madison. Ia memiliki minat untuk meneliti dan mengajar dalam kajian pendidikan internasional dan perbandingan. Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews)

Catatan Jurnalistik Luwi Ishwara

Penulis yang baik banyak menghabiskan waktu dan energi kreatifitasnya untuk menulis alinea pembuka. Sebab bagian ini merupakan pembukaan terpenting sebelum pembaca masuk lebih jauh ke dalam cerita – (Roy Peter Clark, halaman 142)

Luwi Ishwara bergabung dengan Kompas pada 1967. Awalnya ia bertugas sebagai wartawan di pengadilan. Namun kemudian ia merangkap meliput berita seputar pertahanan keamanan (hankam). Sebab rekan kerjanya, wartawan hankam, Theodore Purba mendadak meninggal dunia. Dari liputan meja hijau dan hankam, Luwi beralih ke masalah-masalah Departemen Pekerjaan Umum (DPU).

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung ini sempat mempelajari jurnalisme secara khusus pada 1973. Luwi dikirim ke Wellington, Selandia Baru oleh Colombo Plan, sebuah organisasi ekonomi dan sosial bagi negara-negara di Asia Tenggara dan Pasifik. Sepulang dari sana, pria asal Pamanukan, Jawa Barat ini menjadi editor Desk Kota, koordinator liputan ekonomi, editor Desk Artikel, dan penanggung jawab Desk Malam.

Kemudian sejak 1987 hingga memasuki usia pensiun pada 1998, Luwi memimpin lembaga pendidikan jurnalistik. Tugasnya mengajar para calon wartawan Kompas yang lolos tes seleksi. Angkatan pertama terdiri atas 6 peserta, mereka disebut “Angkatan Anggrek I”. Sebab pelatihan diadakan di sebuah rumah kecil di Palmerah Jakarta yang sebelumnya dimiliki oleh seorang petani bunga anggrek.

Selama 6 bulan pertama, saat mengajar angkatan pertama itu, toko buku  belum sebanyak sekarang. Pemesanan buku-buku dari luar negeri juga tidak semudah saat ini lewat internet. Sehingga Luwi musti rajin mengunjungi toko buku dan perpustakaan untuk mencari bahan pelatihan. Ia juga meminta kepada rekannya yang bertugas di luar negeri agar  membelikan buku-buku tentang jurnalisme.

Buku “Jurnalisme Dasar” ini merupakan kompilasi catatan-catatan Luwi Iswara tersebut. Ada 57 referensi kepustakaan dalam buku ini (lihat daftarnya di halaman 184-187). Bahkan sebagian besar rujukan berbahasa Inggris. Misalnya karya Philip Meyer, The Vanishing Newspaper: Saving Journalism in the Information Age (Edisi Kedua, Universty of Missouri Press, 2009). Berbeda dengan 4 cetakan sebelumnya yang bersampul biru, edisi kelima kali ini bersampul hijau.

Salah satu pesan utama buku ini ialah kepercayaan publik kepada media perlu dipelihara. Sebab mengutip Hal Jurgenmeyer, “We were not in the news business, not even in the information business. We were “in the influence business.” Wartawan Knight Ridder itu meyakini bahwa kita tidak lagi berada dalam bisnis pemberitaan, tidak juga dalam bisnis informasi. Kita berada dalam “bisnis pengaruh”.

Setidaknya surat kabar memiliki 2 pengaruh. Pertama, pengaruh sosial yang tidak dijual. Kedua, pengaruh komersial atas keputusan konsumen untuk membeli sebuah surat kabar. Pengaruh sosial niscaya mendongkrak pengaruh komersial. Media yang berpengaruh memiliki pembaca setia. Hal ini menjadi magnet bagi para pemasang iklan.

Sinergi antara idealisme dan bisnis menjadi tantangan media saat ini. Claude Sitton, direktur editorial dan wakil presiden Observer Publishing Company berpendapat, “Surat kabar yang tidak sehat dalam bisnisnya menjadi lemah. Keadaan ini justru rentan terhadap pihak-pihak yang ingin memanfaatkan media untuk kepentingan pribadi.” Kendati demikian, Ellen Hume mengingatkan agar media tidak sekedar menjadi buckrakers alias pengeruk uang.

Pada saat yang sama, media juga musti memiliki idealisme sebagai pembongkar penyelewengan (muckrakers). Sebagai pilar ke-4 demokrasi, media musti menegakkan keadilan. Joseph Pulitser mengatakan bahwa ketakutan seseorang akan dibongkar oleh surat kabar, dibandingkan oleh hukum, moral, atau undang-undang, telah mencegah berbagai kejahatan dan tindakan tidak bermoral.

Buku ini juga membahas penyelidikan independen oleh pers dengan cara menginvestigasi kegiatan pemerintah, bisnis, dan lembaga publik. Sehingga surat kabar dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai isu yang menjadi keprihatinan bersama. Genre ini dikenal sebagai watchdog journalism atau peran jaga jurnalisme.

Di kutub lain, terdapat jurnalisme sampah (junk journalism), misalnya berupa pembeberan isu pelecehan seksual di halaman muka. Harold Evan, seorang mantan editor The Times menawarkan solusi, “Kalau saja sepersepuluh dari energi yang dikeluarkan untuk mengintai kehidupan pribadi seseorang dimanfaatkan untuk memantau kekuasaan yang nyata, untuk analisis, dan perbaikan penulisan dan akurasi kita akan luar biasa menjadi lebih baik (halaman 38).

“When something can be read without effort, great effort has gone into its writing,” begitulah pendapat Enrique Poncela dalam buku ini. Novelis Spanyol tersebut berbagi rahasia proses kreatifnya. Menurut  naskah sandiwara bila suatu tulisan dapat dibaca tanpa bersusah payah disebabkan karena kesulitan yang besar telah hilang ke dalam penulisannya. Dengan kata lain, menulis yang susah (dimengerti) itu mudah, sedangkan menulis yang mudah (dimengerti) itu susah.

Aturan emas (the golden rule) kehidupan berlaku pula dalam dunia jurnalistik, “Menulislah untuk orang lain seperti Anda menginginkan orang lain menulis untuk Anda.” Lewat buku ini Luwi Ishwara juga mengajak kita bersikap skeptis. Janganlah menerima suatu berita begitu saja dan menganggap semua itu benar adanya (taken for granted). Kita musti mendukung segala kesimpulan dengan fakta. Selain itu,  kerja profesional mensyaratkan dokumentasi sumber-sumber yang sahih dan dapat dipercaya.

Oscar Wilde seorang pengarang terkenal mengatakan bahwa sikap skeptis ialah awal dari kepercayaan, sedangkan orang sinis adalah orang yang melulu tahu mengenai harga (price) tapi sama sekali tidak paham ihwal nilai (value) apapun. H. L Mencken, pendiri majalah satir The Smart Set ini mengatakan bahwa orang yang sinis seperti orang yang ketika mencium keharuman bunga, justru matanya melihat ke sekelilingnya mencari peti mati.

Prinsip dasar: KISS and Tell juga diulas dalam buku ini. Wartawan perlu menghindari kalimat yang rumit. Buatlah kalimat yang  singkat (short) dan sederhana (simple). Yang tak kalah penting, berceritalah (tell). Gaya ini memang berbanding terbalik dengan laporan kaum birokrat. Mereka cenderung menggunakan bahasa formal dan berkepanjangan (halaman 130)

Dari segi isi relatif lebih informatif dan tak membosankan. Luwi menceritakan pengalaman Ernest Hemingway (1899-1961). Tenyata sebelum menjadi penulis novel, Hemingway pernah menjadi wartawan. Ia sempat diundang menghadiri konferensi pers Benito Mussolini.

Para wartawan diantar memasuki ruang kantor diktator Italia tersebut. Mereka mendapatkan Mussolini sedang asyik memperhatikan sebuah buku. Tatkala wartawan lainnya berdiri menunggu, Hemingway berjinjit mendekati untuk melihat buku yang sedang dibaca sang diktator itu. “Kamus Perancis-Inggris, yang dipegang terbalik,” demikian tulis Hemingway dalam beritanya.

Dalam konteks ini, keingintahuan menjadi satu hal yang penting dalam kerja jurnalistik. Buku “Jurnalisme Dasar” ini menyajikan teori dan praktik jurnalitik secara mendasar. Layak dijadikan refererensi bagi siapa saja yang hendak belajar menulis. Selamat membaca!  (T. Nugroho Angkasa, Penulis Lepas, Tinggal di pojok Godean, Yogyakarta)

Judul Buku: Jurnalisme Dasar
Penulis: Luwi Ishwara
Penerbit: Penerbit Buku Kompas (PBK)
Cetakan: V, Januari 2011
Tebal: xxii + 188 halaman
ISBN: 978-979-709-542-0

Sjafruddin Prawiranegara Simbol Perlawanan Daerah

HMINEWS – Kiprah Mr Sjafruddin Prawiranegara dalam sejarah Indonesia sangat besar, sehingga sosoknya juga menjadi simbol perlawanan pemerintah daerah atas pemerintah pusat terhadap ketidakadilan yang dialami.

“Keterlibatan beliau dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) menjadi titik awal perlawanan atas ketidakadilan dan ketimpangan sosial ekonomi saat awal Orde Lama,”” kata Ketua DPR Marzuki Alie, ketika menjadi “pembicara kunci” pada Seminar Nasional Satu Abad Mr Sjafruddin Prawiranegara, di Palembang, Minggu (26/6/2011).

Menurut dia, Sjafruddin merupakan sosok pejuang yang berdedikasi tinggi dan berada di garis depan membela rakyat.

Buktinya, kata dia, meskipun berasal dari pusat, tetapi konsisten berjuang menuntut keberpihakan pemerintah pusat terhadap kesejahteraan penduduk di daerah.

Ia menyatakan, idealisme Sjafruddin dalam membela kepentingan rakyat daerah, menjadi inspirasi memahami aspirasi daerah untuk mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Aspirasi daerah merupakan satu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan pemerintah pusat sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kata dia.

Marzuki menjelaskan, saat ini kepeloporan Sjafruddin itu terjawab dengan telah diamendemen UUD 1945, sehingga kini sudah terbentuk perwakilan daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Selain itu, sejumlah undang-undang dan peraturan baru yang notabene berpihak kepada pemerintah daerah, juga telah terbit, ujar dia.

Prof Salim Said yang menjadi salah satu narasumber seminar tersebut mengatakan, selama ini PRRI bentukan Sjafruddin Prawiranegara tersebut ditafsirkan banyak orang sebagai tindakan melawan Pancasila dan pemerintahan yang sah.

Padahal Sjafruddin berupaya menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 secara benar, kata dia.

Dia menjelaskan, upaya Sjafruddin memperjuangan nasib rakyat di daerah yang kebetulan saat itu sedang bermukim di Palembang, sampai kini dianggap sejarah yang kelam.

Pembelokan fakta sejarah akhirnya juga menimbulkan stigma terhadap perjuangan beliau menjadi bertolak belakang, karena sampai kini Sjafruddin tidak juga mendapatkan gelar pahlawan nasional, ujar dia lagi.(Ian/ant)

Indonesia Seperti Tubuh Tanpa Kepala

Inalilahi Wa Inalilahi Rojiun.. sedalam-dalamnya kami panjatkan dukacita atas meninggalnya Tenaga Kerja Wanita asal Bekasi,  Ruyati binti Satubino (54), akibat dihukum mati pancung oleh pengadilan Arab Saudi beberapa hari lalu (18/06). Bersama pernyataan ini, kami sangat berharap agar keluarga almarhumah diberikan kelapangan dada dan ketabahan yang tegar atas tragedi kemanusiaan yang menimpa salah satu anggota mereka tersebut.

Sungguh miris dan memalukan bagi kami, terutama di mata dunia, tragedi ini terjadi hanya beberapa hari setelah Presiden RI memberikan pidatonya yang “berbunga-bunga” tentang buruh migran di Forum ILO di Jenewa (14/06). Karena selain semakin menguak kebiasaan buruk Yudhoyono yang gemar berbohong di dalam dan luar negeri, bagi kami mencuatnya kasus Ruyati dan menunggaknya kasus-kasus semacam itu lainnya dengan pembiaran oleh pemerintah Indonesia semakin membuktikan, bahwa sejatinya sebuah pelanggaran berat telah kerap dilakukan oleh pemerintah terhadap dasar negara Pancasila dan amanat preambule UUD 1945.

Yudhoyono telah gagal menegakkan “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “melindungi segenap tumpah darahnya”, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Timur Tengah dan Malaysia. Di mana upah yang kerap tidak dibayar, penyekapan, kerja overtime, tiadanya liburan, penganiyayaan oleh majikan, hingga hukuman pancung oleh institusi yang berwenang, adalah harga derita yang harus dibayar “pahlawan devisa” kita.

Wajar saja jika banyak desakan kepada pemerintah untuk menghentikan (moratoriumkan) pengiriman tenaga kerja pembantu rumah tangga ke luar negeri sampai ada kepastian negara-negara tujuan pengiriman tersebut telah meratifikasi Konvensi ILO No 189 yang mengakui pekerja rumah tangga sebagai tenaga kerja yang memiliki hak-hak sama dengan pekerja umumnya. Memang, daripada mengirimkan mereka ke luar negeri untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga, lebih baik mereka bekerja di dalam negeri,  semisal di perkebunan. Untuk itu pemerintah juga segera membuka lapangan kerja massal di sektor perkebunan (semisal perkebunan Sawit seperti konsep DR. Rizal Ramli yang disampaikan di Metro TV 19 Juni 2011) untuk menyerap pengangguran di Indonesia yang bertambah akibat dimoratoriumkannya pengiriman TKI.

Namun perlu kami sampaikan juga di sini, bersama outsourcing dan sistem kontrak (labour flexiblity), neoliberalisme yang juga menjadi ruh daripada jual beli tenaga buruh migran adalah juga sebuah fundamentalisme yang menjadi musuh daripada Pancasila. Yudhoyono adalah seorang neoliberal yang selalu berbohong akan jati dirinya, maka kami sangat pesimis Ia akan melaksanakan pembukaan lapangan kerja massal. Salah satu contoh saja, pada bulan Mei 2011, seperti dilansir Kompas beberapa hari lalu, dua buah industri perikanan di Sulawesi Selatan dan Malang telah ambruk- menyisakan PHK massal puluhan ribu orang. Deindustrialisasi dan privatisasi (perusahaan negara yang strategis) terus terjadi, sementara pemerintah hanya menjadi tukang citra di media massa tanpa pernah sungguh-sungguh bekerja. Di sisi lain, perbankan dan pertambangan nasional menjadi santapan modal asing, dan 136,2 juta manusia Indonesia harus hidup berpenghasilan di bawah Rp 17.000,- perhari (Kompas, 4 Januari 2011). Sementara itu, di dalam gedung-gedung mewah yang berair conditioner, para tikus koruptor berbaju politisi berpesta dalam mabuk menikmati uang rakyat tanpa tersentuh hukum karena penegak hukumnya juga korup. Di jalanan, satpol PP terus saja menjaring anak jalanan, pengamen, dan pekerja seks komersial. Kesehatan dan pendidikan dikomoditisasi, menjadikan rakyat miskin terlelap dalam kebodohannya di kampung-kampung yang kumuh- sibuk menonton sinetron dan tayangan-tayangan infotainment yang memabukkan di televisi-televisi. Kalaupun ada industri yang berkembang, itu adalah perakitan motor Jepang yang bisa dikredit murah-murah sehingga akhirnya jutaan motor memenuhi jalanan macet kota-kota dengan polusi dan pemborosan BBM yang tiada terkira. Setelah itu subsidi BBM akan dicabut pula oleh negara, dan para pengguna kendaraan motor sungguh merupakan pangsa yang lezat bagi pom-pom bensin asing. Kemudian untuk selama-lamanya negeri kita yang “katanya” kaya raya itu pun hanya akan tinggal sebagai nyanyian peneman tidur bagi anak cucu kita. Indonesia pun akan masuk ke dalam zaman kegelapan.

Zaman kegelapan adalah sebuah masa di mana kejujuran mahal sekali harganya, yang dipimpin terpaksa menteladani pemimpin bangsanya yang gemar omong kosong dan manipulasi, menjadikan kesejahteraan dan keadilan hanyalah mimpi-mimpi kosong bagi rakyat. Sementara kebenaran dan kejujuran telah tenggelam bersama dengan merosotnya moralitas bangsa. Pemimpin negara gemar menghindari dan menimbun masalah, menjadikan negeri ini penuh masalah yang tiada terselesaikan (seperti contohnya Skandal Century, Mafia Pajak, Nazaruddin, dll), sehingga seakan tidak benar-benar ada pemimpin di negeri ini. Negeri yang kami cintai ini seperti tubuh tanpa kepala saja layaknya. Kami kaum mahasiswa resah akan masa depan Indonesia. AYO RAKYAT BERSATU, TURUNKAN SBY-BOEDIONO, HENTIKAN NEOLIBERALISME!!!!

_____________________________________

Pengirim: Lamen Hendra Saputra