HMI dan Tantangan Perkaderan

Oleh : Anthomi Kusairi, SH. MH.*

HMINEWS – HMI genap 64 tahun pada tanggal 5 Februari 2011 yang lalu serta akan mengadakan kongres yang ke-28 di Pekanbaru, Riau 14 hingga 19 Juni yang akan datang. Seharusnya HMI telah tumbuh dewasa dan matang sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan. Bukan malah kehilangan progresifitas ditengah semakin terbukanya kran kebebasan.

Karenanya HMI haruslah dilihat semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama. Tentu konteks pembicaraan tidaklah berhenti sampai disitu, karena kita musti bicara soal bagaimana sistem perkaderan yang dapat menjamin keberlangsungan hidup dan progresifitas HMI, penguatan infrastruktur kelembagaan, peran HMI ditengah warga bangsa dan masyarakat dunia. Kita mesti meletakkan dasar-dasar tersebut pada kerangka bagaimana mewujudkan tujuan bersama tersebut.

Secara khusus pelemahan HMI terlihat pada sistem perkaderan yang tak lagi masif, serta berkembang gejala pragmatisme pada cabang-cabang utama HMI yang dahulu digunakan sebagai rujukan, meskipun kita juga masih dapat melihat cabang-cabang secara konsisten melaksanakan perkaderan. Dalam hal ini kita perlu melihat sistem perkaderan bukan hanya sebagai rutinitas dan seremonial pelengkap program kerja semata namun sistem perkaderan sebagai tata nilai dalam sendi kehidupan HMI.

Pada kerangka universal, karakteristik Insan Ulil Albab seperti bersungguh-sungguh mencari ilmu (Qs : 3:7), kritis dalam mencermati berbagai pendapat, mampu memilih yang benar dan terbaik (Qs : 39:18), tegas dalam mengambil sikap (Qs : 2:179), bersungguh-sungguh berdakwah dan bersedia menanggung segala risikonya (Qs : 13:19-22, Qs : 14:52), hanya takut kepada Allah (Qs : 2:197, Qs : 65:10), serta bangun dan beribadah ditengah malam (Qs : 39:9).

Disisi lain ada realitas ketidakadilan dibalik sistem hukum yang ada, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan akses akan sumber daya pasar yang menimbulkan berbagai bentuk kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih jauh ada hubungan dominatif ekonomi internasional yang menimbulkan problem ketergantungan ekonomi nasional, hal ini jelas dimainkan oleh lembaga donor dan pasar internasional (IMF, WB, WTO dan seterusnya). Dalam kondisi ini otoritas strategi pengembangan perkaderan HMI menjadi suatu keniscayaan yang mesti dilakukan oleh organisasi ini. Bukankah perkaderan dan perjuangan adalah dua tujuan utama HMI.

Dalam konteks ini upaya menegakkan sistem perkaderan yang dibangun pada kerangka universal sebagaimana termaktub dalam karakteristik Insan Ulil Albab, tetapi sekaligus bersikap kritis atas realitas ketergantungan dan ketidakadilan dalam praktek nasional maupun internasional.

Realitas kondisi diatas melahirkan dua tipologi sistem perkaderan, yang satu sama lain saling menopang. Sebuah sistem perkaderan yang menghasilkan kader pembaharu sebagai outputnya. Sekaligus menjadi pejuang bagi semua proses ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Dan karena itulah mengapa HMI diklasifikasikan sebagai creativity minority.

Jelas kemudian HMI dihadapkan dengan sebuah rezim otoriter birokratik rente yaitu sebuah rezim kekuasaan yang mengendalikan seluruh otoritas politik ditangannya melalui struktur birokrasi yang ketat serta ditopang kesetiaan lewat praktek KKN. Dalam konstruksi itu jelas lembaga peradilan tidak akan mandiri, tidak ada partisipasi kecuali mobilisasi, kekerasan dan pelanggaran HAM, tentu berbagai penyalahgunaan kekuasaan, serta kemiskinan yang akut.

Berbagai persoalan diatas kini menjadi pekerjaan rumah bagi sebuah sistem perkaderan yang mesti dibenahi. Agenda transisi politik demokrasi yang berjalan kian cepat mengharuskan HMI menemukan formula yang tepat hendak dibawa kemana organisasi ini kedepan? Terlebih secara khusus, HMI saat ini sedang mengalami imperiority complexs, dengan munculnya sikap skeptis, apakah HMI hari ini masih mampu menjadi alat kontrol kekuasaan yang efektif ditengah bayang-bayang intervensi para elit politik.

Sikap skeptis ini seharusnya mampu menjadi pemicu untuk bangkit dan membuktikan bahwa HMI masih mempunyai kekuatan dan daya tonjok psikologis yang selama ini mati suri. Oleh karenanya penguatan infrastruktur kelembagaan akan menjadi agenda penting dimasa depan agar sistem yang ada dapat terbangun.

Penguatan Legitimasi di Muka Hukum.

Dalam sejarah HMI selama lebih dari enampuluh tahun sejak organisasi ini berdiri, hari ini hukum nasional menunjukkan posisi ketidakberpihakannya kepada HMI sebagai organisasi kemahasiswaan tertua. HMI lebih dipandang sebagai sebuah ancaman ketimbang potensi. Atau hal ini lebih disebabkan karena organisasi ini tidak mampu mengadvokasi dirinya sendiri.

Dominasi kekuasaan negara dalam lemahnya infrastruktur menjadi semacam ironi yang masih terus berlangsung dalam kehidupan HMI. Sehingga tumbuh mosi sedemikian panjang antara merubah nama dan simbolnya, rekonsiliasi, dengan kebutuhan memperoleh keadilan lewat mekanisme melakukan gugatan hukum melawan Negara.

Paling tidak terdapat beberapa alasan mengapa HMI harus melewati mekanisme gugatan hukum melawan negara untuk mendapatkan keadilan, yaitu al. (1) konstitusional ;  hukum nasional yang sangat sentralistik dizaman orde baru dimana hukum seharusnya memberikan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul secara otonom tanpa banyaknya intervensi dari penguasa. Hal ini secara tegas telah diatur dalam konstitusi dan hukum itu sendiri. Bahkan merupakan hak paling asasi di dalam manusia menjadi satu hal yang prinsipil, ketika  kekuasaan memaksakan kebutuhannya ke dalam HMI maka rusaklah tatanan yang ada. (2). Asas adalah organisasi itu sendiri dan sebaliknya. Bergantinya asas berarti merubah jati diri dan metodologi berorganisasi. Dengan posisi organisasi yang subordinatif, hampir dipastikan organisasi tersebut adalah kepanjangantangan dari kendali birokrasi atas kehidupan organisasi tersebut. (3). Historis ; HMI telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjalanan negeri ini. Dalam tingkat tertentu okupasi yang dilakuakan negara terhadap HMI telah menarik semua potensi yang ada dan sumberdaya kader ke tangan negara. Ini dapat kita lihat bagaimana tragedi masa lalu (dualisme HMI) telah menjadikan HMI tidak lagi kritis dan menjadi kekuatan yang tidak lagi maksimal dalam menyikapi situasi dan kondisi yang ada, HMI tidak lagi independen, dan semua harus dibawah restu. Pada titik tertentu menjadi MPO dan DIPO bukanlah sebuah kesalahan bahkan yang tidak memilih keduanya. Bagaimana negara kemudian yang menjadi penyebab perpecahan yang ada, dualisme murni semata-mata karena kesalahan negara. (4). Proses kerusakan struktural. Ketidakmampuan HMI mengakses pendanaan yang semakin lebar, sementara budaya dibawah restu yang berkembang dalam kerangka membangun HMI dalam sistem serta infrastuktur yang lemah membuat penguasa semakin efektif menjadikan pendanaan sebagai alat menekan HMI. Menjadikan kehidupan HMI mulai mengabdi pada kepentingan elit dan aparatusnya. HMI kehilangan prinsip-prinsip kesetaraan, kesadaran dipaksakan datangnya dari atas. Problem ini juga kemudian menjadi warna bukan hanya pada HMI, namun juga menimpa organisasi-organisasi kemahasiswaan lainnya baik itu KAMMI, PMII, IMM serta yang lainnya. Tentu alasan-alasan diatas menjadi bertambah banyak setelah melihat perjalanan HMI beberapa tahun terakhir.

Tantangan kedepan membangun sistem ke-HMI-an itu adalah membenahi sistem perkaderan yang semakin rapuh, penguatan infrastuktur kelembangaan serta menaikkan harkat dan martabat HMI yang harus setara dengan negara. Memang tantangan baru muncul pada masa transisi demokrasi sekarang ini, dimana pragmatisme politik masih memberikan warna terhadap kerangka perubahan.

Memang kita melihat adanya progres dari apa yang telah dilakukan gerakan prodemokrasi (termaksud HMI didalamnya) ini seperti tranparansi informasi yang semakin terang dan gamblang, kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat yang menyentuh hingga akar rumput, akomodasi ketentuan hukum HAM dalam sistem hukum nasional, berkembangnya kebijakan otonomi daerah dan seterusnya. Tetapi berbagai kemajuan itu sekaligus melahirkan beberapa permasalahan baru seperti terjadinya stagnasi dan sikap elitis ditengah gerakan mahasiswa, tarik menarik politik yang mengarah pada vandalisme politik, lahirnya gerakan perlawanan ditengah masyarakat yang menebar teror dan rasa takut ditengah-tengah masyarakat. Memang kondisi ini tampak seperti keadaan anomali ketika kran kebebasan semakin terbuka lebar dan masalah yang dihadapi bangsa semakin kompleks, akan tetapi justru HMI kehilangan progresifitasnya.

Pada sisi lain sistem perkaderan yang diharapkan malah semakin rapuh. Tentu keadaan ini tidak boleh berlangsung tanpa arah dan agenda yang jelas. Sebab akan amat mudah kondisi ini menjadi pemicu konflik antar faksi-faksi di internal HMI. Karena perubahan yang diharapkan tidak segera hadir ditengah situasi yang anomali ini, oleh karenanya kita membutuhkan command enemy (musuh bersama) yang dominan.

Untuk itu tentu agenda penguatan legitimasi di muka hukum kedepan semakin jelas diperlukan, membangun kembali lembaga kajian dan bantuan hukum bukan hanya soal teknis di muka peradilan semata, akan tetapi bagaimana hukum harus juga menjadi instrumen penciptaan keadilan. Hukum tanpa penciptaan keadilan hanyalah perangkat ancaman terhadap masa depan kehidupan berbangsa secara keseluruhan.

Kritik atas Realitas Kebangsaan dan Tuntutan Perubahan.

Perspektif perubahan yang ditujukan adalah tidak saja membangun sistem perkaderan yang mampu menopang berbagai kerangka kerja ke-HMI-an yang progresif, tetapi juga menjadikan HMI trendsetter di tengah dunia kemahasiswaan. Dalam konteks ini juga berarti membangun gagasan yang mendukung upaya menolak cara-cara kekerasan dan terorisme atas nama agama dalam menyelesaikan persoalan, khususnya menghindari menggunakan kekuatan akar rumput (umat Islam) dibawah kontrol pihak-pihak yang tidak menginginkan Islam dan bangsa ini kuat dan bersatu.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil (civil society) peran aktif melakukan kontrol kultural; organisasi-organisasi bermunculan menjadikan kompetisi antar organisasi menjadi tantangan sekaligus pemicu munculnya semangat baru untuk menjadi yang terbaik ditengah masyarakat sipil. Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri peran penting HMI dalam sejarah panjang perjalanan republik.

Peran sentral HMI terutama tokoh-tokohnya secara formal dapat terlihat dalam perang mempertahankan kemerdekaan paska proklamasi bersama-sama dengan sejumlah kekuatan dan laskar rakyat. Sementara bersama kelompok-kelompok mahasiswa lain juga melakukan protes terhadap eksistensi Partai Komunis Indonesia (PKI) di akhir kepemimpinan orde lama.

Meski masih menyisakan kekuatan dan perlawanan-perlawanan kecil di sejumlah tempat, namun PKI semakin menunjukkan kemunduran dan perlahan-lahan mengalami disorientasi pengorganisasian dan sasaran. Kedua, dilain sisi, proses reposisi kekuasan dari orde lama kepada orde baru membuat sebagian besar mantan aktivis HMI larut dalam arus besar kekuasaan. Dan ikut andil membantu orde baru dalam melalukan proses menjadikan bangsa ini sebagai negara serakah yang menuju kearah terwujudnya homogenization of all values (meminjam istilah Prof. Dr. Taufik Abdullah). Memunculkan proses-proses penyelenggaraan yang komplek dan dalam, menyangkut asas tunggal, politik-ekonomi baik ditingkat pusat hingga ketingkat lokal yang terbawah; disertai kemunculan identitas kultur dan aktor-aktor baru serta jenis-jenis “kolektivisme” baru.

Ketiga, bangkitnya perlawanan rakyat di berbagai daerah yang dipelopori oleh kelompok-kelompok manyarakat sipil yakni gerakan mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan, serta elemen rakyat lainnya. Berbeda dengan jenis perlawanan sebelumnya (diakhir orde lama), perlawanan di akhir orde baru adalah ekspresi dan akumulasi kekecewaan berbagai kepentingan kelompok dari basis sosial yang beragam aktor-aktornya.

Dalam beberapa hal, kemunculan perlawanan di kelompok intelektual (club diskusi) ini tampil lebih dahulu ketimbang kemunculan kelompok-kelompok lainnya yang menjadi cikal bakal munculnya partai politik yang melahirkan banyaknya politisi baru belakangan ini. Mereka kemudian tampil dalam beragam bentuk; perampok uang rakyat, merebut kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya serta sebagian kecil yang benar-benar membela rakyat.

Disadari atau tidak mesti pada awalnya terdapat semacam usaha untuk terus mengingatkan para politisi baru dari beragam partai politik ini, untuk terus membela rakyat yang mereka wakili dari daerah pemilihannya masing-masing, oleh para mahasiswa, LSM dan kelompok-kelompok semacam buruh tani. Pada akhirnya terdapat garis tegas kemana kepentingan partai-partai politik ini akan dibawa.

Pemilu 2009 menjadi akhir dari penantian yang berharap munculnya perubahan paska pemilu langsung oleh rakyat; dimana fragmentasi akhirnya tidak hanya menyeret partai pemenang pemilu tapi hampir semua kekuatan masyarakat yang terkristalisasi dalam partai-partai tersebut. Dengan kata lain kekuatan politik yang seharusnya mewakili kepentingan arus bawah pada akhirnya hanya dapat dinikmati oleh segelintir kalangan saja, sebagai gantinya mereka ikut serta secara agresif dalam perebutan kekuasaan politik dan meninggalkan sama sekali rencana di awal reformasi 1998 untuk mengawal proses transisi demokrasi yang sedang berjalan.

Dengan kata lain, transisi politik yang ada secara nyata telah menyeret kekuatan-kekuatan gerakan mahasiswa yang berada dipinggiran menjadi kekuatan-kekuatan politik elit diseputar kekuasaan negara. Pergeseran ini tidak serta-merta menyeret kekuatan gerakan mahasiswa secara keseluruhan. Mereka yang masih konsisten menjaga idealismenya dengan cara menjaga jarak dengan kekuasaan pun tetaplah ada.

Karenanya, tidaklah mengherankan apabila dalam masa transisi demokrasi yang sedang berjalan ini hampir kebanyakan kekuatan gerakan mahasiswa tidak mampu merumuskan format dan tantanan baru dalam perubahan bangsa dan lebih suka menginduk habis-habisan kepada patron politik yang ada, berikut gagasannya.

Munculnya gerakan Islam radikal dengan referensi tradisi Islam yang konservatif yang tidak ada rujukannya pada masa nabi dan kemudian dikembangkan tanpa malu-malu dengan cara-cara kekerasan. Disini boleh kita katakan bahwa gerakan-gerakan tersebut jelas mengabaikan dan menolak perbedaan yang ada, putus asa dan tidak mau berkompetisi secara sehat, tidak rasional, tidak kreatif dan malah kembali pada stagnasi pemikiran bahkan mundur dan terbelakang.

Dalam ketimpangan tersebut, lembaga intelijen di Indonesia yang masih belum tertata dengan otoritas Negara atas lembaga-lembaga intelijen yang cenderung rendah, sehingga tindakan teror tersebut tidak pernah ada upaya pengungkapan yang jelas terhadap motif, kepentingan dan pelaku-pelakunya.

Pengungkapan yang ada masih diarahkan pada motif politik dari kelompok fundamentalis agama atau pada kelompok separatis tertentu, akibatnya Islam sebagai agama menjadi bulan-bulanan praktek diskriminasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan oleh karenanya lembaga intelijen menjadi faktor penting bagi terungkapnya motif pelaku teror yang sesungguhnya. Terhadap kondisi demikian yang diperlukan bukan hanya penataan kelembagaan dalam lembaga intelijen, tetapi juga perlu kontrol sosial yang kuat terhadap bekerjanya lembaga intelijen tersebut.

Pada tataran lain, rakyat juga tengah menghadapi lahirnya isu-isu yang diskriminatif menimpa Islam dengan menggunakan isu NII, teror dan bom. Kasus bom buku dan kasus Mapolresta Cirebon mengisyaratkan bahwa ada yang hendak memisahkan keIslaman dengan kebangsaan menggunakan isu NII, teror dan bom akan muncul kerenggangan dan proses tersebut perlahan tapi pasti telah berjalan di Indonesia.

Ketiadaan figure pemimpin yang mampu menjadi tokoh pemersatu ditingkat nasional, sebagai akibat dari kooptasi dan rusaknya proses perkaderan dimasing-masing partai politik serta pengembangan budaya birokrasi rente yang dahulu dilakukan orde baru. Membuat lahirnya tokoh-tokoh yang ada cenderung mengancam proses demokratisasi dan persatuan bangsa.

Bahkan dengan melihat konfigurasi peta politik yang ada dewasa ini, kedepan sangat mungkin kita juga akan dihadapkan pada proses disintegrasi yang berbasis pada kekerasan dengan mendiskreditkan agama atau kelompok sparatis tertentu.

Peran HMI dalam Agenda Perubahan

Dalam dimensi itulah gagasan bagaimana HMI mengambil peran menjahit kembali keIslaman dan kebangsaan yang kini terkoyak melalui berbagai aktivitas perkaderan, penguatan infrastruktur kelembagaan, serta menjadikan HMI sebagai potensi bukan ancaman. Hal ini dilakukan melalui kerangka kerja sebagai berikut : HMI mengembangkan apa yang disebut HMI berbasis kebangsaan secara singkat dapat dipahami sebagai langkah-langkah HMI melakukan ekspansi kecabangan di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga.

Untuk mengantisipasi proses pembusukan dikarenakan sistem bernegara yang dinilai kurang adil. Konsep ini lebih dikarenakan adanya ketimpangan yang cukup dalam (sosial, ekonomi dan akses politik) antara masyarakat dikedua Negara, dari waktu kewaktu kesenjangan tersebut menjadi bertambah lebar dan problemnya semakin kompleks.

Disini memang harus dilihat, bahwa dimensi kerja perkaderan HMI bukanlah semata-mata training, tetapi bagaimana penguatan infrastuktur pada lembaga kekaryaan yang bersifat strategis dapat dilakukan dan diharapkan bisa menaikkan posisi tawar HMI dan posisi kader paska HMI. Unsur terpenting dari penguatan infrastuktur adalah penguatan jaringan, serta advokasi perubahan kebijakan di berbagai sektor.

Disini HMI sama sekali tidak berkehendak untuk menampung semua persoalan yang dihadapi bangsa yang datang melainkan turut serta bersama elemen bangsa yang lain, untuk itulah berkembang pula konsep perjuangan.

Konsep perjuangan adalah bagaimana HMI memiliki kemampuan untuk mewadahi kader-kadernya paska HMI untuk ditempatkan pada posisi-posisi sentral kebangsaan untuk dapat menjahit keIslaman dan kebangsaan dengan tangan-tangan HMI. Tentu ini berarti akan semakin banyak kader yang mesti dilahirkan dan tahu bagaimana menghadapi tantangan hari ini dan yang akan datang. Konsep HMI berbasis kebangsaan juga menggariskan peran yang lebih luas untuk menjadikan Islam sebagai jiwa di setiap lini kebangsaan, khususnya untuk menghentikan mendeskreditkan agama tertentu ditengah masyarakat.

Ini berarti perdebatan tentang Negara Islam, cara-cara kekerasan, teror, maupun budaya rekayasa menjadi agenda yang tidak lagi penting. Disinilah HMI mengambil peran untuk kembali menjadi trendsetter gagasan untuk perubahan bangsa, loyalis kritis atas peran negara, maupun memberikan pencerahan kepada masyarakat. Seperti yang kita lihat sepanjang peran HMI, dia mengambil peran yang demikian rumit pada orde lama maupun paska orde lama. Karena HMI juga mendukung perang paska kemerdekaan, pembubaran PKI atau perubahan sistem otoriter kepada demokratisasi, baik orde lama maupun orde baru.

Tentu dengan perannya, HMI dan masyarakat sipil lain tidak dapat menghindari resiko pilihan atas perubahan itu. Akan tetapi, sebagai sebuah konsekuensi dari pilihan perubahan tentu HMI sadar benar posisi itu dan secara terus menerus merefleksikan perannya.

Catatan singkat ini mungkin belum dapat menggambarkan keseluruhan aktivitas HMI dan berbagai lembaga yang ada didalamnya tapi mungkin ini bisa menjadi pertanda baik.

*Ketua Umum Badan Koordinasi Indonesia Bagian Barat PB HMI MPO 2003-2005