Berselingkuh dengan Mafia

Oleh: Bambang Soesatyo*

NIKMAT perselingkuhan yang memerangkap suami atau istri otomatis menjadi potensi gagalnya perkawinan. Apa jadinya kalau unsur kepemimpinan dan oknum birokrasi negara sudah terperangkap dalam perselingkuhan dengan mafia?

Sudah barang tentu akan selalu ada ekses atau konsekuensi logisnya. Paling utama adalah birokrasi atau pemerintahan itu gagal melaksanakan fungsinya sebagai abdi negara yang menjaga, melindungi serta melayani negara dan rakyatnya. Jadi, belum sampai pada tahap negara gagal. Akan tetapi, negara akan menyimpan potensi kegagalannya sendiri manakala eksistensi sebuah rezim kepemimpinan yang gagal dibiarkan berlama-lama.

Ada beberapa ciri kepemimpinan yang lemah dan gagal. Biasanya, sang pemimpin selalu berupaya lari dari tanggungjawab dengan beragam alasan. Kemudian, selalu ada diskon atau setengah hati dalam mendelegasikan wewenangnya. Lalu, karena tak punya nyali pertanggungjawaban,  dia menumpuk persoalan. Paling konyol adalah menutup-nutupi ketidakmampuannya dengan menampilkan dirinya sebagai sosok melankolis yang terus dizolimi lawan-lawan politiknya. Emosi rakyat  dikuras agar mau menangisi pemimpin mereka yang dizolimi. Strategi seperti ini berupaya menutupi mata hati rakyat agar praktik ketidakadilan dan aneka kebohongan tersembunyi, tertutupi oleh ‘drama’ penzoliman terhadap si pemimpin.

Akibat kepemimpinan yang lemah dan gagal, efektivitas birokrasi menjalankan roda pemerintahan negara akan terus menurun. Derajat kepedulian birokrasi negara terhadap negara dan rakyat akan menipis. Pada gilirannya, kebobrokan itu akan berlanjut hingga ke tahap mengingkari hak-hak rakyat atau warga negara. Tuntutan rakyat hanya dilihat sebagai tekanan. Aspirasi rakyat  ditanggapi sebagai nyanyian sumbang yang cukup didengar sesaat saja untuk kemudian ditertawakan di ruang tertutup. Para cerdik cendikia yang terus melancarkan kritik dinilai sebagai orang-orang kurang kerjaan.

Setiap orang pasti mempunyai kalkulasi  sendiri ketika diminta mengukur berapa besar kepedulian pemerintah dan birokrasi negara terhadap para TKI yang disiksa para majikannya di negara tempat para TKI bekerja. Masyarakat juga sering mempertanyakan kepedulian pemerintah terhadap bangunan sekolah yang roboh karena reot, sehingga banyak anak didik harus belajar di ruang terbuka. Belum lagi tumpukan masalah lainnya yang belum terselesaikan, terutama yang berkait dengan penegakan hukum.

Akibatnya, ketika rakyat merasa harus mencari jalan keluarnya sendiri, ketika itu pula semua perangkat hukum, undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah pusat maupun daerah ditabrak, dilanggar atau diabaikan. Pada setiap orang atau kelompok, melekat naluri untuk survive atau minimal menjaga dan melindungi kepentingannya. Jika hukum dan UU tidak membuahkan jaminan akan rasa aman dan nyaman, setiap orang otomatis merasa berhak membuat aturannya sendiri agar kepentingannya terjaga dan terlindungi.

Apalagi jika pada saat bersamaan, rakyat melihat dan merasakan langsung  banyak oknum birokrasi negara mempraktikan perilaku amoral. Kerja dan pengabdian banyak oknum birokrasi negara tidak lagi ditujukan untuk kepentingan negara dan rakyat, melainkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya. Semua tujuan sempit para oknum birokrasi negara diwujudkan melalui perselingkuhan dengan para mafia. Sebab, dari para mafia itulah unsur pimpinan maupun oknum birokrasi negara memperoleh untung berupa uang suap atau komisi  Para elit tak mau sekadar uang recehan. Mereka menuntut para mafia membiayai usaha mereka memenangkan kursi pemimpin pada berbagai tingkatan kepemimpinan, baik di pusat maupun daerah, termasuk di institusi-institusi negara maupun daerah.

Kecenderungan-kecenderungan negatif seperti itu sudah menjadi realitas sehari-hari hidup kenegaraan dan kebangsaan kita. Barangkali, tanpa kita sadari, itu adalah benih-benih kegagalan negara. Layak disebut demikian karena pemerintah dan birokrasi negara bukan hanya tidak memilik keberani politik untuk mengakhiri perselingkuhan dengan para mafia. Karena sudah masuk perangkap kenikmatan, elit pemimpin dan birokrasi negara bahkan cenderung enggan menyudahi perselingkuhan itu.

Kendali

Berlarut-larutnya perselingkuhan itu menyebabkan kekuatan pemerintah semakin tidak efektif dalam menjalankan roda pemerintahan negara, termasuk dalam mengendalikan birokrasi negara. Bahkan rakyat pun bisa merasakan bahwa sebagian besar kendali pemerintahan sudah dikontrol oleh para mafia. Itu sebabnya, soal keberpihakan pemerintah sering menjadi pertanyaan publik.

Pertanyaan tentang keberpihakan itu memang relevan, karena pada sejumlah kebijakan pemerintah, rakyat merasa dirugikan. Pada kasus hubungan dagang dengan China misalnya, kebijakan pemerintah Indonesia dinilai menguntungkan industri di China, sementara kebijakan yang sama justru menjadi instrumen yang  membunuh industri, khususnya UMKM, di dalam negeri. Ketika praktisi industri berteriak menyuarakan keluhannya, pemerintah tetap saja tak peduli.

Begitu juga tentang nilai tambah pertumbuhan ekonomi bagi rakyat kebanyakan. Tahun 2010, pertumbuhan ekonomi lebih dari 6%. Pemerintah memuji dirinya sendiri dengan angka pertumbuhan itu. Tetapi tidak peduli apakah angka pertumbuhan itu efektif merespons masalah kemiskinan dan pengangguran. Satu hal yang pasti, banyak kalangan merasakan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi kita buruk.

Hingga Maret 2010, pemerintah mengklaim bahwa jumlah warga miskin berhasil diturunkan menjadi sekitar 31 juta. Tetapi, banyak kalangan tidak memercayai klaim itu, karena angka-angka itu mengandung tujuan pencitraan. Model pengingkaran seperti itu mencerminkan ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib rakyat.

Dengan begitu, Kekhawatiran terhadap masa depan Indonesia sebagai negara gagal memang sangat beralasan. Keputusasaan dan frustasi sosial terus tereskalasi. Karena lagi-lagi rakyat melihat para pemimpin politik di negara ini tak berdaya menghadapi penetrasi dan sepak terjang para mafia di sektor hukum, mafia di sektor pajak dan ulah mafia di bidang kehidupan lainnya.

Eksistensi para mafia di negara ini langsung terlihat oleh publik setiap kali kasus-kasus hukum berskala besar terungkap. Dari kasus BLBI, kasus Arthalita Suryani, kasus Gayus tambunan hingga kasus Hakim Syarifuddin, selalu merefleksikan peran dan kekuatan para mafia.

Bahkan, finalisasi proses hukum semua kasus itu pun tak bisa dilepaskan dari peran dan kehendak para mafia. Terjadinya jual beli Rentut (rencana tuntutan) dalam kasus Gayus merupakan satu contoh kasus dari begitu banyak bukti perselingkuhan oknum birokrasi negara dengan para mafia.

Rakyat melihat bahwa Kemauan dan keberanian politik para pemimpin memerangi mafia hanya tertuang dalam kata-kata atau pidato, bukan dalam tindakan nyata. Buktinya, proses hukum skandal Bank Century dan mafia pajak nyaris tanpa progres.

Kalau kemudian dimunculkan persepsi bahwa Indonesia berpotensi sebagai negara gagal, itu karena rakyat melihat para pemimpin politik dan birokrasi negara sudah tidak memiliki lagi keberanian politik untuk lepas darI cengkeraman para mafia. Mereka berselingkuh dan terperangkap dalam perselingkuhan itu.

Memang, jika perselingkuhan birokrasi negara dengan para mafia tak bisa diakhiri, sendi-sendi negara akan terus melemah. Kalau sudah begitu, birokrasi dan alat-alat negara tidak akan efektif lagi melayani dan melindungi semua kepentingan negara dan rakyat. Sebab, Kepedulian atau cinta birokrasi negara tak lagi dialamatkan kepada negara dan rakyat, melainkan hanya untuk partner selingkuhan mereka, yakni para mafia. Jadi, tidak ada yang salah dengan kekhawatiran akan masa depan Indonesia sebagai negara gagal atau bangkrut.

Di ruang publik saat ini, sudah muncul kesimpulan bersama bahwa pemerintah dan para pemimpin politik tidak berani memerangi mafia karena banyak kekuatan politik sudah menikmati keuntungan dari para mafia.

*Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar dan Alumni Lemhannas KSA XIII